Maklumat

Jaga Stabilitas Usaha Masyarakat, Nanda Satria Perjuangkan Kenaikan Bantuan Modal UMKM

Padang - Wakil Ketua DPRD Sumbar, Nanda Satria komitmen perjuangkan kenaikan bantuan modal bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dari sebelumnya Rp2 juta menjadi Rp4 juta per pelaku usaha. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas usaha sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Nanda Satria usai melaksanakan reses di Pasa Lalang, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Kamis (5/2). Ia mengatakan, salah satu aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam reses tersebut adalah soal bantuan modal bagi UMKM.

Berdasarkan informasi yang diterimanya, bantuan permodalan yang disalurkan melalui program Dinas Koperasi dan UKM selama ini masih berada di angka Rp2 juta per UMKM. Nilai tersebut dinilai belum cukup untuk menopang keberlangsungan usaha para pelaku UMKM.

“Bantuan yang diterima relatif kecil, sehingga belum mampu menutup kebutuhan operasional usaha. Akibatnya, banyak pelaku UMKM masih terjerat pinjaman berbunga dari bank maupun lembaga pembiayaan,” ujar Nanda.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi perhatian serius DPRD Sumbar. Ia berkomitmen untuk mengawal agar bantuan permodalan UMKM dapat ditingkatkan, minimal menjadi Rp4 juta per pelaku usaha.

“Ini akan kami perjuangkan melalui Dinas Koperasi. Kami juga akan mendorong penerbitan Peraturan Gubernur (Pergub) terkait kenaikan bantuan UMKM pada tahun ini,” tegasnya.

Selain memperjuangkan kenaikan bantuan UMKM, Nanda Satria juga mendorong masyarakat untuk membentuk koperasi. Hal ini sejalan dengan program Presiden Prabowo Subianto terkait penguatan Koperasi Merah Putih sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ia menyebutkan, berdasarkan penjelasan Dinas Koperasi dan UKM, peluang bantuan permodalan untuk koperasi cukup besar. Nilainya bahkan bisa mencapai lebih dari Rp100 juta, yang diberikan dalam bentuk aset untuk mendukung kegiatan produksi atau usaha koperasi. Hal ini tergantung pada jenis usaha yang dijalankan.

“Kita dorong masyarakat membentuk koperasi sesuai program Presiden, agar terjadi pemerataan ekonomi dan tercipta ruang bersama untuk memperoleh penghasilan demi kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.

Reses yang digelar Nanda di Pasa Lalang dihadiri lurah, ketua RT dan RW, tokoh masyarakat, pengurus masjid, serta pemuda setempat. Selain persoalan modal UMKM, masyarakat juga menyampaikan berbagai aspirasi lain terkait sektor pertanian, pendidikan, ekonomi, dan keagamaan.

Nanda menegaskan seluruh aspirasi yang disampaikan telah dicatat dan akan diperjuangkan sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Sementara aspirasi yang menjadi kewenangan pemerintah kota akan dikoordinasikan dengan Pemerintah Kota Padang. (*)

Desi Susanti Nahkodai Himpaudi Kota Padang Periode 2026-2030

05 February

‎

PADANG – Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi) Kota Padang sukses menyelenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) ke-V pada Kamis (5/2/2026). Momentum sakral empat tahunan yang berlangsung khidmat di salah satu hotel berbintang di Kota Padang ini membuahkan hasil signifikan bagi masa depan pendidikan anak usia dini di Kota Bingkuang.

‎Melalui proses musyawarah yang demokratis, Desi Susanti secara resmi terpilih kembali untuk mengemban amanah sebagai Ketua Himpaudi Kota Padang masa bakti 2026-2030. Terpilihnya kembali Desi merupakan bukti nyata atas kepercayaan para anggota terhadap rekam jejak dan visi kepemimpinan yang telah ia tunjukkan pada periode sebelumnya.

‎Mewujudkan Organisasi Profesional dan Bermartabat

‎Sesuai dengan tema besar yang diusung, "Wujudkan Organisasi Profesional dan Bermartabat," Musda ke-V ini bukan sekadar ajang pergantian pengurus, melainkan momentum penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di lingkungan pendidik PAUD.

‎Dalam sambutannya pasca terpilih, Desi Susanti menegaskan komitmennya untuk membawa Himpaudi Kota Padang ke level yang lebih tinggi.

‎ "Amanah ini adalah tanggung jawab besar. Fokus kita ke depan adalah memperkuat profesionalisme pendidik dan memastikan kesejahteraan serta martabat para pejuang pendidikan anak usia dini di Kota Padang tetap terjaga dan diakui secara luas," ujar Desi.

‎Fokus Strategis Periode 2026-2030

Di bawah kepemimpinan Desi Susanti untuk empat tahun ke depan, Himpaudi Kota Padang telah memetakan beberapa agenda strategis, di antaranya:

Peningkatan Kompetensi: Pelatihan berkelanjutan bagi tenaga pendidik untuk beradaptasi dengan teknologi pendidikan terbaru.

‎Advokasi Pendidik: Memperkuat sinergi dengan pemerintah kota terkait kebijakan yang mendukung kesejahteraan guru PAUD.

Solidaritas Organisasi: Menjadikan Himpaudi sebagai rumah besar yang inklusif bagi seluruh pengelola dan pendidik anak usia dini di Kota Padang.

‎Dukungan Luas

‎Keberhasilan penyelenggaraan Musda V ini juga mendapat apresiasi dari berbagai pihak yang hadir. Terpilihnya sosok yang dinilai visioner dan mengayomi seperti Desi Susanti diharapkan mampu menjadi motor penggerak dalam mencetak generasi emas dari jenjang pendidikan paling dasar.

‎Dengan nakhoda baru untuk masa bakti 2026-2030, Himpaudi Kota Padang siap melangkah mantap mewujudkan cita-cita besar: melahirkan pendidik yang profesional, berdedikasi, dan bermartabat demi masa depan anak bangsa.

‎

Reses Wakil Ketua DPRD Sumbar Iqra Chissa, PSM Balai Gadang Terkendala Laptop untuk Pendataan Bantuan

05 February DPRD Sumbar

Padang - Ketiadaan peralatan laptop masih menjadi kendala utama bagi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) di Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, dalam menginput data calon penerima berbagai program bantuan pemerintah.

Hal tersebut terungkap dalam kegiatan reses Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Iqra Chissa, di Daerah Pemilihan (Dapil) I Kota Padang, Rabu (4/2). Reses itu dipusatkan di Kantor Lurah Balai Gadang.

Perwakilan PSM Balai Gadang, Opi, menyampaikan bahwa salah satu tugas PSM adalah mendata serta memfasilitasi pengajuan bantuan masyarakat, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), bantuan pendidikan, dan program sosial lainnya.

“Agar proses entri data bisa berjalan cepat dan tepat, kami sangat membutuhkan laptop. Saat ini PSM di Balai Gadang belum memilikinya. Kami berharap ada perhatian dan bantuan terkait hal ini,” ujar Opi kepada Iqra Chissa.

Selain itu, Opi juga berharap adanya sosialisasi rutin terkait program bantuan pemerintah di Balai Gadang. Menurutnya, masih banyak masyarakat yang belum memahami jenis bantuan yang tersedia maupun persyaratan yang harus dipenuhi.

“Banyak warga yang belum mengerti program bantuan apa saja yang ada dan bagaimana cara mengajukannya. Jika ada sosialisasi, tentu masyarakat akan lebih paham,” katanya.

Tak hanya itu, PSM Balai Gadang juga mengusulkan bantuan berupa seragam kerja serta dana transportasi bagi lima orang PSM yang bertugas di kelurahan tersebut. Pasalnya, dalam melakukan survei lapangan, jarak antar lokasi cukup jauh sehingga membutuhkan biaya operasional yang tidak sedikit.

Kegiatan reses tersebut dihadiri oleh lurah, ketua RT dan RW, tokoh masyarakat, pengurus masjid, serta pemuda setempat. Selain persoalan peralatan pendukung PSM, masyarakat juga menyampaikan aspirasi di sektor pertanian, pendidikan, dan ekonomi.

Di sektor pertanian, warga mengusulkan pembangunan jalan usaha tani guna mempermudah akses ke lahan pertanian. Sementara di sektor pendidikan, masyarakat meminta penambahan sekolah, khususnya tingkat SMP, seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk di Balai Gadang.

Menanggapi aspirasi tersebut, Iqra Chissa menyatakan bahwa usulan yang menjadi kewenangan provinsi akan diperjuangkan melalui APBD Provinsi Sumbar Tahun 2027. Sedangkan aspirasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Padang akan dikoordinasikan dengan anggota DPRD Kota Padang dari Fraksi Partai Golkar.

Terkait permintaan penambahan sekolah, Iqra menegaskan hal tersebut menjadi prioritas untuk diperjuangkan.

“Balai Gadang sudah padat penduduk dan memang sudah selayaknya ditambah sekolah, terutama SMP. Banyak anak-anak kita yang harus bersekolah ke luar wilayah, sementara sebagian berasal dari keluarga kurang mampu. Ini akan kami komunikasikan dengan DPRD Kota Padang melalui Komisi IV agar dapat diperjuangkan,” ujarnya.

Iqra Chissa menambahkan, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan sejalan dengan Asta Cita Presiden RI. Oleh karena itu, ia berkomitmen mengawal penambahan sekolah di Balai Gadang dapat terealisasi. (*)

Kinerja Gemilang Bank Nagari Tahun 2025

03 February Bank Nagari

Padang - Bank Nagari menggelar Press Conference Kinerja Tahun 2025 pada Paparan Kinerja Bank Nagari 2025, dan Klarifikasi Isu Publik tanggal 2 Februari 2026 di Kantor Pusat Bank Nagari, Jl. Pemuda No. 21 Padang. Pemaparan dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Bank Nagari dan dihadiri oleh Media Cetak dan Media Online di Sumatera Barat.

Di tengah tekanan ekonomi global dan perlambatan nasional, Bank Nagari berhasil menjaga kinerja tetap solid sepanjang 2025.

Tahun buku 2025, Bank Nagari mencatat:

* Aset tembus Rp33,61 triliun

* DPK Rp26,84 triliun

* Laba bersih Rp493,74 miliar

* Rasio keuangan tetap sehat dengan CAR 23,72% dan NPL 2,40%

Di saat yang sama, Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Nagari tumbuh impresif dengan:

* Aset syariah Rp6,49 triliun (+6,28%)

* Pembiayaan syariah Rp4,63 triliun (+14,66%)

* Laba UUS Rp224,62 miliar (+15,43%)

Pertumbuhan UUS yang konsisten, penguatan digital banking melalui Ollin by Nagari, serta jaringan layanan yang luas membuktikan komitmen Bank Nagari dalam menghadirkan layanan keuangan yang adaptif, sehat, dan berkelanjutan bagi masyarakat Sumatera Barat.

Tak hanya itu, sepanjang 2025 Bank Nagari juga meraih 33 penghargaan nasional dan regional, termasuk peringkat idA+/Stable dari PEFINDO.

Pada kesempatan yang sama, Bank Nagari menyampaikan klarifikasi resmi atas sejumlah pemberitaan yang berkembang di ruang publik saat Press Conference Kinerja Keuangan PT Bank Nagari yang dilaksanakan pada tanggal 02 Februari 2026 di Kantor Pusat Bank Nagari Jl. Pemuda No. 21 Padang.

Klarifikasi ini disampaikan sebagai wujud komitmen Bank Nagari terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG), sekaligus untuk meluruskan informasi agar masyarakat memperoleh gambaran yang utuh dan proporsional.

Terkait informasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL/CSR), Direktur Utama Bank Nagari, Gusti Candra menegaskan, pihaknya tidak menutup diri terhadap keterbukaan informasi publik. Informasi yang bersifat wajib dibuka, termasuk laporan tahunan dan ringkasan pelaksanaan CSR, telah tersedia melalui kanal resmi Bank Nagari.

Adapun permintaan informasi yang memuat data pribadi pegawai, rincian biaya operasional secara detail, serta identitas individu penerima CSR, ditetapkan sebagai informasi yang dikecualikan berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, serta ketentuan perbankan dan OJK, setelah melalui uji konsekuensi. Penyaluran dana CSR Bank Nagari telah diaudit dan diawasi oleh regulator dan lembaga berwenang.

Terkait kebijakan hapus buku kredit, Direktur Kredit dan Syariah Bank Nagari, Hafid Dauli menyampaikan, dalam pelaksanaan kebijakan hapus buku kredit macet, Bank Nagari senantiasa berpedoman pada ketentuan regulator dan peraturan internal Bank.

Menurutnya, hapus buku merupakan tindakan administratif akuntansi dan tidak menghapus hak tagih Bank kepada debitur. Bank tetap melakukan upaya penyelesaian kredit secara aktif melalui penagihan, penjualan agunan, dan lelang melalui KPKNL sebagai pejabat lelang independen. Setiap penerimaan kembali (recovery) atas kredit yang telah dihapus buku dicatat sebagai pendapatan operasional sesuai ketentuan.

Mengenai pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan, seluruh proses dilakukan secara transparan, akuntabel, dan independen melalui sistem lelang elektronik KPKNL (lelang.go.id). Bank tidak memiliki kewenangan atas penentuan peserta maupun pemenang lelang.

Terkait kebijakan internal pegawai, termasuk Uang Akhir Tahun (UAT) dan Jaminan Hari Tua (JHT), Direktur Operasional Bank Nagari, Zilfa Efrizon menyampaikan, bahwa penyesuaian kebijakan Uang Akhir Tahun (UAT) dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan temuan audit eksternal yang meminta penyesuaian kebijakan remunerasi agar sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 45 Tahun 2015.

Kebijakan ini diambil secara korporasi dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan. Terkait Jaminan Hari Tua (JHT), Bank Nagari telah melaksanakan kewajiban pembayaran premi sesuai perjanjian. Kendala pembayaran klaim yang terjadi bersumber dari permasalahan likuiditas pihak asuransi dan terus dikomunikasikan serta diupayakan penyelesaiannya sesuai mekanisme yang berlaku.

"Bank Nagari senantiasa memberikan perhatian dan selalu mengutamakan kesejahteraan pegawai dengan berorientasi kepada ketentuan dan prosedur yang berlaku,"paparnya.

Zilfa juga menyampaikan, bahwa manajemen sangat mendukung dan medorong pembentukan kepengurusan baru FKPBN (Forum Komunikasi Pegawai Bank Nagari) yang sudah tidak aktif dari tahun 2017, yang disebabkan purnatugasnya beberapa pengurus inti dan pandemi covid 19.

FKPBN (Forum Komunikasi Pegawai Bank Nagari) yang bertujuan untuk memastikan aspirasi pegawai tersalurkan secara konstruktif, menjaga keseimbangan kepentingan perusahaan dan pegawai, serta memperkuat iklim kerja yang kondusif, produktif, dan berkelanjutan. Hal ini dilakukan sebagai wujud komitmen terhadap pelindungan dan kesejahteraan pegawai Bank Nagari sebagai mitra strategis perusahaan dalam membangun hubungan industrial yang sehat, dialogis, dan berkeadilan.

Bank Nagari juga menegaskan kebijakan zero tolerance terhadap fraud. Direktur Kepatuhan Bank Nagari, Bapak Sukardi menyampaikan bahwa setiap indikasi fraud internal ditangani melalui mekanisme audit, pengawasan berlapis, dan proses disiplin maupun hukum sesuai ketentuan yang berlaku, disertai penguatan sistem pengendalian internal dan budaya kepatuhan.

Selanjutnya, dalam rangka tertib administrasi, efektivitas pelayanan informasi publik, serta memastikan penyampaian informasi perusahaan berjalan secara terkoordinasi dan akuntabel, Bank Nagari menetapkan bahwa seluruh permintaan informasi dan koordinasi kehumasan agar disampaikan melalui saluran resmi perusahaan sebagai berikut:

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bank Nagari
Telp: Ext. 243 (PPID Bank Nagari)
Koordinasi Kehumasan dan Publikasi
Disampaikan melalui:
Divisi Sekretaris Perusahaan a.n. Bapak Yosviandri Asril
Pemimpin Bagian Humas a.n. Bapak Fefri Doni
Telp: Ext. 206 (Divisi Sekretaris Perusahaan)

Penetapan saluran resmi ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap informasi yang disampaikan kepada media dan publik bersifat akurat, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus menjaga kelancaran koordinasi antara Bank Nagari dan mitra media. Sehubungan dengan hal tersebut, Bank Nagari mohon maaf apabila tidak dapat melayani permintaan informasi dan/atau koordinasi kehumasan yang tidak disampaikan melalui saluran resmi sebagaimana dimaksud di atas.

Manajemen Bank Nagari mengapresiasi perhatian dan masukan dari masyarakat dan media. Seluruh pengawasan publik menjadi bagian penting dalam perbaikan berkelanjutan. Bank Nagari berkomitmen untuk terus dikelola secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab demi menjaga kepercayaan publik dan keberlanjutan bank sebagai aset strategis daerah.

Dampingi Penyerahan Bantuan, Evi Yandri Apresiasi Kepedulian Raffi Ahmad, Tompi dan Tim

30 January DPRD Sumbar

Padang - Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat, Evi Yandri Rajo Budiman mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan 100 musisi heal Sumatera, Rans Entertainment dan alumni UI. Bantuan yang diserahkan pada masyarakat di sejumlah daerah terdampak bencana hidrometeorologi di Sumbar ini diharapkan bisa menjadi berkah dan bermanfaat.

"Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan bantuan yang diberikan pada masyarakat. Bantuan tersebut tentu sangat bermanfaat bagi masyarakat pasca terdampak bencana," ujar Evi Yandri saat mendampingi penyerahan bantuan tersebut secara simbolik pada masyarakat di hunian sementara Ketaping, Batang Anai, Padang Pariaman, Jumat (30/1).

Saat penyerahan bantuan tersebut hadir langsung Raffi Ahmad mewakili Rans Entertainment dan sekaligus sebagai utusan khusus presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Hadir pula musisi dr. Tompi dan Irma Hutabarat.

Wakil Gubernur Vasko Ruseimy dan Bupati Padang Pariaman John Kennedy Azis juga Ikut mendampingi.

Bantuan yang diberikan beragam mulai dari alat rumah tangga, peralatan masak, sembako dan filter untuk air bersih.

Walaupun secara simbolik bantuan di berikan diberikan di Huntara Ketaping, namun bantuan serupa telah pula disalurkan ke sejumlah daerah lainnya di Sumbar yang terdampak bencana hidrometeorologi.

Evi Yandri juga sempat menyampaikan apresiasinya terhadap kepedulian Raffi Ahmad pada ranah Minang. Dimana kunjungan Raffi pada hari itu bukanlah yang pertama kali, namun sudah berulang kali pasca bencana terjadi akhir November lalu. Bahkan secara swadaya Raffi Ahmad juga ikut membantu pembangunan Huntara di Kepalo Koto, Pauh, Padang bersama Evi Yandri dan Vasko.

Kedatangan Raffi Ahmad, dr. Tompi disambut masyarakat ramai menunggu di lokasi yang terdiri bukan hanya warga Huntara namun juga warga sekitar. Masyarakat antusias menunggu Raffi Ahmad yang memang terkenal digandrungi kaum wanita.

Saat pertemuan dengan masyarakat tersebut Raffi berharap bantuan yang diberikan bisa meringankan beban masyarakat yang sudah banyak kehilangan dan menjadi korban bencana.

Tompi pun sempat menyanyikan satu lagu Minang dan lagi populernya yang juga disambut antusias warga. Jadilah penyerahan bantuan tersebut penuh kegembiraan.

Raffi Ahmad juga ikut menyerahkan secara simbolik kunci Huntara pada warga. Huntara tersebut dibangun danantara dan sudah bisa dihuni masyarakat.

Bupati Padang Pariaman John Kennedy Azis mewakili masyarakat mengucapkan terima kasih dan mengatakan bantuan memang diperlukan warga. Hal ini dikarenakan pasca bencana Padang Pariaman menjadi seolah mundur 20 tahun akibat dampaknya.

"Kami pemerintah setempat juga sekarang berusaha untuk pembangunan hunian tetap (huntap)," paparnya.

Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy selain mengucapkan terima kasih mengatakan kepedulian berbagai pihak pada Sumbar akan terus diingat. Bahwa sebagai kepala daerah ia sangat berterima kasih mewakili masyarakat.

Vasko Ruseimy dan Evi Yandri sebelum mendampingi Raffi Ahmad, Tompi dan tim ikut menjemput kedatangan mereka di Bandara. Sebelum datang ke Huntara, Vasko mengajak Raffi dan tim mencicipi kelezatan kuliner Minang, Gulai Kepalo Lauik di rumah makan sekitar bandara.

Ketua DPRD Sumbar Serap Aspirasi Penguatan Samsat Sijunjung

30 January DPRD Sumbar

SIJUNJUNG — Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, menyerap aspirasi terkait kebutuhan penguatan sumber daya manusia (SDM) serta sarana dan prasarana UPTD Samsat Sijunjung saat kunjungan kerja, Kamis (29/1).

Muhidi menegaskan, Samsat merupakan ujung tombak penerimaan daerah sehingga harus ditopang SDM dan fasilitas yang memadai agar pelayanan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dioptimalkan. Aspirasi tersebut, kata dia, akan ditindaklanjuti sesuai kewenangan DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Dalam pertemuan itu, jajaran UPTD Samsat Sijunjung menyampaikan keterbatasan jumlah aparatur sipil negara (ASN) yang saat ini hanya empat orang, serta kondisi gedung kantor yang dibangun sejak 1992 dan dinilai tidak lagi representatif.

Kepala Seksi Penagihan dan Penerimaan UPTD Samsat Sijunjung, Rio Satria, menyebut pihaknya terus berupaya meningkatkan pelayanan melalui berbagai inovasi, di antaranya rencana layanan Samsat Drive Thru di Kantor DPRD Kabupaten Sijunjung, layanan SIBER (Signal Berbantuan), serta pelaksanaan Samsat Keliling delapan kali setiap bulan. Namun, keterbatasan sarana operasional masih menjadi kendala.

Anggota Komisi III DPRD Sumbar, Daswanto, menilai penguatan SDM dan sarana operasional Samsat Sijunjung perlu segera dilakukan mengingat luas wilayah layanan dan tingginya target penerimaan daerah. Ia menegaskan DPRD akan mendorong tindak lanjut aspirasi tersebut karena berdampak langsung pada peningkatan PAD. (*)