Latest Post

 


PADANG — Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah berharap para alumni Institut Pertanian Bogor (IPB) di Sumatera Barat bisa menjadi motor penggerak kemajuan sektor pertanian di daerah. Hal itu disampaikannya saat menghadiri pelantikan pengurus Himpunan Alumni Institut Pertanian Bogor (HA IPB) DPD Sumatera Barat di Auditorium Istana Gubernur, Sabtu (25/10/2025).

Dalam acara tersebut, Yozarwardi Utama Putra resmi dikukuhkan sebagai Ketua DPD HA IPB Sumbar periode 2025–2029 oleh Ketua Umum DPP HA IPB, Dr. Ir. Walneg S. Jas, MM, bersama jajaran pengurus lainnya.

“Selamat kepada Ketua dan seluruh pengurus yang baru dilantik. Mudah-mudahan dengan kepengurusan baru ini, semua alumni IPB di Sumbar bisa terkoordinasi dengan baik dan memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk daerah dan negara,” ujar Gubernur Mahyeldi dalam sambutannya.

Menurut Mahyeldi, alumni IPB memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi nyata, terutama di bidang pertanian yang menjadi tulang punggung perekonomian Sumatera Barat. Ia menegaskan bahwa kerja sama antara Pemprov Sumbar dan IPB yang telah terjalin sejak 2021 harus terus diperkuat.

“Dari kunjungan kami ke IPB beberapa waktu lalu, saya melihat banyak hal yang bisa ditiru, terutama dalam pengembangan SDM dan pemberdayaan masyarakat,” katanya.

Mahyeldi juga mengapresiasi cara IPB membina masyarakat di sekitar kampus. Menurutnya, IPB tak hanya fokus pada riset, tapi juga membantu warga dengan pendampingan dan pemasaran produk lokal.

“Produk masyarakat itu bahkan dijual di pasar modern dengan merek IPB. Ini luar biasa, karena nama besar IPB membuat produk masyarakat lebih mudah diterima,” jelasnya.

Selain itu, Gubernur Mahyeldi menyoroti berbagai inovasi IPB, seperti pengelolaan sampah hingga pemanfaatan limbah sawit untuk bahan baju anti peluru. Ia berharap ide-ide tersebut bisa diadaptasi oleh para alumni di Sumatera Barat.

“Banyak hal baik dari IPB yang bisa kita tiru. Saya yakin dengan kemampuan dan semangat para alumninya, keberhasilan IPB bisa kita bawa ke Sumatera Barat,” tambahnya.

Mahyeldi juga mengingatkan bahwa 57 persen masyarakat Sumbar bekerja di sektor pertanian, dan 10 persen APBD provinsi dialokasikan untuk bidang tersebut. Oleh karena itu, ia menilai alumni IPB berpotensi besar menjadi solusi untuk meningkatkan kesejahteraan petani di Sumbar.

“Kita tunggu, partisipasi lebih dari Alumni IPB untuk kemajuan sektor pertanian Sumbar,” ujarnya sambil tersenyum.

Sementara itu, Ketua Umum DPP HA IPB, Dr. Walneg S. Jas, mengapresiasi semangat para alumni di Sumatera Barat yang aktif membangun jaringan dan berkontribusi untuk daerah. Ia menyebutkan bahwa HA IPB kini telah memiliki pengurus di 34 provinsi, hampir 250 kabupaten/kota, dan bahkan telah hadir di 10 negara.

“Ini menunjukkan semangat alumni IPB di seluruh dunia. Kami berharap Sumatera Barat menjadi salah satu DPD yang paling aktif dalam mendukung ketahanan pangan nasional,” katanya.

Walneg juga mengajak alumni IPB di Sumbar untuk berpartisipasi dalam program nasional Dapur Makan Bergizi Gratis yang telah berjalan di hampir 100 titik di Indonesia.

“Program ini bukan hanya membantu masyarakat, tapi juga menjadi wadah kolaborasi antaralumni. Kami berharap Sumatera Barat ikut ambil bagian,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPD HA IPB Sumatera Barat yang baru, Yozarwardi Utama Putra, menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan. Ia berkomitmen menjadikan HA IPB Sumbar lebih aktif berkontribusi dalam pembangunan daerah.

“Pelantikan ini bukan sekadar seremonial, tapi awal dari kerja nyata. Kami siap bersinergi dengan pemerintah daerah, terutama dalam bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan ketahanan pangan,” tegas Yozarwardi.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Mahyeldi atas dukungan dan perhatian yang diberikan. “Insyaallah kami akan terus berusaha agar kehadiran alumni IPB di Sumatera Barat membawa manfaat bagi masyarakat,” tutupnya. (adpsb/cen)







SUMBAR- Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, Salamat Simamora, SE., M.Si., melaksanakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, di Nagari Taruang-Taruang, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman, Sabtu (25/10/2025).

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hak-hak penyandang disabilitas serta mendorong pelaksanaan kebijakan daerah yang inklusif di tengah masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, Salamat Simamora menjelaskan pentingnya peran masyarakat dan pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan yang ramah bagi penyandang disabilitas. Ia menekankan bahwa Perda Nomor 3 Tahun 2021 bukan sekadar aturan, tetapi bentuk nyata komitmen pemerintah provinsi untuk memberikan kesetaraan dan kesempatan yang sama bagi seluruh warga, termasuk penyandang disabilitas.

“Melalui Perda ini, kita ingin memastikan bahwa penyandang disabilitas mendapatkan perlindungan dan penghormatan yang layak, baik dalam pendidikan, pekerjaan, maupun kehidupan sosial,” ujar Salamat Simamora.

Acara sosialisasi ini juga menghadirkan narasumber dari Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, yang diwakili oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Heni Yunida, SE. Dalam paparannya, Heni menjelaskan berbagai program dan dukungan yang telah disiapkan pemerintah daerah untuk membantu penyandang disabilitas agar dapat hidup mandiri dan produktif.

Ia menambahkan bahwa koordinasi antara pemerintah, masyarakat, dan keluarga sangat dibutuhkan untuk mewujudkan kesetaraan dan inklusi sosial di Sumatera Barat.

Kegiatan sosialisasi ini mendapat sambutan positif dari masyarakat Nagari Taruang-Taruang. Mereka berharap sosialisasi seperti ini terus dilaksanakan agar masyarakat semakin memahami pentingnya menghormati dan melindungi hak-hak penyandang disabilitas.

Dengan terlaksananya kegiatan ini, diharapkan implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2021 di tingkat nagari dapat berjalan lebih efektif, serta menjadi langkah nyata menuju Sumatera Barat yang inklusif dan berkeadilan sosial bagi semua warganya.(putra)





‎Kisah hidup Epyardi Asda adalah epik modern tentang keteguhan, ambisi, dan pengabdian. Berawal dari tepi Danau Singkarak yang tenang, perjalanannya membentang melintasi lautan dunia hingga kembali ke tanah kelahiran sebagai pemimpin daerah. Ia adalah bukti bahwa latar belakang sederhana bukan penghalang untuk merangkai karier gemilang, dari Anak Nelayan menjadi Master Mariner hingga akhirnya menjadi Bupati Solok.
*‎Dari Keterbatasan Menuju Cakrawala Dunia*
‎Lahir di Nagari Singkarak, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, pada 11 Maret 1962, Epyardi Asda tumbuh dalam lingkungan yang mengajarkan nilai-nilai fundamental: disiplin, kerja keras, dan semangat pantang menyerah. Ayahnya adalah seorang nelayan yang menggantungkan hidup pada hasil danau, sebuah kondisi yang menempa Epyardi muda untuk memandang jauh melampaui keterbatasan.
‎Mengikuti panggilan laut, ia menempuh pendidikan di Pendidikan Perwira Pelayaran Besar (P3B) Semarang dan Akademi Ilmu Pelayaran Jakarta. Puncaknya, ia meraih sertifikasi tertinggi di bidang pelayaran, Master Mariner (M.Mar). Kariernya di lautan dimulai dari bawah, bekerja di berbagai kapal hingga akhirnya memimpin sebagai Kapten Kapal di Singapura. Tahun-tahun di tengah ombak dan badai tidak hanya memberinya kematangan teknis, tetapi juga menempa jiwa kepemimpinan yang kuat dan perspektif global yang luas.
*‎Kepulangan dan Pengabdian di Panggung Senayan*
‎Tahun 1997 menjadi titik balik. Epyardi Asda memutuskan meninggalkan samudra untuk kembali ke tanah kelahirannya dengan satu tujuan: mengabdi. Transisi dari dunia kemaritiman ke panggung politik pun dimulai.
‎Ia kemudian terpilih sebagai Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sumatera Barat selama tiga periode. Di Kompleks Parlemen, Senayan, Epyardi dikenal sebagai sosok yang vokal dan tegas. Ia secara konsisten memperjuangkan kepentingan daerah, khususnya dalam isu transportasi, infrastruktur, dan kemaritiman—sebuah refleksi dari pengalaman panjangnya. Konsistensi dalam menyuarakan aspirasi daerah menempatkannya sebagai salah satu tokoh sentral dalam pembangunan regional.
*‎Memimpin Solok: Membangkitkan Potensi yang Terpendam*
‎Setelah matang di kancah nasional, Epyardi Asda kembali ke ranah eksekutif daerah. Berpasangan dengan Jon Firman Pandu, ia terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Solok periode 2021–2024.
‎Di bawah kepemimpinannya, ia mengusung visi filosofis “Mambangkik Batang Tarandam” (membangkitkan potensi yang terpendam). Fokus utamanya adalah pembangunan infrastruktur yang masif, penguatan sektor pertanian yang merupakan urat nadi Solok, serta optimalisasi potensi wisata ikonik Danau Singkarak. Epyardi dikenal sebagai pemimpin yang berorientasi pada aksi, memilih turun langsung ke lapangan untuk memastikan implementasi program. Gaya komunikasinya yang lugas dan keras memang kerap memicu perdebatan, namun efektivitas kerjanya tidak terbantahkan. Hal ini dibuktikan dengan raihan sejumlah penghargaan nasional, termasuk Asia Leaders Award 2023 atas inovasi dan tata kelola pemerintahan yang efektif.
*‎Kekalahan yang Mengajarkan Makna Keikhlasan*
‎Perjalanan pengabdian Epyardi Asda tidak berhenti di Kabupaten Solok. Usai masa jabatannya berakhir pada 26 September 2024, ia mengambil langkah besar dengan maju sebagai Gubernur Sumatera Barat pada Pilkada 2024, berpasangan dengan Ekos Albar.
‎Namun, hasil akhir Pilgub menunjukkan pasangan ini harus menerima kekalahan, hanya memperoleh sekitar 22,88% suara. Yang patut dicatat adalah responsnya terhadap hasil tersebut. Epyardi Asda menunjukkan keanggunan dalam kekalahan, menerima hasil tersebut dengan lapang dada dan penuh keikhlasan.
‎“Saya ini anak nelayan dari Singkarak. Hidup saya ditempa oleh ombak dan badai. Kalau hari ini kalah, besok saya akan bangkit lagi. Karena perjuangan tidak berhenti hanya karena hasil sementara,” ujarnya, merangkum filosofi hidupnya.
‎Kekalahan, baginya, bukanlah akhir melainkan momentum untuk belajar, memperbaiki diri, dan mencari cara pengabdian lain. Ia kembali berinteraksi dengan masyarakat Solok, aktif dalam kegiatan sosial, keagamaan, dan kemasyarakatan, mengingatkan semua orang untuk tidak pernah berhenti berbuat baik dan bekerja keras.
‎Kisah Epyardi Asda mengajarkan bahwa keberhasilan sejati tidak diukur dari jabatan puncak, melainkan dari keteguhan hati untuk terus berjuang dan memberi manfaat, bagaimanapun badai politik datang dan pergi. Ia adalah figur yang telah berlayar melintasi samudra, kembali ke kampung halaman, dan terus berjuang untuk pembangunan, membuktikan bahwa semangat juang anak nelayan takkan pernah padam.(*)

 




 

Padang - Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir menegaskan bahwa Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kota Padang memiliki peran strategis dalam mensukseskan Program Unggulan (Progul) Smart Surau yang sudah mulai digulirkan sejak Oktober. 

Hal itu ditegaskan Maigus Nasir pada rapat kerja DMI Kota Padang yang dilaksanakan di Rumah Dinas Wali Kota Padang, Rabu (22/10/2025) malam. 

"Malam ini kita rapat dalam rangka satu konsolidasi organisasi. Kita juga telah sepakati beberapa program ke depan, diantarnya mensukseskan Progul Smart Surau," kata Maigus Nasir yang juga menjabat sebagai Ketua Umum DMI Kota Padang. 

Untuk memastikan peran maksimal DMI Kota Padang dalam mensukseskan Progul Smart Surau, kordinator di masing-masing kecamatan harus dapat mengkoordinir tugasnya. 

"Untuk itu, DMI di masing-masing kecamatan harus menggelar Muscab 11. Sampai sejauh ini baru tiga. Sisanya kita masih tunggu," katanya. 

Pemko Padang, kata dia, selalu berupaya mendukung program-program DMI, termasuk untuk pelaksanaan Muscab di kecamatan juga didukung oleh camatnya masing-masing. 

Dikatakan Maigus Nasir, dukungan Pemko Padang terhadap DMI tidak lepas dari peran strategis DMI dalam memastikan Progul Smart Surau benar-benar berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. 

Dia juga menegaskan, bahwa Kota Padang di bawah kepemimpinan Wali Kota Padang, Fadly Amran memiliki perhatian besar terhadap pendidikan karakter generasi muda, khususnya melalui Progul Smart Surau. 

Untuk 2026, di tengah pemotongan dana transfer pusat yang harus dihadapi Pemko Padang dan daerah-daerah lain di Indonesia, Wali Kota Fadly Amran berkomitmen untuk tetap memastikan Progul yang sudah disusun tetap berjalan maksimal agar dampaknya tetap dirasakan langsung oleh masyarakat. 

"Beliau (Wali Kota) tegaskan, untuk BPJS gratis, untuk Kartu Padang Juara dan Smart Surau anggarannya tidak boleh diusik."  Tegas Maigus Nasir. (Taufik/Fazly)

 


Padang – Pemerintah Kota (Pemko) Padang melalui Dinas Koperasi dan UKM terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat tata kelola koperasi di daerah. 

Salah satu langkah nyata diwujudkan melalui kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) serta Sertifikasi Uji Kompetensi bagi pengurus koperasi konvensional dan syariah yang digelar di Hotel Axana Padang, Selasa (21/10/2025).

Kegiatan ini menjadi bagian penting dari upaya mewujudkan program unggulan Wali Kota Padang, “Koperasi Berjaya”, yang menargetkan terciptanya koperasi sehat, profesional, dan berdaya saing.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang, Fauzan Ibnovi, menjelaskan bahwa dari total lebih dari 900 koperasi yang terdaftar di Kota Padang, sebanyak 500-an dinyatakan aktif. 

Dari jumlah tersebut, 273 koperasi terpilih mengikuti pelatihan dan uji kompetensi berdasarkan hasil seleksi dan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

“Dari koperasi aktif ini kita seleksi lagi, kita filter dengan beberapa indikator yang digunakan. Sehingga yang bisa kita undang untuk mengikuti pelatihan ini berjumlah sekitar 273 koperasi,” ujar Fauzan.

Peserta yang mengikuti kegiatan ini berasal dari berbagai jenis koperasi, mulai dari koperasi simpan pinjam, koperasi kelurahan Merah Putih, hingga koperasi karyawan.

Fauzan menuturkan, kegiatan ini terdiri dari dua tahap utama yaitu Diklat dan Sertifikasi. Dalam tahap pertama, peserta akan mengikuti pembekalan dan pretest untuk mengukur pemahaman terhadap materi. 

Kemudian, 30 peserta terbaik akan difasilitasi oleh Pemerintah Kota Padang untuk mengikuti Sertifikasi BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) secara gratis.

“Satu sertifikasi ini nilainya cukup tinggi, sekitar Rp2.500.000 per orang. Jadi ini merupakan kesempatan yang sangat berharga bagi para pengurus koperasi yang ingin meningkatkan kompetensi dan pengakuan profesionalnya,” jelas Fauzan.

Ia menambahkan, langkah ini sejalan dengan arahan Wali Kota Padang agar fasilitasi pemerintah diberikan kepada koperasi dan pengurus yang memiliki semangat untuk maju dan bertransformasi.

“Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Wali Kota, yang diberikan fasilitas ini adalah mereka yang terbaik, atau paling tidak berusaha menjadi lebih baik,” ujarnya menegaskan.

Melalui pelatihan dan sertifikasi ini, Dinas Koperasi dan UKM berharap akan lahir pengurus koperasi yang memiliki kemampuan manajerial, akuntabilitas, serta pemahaman hukum dan keuangan yang kuat.

“Dengan pengurus yang kompeten dan bersertifikat, koperasi di Kota Padang bisa dikelola lebih profesional, sehat, dan mandiri, sehingga benar-benar berkontribusi bagi kesejahteraan anggota serta pertumbuhan ekonomi daerah,” pungkas Fauzan. (**/Rahmad/Taufik)

 


Padang - Pemerintah Kota (Pemko) Padang terus mematangkan rencana Drill Menghadapi Gempa Bumi Berpotensi Tsunami yang akan dilaksanakan pada 5 November 2025 nanti. 

Lebih 200 ribu warga Kota Padang yang tinggal dan beraktivitas di zona merah tsunami bakal diikutsertakan dalam kegiatan kesiapsiagaan bencana itu. 

Pada Selasa (21/10/2025) dilaksanakan workshop Drill Menghadapi Gempa Bumi Berpotensi Tsunami di Gedung Youth Centre. 

Wali Kota Padang, Fadly Amran menyebut bahwa Drill Menghadapi Gempa Bumi Berpotensi Tsunami ini sangat penting untuk memastikan seluruh warga Padang senantiasa memiliki kesiapsiagaan tinggi terhadap potensi bencana. 

"Berdasarkan tulisan di National Geographic Indonesia edisi I, Kota Padang disebut sebagai kota dengan potensi resiko tsunami tertinggi di dunia jika ditinjau dari jumlah penduduk yang berada di pesisir pantai. Dari 1 juta jiwa penduduk Padang, sekitar 60 persennya beraktifitas di kawasan perkiraan landaan tsunami. Untuk itu, kesiapsiagaan menjadi sangat penting," kata Fadly Amran. 

Lebih lanjut, dia menyebut bahwa menurut data Kajian Risiko Bencana Kota Padang Tahun 2023, dampak tsunami dapat mengancam 8 kecamatan, 55 Kelurahan dengan 242.750 jiwa terpapar. Sebanyak 77.014 jiwa merupakan umur rentan. 637 jiwa disabilitas

"Pertanyaannya, Seberapa siap kita jika bencana tsunami tersebut terjadi? Jawabannya melalui latihan dan simulasi ini. Workshop hari ini, akan menggambarkan rencana evakuasi masing-masing unsur," ujarnya. 

Ditekankan Fadly Amran, workshop yang dilakukan harus mendiskusikan dengan detail rencana evakuasi masing-masing, agar tidak bertumbrukan di jalan, agar tidak penuh sesak di empat evakuasi.

"Puncaknya, Insya Allah pada 5 November nanti Kota Padang akan melaksanakan Tsunami Drill terbesar yang pernah dilaksanakan. Ditargetkan diikuti 200 ribu masyarakat Kota Padang, di 55 kelurahan. Mohon dukungan kita semua. Simulasi mesti zero accident," tegasnya.

Kalaksa BPBD Kota Padang, Hendri Zulviton menyebut, dalam sesi workshop kali ini diundang pelaku-pelaku yang diharapkan ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan nanti, yaitu satuan pendidikan mulai dari TK, SD dan SMP sebanyak 217 orang. Masyarakat yang terdiri dari Ketua RW pada 8 kelurahan terdampak tsunami, sebanyak 492 orang. Perwakilan instansi, lembaga, dunia usaha, rumah sakit, perbankan, perhotelan sebanyak 124 orang. OPD Kota Padang sebanyak 88 orang

"Jadi total peserta kegiatan hari ini totalnya mencapai 921 orang," kata Hendri Zulviton dalam laporannya.

Dikatakannya, fokus workshop adalah memastikan setiap instansi atau lembaga sudah memiliki rencana evakuasi dan peta evakuasi.

"Jika belum, akan kita fasilitasi proses penyusunannya. Jika sudah, akan kita review bersama. Bisa saja nanti rencana evakuasinya saling beririsan antara satu dengan yang lainnya. Bisa saja di tempat evakuasi yang sama. Dan akan kita lihat, apakah tempat evakuasi yang dituju tersebut kapasitasnya mencukupi atau tidak," jelasnya. (Taufik)

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.