Sebagai bentuk nyata dari komitmen terhadap pengembangan dunia pendidikan dan peningkatan pemahaman generasi muda tentang sistem penyediaan air bersih, Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Kota Padang menerima kunjungan lapangan dari puluhan mahasiswa Jurusan Teknik Lingkungan Universitas Andalas (UNAND), Jumat (20/6/2025).

Kegiatan ini berlangsung di Instalasi Pengolahan Air (IPA) Lubuk Paraku, salah satu fasilitas utama Perumda yang menjadi tulang punggung penyediaan air bersih bagi masyarakat Kota Padang. Sebanyak 80 orang mahasiswa yang hadir tampak antusias mengikuti paparan, diskusi, dan berkeliling area instalasi untuk menyaksikan secara langsung proses pengolahan air dari sumber hingga layak konsumsi.

Kunjungan tersebut turut didampingi oleh Asisten Manajer Produksi Perumda Air Minum Kota Padang, Dicky Wahyu Perdana, yang secara langsung memberikan penjelasan teknis kepada para mahasiswa mengenai tahapan proses pengolahan air, mulai dari pengambilan air baku, proses koagulasi-flokulasi, sedimentasi, filtrasi, hingga desinfeksi. Dalam kunjungan ini, para mahasiswa secara khusus mempelajari proses penjernihan air di IPA Lubuk Paraku yang memiliki kapasitas produksi sebesar 200 liter per detik (LPS).

Dari Teori ke Lapangan: Mahasiswa Diberi Akses Langsung ke Dunia Industri

Bagi para mahasiswa Teknik Lingkungan UNAND, kunjungan ini menjadi momentum berharga dalam memahami penerapan ilmu yang mereka pelajari di bangku kuliah secara praktis dan riil. Tak hanya itu, mereka juga diberikan ruang untuk berdialog langsung dengan para praktisi lapangan, serta berdiskusi mengenai tantangan dan solusi dalam pengelolaan sistem air bersih di daerah perkotaan.

“Biasanya kami hanya mempelajari proses ini di kelas, lewat buku atau video. Tapi di sini kami bisa menyentuh langsung alatnya, melihat parameter kualitas air, dan tahu bagaimana sistem distribusi dilakukan. Ini pengalaman yang sangat membuka wawasan kami,” ujar Iksan, salah satu mahasiswi peserta kunjungan.

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh M. Iksan Abdillah selaku ketua kelompok mahasiswa, yang turut menyampaikan apresiasi atas kesempatan berharga yang diberikan Perumda Air Minum Kota Padang.

Kolaborasi Dunia Usaha dan Pendidikan Perlu Terus Diperkuat

Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Padang, Hendra Pebrizal, melalui Kepala Subbagian Humas Perumda Air Minum Kota Padang, Adhie Zein, menyampaikan bahwa Perumda sangat membuka diri terhadap kunjungan edukatif dari institusi pendidikan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan.

“Kami percaya, investasi dalam bidang pendidikan adalah investasi jangka panjang untuk masa depan kota ini. Mahasiswa hari ini adalah calon insinyur, perencana, dan pengambil kebijakan di masa depan. Karena itu, penting bagi kami untuk turut memberi ruang bagi mereka memahami sistem penyediaan air bersih secara langsung,” ujar Adhie Zein mewakili Dirut Hendra Pebrizal.

Ia juga menambahkan bahwa Perumda siap menjalin kerja sama lebih lanjut dengan universitas dan lembaga pendidikan lain untuk kegiatan magang, riset, atau pengembangan inovasi teknologi pengolahan air bersih yang berkelanjutan.

Proses Nyata dan Tantangan Lapangan: Penjelasan Teknis oleh Pihak Produksi

Dalam sesi pemaparan teknis, Dicky Wahyu Perdana, Asisten Manajer Produksi Perumda Air Minum Kota Padang, menjelaskan secara rinci bagaimana IPA Lubuk Paraku mengolah air baku yang bersumber dari Sungai Lubuk Paraku menjadi air siap minum yang memenuhi standar Kesehatan WHO dan Permenkes.

“Setiap hari, kami memproses 200 liter kubik air perdetik untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Prosesnya tidak sesederhana membuka keran. Ada berbagai tahapan pengolahan yang harus dilakukan dengan standar kualitas tinggi, termasuk pengujian parameter kimia dan mikrobiologi secara rutin,” jelas Dicky.

Ia juga menjelaskan bahwa tantangan utama yang dihadapi adalah kondisi kualitas air baku yang cenderung fluktuatif akibat musim hujan, pencemaran lingkungan, dan sedimentasi tinggi. Oleh karena itu, diperlukan sistem pemantauan dan respons cepat agar kualitas air yang disalurkan tetap aman dikonsumsi masyarakat.

Membuka Jalan Menuju Generasi Profesional yang Siap Terjun ke Industri

Melalui kunjungan ini, Perumda Air Minum Kota Padang tidak hanya berbagi pengetahuan, tetapi juga berupaya membentuk jembatan antara dunia akademik dan industri. Mahasiswa mendapatkan pembelajaran berharga, dan perusahaan memperoleh semangat baru dari antusiasme generasi muda yang akan menjadi bagian dari masa depan pengelolaan air bersih Indonesia.

Kegiatan ini sekaligus menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan air tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga oleh sinergi antara pengetahuan, sumber daya manusia, dan kemauan untuk terus belajar dan berkembang.

 

Padang — Keputusan Dinas Pariwisata Kota Padang membekukan aktivitas Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Pantai Air Manis menuai sorotan tajam. Ketua Pokdarwis, Hendro, menyuarakan kekecewaannya karena sanksi tersebut dijatuhkan tanpa klarifikasi, bahkan disertai tuduhan serius berupa praktik pungutan liar (pungli).

“Sangat disayangkan, Pokdarwis kami dibekukan tanpa pemberitahuan maupun proses klarifikasi terlebih dahulu. Apalagi saya pribadi disebut-sebut sebagai pelaku pungli, padahal saya tidak berada di lokasi saat kejadian,” ujar Hendro saat ditemui pada Kamis (19/6/2025).

Pembekuan ini dilakukan pasca viralnya video di media sosial yang menampilkan dugaan pungli terhadap wisatawan asal Malaysia pada 9 Juni lalu. Dalam video tersebut, terlihat seorang pria mengenakan seragam yang diduga melakukan pemungutan biaya tanpa karcis resmi. Tak lama setelah video itu menyebar, Kepala Dinas Pariwisata Kota Padang, Yudi Indrasani, memberikan pernyataan bahwa salah satu pelaku dalam video adalah Ketua Pokdarwis Pantai Air Manis.

Namun tudingan itu dibantah keras oleh Hendro. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak berada di lokasi saat peristiwa tersebut terjadi. “Saat itu saya tidak bertugas dan tidak berada di tempat kejadian. Namun karena saya juga menjabat sebagai Wakil Ketua Pemuda, saya ikut mendampingi rekan-rekan ketika dipanggil oleh pihak Polsek Padang Selatan,” jelasnya.

“Tidak Ada Unsur Pungli, Semua Sudah Disepakati Secara Resmi”

Hendro mengungkapkan bahwa dalam pemeriksaan oleh pihak kepolisian, tidak ditemukan unsur pelanggaran hukum. Bahkan, menurutnya, aktivitas pemungutan yang dilakukan sudah melewati proses kesepakatan bersama antara berbagai unsur masyarakat.

“Kami punya dokumentasi lengkap, mulai dari surat undangan rapat hingga notulen pertemuan resmi antara kelurahan, ninik mamak, tokoh masyarakat, dan pihak PSM (Perusahaan Sejahtera Mandiri). Itu terjadi pada Desember 2023, jauh sebelum Pokdarwis ini berdiri,” ungkap Hendro.

Dalam kesepakatan tersebut, disetujui bahwa kelompok penjaga keamanan anak nagari bertugas dari pukul 17.00 WIB hingga pukul 08.00 WIB. Mereka diberi wewenang melakukan penarikan retribusi dengan kontribusi mingguan sebesar Rp500.000 untuk nagari dan tambahan Rp100.000 dari penjualan karcis.

“Kalau itu dianggap pungli, lalu bagaimana nasib kesepakatan adat dan peran tokoh masyarakat? Ini bukan inisiatif sepihak, ada struktur sosial yang bekerja di baliknya,” ujarnya penuh keprihatinan.

Minim Pembinaan, Tapi Langsung Dijatuhi Sanksi

Hendro juga menyoroti minimnya perhatian dari Dinas Pariwisata Kota Padang terhadap Pokdarwis Air Manis. Sejak resmi berdiri pada 12 Januari 2024, ia mengaku belum pernah mendapatkan pembinaan, pelatihan, atau pendampingan dari instansi terkait.

“Dinas Pariwisata Kota tidak pernah turun langsung membina atau melatih kami. Satu-satunya pengalaman belajar yang kami dapatkan hanya dari Dinas Pariwisata Provinsi, itu pun karena sisa kuota dari Pokdarwis lain. Kami merasa seperti anak tiri dalam pengembangan wisata ini,” ujar Hendro.

Menurutnya, keputusan membekukan Pokdarwis justru semakin memperlemah upaya masyarakat lokal dalam mendukung sektor pariwisata yang berkelanjutan. Ia menekankan bahwa keberadaan Pokdarwis sejatinya bertujuan membantu pemerintah, bukan justru menjadi sasaran tanpa perlindungan.

Harapan untuk Kejelasan dan Pembinaan

Di tengah polemik yang berkembang, Hendro berharap semua pihak, khususnya Dinas Pariwisata Kota Padang, bisa lebih terbuka dan adil dalam menyikapi persoalan ini. Ia meminta agar mekanisme klarifikasi dijalankan secara transparan, serta ada evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan kawasan wisata.

“Kami ingin duduk bersama, mencari solusi. Jika ada kekeliruan, mari dibina, bukan langsung dibinasakan. Pokdarwis bukan kelompok liar. Kami berdiri dengan niat membantu, bukan mencederai. Kami berharap ada kejelasan, pembinaan, dan komunikasi yang sehat ke depan,” pungkas Hendro.

Catatan: Menata Ulang Peran Pokdarwis

Kasus ini seolah menjadi potret bahwa relasi antara masyarakat lokal dan pemerintah dalam pengelolaan pariwisata masih belum sepenuhnya selaras. Di satu sisi, warga didorong untuk aktif menjaga dan mengembangkan destinasi, namun di sisi lain, mereka rentan terjebak dalam kebijakan yang minim dialog dan transparansi.

Pembekuan sepihak terhadap Pokdarwis Air Manis tanpa investigasi menyeluruh dan tanpa pembinaan yang memadai bisa menjadi preseden buruk bagi pengelolaan wisata berbasis komunitas. Apakah semangat pemberdayaan itu benar-benar hidup, atau hanya retorika dalam dokumen perencanaan?

(Mond)

Menanggapi informasi yang beredar di media sosial dan pemberitaan terkait dugaan penyalahgunaan kendaraan dinas berpelat BA 8460 AAA milik Perumda Air Minum Kota Padang, kami menyampaikan bahwa manajemen Perumda telah menerima laporan tersebut dan saat ini tengah melakukan penelusuran secara internal.

"Perumda Air Minum Kota Padang akan menindaklanjuti informasi tersebut. Kami sedang melakukan pengecekan lebih lanjut guna memastikan apakah informasi tersebut benar atau tidak," ujar Adhie Zein, Kepala Subbagian Humas Perumda Air Minum Kota Padang, saat dihubungi dirgantaraonline.co.id pada Minggu (15/6/2025) melalui sambungan telepon.

Kami memahami perhatian dan kepedulian masyarakat terhadap penggunaan fasilitas negara yang semestinya dipergunakan secara bertanggung jawab. Untuk itu, kami memastikan bahwa setiap laporan akan ditanggapi dengan serius dan ditindaklanjuti secara profesional sesuai aturan yang berlaku.

Perumda Air Minum Kota Padang berkomitmen untuk menjunjung tinggi integritas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas. Jika dalam proses penelusuran nantinya terbukti terjadi pelanggaran atau penyimpangan, tentu akan ada langkah tegas sesuai ketentuan yang berlaku.

Kami juga mengimbau kepada seluruh pihak untuk menahan diri dari kesimpulan prematur agar tidak terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat. Biarkan proses klarifikasi dan investigasi berjalan dengan objektif, demi kebaikan bersama.

Terima kasih atas perhatian dan kepercayaan masyarakat kepada Perumda Air Minum Kota Padang.

 

Sumbar - Kasus pemilik pabrik rokok asal Kab Tanah Datar dengan inisial "NFS" ditangkap oleh Tim Subdit I Ditreskrimsus Polda Sumbar, telah dinyatakan lengkap (P.21) oleh Kejati Sumbar.

"Saat ini kasusnya sudah masuk tahap P21 atau pelimpahan ke kejaksaan,"kata Dirreskrimsus Polda Sumbar Kombes Pol Andry Kurniawan, S.I.K., M.Hum di Padang.

Menurutnya, tersangka NFS dan barang bukti telah diserahkan pada pihak kejaksaan tinggi Sumbar pada 21 Mei 2025.

"Pihak kejaksaan menyatakan Berkas Acara Pidana (BAP) dinyatakan lengkap. Ditkrimsus Polda Sumbar menunggu kapan dimulai sidang kasus rokok tanpa izin,"ungkapnya.

Sebelumnya Subdit I Ditreskrimsus Polda Sumbar menangkap NFS (40) pemilik pabrik rokok asal Kabupaten Tanah Datar pada 28 April 2025. Produk rokok tersebut tidak memenuhi perizinan dan ketentuan peredaran barang kena cukai.

Dugaan tindak pidana memproduksi rokok ke dalam wilayah negara kesatuan republik Indonesia dan/atau mengedarkan dengan tidak mencantumkan peringatan Kesehatan berbentuk tulisan disertai gambar berupa Rokok merek Jaguar Bold.

Tersangka dijerat Pasal 437 jo Pasal 150 jo Pasal 149 Ayat 3 huruf (a) Undang – Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan. Pidana penjara 5 tahun atau denda Rp 500 juta.(***)

 

Padang - Kepala Kepolisian Resor Kota Padang, AKBP Apri Wibowo, mengimbau masyarakat Kota Padang, maupun pengunjung dari luar daerah, untuk tidak ragu melaporkan tindakan premanisme dan pungutan liar (pungli) kepada pihak kepolisian agar dapat segera ditindaklanjuti.

“Kami mengimbau kepada masyarakat Kota Padang ataupun yang datang dari luar daerah segera melaporkan aksi premanisme maupun pungutan liar,” ujar Apri Wibowo di Padang, Sabtu.

Apri menegaskan bahwa dirinya, sebagai pucuk pimpinan Polresta Padang, akan memberikan jaminan perlindungan kepada para pelapor dan memastikan laporan tersebut akan ditindaklanjuti secara serius.

Saat ini, Polresta Padang dan jajaran kepolisian aktif melakukan tindakan proaktif untuk memberantas premanisme dan pungli melalui razia serta penindakan secara berkelanjutan, terutama dalam kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD (Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan).

“Razia KRYD terus dilakukan secara berkelanjutan oleh personel gabungan di Polresta Padang serta jajaran di masing-masing Kepolisian Sektor (Polsek),” tambahnya.

Apri melanjutkan bahwa dalam pekan terakhir, kepolisian telah menindak lebih dari 20 pelaku premanisme dan pungli yang terjaring razia di berbagai lokasi keramaian, seperti kawasan Gor H. Agus Salim dan Jalan Khatib Sulaiman. 

Modus yang digunakan oleh pelaku bervariasi, namun mereka sering kali beroperasi di tempat-tempat dengan aktivitas masyarakat yang tinggi.

Maklumatnews, TD - "Pemerintah kabupaten Tanah Datar akan tetap melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi terhadap sumber-sumber pendapatan daerah dan meningkatkan pengelolaan dan pengawasan pajak dan retribusi daerah".

Hal itu disampaikan bupati Tanah Datar Eka Putra menanggapi pertanyaan dari Fraksi Umat Golkar terkait langkah-langkah strategis apa yang dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD pada rapat Paripurana DPRD Tanah Datar di ruang sidang utama gedung DPRD setempat, Senin (2/6).

"Selanjutnya, menanggapi pertanyaan dari Fraksi PKB terkait percepatan perbaikan infrastruktur jembatan akibat bencana agar masyarakat bisa kembali bangkit melanjutkan aktifitas, kami sampaikan sampai saat ini dari 7 jembatan yang rusak parah akibat bencana secara bertahap sedang di bangun 2 jembatan permanen di nagari Singgalang dan nagari Tanjung Baru".

Tanggapan dan jawaban atas pertanyaan 8 Fraksi yang tertulis dalam nota Bupati sebanyak 40 lembar disampaikan melalui juru bicaranya yaitu Asrul Jusan (Fraksi Perjuangan Nurani Rakyat), Masnefi (Ummat Golkar), Zaiful Imra (PKB), Felly Endra (PAN), Khairul Abdi (Nasdem), Mulyani (Gerindra), Zulhadi (PPP) dan Jamal Ismail (Fraksi PKS).

Sebelumnya bupati sampaikan ucapan terima kasih atas apresiasi dan ucapan selamat dari fraksi-fraksi atas kembali diraih WTP atas LKPD tahun 2024 yang ke 14 kalinya dan 13 kali berturut-turut. 

"Kedepannya pemerintah daerah akan tetap mempertahankan sesuai dengan prosedur pengelolaan keuangan dan standar akuntansi pemerintahan. Dan, atas sumbangan pemikiran dalam bentuk pertanyaan, pernyataan dan saran untuk penyempurnaan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2024," ucapnya.

Kemudian terkait dengan pertanyaan dari Fraksi PPP tentang upaya yang akan dilakukan dalam mengantisipasi terhadap kemungkinan penyesuaian dan pengurangan dana transfer dari pusat, Wabup Ahmad Fadly tampil memberi jawaban bahwa pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan PAD untuk antisipasi hal tersebut.

Sementara itu menanggapi Fraksi PKS terkait persoalan isu kebersihan dan penanganan sampah perlu di tingkatkan anggaran, Wabup sampaikan terimakasih atas sarannya, pemerintah daerah setiap tahun terus meningkatkan anggaran untuk penanganannya permasalahan persampahan dan kebersihan serta dengan sarana dan prasarana pendukung. 

Paripurna DPRD  kali ini dengan agenda  jawaban Bupati terhadap Pemandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 dipimpin ketua DPRD Anton Yondra, didampingi wakil ketua Nurhamdi Zahari bersama 27 Anggota.

Usai membacakan jawaban Bupati Eka Putra didampingi Wakil Bupati Ahmad Fadly menyerahkan jawaban pertanyaan, saran dan tanggapan Fraksi-Fraksi kepada pimpinan DPRD Tanah Datar.

Sebelum menutup sidang Ketua DPRD Anton Yondra sampaikan dengan telah disampaikan nota jawaban dari Bupati selanjutnya akan menjadi bahan dalam pembahasan berikutnya sehingga pembahasan Ranperda ini dapat di selesaikan dengan baik yang akan di bahas oleh Banggar dan Bamus. (Pinos)