Payakumbuh --- Keluarga miskin ekstrem itu memiliki potensi stunting yang besar. Artinya kalau menangani kemiskinan ekstrem akan menyelesaikan stunting juga. Karena itu intervensinya harus beriringan juga.

Kalimat ini pernah disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy saat menghadiri Roadshow Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Kaltara pada Maret 2023 lalu.

Kalimat ini juga menjadi cambuk bagi Seorang Penjabat Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda dalam mengentaskan masalah ekonomi ekstrem di kota yang dipimpinnya saat ini.

Rida bersama lembaga lain, saat ini tengah "basitungkin" memberikan dorongan agar warganya bisa keluar dari jerat ekonomi ekstrem. Kendala pada umumnya adalah, penghasilan kurang tanggungan banyak, bahkan ada pula yang sudah berkeluarga tapi belum punya hunian, alias masih menompang, sehingga terkendala masalah keuangan, sampai punya hutang untuk biaya hidup dan pendidikan anak.

*Ismail, Didorong Jadi Peternak Itik*

Ismail dan keluarga adalah warga Kelurahan Parik Muko Aia yang saat ini masih dalam kondisi ekonomi memprihatinkan, tinggal masih menumpang di rumah orang tua istrinya (mertua), sementara pekerjaannya sebahai buruh lepas kurang mampu mencukupi kebutuhan istri dan 3 anaknya.

Awalnya Ismail telah dibantu oleh Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Kota Payakumbuh di bawah kepemimpinan Elfriza Zaharman "Chece" Rida berupa bantuan itik sekitar sepuluh ekor, tapi tentu saja stimulan itu belum cukup untuk melepas Ismail dari jerat kemiskinan ekstrem.

Kali ini, Senin (3/7), Rida datang membawa Baznas, Dinas Sosial, dan Dinas Pertanian untuk memberikan dorongan agar Ismail bisa punya peternakan yang lebih besar. Di lapangan Rida langsung melihat kondisi dan potensi yang bisa dioptimalkan untuk membantu Ismail memiliki usaha peternakan itik.

"Saya ingin ini kita "pasamokan", ada Baznas nanti bantu modalnya, Dinas Pertanian carikan bibit yang bagus, dan nanti saya dan OPD lain bakal bantu juga dengan bahan pembangunan kandangnya. Kita berharap saudara Ismail dan keluarga bisa punya usaha di rumah," kata Rida.

Rida juga mengatakan, problem eekonomi ekstrem ini tak bisa selesai oleh pemerintah saja karena jumlah bantuannya terbatas, seperti program Bantuan Langsung Tunai, Program Keluarga Harapan, dan sebagainya itu hanya sebagai stimulan, tak banyak jumlahnya dan pada umumnya banyak terpakai untuk biaya kebutuhan sehari-hari dan pendidikan anak.

"Yang paling penting sekali, selepas kita dorong semaksimal mungkin, asalkan warga kita ada kemauan dan mau belajar, nanti Insyaallah bisa lepas dari ekonomi ekstrem, mana tahu Allah merubah nasib Ismail bisa cepat memenuhi kebutuhan primer ketiga untuk keluarganya, yakni sebuah rumah," kata Rida didampingi Camat Latina Diki Engla.

Ismail yang mengetahui dirinya dan keluarga mendapat dukungan dari wali kota dan jajaran untuk punya usaha lebih besar hanya bisa mengangguk-angguk setuju sembari sesekali mendengarkan pemaparan teknis dari Kepala Dinas Pertanian Depi Sastra yang pada saat itu mengatakan akan turut memberikan support melalui pendampingan dari bidang peternakan.

"Terima kasih pak, kami siap. Semoga bantuan ini nanti bisa membuat kami lebih kuat lagi dalam menopang ekonomi keluarga," kata Ismail diamini oleh istri dan mertuanya yang turut antusias.

*Desri Ayu, Lepas Dari Jerat Ekonomi Ekstrem*

Sementara itu, tak jauh dari rumah Ismail, ada Desri Ayu yang saat ini tengah asyik menjalani usaha ternak ayam kampungnya, berkat dibantu modal oleh Baznas Kota Payakumbuh. 

Menurut keterangan TKSK di lapangan Noni Syaweli dan rekannya, dulu, Desri Ayu ini adalah janda dan terdata sebagai penyandang ekonomi ekstrem, kini Dia sudah bersuami dan syukurnya penghasilan keluarganya sudah membaik.

"Alhamdullillah ibu Desri Ayu sudah keluar dari jerat ekonomi ekstrem, berdasarkan musyawarah kelurahan tahun ini, kondisi ekonomi beliau sudah naik kelas," kata Noni.

Sementara itu, Penjabat Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda mengatakan kendati sudah lepas dari jerat ekonomi ekstrem, warga ini harus terus didampingi oleh lembaga terkait, bila usahanya terkendala tentu bisa dikoordinasikan dengan dinas terkait, artinya pemko tidak serta merta lepas tangan.

"Kita tetap kawal, bagaimana warga kita yamg kurang mampu, perlahan nanti bisa berdiri tegap dengan kaki mereka sendiri dalam memenuhi kebutuhan ekonominya sehari-hari," tuturnya.

*Isra Yeni, Buka Jasa Setrika Ke Rumah-Rumah, Ada Hutang Biaya Sekolah, Ijazah Anak Tertahan* 

Terakhir, Rida juga mengunjungi kediaman Isra Yeni yang bertempat tinggal di dekat Masjid Jihad Parik Muko Aia. Kepada Rida, Yeni mengeluh dan kalau dirinya saat ini masih memiliki kendala terlilit hutang di sekolah anaknya, karena anaknya mengenyam pendidikan di madrasah swasta, sehingga membuat ijazah anaknya saat ini masih tertahan di sekolah.

"Baa ka mambayianyo copek pak, kini sajo ambo bausaho jasa menyetrika ke rumah-rumah warga, 2 ribu rupiah perkilogram, itupun ambo dapeknyo hanyo cukuk untuak makan sajo baru," kata ibu 4 anak itu kepada Pj. Wako Rida Ananda.

Rida lalu menjelaskan kalau Isra Yeni akan dibantu bersama Baznas bagaimana agar penghasilannya yang 50 ribu perhari ini bisa ditingkatkan dengan mendapatkan banyak langganan tetap dan kerjanya lebih efektif, salah satunya dengan membantu Isra Yeni untuk modal membeli setrika uap, karena setrika yang saat ini dipakainya baru setrika biasa.

"Kita berharap dengan dibantu nanti, ibu Isra Yeni bisa mendapatkan penghasilan yang lebih dari yang didapat saat ini. Melihat peluang yang cukup baik dari yang disampaikan beliau ke kita tadi," kata Rida.

*Sempatkan Nyawer, Maagiah Balanjo Anak-Anak*

Rida Ananda memiliki kebiasaan memberikan uang jajan kepada anak-anak warga yang ditemuinya, entah itu saat menghadiri acara seremonial di kelurahan-kelurahan, maupun saat turun lapangan ke rumah-rumah warga.

Kebiasaan ini menurut Rida adalah bentuk rasa peduli kepada sesama, apalagi dia saat ini mengemban amanah sebagai kepala daerah, tentu ini menjadi tanggung jawab moralnya kepada masyarakat.

"Meski tidak banyak, kita memberi sewajarnya buat anak-anak, ini bukanlah pencitraan tapi sebagai seorang muslim kita harus biasakan bersedekah. Semangat ini kita tularkan pula kepada ASN dalam bentuk sedekah seribu setiap hari, yang dikumpulkan di kantor-kantor dinas, nanti disalurkan kepada warga yang membutuhkan," ujarnya.

Ketua Baznas Kota Payakumbuh Edi Kurmanak menyampaikan di Baznas ada banyak program yang bisa membantu meringankan beban masyarakat miskin.

"Sebagai lembaga yang mengurus umat, kami dukung program Pj. Wako dengan membantu modal usaha bagi warga kurang mampu serta program beasiswa yang dilaksanakan setiap tahun, semoga berkah untuk para muzakki yang telah menyalurkan zakat dan sedekahnya melalui Baznas," ujarnya.

Sementara itu, Camat Latina Diki Engla menyebut bersama lembaga kesejahteraan sosial Peti Bunian Lamposi, pihaknya juga akan ikut membantu beasiswa bagi anak-anak warga yang kurang mampu, program ini berjalan setiap tahun, dan akan menyentuh warga yang telah dikunjungi tadi.

Kadis Sosial Irwan Suwandi didampingi Kabid PRJS Kurniawan Syahputra menyampaikan syukurnya selain mendapat program PKH, masyarakat kurang mampu di Kota Payakumbuh juga telah dijamin pembiayaan layanan kesehatan mereka melalui PBI BPJS Kesehatan, jadi tidak perlu khawatir bila sakit, berobat ke puskesmas dan rumah sakit sudah gratis.

"Kita juga siap melayani lansia dan disabilitas yang butuh alat bantu, melalui kerjasama kita dengan Abiseka Pekanbaru, lembaga di bawah naungan Kementerian Sosial RI," pungkasnya. (MS)

#LiputanKhususBagianProtokolerPemkoPayakumbuh

Payakumbuh --- Dengan terbatasnya APBD 2023, upaya Penjabat Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda patut diapresiasi dalam menjuluk dana pembangunan ke pemerintah pusat.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Payakumbuh Muslim, kepada media, Jumat (9/6), mengatakan meski saat ini kondisi jalan yang mantap di Kota Payakumbuh sudah mendekati angka 90 persen, ini sudah bisa dikatakan tinggi, namun Pemko Payakumbuh tetap berupaya meningkatkan pelayanan infrastruktur dengan mengajukan proposal ke Pemerintah Pusat melalui program Inpres Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah. 

"Berdasarkan hasil koordinasi kita bersama kepala balai, Alhamdulillah proposal peningkatan jalan kita pada tahun ini disetujui untuk dikerjakan pada tahun ini, anggarannya sebesar 17 miliar melalui APBN untuk pembenahan jalan kota yang seharusnya menjadi beban APBD. Yaitunya Jalan DR. Hamka di Payakumbuh Utara Jalan KH. Agus Salim di Payakumbuh Selatan, dan Jalan Rasyid Taher di Latina," ujar Kepala Dinas PUPR Kota Payakumbuh Muslim.

Untuk batch 1 ini, hanya 4 kota/kabupaten di Sumbar yang mendapat alokasi dari program inpres tersebut, salah satunya Kota Payakumbuh.

Sementara di Dinas PUPR sendiri, kata Muslim, pada tahun ini memiliki pekerjaan dengan 72 sub kegiatan dan 22 program. Sebagian besar dialokasikan untuk penanganan jalan utama, jalan lingkung, irigasi, drainase, dan pengaman tebing sungai, termasuk penataan ruang dan jasa konstruksi.

Untuk penanganan jalan, ada 21 lokasi yang dianggarkan dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang diarahkan berupa peningkatan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jalan. Melalui APBD 2023 ada peningkatan Jalan Lapangan Paliko di sport center Kawasan Batang Agam, dalam rangka mendukung pemanfaatan sarana olahraga yang telah dibangun.

"Selama ini jalannya masih tanah, becek ketika hujan, nanti tak lama lagi selesai pekerjaannya dan sudah bisa dimanfaatkan oleh masyarakat," ujarnya.

Ada lagi, peningkatan Jalan Punai yang menghubungkan Kelurahan Ompang Tanah Sirah dengan Siapi-api, ini merupakan tindak lanjut setelah dibangunnya jembatan Punai pada 2022 lalu, sehingga akses masyarakat semakin dipermudah, khususnya petani. Termasuk operasional akses bendungan Batang Pulau.

Di samping itu, Dinas PUPR terus melaksanakan pemeliharan jalan, baik secara berkala maupun rutin, Muslim menargetkan tidak ada lagi jalan berlubang di Kota Payakumbuh.

"Apabila terjadi kerusakan infrastruktur masyarakat bisa menggunakan layanan pengaduan yakni Aplikasi Web Sistem Informasi Pengaduan Infrastruktur (SINGATUR), adalah aplikasi pengaduan infrastruktur melalui situs pengaduanpupr.payakumbuhkota.go.id. Atau bisa langsung mengontak w.a 0822-8334-7884 dan media sosial milik dinas PUPR, ada instagram dan facebook," ujarnya.

Untuk mendukung akses jalan, Muslim memaparkan ada penambahan 130 titik lampu baru yang dipasang di lokasi-lokasi strategis yang rawan kecelakaan, aksi kriminal, dan akses ke rumah ibadah.

"Bagi lampu yang sudah terpasang, apabila terjadi kerusakan, kami melayani 24 untuk perbaikan, silahkan hubungi layanan pengaduan yang kami sediakan," ujarnya.

Tahun ini juga ada kegiatan penyelesaian dan bangunan pelengkap gedung OPD di Padang Kaduduak, supaya bisa langsung dimanfaatkan oleh 3 OPD, dinas kesehatan, dinas sosial, dan inspektorat. Karena selama ini masih menompang di kantor dinas lainnya.

Muslim menjelaskan, ada 58 pekerjaan drainase dan 36 pekerjaan jalan lingkung. Drainase penting untuk mengantisipasi genangan air yang menjadikan suatu kawasan menjadi kumuh sementara itu adanya pengaspalan jalan lingkung juga memberikan kenyamanan akses masyarakat yang selama ini masih kesulitan karena jalannya masih tanah, dibuat mulus supaya akses transportasi lancar, ini tersebar di 5 kecamatan di Kota Payakumbuh.

"Kebanyakan dari pekerjaan yang kita lakukan untuk mengakomodir usulan masyarakat saat musrenbang tahun lalu, jadi masyarakat ikut menentukan mana yang jadi prioritas pembangunan di wilayahnya," ujarnya.

Ditambahkan Muslim, terkait pengelolaan sumber daya air, yakni normalisasi dan penataan Sungai Batang Agam, dilakukan pembebasan lahan di Payakumbuh Selatan, Payakumbuh Barat, dan Payakumbuh Utara.

"Setiap tahunnya kita terus mengusulkan pembangunan Kawasan Batang Agam ke Kementerian PUPR, sementara itu kita melalui APBD melaksanakan pembebasan lahannya, sehingga diharapkan pembangunan Kawasan Batang Agam terus dilanjutkan, jangan sampai terhenti," kata Muslim.

Setidaknya, kata Muslim, butuh sekitar 200 miliar lagi untuk penyelesaian Kawasan Batang Agam di segmen yang dari Jembatan Kantor Camat Payakumbuh Barat sampai ke Balai Panjang Payakumbuh Selatan. 

Sementara itu untuk segmen ke Kawasan Hilir Batang Agam yang menuju Payakumbuh Utara dan Payakumbuh Timur.

"Sukurnya untuk segmen ini Pemko Payakumbuh mendapatkan dukungan dari Pemprov Sumbar untuk beberapa pekerjaan di kawasan tersebut, meski anggarannya tidak besar, namun bisa mengangsur-angsur penyelesaian kawasan Batang Agam.

Di samping itu, juga ada perbaikan, operasi, dan pemeliharaan irigasi di 23 lokasi dalam rangka mendukung kedaulatan pangan di Kota Payakumbuh. Ini didukung penuh oleh keberadaan perkumpulan petani pemakai air (P3A) di Kota Payakumbuh yang masih aktif, sampai saat ini ada 75 kelompok yang ikut membantu operasi dan pemeliharaan operasi.

Untuk peningkatan kualitas pekerjaan konstruksi, dinas PUPR melakukan pembinaan kepada pelaku usaha konstruksi, baik berupa fasilitasi sertifikasi, pembekalan teknis masing-masing jabatan kerja keahlian tenaga kerja konstruksi. Mulai dari orang dinasnya (PPK dan PPTK), mandornya, sampai ke tukang-tukangnya, didorong supaya punya sertifikat kompetensi.

"Hasil konstruksi di Kota Payakumbuh semuanya kita uji labor, apabila dikerjakan oleh tenaga kerja yang tidak kompeten, kita khawatir hasilnya juga tidak memuaskan, tentu nantinya rekanan akan kita beri sanksi karena kita juga melakukan evaluasi secara berkala terhadap badan usahanya," tegasnya.

Untuk penataan ruang, Muslim sedang melakukan proses revisi terhadap Perda Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) dalam rangka mengakomodir program strategis nasional dan penyesuaian dengan Perda RTRW. Saat ini kita sedang melakukan kerja sama penyusunan peta dasar RDTR dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) untuk menjamin kualitas peta dasar yang akan dijadikan sebagai basis data penyusunan RDTR.

"Kita juga tengah mengembangkan aplikasi E-KKPR, layanan KKPR berbasis online dalam rangka memudahkan layanan investasi di daerah," ujarnya.

Muslim juga menegaskan, pihaknya dari awal tahun 2023 hingga saat ini telah melakukan penyegelan kepada 7 gedung yang tidak memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan melanggar tata ruang. 

"Penegakan aturan ini berdasarkan dari hasil yang ditemukan dinas saat monitoring dan patroli," ujarnya.

Sementara itu, Penjabat Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda menjelaskan dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah Kota Payakumbuh periode 2017-2022 pada 23 September 2022 lalu, maka pembangunan Kota Payakumbuh untuk sementara tidak mengacu lagi kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), tapi kepada rencana pembangunan daerah (RPD) tahun 2023-2026.

"Kita berharap program yang kita susun bersama-sama ini selain optomal juga bisa linear dengan program nasional, artinya program itu dijawab di daerah hingga di level kelurahan. Kita fokus bagaimana masalah kemiskinan bisa kita entaskan, salah satunya dengan menyediakan sarana dan prasarana infrastruktur yang baik untuk menunjang aktivitas ekonomi masyarakat," ujarnya. 

Rida juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas disetujuinya proposal program impres untuk peningkatan kualitas jalan di Kota Payakumbuh, serta mengapresiasi jajaran dinas PUPR yang selalu komit dengan kualitas infrastruktur maupun sumber daya manusia di bidang konstruksi. 

"Pelayanan optimal terus kita berikan untuk masyarakat Kota Payakumbuh, tak hanya pelayanan perizinan berusaha dan adminsitrasi lain, tapi juga pelayanan seperti infrastruktur yang layak dan memadai," pungkasnya. (FS)

#LIPUTANKHUSUSDINASPUPRKOTAPAYAKUMBUH

Payakumbuh --- Setelah periode kepala daerah Kota Payakumbuh 2017-2022 berakhir pada 22 September 2022, terjadi kekosongan pada kursi eksekutif Kota Payakumbuh selama sekitar 2,5 tahun menjelang pemilu dan pilkada serentak digelar pada 2024 mendatang.

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memberikan amanat kepada Drs. Rida Ananda, M.Si yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh untuk menjadi wali kota sementara, dalam hal ini namanya Penjabat Wali Kota Payakumbuh.

Sebagai Penjabat Wali Kota, Rida Ananda menjalankan pemerintahan seperti biasa untuk dua tahun kedepan, meski pembangunan memang tidak mengacu kepada RPJM atau visi-misi kepala daerah, namun Pemko Payakumbuh bersama DPRD telah mengesahkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang menjadi acuan Rida dalam membangun selama menjabat.

Di samping itu, kinerja Rida juga dievaluasi minimal sekali 3 bulan oleh Kementerian Dalam Negeri, dengan beberapa tugas khusus dari Presiden RI Joko Widodo.

Tugas itu antara lain :

1. Mengentaskan stunting dan ekonomi ekstrem.

2. Mengendalikan inflasi.

3. Meningkatkan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).

4. Menjaga kualitas pelayanan publik prima.

Entaskan Stunting Dengan Program Bapak Asuh

Pada beberapa kesempatan, media pernah mewawancara Rida Ananda. Dia memaparkan, terkait dengan pengentasan stunting sangat butuh penanganan komprehensif kepada 497 orang anak.

Ada namanya program bapak asuh yang digagas oleh Rida Ananda untuk pencegahan stunting di Kota Payakumbuh, ini cukup memberikan kontribusi penurunan angka stunting setelah beberapa bulan berjalan.

Selain mengajak pimpinan organisasi perangkat daerah, bahkan Rida juga mengajak BUMN, BUMD, dan perbankan untuk penanganan stunting. Dia mengajak pimpinan lembaga-lembaga tersebut bersama teman-teman di kantor dan tetangga mereka ikut membantu berbagi sedekah untuk masyarakat sekitar.

Data di akhir Oktober 2022 ada sebanyak 472 anak stunting dan seiring berjalannya waktu, terjadi penurunan yang cukup signifikan, dimana pada akhir tahun 2022, angka stunting tinggal sekitar 304 anak. Saat ini, jumlah bapak asuh ada sebanyak 35 orang dengan jumlah anak yang diintervensi sekitar 125 orang. Sebanyak 23 OPD/Kepala OPD menjadi Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS).

"Kita akan terus menekan angka stunting, karena berdasarkan data, resiko stunting bisa terjadi pada 10055 anak di Kota Payakumbuh," kata Rida kepada media.

Kendalikan Inflasi Dengan Program Menanam Pekarangan

Terkait dengan inflasi, Rida mengharapkan terkendalinya harga bahan pangan agar petani tidak rugi dan masyarakat konsumen tidak kemahalan. Melakukan penanaman cabe dalam polybag menjadi salahsatu gerakan yang akan efektif tekan inflasi, meski hasilnya tidak begitu signifikan, tapi dengan masyarakat menanam cabe di pekarangannya bisa menekan harga di tingkat konsumen.

Kebutuhan cabe di tanah air terlalu tinggi, meliputi kebutuhan rumah tangga dan korporasi, serta membutuhkan keahlian khusus agar bertahan di tengah musim hujan.

Di Kota Payakumbuh, Rida Ananda menginstruksikan jajaran dinas dan perangkat kelurahan untuk bergeliat aktif memanfaatkan pekarangan kantor-kantor dinas dengan menanam tanaman cabe, selain hasilnya bermanfaat bagi pegawai di kantor untuk mengurangi biaya pengeluaran, gerakan ASN ini juga dapat menjadi contoh bagi masyarakat.

Di samping itu, Pemerintah Kota Payakumbuh menggalakan gerakan tanam cabe dan tanam tanaman pangan cepat panen di kelompok masyarakat dalam rangka pengendalian inflasi, ditambah dengan melaksanakan kegiatan pelatihan bagi kelompok tani dan dasawisma untuk mendorong aktifnya geliat melawan inflasi ini.

Kemiskinan Ekstrem Yang Mencekam, Selain Anggarkan BLT, Rida Sering Turun Ke Rumah Warga Beri Bantuan Sembako

Rida Ananda mengakui untuk kasus kemiskinan ekstrem, posisi Payakumbuh cukup tinggi, masih banyak masyarakat butuh perhatian, apalagi yang kategori Sadikin (Sakit menjadi miskin). Sementara target Presiden RI, pada 2024 kasus kemiskinan ekstrem sudah harus habis.

Kebijakan yang diambil Rida Ananda pada 2022 lalu, Pemerintah Kota Payakumbuh telah mengalokasikan 2 persen dari dana alokasi umum pada APBD untuk menangani problem ekonomi ekstrem yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh mengalokasikannya di 3 Organisasi Perangkat Daerah, yakni dinas sosial, dinas koperasi dan UKM, serta dinas perhubungan. 

Bantuan ini diserahkan untuk warga kurang mampu, usaha mikro, dan pelaku transportasi.

Bentuknya sembako dan BLT untuk masyarakat, merupakan salah satu upaya untuk meringankan beban masyarakat khususnya kebutuhan sehari-hari, mengingat saat ini Indonesia termasuk negara yang terkena dampak inflasi.

Dikarenakan APBD tak cukup kuat untuk mengcover kasus stunting dan ekonomi ekstrem ini, Rida Ananda juga menggagas gerakan sedekah seribu sehari di kantor wali kota dengan menyediakan kotak yang diiisi oleh ASN, pengunjung MPP, serta tamu kantor. Nantinya sedekah ini akan dibagikan dalam bentuk sembako untuk warga miskin.

Bahkan, Rida Ananda selalu menyediakan telur dan susu di bagasi mobil dinasnya. Kebutuhan pokok itu nantinya dibagikan Rida kepada masyarakat kurang mampu serta warga yang memiliki anak yang stunting saat suatu waktu Rida turun ke lapangan.

Aksi ini dilakukan Rida untuk memberikan contoh kepada jajarannya, sebagai ASN di pemerintahan harus memiliki rasa peka dan kepedulian kepada masyarakat.

Peningkatan Produk Dalam Negeri Tinggi

Dalam upaya Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), Pemko Payakumbuh telah menggunakan katalog elektronik lokal tahun 2023. Program P3DN merupakan upaya pemerintah dalam mendorong masyarakat agar lebih menggunakan produk dalam negeri dibandingkan produk impor.

Serta upaya pemerintah dalam memberdayakan industri dalam negeri, memperkuat struktur industri dalam negeri serta mengoptimalkan produk dalam negeri pada pengadaan barang/jasa pemerintah.

Proses ini dilakukan dengan penerapan prinsip – prinsip pengadaan yang efektif, transparan, akuntabel dan harga terbaik (value for money).

Sementara itu, realisasi transaksi melalui e-katalog lokal di Kota Payakumbuh pada tahun 2022 adalah tertinggi untuk kabupaten/kota se Sumatera Barat dengan realisasi sebanyak Rp. 13.862.798.264. Dan pelaku usaha yang terdaftar sebanyak 367 penyedia dengan produk tayang sebanyak 8222 produk.

Untuk tahun 2023 ini, pada awal Maret, transaksi melalui e-katalog lokal telah mencapai Rp. 9.187.288.781, dan pelaku usaha yang terdaftar sebanyak 439 penyedia dengan produk tayang sebanyak 10.033 produk.

Sebagai bentuk komitmen Pemko. Payakumbuh menggunakan produk dalam negeri paling sedikit 40%, maka realisasi penggunaan produk dalam negeri melalui e-katalog (lokal, nasional, sektoral) keadaan 01 januari s/d 03 maret 2023 telah mencapai 20,20%.

Rida Ananda mengaku optimis dalam waktu yang masih tersedia lebih kurang 9 bulan lagi, pencapaian penggunaan produk dalam negeri akan lebih meningkat secara signifikan.

Menariknya, bahkan yang bertransaksi di e-katalog lokal Kota Payakumbuh bukan hanya berasal dari perangkat daerah di lingkungan Pemko Payakumbuh saja. Ada dari Kementerian ATR BPN, Pemprov. DKI Jakarta, Pemprov. Sumbar, Pemkab Lima Puluh Kota, Pemkab Tanah Datar, Pemko Bukittinggi, Pemko Sawahlunto dan Pemkab Serdang Bedagai.

Kebijakan implementasi penerapan e-katalog lokal sudah diberlakukan semenjak tahun 2022 lalu dan kebijakan tersebut akan terus dilanjutkan oleh Rida secara berkesinambungan. 

Pelayanan Publik Kualitas Tertinggi, Peringkat 14 Nasional

Pelayanan publik yang sudah begitu bagus di Kota Payakumbuh terus menjadi kian prima di bawah kepemimpinan Rida Ananda, buktinya sukses meraih penghargaan di tingkat nasional dalam Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2022 yang digelar oleh Ombudsman RI.

Hasil dari penilaian yang dilakukan terhadap 25 kementerian, 14 lembaga, 34 pemprov, 98 pemkot, dan 415 pemkab yang dinilai mewujudkan standar pelayanan publik yang baik.

Untuk kategori kota, penilaian dilakukan pada 640 unit layanan dan 191 produk layanan yang ada. Kota Payakumbuh berhasil meraih peringkat ke 14 se Indonesia dengan nilai kepatuhan 89,45, kategori A dan termasuk kualitas tertinggi. Hanya 53 kota yang meraih kategori A (Zonasi Hijau), sisanya ada yang Kategori B (Zonasi Kuning) dan Kategori C (Zonasi Merah).

Apresiasi tersebut, dalam bentuk penghargaan atas segala upaya dan komitmen dalam memenuhi dan memahami komponen standar pelayanan serta telah membuat unit pengelola pengaduan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Saat itu Rida Ananda kepada media menyebut bersyukur Kota Payakumbuh sudah mampu berada diurutan 14 kota se Indonesia dalam penilaian pelayanan publik oleh Ombudsman RI.

"Alhamdulillah, semoga kita lebih baik lagi kedepannya, terima kasih kepada OPD dan semua pihak yang telah bekerja keras membangun komitmen ini," ujar Rida.

Tapi, Rida juga menyebut hasil evaluasi dari Ombudsman RI merupakan penilaian objektif yang penting bagi Kota Payakumbuh untuk lebih meningkatkan lagi pelayanan publiknya kedepan. Meski sudah meraih kategori A, namun Kota Payakumbuh baru bisa berada di peringkat dua digit, bagi Rida ini belumlah memuaskan.

"Yang jelas kita sudah punya komitmen pelayanan prima untuk urusan pelayanan publik. Kita akan evaluasi mana yang masih kurang dan akan meningkatkan lagi inovasi di OPD yang menyentuh langsung urusan pelayanan publik," ungkapnya.

Rida menambahkan, bukan hanya banyak inovasi saja yang membuat tinggi kualitas pelayanan publik daerah, tetapi bagaimana tingkat kepuasan masyarakat dalam layanan dan informasi, baik layanan secara langsung maupun secara online, yang sedikit mendapatkan keluhan dari masyarakat.

"Sebagai tindak lanjut dalam pelayanan publik dan menjawab tantangan untuk meningkatkan layanan, Kota Payakumbuh melakukan berbagai inovasi seperti percepatan administrasi OPD yang tinggi dalam layanan publik, meningkatkan pelayanan di Mal Pelayanan Publik, RSUD, Disdukcapil, dan OPD lainnya," ungkap Rida. (MS)

#LIPUTANKHUSUSBAGIANPROTOKOLERKOTAPAYAKUMBUH

Payakumbuh --- Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)  merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. 

Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang berkedudukan secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;

b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;

c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan

d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Di Kota Payakumbuh Sekretariat DPRD diisi oleh 1 Sekwan, 3 Kabag, 2 Kasubag, 3 Jabatan Fungsional Tertentu, dan 14 Pelaksana.

Dengan dinahkodai oleh Yon Refli sejak 23 Juli 2021. Selama melaksanakan tugas di Sekretariat DPRD, saat ini Yon Refli dibantu oleh Kepala Bagian Hukum dan Persidangan Wengki, Kepala Bagian Fasilitasi Fungsi Penganggaran dan Pengawasan (F2P2) Budhy D. Permana, dan Kepala Bagian Umum Zulfiter.

Yon Refli saat diwawancara secara eksklusif oleh media ini di ruang kerjanya, Kamis (16/3), menyampaikan jika melihat indikator kinerja utama (IKU) Sekretariat DPRD, indeks kepuasan pimpinan DPRD terhadap layanan sekretariat terkait fasilitasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh para wakil rakyat terkait pengawasan, legislasi, dan penganggaran cukup baik.

"Indeks kepuasan itu berada di angka sekitar 89 dari hasil survey internal yang dilakukan, dan IKU tadi kami laksanakan melalui 3 kabag," ujarnya.

Yon Refli memaparkan pada Bagian Hukum dan Persidangan, terkait pengelolaan perda, produk hukum lainnya, dan layanan humas berjalan cukup baik. Sementara itu pada Bagian F2P2 juga cukup bagus, dengan memfasilitasi dan membantu anggota DPRD jika ingin melihat hasil kinerja pemko, serta pengawasan yang dilakukan DPRD saat Pemko menyusun perencanaan dan pelaksanaan APBD.

"Dewan kita sering turun lapangan dan memanggil instansi tertentu yang dianggap perlu untuk diperluas kinerjanya," kata Yon Refli.

Di sisi Bagian Umum, Yon Refli menerangkan fungsinya untuk mendukung tugas dari 2 bagian tadi, seperti kendaraan, alat tulis, sarana dan prasarana di Sekretariat DPRD, selama 2 tahun terakhir ini sudah ada banyak kemajuan dalam kinerjanya.

"Kinerja keuangan kita pada tahun 2022 dalam capaian kuantitatif sudah mencapai 95,4 persen. Tanpa ada permasalahan pada fisik kegiatan, yang direncanakan terlaksana dengan baik. Ini tentu tidak lepas dari peran mitra kerja kita instansi vertikal dan internal. Masukan dari Wali Kota, Sekda, Asisten, Pimpinan DPRD, dan Anggota DPRD juga berperan memberikan kontribusi pada kinerja Sekretariat DPRD," ujarnya.

Yon Refli menyampaikan apresiasi kepada jajarannya yang telah mendukung pekerjaan di Sekretariat DPRD sehingga semakin baik dari hari ke hari hingga sekarang. Termasuk juga kepada media yang selalu aktif berkomunikasi bersama Sekretariat DPRD.

Untuk itu, dirinya berpesan, di samping bekerja, ASN perlu belajar. Pegawai negeri dituntut untuk adaptatif dan terbuka untuk meningkatkan kompetensi mereka selaku abdi negara dan pelayan masyarakat. Supaya tidak terjadi keusangan ilmu dan kemampuan.

"Kita berharap ASN tetap belajar, membangun semangat kerja, dan kebersamaan," pungkasnya. (FS)

#LIPUTANKHUSUSDPRDKOTAPAYAKUMBUH

Payakumbuh --- Luar biasa, School of Randang Kota Payakumbuh berhasil menjadi salah satu nominator Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) tingkat Kabupaten/Kota se Indonesia yang digelar oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Republik Indonesia.

Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam surat Kementerian Bappenas Republik Indonesia Nomor: /ME.02.05/D.9/T/03/2023.

Kota Payakumbuh merupakan satu-satunya kota dari Sumatera Barat yang berhasil masuk ke 14 besar dalam penilaian PPD 2023 tahap I.

Kepala Bappeda Kota Payakumbuh Yasrizal kepada media, Rabu (8/3), mengatakan PPD ini meliputi 3 tahap penilaian, yaitu penilaian teknis dokumen, presentasi dan wawancara, serta verifikasi.

Usai melewati penilaian tahap I tersebut, yakni penilaian teknis dokumen, Kota Randang akan mengikuti tahapan selanjutnya, yaitu tahapan presentasi dan wawancara yang akan dilaksanakan pada tanggal 10-17 Maret 2023 mendatang.

“Alhamdulillah, capaian ini berkat kerja keras dari semua pihak sehingga kita berhasil melewati penilaian tahapan I yaitu penilaian teknis dokumen pada ajang PPD tahun ini,” kata Yasrizal.

Di tempat terpisah, Penjabat Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda ketika dihubungi mengucapkan terimakasih kepada semua pihak terlibat yang telah saling bersinergi dan bekolaborasi dalam merancang dan melaksanakan pembangunan daerah dengan berbagai inovasi.

"Masih ada tahapan selanjutnya yang akan kita lalui, yang jelas kita sangat optimis dengan inovasi yang unik dan bermanfaat bagi masyarakat kita ini, doakan prosesnya lancar," harap Rida.

Rida menambahkan, ealah satu strategi Kota Payakumbuh dalam memacu pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja adalah dengan memperkuat sektor usaha industri kecil menengah pada sentra rendang. Dengan berani membranding Kota Payakumbuh sebagai  The City of Randang sebagai langkah strategis dalam memamfaatkan peluang yang nantinya akan mampu menggerakan ekonomi daerah.

"Hal ini bukan tanpa alasan karena kuliner tradisional randang berdasarkan survey CNN tahun 2011 dan 2017 diakui sebagai masakan terlezat di dunia," kata Rida.

Dijelaskan Rida, SOR (School Of Randang) merupakan fasilitasi terhadap pengembangan produk randang lokal serta menciptakan SDM yang berkualitas dan siap berkompetisi di dunia bisnis. Sebagai wadah penguatan usaha mikro, IKM rendang melalui dinas tenaga kerja dan perindustrian bersama-sama menciptakan produk randang unggulan yang telah memiliki standar layak pasar serta menjadi komoditi produk lokal Kota Payakumbuh yang siap bersaing secara global.

"Dengan membentuk School Of Randang, pemerintah bersama-sama dengan masyarakat adat di Kota Payakumbuh berkomitmen untuk mengedukasi masyarakat terhadap sejarah dari warisan budaya marandang, khususnya generasi milenial sebagai penerus terhadap keberlangsungan budaya daerah," jelasnya.

Namun, kata Rida, yang menarik di School of Randang selain edukasi, terdapat wisata gastronomi yang menjadikan kampung randang sebagai kunjungan wisata bagi wisatawan lokal bahkan wisatawan asing yang ingin belajar memasak randang secara tradisional, sehingga secara tidak langsung mengangkat budaya marandang dan randang adalah budaya nusantara.

"Dengan adanya School of Randang yang telah berjalan lebih kurang 1 tahun sejak dilaunching pada tanggal 12 April tahun 2021 setidaknya telah memberikan dampak positif terhadap keberlanjutan penguatan ekonomi daerah. Pada tahun 2022 IKM randang berdasarkan data badan pusat statistik tahun 2022 memberi kontribusi terhadap penurunan angka pengangguran sebanyak 22 orang dari 3.912 orang di seluruh sektor usaha yang ada di Kota Payakumbuh. Selain itu pada tahun 2021 IKM randang berkontribusi langsung  terhadap PDRB kota sebesar Rp. 27,9 milyar," tukuknya.

Hal ini, kata Rida, menjadi kajian menarik bagi Mentri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno untuk meninjau langsung kegiatan dari School of Randang dan memberi inisiatif dan motivasi melalui tagar bersama Spice Up The World, membumbui dunia dengan randang. (MS)

#liputankhususdiskominfokotapayakumbuh

Payakumbuh --- Persoalan stunting kini sudah menjadi isu nasional, yang mesti diantisipasi semenjak dini, untuk kelangsungan hidup manusia masa depan Bangsa Indonesia.

Penjabat Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda melaunching aplikasi SIPENTING (Sistem Aplikasi Penanganan Stunting) dan mengukuhkan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Payakumbuh di Aula Ngalau Indah Lantai III Kantor Wali Kota, Selasa (28/2).

Hadir dalam acara ini Ketua DPRD Hamdi Agus, Kapolres AKBP Wahyuni Sri Lestari, Perwakilan unsur forkopimda, Ketua TP-PKK Elfriza "Chece" Rida Ananda, Asisten III Ifon Satria Chan, Kepala Bappeda Yasrizal, kepala OPD dan stakeholer terkait lainnya.

Rida Ananda dalam sambutannya mengatakan strategi nasional percepatan penurunan stunting harus benar-benar dijalankan oleh seluruh pemangku kepentingan agar target penurunan angka stunting nasional bisa segera tercapai. Target sudah dicanangkan, strateginya sudah ada. Jadi sekarang penentunya tinggal pelaksanaan dari semua perencanaan itu oleh para pemangku kepentingan dan masyarakat.

"Pemerintah telah menetapkan stunting sebagai isu prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dengan target penurunan yang signifikan dari kondisi 24,4% pada 2021 menjadi 14% pada 2024," kata Rida.

Bahkan, kata Rida, strategi penurunan angka stunting juga sudah ditetapkan dalam strategi nasional percepatan penurunan stunting sesuai PP No 72 Tahun 2021. Peraturan Pemerintah tersebut mendorong sejumlah langkah, seperti peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan terkait program penurunan angka stunting di kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa.

"Selain itu, peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat, peningkatan konvergensi intervensi spesifik dan sensitif. Upaya lain yang diamanatkan PP No 72 Tahun 2021 adalah peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat, serta penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi," terangnya.

Rida berharap dengan adanya aplikasi SIPENTING akan mempermudah pemantauan di lapangan, sehingga dapat mengetahui kelurahan atau kecamatan mana saja yang terdapat kasus stunting. Kondisi stunting ini bukan hanya mempengaruhi tinggi anak yang tidak sesuai usia, melainkan kecerdasaannya pun ikut terdampak.

"Pastinya, dengan pemberian makanan tambahan untuk balita, serta ibu hamil (Bumil), pun dengan sarana air bersih, sanitasi yang sehat sangat mempengaruhi," jelasnya.

Rida optimis kasus stunting dapat terus ditekan, apalagi dengan adanya program Bapak Asuh Stunting, Rida telah mengajak Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk bekerjasama sekaligus mencegah terjadinya stunting lebih meluas lagi.

"Termasuk juga mengikut sertakan instansi vertikal dan pengusaha, sehingga lebih banyak yang ikut mengintervensi, semakin cepat pula stunting bisa kita entaskan. Sangat jelas arahan dari presiden adalah bagaimana kita mengangani kasus di daerah dengan turunnya prevalensi stunting. Di Kota Payakumbuh selama beberapa bulan terakhir ini penanganannya sudah berjalan dengan baik, tinggal melakukan proses percepatannya untuk terus menurun hingga kalau bisa zero," tukuknya.

Adapun strategi yang dilakukan Rida dalam upaya percepatan penurunan stunting antara lain pemasangan sambungan rumah air bersih bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebanyak 420 KK MBR, pemberian bantuan septictank individu kepada sebanyak 620 KK MBR, bantuan pangan sehat kepada 154 Balita, pemberian makanan tambahan bagi 304 anak stunting, bantuan Baznas kepada sebanyak 70 balita stunting yang berasal dari keluarga miskin, serta bantuan dari bapak asuh anak stunting kepada sebanyak 49 balita stunting.

Sementara itu, Ketua TPPS Kota Payakumbuh, Plt. Sekda Dafrul Pasi dalam sambutannya mengatakan TPPS merupakan kerja lintas sektoral dalam rangka penanganan stunting dan tugas awal tim tersebut yakni mengidentifikasi dan menginventarisir wilayah yang membutuhkan perhatian khusus.

"Saat ini ada sekitar 304 anak di Kota Payakumbuh yang terkena stunting. Melalui TPPK kelurahan dan kecamatan akan memetakan, nanti intervensinya seperti apa, apakah sensitif atau spesifik, inilah yang akan diinputkan ke dalam aplikasi SIPENTING. Yang terpenting bagaimana progres penanganan itu terinput dan terekam, sehingga jejak digitalnya tampak. Penanganan stunting ini dilakukan bertahap, tidak bisa langsung selesai hanya dengan sekali intervensi saja," ujarnya.

Dari sisi Ketua TP PKK Kota Payakumbuh Elfriza "Chece" Rida Ananda mengatakan, meski TPPS ini baru dikukuhkan karena bergantinya pimpinan daerah pada 2022 lalu, tapi langkah dan percepatan untuk menurunkan angka stunting sudah banyak dilakukan sebelumnya di bawah arahan Pj. Wako Rida Ananda.

"PKK senang dilibatkan dalam memberdayakan perempuan dan anak. Apalagi konsen kita saat ini melalui Posyandu yang akan menjadi tolok ukur untuk keberhasilan stunting agar kedepan kita dapat melakukan intervensi lanjutan setelah mendapatkan data yang real," ujarnya. (MS)

Payakumbuh --- Musyawarah Rencana Pambangunan (Musrenbang) Kecamatan Payakumbuh Utara tahun 2023 digelar di kantor camat setempat, Senin (6/2).

Musrenbang itu bertema "Melalui Musrenbang Kecamatan dan Rembug Stunting Kita Wujudkan Peningkatan Kualitas SDM Dan Penguatan Ekonomi Masyarakat Untuk Pertumbuhan Inklusif Yang Berkelanjutan" dan dibuka oleh Penjabat Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda yang diwakili Asisten III Ifon Satria Chan didampingi Camat Payakumbuh Utara Joni Parlin.

Tampak hadir Wakil Ketua DPRD Armen Faindal, Anggota DPRD Heri Iswandi Dt. Rajo Muntiko Alam, Kepala OPD terkait, lurah se Kecamatan Payakumbuh Utara, faskel, dan tamu undangan.

Dalam sambutannya, Camat Joni Parlin mengatakan dari 9 kelurahan yang ada dihasilkan 45 usulan prioritas yang telah diinput oleh admin kelurahan ke apliasi SIPD pasca musrenbang kelurahan.

"Usulan itu baik fisik maupun pemberdayaan, karena nasih ada beberapa kelurahan yang butuh pembangunan fisik seperti drainase, jalan lingkung, dan irigasi," ujarnya.

Camat juga menyampaikan kantor camat sudah berdiri selama 4 tahun, sementara sarana dan prasarana menuju ke lokasi kantor masih dibutuhkan seperti akses jalan yang belum diaspal, dan belum ada gerbang.

"Kita sudah sampaikan kepada OPD terkait kebutuhan ini, mudah-mudahan ini dapat terealisasi supaya masyarakat dimudahkan untuk aksesnya ke kantor camat," ungkapnya.

Dijelaskannya, pada tahun 2022 juga sudah ada inovasi di Payakumbuh Utara, seperti rembug nagari bersama KAN yang realisasinya dimasukkan ke usulan musrenbang, kemudian ada Lomba Uda Uni, dan pada tahun 2023 ini juga akan digelar Lomba Baalua Remaja antar kelurahan sebagai wujud komitmen camat melestarikan adat istiadat nagari Koto Nan Godang.

"Kita berharap identitas kebudayaan jangan sampai hilang di generasi muda. Makanya, kita ingin kebudayaan dan keagamaan menguat di Payakumbuh Utara. Untuk mendukung itu, ada usulan kelurahan untuk pelatihan khatib dan imam," tukuknya.

Dijelaskan Joni Parlin, pemerintah kecamatan dan lembaga terkait mendorong agar KAN dapat terfasilitasi untuk ikut membangun sumber daya manusia yang berbudaya di wilayahnya. Hal ini sejalan dengan komitmen Penjabat Wali Kota Rida Ananda untuk terus menguatkan pembangunan sumber daya manusia (SDM) di daerah.

Joni menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah menyukseskan pengentasan stunting, kemiskinan ekstrem, dan pengendalian inflasi di Kecamatan Payakumbuh Utara. Di samping itu, pihaknya memuji ketangkasan dinas PUPR dalam merespon cepat keluhan masyarakat seperti irigasi, polongan, dan jalan yang rusak, yang butuh penanganan segera dan urgent.

"Musrenbang kali ini, bisa dikatakan dihadiri oleh seluruh undangan yang keterlibatannya penting, seperti wakil rakyat dari dapil II, bahkan kepala OPD hadir langsung sehingga saat membahas usulan langsung ke empunya. Kita melihat baik RT/RW, ormas, LPM, KAN, dan peserta mesrenbang lainnya leluasa menyampaikan seberapa urgensi dari usulan yang ada," pungkasnya.

Sementara itu, Asisten III Ifon Satria Chan menyebut Musrenbang yang dilaksanakan hari ini merupakan salah satu wadah untuk menyerap aspirasi masyarakat yang dimulai dari setiap kelurahan dalam upaya mewujudkan pembangunan yang partisipatif. Melalui perencanaan partisipatif diharapkan agar pembangunan yang dilaksanakan pada tahun 2024 dapat memenuhi kebutuhan masyarakat karena direncanakan secara bersama berdasarkan kondisi, potensi dan permasalahan yang kita hadapi sehari-hari.

"Di samping itu juga untuk mewujudkan visi dan misi RPJPD Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025 yang dituangkan dalam perencanaan penmbangunan daerah baik jangka menengah maupun tahunan, termasuk Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026," ujarnya.

Selain itu, kata Ifon, melalui musrenbang kecamatan diharapkan terjadi penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan kecamatan yang diintegrasikan dalam prioritas pembangunan daerah.

Di balik kebutuhan pembangunan yang tinggi, pembangunan mutlak kita laksanakan demi mewujudkan kemajuan daerah yang ditandai dengan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, meningkatnya kecerdasan masyarakat dan kemampuan ekonomi masyarakat.

Akan tetapi, pemko juga memiliki keterbatasan sumber untuk menyelenggarakan pembangunan daerah itu sendiri terutama dari sisi hemampuan keuangan daerah. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tepat dan kemauan yang kuat dari semua lini agar sumber daya yang terbatas tersebut dapat dimanfaatkan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

"Kita harus mampu memprioritaskan program dan kegiatan mana yang lebih penting dan mendesak untuk dilaksanakan dari sekian banyak usulan yang diajukan. Kami percaya Camat Payakumbuh Utara bersamna jajaran telah merumuskan prioritas kecamatan untuk tahun 2024, sebagai pedoman dalam pelaksanaan musrenbang ini sehingga musrenbang dapat lebih fokus dan rumuan yang menghasilkan kebutuhan masyarakat," tegasnya.

Ifon menambahkan, peran serta masyarakat juga sangat diperlukan dalam tercapainya tujuan pembangunan yang ditetapkan bersama. Dia mengajak hadirin untuk meningkatkan kepedulian dan kebersamaan yang sudah ada di tengah masyarakat.

"Kepedulian kepada saudara kita yang kurang mampu, kepedulian terhadap kualitas lingkungan, kepedulian terhadap pemeliharaan sarana dan prasarana yang sudah dibangun agar dapat berfungsi dan bermanfaat sebagaimana mestinya dalam waktu yang lebih lama," ulasnya.

Mantan Kepala Bappeda itu memaparkan, tahun 2024 merupakan tahun ke dua pelaksanaan RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023 -2026 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 3 tahun 2022, sesuai dengan amanat Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022.

"Arah dan kebijakan pembangunan kota pada tahun 2024 merujuk kepada RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023 - 2026 sebagai bagian dari RPJPD Kota Payakumbuh Tahun 2005- 2025," terang Ifon.

Ifon menjelaskan, dari aspek perekonomian setelah pandemi Covid-19 yang sejak awal Januari 2023 sudah menjadi endemi di Indonesia, kota Payakumbuh telah memperlihatkan pertumbuhan ekonomi yang mulai membaik dengan capaian pertumbuhan ekonomi 3,58 pada tahun 2021. Sementara tahun 2022 target 5,00% dalam RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2017- 2022 dan dalam RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2022.

"Angka ini mengharapkan kondisi perekonomian di kota Payakumbuh dapat bergerak cepat yang perlu didukung dengan jaminan usaha dan iklim usaha yang kondusif di kota kita ini. Agar hasil pembangunan tersebut dapat berkelanjutan dan bertahan lama, kiranya diperlukan pastisipasi aktif masyarakat dalam pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana dan sarana yang telah dibangun," ujarnya.

Ifon mengatakan Kecamatan Payakumbuh Utara mempunyai prospek cerah dan potensi yang besar di bidang pertanian dan perdagangan untuk dikembangkan melalui program-program dengan konsep manajemen regional.

"Untuk optimalisasi pertanian ini kita tetap meningkatkan kualitas irigasi, jalan usaha tani, untuk mendukung produktifitas komoditi yang strategis terutama produksi pertanian. Produksi pertanian sebagaimana disebutkan di atas akan menjadi bahan baku dalam proses pengembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM), telah berkembang di kota yang Payakumbuh dan merupakan modal besar bagi peningkatan perekonomian masyarakat yang berdampak langsung terhadap penurunan angka pengangguran dan kemiskinan," paparnya.

Dari sisi pelayanan pemerintahan, Ifon berharap program pelayanan terpadu kecamatan (PATEN) yang telah dirintis sebelumnya bisa dilaksanakan oleh kecamatan Payakumbuh Utara secara optimal.

"Kita patut bersyukur tahun 2023 pemerintah pusat mengamanahkan DAU yang diarahkan untuk masing-masing kelurahan sebesar 200 juta. Kami berharap dengan anggaran dimaksud, kita dapat bersama-sama menanggulangi stunting, kemiskinan ekstrem dan inflasi mulai dari tingkat kelurahan," harapnya.

Dalam musrenbang itu, juga dilaksanakan penandatanganan berita acara rembuk stunting, giat ini untuk memastikan terjadinya integrasi dalam upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting secara bersama-sama melalui program/kegiatan antar OPD dengan sektor lain Non Pemerintah serta masyarakat luas. Dengan dilakukan bersama secara terkonvergensi dan terarah sesuai lokus yang telah ditetapkan stunting dapat berkurang bahkan dapat dieliminasi ditahun-tahun mendatang. (FS)

#LIPUTANKHUSUSKECAMATANPAYAKUMBUHUTARA