Payakumbuh --- Anggota DPRD Kota Payakumbuh dari Fraksi Gerindra Yernita, SH menyampaikan harapan agar Pemerintah Kota Payakumbuh pro aktif mempercepat proses pembebasan lahan untuk revitalisasi atau pembangunan gedung baru Puskesmas Parit Rantang, karena gedung saat ini sudah tidak layak lagi untuk melayani masyarakat sekitar yang jumlahnya tiap tahun bertambah, gedung Puskesmas ini sudah usang berumur puluhan tahun dan sempit.

Hal itu disampaikan Yernita kepada media saat ditemui di kantor DPRD setempat, Senin (13/3).

Yernita menyebut peluang itu ada, dan pernah dibahas saat Yernita bertemu dan berkomunikasi dengan Anggota DPR RI Ade Rizki Pratama dan Plt. Kadis Kesehatan saat itu Yuneri Yunirman, saat menghadiri acara di Payakumbuh beberapa bulan lalu.

Yernita memaparkan ada peluang program pusat di Kementerian Kesehatan untuk membantu dana pembangunan gedung baru puskesmas beserta kamar inap dan peralatan medis yang dibutuhkan.

"Kita juga mendapat sinyal positif dari Bapak Suir Syam, dulu adalah Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) cabang Payakumbuh (1997—2001), saat ini beliau Anggota DPR RI dari Sumbar 1 yang satu komisi dengan Ade Rizki Pratama," kata Yernita.

Menurut Yernita, adanya peluang bantuan untuk pembangunan Puskesmas Parit Rantang ini harus dijawab dengan penyediaan tanah oleh Pemko Payakumbuh, artinya harus ada upaya Pemko mencari solusi, karena gedung Puskesmas ini sudah tidak layak lagi.

"Kami meminta pemko untuk proaktif menyelesaikan pembebasan lahan. Salah satu alternatif tanahnya yang cocok dan tepat untuk dibebaslahankan, yakni Perumahan Dinas di Balai Benih Ikan milik Provinsi Sumbar di Padang Tinggi Piliang seluas 1800 m², dan saat ini perumahan itu kosong, jadi lahan tidur saja," ujarnya.

Yernita mengatakan perihal ini telah disampaikan pihaknya kepada kepala dinas kesehatan dan wali kota. Dijelaskannya lokasi strategis karena berada di tengah kebutuhan masyarakat di Padang Data Tanah Mati, Parit Rantang, Padang Tinggi Piliang, Subarang Batuang, Parak Batuang, dan sekitarnya.

"Intinya lokasi baru ini sangat representatif dan mudah diakses. Meski saat ini adalah punya provinsi, Saya yakin pemko melalui Pj. Wali Kota Payakumbuh bisa melakukan komunikasi dan melobby pihak provinsi. Karena ini adalah kebutuhan masyarakat, kalau pemko meragukan pernyataan Saya ini, mari Kita konsultasi ke DPR RI," pungkasnya mantap. (FS)

Payakumbuh — Menanggapi atas terjadinya kasus Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) atau kekerasan seksual terhadap anak (rudapaksa), Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Payakumbuh bekerjasama dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Payakumbuh telah melakukan pendampingan khusus yang melibatkan beberapa leading sektor terkait dalam memenuhi kebutuhan anak yang menjadi korban kasus pelecehan seksual yang terjadi.

Diketahui sebelumnya pihak Polres Payakumbuh baru saja merilis sejumlah kasus hasil pengungkapan Satuan Reserse Kriminal dan terdapat salah satu kasus menonjol yakni Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) yang melibatkan anak sebagai korban pelecehan seksual (rudapaksa).

Agustion selaku kepala Dinas Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Payakumbuh yang juga merupakan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) menyampaikan pasca pengungkapan yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum pihaknya sudah melakukan kordinasi dan telah melakukan pendampingan yang melibatkan pihak-pihak terkait.

“Sudah kita tangani secara psikologis, karena kita berkolaborasi antara unit PPA Polres Payakumbuh dengan DP3AP2KB. Jadi kalau untuk penegakan hukum di Kepolisian, tapi untuk pendampingan korban dan lain sebagainya itu bersama kami melalui bidang perlindungan anak dalam penanganan kasus dan pendampingan korban dengan berkolaborasi bersama tim P2TP2A Payakumbuh. Jadi kami telah melakukan yang Kanit PPA sampaikan tadi itu sudah kami tangani,” ujar Agustion yang diwakili Noni Desrita selaku Sub Koordinator Perlindungan Khusus Anak pada bidang Perlindungan Anak di DP3AP2KB kota Payakumbuh saat ditemui media, Senin (13/03/23).

Adapun bentuk pendampingan yang dilakukan oleh pihak DP3AP2KB, Noni menyebutkan diantaranya menyediakan tenaga psikolog bagi korban, visum, serta pendampingan pada saat pemeriksaan BAP di pihak Kepolisian dan semua itu diberikan secara gratis.

Selain itu dirinya mengatakan dalam proses pendampingan yang dilakukan DP3AP2KB bersama tim dari P2TP2A telah melibatkan seluruh pihak yang terkait, hingga melibatkan tenaga psikolog yang sudah ada pada tim P2TP2A dalam sisi pendampingan anak sebagai korban untuk pemulihan mental anak.

“Untuk bantuan Psikologis ini nantinya kita lakukan. Dan juga, untuk tim Psikolog secara klinis, Alhamdulillah sudah ada dalam tim P2TP2A Payakumbuh, sehingga tim dapat melakukan penanganan secara langsung dan cepat,” imbuhnya.

“Hingga saat ini, upaya pendampingan masih terus berjalan berupa pendampingan korban dalam menghadapi persidangan,” lanjutnya.

Disampaikannya selain melakukan pendampingan kesehatan dan hukum, pihaknya terus berusaha membantu korban yang masih usia sekolah untuk bisa kembali sekolah.

Lebih lanjut, Dinas Perlindungan Anak bersama tim dari P2TP2A Payakumbuh akan terus menjalin komunikasi dengan orang tua korban dan memantau langsung setiap perkembangan korban.

“Pemantauan terhadap korban terus akan dilalukan lewat komunikasi dengan orang tua korban dan terutama dengan korban sendiri,” kata Noni. (MS)

Payakumbuh --- Komitmen Penjabat Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda dalam menyukseskan program Jaminan Kesehatan Nasional mengantarkan Kota Payakumbuh meraih predikat Universal Health Coverage (UHC) dengan Peserta JKN adalah 137.599 atau 97%% dari total penduduk kota Payakumbuh.

Hal ini disampaikan oleh Kepala BPJS Cabang Payakumbuh Defiyanna Sayodase kepada media, Jumat (10/3) di ruang kerjanya.

"Kami menyampaikan penghargaan dan terimakasih kepada Pemerintah Daerah Payakumbuh yang sudah  mencapai UHC. Hal ini menjadi wujud nyata kehadiran pemerintah memastikan tersedianya jaminan kesehatan bagi masyarakatnya," ujarnya.

Defiyanna Sayodase menambahkan, nanti pada tanggal 14 Maret 2023, pemerintah daerah yang sukses meraih UHC diberikan penghargaan oleh Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin di Jakarta.

Dijelaskannya, UHC adalah memastikan setiap orang memiliki akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan bermutu tanpa hambatan finansial, baik dalam pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang efektif. 

"BPJS kesehatan secara terus menerus melakukan sosialisasi dan proaktif melakukan edukasi kepada seluruh masyarakat dari berbagai segmen untuk menjadi Peserta JKN. Sinergi antar Lembaga juga tentunya dibutuhkan untuk meningkatkan cakupan kepesertaan JKN ini," terangnya.

Seiring dengan pertumbuhan peserta JKN, BPJS Kesehatan terus berupaya meningkatkan kualitas dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada Peserta, baik itu layanan di internal BPJS Kesehatan maupun layanan di fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS kesehatan.

“Dengan kesan dan harapan peserta JKN yang disampaikan kala mendapatkan pelayanan di fasilitas Kesehatan, BPJS Kesehatan akan selalu bekerja sama dengan pemerintah Kota Payakumbuh untuk menjamin layanan Kesehatan bagi seluruh masyarakat Kota Payakumbuh”, tutup Kepala BPJS Kesehatan Cabang Payakumbuh.

Ditempat terpisah, tim media menyambangi tampat tinggal salah seorang warga kota Payakumbuh Bernama Afriyeni (46 tahun). Wanita yang akrab dipanggil Yeni ini beralamat di Payobasung Payakumbuh Timur, menyampaikan ucapan syukur kepada Allah karena masih diberikan kesempatan untuk memangku tanggung jawab sebagai kepala keluarga dengan tanggungan 4 orang anak, dimana suaminya sudah lama tiada. Yeni juga mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kota Payakumbuh yang telah memasukkan data keluarganya kedalam tanggungan Pemerintah Daerah.

Yeni menceritakan pada tahun 2016 sudah mendaftar menjadi peserta JKN secara mandiri. Beriring waktu saat sang suami meninggal tahun 2019, Yeni mulai tidak mampu membayar iuran BPJS Kesehatan dan akhirnya menunggak. Saat Yeni mendadak diserang penyakit Stroke pada bulan Juli 2022, Yeni dirujuk ke RSUP M. Djamil Padang. Setelah mendapatkan perawatan dan dinyatakan telah bisa pulang, Yeni harus membayar denda pelayanan dikarenakan selama ini menunggak dalam membayar iuran BPJS Kesehatan. Belajar dari keadaaan itu, akhirnya Yeni dating ke kantor Lurah untuk didaftarkan sebagai peserta tanggungan pemerintah. Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh lansung mendaftarkan Yeni kedalam program JKN yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah yang mana sudah berkomitmen menanggung masyarakatnya dalam bidang Kesehatan.

Pada bulan Januari 2023 kemaren, Yeni kembali kena serangan Stroke dan di rawat inap di RSUD Adnaan WD Payakumbuh. “Alhamdulillah, semua sudah ditanggung, kami tidak dikenakan biaya apapun, malah saat itu kami datang hanya berbekal KTP saja lansung dilayani”, kesannya.

"Terima Kasih juga kepada BPJS Kesehatan dan rumah sakit yang sudah memberikan pelayan yang sangat baik dan ramah, tidak ada perlakuan berbeda yang saya terima dengan pasien lainnya," ujarnya.

Sementara itu, jauh-jauh hari Wako Rida Ananda menegaskan kepada seluruh lurah dan camat untuk membantu masyarakat dalam pendataan penambahan peserta JKN, serta meminta kepada semua pemberi pelayanan kesehatan baik di fasilitas kesehatan pertama atau lanjutan untuk menerima masyarakat yang berobat memakai KTP, tidak harus meminta Kartu JKN, apalagi harus meminta fotocopy-fotocopy berkas.

"Alhamdulillah, UHC telah kita raih, tentunya target kita adalah Total Health Coverage (THC), artinya setiap warga Kota Payakumbuh sudah menjadi peserta JKN KIS," ujarnya.

Payakumbuh — Wali Kota Payakumbuh membuka secara resmi kegiatan Musyawarah Kota (Muskot) Palang Merah Indonesia Kota Payakumbuh Tahun 2023 yang bertempat di Aula Hotel Mangkuto Kaning Bukit, Kota Payakumbuh, Sabtu (11/03/23).

Musyawarah Kota (Muskot) ini di gelar untuk membentuk dan memilih kepengurusan yang baru periode 2023-2028, karena kepengurusan periode 2018-2023 dibawah kepemimpinan Elzadaswarman, SKM, MPPM atau yang akrab dipanggil Om Zet itu berakhir tepat pada bulan Maret 2023 ini.

Musyawarah Kota (Muskot), PMI Kota Payakumbuh Tahun 2023 itu dihadiri langsung oleh Ketua PMI Provinsi Sumatera Barat, Drs. Aristo Munandar, beserta Ketua Bidang Organisasi, H. Zainul Rahim Zein, S.H, Kepala Markas Hidayat Irwan, S.Kom, MT, serta didampingi jajaran pengurus PMI Provinsi Sumatera Barat, Pengurus PMI Kota Payakumbuh, Pengurus PMI Kecamatan se-Kota Payakumbuh, Staf Markas PMI Kota Payakumbuh, Relawan PMI Kota Payakumbuh dan puluhan Palang Merah Remaja SMAN 2 Payakumbuh serta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Wali Kota Payakumbuh Drs. H. Rida Ananda, M.Si melalui Asisten III Drs. Ifon Satria Chan, M.Si menyampaikan apresiasi yang tinggi atas kiprah terbaik PMI Kota Payakumbuh yang selalu ada bersama-sama pemerintah dan terus menjadi pioneer terutama dalam bidang sosial, kebencanaan dan kemanusian.

“Hari ini menjadi momentum penting bagi siklus kepengurusan PMI Kota Payakumbuh yang ditandai dengan berakhirnya kepengurusan periode 2018-2023. Meski tidaklah mudah mengemban tugas kemanusiaan ini namun tongkat kepemimpinan selajutnya harus terus berlanjut sebagaimana yang di amanahkan UU No.1 tahun 2018 tentang kepalangmerahan. Untuk itu kepada seluruh jajaran pengurus beserta Relawan PMI Kota Payakumbuh, dengan segala kerendahan hati, kami Pemerintah Kota Payakumbuh mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi dan totalitas serta perannya selama ini dalam penanganan musibah dan bencana, memberikan pelayanan donor darah maupun tugas kemanusiaan lainnya,” ungkap Wali Kota Rida Ananda dalam pidatonya yang dibacakan Asisten III Ifon Satria Chan.

Wali Kota Rida Ananda yang juga selaku pelindung PMI Kota Payakumbuh berharap kepengurusan PMI Kota Payakumbuh berikutnya semakin solid dan maju serta terus meningkatkan eksistensinya. Rida mengajak semua pihak bersama PMI untuk saling bersinergi dan bergandengan tangan dalam memberikan bantuan sesuai dengan 7 prinsip dasar Palang Merah, Kemanusiaan, Kesamaan, Kenetralan, Kemandirian, Kesukarelaan, Kesatuan, Kesemestaan.

Senada, Ketua PMI Provinsi Sumatera Barat Aristo Munandar dalam sambutannya mengatakan bahwa PMI selalu membantu pemerintah meringankan beban masyarakat yang membutuhkan layanan kemanusiaan yang profesional, berintegritas dan bergerak bersama masyarakat.

“Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2018 perihal kepalangmerahan Bab XI Pasal 42, Perhimpunan PMI di tunjuk dan di akui sebagai satu-satunya organisasi untuk menjalankan pekerjaan palang merah di Republik Indonesia berdasarkan keputusan Presiden Nomor 25 tahun 1950,” imbuh Aristo Munandar.

Sementara itu, Elzadaswarman (Om Zet) dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada segenap pengurus dan relawan yang dengan sukarela telah mendedikasikan diri bersama PMI Kota Payakumbuh.

“Ijinkan saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pengurus, staf dan relawan yang telah ikhlas berkorban dan mendedikasikan diri bersama-sama kita di PMI Kota Payakumbuh dalam lima tahun terakhir ini. Saya menyadari begitu banyak kekurangan. Teruslah melayani tanpa pamrih, menjangkau tanpa batas. Semoga apa yang telah kawan-kawan berikan untuk PMI menjadi ladang amal dan diberikan pahala yang berlipat oleh Allah SWT,” imbuh Om Zet diiringi tangis haru.

Terakhir Om zet mengucapkan selamat kepada ketua PMI Kota Payakumbuh yang baru terpilih periode 2023-2028, drg. M. Fadlan PGDIP. CD, PGDIP. IMPL, MSc. RAAD.

“Selamat atas telah terpilihnya drg. Fadlan secara aklamasi, mari kita dukung bersama-sama semoga beliau mampu membawa PMI Kota Payakumbuh lebih maju lagi, agar keberadaan PMI semakin dirasakan masyarakat,” tandas Om Zet.

Acara Musyawarah Kota (Muskot) PMI Kota Payakumbuh yang di mulai sejak pagi dan berakhir pada waktu Ashar itu ditutup secara resmi oleh Ketua Bidang Organisasi, H. Zainul Rahim Zein, S.H, dan diakhiri dengan sesi foto bersama. (MS)

PAYAKUMBUH -  Terkait opini yang beredar luas ditengah masyarakat tentang pungutan yang dilakukan SMP Negeri 2 Payakumbuh, membuat DPRD Kota Payakumbuh melalui Komisi C yang merupakan mitra kerja dari Dinas Pendidikan merasa gerah.

Masalah-masalah yang terjadi di SMPN 2 Payakumbuh tersebut terkuak saat Komisi C melakukan kunjungan lapangan pada 4 Februari lalu, dewan menerima masukan dan laporan dari guru terkait problem tersebut.

Menyikapi Persoalan yang ada Fraksi Golkar DPRD Kota Payakumbuh melalui juru bicaranya Wirman Putra yang juga merupakan Sekretaris Komisi C, meminta Dinas Pendidikan menghentikan seluruh pungutan di SMP Negeri 2 Kota Payakumbuh. Hal itu disampaikan Wirman Putra setelah melalui rapat fraksi ke media, Kamis (9/3).

"Kami selaku Fraksi Partai Golkar meminta Dinas Pendidikan menghentikan seluruh pungutan di SMPN 2, hal ini dikarena seluruh sarana dan prasarana untuk kegiatan belajar mengajar sudah di akomodir di APBD Kota Payakumbuh, Dinas Pendidikan adalah mitra kerja komisi C. Apapun yang terjadi di sekolah itu menjadi tanggung jawab dinas. Kami disini melaksanakan fungsi pengawasan saja," ucapnya.

Wirman Putra berharap agar persoalan yang terjadi di SMPN 2 Payakumbuh bisa cepat diselesaikan, supaya dapat negatif dari persoalan ini tidak menganggu proses belajar, Dinas Pendidikan dan jajaran InsyaAllah bisa menyelesaikan persoalan ini secepatnya.

Pendidikan merupakan salah satu hak asasi yang mendasar bagi semua masyarakat Indonesia. Pendidikan sangatlah penting karena dapat mengubah kehidupan seseorang. Sehingga negara berkewajiban melindungi, menghormati, juga memenuhi hak untuk mendapatkan pendidikan, termasuk mengawasi pelanggaran yang terjadi di dalamnya, dan juga menindaklanjuti pelanggarannya dengan kekuatan hukum. Dalam konstitusi negara Indonesia, hak mendapatkan pendidikan tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 31 (FS)

Payakumbuh — Dalam rangka meningkatkan sinergitas, Pemerintah Kota Payakumbuh bersama dengan Forkopimda melaksanakan gerak jalan dan senam bersama di Lapangan Balai Wali Kota Payakumbuh, Kamis (9/03/23).

Kegiatan Gerak Jalan diresmikan secara langsung oleh Penjabat Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda didampingi Forkopimda, Kepala OPD dan diikuti oleh seluruh jajaran ASN dilingkungan Pemerintahan Kota Payakumbuh.

Wako Rida Ananda mengatakan kegiatan gerak jalan dan senam bersama tak hanya untuk menjaga kebugaran tubuh tetapi juga bertujuan menguatkan rasa persaudaraan dan kekompakan antar Forkopimda. Dengan kuatnya rasa persaudaraan dan kekompakan itu, diharapkannya koordinasi dan sinergitas Forkopimda dapat terjalin lebih erat untuk membangun Payakumbuh yang lebih hebat.

“Kedepan membangun sinergi itu penting karena kita merasa bahwa memiliki tanggung jawab yang sama. Bagaimana memajukan Kota Payakumbuh menjadi kota yang lebih Hebat, bermartabat dan rukun,” Ujar Rida.

Dikesempatan yang sama, Kapolres Payakumbuh AKBP Wahyuni Sri Lestari mengatakan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya berolahraga, serta menumbuhkan semangat pola hidup sehat dengan menjaga kesehatan serta kebugaran tubuh, kegiatan olahraga itu juga dimaksudkan sebagai ajang silaturahmi bersama dengan semua yang hadir, sehingga dapat meningkatkan rasa kebersamaan.

“Sehat itu penting, makanya untuk mencapai sehat dan bugar kita lakukan olahraga bersama ini, agar semua yang hadir disini dapat menumbuhkan rasa kebersamaaan.” terangnya.

Selain senam bersama, kegiatan ini juga dimeriahkan dengan bagi-bagi doorprize diakhir acara. (MS)