Maklumat: DPRD Tanah Datar

Showing posts with label DPRD Tanah Datar. Show all posts

DPRD Dan Bupati Setujui Ranperda APBD Tahun Anggaran 2025

30 November DPRD Tanah Datar , Maklumatnews

DPRD Dan Bupati Setujui Ranperda APBD Tahun Anggaran 2025

Maklumatnews, TD - "Terima kasih kepada seluruh masyarakat dan pihak yang melaksanakan Pilkada Tanah Datar sehingga berjalan lancar dan aman dengan Paslon Eka Fadly secara quick count telah unggul dan tentunya hasil resmi kita tunggu ketetapan dari KPU”.

Hal itu disampaikan Anton Yondra, ketua DPRD Tanah Datar pada Rapat Paripurna untuk penandatanganan persetujuan bersama terhadap Ranperda tentang APBD tahun anggaran 2025, di ruang rapat utama DPRD setempat, Jumat (29/11).

Dikatakan Anton, “Rapat Paripurna ini beragendakan beberapa kegiatan yakni, penyampaian laporan hasil pembicaraan tingkat pertama, pembahasan, pengambilan keputusan, pembacaan konsep persetujuan, penandatanganan persetujuan dan pendapat akhir Bupati Ranperda Tanah Datar tentang APBD tahun 2025 ini”.

"Di kesempatan ini kami menyampaikan bahwa seluruh rangkaian pembahasan Ranperda APBD Tanah Datar tahun anggaran 2025 telah terlaksana hingga sampailah pada hari ini, akhir pembicaraan tingkat kedua dalam rangkaian pembahasan untuk mengambil keputusan DPRD Tanah Datar terhadap Ranperda APBD tahun anggaran 2025," ujarnya lagi.

Pada Rapat Paripurna ini juga, Juru Bicara Banggar yang juga Wakil Ketua DPRD Tanah Datar Kamrita menyampaikan laporan hasil pembicaraan tingkat pertama pembahasan Ranperda Tanah Datar tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2025.

Bupati Eka Putra pada penyampaian pendapat akhirnya di Rapat Paripurna tersebut, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak, khususnya ke Badan Anggaran (Banggar) DPRD yang telah melakukan pembahasan Ranperda tentang APBD tahun 2025 bersama TAPD sesuai dan mekanisme ditetapkan.

"Alhamdulillah, setelah melalui rangkaian proses pembahasan Ranperda tentang APBD tahun anggaran 2025. Dimana, masing-masing fraksi telah menyampaikan pendapat akhirnya," ujarnya.

"Sementara itu, untuk hasil evaluasi gubernur terhadap Ranperda tentang APBD tahun anggaran 2025, akan ditindaklanjuti secara bersama antara Banggar DPRD dengan TAPD Tanah Datar, sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah," ungkap Eka lagi.

“Ranperda ini memuat hal pemenuhan anggaran pendapatan, anggaran belanja, anggaran pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah kabupaten sesuai peraturan perundang-undangan”.

“Pemenuhan belanja wajib bidang pendidikan, infrastruktur, pelayanan publik, belanja pegawai, belanja wajib didanai dari pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah, belanja wajib pendukung standar pelayanan minimal, program percepatan pencegahan dan penurunan stunting, penurunan angka kemiskinan ektrem serta pengendalian inflasi”.

"Semua target tersebut, disinergikan dengan pencapaian target RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021-2026 melalui pelaksanaan program unggulan daerah. Semoga disetiap tahapan berikutnya berjalan baik dan lancar," pungkas Eka.

Seterusnya, Sekretaris Dewan Yuhardi membacakan konsep persetujuan bersama DPRD dan bupati serta dilanjutkan dengan penandatanganan persetujuan bersama Ranperda tentang APBD tahun anggaran 2025 oleh bupati Eka Putra, ketua DPRD Anton Yondra beaerta wakil ketua DPRD Kamrita dan Nurhamdi Zahari. (Pinos)

Pjs. Bupati Arry Yuswandi Sampaikan Jawaban Pandangan 8 Fraksi

16 November DPRD Tanah Datar , Maklumatnews

Pjs. Bupati Arry Yuswandi Sampaikan Jawaban Pandangan 8 Fraksi

Maklumatnews, TD -"Pemerintah daerah telah melakukan evaluasi terhadap Program unggulan diantaranya tahfizul Quran dan satu nagari satu event dengan harapan menjadi catatan untuk penyempurnaan pelaksanaan kegiatan berikutnya”.

Jawaban itu disampaikan Pjs. bupati Tanah Datar Arry Yuswandi menjawab saran yang disampaikan fraksi Ummat Golkar terkait evaluasi Progul pada rapat paripurna DPRD jawaban bupati terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi atas Ranperda APBD tahun anggaran 2025, di ruang sidang utama DPRD setempat, Kamis (14/11).

“Selanjutnya menjawab pertanyaan dari fraksi PPP tentang persentase serta target capaian RPJMD dan Progul pemerintah daerah pada tahun 2025, bahwasanya dalam penyusunan RAPBD tahun 2025 mempedomani target pada RPJMD serta target Progul pemerintah daerah tertuang di Perbup nomor 22 tahun 2022”, urainya lagi.

"Proyeksi target indikator makro dalam RAPBD tahun 2025, diantaranya pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 4,64%, tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,09%, tingkat kemiskinan sebesar 3,3%, indeks pembagunan manusia sebesar 79,97%, PDRB perkapita Rp. 46. 690.000 dan indeks gini rasio sebesar 0,252," ujarnya.

Pjs. Bupati Arry Yuswandi tidak hanya menangapi pertanyaan dan saran dari 8 fraksi, Ia pun mengucapkan rasa terima kasih atas apresiasi yang disampaikan fraksi Partai Keadilan Sejahtera terhadap konsistensi pemerintah daerah meningkatkan target PAD.

"Pemerintah daerah akan tetap konsisten dan bekerja keras serta profesional dalam menggali berbagai sumber pendapatan asli daerah," ujarnya.

Dikesempatan itu, Pjs. Bupati Tanah Datar Arry Yuswandi juga menanggapi berbagai pertanyaan serta saran dari fraksi-fraksi DPRD lainnya yang telah dilayangkan pada rapat Paripurna sebelumnya.

Pada rapat Paripurna kali ini dipimpin langsung oleh ketua DPRD Anton Yondra didampingi wakil ketua Nurhamdi Zahari dan Kamrita serta turut dihadiri Forkopimda, Staf ahli Bupati, Sekda, para Asisten, kepala OPD, Camat, Wali Nagari dan undangan lainnya. (Pinos)

8 Fraksi Sampaikan Pandangan terhadap 3 Ranperda

26 May DPRD Tanah Datar

8 Fraksi Beri Pandangan Terkait 3 Ranperda Yang Diajukan Bupati

Tanah Datar, Maklumatnews - Cukup luar biasa, dalam rentang waktu 24 jam 8 Fraksi berhasil menyimpulkan 3 Ranperda yang disampaikan bupati Tanah Datar dalam nota penjelasan pada Paripurna sehari sebelumnya.

Hal itu terlihat dari Paripurna Rabu (24/5) yang dipimpin wakil ketua DPRD Anton Yondra dengan agenda pandangan Fraksi atas nota penjelasan bupati tentang 3 Ranperda yang disampaikan sehari sebelumnya.

Bertindak sebagai Juru Bicara (Jubir) dari 8 fraksi tersebut yaitu, Istiqlal (Fraksi PKS), Agus Topik (Fraksi PPP), Sendiri Aswil (Fraksi Perjuangan Golkar), Kamrita (Fraksi Gerindra), Syafril (Fraksi Demokrat), Muhammadil Haikal (Fraksi Hanura), Jasmadi (Fraksi PAN) dan Khairul Abdi (Fraksi Nasdem).

Jubir Fraksi PAN Fraksi PAN menanyakan berapa besar anggaran yang disediakan untuk penanggulangan bencana dan bagaimana keterlibatan pemerintah daerah dalam penanganan bencana tersebut disamping itu pemerintah daerah juga diminta untuk memetakan zonasi wilayah rawan bencana dan menambah peralatan penanggulangan bencana.

Terkait Ranperda pembangunan dardaerah industri kabupaten, Jasmadi menanyakan Industri apa saja yang telah dibina pemda, apa produk unggulan daerah, potensi-potensi apa saja yang dimiliki serta pemda seharusnya memanfaatkan bahan baku lokal dan bukan impor.

Kemudian Jasmadi juga menanyakan apa saja indikator dari pemukiman dan perumahan dikatakan kumuh, diharapkan pemda sudah harus mempunyai data lengkap dan akurat dari pemukiman dan perumahan kumuh tersebut serta apa saja yang telah dilakukan pemda dalam penaganannya.

Hal senada juga di sampaikan Fraksi Perjuangan Golkar melalui jubir Wendri Aswil, yang mempertanyakan apakah pemerintah daerah telah memiliki data pemetaan titik titik rawan bencana dan tentunya pemerintah daerah harus mempersiapkan sdm petugas.

Fraksi Demokrat melalui juru bicara Syafril memandang Ranperda tentang Penanggulangan bencana merupakan langkah yang tepat dilakukan pemerintah daerah untuk mitigasi bencana karena keadaan geografis Tanah Datar yang memiliki gunung dan perbukitan yang akan menimbulkan bencana. Untuk itu pemerintah daerah sepatutnya menyiapkan langkah antisipatif.

Syafril tambahkan, sehubungan dengan Ranperda Pembangunan Industri kabupaten Tahun 2023-2043 juga menyambut baik karena akan mendorong dan meningkatkan pembangunan industri sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya, Ranperda Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh, Fraksi Demokrat juga menyambut baik karena Ranperda tersebut dinilai akan memberikan kontribusi yang berarti bagi masyarakat Tanah Datar untuk memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan.

Lebih lanjut beberapa Fraksi lainnya seperti juga menyampaikan pertanyaan, saran dan masukan agar sempurnanya ketiga Ranperda yang disampaikan Bupati Tanah Datar.

Paripurna hari itu dipimpin Wakil Ketua DPRD Anton Yondra, didampingi Wakil Ketua DPRD Saidani, diikuti 26 anggota dan Sekretaris Dewan Yuhardi. Serta dihadiri Wakil Bupati Tanah Datar Richi Aprian, unsur Forkopimda, Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD, Camat dan Wali Nagari se-Tanah Datar.

Wakil Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra menyampaikan pembahasan tiga Ranperda itu akan dilanjutkan dengan tanggapan atau jawaban Bupati atas pemandangan umum fraksi pada Kamis 25 Mei 2023 besok. (Pinos/r)

Paripurna DPRD, Nota LKPj Tahun 2022

13 March DPRD Tanah Datar

Bupati Tanah Datar Sampaikan Nota Pengantar Tentang LKPj Tahun 2022, Ini Rinciannya

Tanah Datar, Maklumatnews - "Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2022 sebesar Rp127.561.705.911, 00 dengan realisasi sebesar Rp144.522.245.749,31 atau 113,30%".

Capaian tersebut dipaparkan bupati Eka Putra dalam rapat Paripurna DPRD Tanah Datar dengan agenda penyampaian nota pengantar tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun 2022, di ruangan sidang DPRD setempat, Senin (13/3).

"Selanjutnya, pendapatan Transfer dianggarkan sebesar Rp1.055.398.173.178, dengan realisasi sebesar Rp1.025.167.694.258, atau 97,14%. dan lain-lain Pendapatan daerah yang sah dianggarkan sebesar Rp4.179.095.000 terealisasi sebesar Rp3.883.955.000 atau 92,94%".

Ditambahkan Eka Putra, "Untuk realisasi belanja dari anggaran belanja daerah tahun 2022 sebesar Rp. 1.288.136.563.234 dengan realisasi sebesar Rp1.186.934.494.819 atau 92,14% terdiri dari Belanja Operasional, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer".

"Sedangkan realisasi pembiayaan netto yang dianggarkan sebesar Rp.100.997.589.145,00 dengan realisasi sebesar Rp101.070.900.680,97 atau 100,07% terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran di tahun sebelumnya dan pengeluaran pembiayaan daerah", ujarnya lagi.

Sementara untuk perubahan anggaran disampaikan Eka Putra dilatar belakangi oleh perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA seperti indikator makro daerah yang perlu penyesuaian kembali terhadap target capaian indikator makro daerah, hal itu juga dipicu dengan membaiknya kondisi daerah pasca pandemi Covid-19.

“Dalam RPJMD Tanah Datar tahun 2021-2026, awalnya target pertumbuhan ekonomi sebesar 2,42%, berubah menjadi 3,5-4,00%, tingkat pengangguran 4,63% target menjadi 4,60% gini ratio dari 0,268 menjadi 0,252. Namun untuk tingkat kemiskinan target 4,32% menjadi 4,7% dan indeks pembangunan manusia awalnya 73,72% menjadi 73,01%,”sebutnya.

Hal lain yang juga melatar belakangi perubahan APBD sebut Eka Putra seperti PDRB atas harga berlaku, keadaan yang menyebabkan harus diberlakukan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan, kelompok, maupun jenis belanja, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya serta keadaan darurat.

Untuk perubahan pendapatan Eka Putra sampaikan dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya perubahan pencapaian target PAD, perubahan penerimaan dana transfer, kebijakan pengalokasian kembali silpa TA 2021.

Untuk urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan pilihan dikatakan Eka Putra Kabupaten Tanah Datar menyelenggarakan 23 urusan wajib dan 6 urusan pilihan. Dan pada tahun 2022 kebijakan pemerintah daerah sudah dituangkan dalam bentuk 2 Perda, 11 Perbup, 5 Keputusan Bupati dan 5 Surat Edaran Bupati.

Kabupaten Tanah Datar termasuk salah satu dari sepuluh kabupaten yang realisasi pendapatannya tertinggi pada triwulan I, Tanah Datar memperoleh sepuluh kali berturut-turut opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan daerah dari BPK RI, kabupaten layak anak kategori Mayda.

Lalu nominasi ADWI juga berhasil diraih, Juara I TPPKK Tingkat Provinsi Sumatera Barat, Juara I Nasional Desa Wisata berkembang desa wisata Nagari Tuo Pariangan dan banyak lagi prestasi lainnya urai Eja Putra pada paripurna kali ini yang dipimpin ketua DPRD Rony Mulyadi Dt Bungsu. (Pinos/r)

Ranperda Perubahan APBD Tahun 2022 Disetujui Menjadi Perda

13 September DPRD Tanah Datar

Tanah Datar, MN -"Perumusan terhadap hasil pembahasan Ranperda kabupaten Tanah Datar tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 telah dilaksanakan pada tanggal 11 September 2022 kemarin".

Hal itu disampaikan Jubir Banggar DPRD Anton Yondra dalam penyampaian laporan hasil pembicaraan pertama

pada rapat Paripurna Pengambilan Keputusan DPRD terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun 2022 di gedung DPRD setempat Selasa (13/9).

"Dalam pembahasan kemarin dapat disimpulkan dan diambil beberapa kesepakatan bersama dengan tim anggaran Pemda atau TAPD kabupaten Tanah Datar". ujar Anton.

Dijelaskan Anton bahwa hasil rumusan tersebut disetujui pendapatan daerah sebesar Rp1.187.138.974.088,88 dan belanja daerah sebesar Rp1.288.136.563.233,88 atau dengan suplus/defisit sebesar Rp100.997.589.145,00, untuk

penerimaan pembiayaan sebesar Rp111.596.589.145,00 dan Pengeluaran Pembiayaan Rp10.599.000.000,00.

Selepas rapat antara Banggar DPRD bersama TAPD, 8 Fraksi DPRD melalui juru bicara masing-masing fraksi yaitu Nurzal (PKS), Benny Apero (Hanura), Syafril (Demokrat), Jonnedi (Gerindra), Dedi Irawan (Golkar), Benny Remon (PAN) dan Nova Hendria (Nasdem) menerima Ranperda untuk dijadikan Perda tentang Perubahan APBD Tahun 2022.

Dalam kesempatan yang sama Wabip Richi Aprian dalam penyampaian Pendapat Akhir Bupati mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dan terkhusus kepada Banggar DPRD dan TAPD Tanah Datar.

"Alhamdulillah, setelah melalui rangkaian proses pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2022, kemarin masing-masing fraksi telah menyampaikan pendapat akhir dan hari ini kita tandatangani bersama berita acara persetujuannya".

"Selanjutnya hasil persetujuan ini akan disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi setelah terlebih dahulu dilakukan penyesuaian berdasarkan hasil pembahasan badan anggaran DPRD dengan TAPD," kata Richi.

"Ranperda yang disetujui bersama merupakan hasil proses pembahasan yang mengacu kepada ketentuan dan peraturan yang berlaku dengan mempedomani KU dan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 yang telah disepakati tanggal 24 Agustus 2022 lalu".

"Pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 kita masih memprioritaskan anggaran untuk program pemulihan ekonomi daerah terkait dengan percepatan penyediaan sarana prasarana layanan publik dan ekonomi, perlindungan sosial dan dukungan vaksinasi serta belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi tahun anggaran 2022," urai Wabup lagi.

"Kepada ASN diharapkan bekerjalah secara profesional, hindari perbuatan melawan hukum, ciptakan kerjasama yang baik, suasana kondusif dan inovatif untuk wujudkan visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Tanah Datar 2021 - 2026," tukasnya.

Rapat paripurna hari ini dipimpin langsung ketua DPRD Rony Mulyadi Dt. Bungsu didampingi wakil ketua Saidani dan Anton Yondra bersama 25 anggota serta Wabup Richi Aprian, Forkopimda, Asisten, Staf Ahli dan kepala OPD lainnya. (pinos/r)

8 Fraksi DPRD Sampaikan Pandangan Umum Atas Perubahan APBD Tahun 2022

08 September DPRD Tanah Datar

8 Fraksi DPRD Sampaikan Pandangan Umum Atas Perubahan APBD Tahun 2022

Tanah Datar, MN -Disamping memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan Program Unggulan (Progul) Tanah Datar, beberapa fraksi juga meminta kejelasan progres pelaksanaan serta kendala yang dihadapi.

Hal itu disampaikan 8 fraksi (7 fraksi secara langsung, 1 fraksi secara tertulis) dalam rapat paripurna pandangan fraksi atas nota penjelasan Ranperda perubahan APBD tahun 2022 di DPRD setempat, Senin (5/9).

Sidang yang dipimpin wakil ketua Saidani didampingi Ketua Rony Mulyadi Dt.Bungsu, wakil ketua Anton Yondra dan anggota DPRD turut dihadiri Wakil Bupati Richi Aprian, Forkopimda, para Asisten, kepala OPD dan undangan lainnya.

"Kami menyampaikan apresiasi atas Program Makan Rendang di Tanah Datar yang sangat membantu permodalan, namun tentunya sejauh mana perkembangan program ini dan apa saja kendala yang ditemui," kata Juru Bicara (Jubir) Fraksi Gerindra Surva Hutri.

Sementara itu Fraksi PAN melalui Jubirnya Alimuhar St. Tunaro mengatakan Program Satu Nagari Satu Event perlu dilanjutkan karena mampu memberikan Multiplier Effect.

"Program Satu Nagari Satu Event ini perlu memiliki agenda tetap dan jelas setiap tahun, sehingga wisawatan ataupun pengunjung memiliki langkah dan waktu pasti nagari yang bakal dikunjungi," katanya.

Sementara terkait Ranperda Perubahan APBD Tanah Datar Tahun Anggaran 2022, beberapa isu strategis menjadi pertanyaan dari berbagai fraksi, seperti pelaksanaan retribusi pajak, masih tingginya ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Alokasi Dana Transfer dari Pemerintah Pusat, kelanjutan pembangunan Lapangan Cindua Mato, Pengelolaan Baznas, pemerataan Tenaga Guru, sampai dengan langkah atas dampak kenaikan BBM.

"Melihat laporan keuangan daerah tahun 2021 terdapat Silpa Rp111.596.589.145, sementara defisit Rp51.301.659.075, sehingga terjadi Surplus. Maka dalam hal ini Fraksi Gerindra minta penjelasan rencana pemanfaatan dana surplus dan sejauh mana dapat mengakomodir rencana kegiatan hasil Musrenbang," ujar Surva Hutri.

Sementara itu Jubir Fraksi Perjuangan Golkar Herman Sugiarto meminta penjelasan pajak daerah yang berubah karena masih rendahnya kesadaran wajib pajak serta jelaskan upaya penegakan Law Enforcement kepada wajib pajak di Tanah Datar.

Sementara terkait peningkatan target Pendapatan Daerah sebanyak 1,86% sebesar Rp21.575.400.718 dari target awal sebesar Rp1.160.828.255.808, beberapa fraksi DPRD juga menyampaikan apresiasi.

"Kami Fraksi Demokrat mengapresiasi hal itu, ini sebagai bukti Pemerintah Daerah secara konsisten berusaha untuk mengoptimalkan perolehan pendapatan asli daerah," sampai Jubir Fraksi Demokrat Syafril.

Selepas penyampaian pandangan 7 Fraksi DPRD, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan Pandangan Fraksi oleh pimpinan sidang kepada Wabup Tanah Datar untuk ditindaklanjuti selanjutnya. (pinos/r)