Articles by "Jakarta"

Showing posts with label Jakarta. Show all posts


Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Rezka Oktoberia memastikan tenaga honorer yang saat banyak ditempatkan di berbagai instansi pemerintah akan diangkat menjadi PPPK atau ASN paling lambat pada November 2023 yang akan datang. Penegasan ini disampaikan Rezka usai mengikuti rapat kerja Komisi II DPR RI sebelum penutupan masa sidang DPR pada medio April lalu.

Wakil Rakyat asal Daerah Pemilihan Sumatera Barat II itu menegaskan sikapnya yang menolak keras rencana pemerintah yang akan melakukan penghapusan kepada tenaga honorer. Ada lebih dari dua juta tenaga honorer di wilayah Indonesia yang mengalami ketakutan dan kegelisahan akibat rencana tersebut.

"Sebagai anggota Komisi II DPR yang salah satu mitra kami adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), saya akan terus mendesak dan mengawal janji pemerintah ini agar segera direalisasikan dan dilaksanakan paling lambat pada November 2023 yang akan datang," tegasnya.

Ditambahkan Rezka, rencana pengangkatan tenaga honorer yang akan dilakukan nanti tidak hanya terhadap 2.360.363 orang yang saat ini tersebar di berbagai instansi pemerintah, namun akan dilakukan pada semua tenaga honorer seperti cleaning service,, satpam, satpol PP, dan berbagai satuan kerja lainnya. Ia bahkan meminta pemerintah untuk mempersiapkan infrasruktur dan aturan pendukung guna melancarkan program tersebut.

Sebelumnya, beredar wacana bahwa pemerintah akan memberhentikan jutaan tenaga honorer yang saat ini tengah menempati posisi sebagai tenaga pembantu di berbagai instansi pemerintah mulai dari kementerian/lembaga sampai pemerintah daerah. Oleh karena itu, Deputi Penggalangan Pemilih Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat itu menjelaskan jika Pemerintah bersikeras merealiasikan penghapusan tenaga honorer, maka hal itu dikhawatirkan akan menganggu pelayanan publik di berbagai instansi pemerintah.

"Semestinya pemerintah menetapkan mekanisme pengangkatan ASN dengan baik dan terarah sehingga kebutuhan ASN dan ketersediaan pegawai dapat tetapkan dengan baik dan sesuai kebutuhan," ujarnya.

Wakil Ketua Umum Srikandi Partai Demokrat itu juga menambahkan adanya wacana yang sempat mengemuka terkait penghapusan tenaga honorer ini merupakan imbas dari kebijakan pemerintah yang selalu berubah-ubah dalam menata birokrasi dan menetapkan kebutuhan ASNnya.

Dalam rapat Komisi II dengan KemenPAN-RB lalu, Rezka juga meminta pemerintah untuk menyiapkan strategi atau road map penerimaan CPNS yang efektif dan efisien. Hal itu, tentunya untuk menghindari kebijakan penghapusan dan pemberhentian massal atau PHK tenaga kerja non ASN di instansi pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah.

"Jika saja pemerintah menerapkan penghapusan tenaga honorer ini tentunya akan terjadi pemberhentian massal yang berimbas pada 2,3 juta pegawai dengan status tersebut dan daerah serta Kementerian/Lembaga yang mengandalkannya, hal ini harus dipikirkan masak-masak agar tidak menimbulkan masalah baru yang tidak kalah peliknya," ujar Srikandi Luak Limopuluah tersebut.

Oleh karena itu, Rezka menilai kebijakan Pemerintah yang akan mengangkat jutaan tenaga honorer adalah sebuah langkah baik dan perlu didukung.

"Saya mendukung terus akan mengawal program ini sampai direalisasikan pada November nanti. Lagian untuk masalah seperti ini, pemerintah harus belajar pada Pak SBY karena dimasa pemerintahan beliau, banyak tenaga honor yang diangkat menjadi ASN dan itu malah menjadi kebijakan yang dipuji oleh masyarakat," tambahnya.

Dikutip dari klik.pendidikan.id, kabar tentang honorer tersebut juga telah dibocorkan oleh Junimart Girsang selaku Wakil Ketua Komisi II DPR RI. Menurut Junimart Girsang, KemenPANRB akan mengumumkan pengangkatan keseluruhan para honorer di Indonesia.

"Seluruh tenaga honorer akan diangkat menjadi PPPK tanpa ada pengecualian," kata Junimart Girsang.

Tentu saja kabar yang dibocorkan oleh Junimart Girsang tersebut membuat para tenaga honorer sangat kegirangan. Sebab impian yang saat ini hanya mimpi untuk menjadi pegawai ASN akan menjadi kenyataan.

Bahkan Junimart Girsan memberikan gambaran bahwa pengangkatan honorer menjadi PPPK harus direalisasikan sebelum bulan November ini.

"Pengangkatan atau peralihan tenaga honorer menjadi PPPK ini harus sudab terealisasi paling lama 28 November 2023," ucap Junimart Girsang.

Sebagaimana diberitakan beberapa media, pemerintah berencana akan menghapus tenaga honorer yang ada di semua instansi pemerintah untuk mengurangi beban anggaran. Menteri Pendayaagunaan Aparat Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas menyebutkan tengah meramu opsi kongkrit untuk menangani tenaga non-ASN yang ada di lingkungan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah saat ini, seperti tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak, yang totalnya mencapai 2,3 juta orang.

Adapun, menurut Anas, opsi penanganan nasib akhir para tenaga honorer yang akan dilaporkan ke Presiden Joko Widodo dan telah ia komunikasikan ke Komisi II DPR RI itu secara garis besar akan menitik beratkan pada jalan tengah. Artinya minim menggunakan anggaran dan menghindari PHK. (FS)



Jakarta (06/04) - Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tetap bisa mengakses pelayanan khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan administrasi kepesertaan JKN di masa libur lebaran. Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti mengatakan akses pelayanan sangat terbuka bagi peserta di saat masa libur lebaran tahun 2023.


 Menurutnya, pihaknya berkomitmen memberikan pelayanan yang terbaik bagi seluruh peserta. 


"Pada prinsipnya, BPJS Kesehatan menganut prinsip portabilitas dalam menyelenggarakan Program JKN. Artinya, seluruh peserta dapat mengakses pelayanan di manapun dan kapan pun, termasuk saat libur lebaran. Dengan adanya kebijakan khusus selama libur lebaran 2023, ini dapat memastikan peserta JKN tetap terlayani dengan mudah, cepat, setara," kata Ghufron. 


Untuk dapat mengakomodir berbagai kebutuhan peserta, BPJS Kesehatan juga menerapkan piket layanan khusus di kantor cabang. Piket layanan tersebut membuka akses layanan tatap muka di Kantor Cabang dan Kantor Kabupaten/Kota untuk peserta JKN segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri dan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI). Layanan tersebut dimulai pada periode 19 - 21 April 2023 dan 24 - 25 April 2023 pukul 08.00 - 12.00 waktu setempat. 


Selama masa libur lebaran, BPJS Kesehatan juga telah membuka 955.429 kanal pembayaran yang bisa dimanfaatkan peserta untuk membayar iuran kepesertaan JKN. Tak hanya itu, BPJS Kesehatan juga melayani peserta JKN yang ingin mendaftar autodebit melalui aplikasi Mobile JKN.


Selain pelayanan di kantor cabang, Ghufron mengatakan peserta juga dapat memanfaatkan layanan digital Program JKN untuk memenuhi kebutuhan administrasi Program JKN, seperti Aplikasi Mobile JKN, Chat Asisstant JKN (CHIKA), Voice Interractive JKN (VIKA), Pelayanan Administrasi melalui Whatsapp (PANDAWA) hingga BPJS Kesehatan Care Center 165. Selanjutnya, untuk lebih menjangkau masyarakat dalam membuka akses layanan, BPJS Kesehatan juga telah menghadirkan layanan jemput bola melalui Mobile Customer Service (MCS). Layanan tersebut hadir di berbagai lokasi yang ramai dikunjungi oleh masyarakat. 


Dalam masa libur lebaran, Ghufron menambahkan peserta dapat mengakses layanan di seluruh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Apabila peserta berada di luar daerah tempat asalnya, peserta masih dapat mengakses di fasilitas kesehatan yang bukan tempat dirinya terdaftar. Menurutnya, apabila peserta dalam kondisi kegawatdaruratan medis, seluruh fasilitas kesehatan wajib memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta. 


"Apabila peserta mengalami kendala saat mengakses layanan di fasilitas kesehatan, mereka dapat menghubungi Petugas Pemberi Informasi dan Penganan Pengaduan (PIPP). Khusus di rumah sakit, BPJS Kesehatan juga telah menghadirkan Petugas BPJS SATU! (Siap Membantu) untuk mempermudah dalam mengakses informasi pelayanan. Bukan hanya itu, apabila peserta menemukan kendala di rumah sakit, peserta juga dapat menghubungi Petugas BPJS SATU!," tambah Ghufron. 


Sementara itu, selama libur lebaran untuk pelayanan obat Program Rujuk Balik (PRB) ketentuan tetap mengacu pada kebijakan pelayanan kesehatan di FKTP. Apabila jadwal pengambilan obat PRB jatuh pada masa libur lebaran, maka jadwal dapat disesuaikan menjadi lebih awal maksimal 7 hari sebelum persediaan obatnya habis. 


"Kini, peserta juga dapat dengan mudah mengakses layanan kesehatan. Cukup dengan menunjukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), peserta bisa mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan. Sudah 

tidak perlu lagi membawa fotokopi kartu JKN saat berobat dan ini berlaku di seluruh wilayah Indonesia," tambah Ghufron. 


Begitu juga untuk mengoptimalkan sistem teknologi dan Informasi selama masa libu lebaran, BPJS Kesehatan juga telah menyiapkan tim Posko Terpadu Siaga Ramadhan dan Idul Fitri (POSKO RAFI). Nantinya, tim tersebut akan melakukan pemantauan terhadap sistem teknologi informasi dalam pelayanan, penanganan kendala sistem, menjaga perlindungan data pribadi hingga keamanan siber dari upaya akses ilegal. 


Ghufron menambahkan, guna memastikan peserta JKN maupun masyarakat luas dapat menjalani mudik lebaran dengan nyaman, BPJS Kesehatan juga akan menghadirkan Posko Mudik di lima titik dan satu titik Posko Arus Balik padat pemudik. Lima Posko Mudik tersebut yaitu Terminal Pulo Gebang Jakarta, rest area tol Cikampek Km 57, rest area tol Ungaran Km 429, Terminal Purabaya Sidoarjo, Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar dan Posko Arus Balik terdapat di rest area Banjaratma Km 260B Brebes. 


Di posko mudik tersebut, pemudik bisa mendapatkan layanan yang disiapkan oleh BPJS Kesehatan seperti konsultasi kesehatan, pijat relaksasi, pemeriksaan kesehatan, penyediaan obat-obatan, pemberian tindakan sederhana yang bersifat emergency dan pemberian rujukan bila diperlukan. Selain itu, terdapat ambulans yang bisa digunakan untuk mengantar pemudik ke rumah sakit apabila harus segera mendapatkan pelayanan lebih lanjut.  (FS)


Jakarta -maklumatnews.co.id- Sepanjang hampir 10 tahun berjalan, kehadiran BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara Program JKN telah merevolusi sistem layanan kesehatan Indonesia. Tidak hanya menyatukan berbagai skema asuransi jaminan kesehatan sosial di Indonesia yang sebelumnya terkotak-kotak, BPJS Kesehatan juga menciptakan ekosistem JKN yang kuat dan saling bergantung satu sama lain dalam mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) bagi penduduk Indonesia.


“Hampir satu dekade, Program JKN telah berkembang menjadi program strategis yang memiliki kontribusi besar dan mampu membuka akses layanan kesehatan bagi masyarakat. Banyak negara sangat tertarik kepada BPJS Kesehatan sebagai sebuah program gotong royong berkonsep single payer, ini sulit ditemukan di negara-negara lain. Jika dibandingkan negara-negara lain yang butuh belasan hingga ratusan tahun untuk mencapai UHC, progres di Indonesia ini terbilang luar biasa pesat,” jelas Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti dalam acara Diskusi Publik Outlook 2023: 10 Tahun Program JKN, Senin (30/01).


Ghufron memaparkan, kepesertaan JKN melonjak pesat dari 133,4 juta jiwa pada tahun 2014 menjadi 248,7 juta jiwa pada 2022. Artinya, saat ini lebih dari 90% penduduk Indonesia telah terjamin Program JKN. Khusus untuk peserta JKN dari segmen non Penerima Bantuan Iuran (PBI), yang mencakup Pekerja Penerima Upah (PPU), Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), dan Bukan Pekerja, pada tahun 2014 berjumlah 38,2 juta jiwa. Tahun 2022, angka tersebut naik tajam menjadi 96,9 juta jiwa.


Dalam kurun waktu hampir 10 tahun, penerimaan iuran JKN juga mengalami peningkatan menjadi lebih dari Rp 100 triliun, dari tahun 2014 sebesar Rp 40,7 triliun menjadi Rp 144 triliun pada tahun 2022 (unaudited). Ghufron mengungkapkan bahwa di masa-masa awal beroperasi, BPJS Kesehatan sempat mengalami defisit. Berbagai upaya pun dilakukan hingga Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan yang dikelola BPJS Kesehatan berangsur membaik, bahkan kini dalam kondisi amat sehat. Kesehatan keuangan DJS per 31 Desember 2022 tercatat sebesar 5,98 bulan estimasi pembayaran klaim ke depan, sesuai ketentuan yang berlaku.


“Saat ini tidak ada lagi istilah gagal bayar rumah sakit. Bahkan kami bisa membayar sebagian biaya klaim rumah sakit sebelum diverifikasi untuk menjaga cashflow, sehingga rumah sakit bisa optimal melayani pasien JKN. Ini belum pernah terjadi dalam sejarah kami. Bahkan, pemerintah juga sudah menaikkan tarif pembayaran layanan kesehatan di Puskesmas dan di rumah sakit untuk memotivasi fasilitas kesehatan meningkatkan mutu pelayanannya,” tutur Ghufron.


Dengan bertumbuhnya cakupan kepesertaan JKN, angka pemanfaatan pelayanan kesehatan pun turut meningkat. Dari 92,3 juta pemanfaatan pada tahun 2014, menjadi 502,8 juta pemanfaatan pada tahun 2022. Di sisi lain,


BPJS Kesehatan juga giat mengusung program promotif preventif, termasuk melalui skrining kesehatan. Langkah ini dilakukan untuk mendeteksi risiko penyakit dan mencegah dampak lanjutan dari penyakit tertentu. Tahun 2022, tercatat sebanyak 15,2 juta peserta JKN telah memanfaatkan layanan skrining BPJS Kesehatan, mulai dari skrining riwayat kesehatan, skrining diabetes melitus, skrining kanker serviks, dan skrining payudara.

“Faktanya, bukan orang kaya yang paling banyak menggunakan BPJS Kesehatan. Justru, yang paling banyak memanfaatkan BPJS Kesehatan dengan biaya terbesar adalah kelompok PBI. Tercatat jumlah Menuju Satu Dekade JKN, Kontribusi BPJS Kesehatan Mewujudkan Indonesia Lebih Sehat kasus pemanfaatannya lebih dari 31 juta kasus dengan biaya lebih dari Rp27,5 triliun. Sementara, penyakit dengan biaya terbesar yang paling banyak dimanfaatkan oleh PBI adalah penyakit jantung, yaitu sebesar 4,2 juta kasus dengan biaya Rp3,2 triliun. Terlihat paling diuntungkan dan terbantu atau paling banyak dana JKN digunakan adalah peserta PBI,” ujar Ghufron.


Ghufron menegaskan, BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara Program JKN sudah matang menjalankan tugasnya. Pelaksanaan JKN selama ini sudah on the right track, bahkan ada perbaikan terus menerus yang nyata. Menurutnya, untuk menciptakan ekosistem JKN yang sehat, semua pihak harus mengoptimalkan kerja sama sesuai dengan peran, kewenangan, dan tanggung jawabnya masing-masing.


“Sebagai single payer institution, kemandirian lembaga BPJS Kesehatan perlu dijaga bersama, agar terhindar dari intervensi manapun supaya hal-hal baik yang sudah dirasakan manfaatnya bagi Indonesia ini, bisa terus berkelanjutan. Program jaminan sosial ini satu-satunya bentuk gotong royong bangsa yang riil dirasakan masyarakat luas dan terasa sekali negara hadir di dalamnya,” tegasnya.


Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan bahwa meski penyelenggaraan Program JKN saat ini sudah mengalami banyak perbaikan di berbagai aspek, tetap ada sejumlah hal yang perlu ditingkatkan. Mulai dari isu kepesertaan, mutu layanan kesehatan, efektivitas pembiayaan, hingga soal pembiayaan.


“Dari aspek kepesertaan, ada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dipakai seluruh kementerian/lembaga untuk menentukan semua jenis bantuan sosial di negeri ini. Dampak DTKS ini besar sekali bagi masyarakat, sehingga perlu dukungan BPJS Kesehatan agar kepesertaan PBI benar- benar menjangkau orang yang benar-benar membutuhkan,” katanya.


Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pembangunan Manusia Kantor Staf Presiden (KSP), Abetnego Tarigan mengungkapkan bahwa ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan Program JKN ke depan, yaitu terkait peningkatan kualitas pelayanan, memastikan iuran terjangkau, dan upaya mewujudkan UHC.


“Program JKN menjadi wujud konkrit transformasi pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh masyarakat. Yang diperlukan masyarakat saat ini adalah standarisasi pelayanan kesehatan, bukan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Kemudian dengan naiknya tarif pelayanan kesehatan, maka fasilitas kesehatan wajib meningkatkan mutu pelayanannya,” kata Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi.


Acara tersebut juga dihadiri narasumber ternama lainnya seperti Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, Kunta Wibawa Dasa; Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo; Direktur Eksekutif Segara Research,s Piter Abdullah; Koordinator Advokasi Jaminan Sosial BPJS Watch, Timbul Siregar; Pengamat Jaminan Sosial, Chazali Situmorang; dan Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Kementerian Kesehatan, Yuli Farianti. (Rel/FS)



Jakarta - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan kepolisian Negara Selandia Baru menandatangani perjanjian kerjasama dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan transnasional serta peningkatan kapasitas.


Penandatanganan kerjasama institusi penegak hukum dua negara tersebut di gelar di Gedung Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (6/12/2021), yang dilaksanakan secara Offline maupun Online. 


"Hari ini kita hadir dalam pertemuan penandatanganan kerja sama dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan transnasional serta peningkatan kapasitas," kata Sigit mengawali sambutannya. 


Kerjasama ini, kata Sigit, bergerak dari perkembangan lingkungan strategis (lingstra) yang terus berubah dengan cepat dan tidak menentu. Sehingga, berdampak terhadap stabilitas keamanan. Bahkan, modus kejahatan terus berkembang dan kejahatan berdimensi baru muncul seiring dengan perkembangan teknologi. 


Dengan begitu, menurut mantan Kapolda Banten ini, kejahatan tersebut tidak lagi mengenal batas antar-negara. Karenanya, Sigit berpandangan, kerjasama antar-kedua negara dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan sangat diperlukan.


"Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kepolisian dikedua negara, utamanya dalam menangani terorisme, perdagangan narkoba, penyelundupan ilegal, kejahatan ekonomi dan pencucian uang, kejahatan siber, dan kejahatan transnasional lainnya," ujar eks Kabareskrim Polri itu.


Dengan penandatanganan kerjasama ini, Sigit berharap, Polri dan kepolisian Selandia Baru akan semakin optimal dalam rangka menanggulangi segala bentuk kejahatan. Mengingat, hal ini bisa berpengaruh terhadap peningkatan perekonomian. 


"Tentunya kita semua berharap, hubungan antara Polri dan Kepolisian Selandia Baru semakin erat. Kolaborasi yang efektif akan meningkatkan stabilitas keamanan kedua negara sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi dan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat," ucap Sigit. 


Kerjasama di bidang keamanan antara Polri dan kepolisian Selandia Baru telah lama terjalin. Sekiranya sejak tahun 2011. Diantaranya adalah, 8 kelompok kerja bilateral atau Bilateral Working Group, 24 program peningkatan kapasitas dalam bentuk studi banding, beasiswa S2, dan kursus singkat.


Lalu, 19 kegiatan pertukaran informasi kriminal dan lima kerjasama penegakan hukum seperti operasi militer kewilayahan, deportasi dan penyidikan bersama.


Sementara itu, Kepala Kepolisian Selandia Baru, Komisioner Mr.

Andrew Coster secara virtual menyatakan apresiasinya terhadap Polri, terkait dengan fokus untuk menanggulangi kejahatan transnasional tersebut.


"Saya sangat senang bahwa penandatanganan ini dapat dilaksanakan. Selama 1 dekade terakhir kita telah melaksanakan kerja sama yang baik sekali. Dengan adanya MoU yang kita perbarui ini tentu kita dapat memfokuskan kerja sama kepada hal-hal dan kejahatan yang sudah lazim terjadi pada akhir-akhir ini," kata Andrew.


Andrew mengatakan, salah satu kejahatan transnasional yang menjadi atensi salah satunya adalah peredaran narkotika serta tindak pidana pencucian uang (TPPU), ekstrimisme kekerasan dan penyelundupan atau perdagangan manusia. 


"Walaupun Pandemi Covid-19 telah melanda Indonesia tapi kita tetap positif bisa terus melaksanakan kerja sama.Dan saya berterima kasih atas kerjasama yang telah dilaksanakan dan saya menantikan waktu dapat bisa bertemu langsung dengan Bapak Kapolri. Sekali lagi terima kasih atas kerja samanya," tutup Andrew.



Jakarta - Maklumatnews.co.id - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mengatakan, usulan cendekiawan muslim, Ahmad Syafi’i Ma’arif atau Buya Syafi’i yang meminta santri berkualitas direkrut dalam pendidikan Akademi Kepolisian (Akpol) sudah dilakukan. Bahkan sejak 2017, Polri secara konsisten membuka rekrutmen anggota Polri bersumber dari pesantren, hafiz Alquran hingga siswa berprestasi agama lainnya.



"Polri dari tahun 2017 sampai dengan saat ini sudah melaksanakan kegiatan rekrutmen anggota Polri dari Perwira sampai Bintara yang memiliki latar belakang santri, hafiz Quran, juara MTQ dan siswa berprestasi agama lainnya dari berbagai provinsi," kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo dalam keterangan tertulisnya, Kamis (2/12/2021).



Dedi menjelaskan, sejak tahun 2017 sudah puluhan santri dari pesantren mengikuti pendidikan baik Bintara maupun Perwira. Adapun rinciannya 44 santri mengikuti pendidikan Bintara dan 47 santri mengikuti pendidikan Perwira.



Selanjutnya, jenderal bintang dua ini mengatakan, Polri juga menerima rekrutmen Bintara tahun 2020/2021 kategori hafiz Alquran sebanyak 55 orang, Musabaqah Qiroatil Kutub (MQK) sebanyak 1 orang dan Musabaqah Mutawatil Quran (MTQ) sebanyak 9 orang.



Dedi menambahkan, Polri juga menerima rekrutmen Bintara Berkomptensi Khusus (Bakomsus) agama dari berbagai provinsi dengan total 77 orang.



"Sesuai kebijakan Kapolri pola rekrutmen tersebut akan terus dilaksanakan oleh Polri," katanya.



Sebelumnya, Buya Syafii Maarif memberikan usulan kepada Polri. Buya meminta institusi Polri merekrut santri berkualitas untuk bergabung dalam pendidikan Akpol.



Usulan Buya yang berupa video itu diunggah oleh akun Twitter @budhihermanto. Dalam video itu, Buya menilai rekrutmen santri menjadi polisi akan mempermudah menangani radikalisme.



"Saya Ahmad Syafi'i Ma'arif Salah seorang warga negara yang sudah berusia 80-an. Dengan ini berharap kepada pihak kepolisian, terutama Kapolri dan jajarannya, untuk merekrut para santri menjadi Akpol," kata Buya dikutip dari video tersebut, Selasa (30/11).



Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini menilai tidak perlu banyak santri yang dimasukkan ke dalam Akpol. Tapi yang masuk Akpol harus benar-benar berkualitas. Ia menilai hal dapat mempermudah Polri menumpas kelompok radikal.



"Tidak usah banyak-banyak. Tujuannya apa? Untuk mendampingi polisi menghadapi kelompok-kelompok yang menyimpang ini. Kelompok-kelompok yang anti-Pancasila, kelompok-kelompok radikal. Itu kalau polisi mengerti agama, mengerti bahasa mereka, akan lebih mudah," ucapnya.(*)



Menurutnya, Polri harus proaktif mencari santri yang layak masuk Akpol. "Polisi harus proaktif untuk ini. Dicari betul-betul berkualitas, sama seperti yang lain. Sampai nanti mereka menjadi perwira, tapi mereka mengerti kitab kuning mengerti kitab-kitab agama, seperti yang dipahami kelompok radikal ini," imbuhnya.



Jakarta - Maklumatnews.co.id - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta kepada jajaran Korps Kepolisian Air dan Udara (Korpolairud) Baharkam Polri untuk terus menjadi representasi kehadiran negara di setiap wilayah Indonesia. 


Pernyataan tersebut disampaikan Sigit saat menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-71 Korpolairud Baharkam Polri di Mako Ditpoludara, Pondok Cabe, Banten, Rabu (1/12/2021).


"Harapan kami, jajaran Polairud khususnya, untuk terus bisa mengoptimalkan pelaksanaan tugasnya, guna mewujudkan representasi negara hadir di setiap wilayah yang membutuhkan kehadiran negara dan membutuhkan kehadiran Polri," kata Sigit kepada awak media. 


Tak hanya itu, Sigit juga berharap, Korpolairud untuk terus siap menghadapi berbagai macam tantangan tugas yang ada saat ini dan kedepannya. Diantaranya adalah mengoptimalkan kegiatan dalam membantu pengendalian dan penanganan Pandemi Covid-19. 


Peran Korpolairud, kata mantan Kapolda Banten ini menjadi salah satu yang sentral dalam rangka pengendalian Covid-19. Dalam hal ini yakni akselerasi percepatan vaksinasi ke masyarakat yang berada di pulau terluar ataupun memiliki akses darat yang sulit. 


"Mulai dari distribusi vaksin, kemudian akselerasi vaksin pulau terluar di wilayah-wilayah perairan.  Dimana masyarakat juga tentunya perlu mendapatkan bantuan vaksinasi termasuk juga distribusi logistik yang terkait," ujar eks Kabareskrim Polri itu.


Lebih dalam, menurut Sigit, dengan didorongnya percepatan vaksinasi ke seluruh wilayah Indonesia, hal itu akan mengantisipasi serta meningkatkan kewaspadaan terkait adanya varian baru Covid-19 seperti Omicron. 


Karenanya, Sigit menekankan, Korpolairud harus melakukan akselerasi vaksinasi, mulai dari menyiapkan gerai-gerai vaksin di wilayah perairan sampai dengan mendorong logistik distribusi vaksinasi yang dibutuhkan masyarakat, yang tentunya memerlukan pengamanan lantaran berada di wilayah terpencil ataupun antar-pulau. 


"Sehingga program Pemerintah dalam rangka mewujudkan capaian vaksinasi 70 persen di tahun ini dan kedepan akan terus terlaksana.  Dengan adanya berbagai varian baru termasuk Omicron yang saat ini menjadi kewaspadaan kita. Tentunya rangkaian pengendalian Covid-19 mulai dari bagaimana memperkuat protokol kesehatan, mulai dari 3M, 3T dan akselerasi vaksinasi betul-betul bisa kita laksanakan," papar Sigit.


Demi semakin memperkuat dan memaksimal peran Korpolairud, dalam kesempatan ini, Sigit juga meresmikan sembilan Helikopter baru guna mengoptimalisasi pelaksanaan tugas kedepannya. 


Dengan adanya sarana dan prasarana penunjang itu, Sigit menegaskan, Korpolairud harus semakin optimal dalam melakukan mobilisasi pemantauan dan pengawasan di beberapa kawasan yang sedang dikembangkan oleh Pemerintah Indonesia. Diantaranya adalah, kawasan industri, pariwisata ataupun kawasan strategis nasional lainnya yang tentunya memerlukan kehadiran Polri


"Karena itu tentunya dengan kehadiran pesawat helikopter yang baru ini, tentunya mobilitas dan sekaligus pengawasan serta pemantaun melalui udara terhadap kawasan tersebut juga akan semakin baik," ucap Sigit.


Disisi lain, Sigit menyebut, alat utama baru yang dimiliki Korpolairud ini juga akan dimaksimalkan untuk menyukseskan beberapa agenda nasional ataupun internasional yang kedepannya akan dilaksanakan di Indonesia. 


"Kita juga akan menghadapi beberapa tantangan tugas terkait penyelenggaraan event nasional maupun internasional. Terkait Presidensi tentunya membutuhkan pengamanan. Kami tentunya akan persiapkan semuanya agar bisa menjadi lebih baik," tutur Sigit. 


Disisi lain, Sigit menyampaikan kepada seluruh jajaran Korpolairud untuk selalu berada di garis terdepan dan responsif untuk membantu masyarakat yang menjadi korban bencana alam. 


"Terkait juga tantangan tugas dengan adanya berbagai macam kondisi bencana yang ada baik longsor, bencana perairan tentunya memerlukan kehadiran Polri, kita harapkan kita akan jauh lebih baik dengan adanya sarana dan prasarana baru yang kita miliki.  Demikian juga dengan tantangan tugas yang lain," kata Sigit.


Dalam kesempatan itu, Sigit juga menyempatkan menyapa secara langsung jajaran Korpolairud yang sedang menjalankan tugas di perairan dan lokasi penugasan operasi pada beberapa wilayah Indonesia. 


Saat menyapa personel Korpolairud yang bertugas pada Satgas Nemangkawi, Sigit menekankan soal untuk terus meningkatkan kewaspadaan adanya gangguan kamtibmas. Ia juga berpesan agar setiap menjalankan tugas untuk terus berhati-hati dan mengikuti SOP yang ada. 


Selanjutnya, Sigit juga menyapa jajaran Korpolairud yang bertugas di perairan NTT. Ia meminta agar personel mengamankan lokasi destinasi Labuan Bajo yang sedang dikembangkan untuk sektor Pariwisata oleh Pemerintah.

 


Jakarta - Maklumatnews.co.id - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa Indonesia mampu melaksanakan event internasional dengan aman dan memperhatikan faktor kesehatan di tengah Pandemi Covid-19. 


Pernyataan Kapolri tersebut merujuk pada suksesnya acara The 58 Th International Association Of Women Police (IAWP) Training Conference di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT). Bahkan, dalam hal ini, Indonesia menjadi Negara Asia pertama yang menjadi tuan rumah kegiatan tersebut sejak tahun 1958.


"Ini adalah event yang menunjukan ke dunia luar bahwa Indonesia saat ini mampu melaksanakan event internasional di tengah Pandemi Covid-19. Dan ini tentunya kebanggaan kita semua," kata Sigit dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Senin (8/11).


Dengan suksesnya kegiatan tersebut, Sigit menekankan, Indonesia semakin siap melaksanakan event-event internasional lainnya. Salah satu diantaranya adalah Asian Talent Cup dan World Superbike Championship (WSBK) di Sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB).


"Mandalika yang sebentar lagi akan dilaksanakan kemudian bulu tangkis di Bali dan juga rangkaian G 20 Presidensi yang dilaksanakan di awal Januari sampai akhir 2022," ujar Sigit.


Menurut Sigit, suksesnya kegiatan PON ke-XX hingga IAWP, tak lepas dari kerja keras Pemerintah, TNI, Polri, Dinkes, relawan dan seluruh elemen masyarakat lainnya yang terlibat. Dalam mencegah laju pertumbuhan virus corona memang diperlukan sinergitas dan soliditas seluruh elemen stakeholders. 


"Dan ini juga tentunya berkat kerja keras seluruh teman-teman baik Polisi, TNI, Dinkes seluruh relawan elemen yang terlibat. Sehingga kita mampu kendalikan laju Covid-19. Saat ini angka-angka sangat bagus positivity rate kita dibawah 1. BOR kita dibawah 4 persen semua ada di posisi jauh dari angka yang ditetapkan oleh WHO," tutur Sigit.


Meski begitu, Sigit menekankan, tren positif tersebut harus tetap dipertahankan. Sehingga, event internasional kedepan lainnya dapat berjalan sukses seperti yang sudah dilakukan sebelumnya. 


"Ini harus kita pertahankan kita harapkan setelah rangkaian kegiatan ini selesai laju angka pertumbuhan Covid-19 bisa dikendalikan dan kita bisa laksanakan event internasional yang lain. Kita mampu laksakakan event internasional di tengah-tengah situasi Pandemi Covid-19 dan angka-angka tetap bisa kita kendalikan dan seluruh rangkaian acara aman, lancar dan sehat," papar Sigit.(*)


                                Di Depan Dubes Asing, Menlu Tolak Klaim Wilayah Tanpa Dasar Hukum

JAKARTA -maklumattnews.net- Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menegaskan bahwa Indonesia akan menolak semua klaim teritorial yang tidak sesuai dengan hukum internasional.Hal itu disampaikan Retno saat menyampaikan Pernyataan Pers Tahunan, yang turut dihadiri para Duta Besar (Dubes) asing.

Dalam pernyataanya, Retno menuturkan mengenai diplomasi kedaulatan dan kebangsaan Indonesia pada 2020. Dia menjelaskan terdapat tiga prioritas, yaitu pertama, meningkatkan intensitas perundingan baik untuk maritim dan darat.


Untuk batas maritim, papar Retno, antara lain dengan Malaysia, Vietnam, Filipina, Palau dan Timor Leste. Untuk batas darat, prioritas antara lain demarkasi dengan Malaysia di Pulau Sebatik dan Sungai Sinapad; Finalisasi demarkasi dengan Timor Leste sesuai prinsip-prinsip yang sudah disepakati.

"Secara khusus, saya ingin menekankan satu prinsip terkait hak kedaulatan dan hak berdaulat di perairan Indonesia, bahwa klaim apapun, oleh pihak manapun, harus sesuai dengan hukum internasional, termasuk UNCLOS 1982. Indonesia akan terus menolak klaim yang tidak memiliki dasar hukum," ucap Retno pada Rabu (8/1/2020).

"Kedua, melindungi tumpah darah Indonesia. Isu kedaulatan dan integritas teritori merupakan hal yang tidak dapat ditawar sama sekali. Kedaulatan dan wilayah teritori Indonesia tidak dapat ditawar oleh siapapun juga dan kapanpun juga," ujarnya.

Indonesia, tegas Retno, akan terus melawan terhadap negara asing yg secara jelas-jelas memberikan dukungan terhadap gerakan separatisme di Indonesia, karena ini jelas pelanggaran terhadap hukum internasional dan prinsip Piagam PBB.

"Ketiga, Indonesia akan terus mengarusutamakan isu yang menjadi aset bangsa, termasuk kemajemukan, demokrasi, toleransi dan pemberdayaan perempuan," pungkasnya.(sfn/sindo)

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.