Latest Post


Morotai
, 8 Februari 2022* - Presiden pertama Indonesia, *Sukarno*, memiliki jejak yang dalam di hati masyarakat Morotai, sebuah pulau di Halmahera, Kepulauan Maluku. Pulau Morotai dulunya merupakan bagian dari wilayah kekuasaan kesultanan Tidore, kerajaan yang menguasai kepulauan moro di Halmahera hingga Papua.  Tahun 1950 Tidore bergabung dengan Republik Indonesia bersamaan dengan berakhirnya Republik Indonesia Serikat (RIS) yang diputuskan dalam  Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag Desember 1949. 


Tidore juga merupakan aktor yang aktif dalam mempersatukan wilayah Indonesia dan menjadi bagian penting dari pembentukan provinsi perjuangan Irian Barat di tahun 1956. Di tahun itu pula Sultan Zainal Abidin diangkat sebagai Gubernur Irian Barat dan Tidore sebagai ibukotanya. Kini Tidore adalah Ibukota provinsi Maluku Utara.


 Begitu penting pengaruh dan wilayah kekuasaan kesultanan Tidore bagi kesatuan negara Indonesia, Presiden Sukarno mengajak Sultan Zainal Abidin Syah hingga dua kali untuk membawa seluruh wilayah Tidore termasuk Papua bergabung ke NKRI.


Hubungan baik Sukarno dengan Sultan Zainal Abidin Syah itu membuat Morotai memiliki tempat tersendiri dalam hati Sukarno, demikian pula sebaliknya. Masyarakat Morotai menyimpan nama Presiden pertama itu dengan takzim hingga kini. 

Nama Sukarno, misalnya, diabadikan pada monumen dan fasilitas penting di daerah tersebut, salah satunya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Morotai. RSUD Sukarno yang diresmikan pada 2021 lalu. Rumah sakit bertaraf nasional ini memiliki fasilitas memadai seperti Ruang Poli Rawat Jalan, Ruang Rawat Inap Kelas I, Kelas II, Kelas III, Ruang Laboratorium, Ruang Unit Transfusi Darah, Ruang Radiologi, Ruang Farmasi, Ruang Unit Gawat Darurat dan juga Ruang Terapi Oksigen Hiperbarik (Hyperbaric Oxygen Chamber) yang hanya dimiliki beberapa rumah sakit saja di seluruh Indonesia. 


Nostalgia tentang Sukarno juga masih melekat kuat di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Morotai, yang merupakan sekolah menengah unggulan. Pasalnya, SMP tersebut diresmikan langsung oleh presiden yang akrab disapa Bung Karno itu. Keinginan untuk memberi Pendidikan yang baik bagi warga negara Indonesia, membuat Sukarno menginginkan dibangunnya sekolah-sekolah sesaat setelah kemerdekaan Indonesia berhasil direbut pada 17 Agustus 1945. 

Pada 1957, Sukarno berkunjung ke Pulau Morotai. Salah satu agenda presiden adalah meresmikan gedung sekolah SMP Morotai dan mengubah status sekolah menjadi SMP Negeri Morotai. Bung Karno menginginkan fasilitas pendidikan yang baik di Morotai dan untuk itu SMP Morotai dibangun tahun 1950. Gedung sekolah menggunakan bangunan rumah sakit milik tentara sekutu dan guru pertama SMP Morotai, Bapak Th. Matulesi, adalah Kepala Sekolah SMP Morotai saat Bung Karno datang dan meresmikannya. 


Selasa (8/2/2022) siang ini, masyarakat pulau Morotai menyaksikan peresmian Patung Sukarno. “Patung Bapak Ir. Soekarno yang merupakan sebuah monumen untuk mengingat kunjungan beliau ke Morotai pada 1957 silam, yang telah selesai dibangun dan akan diresmikan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani yang juga merupakan cucu dari sang proklamator,” Kepala Bagian Protokoler Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai, H. Abdul Karim menjelaskan. 


Selain meresmikan patung Sukarno, Puan yang akan didampingi oleh Bupati Morotai, Benny Laos, juga dijadwalkan menghadiri beberapa acara lain seperti peninjauan vaksinasi anak dan vaksinasi dosis ketiga, kunjungan ke SMPN 1 Morotai bantuan 500 laptop untuk beberapa sekolah dari jenjang SD, SMP hingga SMA yang ada di kompleks Sekolah Unggulan. 


Puan juga dijadwalkan meninjau sekaligus menandatangani prasasti peresian beberapa sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), serta meninjau  vaksinasi bagi anak-anak usia 6-11 tahun. Selain itu, Ketua DPR RI perempuan pertama itu juga dijadwalkan melakukan pemberian bantuan bibit pala ke petani serta bantuan dana untuk kelompok UMKM di Kabupaten tersebut. 


Dalam kapasitasnya sebaga Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan, Puan juga diagendakan akan melakukan peletakan batu pertama, tanda dimulainya pembangunan kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Morotai.(**)

 


TNS – Maklumatnews - Wakil Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat (Wakapolda Sumbar) Brigjen Pol Edi Mardianto, S.I.K, M.Si memimpin upacara pembukaan Pendidikan Pembentukan Bintara Polri Gelombang I tahun Ajaran 2022 sebanyak 316 orang di Sekolah Kepolisian Negara Polda Sumbar, Selasa pagi 8/2/2022. 


Dalam upacara itu, Wakapolda Sumbar membacakan amanat Kalemdiklat Polri Komjen Pol Prof. DR. H. Rycko Amelza Dahniel, M.Si Selamat atas keberhasilan saudara yang telah dinyatakan lulus seleksi dan ditetapkan menjadi peserta didik pada program pendidikan pembentukan Bintara Polri gelombang I Tahun Anggaran 2022. Selamat datang di lembaga pendidikan dan pelatihan Polri, tempat para siswa sekalian akan didik, ditempa dan dilatih untuk menjadi insan Tribrata yang Profesional, Bermoral serta memiliki mental dan integritas yang baik. 


Keberhasilan yang telah saudara raih ini, merupakan berkah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, serta hasil dari perjuangan panjang dan buah dari ketekunan, keuletan, dan kesungguhan saudara, yang juga tentunya tidak lepas dari doa dan dukungan orang tua dan keluarga.



Oleh karena itu manfaatkan kesempatan ini untuk menimba ilmu dengan belajar dan berlatih secara sungguh-sungguh dan bertangung jawab. Para peserta didik tentunya akan dihadapkan dengan berbagai rangkaian kegiatan pendidikan dan latihan yang cukup berat dan melelahkan, namun dengan tekad yang kuat saya meyakini,  bahwa kalian dapat mengikuti dan menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan pendidikan ini dengan baik. 


Sesuai dengan kebijakan Kapolri dalam Transformasi Polri yang Presisi, pendidikan menjadi aspek penting dalam mempersiapkan SDM Polri yang unggul di Era Police 4.0 yang mampu menjawab tantangan kekinian di Era Digitalisasi serta tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin tinggi dari warga. Oleh karena itu pendidikan pembentukan  ini menjadi penting karena para Bintara dan Tamtama merupakan garda terdepan dalam memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Kemampuan dan perilaku para Bintara dan Tamtama dilapangan akan menentukan wajah Polri dan tingkat kepercayaan masyarakat kepada Polisinya.   


Wakapolda Sumbar juga mengigatkan kepada peserta Diktuk Bintara Polri agar mengikuti pendidikan dengan penuh motivasi, semangat dan tekad yang kuat. Begitu juga hendaknya setelah dilantik agar menjadi Brigadir Polri yang Profesional serta dapat dipercaya oleh masyarakat. 


Upacara pembukaan Diktuk Bintara itu dihadiri oleh Irwasda Polda Sumbar Kombes Pol. Arif Rahman Hakim, Pajabat Utama Polda Sumbar, Bhayangkari, Kapolresta dan Wakapolres sejajaran Polda Sumbar serta Forkopimda Sumatera Barat dan tamu lainnya.


Program Pendidikan pembentukan Bintara dan Tamtama Polri akan diselenggarakan dalam 2 gelombang dengan lama pendidikan setiap gelombang selama 5 bulan. Gelombang I yang dibuka secara serentak hari ini di 29 Sekolah Polisi Negara sebanyak 11.175 orang yang terdiri dari Diktuk Bintara Pria sebanyak 10.228 orang dan Diktuk Bintara Wanita sebanyak 307 orang, sementara Diktuk Tamtama Brimob sebanyak 1.614 orang dan Tamtama Polair sebanyak 140 orang.(*)

TNS -Maklumatnews- Setelah di launching nya kegiatan Lomba Sumbar Sadar Vaksin (SUMDARSIN) untuk anak usia 6-11 tahun, beberapa hari yang lalu, pihak Kepolisian Daerah Sumatera Barat (Polda Sumbar) mengimbau para orang tua agar mengajak anak-anaknya (usia 6-11 tahun) untuk mengikuti vaksinasi. Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Satake Bayu Setianto mengatakan, kami mengimbau para orang tua agar mengajak anak-anaknya untuk ikut vaksin. “Kami mendorong agar para orang tua yang memiliki anak usia 6-11 tahun untuk mengajak dan mengedukasi agar ikut vaksinasi." Katanya. Ia menjelaskan, untuk capaian ini diperlukan  kerja sama kita semua khususnya para orang tua, agar pembelajaran tatap muka (PTM) bisa dilaksanakan 100 persen. Sementara itu, Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Sumbar Dr. dr. Finny Fitry Yani, SpA(K) mengatakan tentang vaksin anak 6 sampai11 tahun ini merupakan Vaksinasi Covid-19 yang bertujuan  membentuk dan melatih tentara khusus di tubuh anak untuk melawan virus penyebab Covid-19 . "Vaksinlah anak Anda, agar  terhindar dari penyakit Covid-19 dan aman dalam bersekolah," katanya. Lebih lanjut Kabid Humas mengatakan, kepada seluruh jajaran Polres di wilayah agar selalu bersinergi dengan seluruh stakeholder  terutama Dinas Pendidikan  untuk mensosialisasikan ke Sekolah Dasar agar terus melakukan akselerasi vaksinasi anak usia 6-11 tahun ini. Selain itu, ajakan dan edukasi dari orang tua sangatlah berpengaruh untuk meningkatkan minat dan keinginan anak untuk ikut vaksin,” pungkasnya.(*)



Menurut Syafril, investasi yang ditawarkan mulai dari 100 Ribu Rupiah dengan kelipatan keuntunggan 300 Ribu Rupiah per bulannya. Hal tersebut yang kemudian membuatnya tergiur.

"Jadi sistemnya, kita beli perangkat panel yang mereka bilang ada kerjasama sama PLN, modal awal investasi minimal 100 ribu dengan kelipatan pendapatan perbulannya 300 ribu,” terang Syahril dikutip dari harianhaluan.com.

Sementara, Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Satake Bayu Setianto menyebut, pihaknya akan mempelajari kasus tersebut yang dilaporkan oleh 11 orang tersebut. 

"Kita telah menerima laporan ini dari masyarakat yang datang melapor, selanjutnya akan pelajari dan akan kita panggil saksi-saksi maupun saksi korban untuk dimintai keterangan lebih lanjut tentang tindak pidana dalam kasus ini", kata Satake. 

Satake juga berpesan kepada masyarakat agar berhati-hati dalam melakukan invesatasi online. 

"Jika ingin berinvestasi online, pelajari datanya, apalagi saat ini banyak sekali investasi online ilegal. Untuk melihat mana yang legal dan ilegal, data-data itu bisa diperoleh atau dilihat di OJK. Disana lengkap, mana yang resmi dan mana yang tidak", tutup Satake.(*)




Kota Padang - Covid-19 merupakan Wabah Global yang mempengaruhi setiap sendi dan bidang kehidupan, termasuk perekonomian, Bahkan perekonomian Pedagang Kaki Lima (PKL) juga merasakan dampak yang sangat luar biasa dari wabah ini ditambah dengan kebijakan baru bahwa PKL boleh dibuka jam 15.00 WIB, sementara sebelumnya PKL dibuka jam 13.00 WIB.

Berdasarkan keterangan dari pedagang sepatu dan kaus kaki, Ibu Et mengatakan bahwa "kami sebagai Pedagang Kaki Lima merasakan dampak yang signifikan dari kebijakan baru ini, kami harus bersiap-siap menjelang proses jual-beli Selama 2 jam paling cepat, itu baru mempersiapkan dagangan kami, kapan lagi kami akan berjual beli, sementara jam 17.00-18.00 WIB pembeli sudah sepi, Selasa (01/02/2022).

Selain itu pembelinya ramai diwaktu siang, sore ke atas pembeli sudah tidak ada lagi, apalagi malam. Kami merasa pemerintah memberi racun yang secara bertahap akan membunuh kami satu persatu. Intinya kami mengalami kerugian yang cukup besar karena diterapkannya kebijakan ini, sementara kebutuhan kami sangat banyak dan tidak mungkin kami memenuhi kebutuhan dengan waktu yang singkat, sambungnya.

Harapan kami pemerintah Kota Padang mendengar jeritan dan tangisan kami masyarakat kecil, serta kebijakan ini diubah kembali seperti semula, kami tidak akan melanggar kebijakan tersebut kedepannya, karena kami sebagai Pedagang Kecil semuanya tertumpu disini, bahkan dalam beberapa hari ini kami tidak mendapatkan keuntungan justru sebaliknya yang terjadi, pungkasnya.

Selain itu Pedagang Buah Salak menyampaikan " akibat dari perubahan peraturan ini, daya jual kami turun Drastis. Semula kami berjual-beli kurang lebih Rp. 1.000.000. Setelah peraturan ini diubah kami berjual-beli sekitar 10%-20%, atau Rp 100-200 saja, daya jual kami mengalami penurunan sebanyak 80%.

Pak Wali dengarlah Jeritan dan tangisan kami pak wali, berikanlah kami kebijakan yang adil dalam mencari sesuap nasi, harapnya.

Kalaupun saat ini kami buka jam 13.00 WIB, barang dagangan kami akan disita oleh satuan polisi Pamong Praja (Satpol-PP), kami berharap pemerintah Kota Padang mendengar suara rakyat kecil seperti kami, kebutuhan kami banyak, sementara jadwal kami bekerja di pangkas.

Dari lubuk hati yang paling dalam kami berharap pemerintah mengembali kebijakan sebelumnya supaya Pemulihan Ekonomi benar-benar terealisasikan, tutupnya".

Menurut ketua IKW RI Hendrizon, SH., Mengatakan, keadaan negeri dalam bencana Covid-19 agar pemerintah kota memperhatikan para pedagang kaki lima,dimana bencana Covid-19 ini semua lapisan masyarakat kena dampaknya, jadi dengan memberikan luang para pedagang mereka bisa membantu para masyarakat kecil, jadi rata-rata para masyarakat penyunjung di kaki lima adalah masyakat kecil.

Ditambahkannya lagi, kota menjadi maju karena masyarakatnya sejahtera,  Diharapkan kepada pemerintah kota agar bisa membantu masyarakatnya yang terdampak bencana Covid-19 ini, sebagaimana yang kita tahu bahwa bencana ini adalah bencana dunia seperti yang kita pahami, Tutupnya.(JR)


SUMBAR-TNS -
Kepolisian Daerah Sumatera Barat (Polda Sumbar) menjalin silaturahmi dengan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) se Sumbar. Dalam kunjungan pengurus LKAAM tersebut, disambut hangat oleh Kapolda Sumbar Irjen Pol Teddy Minahasa P, SH. S.Ik. MH, Senin (31/1) di ruang Jenderal Hoegeng lantai IV Polda Sumbar. 


Kapolda Sumbar menyampaikan, tujuan menjalin silaturahmi bersama LKAAM se Sumatera Barat ini adalah untuk menyamakan visi dengan Melibatkan para tokoh Adat, Ninik Mamak dan Bundo Kanduang dalam membantu cegah gangguan keamanan. 


"Keamanan adalah menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama. Memang Polisi dan TNI yang terdepan, tetapi secara keseluruhan elemen masyarakat juga bertanggung jawab secara moral," sebut Kapolda Sumbar. 


Jenderal bintang dua ini menuturkan,  LKAAM merupakan suatu lembaga sosial. Di dalamnya terdapat para tokoh adat, agama, alim ulama, cadiak pandai, ninik mamak dan sebagainya. 


"Beliau-beliau adalah patron di dalam interaksi sosial masyarakat. Beliau-beliau perlu kita rangkul, perlu kita sinergikan dengan aparat keamanan," sebutnya. 


Irjen Pol Teddy Minahasa menerangkan, dengan keterlibatan para tokoh masyarakat ini mengingat komposisi jumlah Polisi dibandingkan jumlah masyarakat yang jauh berbeda. 


"Oleh karena itu dalam tatanan edukasi, persuasi dan sebagainya, kami masih memerlukan peran serta dan partisipasi aktif dari para tokoh adat atau tokoh masyarakat tersebut," tuturnya. 


Salah satu peran tokoh masyarakat, sebut Kapolda Sumbar, LKAAM mampu melakukan pencegahan maupun penyelesaian konflik secara mediasi. 


"Penyelesaian konflik yang tidak perlu sampai ke meja hijau atau cukup dengan metode restorative justice. Itu semua dimediasi oleh tokoh-tokoh tersebut. Mereka yang menjamin, mereka yang memberikan saran-saran, nasehat dan penyelesaian yang baik," pungkasnya.


Sebelumnya, Ketua LKAAM Sumbar Fauzi Bahar DT Nan Sati menyampaikan ucapan terimakasihnya kepada Kapolda Sumbar atas respon undangan audiensi ini, sehingga ia bersama pengurus LKAAM dan tokoh Adat se Sumbar lainnya bisa hadir di Polda Sumbar. 


Selain itu, apresiasi dari LKAAM Sumbar kepada Irjen Pol Teddy Minahasa atas dukungan penuh terhadap capaian vaksinasi di Provinsi Sumatera Barat, sehingga bisa mencapai 78 persen. 


"Terimakasih kepada bapak Kapolda telah menggagas Lomba SUMDARSIN (Sumbar Sadar Vaksin), yang telah menyelamatkan anak kemenakan kami dengan vaksinasi, yang setiap hari dilaksanakan melalui SUMDARSIN," ucap Fauzi Bahar.

 

Kegiatan ini dihadiri oleh Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Edi Mardianto, S.Ik. M.Si, Pejabat Utama Polda Sumbar, seluruh LKAAM dan Ketua KAN se Sumbar, Ninik Mamak, Bundo Kanduang seluruh serta pengurus LKAAM.


Pada kesempatan itu pula, Kapolda Sumbar memberikan kepada beberapa tokoh Adat dan masyarakat Sumbar yang ikut berpartisipasi aktif dalam membantu tugas kepolisian dan juga vaksinasi.(*)

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.