Payakumbuh --- Setelah periode kepala daerah Kota Payakumbuh 2017-2022 berakhir pada 22 September 2022, terjadi kekosongan pada kursi eksekutif Kota Payakumbuh selama sekitar 2,5 tahun menjelang pemilu dan pilkada serentak digelar pada 2024 mendatang.
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memberikan amanat kepada Drs. Rida Ananda, M.Si yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh untuk menjadi wali kota sementara, dalam hal ini namanya Penjabat Wali Kota Payakumbuh.
Sebagai Penjabat Wali Kota, Rida Ananda menjalankan pemerintahan seperti biasa untuk dua tahun kedepan, meski pembangunan memang tidak mengacu kepada RPJM atau visi-misi kepala daerah, namun Pemko Payakumbuh bersama DPRD telah mengesahkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang menjadi acuan Rida dalam membangun selama menjabat.
Di samping itu, kinerja Rida juga dievaluasi minimal sekali 3 bulan oleh Kementerian Dalam Negeri, dengan beberapa tugas khusus dari Presiden RI Joko Widodo.
Tugas itu antara lain :
1. Mengentaskan stunting dan ekonomi ekstrem.
2. Mengendalikan inflasi.
3. Meningkatkan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).
4. Menjaga kualitas pelayanan publik prima.
Entaskan Stunting Dengan Program Bapak Asuh
Pada beberapa kesempatan, media pernah mewawancara Rida Ananda. Dia memaparkan, terkait dengan pengentasan stunting sangat butuh penanganan komprehensif kepada 497 orang anak.
Ada namanya program bapak asuh yang digagas oleh Rida Ananda untuk pencegahan stunting di Kota Payakumbuh, ini cukup memberikan kontribusi penurunan angka stunting setelah beberapa bulan berjalan.
Selain mengajak pimpinan organisasi perangkat daerah, bahkan Rida juga mengajak BUMN, BUMD, dan perbankan untuk penanganan stunting. Dia mengajak pimpinan lembaga-lembaga tersebut bersama teman-teman di kantor dan tetangga mereka ikut membantu berbagi sedekah untuk masyarakat sekitar.
Data di akhir Oktober 2022 ada sebanyak 472 anak stunting dan seiring berjalannya waktu, terjadi penurunan yang cukup signifikan, dimana pada akhir tahun 2022, angka stunting tinggal sekitar 304 anak. Saat ini, jumlah bapak asuh ada sebanyak 35 orang dengan jumlah anak yang diintervensi sekitar 125 orang. Sebanyak 23 OPD/Kepala OPD menjadi Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS).
"Kita akan terus menekan angka stunting, karena berdasarkan data, resiko stunting bisa terjadi pada 10055 anak di Kota Payakumbuh," kata Rida kepada media.
Kendalikan Inflasi Dengan Program Menanam Pekarangan
Terkait dengan inflasi, Rida mengharapkan terkendalinya harga bahan pangan agar petani tidak rugi dan masyarakat konsumen tidak kemahalan. Melakukan penanaman cabe dalam polybag menjadi salahsatu gerakan yang akan efektif tekan inflasi, meski hasilnya tidak begitu signifikan, tapi dengan masyarakat menanam cabe di pekarangannya bisa menekan harga di tingkat konsumen.
Kebutuhan cabe di tanah air terlalu tinggi, meliputi kebutuhan rumah tangga dan korporasi, serta membutuhkan keahlian khusus agar bertahan di tengah musim hujan.
Di Kota Payakumbuh, Rida Ananda menginstruksikan jajaran dinas dan perangkat kelurahan untuk bergeliat aktif memanfaatkan pekarangan kantor-kantor dinas dengan menanam tanaman cabe, selain hasilnya bermanfaat bagi pegawai di kantor untuk mengurangi biaya pengeluaran, gerakan ASN ini juga dapat menjadi contoh bagi masyarakat.
Di samping itu, Pemerintah Kota Payakumbuh menggalakan gerakan tanam cabe dan tanam tanaman pangan cepat panen di kelompok masyarakat dalam rangka pengendalian inflasi, ditambah dengan melaksanakan kegiatan pelatihan bagi kelompok tani dan dasawisma untuk mendorong aktifnya geliat melawan inflasi ini.
Kemiskinan Ekstrem Yang Mencekam, Selain Anggarkan BLT, Rida Sering Turun Ke Rumah Warga Beri Bantuan Sembako
Rida Ananda mengakui untuk kasus kemiskinan ekstrem, posisi Payakumbuh cukup tinggi, masih banyak masyarakat butuh perhatian, apalagi yang kategori Sadikin (Sakit menjadi miskin). Sementara target Presiden RI, pada 2024 kasus kemiskinan ekstrem sudah harus habis.
Kebijakan yang diambil Rida Ananda pada 2022 lalu, Pemerintah Kota Payakumbuh telah mengalokasikan 2 persen dari dana alokasi umum pada APBD untuk menangani problem ekonomi ekstrem yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh mengalokasikannya di 3 Organisasi Perangkat Daerah, yakni dinas sosial, dinas koperasi dan UKM, serta dinas perhubungan.
Bantuan ini diserahkan untuk warga kurang mampu, usaha mikro, dan pelaku transportasi.
Bentuknya sembako dan BLT untuk masyarakat, merupakan salah satu upaya untuk meringankan beban masyarakat khususnya kebutuhan sehari-hari, mengingat saat ini Indonesia termasuk negara yang terkena dampak inflasi.
Dikarenakan APBD tak cukup kuat untuk mengcover kasus stunting dan ekonomi ekstrem ini, Rida Ananda juga menggagas gerakan sedekah seribu sehari di kantor wali kota dengan menyediakan kotak yang diiisi oleh ASN, pengunjung MPP, serta tamu kantor. Nantinya sedekah ini akan dibagikan dalam bentuk sembako untuk warga miskin.
Bahkan, Rida Ananda selalu menyediakan telur dan susu di bagasi mobil dinasnya. Kebutuhan pokok itu nantinya dibagikan Rida kepada masyarakat kurang mampu serta warga yang memiliki anak yang stunting saat suatu waktu Rida turun ke lapangan.
Aksi ini dilakukan Rida untuk memberikan contoh kepada jajarannya, sebagai ASN di pemerintahan harus memiliki rasa peka dan kepedulian kepada masyarakat.
Peningkatan Produk Dalam Negeri Tinggi
.jpeg)
Dalam upaya Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), Pemko Payakumbuh telah menggunakan katalog elektronik lokal tahun 2023. Program P3DN merupakan upaya pemerintah dalam mendorong masyarakat agar lebih menggunakan produk dalam negeri dibandingkan produk impor.
Serta upaya pemerintah dalam memberdayakan industri dalam negeri, memperkuat struktur industri dalam negeri serta mengoptimalkan produk dalam negeri pada pengadaan barang/jasa pemerintah.
Proses ini dilakukan dengan penerapan prinsip – prinsip pengadaan yang efektif, transparan, akuntabel dan harga terbaik (value for money).
Sementara itu, realisasi transaksi melalui e-katalog lokal di Kota Payakumbuh pada tahun 2022 adalah tertinggi untuk kabupaten/kota se Sumatera Barat dengan realisasi sebanyak Rp. 13.862.798.264. Dan pelaku usaha yang terdaftar sebanyak 367 penyedia dengan produk tayang sebanyak 8222 produk.
Untuk tahun 2023 ini, pada awal Maret, transaksi melalui e-katalog lokal telah mencapai Rp. 9.187.288.781, dan pelaku usaha yang terdaftar sebanyak 439 penyedia dengan produk tayang sebanyak 10.033 produk.
Sebagai bentuk komitmen Pemko. Payakumbuh menggunakan produk dalam negeri paling sedikit 40%, maka realisasi penggunaan produk dalam negeri melalui e-katalog (lokal, nasional, sektoral) keadaan 01 januari s/d 03 maret 2023 telah mencapai 20,20%.
Rida Ananda mengaku optimis dalam waktu yang masih tersedia lebih kurang 9 bulan lagi, pencapaian penggunaan produk dalam negeri akan lebih meningkat secara signifikan.
Menariknya, bahkan yang bertransaksi di e-katalog lokal Kota Payakumbuh bukan hanya berasal dari perangkat daerah di lingkungan Pemko Payakumbuh saja. Ada dari Kementerian ATR BPN, Pemprov. DKI Jakarta, Pemprov. Sumbar, Pemkab Lima Puluh Kota, Pemkab Tanah Datar, Pemko Bukittinggi, Pemko Sawahlunto dan Pemkab Serdang Bedagai.
Kebijakan implementasi penerapan e-katalog lokal sudah diberlakukan semenjak tahun 2022 lalu dan kebijakan tersebut akan terus dilanjutkan oleh Rida secara berkesinambungan.
Pelayanan Publik Kualitas Tertinggi, Peringkat 14 Nasional
Pelayanan publik yang sudah begitu bagus di Kota Payakumbuh terus menjadi kian prima di bawah kepemimpinan Rida Ananda, buktinya sukses meraih penghargaan di tingkat nasional dalam Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2022 yang digelar oleh Ombudsman RI.
Hasil dari penilaian yang dilakukan terhadap 25 kementerian, 14 lembaga, 34 pemprov, 98 pemkot, dan 415 pemkab yang dinilai mewujudkan standar pelayanan publik yang baik.
Untuk kategori kota, penilaian dilakukan pada 640 unit layanan dan 191 produk layanan yang ada. Kota Payakumbuh berhasil meraih peringkat ke 14 se Indonesia dengan nilai kepatuhan 89,45, kategori A dan termasuk kualitas tertinggi. Hanya 53 kota yang meraih kategori A (Zonasi Hijau), sisanya ada yang Kategori B (Zonasi Kuning) dan Kategori C (Zonasi Merah).
Apresiasi tersebut, dalam bentuk penghargaan atas segala upaya dan komitmen dalam memenuhi dan memahami komponen standar pelayanan serta telah membuat unit pengelola pengaduan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Saat itu Rida Ananda kepada media menyebut bersyukur Kota Payakumbuh sudah mampu berada diurutan 14 kota se Indonesia dalam penilaian pelayanan publik oleh Ombudsman RI.
"Alhamdulillah, semoga kita lebih baik lagi kedepannya, terima kasih kepada OPD dan semua pihak yang telah bekerja keras membangun komitmen ini," ujar Rida.
Tapi, Rida juga menyebut hasil evaluasi dari Ombudsman RI merupakan penilaian objektif yang penting bagi Kota Payakumbuh untuk lebih meningkatkan lagi pelayanan publiknya kedepan. Meski sudah meraih kategori A, namun Kota Payakumbuh baru bisa berada di peringkat dua digit, bagi Rida ini belumlah memuaskan.
"Yang jelas kita sudah punya komitmen pelayanan prima untuk urusan pelayanan publik. Kita akan evaluasi mana yang masih kurang dan akan meningkatkan lagi inovasi di OPD yang menyentuh langsung urusan pelayanan publik," ungkapnya.
Rida menambahkan, bukan hanya banyak inovasi saja yang membuat tinggi kualitas pelayanan publik daerah, tetapi bagaimana tingkat kepuasan masyarakat dalam layanan dan informasi, baik layanan secara langsung maupun secara online, yang sedikit mendapatkan keluhan dari masyarakat.
"Sebagai tindak lanjut dalam pelayanan publik dan menjawab tantangan untuk meningkatkan layanan, Kota Payakumbuh melakukan berbagai inovasi seperti percepatan administrasi OPD yang tinggi dalam layanan publik, meningkatkan pelayanan di Mal Pelayanan Publik, RSUD, Disdukcapil, dan OPD lainnya," ungkap Rida. (MS)
#LIPUTANKHUSUSBAGIANPROTOKOLERKOTAPAYAKUMBUH
Post a Comment