Payakumbuh --- Harika Gusniyetti "berlayar" dengan partai Demokrat untuk menyongsong pemilu 2024 mendatang dengan maju sebagai Calon Anggota Legislatif Provinsi Sumatera Barat dari Daerah Pemilihan Sumbar 5.
Ketika ditanyakan kepada Harika, Kamis (18/12), apa motivasinya untuk mencaleg, wanita yang cukup aktif dalam berbagai kegiatan sosial di Luak Limopuluah itu mengungkapkan kalau jeritan hati, atau panggilan jiwanya yang paling dalam untuk mewakili suara masyarakat Sumatera Barat di perlemen, khususnya suara wanita.
"Sebagai orang yang setiap hari berkecimpung di tengah-tengah masyarakat, setiap saat itu pula saya mendengar keluhan-keluhan mereka yang sangat membutuhkan. Sementara itu banyak bantuan dari pemerintah yang seharusnya bisa diperuntukkan untuk mereka. Bukannya bantuan itu tidak turun selama ini. Tapi kebanyakan tidak tepat sasaran," ungkapnya.
Meski sangat tahu apa yang dirasakan oleh masyarakat, Harika mengakui kalau hanya sebagai aktifis sosial kekuatannya untuk memperjuangkan aspirasi tentu terbatas.
"Keprihatinan inilah yang membakar semangat saya untuk maju pada pemilu tahun ini. Karena sebagai masyarakat, dan juga sebagai seorang ibu rumah tangga, saya juga sering merasakan apa yang dirasakan saudara-saudara saya yang ada di Luak Limopuluah ini. Inilah yang ingin saya perjuangkan," ungkapnya.
Harika juga menegaskan, wanita pada hari ini memiliki peran yang sama dengan laki-laki dalam membangun negeri, ditambah pula "apabila baik wanitanya, maka baiklah negri itu," seperti sabda Rasulullah SAW dalam haditsnya.
"Makanya hak-hak kami kaum ibu mesti diperjuangkan. Saya sudah 18 tahun berkecimpung dalam dunia perpolitikan sebagai pengurus partai, tentu saja banyak tahu, bahwa pemerintah selalu punya program di segala bidang. Terutama bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial budaya, dan lain sebagainya. Kini saatnya pasang badan untuk masyarakat yang mengamanahkan aspirasinya melalui saya," jelas Harika.
Di akhir wawancara, Harika Gusniyetti menyampaikan harapan kepada seluruh kalangan masyarakat khususnya para kaum ibu-ibu, bundo kanduang, ibu-ibu PKK beserta ibu- ibu Kader senasib-sepenaggungan di wilayah pemilihan 5 Sumatera Barat ini, agar bisa menyatukan persepsi dan semangat untuk bekerjasama mengusung Harika demi menyuarakan hak-hak mereka di perlemen.
"14 Februari adalah momen yang menentukan, insyaallah saya sudah sangat siap menjadi wakil rakyat di parlemen Sumbar, jangan lupa coblos nomor urut 5, dari Partai Demokrat" pungkas wanita yang energik itu. (FS)
LIMAPILUH KOTA - Open Turnamen Sepakbola Sumbar-Riau Muaro Lakin Cup 1 Nagari Sitanang Kecamatan Lareh Sago Halaban (Lasahan) Tahun 2023 dibentang Rabu (13/12/2023).
Open Seremony (Pembukaan) dilakukan oleh Camat Lareh Sago Halaban Wahyu Mamora Samry, SH didampingi unsur Muspicam Lasahan, Walinagari Sitanang Hardison Dt. Tulahir, tokoh masyarakat Nagari Sitanang dan panitia.
Dalam pertemuan perdana antara Madowaruwu FC vs PSGS Singgalang berakhir dengan 5-2. Dengan demikian Madowaruwu dari Kabupaten Limapuluh maju ke babak delapan besar. Dan petang ini akan bertemu Teluk Pandak FC Jambi melawan tuan rumah Muaro Lakin FC.
Sementara beberapa hari sebelumnya Anggota DPRD Kota Payakumbuh Edward DF, S.Sos turun ke Muaro Lakin dalam memberikan bantuan kepada panitia. Bantuan diterima Afrianto Kordinator Lapangan (Korlap) pada turnamen yang diikuti 16 tim mantappp Sumbar-Riau.
"Satitiak tolong lawikkan. Sakapa tolong gunuangkan. Semoga bantuan Kito iko dapek meringankan biaya pelaksanaan open turnamen olahraga rakyat ini," ujar Edward DF yang pada Pemilu 2024 adalah Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Nomor urut 2.
Menjawab awak media, Edward DF yang juga Wakil Ketua Majelis Pemuda Indonesia (MPI) DPD KNPI dan Majelis Pertimbangan Karang Taruna (MPKT) Kota Payakumbuh menyatakan, partisipasinya terhadap turnamen tersebut adalah pengejawantahan dari cintanya pada olahraga khususnya sepakbola.
"Kito cinta olahraga. Kito cinta sepakbola," jelas Edward DF yang di Nahdlatul Ulama (NU) sebagai penasihat/Mutasyar dan di LKAAM Kota Payakumbuh juga pengurus. (FS)
Jakarta --- Provinsi Sumatera Barat sukses memboyong 2 penghargaan nasional dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknolgi (Kemendikbudristek) dalam acara malam Anugerah Kihajar 2023 di Jakarta, Jum'at (17/11).
Penghargaan yang pertama sukses menjalin sinergitas dalam penyelenggaraan pendidikan dengan Kemendikbudristek (Kategori Stem Kihajar), dan yang kedua keberhasilan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam urusan pendidikan (Belajar.Id).
Dua penghargaan tersebut diserahkan oleh Sekjen Kemendikbudristek, Suharti yang didampingi Kepala Pusdatin Kemendikbudriatek, Muhammad Hasan Chabibie dan diterima Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah didampingi juga oleh Robby Setia Pramana, M.Pd, Wakil Kepala SMAN 4 Payakumbuh sekaligus merupakan kapten belajar.id di tingkat Provinsi Sumbar.
Pemerintah pusat memberikan penghargaan kepada daerah yang dianggap berhasil dalam mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam sektor pendidikan di daerahnya atau dikenal dengan kategori Jawara Belajar.Id.
Adapun daerah yang diberikan penghargaan itu adalah Provinsi Kalimantan Selatan, Sumatera Utara, Riau, Selawesi Selatan, Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, NTT dan Sulawesi Utara.
Usai menerima penghargaan, Mahyeldi mengaku dirinya bangga atas raihan tersebut. Sebab, itu dapat menandakan bahwa ekosistem pendidikan di Sumbar telah berjalan kearah yang tepat.
"Apa yang kita terima malam ini, adalah buah dari kerja keras seluruh masyarakat, khususnya seluruh lapisan ekosistem pendidikan di Sumbar. Terima kasih dan Alhamdulillah," ucap Gubernur Mahyeldi.
Sementara itu, Kapten belajar.id Robby Setia Pramana kepada media mengatakan bersyukur dengan diraihnya jawara belajar.id oleh Provinsi Sumbar. Ada berbagai indikator yang harus dimiliki oleh daerah untuk meraih penghargaan Jawara Belajar.id ini, seperti jumlah aktivasi akun belajar.id se Sumatera Barat, Peningkatan Platform Merdeka Mengajar, eksplore rapor pendidikan, penggunaan chrome book, seberapa banyak siswa memanfaatkan akun belajar.id, pertumbuhan akun belajar.id, serta dukungan dari pemerintah provinsi dan pemerintah daerah.
"Jadi ini memang berkat konsistensi seluruh pihak yang ada di satuan pendidikan baik dari kebersamaan, kekompakan dan komunikasi antara dinas pendidikan dan seluruh satuan pendidikan yang tidak pernah putus untuk menyukseskan program ini, sehingga kita bisa meraih 5 besar nasional,” jelasnya. (FS)
Limapuluh Kota --- BPJS Kesehatan Cabang Payakumbuh menggelar sosialisasi mengenai program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) di Nagari Gunuang Malintang, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Limapuluh Kota, Sabtu (2/9).
Acara tersebut tampak dihadiri oleh Anggota Komisi IX DPR RI Ade Rezki Pratama, Kepala BPJS Cabang Payakumbuh Defiyanna Sayodase, Kapolsek Pangkalan AKP Akno Pilindo, Camat Pangkalan Gusni Hendrix, Wali Nagari Gunuang Malintang Wido Putra, serta tamu undangan dan peserta sosialisasi.
Kepala BPJS Cabang Payakumbuh Defiyanna Sayodase mengatakan pihaknya siap untuk menjawab keluhan masyarakat terkait adanya isu kepesertaan BPJS akan nonaktif bila tidak digunakan dalam waktu tertentu, khususnya peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang iurannya dibayarkan oleh pihak pemerintah, sehingga banyak yang harus mendaftar ulang.
"Terkait dengan itu, kita berpedoman pada Permensos 21 tahun 2019, bahwa penentuan peserta PBI JK ditentukan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial, ketika ada peserta yang non aktif ada kemungkinan data dianggap belum valid, apa itu mungkin dari NIK, KK tidak sesuai, atau nama tidak sesuai. Maka butuh kesadaran peserta untuk mengecek status kepesertaan, karena kita sama-sama tau, yang menentukan peserta PBI JK adalah Kemensos bukan BPJS Kesehatan," ujarnya.
Defiyanna juga menyampaikan terkait penggantian peserta untuk PBI JK dan PBI Pemda memang harus satu KK, dan tidak bisa digantikan dengan yang meninggal. Karena penetapan peserta PBI JK berdasarkan usulan dari Nagari, kemudian penginputan melalui Dinsos melalui aplikasi SIK NG.
"Untuk hal ini, kita berpedoman pada Perpres Nomor 82 Tahun 2018 yang mengatur PBI JK ini harus 1 KK. Solusinya, pengusulan ke PBI Pemda atau masuk ke PBPU Mandiri. Ketika segmen sebelumnya PBI JK Non Aktif, maka bisa mengikuti program N+1 tanpa 14 hari," tukuknya.
Sementara itu, Anggota DPR RI Ade Rizki Pratama mengatakan terkait yang belum mendapatkan kejelasan pelayanan di rumah sakit, dari fasilitas kesehatan tingkat pertama harus ada surat rujukan, artinya dari puskesmas tempat pasien berobat. Kemudian, terkait adanya pasien yang diminta pulang atau keluar dari rumah sakit karena sudah lebih dari tiga hari dirawat tetapi belum sembuh, maka mereka jangan mau untuk meninggalkan rumah sakit tersebut, karena mereka sudah ditanggung oleh BPJS Kesehatan.
"BPJS kesehatan di sini hanya sebagai juru bayar dan tidak pernah untuk memberikan izin menerima dan menolak pasien untuk di rumah sakit maupun keluar dari rumah sakit. Kami berharap semoga masyarakat Pangkalan dapat dilayani dengan baik oleh Pihak BPJS Kesehatan ini,” harapnya.
Selanjutnya, Ade juga mengajak masyarakat yang tidak mampu agar memberi tahu dan melapor kepada jorong, walinagari, agar nanti bisa disampaikan kepada Camat dan Dinas Kesehatan serta Dinas Sosial untuk didaftarkan sebagai peserta BPJS yang ditanggung pemerintah.
"Ini penting menyangkut kesehatan kita, kesehatan orang tua dan anak, kalau kita tidak sehat jelas sulit untuk berkerja seperti ke sawah, berjualan, sejumlah pekerjaan lainnya. Bagi sudah mampu untuk bayar BPJS, segera bayar secara mandiri, jangan ikut-ikut program PBI seolah kita tidak mampu,” kata Ade Rezki Pratama. (FS)