Payakumbuh --- Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat melalui UPTD Taman Budaya menggelar Lomba Penyanyi Minang di Agam Jua Art & Culture Cafe, Selasa (30/5).

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Wali Kota Payakumbuh yang diwakili Staf Ahli Elvi Jaya bersama Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Supardi, Kepala  Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Syaifullah, dan tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Staf Ahli Wali Kota Elvi Jaya menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Sumbar dan Ketua DPRD Provinsi Sumbar Supardi yang telah menunjuk Kota Payakumbuh sebagai tuan rumah dari 19 kota/kabupaten yang ada di Sumbar.

"Senada dengan Ketua DPRD, potensi yang bisa diangkat oleh Kota Payakumbuh adalah kegiatan iven festival dan keramaian lainnya, karena kota ini tidak punya potensi SDA tambang, artinya dengan banyak kegiatan bisa menarik kunjungan orang untuk datang ke Payakumbuh, ini menjadi ruh dari pariwisatanya Payakumbuh," ungkapnya.

Supriyadi selaku Kepala UPTD Taman Budaya Sumbar memaparkan lomba ini merupakan lanjutan dari lomba cipta lagu yang digelar pada tahun 2022 lalu, dari 90an lagu yang diciptakan, ada 10 lagu terbaik yang pada hari ini dilombakan.

"10 lagu terbaik ini dilombakan untuk peserta usia 14-27 tahun, peserta tidak terbatas, terbuka untuk umum baik penyanyi pemula maupun penyanyi yang telah berkiprah di tingkat provinsi dan nasional. Sementara itu juri yang kita hadirkan betul-betul teruji secara materil, penilaian harus objektif kepada setiap peserta," ujarnya.

Selain itu, ada juga pemberian penghargaan kepada 6 musisi minang legendaris sebagai bentuk apresiasi Pemprov Sumbar atas jasa mereka menggaungkan musik minang di mata dunia. Musisi tersebut seperti Asben, Tiar Ramon, Yan Juneid, B. Andoeska, Z. Sutan Janaik, dan Agusli Taher.

"Pada hari kedua, yakni Rabu akan digelar pula penampilan musik tradisi dan modern, ada gamat dan tambua tansa," ujarnya didampingi Sekri Budiman.

Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Supardi menyebut secara iklim, semangat filosofi Kota Payakumbuh adalah sebagai kota kegiatan atau kota festival. Dia ingin kota ini hidup, didukung keberadaan kuliner yang menjadi brandnya Payakumbuh di Sumbar.

"Urgensinya kegiatan yang bisa menimbulkan bibit-bibit baru, menyemarakkan hari-hari Kota Payakumbuh. Sehingga kota ini terus digandrungi oleh wisatawan, banyak pengunjungnya," ujarnya. (FS)

Rekrutmen THL, Isu "Pacah Kongsi" Dan Nepotisme Bagian Topik Audiensi Bupati Dengan Awak Media

Hal itu terlihat ketika salah seorang wartawan menanyakan sikap bupati terkait maraknya isu yang beredar di tengah-tengah masyarakat rentang banyaknya titipan-titipan timses untuk posisi tenaga harian lepas (THL) dalam sesi tanya jawab pada malam Audiensi bupati dengan rekan-rekan media di Aula Indo Jolito beberapa waktu lalu. 

Menanggapi hal ini, bupati Eka Putra jelaskan bahwa prosedur rekrutmen THL sudah sesuai aturan yang ada dan malah di beberapa Dinas dan instansi masih kekurangan tenaga seperti tenaga guru dan medis. 

Namun apa indikator yang layak diterima terkait background pendidikan, keahlian dan syarat-syarat lainnya serta bagaimana aturan dan prosedur rekrutmennya melalui test atau cara rekomendasi, inipun tidak dijelaskan  secara rinci oleh orang nomor satu di Luhak Nan Tuo ini. 

Terkait issu keretakan hubungan bupati dan wakil bupati menjelang pemilihan berikutnya yang hanya tinggal menghitung beberapa bulan kedepan, dijelaskan bupati bahwa sampai saat ini hubungan mereka baik-baik saja namun bupati berucap bahwasanya beberapa hari ini keberadaan wabup kurang diketahui bupati serta dari agenda kegiatan Pemkab sepertinya wabup Richi Aprian seakan-akan dibatasi ruang geraknya. 

Sedangkan 10 Program Unggulan (Progul) yang digadang-gadang menjadi etalase kesuksesan era kepemimpinan bupati Eka Putra dan wabup Richi Aprian sepertinya masih banyak yang menjadi PR dan peningkatan untuk tahun berikutnya. 

Beberapa program terbilang sukses serta memperoleh pengakuan baik lokal Sumbar maupun Nasional seperti program Bajak Gratis, Ketahanan Pangan serta bidang Pariwisata dengan 1 Iven 1 nagari dalam mengangkat kearifan lokal berupa budaya dan adat istiadat di nagari-nagari. 

Upaya mengurangi angka pengangguran dengan program menciptakan 1000 enterpreneur (pengusaha) baru sepertinya belum menuai hasil yang signifikan dengan semakin bertambahnya jumlah Pencaker dari tahun ke tahun yang berbanding lurus dengan angka kelulusan jenjang pendidikan setiap tahunnya. 

"Dalam merealisasikan progul menciptakan 1000 pengusaha baru, dinas terkait telah melakukan pelatihan kepada lebih kurang 2.700 orang dengan berbagai pelatihan baik TIK bagi pelaku UMKM serta pelatihan-pelatihan lainnya", ujar Eka Putra. 

"Harapan kita, ilmu pelatihan-pelatihan tersebut mampu direalisaaikan dalam bentuk nyata sehingga mampu meningkatkan usaha baik yang baru maupun yang telah ada sehingga bisa menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi", harap Eka Putra. 

Ketika diainggung berapa persentase keberhasilan dan bagaimana grafik peningkatannya, bupati melalui Kadis Kominfo belum bisa menjelaskan dengan rinci namun berjanji secepatnya akan memberikan datanya dan juga pemda slalu memantau output dari kegiatan pelatihan tersebut. 

Hal lain yang menjadi pertanyaan awak Media adalah "dugaan" penempatan pejabat-pejabat dijajaran pemkab karena faktor kedekatan dan kedaerahan (Nepotisme)sehingga timbul pameo "LSM", Lintau Semakin Mamacik  "MLM", Minantu Lintau Mamacik. 

Eka Putra membantah keras hal itu dengan menunjukkan beberapa pejabat eselon II dan III yang berasal bukan dari Lintau dan penempatan pejabat sudah sesuai prosedur dan terlebih dahulu melalui seleksi yang ketat dibawah penilaian dari panitia seleksi. (Pinos). 

Payakumbuh --- Jumlah peserta JKN di Kota Payakumbuh meningkat dengan saat ini jumlah kepesertaan mencapai 97,69 persen. Angka ini naik dari data update September 2022 yang baru sebanyak 97,03 persen dari total jumlah penduduk sebesar 141 ribu jiwa.

"Artinya, hampir seluruh warga masyarakat di Kota Payakumbuh telah memiliki payung perlindungan untuk mengakses layanan di fasilitas kesehatan, ini menjadi komitmen kita bersama," kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh Wawan Sofianto kepada media, Rabu (24/5).

Kota Payakumbuh adalah salah satu kota yang telah mencapai Universal Health Coverage (UHC) dan menerima penghargaan dari Pemerintah Pusat. Integrasi JKN dan kerjasama antar sektor selama ini sudah berjalan dengan baik, selain itu juga tidak terlepas dari dukungan Pemko sendiri dalam pendanaan bersama dengan Pemprov Sumbar dan Pemerintah Pusat.

Berdasarkan validasi yang dilakukan Pemko Payakumbuh beberapa minggu lalu, kata Wawan, ada 29.754 jumlah peserta yang ditanggung dari program Sumbar Sakato, yakni sharing anggaran 80 % dari APBD Pemko Payakumbuh dan 20 persen APBD Provinsi Sumatera Barat, kemudian 10.551 peserta dari APBD murni, dan 36.778 peserta dari APBN, sisanya kepesertaan mandiri, TNI-Polri, dan Pekerja Penerima Upah.

"Saat ini kuota peserta kosong yang tersedia sebanyak 4223 untuk kategori JKSS dan PBPU Pemda, kita masih bisa mendaftarkan masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan ke BPJS Kesehatan," ungkap Wawan.

Wawan juga menyampaikan rasa antusiasnya dengan adanya transfromasi baru dari perlayanan dari BPJS Kesehatan, kini hanya menggunakan NIK saja, warga sudah bisa pergi berobat, tidak harus lagi datang dengan membawa kartu KIS, tentunya sangat memudahkan sekali.

Makanya kita himbau masyarakat, sering-seringlah cek kesehatan ke fasilitas kesehatan sekelas puskesmas secara berkala. Setidaknya mereka bisa mengetahui kondisi kesehatannya, sekaligus melakukan screening kesehatan.

"Selain itu, puskesmas juga rutin melakukan edukasi dan pemberian informasi kesehatan di lapangan ke masyarakat," ungkapnya. (FS)

Payakumbuh --- Pemerintah Kota Payakumbuh melakukan penyegaran pada birokrasi dengan melakukan promosi dan rotasi jabatan 30 orang Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, dan Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh, Senin (29/5).

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan yang digelar di kantor wali kota itu dilaksanakan oleh Pj. Sekretaris Daerah Dafrul Pasi didampingi Plt. Asisten I Hidayatur Rusyda, Asisten III Ifon Satria Chan dan Kepala BKPSDM Erwan.

Ada 5 kepala SMP yang dirotasi, seperti Defi Marlitra sebagai Kepala SMPN 2 Payakumbuh, Syafrida sebagai Kepala SMPN 1 Payakumbuh, Desfiwati sebagai Kepala SMPN 9 Payakumbuh, Indra Abdi Candra sebagai Kepala SMPN 7 Payakumbuh, dan Amir sebagai Kepala SMPN 6 Payakumbuh.

Untuk pejabat administrator, ada dr. Yanti yang dilantik sebagai Kabid Perlindungan Anak, Vivy Leswary sebagai Kabid Kesehatan Masyarakat dan P3, Fatmanelly sebagi Kabid Pelayanan Promosi dan Sumber Daya Kesehatan, Loli Fitri sebagai Kabag TU RSUD Adnaan Wd, Abdallah Razik Rahman sebagai Kabid Pemasaran Pariwisata Disparpora.

Ada Ilham Rachmadsyah Putra yang dilantik sebagai Lurah Kapalo Koto Dibalai. Sisanya adalah kepala SD, kepala puskesmas, pejabat pengawas di kantor camat dan lurah.

Sekda Dafrul Pasi menyampaikan pesan dari Wali Kota Rida Ananda yang berharap agar jajarannya bisa terus meningkatkan pelayanan publik dalam melayani masyarakat sebagai abdi negara. Rotasi dan promosi jabatan adalah hal yang wajar terjadi dan sebagai ASN harus siap untuk mengemban tugas yang diberikan.

"Semoga amanah dan bisa melaksanakan tugas sebaik-baiknya sesuai dengan jabatan yang telah diemban," harapnya. (MS)

Payakumbuh - Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Dasril menegaskan pada awal Juni nanti akan diumumkan kelulusan siswa SLTP. Untuk mengantisipasi konvoi euforia dan corat-coret, maka hasil kelulusan disampaikan ke nomor hp orang tua kandung/wali siswa.

"Orang tua bertanggung jawab dalam pengawasan terhadap tindakan anaknya setelah diberitahu perihal kelulusannya," kata Dasril saat menghadiri Panen Karya P5 Kelas VII dan Farewell Party di SMPN 4 Payakumbuh, Kamis (25/5) lalu.

Acara yang digelar di halaman sekolah itu selain dihadiri dan dibuka oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Dasril dan jajaran, juga tampak Camat Payakumbuh Barat Ul Fakhri, pengawas sekolah, tamu undangan, serta Kepala SMPN 4 Payakumbuh Mardiyus dan jajaran, serta diisi dengan kegiatan pagelaran seni, penampilan bakat, serta banyak lagi dari warga SMPN 4 Payakumbuh.

Kadis Dasril juga mengucapkan terimakasih kepada majelis guru yang telah berusaha dalam karyanya selama ini, sekaligus mengapresiasi dedikasi yang telah dicurahkan oleh guru-guru yang pensiun. 

"Begitu pesatnya perkembangan SMPN 4 Payakumbuh dengan adanya pembangunan mushala Al Hidayah yang difungsikan sebagai pesantren Ramadhan, ada kelas digital, dan lapangan basket  yang baru sebagai sarana penunjang olah raga. Untuk itu semoga berlanjut tumbuh kembang menjadi salah satu sekolah yang paling banyak berprestasi di Payakumbuh," ujarnya.

Sementara itu, Kepala SMPN 4 Payakumbuh, Mardiyus menyampaikan pihak sekolah mendapatkan perilaku yang berubah dari para siswa pasca pandemi tahun lalu. Hal ini terlihat dari kurangnya jiwa gotong royong serta kemandirian.

"Untuk itu kita membina anak didik untuk bisa saling bekerjasama dan saling menghargai sesamanya. Serta menumbuhkan kembali nilai nilai kebersamaan dilingkungan sekolah juga masyarakat," ujarnya.

Bagi siswa yang sudah tamat dan ingin melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi, Mardiyus berpesan agar dalam memilih sekolah nanti sesuai dengan hati nurani dan keinginan hati. Nanti akan disediakan link pendaftarannya.

"Jangan karena ada teman yang mau bersekolah disana, kita ikut-ikutan. Apakah mau ke SMA atau SMK, sesuaikan dengan keinginan hati dan kebutuhan kita," pesannya. (FS)

Payakumbuh --- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Payakumbuh Hamdi Agus mendukung dan mengapresiasi langkah Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) dalam mencanangkan Kota Payakumbuh bebas dari pungli.

Hal tersebut diungkapkan Hamdi ketika ditemui seusai menghadiri acara Pencanangan Payakumbuh Bebas Pungli di Kantor Wali Kota, Jumat (26/5).

“Saya sebagai Ketua DPRD Kota Payakumbuh tentunya sangat mendukung hal baik yang dilakukan di wilayah Kota Payakumbuh, saya juga sangat mengapresiasi Pj. Wako Rida Ananda yang sudah menghadirkan Irwasum Polri Komjen Pol. Drs. H. Ahmad Dofiri, M.Si, Kepala Satgas Saber Pungli Pusat,” ungkap Hamdi.

Menurut Hamdi, untuk menyukseskan kebijakan ini membutuhkan sinergi antara masyarakat dan pemerintah dalam hal menindak tegas aksi pungli.

“Karena kenyamanan dan keamanan untuk kita semua, semoga kita bisa lakukan bersama,” tandasnya.

Sementara itu, dalam sambutannya Ahmad Dofiri menyampaikan beberapa hal diantaranya, pertama perlunya dilaksanakan sosialisasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Saber Pungli kepada seluruh masyarakat sebagai upaya meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat. Kedua perlunya implementasi kota bebas pungli sebagai upaya nyata mendukung kebijakan pemerintah mewujudkan Indonesia bebas dari pungli, dan ketiga perlunya memahami tugas-tugas pokok masing-masing bidang agar semua stakeholder dapat menjalankan tugas secara profesional, proporsional dan akuntabel.

Kota Payakumbuh didaulat sebagai pilot projectnya, dilakukan penandatangan fakta Integritas serta penyerahan secara simbolis plakat kepada Pj. Wali Kota dan beberapa pejabat Forkopimda lainnya.

Pada momen Pencanangan dan Sosialisasi Kota Bebas dari Pungli Dalam kegiatan hari ini dihadiri oleh Kapolres Payakumbuh AKBP Wahyuni Sri Lestari, Kajari Payakumbuh Suwarsono, unsur forkopimda, tokoh masyarakat, dan unsur lainnya. (FS)

Terkait Pandangan Fraksi terhadap 3 Ranperda, Ini Jawaban Bupati

Jawaban itu disampaikan Eka Putra pada rapat Paripurna DPRD kabupaten Tanah Datar dengan agenda untuk mendengarkan Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi terhadap 3 Ranperda di ruang sidang utama DPRD setempat,  Kamis (25/5)

Dijelaskan Eka, Perda tentang Penanggulangan Bencana diharapkan mampu meningkatkan kesiap siagaan Pemerintah Daerah bersama stakeholder terkait, sehingga meminimalisir resiko yang ditimbulkan. 

"Terhadap saran yang mengatur efek jera bagi pihak yang melaksanakan kegiatan berdampak kerusakan alam, kita mengacu kepada peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi," sampainya. 

Sedangan untuk infrastruktur jalan sebagai penunjang Ranperda RPIK, Bupati Eka Putra mengatakan, Pemerintah Daerah telah melakukan berbagai upaya, khusus untuk jalan tanggungjawab Kabupaten secara bertahap telah banyak yang perbaiki dan ditingkatkan kualitasnya. 

"Panjang jalan di wilayah Tanah Datar adalah 1.503,22 KM, kondisi tidak mantap ada sepanjang 333,37 KM dan sebagian besar merupakan jalan Provinsi," ungkapnya. 

"Untuk jalan dibawah tanggungjawab Provinsi, Pemkab terus melakukan koordinasi dengan dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat," terang Eka. 

Terhadap Ranperda Tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh, Bupati mengungkapkan, berdasarkan identifikasi terdapat 319,96 HA di 46 lokasi yang tersebar di 14 kecamatan. 

"Langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi perumahan dan pemukiman kumuh dengan menyusun rencana pencegahan dan peningkatan kualitas, berupa pekerjaan jalan lingkungan dan drainase serta sosialisasi penyadaran publik pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh tahun 2022 terhadap 34 Wali Nagari yang terdapat kawasan kumuh," tukasnya. 

Selepas penyampaian jawaban Bupati, pimpinan sidang Saidani menyampaikan, jawaban dan tanggapan tersebut akan dibahas oleh anggota DPRD Tanah Datar yang akan dibentuk panitia kerjanya. 

Sidang dipimpin Wakil Ketua Saidani didampingi Wakil Ketua Anton Yondra dan 19 anggota DPRD lainnya serta turut dihadiri Forkopimda, Sekda, staf ahli Bupati, para asisten, kepala OPD, Camat, Wali Nagari se Tanah Datar dan undangan lainnya. (Pinos/r)

8 Fraksi Beri Pandangan Terkait 3 Ranperda Yang Diajukan Bupati

Tanah Datar, Maklumatnews - Cukup luar biasa, dalam rentang waktu 24 jam 8 Fraksi berhasil menyimpulkan 3 Ranperda yang disampaikan bupati Tanah Datar dalam nota penjelasan pada Paripurna sehari sebelumnya. 

Hal itu terlihat dari Paripurna Rabu (24/5) yang dipimpin wakil ketua DPRD Anton Yondra dengan agenda pandangan Fraksi atas nota penjelasan bupati tentang 3 Ranperda yang disampaikan sehari sebelumnya. 

Bertindak sebagai Juru Bicara (Jubir) dari 8 fraksi tersebut yaitu, Istiqlal (Fraksi PKS), Agus Topik (Fraksi PPP), Sendiri Aswil (Fraksi Perjuangan Golkar), Kamrita (Fraksi Gerindra), Syafril (Fraksi Demokrat), Muhammadil Haikal (Fraksi Hanura), Jasmadi (Fraksi PAN) dan Khairul Abdi (Fraksi Nasdem).

Jubir Fraksi PAN Fraksi PAN menanyakan berapa besar anggaran yang disediakan untuk penanggulangan bencana dan bagaimana keterlibatan pemerintah daerah dalam penanganan bencana tersebut disamping itu pemerintah daerah juga diminta untuk memetakan zonasi wilayah rawan bencana dan menambah peralatan penanggulangan bencana. 

Terkait Ranperda pembangunan dardaerah industri kabupaten, Jasmadi menanyakan Industri apa saja yang telah dibina pemda, apa produk unggulan daerah, potensi-potensi apa saja yang dimiliki serta pemda seharusnya memanfaatkan bahan baku lokal dan bukan impor. 

Kemudian Jasmadi juga menanyakan apa saja indikator dari pemukiman dan perumahan dikatakan kumuh, diharapkan pemda sudah harus mempunyai data lengkap dan akurat dari pemukiman dan perumahan kumuh tersebut serta apa saja yang telah dilakukan pemda dalam penaganannya. 

Hal senada juga di sampaikan Fraksi Perjuangan Golkar melalui jubir Wendri Aswil, yang mempertanyakan apakah pemerintah daerah telah memiliki data pemetaan titik titik rawan bencana dan tentunya pemerintah daerah harus mempersiapkan sdm petugas.

Fraksi Demokrat melalui juru bicara Syafril memandang Ranperda tentang Penanggulangan bencana merupakan langkah yang tepat dilakukan pemerintah daerah untuk mitigasi bencana karena keadaan geografis Tanah Datar yang memiliki gunung dan perbukitan yang akan menimbulkan bencana. Untuk itu pemerintah daerah sepatutnya menyiapkan langkah antisipatif.

Syafril tambahkan, sehubungan dengan Ranperda Pembangunan Industri kabupaten Tahun 2023-2043 juga menyambut baik karena akan mendorong dan meningkatkan pembangunan industri sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya, Ranperda Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh, Fraksi Demokrat juga menyambut baik karena Ranperda tersebut dinilai akan memberikan kontribusi yang berarti bagi masyarakat Tanah Datar untuk memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan.

Lebih lanjut beberapa Fraksi lainnya seperti juga menyampaikan pertanyaan, saran dan masukan agar sempurnanya ketiga Ranperda yang disampaikan Bupati Tanah Datar.

Paripurna hari itu dipimpin Wakil Ketua DPRD Anton Yondra, didampingi Wakil Ketua DPRD Saidani, diikuti 26 anggota dan Sekretaris Dewan Yuhardi. Serta dihadiri Wakil Bupati Tanah Datar Richi Aprian, unsur Forkopimda, Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD, Camat dan Wali Nagari se-Tanah Datar.

Wakil Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra menyampaikan pembahasan tiga Ranperda itu akan dilanjutkan dengan tanggapan atau jawaban Bupati atas pemandangan umum fraksi pada Kamis 25 Mei 2023 besok. (Pinos/r) 

Bupati Sampaikan Penjelasan Tentang 3 Ranperda Pada Paripurna Kali Ini

Tanah Datar, Maklumatnews - Ranperda Penanggulangan Bencana, Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2023-2043 dan Ranperda Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh merupakan 3 Ranperda yang disampaikan bupati Eka Putra hari ini.

Nota Penjelasan atas 3 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tersebut disampaikan bupati Tanah Datar Eka Putra pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanah Datar, di aula gedung DPRD setempat, Senin (23/5). 

Dikatakan Eka Putra, "Terkait dengan Ranperda Penanggulangan Bencana mengacu pada kondisi kabupaten Tanah Datar secara geografis merupakan daerah yang berada di sekitar Gunung Marapi, Singgalang dan Gunung Tandikek serta sebuah danau yang cukup luas dikelilingi perbukitan terletak di Kecamatan Batipuh Selatan dan Rambatan serta memiliki banyak perbukitan yaitu Danau Sungkarak".

"Secara umum, kabupaten Tanah Datar berada di daerah rawan bencana banjir, tanah longsor, banjir bandang, gempa bumi, cuaca ekstrim dan letusan gunung api maupun kekeringan yang dapat mengancam kehidupan masyarakat baik dari faktor alam dan non alam dengan kemungkinan memakan korban jiwa manusia dan lingkungan hidup lainnya".

"Untuk itu perlu dilakukan upaya penanggulangan secara terukur, terarah dan terintegrasi baik pra bencana, saat bencana dan pasca bencana dan Ranperda ini sebagai bentuk jaminan terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh serta terkoordinasi dan mengakomodir dalam rangka memberikan perlindungan masyarakat dari resiko, ancaman dan dampak bencana".

Sementara, terkait Ranperda Pembangunan Industri kabupaten Tahun 2023-2043, Bupati menjelaskan bahwa sektor industri dalam pembangunan ekonomi nasional memiliki peranan yang sangat penting karenai memiliki keunggulan dalam hal akselerasi pembangunan di daerah, sebagai penggerak utama dalam pembangunan daerah.

Kemudian terkait Ranperda Pencegahan, dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh, Bupati Eka Putra sampaikan bahwa Tanah Datar sebagai salah satu kabupaten tujuan wisata dan telah mengalami perkembangan yang cukup cepat, namun di sisi lain dihadapkan pada permasalahan tumbuhnya permukiman kumuh yang memerlukan upaya berkelanjutan.

"Saat ini kondisi permukiman kumuh di Tanah Datar pada 14 kecamatan memiliki beberapa kesamaan seperti kondisi bangunan semi permanen dan tidak teratur, kepadatan bangunan tinggi, permukaan jalan rusak, saluran drainase tidak berfungsi karena dipenuhi oleh sampah dan rendahnya kepemilikan jamban keluarga serta permasalahan utama adalah masalah sanitasi," urai Bupati.

"Merujuk pada PP nomor 12 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman, maka perlu di bentuk Peraturan Daerah dalam pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagai pedoman dalam melaksanakan pencegahanhal tersebut".

Diakhir penjelasannya, Bupati Eka Putra juga menyadari berbagai keterbatasan dalam penyusunan Ranperda tersebut dan berharap kiranya proses pembahasan berjalan lancar, sehingga Raperda tersebut dapat disetujui bersama dan ditetapkan sebagai Peraturan Daerah. 

Sementara itu pimpinan sidang Anton Yondra menyampaikan bahwa sesuai kesepakatan Bamus, rapat akan dilanjutkan sesi II tanggal 24 mei 2023 dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi atas tiga Nota ranperda yang di ajukan Bupati.

Paripurna kali ini dipimpin oleh wakil ketua DPRD Anton Yondra, didampingi Wakil Ketua DPRD Saidani, Sekretaris Dewan Yuhardi dan dihadiri unsur Forkopimda, Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD, Camat dan Wali Nagari se-Tanah Datar. (Pinos/r)

Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Rezka Oktoberia memastikan tenaga honorer yang saat banyak ditempatkan di berbagai instansi pemerintah akan diangkat menjadi PPPK atau ASN paling lambat pada November 2023 yang akan datang. Penegasan ini disampaikan Rezka usai mengikuti rapat kerja Komisi II DPR RI sebelum penutupan masa sidang DPR pada medio April lalu.

Wakil Rakyat asal Daerah Pemilihan Sumatera Barat II itu menegaskan sikapnya yang menolak keras rencana pemerintah yang akan melakukan penghapusan kepada tenaga honorer. Ada lebih dari dua juta tenaga honorer di wilayah Indonesia yang mengalami ketakutan dan kegelisahan akibat rencana tersebut.

"Sebagai anggota Komisi II DPR yang salah satu mitra kami adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), saya akan terus mendesak dan mengawal janji pemerintah ini agar segera direalisasikan dan dilaksanakan paling lambat pada November 2023 yang akan datang," tegasnya.

Ditambahkan Rezka, rencana pengangkatan tenaga honorer yang akan dilakukan nanti tidak hanya terhadap 2.360.363 orang yang saat ini tersebar di berbagai instansi pemerintah, namun akan dilakukan pada semua tenaga honorer seperti cleaning service,, satpam, satpol PP, dan berbagai satuan kerja lainnya. Ia bahkan meminta pemerintah untuk mempersiapkan infrasruktur dan aturan pendukung guna melancarkan program tersebut.

Sebelumnya, beredar wacana bahwa pemerintah akan memberhentikan jutaan tenaga honorer yang saat ini tengah menempati posisi sebagai tenaga pembantu di berbagai instansi pemerintah mulai dari kementerian/lembaga sampai pemerintah daerah. Oleh karena itu, Deputi Penggalangan Pemilih Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat itu menjelaskan jika Pemerintah bersikeras merealiasikan penghapusan tenaga honorer, maka hal itu dikhawatirkan akan menganggu pelayanan publik di berbagai instansi pemerintah.

"Semestinya pemerintah menetapkan mekanisme pengangkatan ASN dengan baik dan terarah sehingga kebutuhan ASN dan ketersediaan pegawai dapat tetapkan dengan baik dan sesuai kebutuhan," ujarnya.

Wakil Ketua Umum Srikandi Partai Demokrat itu juga menambahkan adanya wacana yang sempat mengemuka terkait penghapusan tenaga honorer ini merupakan imbas dari kebijakan pemerintah yang selalu berubah-ubah dalam menata birokrasi dan menetapkan kebutuhan ASNnya.

Dalam rapat Komisi II dengan KemenPAN-RB lalu, Rezka juga meminta pemerintah untuk menyiapkan strategi atau road map penerimaan CPNS yang efektif dan efisien. Hal itu, tentunya untuk menghindari kebijakan penghapusan dan pemberhentian massal atau PHK tenaga kerja non ASN di instansi pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah.

"Jika saja pemerintah menerapkan penghapusan tenaga honorer ini tentunya akan terjadi pemberhentian massal yang berimbas pada 2,3 juta pegawai dengan status tersebut dan daerah serta Kementerian/Lembaga yang mengandalkannya, hal ini harus dipikirkan masak-masak agar tidak menimbulkan masalah baru yang tidak kalah peliknya," ujar Srikandi Luak Limopuluah tersebut.

Oleh karena itu, Rezka menilai kebijakan Pemerintah yang akan mengangkat jutaan tenaga honorer adalah sebuah langkah baik dan perlu didukung.

"Saya mendukung terus akan mengawal program ini sampai direalisasikan pada November nanti. Lagian untuk masalah seperti ini, pemerintah harus belajar pada Pak SBY karena dimasa pemerintahan beliau, banyak tenaga honor yang diangkat menjadi ASN dan itu malah menjadi kebijakan yang dipuji oleh masyarakat," tambahnya.

Dikutip dari klik.pendidikan.id, kabar tentang honorer tersebut juga telah dibocorkan oleh Junimart Girsang selaku Wakil Ketua Komisi II DPR RI. Menurut Junimart Girsang, KemenPANRB akan mengumumkan pengangkatan keseluruhan para honorer di Indonesia.

"Seluruh tenaga honorer akan diangkat menjadi PPPK tanpa ada pengecualian," kata Junimart Girsang.

Tentu saja kabar yang dibocorkan oleh Junimart Girsang tersebut membuat para tenaga honorer sangat kegirangan. Sebab impian yang saat ini hanya mimpi untuk menjadi pegawai ASN akan menjadi kenyataan.

Bahkan Junimart Girsan memberikan gambaran bahwa pengangkatan honorer menjadi PPPK harus direalisasikan sebelum bulan November ini.

"Pengangkatan atau peralihan tenaga honorer menjadi PPPK ini harus sudab terealisasi paling lama 28 November 2023," ucap Junimart Girsang.

Sebagaimana diberitakan beberapa media, pemerintah berencana akan menghapus tenaga honorer yang ada di semua instansi pemerintah untuk mengurangi beban anggaran. Menteri Pendayaagunaan Aparat Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas menyebutkan tengah meramu opsi kongkrit untuk menangani tenaga non-ASN yang ada di lingkungan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah saat ini, seperti tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak, yang totalnya mencapai 2,3 juta orang.

Adapun, menurut Anas, opsi penanganan nasib akhir para tenaga honorer yang akan dilaporkan ke Presiden Joko Widodo dan telah ia komunikasikan ke Komisi II DPR RI itu secara garis besar akan menitik beratkan pada jalan tengah. Artinya minim menggunakan anggaran dan menghindari PHK. (FS)

Limapuluh Kota - Di sela-sela turun lapangan meninjau pembangunan di Limbanang, tampak Anggota DPR-RI dari Fraksi Partai Demokrat Rezka Oktoberia asyik berbincang dengan Ibu Samsinar, wanita lanjut usia yang merupakan istri almarhum Datuak Sasau, mantan ketua Pasa Limbanang, Senin (22/5).

Dari pantauan media di lapangan, Rezka tampak hadir dengan kesederhanaannya yang selalu bersama sendal jepit favoritnya dalam meninjau dan turun ke lokasi pembangunan di daerah untuk memastikan langsung pekerjaan berjalan baik dan sesuai perencanaan.

Keramah-tamahan, santun, sopan, dan menghormati yang lebih tua tak pernah hilang dari diri seorang Rezka, terutama terhadap kaum ibu, lansia, atau orang lebih tua darinya, itulah yang terpancar dari raut wajah dan sikap seorang Srikandi Luak 50 di Senayan.

"Amak Insyaallah lai sehat-sehat juo nak, lah jadi urang gadang Rezka kini, semoga mambaok berkah untuak kampuang kito," kata Samsinar saat merangkul Rezka sembari terharu menyambut Rezka Oktoberia yang juga berasal dari daerah Mudiak, yakninya Guguak itu.

Kehadiran Rezka ke Luak Limopuluah kali ini untuk meninjau pembangunan P3-TGAI di Kabupaten Lima Puluh Kota, ada delapan titik pembangunan Irigasi yang bersumber dari dana APBN.

Kepada media, Rezka Oktoberia mengatakan Pelaksanaan Program Percepatan Peningkatantata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) merupakan Program Kementrian PUPR via Ditjen Sumber Daya Air yang dibawa langsuang oleh anggota DPR-RI Rezka Oktoberia ke kampung halamannya. 

"Ini adalah survey hari ke 2 dimana sebelumnya kita juga sudah meninjau pelaksanaan P3-TGAI yang telah kita perjuangkan," kata Rezka Oktoberia.

Dikatakan Rezka, program P3-TGAI ini adalah untuk pemenuhan ketersedian air di persawahan supaya bisa meningkatkan hasil Produksi Tani. Melalui P3-TGAI ini, Rezka bisa membawa Program Kementrian PU-PR ke Daerah. Untuk Tahap I bisa membangun di 15 Nagari se Kabupaten Limapuluh Kota.

"Kita berharap dengan lancarnya air irigasi ke lahan-lahan pertanian, bisa meningkatkan produksi pertanian seperti padi, dan kita akan selalu mengeksplorasi kebutuhan daerah, khususnya Limapuluh Kota untuk bisa kita perjuangkan di Pusat nanti, karena program ini selaras dengan usulan dari Kelompok P3-TGAI di masing masing Nagari yang kami serap via reses tahun sebelumnya,” ungkapnya.

Sementara itu, Sastri Andiko Putiah, anggota DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota juga menyampaikan ini adalah bukti nyata kerja anak nagari yang ada di pusat, meski bukan komisinya, namun Rezka Oktoberia terus membawa program Kementrian PUPR ke Lima Puluh Kota.

"Mudah-mudahan tahun berikutnya dapat ditingkatkan lagi aspirasi yang dibawa oleh Rezka ke kampung kita," ucap putra Nagari Batu Payuang Lareh Sago Halaban itu.

Anggota DPRD Limapuluh Kota tiga periode yang di kabarkan bakal maju sebagai Caleg Provinsi dari partai Demokrat pada pemilu 2024 mendatang itu menambahkan, sebagai perpanjangan tangan Rezka Oktoberia siap menyambut pemilu 2024 mendatang dengan riang dan gembira dan akan all out memenangkan Srikandi kebanggaan Luak 50 ini ke periode berikutnya.

Terpisah, Wali Nagari Limbanang, Yori Novila mengungkapkan rasa syukur dan menyampaikan ucapan terima kasih atas atensi dan perjuangan Srikandi Luak 50 Rezka Oktoberia.

"Kita sangat bangga, meski tidak di komisinya beliau, namun sangat gigih membawa kue dari pusat untuk kampung halaman," ucap Yori yang juga mantan wali Jorong Limbanang itu.

Hal senada juga disampaikan oleh Wali Nagari Sitanang, Hardison Datuak Tulahir.

"Terima kasih banyak Uni Rezka Oktoberia yang sudah susah payah berjuang memperjuangkan aspirasi masyarakat kami, mudah-mudahan program ini sangat bermanfaat bagi masyarakat dan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat petani kami pada musim panen berikutnya,” ujarnya di dampingi Jorong, Polsek Luak dan ketua Pemuda jorong Sungai Ipuah.

*Revitalisasi 2 Jaringan Irigasi Tersier*

Sebelumnya, Rezka Oktoberia merevitalisasi 2 jaringan irigasi tersier yang berada di Jorong Guguak Nagari Guguak VIII Koto Kecamatan Guguak Kabupaten Limapuluh Kota. 

Kepala Jorong Guguak Oska Ridha menyampaikan apresiasi atas atensi dan perjuangan Rezka. Jaringan Irigasi Tersier sepanjang ±400 M tersebut banyak bergantung dari ketersediaan air dari Jaringan Irigasi ini, sehingga kalau aliran air sudah lancar.

"Kami berharap bisa meningkatkan produksi petani kedepannya. Terima kasih Buk Rezka Oktoberia yang sudah susah payah berjuang memperjuangkan aspirasi masyarakat kami, mudah mudahan manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarkat petani kami pada musim panen berikutnya,” tuturnya.

Hal Senada turut diungkapkan oleh Wali Nagari Guguak VIII Koto, Yosrizal yang begitu semangat menyambut kehadiran Rezka dan begitu antusias dengan pembangunan dari pusat yang dibawa Rezka ke nagarinya.

“Jaringan Irigasi ini berasal dari Jaringan Irigasi Primer DI Tanjung Bataut Jorong Kubang tungkek. Produktifitas tani kami sangat bergantung dengan ketersedian air. Jika sudah direvitalisasi dengan sistem betonisasi maka akan tidak langsung menyerap ke tanah, sehingga ketersedian air bisa dipertahankan pada Jaringan Irigasi,” jelasnya.

Wali Nagari Yosrizal menambahkan pada tahun ini Nagari Guguak bisa dapat 2 program, mudah-mudahan tahun berikut bisa menyasar pada Program program bermanfaat lainnya yang bisa dibawa Rezka dari Pusat ke daerah.

Selain Limbanang dan Guguak, Rezka Oktoberia juga meninjau pembangunan irigasi P3TGAI di Nagari Suayan, Balai Panjang, Nagari Sitanang Kecamatan Lasahan, Nagari Taram, dan Nagari Maek di Kecamatan Bukit Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota. (FS)

Payakumbuh ---  Memiliki jaminan kesehatan dengan menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan membuat Gifari, petugas Pemadam Kota Payakumbuh merasa sangat terbantu. Betapa tidak, pekerjaan yang menuntut ketangkasan dan kondisi fisik prima itu digeluti Gifari sehari-hari.

Tentu saja, bagi Gifari, memeriksakan kesehatan secara rutin perlu dilakukan. Berkat jaminan kesehatan yang dimilikinya, Gifari tak perlu ragu untuk pergi ke puskesmas hanya untuk cek kesehatan biasa, karena gratis, sudah ditanggung oleh BPJS.

"Saya ikut menjadi peserta BPJS didaftarkan oleh dinas, dan dipotong setiap bulan dari gaji. Kalau ada sakit dan dirawat mendapatkan ruang kelas 2. Semenjak menggunakan BPJS Kesehatan sangat terbantu untuk sekedar medical check up ataupun saat sedang meriang," kata Gifari saat diwawancara media, Senin (22/5).

Gifari juga mengapresiasi layanan BPJS yang kini hanya dengan menunjukkan KTP atau NIK saja bila pergi berobat, biasanya membawa kartu KIS BPJS Kesehatan. Tapi sekarang pelayanannya semakin dipermudah oleh penyelenggara jaminan kesehatan itu.

"Dulu kita kadang lupa bawa kartu KIS, sekarang mudah banget, hanya modal bawa KTP saja dan tunjukkan NIK. Dengan adanya BPJS Kesehatan ini, saya sangat terbantu," ungkapnya.

Layanan Kesehatan yang didapat oleh Gifari menurutnya sangatlah memuaskan, dia berharap semoga kedepannya BPJS Kesehatan selalu dapat membantu pengobatan masyarakat luas serta selalu meningkatkan kualitas pelayanan untuk masyarakat.

"Ikut menjadi peserta BPJS kesehatan ini bisa dikatakan kita arisan atau bajulo-julo dengan warga lainnya, bisa saja besok orang lain yang sakit, bisa juga keluarga kita. Kalau sudah ada yang menjamin, berobat dengan biaya ratusan juta pun gratis karena sudah ikut BPJS, seperti operasi jantung katanya makan banyak biaya kan," ujarnya. (FS)

Payakumbuh --- Usai mengevakuasi kukang dari rumah Nita (49), warga Kelurahan Sawahpadang Aua Kuniang pada Minggu (21/5) malam, Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh menyerahkan hewan yang dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 itu ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Sumatera Barat.

Pelaksana Harian Kasatpol PP dan Damkar Kota Payakumbuh Dewi Novita didampingi Kabid Damkar Budi Kurniawan menyerahkan kukang yang berbobot sekitar 2 Kg tersebut kepada perwakilan BKSDA Sumbar Firdaus di Markas Damkar Kota Payakumbuh, Senin (22/5).

Dewi menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah bersinergi dengan damkar untuk memberikan perlindungan kepada hewan yang terancam punah tersebut. Mengingat populasi hewan ini harus dilestarikan sesuai amanat undang-undang.

"Melestarikan hewan yang dilindungi adalah kewajiban kita semua, sampai anak cucu kita nanti juga masih bisa menikmati indahnya ciptaan Tuhan YME," kata Dewi.

Sementara itu, Perwakilan BKSDA Sumbar Firdaus mengatakan kukang ini nanti akan diperiksa kesehatannya terlebih dahulu apakah sudah layak dirilis ke habitatnya atau tidak. Kalau belum, maka dilakukan pemeliharaan dan dikarantina terlebih dahulu di tempat titip satwa sementara.

"Makanan kukang ini masih tersedia banyak di alam, biasanya mereka makan buah-buahan. Kalau sampai ada kukang yang mencari makan hingga ke pemukiman warga, diperkirakan dia masih di wilayah teritorialnya yang menurutnya ada makanan disana," ungkapnya.

Nanti, kata Firdaus, kukang ini bakal dirilis di tempat yang jumlah predatornya kurang, dan masih di kawasan konservasi di Luak Limopuluah.

"Kukang ini menjadi hewan keempat yang diserahkan damkar kepada BKSDA Sumbar, setelah sebelumnya berhasil menyelamatkan 2 ekor binturung dan 1 ekor trenggiling, kami sampaikan apresiasi atas sinergi Damkar Kota Payakumbuh atas komitmennya menyelamatkan satwa yang dilindungi undang-undang," pungkasnya. (MS)

Payakumbuh --- Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh mengevakuasi kukang, primata yang gerakannya lambat dan punya warna bulu beragam kelabu keputihan, kecoklatan, hingga kehitam-hitaman dari rumah warga di Kelurahan Sawahpadang Aua Kuniang, Minggu (21/5) malam.

Awalnya, salah satu warga, Nita (49) menangkap kukang tersebut karena kesasar ke pemukiman. Nita kemudian melaporkan ke pihak Damkar agar mengevakuasi hewan yang dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018.

Kabid Damkar Budy Kurniawan kepada media mengatakan pihaknya segera mengirimkan armada dan personil ke lokasi untuk melakukan evakuasi dan memindahkan kukang ke dalam box pengaman.

"Selanjutnya kita menghubungi dan mengoordinasikan dulu dengan pihak BKSDA Sumbar," kata Budi.

Budi juga mengatakan warga bisa meminta bantuan damkar untuk penyelamatan jiwa, atau evakuasi hewan berbisa dan berbahaya seperti tawon, biawak, ular, dan hewan lainnya dengan menghubungi quick response Pemadam Kebakaran di nomor 0752-92913. (MS)

Payakumbuh --- Penjabat Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda optimis peternak bisa mendapatkan keuntungan yang lebih (balabo) jelang hari raya Idul Adha tahun ini. Pemerintah bersama stakeholder terus berjibaku untuk melawan penyebaran penyakit mulut dan kuku (PMK) yang menyerang hewan ruminansia serta dilakukan pula penandaan kepada ternak yang ada di Kota Payakumbuh.

"Kebetulan siang ini Saya di pasar ternak Payakumbuh, Alhamdulillah sangat ramai. Menjelang hari raya Idul Adha harga ternak mulai merangkak naik," kata Rida kepada media, Minggu (21/5).

Setelah meninjau pasar ternak, Rida juga menyempatkan diri untuk makan nasi kapau bersama masyarakat pembeli dan penjual. Makan di pasar ternak memiliki kesan tersendiri bagi pengunjungnya, tak jarang banyak orang yang datang bukan membeli ternak tapi pergi memanjakan selera mereka.

"Kuliner disini enak rasanya, ayuk datang ke pasar ternak setiap hari minggu di Payakumbuh," ajak Rida.

Sementara itu, di hubungi terpisah Kadis Pertanian Depi Sastra melalui Kabid Peternakan Sujarmen menyampaikan ternak-ternak yang baru datang dari luar daerah yang untuk persediaan kurban, tetap dilakukan pemantauan terhadap PMK dan kalau perlu diberikan vaksin untuk memastikan ternak telah aman.

"Yang rawan itu hewan ternak yang berada di pedangang pengumpul, memang biasanya disediakan untuk persediaan kurban," kata Sujarmen.

Sujarmen menambahkan, pada tahun 2022 lalu jumlah hewan kurban di Kota Payakumbuh sempat menurun sedikit, karena adanya penyebaran PMK dan kondisi ekonomi masyarakat sedang dalam pemulihan pasca Covid-19. Namun, pihaknya optimis untuk kebutuhan kurban tahun ini yang lebih dari 2000 ekor dapat dipenuhi lagi, hal ini sudah dikoordinasikan oleh OPD bersama pihak terkait.

"Kita sedang siapkan pula tim untuk mengoptimalkan aktivitas kurban pada tahun ini. PMK kita basmi, pemotongan betina produktif kita minimalisir karena kita harus patuh dengan peraturan yang berlaku. Yakni Dasar Hukum Larangan Pemotongan Sapi Betina Produktif adalah Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan pasal 18 ayat (2) bahwa ternak ruminansia betina produktif dilarang disembelih karena merupakan penghasil ternak yang baik, kecuali untuk keperluan penelitian, pemuliaan atau untuk keperluan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan," pungkasnya. (FS)

Payakumbuh --- Muhammad Rahmad menambah daftar putra putri Luak Limopuluah ke Senayan setelah menyatakan mantap untuk maju ke DPR RI bersama Partai Golkar pada Pemilihan Umum 2024 mendatang.

Pernyataan niatnya untuk maju itu disampaikan Muhammad Rahmad saat berdiskusi dengan sejumlah wartawan di Balai Wartawan (BW) Luak Limopuluah di Pusat Kota Payakumbuh, Minggu (21/5) siang.

"Kami akan ikut dalam kontestasi politik DPR RI Dapil 2 Sumbar, dengan daerah pemilihan Kota Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota, Kota Bukittinggi, Kabupaten Agam, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman, serta Kabupaten Pasaman Barat," ujarnya.

Untuk informasi, Muhammad Rahmat dulu pernah maju bersama Asyirwan Yunus pada Pilkada 2020 di Limapuluh Kota dengan meraih 42.707 suara.

Putra Asli Jorong Ampang Gadang Nagari Talago itu juga mengatakan keinginannya untuk ikut dalam Pileg 2024 nanti sebagai Bakal Calon Anggota DPR-RI karena selama ini belum ada putra-putri Luak Limopuluah yang duduk sebagai anggota DPR-RI, sehingga banyak aspirasi masyarakat di Dapil Sumbar II yang tidak bisa terealisasi.

"Padahal, dengan jumlah pemilih di Luak Limopuluah saja kita bisa mendapatkan 3 kursi di DPR RI, kalau masyarakat kompak untuk memilih wakil rakyatnya. Ini penting bagi daerah, kita bisa bawa banyak kue pembangunan dari pusat sehingga maju Kota Payakumbuh seiring dengan majunya Kabupaten Limapuluh Kota," tukuknya.

Sementara itu, Ketua Forum Kebudayaan Sumatera Barat DR (HC) Syawaluddin Ayub yang tampak hadir dalam sela-sela diskusi itu menyebut dengan ikutnya Muhammad Rahmad ke DPR RI menambah peluang dan amunisi putra putri Luhak Nan Bungsu untuk bersaing ke Senayan.

"Siapapun yang maju dari partai manapun saat ini adalah putra putri terbaik yang dimiliki daerah, kita sebagai masyarakat harus bisa meningkatkan rasa primordialisme, bangga punya perwakilan di DPR RI dan tentunya kue pembangunan dari pusat bisa dijuluk," pungkasnya. (FS)

Payakumbuh - Penjabat Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda secara resmi melantik Dafrul Pasi sebagai Penjabat Sekretaris Daerah (Pj. Sekda) Kota Payakumbuh di Aula Ngalau Indah, Kantor Wali Kota, Jumat (19/05).

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2023 pada pasal 13 ayat 4 menyebutkan bahwa dalam hal JPT Pratama yang diangkat menjadi Pj. Bupati dan Pj. Wali Kota berasal dari sekretaris daerah, jabatannya diisi dengan Penjabat Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

"Berdasarkan persetujuan dari Gubernur Sumatera Barat Nomor: 821/3240/IV/BKD-2023 tanggal 12 Mei 2023, kami melantik saudara Dafrul Pasi M, S.IP., M.M. sebagai penjabat Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh," kata Rida Ananda.

Dalam sambutannya, Rida Ananda berharap kepada Sekretaris Daerah untuk berkewajiban membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.

"Citra dari Pemko Payakumbuh akan sangat banyak ditentukan oleh Sekretaris Daerah. Saya berharap kepada Pj. Sekda untuk dapat membantu saya dalam melaksanakan prioritas pembangunan Kota Payakumbuh yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah tahun 2023-2026," harapnya.

Lebih lanjut, Pj. Wako Rida juga meminta agar disejalankan dengan arahan Gubernur Sumbar untuk penanganan sanitasi persampahan, penumbuhan enterpreneur baru, dan kembangkan potensi pertanian dan peternakan.

"Selain itu, saya juga minta diselaraskan dengan prioritas nasional sesuai dengan arahan presiden dalam penanganan stunting, pengentasan kemiskinan ekstrim, pengendalian inflasi daerah, pemulihan ekonomi, Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan dukungan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024," ujarnya.

Lebih lanjut, orang nomor satu di Kota Payakumbuh itu mengatakan saat ini pemerintahan dihadapkan pada dinamika globalisasi yang terus tumbuh dengan pesat. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi ruang yang tak terbatas dan menyentuh seluruh sendi kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, fungsi pemerintahan sebagai fungsi pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan harus mampu diemban dengan baik, dan mengikuti dinamika yang terus berkembang tersebut.

"Kita harus melayani bukan dilayani. Mari kita ubah mindset primordial menjadi pola pikir yang modern dan berkemajuan. Sudah saatnya kita semua untuk memacu diri, terus mengasah kemampuan dan kapasitas, agar mampu berdaya saing dalam gerak pemerintahan yang harus bergerak cepat, tepat, efektif dan efisien," ujarnya.

Terakhir, Rida menyampaikan selamat dan sukses kepada Pj. Sekda yang baru saja dilantik, tunaikan tugas dengan sebaik-baiknya, tingkatkan terus kinerja dan pembinaan kepada seluruh ASN. Pelihara kebersamaan dan sinergi dalam pelaksanaan tugas dan pengabadian.

"Selamat bekerja. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan keberkahan dan perlindungan-nya kepada kita semua dalam membangun Kota Payakumbuh yang kita cintai. Aamiin," pungkasnya.

Pelantikan tersebut juga dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Payakumbuh Hamdi Agus, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Widya Putra, Pimpinan Instansi Vertikal, BUMN, BUMD, Asisten II Elzadaswarman, Asisten III Ifon Satria Chan, Kepala OPD, Camat, Lurah, serta tamu undangan lainnya. (MS)

#LIPUTANKHUSUSBAGIANPROTOKOLERKOTAPAYAIUMBUH

Payakumbuh --- Wakil Rakyat Kota Payakumbuh mendengarkan jawaban Penjabat Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda terhadap pemandangan umum fraksi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 dalam rapat paripurna yang digelar di kantor DPRD setempat, Jumat (19/5).

Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Hamdi Agus didampingi Wakil Ketua DPRD Wulan Denura, dan dihadiri Anggota DPRD lainnya serta kepala dan perwakilan OPD.

"Sebelumnya, 7 Fraksi telah menyampaikan pemandangan umum, hari ini adalah agenda kepala daerah menyampaikan jawabannya," ujar Hamdi.

Sementara itu, Penjabat Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda menyampaikan jawaban atas pemandangan umum dari 7 Fraksi.

Adapun sebelumnya hampir semua fraksi menyampaikan apresiasi terhadap capaian Pemko Payakumbuh telah meraih 9 kali WTP dari BPK RI. Di samping itu juga apresiasi peningkatan realisasi PAD.  Untuk kedepan, kata Rida, pihaknya akan bekerja lebih maksimal dalam rangka menggali potensi yang ada dengan jalan melakukan pendataan yang akurat, serta menyiapkan data base yang tersistem serta terintegrasi, dalam hal perencanaan akan lebih memperhatikan kajian analisa potensi dalam menentukan target capaian serta melakukan evaluasi dan monitoring terhadap seluruh potensi PAD yang ada, menggali permasalahan yang ada dan bersama untuk mencarikan solusi dalam mengatasi permasalahan yang ada nantinya.

"Terkait permasalahan parkir. Sampai saat ini kita memang belum bisa mewujudkan berdirinya gedung parkir dikarenakan keterbatasan anggaran. Adapun untuk pengelolaan parkir dengan sistem e-money hal ini memang sudah kita rencanakan untuk segera mewujudkannnya," kata Rida.

Sementara itu, terkait dengan pembangunan Masjid Agung Kota Payakumbuh, sangat setuju dengan pandangan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Pemerintah Kota Payakumbuh akan tetap menindaklanjuti Proposal Pembangunan Masjid Agung Kota Payakumbuh yang telah dirintis oleh Wali Kota sebelumnya Riza Falepi. 

"Saat ini juga sudah dirancang Panitia Pembangunan Masjid Agung Kota Payakumbuh yang terdiri dari tokoh masyarakat dan personil pejabat pemerintahan yang ditugaskan untuk menginventarisir sumber-sumber dana yang bisa didapatkan dari segala sumber yang tidak mengikat, termasuk dari pengusaha dan perantau. Sehingga semua potensi akan dikerahkan untuk mewujudkan pembangunan Masjid Agung Kota Payakumbuh," ujarnya.

Rida juga mengucapkan terima kasih atas pandangan yang telah disampaikan Fraksi PKS, dan sekaligus mengingatkan Pemko untuk tetap melanjutkan pembangunan dan melengkapi fasilitas umum yang ada di kawasan Batang Agam. 

"Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Payakumbuh untuk melengkapai fasilitas kawasan Batang Agam tersebut dengan mengusulkan proposal pembangunan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat maupun ke Pemerintah Provinsi Sumatera Barat," kata Rida.

Terkait dengan proses seleksi PPPK formasi Tahun 2022, sampai saat ini sedang berlangsung sesuai dengan aturan dan petunjuk teknis dari Menpan, BKN dan Instansi Terkait. Untuk penempatan PPPK nantinya akan disesuaikan dengan formasi yang tersedia dan dilamar oleh masing-masing PPPK tersebut. 

"Untuk kesejahteraan PPPK tentunya merupakan hal yang menjadi perhatian kami selaku Pj. Wali Kota, dan sebagaimana perlakuan kepada PNS, tentunya PPPK yang merupakan bagian dari ASN sebagaimana diamanatkan oleh UU 5 Tahun 2014 Tentang ASN, akan diberikan hak sesuai dengan aturan yang berlaku (gaji, tunjangan jabatan ,TPP tunjangan lainnya yang merupakan hak dari PPPK)," tukuknya.

Lebih lanjut, kata Rida, Pemerintah Kota Payakumbuh melalui Dinas Pendidikan secara terus menerus melakukan upaya peningkatan mutu pendidikan melalui pemenuhan Standar Nasional Pendidikan. Dari aspek peningkatan kualitas Tenaga Pendidik, kegiatan yang dilakukan adalah pelatihan berbasis komunitas (KKG dan MGMP), mendorong guru mengikuti pelatihan secara daring yang telah diprogramkan Kemdikbudristek dan mitra kerja, pemantapan penggunaan platform merdeka belajar, serta memfasilitasi peningkatan program Guru Penggerak dan Pengajar Pratik. 

Dari Januari sampai dengan April 2023, telah dilatih lebih kurang 1.724 orang guru TK, SD dan SMP, baik melalui pelatihan berbasis komunitas, maupun yang diselenggarakan langsung oleh bidang terkait di Dinas Pendidikan, oleh Kemdikbudristek dan mitra kerja, seperti IGI (Ikatan Guru Indonesia). Pemenuhan dan peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan juga menjadi prioritas Pemerintah Kota Payakumbuh dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

Setiap tahun dilakukan pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah serta sarana pendukungnya, saat ini satuan pendidikan diberikan fasilitas mendukung pembelajaran digital, yakni berupa pengadaan cromebook. Setiap sekolah (SD dan SMP) minimal telah memiliki fasilitas satu paket cromebook untuk penyelenggaraan assessment nasional, dan saat ini sedang dilakukan proses penyediaan cromebook untuk kelas digital di setiap sekolah di SMP dan minimal setiap SD Inti untuk tingkatan Sekolah Dasar.

Salah satu upaya pengembangan kualitas dan layanan pendidikan adalah melalui pelaksanaan kurikulum muatan local. Sejak Tahun 2022, Pemerintah Kota Payakumbuh melalui Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh telah melakukan perencanaan dan perumusan materi kurikulum muatan lokal dengan judul “Potensi Daerah” dengan elemen: Baca Tulis Alquran, Budaya Alam Minangkabau ( terdiri dari: Susunan Kekerabatan di Minangkabau, Makanan Tradisional, Prosesi Adat Minangkabau, Harta Pusaka menurut adat Minangkabau, Kesenian tradisional) dan Peninggalan Sejarah

"Kurikulum Muatan Lokal sudah sampai pada tahap penyusunan modul ajar dan sudah diimplementasikan pada Tahun Ajaran 2022/2023. Pada tahun 2023 TPK (Tim Pengembang Kurikulum) Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh sedang melakukan tahap penyusunan bahan ajar menjadi buku Kurikulum Muatan Lokal Kota Payakumbuh dan diharapkan pada Tahun 2024 sudah dicetak dan didistribusikan," kata Rida.

Terkait pertanian, Rida memaparkan untuk mengendalikan harga belum ada langkah konkrit yang bisa kita lakukan, karena memang masalah harga sampai hari ini diserahkan kepada pasar. Namun untuk membantu petani kita ada beberapa upaya yang sudah, sedang, dan akan dilakukan diantaranya adalah:

1. Mencari peluang pasar produk olahan seperti cabai bubuk, sehingga ketika harga cabai murah bisa diolah menjadi cabai bubuk yang dapat disimpan jangka waktu lebih lama.

2. Mencari peluang pasar yang lebih luas bagi STA dalam memasarkan produknya / terutama produk Hortikultura.

3. Mengoptimalkan pemanfaatan STA-STA yang ada sesuai dengan kesepakatan antara STA dengan petani/Kelompok Tani.

4. Menyarankan untuk melakukan pola tanam sesuai dengan anjuran.

5. Menyarankan ke petani untuk mengurangi pemakaian pupuk kimia dan lebih banyak pemakaian pupuk organik/Kompos, sehingga menurunkan biaya produksi, termasuk juga pemakian Pestisida Nabati untuk pengendalian OPT.

Terkait PDAM, Rida menyebut pihaknya selalu melakukan upaya perbaikan dalam mengatasi permasalahan keterbatasan ketersedian air pada jam tingkat kebutuhan tinggi, terutama pada waktu pagi dan sore hari, langkah kongkrit yang terus kita lakukan antara lain : 

1. Pemasangan sensor tekanan pada beberapa lokasi untuk memberikan informasi tekanan pada jaringan perpipaan sehingga ketika tekanan air hilang dapat langsung diketahui & dilakukan penanganan.

2. Manajemen tekanan yang dilakukan pada malam hari oleh Sub Bagian Distribusi melalui Tim NRW.

3. Penanganan perbaikan kebocoran secara cepat dan tepat melalui tim kebocoran yang telah difasilitasi dengan adanya kendaraan operasional lapangan, dan setiap informasi kebocoran akan langsung ditangani walaupun pada sat hari libur.

4. Mencari potensi sumber air baku baru untuk menambah kapasitas produksi untuk mengatasi keterbatasan air yang sangat dibutuhkan dengan jumlah pelanggan yang semakin banyak.

Adanya masukan dari Fraksi Nasdem Bintang Perjuangan terkait pengembangan Puskesmas Parit Rantang ke depannya, Rida menjelaskan Pemerintah Kota Payakumbuh melalui Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh akan bekerjasama dengan stakeholder terkait, dan berupaya melakukan realokasi gedung kantor Puskesmas Parit Rantang ke lokasi baru (salah satu calon lokasinya adalah BBI Padang Tinggi), apabila kemampuan keuangan daerah Kota Payakumbuh telah memungkinkan untuk melaksanakannya.

Lebih jauh, masukan dari Fraksi Gerindra, Rida menjelaskan kondisi bangunan Rumah Sakit saat ini memang banyak yang rusak, dari 22 unit bangunan yang ada + 80% (17 unit) dibangun sebelum Tahun 2000. Agar bangunan dapat digunakan dengan baik, setiap tahunnya selalu dilakukan pemeliharaan termasuk toilet yang melekat pada bangunan tersebut, namun karena faktor usia dimana diperbaiki pada satu sisi dan pada sisi lainnya muncul  kerusakan baru. Paling tidak toilet yang ada sekarang sudah berfungsi dengan baik tapi belum bisa menampung jumlah pasien yang semakin hari semakin bertambah.

Terkait pemanfaatan fasilitas pada ruangan lantai II gedung Kemuning, dahulu sebelum Covid-19 mewabah ruangan tersebut digunakan untuk ruang kebidanan, namun kemudian kebidanan dialihkan ke ruangan mawar lama untuk antisipasi terhadap penularan Covid-19 kepada kelompok rentan (ibu hamil dan bayi baru lahir). 

Sejak masa itu sampai sekarang jumlah pasien kebidanan terus menurun, rata-rata 2 – 3 orang per hari. Seiring dengan itu ruangan lantai II gedung Kemuning akan dimanfaatkan untuk ruangan PICU (Pediatric Intensive Care Unit) atau ruang rawatan untuk bayi dan anak yang mengalami gangguan kesehatan serius maupun berada dalam kondisi kritis dan membutuhkan perawatan intensif. Untuk pemanfaatan ruangan tersebut masih menunggu alat kesehatan yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus Tahun 2023 ini. (FS)

Payakumbuh – Untuk meningkatkan silaturahmi, Pj Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda menghadiri acara Halal Bi Halal yang diadakan Perumda Air Minum Tirta Sago (PAMTIGO), Jumat (19/5/2023).

Acara yang digelar dihalaman Kantor PAMTIGO tersebut, sebagai bentuk rasa syukur yang dibungkus dalam ajang silaturrahmi dibulan yang fitri ini turut dihadiri oleh Kepala Dinas PUPR Muslim, Kepala Dinas Perkim Martha Minanda, Kepala Dinas Kesehatan Wawan Sofiyanto dan Kepala BKPSDM Erwan Rifai.

Pj. Wali Kota dalam sambutannya mengatakan bahwa acara halal bi halal selain mempererat silaturahmi antar sesama, juga menambah semangat pelayanan khususnya diinternal PAMTIGO.

“Acara halal bi halal ini tujuannya adalah rasa syukur kita bisa melaksanakan silaturahmi dan diberikan kesehatan, Khususnya juga dapat menambah semangat dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat,” Ujar Rida.

Ditambahkan Rida, Kinerja harus ditingkatkan sehingga dapat memberikan manfaat khususnya kepada Masyarakat Kota Payakumbuh.

“Maki kita tunjukkan kinerja yang baik untuk masyarakat. Sehingga apa yang kita kerjakan berhasil dan bermanfaat,” Terang Rida

“Mari munculkan ide-ide baru, Jika terjadi kendala dan kerusakan di lapangan, segera lakukan perbaikan dengan cepat dan baik. Kuncinya PAMTIGO ini ingin maju atau mundurnya tergantung kita semua. Mari berkinerja dengan baik sehingga Kita bisa membngun kota Payakumbuh menjadi lebih baik,” Ujar Rida

Dikesempatan yang sama, Dirut PAMTIGO Khairul Ikhwan memgatakan selain mengadakan Halal bi halal untuk mempererat silaturahmi, Pihaknya juga mengadakan pemberian santunan untuk meringankan beban masyarakat yang membutuhkan.

“Sesuai dengan himbauan dari pak Wali Kota agar kita ikut serta berpartisipasi dalam penanggulangan Inflasi, Penanganan Stunting dan Kemiskinan Ekstrim, untuk itu pada acara ini kami juga memberikan santunan kepada 2 orang warga dari kelurahan Koto Panjang Padang,” Terang Khairul

Ditambahkannya, Perbaikan serta pembenahan di tubuh PAMTIGO selalu dilakukan demi pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

“Beberapa waktu lalu terjadi penurunan debit air di daerah balai panjang. Dengan berbagai cara, bagian teknis siang dan malam bekerja untuk mencari solusi agar debit air tersebut kembali normal. Untuk itu kami berterima kasih kepada masyarakat yang telah bekerja sama dan mensuport seluruh kegiatan PAMTIGO untuk Payakumbuh menjadi lebih baik,” Pungkasnya.(MS)

Payakumbuh – Penjabat Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda mengajak masyarakat untuk sama-sama menjaga kebersihan rumah dan lingkungan tempat tinggal. Menciptakan Kota Payakumbuh yang bersih dan bebas dari sampah diperlukan dukungan dari seluruh masyarakat, misalnya dengan menjaga kebersihan lingkungan dan membuang sampah susuai jadwal yang telah ditentukan oleh Pemko Payakumbuh.

Hal itu disampaikan Rida saat turun lapangan berkeliling kota melihat kondisi infrastruktur dan kebersihan Kota Payakumbuh, Kamis (18/5).

“Semoga kota kita bersih, petugas kebersihan kita sehat selalu. Mari bersama-sama tingkatkan kesadaran dengan membuang sampah pada tempatnya serta peduli akan kebersihan serta kepedulian kita terhadap lingkungan,” kata Rida di sela-sela sarapan pagi bersama petugas kebersihan Kota Payakumbuh di salah satu warung.

Rida juga menghimbau dan mengajak masyarakat untuk membuang sampah di tempatnya pada waktu yang telah ditentukan. Kalau meletakkan sampah di tempat pembuangan sampah, bungkuslah dengan baik sampahnya dan letakkan dengan baik dalam tempatnya biar tidak berserakan.

“Pemerintah tentunya mengalami kesulitan dalam mengatasi permasalahan sampah, kebersihan lingkungan serta melakukan pencegahan terhadap berbagai penyakit menular yang diakibatkan lingkungan yang tidak terjaga kebersihannya apabila tidak didukung peran serta masyarakat,” kata Rida.

Lebih jauh, Rida menyampaikan sadar akan kebersihan dapat dimulai melalui hal terkecil dalam keluarga, hingga tanpa disadari semua orang telah bersama-sama menjaga lingkungan sekitar. Selain itu, potensi banjir dan wabah penyakit yang ditimbulkan oleh musim penghujan juga dapat diminimalisir.

Wako yang murah senyum ini juga mengimbau kepada masyarakat terutama yang bermukim di kawasan dekat dengan daerah aliran sungai (DAS), seperti tepian Sungai Batang Agam untuk terus menggalakkan kebersihan sungai sebagai salah satu langkah awal pencegahan, selama musim penghujan.

“Kesadaran masyarakat membuang sampah pada tempatnya, adalah salah satu bentuk komitmen yang kuat untuk mewujudkan lingkungan yang bersih. Tak hanya dipertahankan, juga perlu untuk kita ajarkan kepada anak-anak kita,” tuturnya.

Rida menilai, dengan kawasan lingkungan yang bersih, pola hidup bersih, dan sehat akan dapat dirasakan manfaatnya. Lingkungan akan terbebas dari pesebaran nyamuk dan penyakit lainnya.

“Kami berharap masalah sampah bisa kita selesaikan, dan pola pikir masyarakat yang masih sembarangan membuang sampah tidak pada tempatnya, dapat ditinggalkan,” pungkasnya. (MS)