Lima Puluh Kota — Baju Kuruang merupakan identitas perempuan Minangkabau, salah satunya adalah Baju Kuruang Basiba. Baju Kuruang Basiba memiliki ciri khas pada bagian samping terdapat siba dengan baju sebatas lutut, leher bulat tanpa kerah dan sedikit diberi belahan sebatas dada. Mendukung program pemerintah untuk meningkatkan kepedulian dan pelestarian terhadap Baju Kuruang Basiba, Dharma Wanita Persatuan (DWP) Lima Puluh Kota ikut memperkenalkan Baju Kuruang Basiba yang dikemas dalam bentuk perlombaan.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DWP Lima Puluh Kota Yunida Fatwa Widya Putra saat membuka Lomba Baju Kuruang Basiba dan Tangkuluak Kompong dalam rangka menyambut peringatan HUT DWP Kabupaten Lima Puluh Kota ke-23, Rabu (19/10/22) di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota, Payakumbuh.

Hadir pada kesempatan tersebut Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3AP2KB) diwakili Kepala Bidang Perempuan Rahima, Ketua Bundo Kanduang Kabupaten Lima Puluh Kota Zulmainis sekaligus Ketua Dewan Juri, Ketua Unsur DWP dan Peserta lomba yang merupakan anggota DWP se-Kabupaten Lima Puluh Kota.

Lomba berlangsung meriah dengan menampilkan ragam baju basiba dan tangkuluak kompong lengkap dengan aksesorisnya. Secara umum, penilaian lomba meliputi nilai keaslian adat, penampilan dan keserasian.

Rahima mewakili Kepala DP3AP2KB, dalam sambutannya, menyebutkan Baju Kuruang Basiba tidak hanya sekedar baju longgar namun memiliki makna disetiap bagiannya.

“Contohnya bagian basiba, maknanya adalah perempuan Minangkabau bisa menjadi pemersatu, fasilitator dan mediator terhadap sesuatu yang bertolak belakang” ujarnya.

Ia juga menghimbau untuk melestarikan pakaian perempuan minang ini. “Bukti pemerintah daerah ikut melestarikan adat budaya Minangkabau, telah melaunching dan bekerjasama dengan Kementerian Agama untuk memakai baju kuruang basiba di lingkungan Pemkab Limapuluh Kota setiap hari kamis,” tuturnya.

Tampil sebagai pemenang perwakilan dari DWP DPMDN sebagai Juara 1, sedangkan Juara 2 diraih oleh perwakilan DWP Badan Keuangan dan Juara 3 DWP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Selanjutnya Harapan 1 dari DWP Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Harapan 2 dari DWP Sekretariat DPRD dan Harapan 3 dari DWP Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. (FS)

Payakumbuh – Sebanyak 40 Santriwan dan Santriwati Taman Pendidikan Qur’an (TPQ) se-Tambago Kelurahan Taratak Padang Kampuang Kenagarian Koto Nan Gadang Kecamatan Payakumbuh Utara, mengikuti Khatam Al-Qur’an, Besok Siang Rabu (19/10/2022).

Kegiatan tersebut, mendapatkan perhatian dari Anggota DPRD Kota Payakumbuh Edwadrd DF. Dimana beliau ikut berpartisipasi dalam kegiatan Khatam Al-Quran ini, Dengan menyumbangkan Bintang Emas sebagai hadiah bagi pemuncak dalam ajang pendidikan terhadap SDM di bidang agama Islam tersebut.

Sumbangan hadiah dari Edward DF politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini diserahkan kepada Ketua Umum H. Dt. Pangulu Satu Nan Kuniang didampingi Fasdy Putra, S.Pd (sekretaris) dan Debi Susanto (Kordinator Seksi Dana dan Hadiah), Senin (17/10/2022) malam. di Masjid Al-Husna Tambago.

“Terima kasih bapak Edward DF semoga apa yang bapak inginkan ke depannya tercapai hendaknya..amin…amin ya robbal alamin,” ujar Debi Susanto.

Edward DF yang namanya saat ini harum di kalangan masyarat , bakal memberikan kontribusi yang lebih besar, lagi, bila segenap masyarakat ikut mendukung niat sucinya untuk membangun Payakumbuh dan Lima Puluh Kota kedepan nya.

Dikatakan, Khatam Al-Qur’an tersebut diikuti oleh Santriwan dan Santriwati yang mengikuti pendidikan di TPQ Masjid Al-Husna, TPQ Mushalla Muslimin Tambago, Begitupula beberapa santriwan dan Santeiwati dari TPQ di luar kelurahan tersebut yang memiliki kekerabatan dengan warga Tambago.

Kegiatan Khatam Al-quran yang berlangsung besok siang di Kelurahan Tambago Kecamatan Payakumbuh Utara tersebut bakal adanya arak arakan yang akan mengelilingi pusat kota Payakumbuh. (FS)

Maklumatnews, Sumbar - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumbar memperingati Hari Habitat Dunia-Hari Kota Dunia (HHD-HKD) yang dilaksanakan setiap tahun pada Bulan Oktober (urban October), hal ini  menunjukkan keterlibatan dan komitmen Indonesia dalam mewujudkan permukiman dan perkotaan yang layak huni dan berkelanjutan.

Peringatan HHD-HKD pada tahun 2022 ini merupakan rangkaian acara sesuai dengan tema global Mind the Gap, Leave No One and No Place Behind, Act Local to Go Global dan Tema Nasional Kolaborasi Pentahelix dalam Pembangunan Permukiman dan Perumahan Perkotaan menuju Nol Kumuh. Tujuannya adalah untuk penyebarluasan capaian dan upaya meningkatkan komitmen serta partisipasi berbagai pihak dalam pembangunan perkotaan yang berkelanjutan dan inklusif tanpa meninggalkan seorang pun dan satu wilayah pun. Hal ini sesuai dengan komitmen Indonesia dalam Sustainable Development Goals (SDGs) tujuan ke 11 serta New Urban Agenda (NUA).

Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumbar, Kusworo Darpito mengatakan bahwa, Kementerian PUPR telah menetapkan 7 indikator kumuh yang tertuang pada Permen PUPR No. 14 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yakni, kondisi bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan dan proteksi kebakaran, untuk menyelesaikan persoalan kumuh tersebut diupayakan dengan melaksanakan berbagai program regular dan pemberdayaan masyarakat seperti KOTAKU, PISEW, Sanimas, dan PAMSIMAS. 

Untuk mencapai terwujudnya kawasan yang bebas dari kumuh tidak dapat dilaksanakan secara mandiri, dibutuhkan kolaborasi multi sektor dan multi-aktor perlu dilakukan untuk mewujudkan permukiman perkotaan Indonesia yang lebih baik. Kementerian PUPR berupaya dalam penanganan permukiman kumuh   dan penyediaan sarana prasarana dasar dengan dukungan beragam stakeholder yang mewakili unsur pentahelix.

Upaya kolaborasi tersebut adalah upaya Pemerintah Provinsi, Kota, dan Kabupaten yang juga turut melakukan usaha penanggulangan kawasan kumuh dengan anggaran APBD yang disinergikan dengan APBN. Dukungan dari unsur swasta juga telah banyak dilakukan melalui program CSR yang mengubah fisik kawasan maupun mengedukasi masyarakat, akademisi dan Universitas.

Program PAMSIMAS, Sanimas, KOTAKU dan PISEW merupakan program stimulus yang diharapkan dapat direplikasi oleh Pemerintah Daerah yang diwujudkan dengan anggaran daerah, swasta dan stakeholder lainnya.

LSM dan masyarakat penerima manfaat juga menjadi faktor kunci dalam menjamin keberlanjutan kawasan supaya tidak kembali menjadi kumuh, disinilah peran pemberdayaan yang dilakukan, dengan tidak hanya melakukan pembangunan infrastruktur saja, akan tetapi juga memberikan edukasi, sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat untuk perubahan perilaku. 

Capaian Kementerian PUPR untuk menangani kawasan kumuh di Indonesia selama periode

2020-2022 seluas 7.257,32 Ha. Angka ini sudah melebihi target pada periode tersebut hingga

menyisakan 4,170 Ha untuk ditangani pada periode 2023-2024 dari total target Nasional penanganan kawasan kumuh 2020-2024 seluas 10.000 Ha.(**)

Lima Puluh Kota — Berdasarkan Perpres Nomor 39 tahun 2019 tentang satu data Indonesia, maka penyelenggaraan statistik sektoral perlu didukung dengan data akurat, mutakhir, terpadu, serta dikelola secara terintegrasi dan berkelanjutan.

“Perencanaan Nagari Statistik akan menjadi sangat penting dalam mendukung satu data Indonesia. Mustahil kita mewujudkannya bila wilayah administrasi didalamnya masih belum sadar akan data, maka untuk mewujudkannya harus dimulai dari pembentukan Nagari Statistik,” hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota, Ir. Eki Hari Purnama, M.Si saat membuka secara resmi rakor rencana pembentukan sekaligus pelatihan Nagari Statistik tahun 2022, di Aula Diskominfo, Selasa, (18/10/22).

Nagari yang saat ini merupakan ujung tombak pembangunan nasional, Eki HP menilai kehadirannya harus mampu meningkatkan kualitas tata kelola dan ketersediaan data akurat yang terintegrasi, cepat, dan mudah diakses secara digital. Bahkan, dengan menggunakan data tersebut, dipastikan progres kemajuan pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota akan lebih terukur.

“Pembentukan nagari statiskik yang sesuai dengan alur serta tata kelola sistem statistik nasional akan menghinndari terjadinya multi interpretasi terhadap suatu data,” pungkasnya.

Dimomen yang sama, Eki juga berkesempatan menyampaikan dimulainya pendataan awal registrasi sosial ekonomi (Regsosek) di wilayah Kabupaten Lima Puluh kota, yang berguna untuk menghasilkan data terpadu, tidak hanya untuk perlindungan sosial melainkan keseluruhan program yang dibutuhkan masyarakat untuk kebijakan Pemerintah yang lebih terarah.

“Kita menghimbau kepada seluruh masyarakat agar dapat menyuskseskan pendataan ini. Karena ini akan menjadi data rujukan untuk pembangunan dan kesejahteraan,” ulas Eki.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari yang diwakili oleh Riki Frizal Saputra SH mengatakan bahwa pembentukan Nagari Statistik merupakan program pemerintah yang harus disukseskan secara bersama sama.

“Bicara tentang statistik, nagari diatur dibawah payung hukum Permendes dengan program pembangunan berkelanjutan di Desa/Nagari SDGs. Untuk itu mari kita komitmen dalam melakukan dan menuntaskan kegiatan ini,” ulas Riki.

Turut hadir pada kesempatan tersebut Kabid Statistik Diskominfo Prov. Sumbar, Ony Fajar Sahdi, M.MA, Kepala BPS Kabupaten Lima Puluh Kota yang diwakili Vivin Dwiana Putri, perwakilan Camat Guguak, Payakumbuh dan Harau, Kabid Statistik Diskominfo Kabupaten Lima Puluh Kota Mira Ningsih, serta Wali Nagari dan para peserta pelatihan Nagari Statistik tahun 2022. (FS)

Payakumbuh ---- Untuk meningkatkan kualitas investasi di Kota Payakumbuh, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menggelar sosialisasi dan bimbingan teknis penggunaan Aplikasi Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) dan Pengisian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Tahun 2022 kepada pelaku usaha di aula Hotel Mangkuto, Selasa (18/10/22).

Kegiatan yang diberi nama SIPENI (sosiasilasi penerbitan NIB) pelaku usaha ini bersumber dari Dana Alokasi Khusus Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) itu dibuka oleh Kepala DPMPTSP Kota Payakumbuh Meizon Satria, Sekretaris DPMPTSP Desfitawarni, menghadirkan narasumber dari Dinas PMPTSP, tenaga pendamping DAK, dan Bidang Dalak.

Koodinator Dalak DPMPTSP Kota Payakumbuh Zulfa Rianti dalam sambutannya memaparkan pada tahun 2021 lalu sudah ada 280 orang pelaku usaha diberikan kegiatan serupa dengan sebanyak 9 angkatan, dan untuk tahun 2022 dari Januari hingga September sudah digelar untuk 4 angkatan dengan peserta 210 pelaku usaha, target hingga akhir tahun ini adalah 370 pelaku usaha.

“Peserta adalah pelaku usaha dari berbagai jenis, seperti usaha kerajinan, travel, jahit, batik, bengkel, laundry, dan lainnya,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala DPMPTSP Kota Payakumbuh Meizon Satria menyampaikan nantinya setelah diberikan bimbingan teknis terkait OSS-RBA dan LKPM, peserta pelaku usaha akan dipandu untuk mengisi OSS-RBA untuk penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) selepas mengikuti pelatihan ini.

“Nanti pas pulang, peserta sudah mengantongi NIB,” kata Meizon.

Meizon menyebut, dengan telah memiliki NIB, salahsatu keuntungannya adalah mereka bisa masuk ke katalog lokal Pemko Payakumbuh, saat ini pemerintah diwajibkan berbelanja barang dan jasa melalui e-katalog lokal, begitu trennya di market place.

“Belanja dengan sistem elektronik, sama seperti di e-commerce. Jadi dengan adanya NIB, pelaku usaha sudah bisa menawarkan produknya di katalog lokal Pemko Payakumbuh,” ungkapnya.

Di tambahkan oleh mantan Kabag PBJ dan Dalbang itu, pelaku usaha yang belum memiliki NIB, nanti bisa mengurus perizinan melalui pelayanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Payakumbuh yang berada di lantai 1 Balai Kota Payakumbuh.

“Kami siap melayani dengan prima, petugas kami telah terlatih dan apabila syaratnya lengkap urusan tidak akan lama, dan gratis,” pungkasnya. (MS)