Rehab RTLH Dari BAZ Sejalan Dengan Program Pemda 

Hal itu disampaikan bupati Tanah Datar Eka Putra pada Launching Program bantuan rehab 42 rumah tidak layak huni (RTLH) dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Tanah Datar di jorong Buluh Kasok nagari Tabek kecamatan Pariangan.

Dikatakan Eka Putra,"Selama tahun 2022 lalu Baznas Tanah Datar telah banyak melaksanakan berbagai program dalam menyalurkan zakat kepada penerima yang berhak sesuai ketentuan dan kegiatan ini sejalan dengan program Pemerintah Daerah, tentunya tidak salah saya menghimbau kepada masyarakat untuk menyalurkan zakatnya melalui Baznas Tanah Datar". 

"Alhamdulillah, pelaksanaan kegiatan hari ini disini tentunya menjadi berkah, karena menjadi lokasi launching program RTLH yang menjadi rumah pertama dari 42 rumah yang bakal di rehab serta terima kasih kepada jajaran kecamatan, pemerintah nagari dan UPZ nagari, semoga usaha ini dinilai pahala oleh Allah SWT, juga ucapan selamat kepada masyarakat penerima manfaat semoga setelah rumahnya selesai di rehab, bapak dan ibu pemilik rumah akan lebih nyaman,"harapnya. 

Ketua Baznas Tanah Datar Yasmansyah menyampaikan, sebanyak 42 RTLH tersebar di berbagai wilayah di Tanah Datar akan direhab secara bertahap dengan total dana sebesar Rp1.155.000.000,- meskipun masih awal tahun namun Baznas Tanah Datar bertekad untuk memulai program ini sampai akhir Februari kita targetkan 14 RTLH siap di rehab dan dinikmati masyarakat penerima manfaat. 

"Setelah koordinasi dengan Baznas Provinsi Sumbar, disepakati bantuan RTLH tahun 2023 sebesar Rp27,5 juta per rumah, ini terjadi peningkatan sebesar Rp2,5 Juta dari tahun 2022," ujarnya. 

"Alhamdulillah Baznas Tanah Datar yang mengelola zakat pegawai dan masyarakat lainnya akan amanah dan menyalurkan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, sehingga turut membantu program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan karenanya, marilah salurkan zakat kepada Baznas Tanah Datar," ajaknya. 

Sementara itu Wali Nagari Tabek Rispel Murni Noerdin mewakili Masyarakat penerima manfaat sampaikan bahwa tangis haru dan ungkapan rasa syukur dari keluarga Maryunita setelah menjadi salah satu rumah yang memperoleh Program Rehab RTLH ini karena memang dengan kondisi rumah yang jauh dari kata layak ini dihuni 3 KK dengan 6 jiwa, tentunya bantuan ini sangat bermanfaat sekali bagi warga kami, atas nama masyarakat saya sampaikan ribuan terima kasih kepada Baznas dan pak Bupati. 

Rispel juga berharap,l ke depan Program Rehab RTLH ini terus berjalan dan dilanjutkan di Tanah Datar khususnya di Nagari Tabek karena masih ada setidaknya 5 RTLH lagi yang butuh bantuan untuk dilakukan rehab, harapnya pada kegiatan yang turut dihadiri Camat dan Forkopimca Pariangan, Wali Nagari di Kecamatan Pariangan, Jajaran Baznas Tanah Datar, tokoh masyarakat dan undangan lainnya. (Pinos/rls)

Narti, S.STP Gantikan Dra. Reni Susanti Sebagai Camat Kecamatan Sungayang

Hal itu dikatakan bupatiTanah Datar Eka Putra pada acari serah terima jabatan (Sertijab) Camat Sungayang dari camat lama Dra. Reni Susanti kepada camat yang baru Narti, S.STP, di gedung serba guna Kecamatan Sungayang tersebut, Selasa (31/01). 

"Dalam hal ini, Camat sebagai pemimpin di wilayah kecamatan harus melayani dan mengayomi masyarakat, turun ke jorong-jorong mencari informasi terkait permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat".

“Yang akan menilai camat itu masyarakat banyak, disamping juga dinilai dan diawasi pimpinan daerah, dari itu berikan pelayanan kepada masyarakat. Kita bukan pejabat yang pejabat itu masyarakat,” ucapnya lagi.

Kepada camat yang baru Bupati Eka Putra berharap untuk melanjutkan program-program yang telah direncanakan dan disusun camat yang lama sehingga pembangunan berkelanjutan.

Kepada camat yang lama yang saat ini bertugas selaku Kepala Bagian di Pemerintahan Otonomi Daerah (POD) Setda Tanah Datar, Bupati Eka Putra sampaikan ucapan terima kasih atas pengabdian dan dedikasi selama bertugas lebih kurang satu tahun di Kecamatan Sungayang.

Sebelumnya Camat yang lama Reni Susanti mengatakan jika Ia bertugas di Kecamatan Sungayang sudah masuk periode yang kedua yang mana sebelumnya pernah juga berdinas disana dan menjadi camat hampir dua tahun lebih di Kecamatan Sungayang tersebut.

Camat yang baru Narti pada kesempatan itu juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bupati Eka Putra yang telah mempercayakan kepadanya menjadi Camat di Kecamatan Sungayang dan itu merupakan yang pertama baginya.

“Ini merupakan yang pertama bagi Saya menjabat sebagai camat, dari itu saya mohon dukungan semua pihak dan kerjasamanya, wali nagari, lembaga unsur dan semua element masyarakat. Kita saling bersinergi, sehingga tujuan kita bersama dapat dicapai,” ucapnya.

Turut hadir saat sertijab tersebut Kepala OPD, Ketua TP PKK Ny. Lise Eka Putra, Camat se-Tanah Datar, Forkopimca, Wali Nagari se Kecamatan Sungayang, Tokoh Masyarakat, Bundo Kanduang dan undangan lainnya. (Pinos/rls)

Roza Melfita, S.STP Resmi Pimpin Kecamatan Rambatan

Hasil itu disampaikan bupati Tanah Datar Eka Putra dalam acara Sertijab camat kecamatan Rambatan dari pejabat lama Ikrar Pahlevi kepada pejabat baru Roza Malfita di halaman kantor camat Setempat, Senen (30/1). 

 "Jadikanlah jabatan camat ini sebagai pembantu masyarakat, jangan minta dilayani dan jangan membuat beban untuk masyarakat, karena itu tunjukanlah pekerjaan itu sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat agar apa yang dikerjakan mendapat berkah desa ridho dari Allah", tambah Eka lagi. 

Sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah Bupati Eka Putra berharap Camat proaktif dalam menjalankan tugas dan mendukung program unggulan Pemerintah Daerah, supaya sinergitas pemerintahan dan masyarakat terjalin baik. Dari itu Eka berharap Camat untuk berdomisi di wilayah kerjanya sehingga mudah berbaur dan cepat merespon permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat.

"Selaku pemerintah daerah kami juga minta kepada masyarakat dan tokoh- tokoh yang ada di Rambatan ini, ajaklah berbaur Camat yang baru ini, jika salah kami harapkan ditegur dan semoga terjalin kerjasama yang baik antara camat dengan Wali Nagari, dan masyarakat disini,” ujarnya.

Pasca dilantik diawal Januari 2023 ini, Serah Terima Jabatan (Sertijab) camat digulir, kali ini di Kecamatan Rambatan peralihan tampuk kepemimpinan dari Ikrar Fahlefi, S.STP yang saat ini menjadi camat di Kecamatan Lima Kaum kepada Roza Melfita, S.STP yang sebelumnya Kabid IKP Dinas Kominfo Tanah Datar.

Sertijab yang dirangkai dengan pelantikan Ketua TP PKK Kecamatan Rambatan oleh Ketua TP PKK Kabupaten Tanah Datar Ny. Lise Eka Putra itu juga sekaligus sertijab dari ketua TP PKK yang lama Ny. Yolla Yulanda ke Ibu Sukmawati. 

Pada kesempatan itu, Ketua TP PKK kabupaten Tanah Datar Ny. Lise Eka Putra sampaikan bahwa untuk mendukung program pemerintah daerah TP PKK telah melakukan berbagai program dan kegiatan disemua tingkatan, sehingga TP PKK sebagai organisasi perberdayaan benar-benar dirasakan keberadaannya oleh masyarakat.

Ny. Lise berharap di bawah kepemimpinan ketua yang baru TP PKK Kecamatan Rambatan bersama kader semakin solid dan kelompok-kelompok Dasawisma makin maju dan berkembang.

“Kita TP PKK mulai dari kabupaten, kecamatan hingga jorong bertekat menghidupkan semua kelompok dasawisma yang ada agar tumbuh dan berkembang dan itu membutuhkan tekad dan kebersamaan sehingga bisa dicapai,” ujarnya.

Ny. Lise juga menyebut berkat kerja keras semua kader TP PKK dari semua tingkatan telah berhasil menjadikan TP PKK Kabupaten Tanah Datar meraih prestasi baik ditingkat provinsi Sumatera Barat maupun Nasional. (Pinos/rls)

Payakumbuh — Bersama Forkopimda, Pj. Walikota Payakumbuh Rida Ananda hadiri rapat koordinasi (Rakor) dengan Menteri Dalam Negeri dan beberapa jajaran Menteri lainnya yang berlangsung di gedung sasana bhakti praja lantai III, Kementrian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Senin (30/1) pagi. Seperti biasanya, rakor yang merupakan agenda mingguan pemerintah pusat bersama pemerintah daerah tersebut guna membahas pengendalian inflasi yang diikuti oleh seluruh jajaran kepala daerah (Gubernur, Walikota dan Bupati) se-Indonesia.

Mengikuti secara virtual via aplikasi zoom meeting di aula pertemuan Randang lantai II kantor walikota Payakumbuh, Pj. Walikota Payakumbuh Rida Ananda turut didampingi oleh jajaran kepala OPD teknis yang tergabung dalam Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) kota Payakumbuh.

Rakor yang berlangsung di minggu terakhir bulan Januari 2023 ini, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian diawal sambutannya sampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 menguat signifikan, dimana proyeksi pertumbuhan di angka 5,3 % ekonomi nasional saat ini.

“Dan untuk pertumbuhan tahunan per komponen pengeluaran, konsumsi menguat signifikan dengan didukung stabilitas harga, keberlanjutan pemulihan ekonomi, serta program perlinsos,” ungkap Tito.

Diungkapkan Tito, jika saat ini untuk investasi cenderung moderat, dimana pelaku usaha masih menunggu dan melihat atas perkembangan ekonomi dunia. Sementara itu, untuk bidang ekspor saat ini tumbuh cukup kuat dengan didukung daya saing produk ekspor nasional dan permintaan dunia akan produk-produk unggulan.

“Akan tetapi, kita juga harus mewaspadai atas dampak risiko global terutama pada bidang ekspor dan investasi,” terang Tito.

Tito turut kembali menyampaikan bahwa perkembangan inflasi Indonesia pada Desember  2022 berada di angka 5,51% yty secara tahun ke tahun dan tahun kalender, dan secara bulan ke bulan berada di angka 0,66% mtm.

Sedangkan, perkembangan inflasi dibeberapa daerah, Tito mengatakan terdapat 90 kota IHK (indeks harga konsumen) yang mengalami inflasi pada Desember 2022, dimana yang tertinggi kota Bandung di angka 2,04 persen, dan yang terendah kota Sorong di angka 0,01 persen. Dan untuk kondisi inflasi Provinsi tertinggi yakni masih dihuni oleh Provinsi Sumbar pada posisi teratas dengan angka 7,43 persen dengan inflasi gabungan kota per Provinsi,” sampainya.

“Di pulau Sumatra, inflasi kota Pekanbaru berada pada angka 7,04 persen, kota Padang 7,38 persen, dan kota Bukittinggi 7,76 persen,” terang Tito.

Diungkapkan Tito lagi, inflasi yang dapat diartikan kenaikan harga kebutuhan hidup dalam waktu lama disebabkan, uang negara beredar terlalu banyak, kenaikan suku bunga, suply barang kurang, distribusi komoditas terganggu dan pupuk bersubsidi mahal.

“Ada beberapa solusi pengendalian inflasi yang bisa dilaksanakan, diantaranya aktifkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah, BBM Subsidi tepat sasaran, laksanakan gerakan penghematan energi, gerakan tanam pangan cepat panen dan beberapa langkah strategis lainnya,” sampainya.

Sementara itu, setelah rakor berlangsung, Pj. Walikota Payakumbuh Rida Ananda selepas itu menyampaikan, secara umum ketersediaan bahan pangan dan energi di kota Payakumbuh  relatif aman dan mencukupi.

“Sejauh ini kebutuhan bahan pokok termasuk cabe merah, bawang merah seperti disampaikan Mendagri yang menjadi pemicu inflasi, di kota payakumbuh mencukupi,” ujarnya.

Ditambah Rida Ananda, TPID kota Payakumbuh  terbilang cukup aktif dengan berbagai kegiatan dalam menyiasati pengendalian inflasi di kota Payakumbuh.

“TPID bersama semua stakeholder kota Payakumbuh saling bekerjasama agar terjaminnya ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kestabilan harga, kelancaran distribusi dan komunikasi yang efektif, dalam mengendalikan inflasi di kota Payakumbuh,” tukasnya. (FS)

PAYAKUMBUH – Peresmian Posko Unit Pemberantasan Pungutan (UPP) Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) sekaligus launching aplikasi pengaduan masyarakat Whistle Blower Sistem (WBS) dilaksanakan di MPP Kota Payakumbuh, Senin (30/1).

Hadir Penjabat Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda, Ketua DPRD Hamdi Agus, AKBP Wahyuni Sri Lestari, Dandim 0306/50 Kota Letkol. Inf. Moch. Denny Nurcahyono, Kajari Payakumbuh Suwarsono, Unsur Forkopimda lainnya, Kapala Inspektorat Kota Payakumbuh Andri Narwan, Tim UPP Saber Pungli Kota Payakumbuh, dan tamu undangan.

Wali Kota Rida Ananda mengatakan keberadaan posko ini diharapkan dapat terus meningkatkan peran serta masyarakat untuk pencegahan korupsi, khususnya terhadap aksi pungutan liar (pungli).

“Mudah-mudahan posko ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk pengaduan. Kami menghimbau kepada masyarakat agar menginformasikan dan melaporkan terkait adanya kegiatan pungutan liar,” kata Rida.

Rida juga dengan tegas mengingatkan agar oknum masyarakat maupun aparat pemerintah jangan sampai melakukan tindakan pungli yang melanggar hukum.

“Semua unsur punya peran, baik pemuda, dan tokoh masyarakat. Ayo kita bersama-sama mencegah pungli,” ucapnya.

Dari sisi Ketua Tim Saber Pungli Kota Payakumbuh Kompol Russirwan mengatakan dalam upaya pemberantasan pungutan liar itu, pemerintah memandang perlu dibentuk satuan tugas sapu bersih pungutan liar. Atas dasar pertimbangan tersebut, bahkan Presiden Joko Widodo pada 20 Oktober 2016 telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, yang selanjutnya disebut Satgas Saber Pungli.

“Satgas Saber Pungli berkedudukan di bawah bertanggung jawab kepada Presiden, begitu bunyi Pasal 1 ayat (2) Perpres ini,” terang polisi yang akrab disapa Ayah itu.

“Dalam Perpres ini, Satgas Saber Pungli mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, menurut Perpres ini, Satgas Saber Pungli menyelenggarakan fungsi intelijen, pencegahan, penindakan; dan yustisi”, sambungnya.

Kompol Russirwan menambahkan, apapun bentuknya pungutan liar, dengan tegas Tim Saber Pungli tak mengizinkan. Dengan pertimbangan bahwa praktik pungutan liar (pungli) telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, pemerintah memandang perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera.

Kompol Russirwan juga menyebut tahun ini adalah tahun yang paling ditunggu-tunggu karena setelah tahun keenam Unit Satgas Saber Pungli berdiri, baru memiliki Posko sebagai pusat kegiatan Tim Saber Pungli Kota Payakumbuh.

“Kehadiran Posko yang sangat dibutuhkan oleh Tim Saber Pungli sangat mencerminkan kepedulian Pj. Wali Kota Payakumbuh beserta jajarannya dalam mengapresiasi tugas Tim Saber Pungli di Kota Payakumbuh dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang dengan pembiayaan kegiatan berasal dari APBD Kota Payakumbuh melalui DPA Inspektorat Kota Payakumbuh,” ujarnya.

Ayah menuturkan selama masa pandemi kegiatan UPP Kota Payakumbuh tetap berjalan sebagaimana tuntutan DPA Inspektorat Kota Payakumbuh, dan telah banyak juga kegiatan UPP Saber Pungli yang telah dilakukan selama kurun enam tahun. Mulai dari rapat koordinasi, sosialisasi, E-Mobile, pemasangan spanduk di titik-titik rawan pungli,pembagian stiker anti pungli kepada masyarakat, pemasangan benner di OPD Pelayanan Publik sampai studi tiru ke Kabupaten-Kota di Sumbar, bahkan melakukan konsultasi kasus ke UPP Saber Pungli Sumbar di Polda telah menjadi rutinitas dan merupakan program kerja Tim Saber Pungli Kota Payakumbuh.

“Selaku Ketua UPP Saber Pungli Kota Payakumbuh yang baru mengemban tugas ini sejak September 2022 siap melanjutkan program kegiatan UPP Saber Pungli,” ujar Kompol Russirwan.

Kompol Russirwan berharap support dan bantuan dari Pj. Wali Kota Payakumbuh beserta jajaran agar program kerja Tim Saber dapat berjalan sesuai harapan bersama dalam mengawal jalannya pembangunan di Kota Payakumbuh yang bebas pungli.

Selain itu Dia juga berharap keaktifan seluruh anggota tim Saber Pungli Kota Payakumbuh tahun 2023 yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Pj. Walikota Payakumbuh Nomor: 700.1/54/Wk-Pyk/023 tanggal 27 Januari 2023 agar support materil dan immaterial dari Pemerintah Kota Payakumbuh dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

“Dengan telah adanya Posko UPP Saber Pungli kegiatan dan program kerja selama 2023 akan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya dalam memberantas pungli selama kurun 6 tahun hadirnya Tim Saber Pungli di Kota Payakumbuh dengan keterbatasan anggaran yang ada telah membuat Kota Payakumbuh Zero Pungli,” imbuhnya.

Dia berharap semoga seluruh kegiatan yang dilakukan UPP Saber Pungli yang didanai oleh APBD Kota Payakumbuh, sekaligus terwujudnya Aplikasi Whistle Blower System (WBS) sebagai aplikasi pengaduan dari Inspektorat bersama Dinas Kominfo yang akan dikelola oleh Tim Saber Pungli ini dapat mewujudkan pelayanan kepada masyarakat tanpa korupsi.

“Sekaitan dengan pencegahan, kita akan memperbanyak melaksanakan sosialisasi ke seluruh unit pelaksana teknis daerah (UPTD) sehingga nantinya tidak ada lagi penyimpangan dalam pelaksanaan seluruh pelayanan,” pungkasnya.

Sementara itu, Kajari Payakumbuh Suwarsono mengatakan pelaku Pungli bisa dijerat hukuman paling lama 9 tahun, mengancam orang dengan kekerasan melakukan Pungli ini diancam hukaman.

“Begitu juga dengan oknum yang meminta uang pada orang yang mengurus urusan yang seharusnya gratis di lembaga pemerintahan, itu juga merupakan pelanggaran,” tegasnya. (FS)

PAYAKUMBUH – Sehabis rakor bersama Menteri Dalam Negeri terkait pengendalian inflasi, Pj. Wali Kota Payakumbuh bersama Forkopimda dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Payakumbuh pantau harga kebutuhan pokok yang berkontribusi terhadap inflasi daerah di Pasar Tradisional Ibuh, Senin (30/01/2023).

Bersama tim, Pj. Wako Rida Ananda memantau lima komoditi pokok utama yaitu cabe, bawang, beras, daging dan telur.

Untuk harga daging sapi rata-rata perminggunya berada di angka Rp 135.000 per kilogram, telur ayam Rp 27.067 per kilogramnya, cabe merah keriting Rp 43.750 per kilogramya, harga bawang merah Rp 36.867 per kilogramnya, sedangkan beras Rp 15.500 per kilogramnya.

Dari hasil tinjauannya itu, Pj. Wako Rida Ananda menyatakan, harga bahan pokok di Kota Payakumbuh cenderung stabil. Meski ada kenaikan dibeberapa jenis komoditi.

“Alhamdulillah, harga-harga sudah mulai normal. Tadi saat kita tanya pedagang, ada kenaikan harga pada bawang merah, cabe, bawang putih dan telur,” kata Rida Ananda usai sidak di Pasar Tradisional Ibuh.

“Namun kenaikannya tidak terlalu signifikan, masih terjangkaulah untuk masyarakat kita,” tambahnya.

Dia mengatakan, Pemko Payakumbuh selalu intens melakukan monitoring ketersediaan bahan pokok. Sebab, jika bahan pokok mengalami kelangkaan, maka dapat berdampak pada kenaikan harga.

“Kita bersama dinas terkait selalu monitoring terus, untuk menjaga kestabilan harga pangan pokok ini. Kita lihat stok dipasaran cukup tersedia,” ujarnya.

Dia mengharapkan dari hasil tinjauan tersebut laju inflasi di Kota Payakumbuh tetap terkendali. “Harapan kita memang terkendali. Sehingga daya beli masyarakat kembali meningkat,” ucapnya.

“Dan kepada masyarakat kita, untuk memantau harga kebutuhan pokok di Payakumbuh setiap harinya bisa di pantau melalui aplikasi Mykopay,” tutupnya.

Senada, Ketua DPRD Payakumbuh, Kapolres Payakumbuh, Kajari, Dandim 0306/50 Kota saat sidak mengatakan harga kebutuhan pokok di Payakumbuh tidak ada kenaikan yang signifikan.

“Harga-harga cukup stabil, cuma ada satu dua komoditi yang naik. Insyaallah harga stabil,” pungkasnya. (FS)

Payakumbuh --- Merespon laporan dari kepala sekolah dan wali murid terkait maraknya aksi penculikan anak di beberapa daerah di Sumatera Barat, Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh DR. Dasril menegaskan akan mengambil langkah cepat dengan bersinergi dan berkoordinasi dengan instansi terkait guna memberikan rasa aman dan nyaman kepada orang tua, anak, dan guru.

"Kita akan segera berkoordinasi terkait langkah-langkah yang dapat dilakukan bersama, dan juga akan minta arahan Pj.Wali Kota Rida Ananda terkait ini," Kata Dasril kepada media, Senin (30/1) malam.

Dasril juga menegaskan, di Kota Payakumbuh Senin (30/1) siang, peristiwa itu hampir sempat dialami oleh salah satu siswa kelas 4 SD. Beruntungnya pelaku tak berhasil menjalankan aksinya.

"Sebelumnya saya sempat ingatkan kepala sekolah TK, SD dan SMP di group WA kepsek agar meningkatkan kewaspadaan dan pengawasan terhadap anak didik baik saat datang, saat disekolah dan saat pulang dari sekolah serta agar meningkatkan komunikasi yang baik antara guru, siswa serta walimurid," ujarnya.

Dasril menambahkan, Dinas Pendidikan segera mengeluarkan himbauan agar setiap kepala sekolah melakukan-langkah-langkah pengamanan anak didiknya. 

"Di samping itu kami juga berharap orang tua siswa harus miliki kontak person guru kelas, kepsek ataupun petugas keamanan sekolah untuk berkomunikasi secara cepat dengan pihak sekolah," pungkasnya. (FS)

Jakarta -maklumatnews.co.id- Sepanjang hampir 10 tahun berjalan, kehadiran BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara Program JKN telah merevolusi sistem layanan kesehatan Indonesia. Tidak hanya menyatukan berbagai skema asuransi jaminan kesehatan sosial di Indonesia yang sebelumnya terkotak-kotak, BPJS Kesehatan juga menciptakan ekosistem JKN yang kuat dan saling bergantung satu sama lain dalam mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) bagi penduduk Indonesia.

“Hampir satu dekade, Program JKN telah berkembang menjadi program strategis yang memiliki kontribusi besar dan mampu membuka akses layanan kesehatan bagi masyarakat. Banyak negara sangat tertarik kepada BPJS Kesehatan sebagai sebuah program gotong royong berkonsep single payer, ini sulit ditemukan di negara-negara lain. Jika dibandingkan negara-negara lain yang butuh belasan hingga ratusan tahun untuk mencapai UHC, progres di Indonesia ini terbilang luar biasa pesat,” jelas Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti dalam acara Diskusi Publik Outlook 2023: 10 Tahun Program JKN, Senin (30/01).

Ghufron memaparkan, kepesertaan JKN melonjak pesat dari 133,4 juta jiwa pada tahun 2014 menjadi 248,7 juta jiwa pada 2022. Artinya, saat ini lebih dari 90% penduduk Indonesia telah terjamin Program JKN. Khusus untuk peserta JKN dari segmen non Penerima Bantuan Iuran (PBI), yang mencakup Pekerja Penerima Upah (PPU), Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), dan Bukan Pekerja, pada tahun 2014 berjumlah 38,2 juta jiwa. Tahun 2022, angka tersebut naik tajam menjadi 96,9 juta jiwa.

Dalam kurun waktu hampir 10 tahun, penerimaan iuran JKN juga mengalami peningkatan menjadi lebih dari Rp 100 triliun, dari tahun 2014 sebesar Rp 40,7 triliun menjadi Rp 144 triliun pada tahun 2022 (unaudited). Ghufron mengungkapkan bahwa di masa-masa awal beroperasi, BPJS Kesehatan sempat mengalami defisit. Berbagai upaya pun dilakukan hingga Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan yang dikelola BPJS Kesehatan berangsur membaik, bahkan kini dalam kondisi amat sehat. Kesehatan keuangan DJS per 31 Desember 2022 tercatat sebesar 5,98 bulan estimasi pembayaran klaim ke depan, sesuai ketentuan yang berlaku.

“Saat ini tidak ada lagi istilah gagal bayar rumah sakit. Bahkan kami bisa membayar sebagian biaya klaim rumah sakit sebelum diverifikasi untuk menjaga cashflow, sehingga rumah sakit bisa optimal melayani pasien JKN. Ini belum pernah terjadi dalam sejarah kami. Bahkan, pemerintah juga sudah menaikkan tarif pembayaran layanan kesehatan di Puskesmas dan di rumah sakit untuk memotivasi fasilitas kesehatan meningkatkan mutu pelayanannya,” tutur Ghufron.

Dengan bertumbuhnya cakupan kepesertaan JKN, angka pemanfaatan pelayanan kesehatan pun turut meningkat. Dari 92,3 juta pemanfaatan pada tahun 2014, menjadi 502,8 juta pemanfaatan pada tahun 2022. Di sisi lain,

BPJS Kesehatan juga giat mengusung program promotif preventif, termasuk melalui skrining kesehatan. Langkah ini dilakukan untuk mendeteksi risiko penyakit dan mencegah dampak lanjutan dari penyakit tertentu. Tahun 2022, tercatat sebanyak 15,2 juta peserta JKN telah memanfaatkan layanan skrining BPJS Kesehatan, mulai dari skrining riwayat kesehatan, skrining diabetes melitus, skrining kanker serviks, dan skrining payudara.

“Faktanya, bukan orang kaya yang paling banyak menggunakan BPJS Kesehatan. Justru, yang paling banyak memanfaatkan BPJS Kesehatan dengan biaya terbesar adalah kelompok PBI. Tercatat jumlah Menuju Satu Dekade JKN, Kontribusi BPJS Kesehatan Mewujudkan Indonesia Lebih Sehat kasus pemanfaatannya lebih dari 31 juta kasus dengan biaya lebih dari Rp27,5 triliun. Sementara, penyakit dengan biaya terbesar yang paling banyak dimanfaatkan oleh PBI adalah penyakit jantung, yaitu sebesar 4,2 juta kasus dengan biaya Rp3,2 triliun. Terlihat paling diuntungkan dan terbantu atau paling banyak dana JKN digunakan adalah peserta PBI,” ujar Ghufron.

Ghufron menegaskan, BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara Program JKN sudah matang menjalankan tugasnya. Pelaksanaan JKN selama ini sudah on the right track, bahkan ada perbaikan terus menerus yang nyata. Menurutnya, untuk menciptakan ekosistem JKN yang sehat, semua pihak harus mengoptimalkan kerja sama sesuai dengan peran, kewenangan, dan tanggung jawabnya masing-masing.

“Sebagai single payer institution, kemandirian lembaga BPJS Kesehatan perlu dijaga bersama, agar terhindar dari intervensi manapun supaya hal-hal baik yang sudah dirasakan manfaatnya bagi Indonesia ini, bisa terus berkelanjutan. Program jaminan sosial ini satu-satunya bentuk gotong royong bangsa yang riil dirasakan masyarakat luas dan terasa sekali negara hadir di dalamnya,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan bahwa meski penyelenggaraan Program JKN saat ini sudah mengalami banyak perbaikan di berbagai aspek, tetap ada sejumlah hal yang perlu ditingkatkan. Mulai dari isu kepesertaan, mutu layanan kesehatan, efektivitas pembiayaan, hingga soal pembiayaan.

“Dari aspek kepesertaan, ada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dipakai seluruh kementerian/lembaga untuk menentukan semua jenis bantuan sosial di negeri ini. Dampak DTKS ini besar sekali bagi masyarakat, sehingga perlu dukungan BPJS Kesehatan agar kepesertaan PBI benar- benar menjangkau orang yang benar-benar membutuhkan,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pembangunan Manusia Kantor Staf Presiden (KSP), Abetnego Tarigan mengungkapkan bahwa ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan Program JKN ke depan, yaitu terkait peningkatan kualitas pelayanan, memastikan iuran terjangkau, dan upaya mewujudkan UHC.

“Program JKN menjadi wujud konkrit transformasi pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh masyarakat. Yang diperlukan masyarakat saat ini adalah standarisasi pelayanan kesehatan, bukan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Kemudian dengan naiknya tarif pelayanan kesehatan, maka fasilitas kesehatan wajib meningkatkan mutu pelayanannya,” kata Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi.

Acara tersebut juga dihadiri narasumber ternama lainnya seperti Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, Kunta Wibawa Dasa; Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo; Direktur Eksekutif Segara Research,s Piter Abdullah; Koordinator Advokasi Jaminan Sosial BPJS Watch, Timbul Siregar; Pengamat Jaminan Sosial, Chazali Situmorang; dan Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Kementerian Kesehatan, Yuli Farianti. (Rel/FS)

Perawatan Taman Kota Cindua Mato Merupakan Tanggung Jawab Bersama

Tanah Datar, Maklumatnews- "Untuk melakukan perawatan Lapangan Cindua Mato seperti dalam hal kebersihan, kenyamanan dan keamanannya yang merupakan aset negara ini tidak bisa cuma dilakukan oleh pemerintah sendiri tetapi juga harus melibatkan masyarakat banyak sehingga hasil jauh akan lebih baik".

Hal itu disampaikan Kepala Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Sumbar Kusworo Darpito ketika bersama bupati Eka Putra melakukan penandatanganan berita acara pengelolaan sementara Taman Kota Cindua Mato Dan BAST serta Naskah Hibah Barang Milik Negara di Gedung Indojolito Batusangkar, Jumat (27/1). 

"Dengan ditanda tangani dan diserahterimakannya pengelolaan lapangan Cindua Mato dan BAST serta hibah barang milik negara diharapkan Pemda Tanah Datar akan melakukan perawatan secara maksimal sehingga manfaatnya pun dapat dirasakan okeh seluruh lapisan masyarakat", harap Kusworo Darpito lagi. 

Atas nama pemerintah Kabupaten Tanah Datar bupati Eka Putra didampingi Asisten Ekobang Abdul Hakim, Plt. Asisten Administrasi Umum Jasrinaldi, Kepala OPD terkait mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kepala Balai Prasarana Wilayah Sumatera Barat beserta jajarannya yang telah menggagas beberapa kegiatan pembangunan di Tanah Datar. 

"Kita tahu kegiatan ini sudah lama kita nanti-nantikan dan akhirnya yang kita tunggu-tunggu datang juga. Proses renovasi dan pengembangan lapangan Cindua Mato ini memang cukup menyita waktu, namun dengan diserahterimakan pengelolaannya hari ini kita semua masyarakat Tanah Datar sangat bersyukur," ujar Eka Putra. 

"Hari ini sekali lagi merupakan angin segar yang sudah dinanti-nantikan oleh masyarakat Tanah Datar karena fungsi dari lapangan Cindua Mato sebagai taman kota menjadi kebutuhan bagi masyarakat sekitar, Insya Allah tidak lama lagi akan dapat dimanfaatkan kembali oleh masyarakat". 

"Setelah diserahkan kepada kami tentunya kami akan berbenah dan bersiap-siap bagaimana pengelolaan yang baik, pengawasan yang baik, dan perawatan yang baik terhadap lapangan iyang mulai dibangun dimasa pemerintahan almarhum Bupati Irdinansyah Tarmizi dan hari ini segera bisa dimanfaatkan lagi," tambah Bupati. 

Tidak hanya itu, Bupati juga sampaikan pada hari ini juga dilakukan penandatanganan berita acara serah terima Barang Milik Negara dari Balai Prasarana Wilayah Sumatera Barat kepada pemerintah Kabupaten Tanah Datar yaitu pembangunan penyediaan PSD pemukiman rawan bencana yang dianggarkan dan dibangun pada tahun 2013 yang lalu dengan anggaran 1,5 milyar rupiah. 

Selanjutnya juga ada pengembangan SPAM di kawasan Masjid Miftahul Jannah Sumanik kecamatan Salimpaung yang dianggarkan pada tahun  2018, dengan besaran lebih kurang 130 juta rupiah dan yang terakhir ada penataan kawasan Nagari Tuo Pariangan yang dianggarkan pada tahun anggaran 2021 dengan anggaran lebih kurang 4,3 milyar rupiah yang akan diterima langsung oleh KAN Nagari Pariangan. 

"Sekali lagi Saya mewakili seluruh masyarakat kabupaten Tanah Datar menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kepala Balai prasarana Pemukiman Wilayah Sumatera Barat beserta seluruh jajarannya serta tolong sampaikan terima kasih kami kepada bapak Menteri, Dirjen atas semua ini, " pungkasnya.

Pimpinan DPRD Tanah Datar Anton Yondra  terkait dengan Penandatanganan Berita Acara Pengelolaan Sementara Taman Kota Cindua Mato Dan BAST, serta Naskah Hibah Barang Milik Negara ini menyampaikan Terima kasih dan apresiasi kepada pemerintah daerah kabupaten Tanah Datar beserta seluruh jajarannya dan khusus kepada Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Sumatera Barat karena ini sebuah berkah karena kalau pembangunan ini menggunakan anggaran APBD Pemda Tanah Datar tentu akan menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat apalagi dengan kondisi anggaran yang terbatas. 

Setelah dilakukan penandatanganan berita acara serah terima, Bupati Tanah Datar Eka Putra bernama Kepala Balai prasarana Pemukiman Wilayah Sumatera Barat Kusworo Darpito, Pimpinan DPRD Anton Yondra dan rombongan langsung melakukan pembukaan gembok pagar lapangan sekaligus meninjau langsung kondisi didalam lapangan Cindua Mato. (Pinos/rls)

Payakumbuh --- Komisi B DPRD Kota Payakumbuh mengelar hearing atau rapat dengar pendapat untuk terkait urusan pertanian di Kota Payakumbuh di gedung DPRD, Selasa (24/1).

Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi B Yendri Bodra Dt. Parmato Alam, didampingi Wakil Ketua Mawi Etek Arianto, Sekretaris Opetnawati, serta anggota Suparman, Heri Iswandi Dt. Rajo Muntiko Alam, Edward Df, dan Ismet Harius.

Dari mitra kerjanya, hadir dari Dinas Pertanian, Dinas Koperasi dan UKM, Ketua KTNA, Pengecer Pupuk Subsidi, dan Kelompok Tani se Kota Payakumbuh.

Mengawali hearing tersebut, YB. DT Parmato Alam menyampaikan perlu adanya langkah langkah kongkrit untuk mengatasi kelangkaan pupuk. Sementara, hasil pertemuan dengan pengawas pupuk subsidi di provinsi mengatakan tidak ada kelangkaan atau pengurangan kuota pupuk subsidi.

"Kami meminta dinas pertanian dan dinas terkait mensiasati volume di RDKK untuk memenuhi kebutuhan petani. Kami juga mendapati fungsi kartu tani yang kurang diterima oleh masyarakat, agar dinas pertanian melakukan sosialisasi sehingga dapat diterima dan dimengerti oleh masyarakat," ungkapnya.

Dia juga menambahkan, terkait HET (harga eceran tertinggi) di tingkat kios turut menjadi persoalan bagi petani, sementara itu dengan luas lahan 2773 Ha x 83 persen, untuk kuota pupuk hanya tersedia 50 persen dari kuota, maka perlu dilakukan crooscek ulang.

"Kami meminta pada dinas terkait untuk melaporkan realisasi distribusi pupuk untuk petani pada masa tanam pada Komisi B. Untuk tahun 2023 kami tidak mau lagi mendengar adanya laporan dan permasalahan kelangkaan pupuk bersubsidi. Kami akan meminta laporan dari dinas secara tertulis per masa tanam. Untuk catatan, DPRD tidak pernah mengizinkan penjualan pupuk diatas HET," tegasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi B Edward DF meminta dinas yang terkait untuk bersinergi dan lebih optimal memperhatikan kebutuhan petani. Apalagi adanya problem petani yang belum mau bergabung kedalam kelompok tanim

"Untuk permasalahan adanya para petani yang tidak mau digabungkan dengan kelompok tani agar dinas pertanian memberikan data yang valid," pintanya.

Menanggapi pertanyaan dan pernyataan dari Komisi B, Kepala Dinas Koperasi dan UKM M. Faizal menyampaikan saat ini kuota pupuk subsidi yang disalurkan telah sesuai dengan kebutuhan. Dari hasil tinjauan lapangan masih didapati adanya petani yang belum mendapatkan pupuk subsidi.

"Perlu untuk kedepannya para pengecer pupuk subsidi untuk mensiasati volume di RDKK," ulasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Depi Sastra menyebut pendataan semua lahan pertanian untuk dimasukkan ke RDKK, kecuali untuk lahan di atas 2 Ha. Bagi petani yang tidak masuk kelompok tani mereka ditompangkan kepada kelompk tani yang lain agar bisa mendapatkan jatah pupuk subsidi.

"Kami akan mengukur ulang semua lahan yang berada di Kota Payakumbuh, termasuk kuota pupuk subsidi pada tahun 2023 juga ada penambahan kuota," terangnya.

Ditambahkan Depi, masih adanya petani yang masih enggan untuk digabungkan dengan kelompok sehingga mereka mendapatkan harga pupuk yang mahal. Ditambah, juga belum adanya data defenitif terkait berapan jumlah petani yang belum tergabung di keltan.

"Kami membuat program rencana pertanian berbasis organik karena untuk kedepannya pupuk kimia semakin langka. Kami meminta para pengecer kios pupuk subsidi melayani petani yang belum punya kartu tani dengan melengkapi fotocopi KTP dan mengisi formulir yang telah disediakan. Bagi yang kartu taninya hilang, petani bisa melapor ke Bank Nagari," paparnya.

Dari informasinya, kuota pupuk subsidi di tahun 2023 untuk Pupuk Urea 1664 ton, Pupuk NPK 1300 ton, dan Pupuk NPK formula khusus 87 ton. (FS)

Payakumbuh — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Payakumbuh menyampaikan rekomendasi tentang Penyelesaian Aset dalam rapat Paripurna di gedung DPRD setempat, Selasa (24/01/23).

Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Hamdi Agus dan dihadiri oleh Penjabat Wali Kota Rida Ananda, Wakil Ketua DPRD Wulan Denura, Ketua Pansus Aset Yendri Bodra Dt. Parmato Alam, Anggota DPRD lainnya, serta Plt. Sekda Dafrul Pasi dan jajaran.

Dalam paparannya, Ketua Pansus Aset YB. Dt. Parmato Alam mengatakan Kota Payakumbuh sudah dibentuk pada tahun 1970 silam, persoalan aset antara dua daerah setelah 52 tahun belum juga menemui titik terang.

Maka, dibentuklah Panitia Khusus Aset melalui rapat paripurna DPRD tanggal 8 Maret 2021 dan penetapan Pansus Aset sesuai dengan Surat Keputusan Pimpinan DPRD Nomor : 04/KPTS/DPRD/2021 tanggal 16 April 2021 tentang Pembentukan Pansus Penyelesaian Aset Kabupaten Lima Puluh Kota yang berada di Kota Payakumbuh.

Beberapa hal yang ditemukan dan didapat oleh Pansus Aset, antara lain persoalan Aset Pemkab Lima Puluh Kota yang berada di Kota Payakumbuh telah dibahas dan ditindaklanjuti oleh Pimpinan Kedua Daerah bersama Pemprov Sumbar sejak dahulu, berbagai usaha dan upaya telah dilakukan sesuai ketentuan dengan tetap menjaga hubungan baik kedua daerah.

“Rekomendasi yang didapat merupakan hasil diskusi para tokoh Luak Limo Puluah dengan pimpinan partai politik yang ada di Kota Payakumbuh dalam rangka penyamaan persepsi tentang kelanjutan aset Kabupaten Lima Puluh Kota yang berada di Kota Payakumbuh,” ujarnya.

Diterangkan Dt. Parmato Alam, di kawasan Kota Payakumbuh terdapat Aset milik Pemerintah Kota Payakumbuh, milik masyarakat, milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, milik Pemerintah Pusat, milik Instansi Vertikal, milik Perguruan Tinggi, milik TNI/POLRI, milik BUMN/BUMD, milik Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dan lain sebagainya.

Aset Pemkab Lima Puluh Kota yang berada di Kota Payakumbuh antara lain:
a. Eks Kantor Bupati, Jl. Jend. Sudirman
b. Eks Kantor DPRD, Jl. Jend. Sudirman
c. Eks Kantor DPPKA, Jl. Jend. Sudirman
d. GOR, Jl. Jend. Sudirman
e. Kantor PMD, Jl. Jend. Sudirman
f. Kantor Capil, Jl. Jend. Sudirman
g. Kantor Dinas Sosial, Jl. Sukarno Hatta
h. Eks Kantor Bappeda, Sawah Padang
i. Kantor Kominfo, Ibuah
j. Rumah Dinas Bupati, Labuah Basilang
k. Rumah Dinas Sekda, Kubu Gadang
l. Eks Kantor Cabdin, Padang Tiakar
m. Kantor Kehutanan, Bukik Sitabua
n. Rumah Dinas Pemkab, di Jl. Pahlawan

Disebutkannya, daerah Kabupaten Kota lain sebagai rujukan seperti Kota Pekanbaru setelah pemekaran dari Kabupaten Kampar Provinsi Riau, sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956, saat ini sebagian Aset Kabupaten Kampar telah diserahkan ke Kota Pekanbaru, sedangkan Kabupaten Kampar telah menata Ibu Kota Kabupaten di Bangkinang.

“Kota Pekanbaru lebih mudah karena berada di Ibu Kota Provinsi Riau,” jelasnya.

Kedua, ada Kota Sawahlunto, Kota Padang Panjang, Kota Solok Provinsi Sumatera Barat sesuai Undang Undang Nomor 8 Tahun 1956.

Lalu ada Kota Sungai Penuh setelah pemekaran dari Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi, sesuai Undang Undang Nomor 25 Tahun 2008, setelah dibantu oleh KPK atas dukungan Mendagri, Menkeu dan Gubernur Jambi, maka saat ini telah didapat kata sepakat/MoU penyerahan Aset secara bertahap dari Pemerintah Kabupaten Kerinci ke Pemerintah Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi.

Ada juga Kota Lubuk Linggau setelah pemekaran dari Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan sejak 18 tahun silam sesuai Undang Undang
Nomor 7 Tahun 2001, saat ini telah didapat kata sepakat tentang penyerahan aset secara bertahap dari Kabupaten Musi Rawas ke Kota
Lubuk Linggau, juga atas bantuan KPK serta dukungan Mendagri, Menkeu dan Pemprov Sumsel.

Disampaikan politikus Golkar itu kesimpulan bahwa Pansus Aset DPRD Kota Payakumbuh sangat menghormati dan menghargai usaha-usaha dan upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh dan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota serta tokoh-tokoh masyarakat bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam mewujudkan cita-cita dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah beserta peraturan-peraturan dan regulasi pendukungnya.

“Kita sepakat bahwa Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kota Payakumbuh adalah satu dalam tatanan masyarakat hukum adat, kewajiban kita bersama untuk menjaga kerukunan dan ketentraman masyarakat hukum adat di wilayah kedua daerah,” ujarnya.

YB Dt. Parmato Alam juga meminta kepada Pemerintah Kota Payakumbuh untuk lebih pro aktif dalam upaya penyelesaian dan/atau pemanfaatan aset Kabupaten Lima Puluh Kota yang berada di Kota Payakumbuh sesuai regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Penyelesaian dan/atau pemanfaatan aset dapat dilakukan antara lain dengan sistim jual beli, tukar menukar, hibah, dan/atau kerjasama berdasarkan penyertaan modal pemerintah daerah,” ungkapnya.

Langkah-langkah strategis untuk mewujudkan rekomendasi seperti tersebut diatas yaitu:
a). Optimalisasi peran dan fungsi Tim Kerjasama Antar Daerah.
b). Menyurati Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Barat untuk diadakan Forum Dialog/ Duduk Semeja/ Rakor antara Penjabat Wali Kota Payakumbuh, Bupati Lima Puluh Kota, Ketua DPRD Kota Payakumbuh, Ketua DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota yang difasilitasi oleh Gubernur Provinsi Sumatera Barat.
c). Menyurati Bapak Menteri Dalam Negeri cq. Koordinator Wilayah dan/atau Bidang yang relavan.
d). Menyurati Ketua DPR RI dan Ketua DPD RI.

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan oleh Pansus maupun Fraksi-Fraksi, dapat diampaikan rekomendasi DPRD.

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan oleh Pansus maupun Fraksi-Fraksi, dapat diampaikan rekomendasi DPRD.

1. DPRD Kota Payakumbuh memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Pansus Penyelesaian Aset Kabupaten Lima Puluh Kota Yang Berada di Kota Payakumbuh.
2. DPRD Kota Payakumbuh menghormati uapaya upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh dan tokoh masyarakat bersama pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam mewujudkan cita-cita dari Unadang-Undang nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Sumtaera Barat.
3. DPRD Kota Payakumbuh mendorong Pemerintah Kota Payakumbuh agar dapat melakukan komunikasi baik dari instansi vertikal, pemerintah Propinsi sampai pemerintah Pusat serta pihak-pihak terkait terutama dengan pihak Kabupaten Lima Puluh Kota.
4. Pemerintah Kota Payakumbuh membuat skema kerjasama penyerahan Aset yang menarik bisa berupa sistem Jual Beli, Tukar Menukar, Hibah dan/atau Kerjasama berdasarkan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sehingga menguntungkan baik bagi Pemerintah Kota Payakumbuh maupun Kabupaten Lima Puluh Kota.
5. DPRD Kota Payakumbuh memandang perlu penyelesaian permasalahan aset Kabupaten Lima Kota yang berada di Kota Payakumbuh sebanyak 14 persil yang berdampak terhadap perencanaan pembangunan Kota Payakumbuh.
6. DPRD Kota Payakumbuh menyarankan dibentuknya Panitia Bersama antara Kota Payakumbuh dan Kabupten Lima Puluh Kota dalam penyelesaian Aset.
7. DPRD Kota Payakumbuh menyarankan jika kesepakatan kedua daerah tidak dapat dicapai dan berlarut-larut diminta Pemerintah Kota Payakumbuh melakukan studi banding ke daerah lain yang permasalahan asetnya telah selesai dengan meminta saran dan melibatkan KPK RI, BPK RI, Pemerintah Pusat dan Provinsi untuk menjadi mediator serta menganggarkan, mengalokasikan anggaran yang cukup dalam APBD untuk mendukung kegiatan ini. (FS)