November 2022

 

Lima Puluh Kota – Kabupaten Limapuluh Kota komit untuk selalu menggandeng Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dalam mengembangkan arsitektur dan infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di daerah.

Hal itu diungkapkan Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Datuk Bandaro Rajo setelah mengikuti Seminar dan Pameran Gerakan Menuju Kota Cerdas (Smart City) Tahun 2022 Kementerian Komunikasi dan Informasi RI di Puri Grand Sahid, Jakarta, Rabu (30/11/2022).

Langkah yang bakal ditempuh adalah pemanfaatan Pusat Data Nasional yang dikelola KemenKominfo untuk mengakomodir penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk efisiensi SPBE di daerah.

“Pelaksanan SPBE ini salah satu akan kita daya gunakan untuk mengimplementasikan misi meningkatkan pelayanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya dan ini akan kita kaitkan dengan pengembangan SPBE secara nasional, terutama dalam pemanfaatan aplikasi umum dan pengintegrasian data,” jelas Bupati Safaruddin.

Seminar dan Pameran Gerakan Menuju Kota Cerdas (Smart City) Tahun 2022 KemenKominfo RI menghadirkan Limapuluh (50) Kabupaten / Kota yang telah memperoleh pendampingan Kemenkominfo pada penyusunan Master Plan (Smart City) Tahun 2022.

Termasuk juga Seratus Empat Puluh Satu (141) Kota / Kabupaten dievaluasi implementasi program Kota Cerdas (Smart City) yang telah terpilih pada 2017-2021.

Kabupaten Limapuluh Kota termasuk salah satu diantara 50 Kabupaten / Kota yang akan didampingi dalam pelaksanaan Gerakan Smart City sebagaimana tertuang pada Nota Kesepahaman Kabupaten Lima Puluh Kota bersama Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor : B-32/DJAI/HK.04.02/04/2022 dan Nomor 139/139/KS/DISKOMINFO/IV/2022 tentang Implementasi Gerakan Menuju Kota Cerdas (Smart City) Kabupaten Lima Puluh Kota.

Tindaklanjutnya Limapuluh Kota Oktober 2022 sudah menyelesaikan Bimbingan Teknis Penyusunan Master Plan Smart City (Kota Cerdas) bekerjasama dengan Kementerian Kominfo serta ditunjang oleh DPA pada Dinas Komunikasi dan Informatika Limapuluh Kota Tahun Anggaran 2022.

Ditjen Aplikasi Informatika Kemenkominfo Bambang Dwi Anggono mengatakan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang SPBE dan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia maka Kementerian Kominfo telah menyiapkan informasi dan prosedur pemanfaatan untuk aplikasi dan infrastruktur berbagi pakai yang dapat dimanfaatkan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (IPPD).

“Salah satu wujudnya Kemenkominfo mengembangkan Pusat Data Nasional yang merupakan pusat data yang bagi pakai dan saling terhubung untuk menempatkan sistem elektronik, silakan daerah untuk memanfaatkannya untuk layanan dan integrasi data,” ujarnya.

Layanan Pusat Data Nasional itu, tambah Bambang Dwi Anggono bisa dipakai penempatan, penyimpanan, pengolahan, pemulihan data bagi instansi pusat dan pemerintah daerah.

“Kita sediakan pusat data ini juga untuk mengefisienkan belanja daerah, tak mutlak lagi pengadaan server untuk mendukung infrastruktur SPBE di daerah, melalui teknologi komputasi awan, cloud pada pusat data nasional, pelaksanaan bagi pakai data, aplikasi dan infrastruktur dapat dilakukan,” pungkasnya. (FS)

 

Lima Puluh Kota – Presiden RI Joko Widodo meminta Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) untuk memperkuat soliditas dan solidaritas dengan segenap komponen bangsa. Untuk itu, KORPRI mesti mencari terobosan positif serta dibarengi dengan kerja efektif dan birokrasi lebih singkat. Selain itu, seluruh aparatur harus memperkokoh integritas, disiplin dan tertib hukum demi peningkatan pelayanan publik berkualitas.

Demikian dikutip dari naskah pidato Presiden Joko Widodo sebagaimana dibacakan Sekretaris Daerah Widya Putra dalam kapasitasnya mewakili Bupati Lima Puluh Kota Safaruddin Dt Bandaro Rajo pada puncak Peringatan Hari KORPRI Ke-51 Tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota di Lapangan Upacara Kantor Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak, Selasa (29/11/22).

Tampak hadir pada upacara peringatan Hari KORPRI Asisten I Herman Azmar, Asisten II Fitma Indrayani dan Kepala Perangkat Daerah serta Pejabat Administrator di lingkungan Pemkab Lima Puluh Kota. Berdasarkan catatan, Hari KORPRI diperingati setiap tanggal 29 November bertepatan dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 Tentang KORPRI, yang menjadi dasar berdirinya KORPRI. KORPRI berfungsi sebagai wadah untuk menghimpun seluruh pegawai Republik Indonesia (RI) demi meningkatkan perjuangan, pengabdian, serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan bangsa dan negara.

Lebih jauh, mengutip pidato Presiden Joko Widodo, Widya Putra menyampaikan atas nama Pemerintah, Negara, dan pribadi mengucapkan selamat ulang tahun kepada anggota KORPRI dimanapun berada serta menyampaikan terima kasih atas Dharma Bakti dan pengabdiannya dalam menjalankan tugas dan loyalitas kepada negara selama lebih dari setengah abad.

Kemudian dikatakan Widya Putra, sesuai dengan tema perayaan HUT KORPRI tahun ini, KORPRI Melayani, berkontribusi, dan berinovasi untuk negeri, Ia meminta kepada seluruh anggota KORPRI untuk bertransformasi secara total dengan menjadikan dirinya sebagai bagian dari birokrasi yang melayani masyarakat dengan sepenuh hati dan adaptif terhadap perubahan yang terjadi.

“Organisasi KORPRI akan bertransformasi menjadi Korps Pegawai ASN RI dengan tujuan menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi ASN serta mewujudkan jiwa Korps ASN sebagai pemersatu bangsa,” ungkap Widya Putra.

Pada bagian lain sambutannya, Widya Putra menegaskan KORPRI merupakan bagian integral pemerintahan yang harus diperkuat sebagai salah satu komponen bangsa yang strategis.

“Saya turut meminta KORPRI tetap dalam kedinasan, sehingga aspirasi ASN tetap tertampung, terformulasikan, dan disalurkan secara proporsional dan profesional,” pungkas Widya Putra membacakan sambutan Presiden Joko Widodo.

Di penghujung upacara peringatan Hari KORPRI tersebut, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota turut melaksanakan penyerahan Surat Keputusan purna tugas bagi sejumlah ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang memasuki masa pensiun pada akhir tahun 2022.

Prosesi penyerahan SK diberikan langsung oleh Sekretaris Daerah Widya Putra kepada perwakilan ASN diantaranya Asisten II Fitma Indrayani, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Indrawati, serta sejumlah Pejabat Administrator dan Fungsional di Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota. (FS)



Padang - Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang, menggelar acara Dies Natalis ke-56 tahun dengan tema Berkolaborasi Menuju Unggul yang dibuka oleh ketua senat Universitas, bertempat di Kampus II lubuk lintah Kota Padang, Selasa (29/11/22).

Acara dibuka dengan khidmat, mulai dari menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan dilanjutkan dengan pengumuman pemenang desain tugu Imam Bonjol oleh M. Nasir, M.Ag dengan judul pemenang Sorban Pengetahuan oleh Rangga.

Beberapa hari sebelumnya, dalam rangkaian acara Dies Natalis, UIN Imam Bonjol Padang juga telah menggelar acara Seminar Nasional yang mengusung tema “Ulama Dalam Masyarakat Yang Berubah: Dulu, Kini dan Esok”.

Kegiatan tersebut juga berlangsung di gedung Auditorium Prof. Mahmud Yunus kampus II, Lubuk Lintah. Menghadirkan Prof. Dr. Jajat Burhanuddin, M.Pd seorang Cendikiawan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Dr. Ahmad Suaedy Dosen UIN Surabaya, serta dua guru besar UIN Imam Bonjol Padang Prof. Nelmawarni, M.Hum., P.hD Guru Besar Sejarah Peradaban Islam dan Prof. Dr. Awiskarni, M.Ag yang merupakan Cedekiawan UIN IB Padang sebagai narasumber.

Dies natalis juga dimeriahkan Dengan gerak jalan  bersama civitas akademika dan masyarakat Sungai Bangek yang dilaksanakan pada hari Minggu 27/11
Di Kampus III.

Rektor UIN Imam Bonjol, Prof. Dr. Martin Kustati, M.Pd, dalam sambutannya menyampaikan bahwa UIN Imam Bonjol Padang hari ini tumbuh dan berkembang, melalui perjuangan segenap putra dan putri terbaik bangsa Indonesia yang berasal dari berbagai latar belakang daerah, suku dari segenap penjuru nusantara. Lahir dalam kebhinekaan, serta 
tumbuh dan berkembang dalam kebhinnekaan.

"Hari ini, saat ini menjadi tangungjawab kita bersama untuk meneruskan estafet perjuangan para pendiri, UIN Imam Bonjol Padang. Usia 56 tahun merupakan usia yang cukup matang bagi UIN Imam Bonjol Padang menjadi epicentrum kajian keislaman, sains 
dan teknologi." Katanya.

UIN Imam Bonjol harus hadir yang menyediakan akses Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam bagi Indonesia masa depan, dan masa depan Indonesia. Sejalan dengan visi Kementerian Agama yakni “Kementerian Agama Republik Indonesia yang profesional dan andal dalam membangun 
masyarakat yang saleh, moderat, cerdas, dan unggul untuk mewujdukan Indonesia maju yang berdaulat, madiri, dan berkepribadian berdasarkan 
gotong royong".

UIN Imam Bonjol Padang telah memiliki 6 Fakultas, dan 1 Pascasarjana; yang terdiri dari 39 program studi diploma, dan starata satu, 5 program magister, dan 3 program doktor yang tergabung dalam pascasarjana. Mendukung program Pemerintah Republik Indonesia dalam menyiapkan Indonesia Emas 2045.

“UIN Imam Bonjol Padang telah melahirkan dan mencetak ribuan alumni yang menjamur dan mengabdi untuk negeri. Kita optimis kampus kita tercinta ini terus memperbaiki diri hingga menjadi kampus terunggul, terbaik dan terdepan,” ujarnya.

Dan menargetkan 50% jumlah DTPS pada masing-masing program studi bergelar doktor. Sampai tahun ini tercata Dosen yang sendang menempuh program doktor sejumlah 37 orang.

Prof. Dr. Nizar Ali, M.Ag, Sekretaris Jenderal Kementrian Agama Republik Indonesia, dalam orasi ilmiahnya pun menyampaikan bahwa Universitas Islam telah berperan besar dalam kemajuan berbagai sektor, mulai dari teknologi, pemahaman dan guru-guru besar yang telah membuat mahakarya yang sangat luar biasa di bidangnya masing-masing.

Sebagai pendidikan tinggi keagamaan Islam tertua di Pulau Sumatera, UIN Imam Bonjol Padang memiliki sebuah cita-cita besar yakni “menjadi 
Universitas Islam yang kompetitif di Asean dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas, dan unggul tahun 2040.

Hadir dalam acara, Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang, Prof. Dr. Martin Kustati, M.Pd. Ketua senat UIN Imam Bonjol Padang, Prof. Dr. H. Duski Samad, anggota senat, Kepala Biro Administrasi, Kemahasiswaan, dan Kerjasama UIN Imam Bonjol Padang, H. Hendri., S.Ag, M.Pd, dekan fakultas Adab dan Humaniora (FAH) Prof. Nelmawarni, S.Ag, M.Hum, Ph.D, dekan fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Dr. Wakidul Kohar, M.A.


Lima Puluh Kota – Kafilah Kecamatan Payakumbuh berjaya meraih Juara Umum Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Nasional Tingkat Kabupaten Limapuluh Kota ke-39, Prestasi gemilang Kafilah Kecamatan Payakumbuh pasca tampil meyakinkan setelah memborong 14 gelar Juara I di sejumlah cabang dengan total perolehan nilai 88.

Torehan prestasi ini terungkap pada Penutupan MTQ Nasional Tingkat Kabupaten Limapuluh Kota secara resmi oleh Bupati Limapuluh Kota diwakili Sekretaris Daerah Widya Putra di Lapangan Kayu Nan Tigo, Mungka, Kecamatan Mungka, Senin (28/11/2022).

“Ajang MTQ ke-39 Tingkat Limapuluh Kota di Mungka, merupakan wahana menumbuhkan semangat untuk mempelajari Al Qur’an sehingga Al Qur’an benar-benar dijadikan pedoman hidup dalam menghadapi pengaruh globalisasi saat ini,” katanya.

Berada pada posisi Juara Umum II Kafilah Kecamatan Guguak disusul oleh Kafilah Kecamatan Akabiluru pada Juara Umum III. Tropi Bergilir Juara Umum I (poin 88) dan Juara Umum II (poin 43) dan hadiah diserahkan langsung Sekda Widya Putra kepada Ketua yang didampingi Camat dari Kafilah Kecamatan Payakumbuh dan Kecamatan Guguak. Sementara, tropi Juara Umum III (poin 38) diserahkan oleh Kakan Kemenag Limapuluh Kota kepada Ketua yang didampingi Camat untuk Kafilah Kecamatan Akabiluru.

MTQ Nasional Tingkat Limapuluh Kota berlàngsung dari tangal 24 sampai 28 November 2022 ini diikuti oleh 535 orang dari 13 kafilah kecamatan se-Kabupaten Limapuluh Kota. Secara umum pelaksanaan MTQ pertama Tingkat Limapuluh Kota pasca pandemi Covid-19 dinilai sejumlah kalangan berlangsung semarak dan diikuti dengan antusias oleh peserta MTQ .

Melalui MTQ ini diharapkan terjadi peningkatan pemahaman dan pelaksanaan isi kandungan Al Qur’an di masyarakat serta ajang pembinaan untuk menghadapi MTQ ke-40 Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 di Solok Selatan.

Penutupan MTQ ke 38 Tahun 2022 ditandai dengan penurunan bendera LPTQ oleh Paskibra Pemkab Limapuluh Kota. Sekda Widya Putra mengatakan MTQ juga merupakan perwujudan dari tanggung jawab semua pihak untuk memberikan pendidikan kepada generasi muda, terutama pendidikan berbasis agama Islam.

“Model pendidikan yang memuat nilai-nilai Islami, juga merupakan proram unggulan pemerintah daerah,” ujarnya.

Dia menyampaikan penghargaan yang setinggi tingginya kepada seluruh Kafilah beserta Official yang datang dari 13 kecamatan. Diyakini setelah berakhirnya ajang MTQ dan kembali pulang ke Kecamatan-masing masing, para Khafilah akan menjadi contoh dan motivator bagi masyarakat sekitar, sehingga pembelajaran Al Qur’an seperti tahfiz, tilawah dan tartil Quran semakin marak dan berkembang di tengah masyarakat.

“Mari kita jadikan momentum MTQ ke 39 ini sebagai era kebangkitan generasi Qurani dalam rangka mewujudkan Limapuluh Kota Madani, beradat dan berbudaya dalam kerangka adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah,” tutupnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Limapuluh Kota H.Irwan dalam sambutannya memberikan apresiasi sekaligus mengutarakan rasa bangganya kepada seluruh panitia dan masyarakat Mungka yang telah mensukseskan MTQ ke- 39.

“Beberapa pendapat mengatakan, bahkan ada kawan kawan yang mengatakan ditingkat Provinsi bahwa MTQ Nasional tingkat Kabupaten Limapuluh Kota yang ke 39 ini penyelenggaraannya dapat disetarakan dengan penyelenggaraan MTQ tingkat provinsi. Alhamdulillah ini telah menghasilkan Qory dan Qoriah terbaik serta Hafiz dan Hafizah terbaik Kabupaten Limapuluh Kota yang akan kita persiapkan untuk mengikuti MTQ tingkat Provinsi tahun 2023 mendatang di Solok Selatan,” pungkasnya. (FS)




Padang- Dalam Rangka Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-72, Polairud Polda Sumbar gelar Upacara Tabur Bunga Pada, Kamis (24/11/2022) yang betermpat di Dermaga Ditpolairud Polda Sumbar.

Kegiatan upacara dipimpin langsung oleh Direktur Polairud Polda Sumatera Barat, Kombes Pol Sahat Hasibuan Ditandai dengan penghormatan kepada arwah para pahlawan, mengheningkan cipta, pelarungan karangan bunga, dan penghormatan terakhir.

Direktur Polairud Polda Sumbar mengatakan, upacara tabur bunga ini dilaksanakan dalam rangka HUT ke-72 Polairud yang jatuh pada tanggal 1 Desember mendatang.

Masih kata Dia, upacara tabur bunga di laut ini untuk mengenang arwah para pahlawan.

“Tujuan dari kegiatan ini selain mengenang arwah para pahlawan, juga untuk mengingatkan generasi muda kita khususnya Polri untuk bisa meneruskan apa yang sudah diraih oleh para pahlawan yang sudah mendahului kita,” pungkas Kombes Pol Sahat Hasibuan. 

Upacara tersebut berlangsung dengan tertib dan khidmat. Turut hadir dalam upacara yakni, Dirpolairud Polda Sumbar yang bertindak sebagai Inspektur upacara, Wadirpolairud, PJU Ditpolairud, Perwira Ditpolairud dan seluruh Personil Ditpolairud Polda Sumbar. (***)


Payakumbuh --- The City of Randang terus menunjukkan eksistensinya di kancah nasional. Pemerintah Kota Payakumbuh menerima penghargaan Bhumandala Award 2022 dari Badan Informasi Geospasial sebagai pemenang Juara Dua untuk kategori pemerintah daerah kota/kabupaten.


Penghargaan ini diperoleh Kota Payakumbuh karena keberhasilannya mengembangkan simpul jaringan untuk mewujudkan tersedianya informasi geospasial yang handal, mutakhir, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses sesuai kewalidataannya.


Kota Payakumbuh harus mengakui keunggulan Kota Palembang yang meraih Juara 1, sementara itu disusul oleh Kota Bengkulu di posisi ke 3. Penghargaan ini adalah sebagai implementasi Perpres 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN).


Penyerahan penghargaan Bhumandala Award hari ini bersamaan dengan puncak Peringatan Hari Informasi Geospasial ke-48 Badan Informasi Geospasial. Penyampaian Bhumandala Award kepada Kementerian/Lembaga (K/L), Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (25/11) malam.

Penjabat Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda yang menerima langsung penghargaan itu saat diwawancara berharap penghargaan ini akan menjadi pemicu semangat Kota Payakumbuh untuk terus mendukung penyelenggaraan informasi geospasial yang mengacu pada satu standar, satu referensi, satu geodatabase, dan satu geoportal, guna mengimplementasikan Perpres Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (One Map Policy).


“Pemerintah Kota Payakumbuh mengucapkan terimakasih atas penghargaan Bhumandala Award dan Selamat Hari Informasi Geospasial ke-49 Badan Informasi Geospasial," ujar Rida didampingi Kadiskominfo Junaidi, Kadis PUPR Muslim, dan Kepala Bappeda Yasrizal.


Rida juga menginformasikan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh tengah menyiapkan payung hukum tentang Simpul Jaringan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh, hal ini merupakan sebuah komitmen dan upaya untuk memberikan pedoman pelaksanaan jaringan informasi geospasial dalam melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pengamanan, penggunaan, dan penyebarluasan data geospasial dan informasi geospasial di Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh.


"Untuk itu perangkat daerah yang menjadi penanggung jawab simpul jaringan, saya harap agar terus mengawal data geospasial dan informasi geospasial ini agar terintegrasi dengan data-data di setiap perangkat daerah untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat Kota Payakumbuh," kata Rida.

Diakui Rida, sampai saat ini, belum semua pemerintah daerah di Indonesia memiliki simpul jaringan atau yang simpul jaringan-nya aktif terus-menerus. Ketiadaan simpul jaringan membuat diseminasi informasi yang memiliki aspek lokasi menjadi tidak lancar. Banyak informasi yang bersifat domain publik tidak tersedia atau tidak dapat diakses. Kerja sama antar institusi di daerah juga terhambat karena tidak mengetahui tema dan karakteristik data yang dimiliki oleh perangkat daerah lain, sehingga proses pengambilan keputusan yang memiliki aspek spasial menjadi tidak efisien, efektif dan optimal.


Merujuk kepada amanat yang tercantum pada Peraturan Presiden nomor 27 tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional, Pemko Payakumbuh dalam waktu dekat juga menyiapkan aturan hukum turunannya. Peraturan ini akan menjadi pedoman dalam membangun sistem penyelenggaraan pengelolaan data geospasial yang disusun secara bersama-sama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdayaguna, sehingga jaringan informasi geospasial yang ada di Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.


 "Keuntungan utama menjadi simpul jaringan adalah terciptanya efisiensi dan efektivitas dalam berbagi pakai data secara horinsontal atau secara vertikal. Selain itu, akan tersedia juga akses yang mudah untuk mendapatkan data asli dari penghubung simpul jaringan, maka saya harap nantinya penyebarluasan data geospasial dan informasi geospasial di Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh, dan bisa diintegrasikan dengan Command Center Payakumbuh," ulasnya.


Sebagai tahap awal dalam pembangunan simpul jaringan, kata Rida, maka perangkat daerah terkait yang jaringan infromasi geospasial agar melakukan evaluasi terhadap kondisi aktual yang ada pada unit yang akan bertanggung jawab terhadap pengelolaan simpul jaringan. Evaluasi dilakukan terhadap kondisi internal dan eksternal, yang mencakup semua elemen dalam Infrastruktur Informasi Geospasial (IIG). Tujuan dilakukannya evaluasi mandiri adalah untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan yang ada. Kekuatan kondisi yang sudah ideal dan siap digunakan sebagai bekal untuk membangun iig. Di sisi lain, kelemahan merupakan aspek-aspek yang belum tersedia dan harus diantisipasi dan diperbaiki dalam pembangunan IIG.

Rida berharap kerja sama baik antara Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh dengan BIG ini dapat terus berlanjut, sehingga BIG dapat terus membantu dan mengawal pemerintah daerah Kota Payakumbuh dalam membangun jaringan informasi geospasial.


Pembangunan simpul jaringan di Payakumbuh harus dapat dipercepat supaya proses perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring pembangunan yang didasarkan pada informasi geospasial yang tepat, akurat, terkini dan menggunakan satu sistem referensi yang sama dapat tercipta di Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh.


"Pembangunan simpul jaringan membutuhkan kerja sama antar perangkat daerah dan kunci utama pembangunan simpul jaringan adalah empat hal, yaitu kesadaran, pemahaman, komitmen dan kepemimpinan. Manfaat utama yang dapat diraih dengan pembangunan simpul jaringan adalah terciptanya efisiensi dan efektifitas berbagi pakai data geospasial dan informasi geospasial, sehingga proses perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pembangunan dapat dilakukan berdasarkan informasi keruangan yang akurat, terkini serta dapat dipertanggungjawabkan," tukuk Rida.


Sementara itu, Kepala Badan Geospasial Muh Aris Marfai mengatakan Penyelenggaraan Bhumandala Award – Penghargaan Simpul Jaringan Informasi Geospasial telah memasuki tahun keempat sejak pertama kali diselenggarakan tahun 2014. 


Dalam perjalanannya, proses monitoring dan evaluasi terhadap kinerja simpul jaringan selalu disinergikan dengan Perpres 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional. 


"Selain itu, terbitnya Perpres 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia menjadi komitmen bahwa penyelenggaraan Informasi Geospasial harus memenuhi standar data, memiliki metadata  yang baku serta memenuhi kaidah interoperabilitas data," ujarnya.

Ditambahkan Muh Aris Marfai, proses evaluasi pada tahun 2022 ini telah memasuki tahap akhir. Pihaknya menyampaikan apresiasi luar biasa untuk Simpul Jaringan Kota Payakumbuh yang dalam waktu relatif singkat dapat menujukkan progres yang sangat pesat. Dalam waktu kurang lebih 2 (dua) bulan dan dengan anggaran yang terbatas, Kota Payakumbuh mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada sudah cukup maksimal.


"Perkenankan kami mengucapkan selamat kepada Kota Payakumbuh atas prestasinya yang telah berhasil meraih Bhumandala Rajata (Medali Perak) untuk kategori Kota bersama dengan Kota Manado," katanya.


Namun, Muh Aris Marfai juga menyampaikan beberapa catatan terkait kualitas data merupakan hal yang menjadi perhatian agar data yang disebarluaskan merupakan data yang berkualitas dan sudah tervalidasi. 


"Keberlanjutan Simpul Jaringan Kota Payakumbuh perlu didukung dengan keberadaan SDM yang kompeten di bidang geospasial. Kebijakan pimpinan dalam mengidentifikasi kebutuhan jabatan fungsional surveyor pemetaan dan pemerataan penempatan dapat menjadi solusi dalam mengatasi permasalahan terakit rotasi SDM," pungkasnya. (FS)


#LIPUTANKHUSUSBAGIANPROTOKOLERPEMKOPAYAKUMBUH



Padang-Mungkin nama Rico Alviano tidak asing lagi ditengah masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Sijunjung, Kota Sawahlunto hingga Kabupaten Dharmasraya sudah mengenal siapa sosok Rico Alviano.

Rico Alviano merupakan Anggota Dewam Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumbar dari Partai Keadilan Bangsa (PKB) periode 2019-2024 dapil VI yang meliputi Sawahlunto, Sijunjung, Dharmasraya, Padang Panjang dan Tanah Datar.

Rico Alviano hingga kini masih berjuang untuk masyarakat dapil VI, terbilang sukses di dapil VI kini riko berniat untuk lebih memperjuangkan hak dan aspirasi masyarakat di pusat atau di DPR-RI. 

Menanggapi hal tentang akan maju di DPR-RI Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB Sumbar Rico Alviano mengatakan,  Sebagai wakil rakyat tentu salah satu tugas nya adalah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Masih kata dia, kemudian kita berkomitmen untuk membangun Sumbar pada umumnya dan di daerah pemilihan pada khusus nya.

Dirinya menjelaskan, Setelah saya turun kelapangan sebagai jabatan saya anggota DPRD Provinsi Sumbar saya temukan fakta di lapangan banyak sekali kebutuhan masyarakat dan keterbatasan untuk meningkatan ekonomi masyarakat di berbagai bidang, itu semua terjadi karna keterbatasan APBD Sumbar. 

Sementara kita di Provinsi Sumbar terkendala keterbatasan anggaran dan juga keterbatasan wewenang saya sebagai anggota DPRD Provinsi Sumbar, maka untuk mewujudkan semua itu agar perjuangan untuk masyarakat lebih maksimal saya putuskan untuk maju di Pertarungan DPR-RI pada tahun 2024.

Pertarungan DPR RI di 2024 nanti tujuan nya untuk bisa membawa anggaran dari pusat guna membangun kampung halaman dan meningkatkan ekonomi masyarakat Sumbar pada umum nya dan daerah pemilihan pada khususnya, ungkapnya.

Semoga perjuangan untuk memajukan kampung halaman dan memperjuangkan aspirasi masyarakat bisa terwujud, semua itu tidak terlepas juga dari dukungan seluruh lapisan masyarakat untuk mewujudkan itu semua, tutupnya. 

 

Lima Puluh Kota – Pembukaan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Nasional Tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota ke-39 oleh Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi di Lapangan Kayu Nan Tigo, Mungka, Kecamatan Mungka, Kamis (24/11/22) berlangsung semarak.

Acara ini menandai MTQ ke-39 Lima Puluh Kota resmi bergulir yang secara simbolis diawali dengan penabuhan serempak bedug di panggung utama MTQ oleh Gubernur Mahyeldi, Bupati Lima Puluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo, Ketua DPRD Deni Asra serta Forkopimda Lima Puluh Kota.

Dijadwalkan selama lima hari ke depan, sebanyak 13 kafilah berkekuatan 535 orang bakal unjuk kemampuan pada sembilan cabang yang dipertandingkan pada ajang MTQ ke-39 Lima Puluh Kota.

“Momentum pelaksanaan MTQ ke-39 di Lima Puluh Kota dapat dimanfaatkan Pemerintah guna memantapkan generasi berkualitas yang memegang teguh keislaman terutama di zaman berkemajuan ini,” ungkap Gubernur Mahyeldi mengawali sambutan pada pembukaan MTQ ke-39 Tingkat Lima Puluh Kota.

Secara umum iven religi pasca Pandemi Covid-19 terlihat meriah. Meski dibayang-bayangi mendung dan sesekali gerimis, Gubenur Mahyeldi, Bupati Safaruddin, Forkompimda serta sejumlah pejabat Pemprov Sumbar, Kanwil Kementerian Keagamaan Sumbar, dan Pemkab Lima Puluh Kota, terlihat sangat menikmati prosesi Pembukaan MTQ ke-39 Lima Puluh Kota.

Tak terkecuali masyarakat, sejak pagi ribuan warga Mungka dan sekitarnya telah berdatangan ke lokasi acara pembukaan. Selain menyimak sambutan resmi dari Gubernur Sumbar dan Bupati Lima Puluh Kota dan penyelenggara MTQ, mereka juga menonton suguhan atraksi tari massal dan pencak silat di lapangan mengundang decak kagum dan aplus dari Gubernur Mahyeldi, Bupati Safaruddin dan warga.

Di bagian lain sambutannya, Gubernur Mahyeldi pihaknya mengapresiasi Pemkab Lima Puluh Kota atas atensi dan upaya dalam mensukseskan perhelatan pagelaran MTQ ke XXXIX. Gubernur Mahyeldi turut menuturkan, MTQ adalah jawaban mengisi dan mengendalikan perilaku generasi muda dalam menangkal budaya asing dan merupakan bagian yang akan membentengi generasi muda dalam upaya meluruskan perilaku menyimpang yang banyak terjadi di masyarakat.

“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat dan pemerintah untuk mensukseskan pagelaran MTQ yang diselenggarakan di Kecamatan Mungka, sebagai upaya menciptakan generasi Qurani serta dapat mempersiapkan Kafilah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk menghadapi MTQ tingkat Sumbar yang akan dilaksanakan di Solok Selatan pada 2023 nanti,” katanya.

Sementara itu, Bupati Lima Puluh Kota, Safaruddin Dt. Bandaro Rajo menyampaikan selamat datang kepada 13 kontingen yang berasal dari seluruh kecamatan di Lima Puluh Kota.

Selanjutnya Bupati Safaruddin menjelaskan, pelaksanaan MTQ Kabupaten Lima Puluh Kota ke-39 dapat jadi media dakwah dan syiar agama yang efektif di tengah masyarakat, serta jadi barometer untuk mengukur keberhasilan pembelajaran Al-Qur’an yang selama ini telah berlangsung di masyarakat seperti TQ, MDTQ, dan rumah-rumah tahfidz yang ada di wilayah Lima Puluh Kota.

“Pelaksanaan MTQ tahun ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur’an serta meningkatkan pemahaman keagamaan yang merupakan pondasi dalam membangun karakter masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota, terutama generasi muda,” ungkap Safaruddin.

Kemudian, Safaruddin mengajak seluruh elemen untuk menjadikan momen ini sebagai upaya membumikan Al-Qur’an di Kabupaten Lima Puluh Kota dan sebagai upaya untuk melahirkan SDM yang Qurani, yaitu generasi yang membaca, mempelajari, menghayati, dan mengimplementasikan ajaran Al-Qur’an dalam kehidupan sehari-hari. Pelaksanaan MTQ ini diharapkan Safaruddin jadi persiapan Kabupaten Lima Puluh Kota untuk MTQ tingkat Provinsi Sumbar tahun 2023 di Kabupaten Solok Selatan.

“Semoga ada sosok Akmal Muharto lainnya, yang berhasil meraih medali emas kategori Khattil Qur’an pada MTQ Nasional ke XXXIX di Banjarmasin beberapa waktu lalu, yang telah membawa nama harum Lima Puluh Kota dan Sumbar,” pungkas Safaruddin.

Sebelumnya, Ketua Panitia pembukaan MTQ Kabupaten Lima Puluh Kota ke-39, Epi Adri sekaligus Wali Nagari Mungka menyebutkan perhelatan MTQ digelar selama lima hari, Kamis-Senin, (24-28/11/22).

“Seluruh kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota mengirimkan kafilah mereka untuk ikut pada MTQ kali ini dengan total kafilah berjumlah sebanyak 535 orang yang akan berlaga dalam sembilan cabang yang diperlombakan,” katanya.

Sebagai tempat pelaksanaan, pihaknya menggunakan masjid, sekolah dan panggung utama. “Sebagai tempat menginap kafillah kami juga bekerja sama dengan masyarakat sekitar. Terdapat 60 rumah yang disiapkan sebagai tempat menginap kafillah, official, dan dewan hakim,” pungkasnya. (FS)

 

Lima Puluh Kota – Seluruh fraksi DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota menyetujui Rancangan Perda APBD Tahun Anggaran 2023 untuk segera ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Mekanisme penyusunan, pembahasan serta penetapan APBD ini telah diatur melalui Permendagri nomor 84 tahun 2022 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2023. Pada tahun 2023 nanti, APBD Kabupaten Lima Puluh Kota diproyeksikan sebesar 1 triliun rupiah.

Hal tersebut sebagaimana terungkap dalam rapat paripurna yang berlangsung di Aula DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota, Rabu (23/11/22). Rapat yang dihadiri Bupati Lima Puluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo yang didampingi Sekretaris Daerah Widya Putra itu memasuki agenda pandangan akhir fraksi terhadap Rancangan Perda APBD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun anggaran 2023.

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Deni Asra didampingi Wakil Ketua 1 Wendi Chandra dan Wakil Ketua 2 Syamsul Mikar serta turut dihadiri oleh unsur Forkopimda, Asisten 3 Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, A. Zuhdi Perama Putra, serta Kepala Perangkat Daerah lingkup Kabupaten Lima Puluh Kota.

Dalam Sambutannya, Bupati Lima Puluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo mengaku bersyukur seluruh Fraksi DPRD menyetujui Ranperda APBD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2023, sehingga berbagai program pembangunan dapat dilaksanakan dari awal-awal tahun dengan harapan ekonomi dapat bergerak lebih cepat.

“Kita berharap Eksekutif dan Legislatif dapat menghadirkan kinerja yang lebih produktif, terlebih dalam mengantisipasi resesi global akibat perang Russia-Ukraina,” ucapnya.

Dijelaskan Bupati Safaruddin, berdasarkan surat Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan No.S-173/PK/2022 bahwa dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah tahun 2023 mengalami perubahan, dimana Dana Alokasi Umum (DAU) telah ditentukan peruntukannya.

“Ini berdampak kepada seluruh pemerintah daerah termasuk Kabupaten Lima Puluh Kota, karena harus menyesuaikan kembali prioritas daerah dengan Dana Alokasi Umum yang telah ditentukan peruntukannya,” tukas Safafuddin.

Dengan telah disampaikannya pendapat akhir fraksi terhadap Ranperda APBD tahun anggaran 2023 ini, Safaruddin menyampaikan rasa terima kasih kepada Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Komisi yang telah memberikan rekomendasi, pandangan umum, saran dan solusi atas rencana kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.

“Diminta Kepala Perangkat Daerah untuk mematuhi segala rekomendasi dari badan anggaran DPRD, serta segera menyusun time schedule perencanaan kegiatan yang tertampung dalam APBD,” pintanya. (FS)

 

Lima Puluh Kota – Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan Sumber Daya Manusia (SDM) terkait menyajikan infomasi kepada masyarakat, Pemkab Lima Puluh Kota melalui Diskominfo menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Jurnalistik bagi pengelola website Perangkat Daerah dilingkup Pemkab Lima Puluh Kota, di Aula Shago Bungsu Tanjung Pati, Rabu (23/11/22).

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Bupati Lima Puluh Kota yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Widya Putra serta turut didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Eki Hari Purnama dan Kepala Bidang Komunikasi Publik Deni Permana.

Dalam sambutannya sekaligus membuka secara resmi kegiatan tersebut, Sekda Widya Putra menyampaikan bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi semakin pesat. Mendapatkan informasi dapat dilakukan di manapun tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu, sehingga informasi diperoleh dengan cepat dan mudah, dengan kata lain kita sudah berada di era digital dimana semua kegiatan yang mendukung kehidupan dipermudah dengan adanya teknologi.

“Ini merupakan momentum untuk meningkatkan kemampuan pengelola website di masing-masing sub domain dalam portal Pemkab Lima Puluh Kota dalam menyajikan informasi secara menarik, berkualitas, kreatif, dan inovatif sesuai kaidah jurnalistik,” ucap Sekda seraya membacakan pidato Bupati.

Dilanjutkan Sekda Widya Putra, dalam menyajikan informasi yang sesuai dengan kaidah jurnalistik, pengelola website di masing-masing Perangkat Daerah paling tidak harus menguasai Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

“Mudah-mudahan para pegawai yang mengikuti pelatihan ini dapat menjadi corong informasi kepada masyarakat melalui informasi yang baik dan menggugah minat pembaca terkait pembangunan, program unggulan, dan promosi wisata Kabupaten Lima Puluh Kota,” ulasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota Ir. Eki Hari Purnama menjelaskan bahwa salah satu tupoksi Dinas Kominfo adalah melakukan diseminasi informasi terkait penyebaran informasi dan aktifitas pembangunan, sehingga tercipta pemahaman yang utuh dan terintegrasi kepada masyarakat.

“Petugas sub domain merupakan ujung tombak informasi Pemerintah Daerah, sehingga aktifitas pembangunan dan program prioritas visi misi daerah yang ada di masing – masing Perangkat Daerah dapat tersampaikan pada masyarakat,” ujar Eki.

Eki berharap melalui bimtek ini akan tercipta pengelola website Perangkat Daerah yang memiliki kompetensi dalam menyajikan informasi dalam bentuk teks untuk disebarluaskan dalam format yang sesuai dengan kaidah jurnalistik.

“Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat dalam menghadirkan sarana komunikasi berbasis website secara proporsional, berimbang dan informatif,” ulasnya.

Bimbingan teknis jurnalistik yang dilaksanakan sehari ini menghadirkan PWI Sumbar Soesilo Abadi Piliang sebagai narasumber serta diikuti oleh 60 pengelola website Perangkat Daerah termasuk pengelola website kecamatan. (FS)



MaklumatNews Sumbar - Guna meningkatkan kemampuan personel dalam menangani kasus korban meninggal dunia akibat bencana alam, Polda Sumbar menggelar pelatihan Disaster Victim Identification (DVI) T.A 2022.


Pelatihan DVI ini dibuka oleh Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono, S.Ik. SH, Selasa (22/11) di ruang Jenderal Hoegeng Mapolda Sumbar. 


Untuk peserta pelatihan DVI tersebut, terdiri dari perwakilan personel dari masing-masing Satker Polda Sumbar, TNI, Basarnas, BNPB, dan mahasiswa kedokteran.


Kapolda Sumbar menyebut, bencana adalah suatu kejadian tak terduga, dapat terjadi kapan saja, dimana saja dan kepada siapa saja. mengakibatkan kerusakan, kerugian harta benda serta manusia. bencana juga dapat mengganggu dan mengancam kehidupan manusia yaitu mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, dampak psikologis serta dampak kesehatan lainnya. 


Dikatakan Irjen Pol Suharyono, Provinsi Sumatera Barat dianggap sebagai wilayah yang rawan akan potensi ancaman bencana baik berupa banjir, gempa, tsunami, tanah longsor, gunung meletus dan bencana lainnya. 


"Masih segar dalam ingatan kita, pada bulan Februari tahun 2022 telah terjadi gempa bumi sebesar 6,1 skala richter di Pasaman dan Pasaman Barat yang menelan korban meninggal sebanyak 11 orang, ratusan orang luka luka dan ribuan orang pengungsi karena banyak rumah rusak akibat gempa," sebutnya. 


Lanjutnya, korban bencana tersebut menjadi perhatian serius dari pemerintah, penanganan yang cepat dan tepat bukan hanya terhadap korban hidup, akan tetapi penanganan terhadap korban meninggal juga harus ditangani dengan baik dan benar. 


Karena katanya, pada korban meninggal terdapat berbagai hal  yang melekat pada hak-hak orang mati mulai dari aspek hak asasi manusia, aspek hukum, kepentingan klaim asuransi serta sebagai upaya awal dari suatu penyidikan. 


"Penanganan pada korban mati salah satunya adalah melaksanakan identifikasi melalui prosedur DVI," ujar Irjen Pol Suharyono dalam sambutannya. 


DVI atau Disaster Victim Identification, adalah suatu prosedur untuk mengidentifikasi korban mati akibat bencana secara ilmiah, yang dapat dipertanggung jawabkan secara sah oleh hukum serta mengacu pada Interpol DVI Guideline. 


"Identitas dari jenazah sangat diperlukan untuk kepentingan penyidikan, menegakkan ham, dan kepentingan aspek legal untuk keluarga korban seperti untuk pengurusan  harta warisan, status pernikahan, asuransi dan lainnya," kata jenderal bintang dua tersebut. 


Ia menerangkan, proses identifikasi melalui operasi DVI merupakan tanggung jawab Polri yang diemban oleh fungsi Dokkes. Namun pada pelaksanaannya, Tim DVI Polri tidak bisa bekerja sendiri melainkan harus melibatkan stake holder terkait seperti BPBD, Basarnas, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, RS Pusat maupun daerah serta instansi terkait lainnya.


Untuk lebih memahami dan mengerti tugas masing-masing dalam proses DVI dan mempersiapkan personil baik dari instansi Polri maupun lintas sektoral dengan kemampuan yang dibutuhkan dalam setiap proses DVI. "Maka pada hari ini  dilaksanakanlah acara sosialisasi dan simulasi dvi serta penanggulangan bencana Polda Sumatera Barat TA.2022," ujarnya. 


Melalui kegiatan ini, Kapolda berharap seluruh stakeholder kebencanaan dapat mengetahui dan mengerti seluruh rangkaian proses identifikasi yang dilaksanakan serta memahami perannya masing masing mulai dari tahap awal sampai tahap akhir dinyatakannya korban telah teridentifikasi.


"Tentunya kedepannya dapat bekerjasama, berkoordinasi, dan berkolaborasi dengan baik, sehingga proses identifikasi dapat berjalan dengan baik dan lancar," paparnya. 


Irjen Pol Suharyono juga berpesan kepada para peserta pelatihan, agar mengikuti pelatihan DVI ini dengan serius dan menyerap semua materi yang diberikan.


"Memberikan masukan yang berharga serta berperan aktif dalam setiap diskusi. Memelihara dan meningkatkan networking yang sudah terbentuk," imbuhnya.


Dalam pembukaan pelatihan DVI T.A 2022 ini, dihadiri juga oleh Pejabat Utama Polda Sumbar.(*)



Payakumbuh --- Akhirnya, Peraturan Daerah (Perda) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Payakumbuh Tahun 2023 disahkan oleh kepala daerah bersama dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kota Payakumbuh dalam rapat paripurna di gedung DPRD, Selasa (22/11).

Rapat paripurna yang digelar selama dua hari itu berlangsung khidmat, masing-masing juru bicara fraksi di DPRD telah menyampaikan pendapat akhirnya dan didengarkan oleh Penjabat Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda.

Pada Senin (21/11), disampaikan oleh Juru Bicara Fraksi PKS Nasrul, Gerindra Aprizal, Demokrat Fahlevi Mazni Dt. Bandaro Nan Balidah, Golkar Yendi Bodra Dt. Parmato Alam, PPP Edward DF, Nasdem Bintang Perjuangan Ahmad Rida, Amanat Kebangkitan Nasional Opetnawati.

Dalam pendapat akhir fraksi, menyampaikan saran, masukan, dan kritikan terhadap program kerja Pemko Payakumbuh. Banyak masukan membangun yang tentunya pro kepada rakyat, apa lagi saat ini fokus pemerintah pusat dan daerah dalam menangani masalah stunting, ekonomi ekstrem, inflasi, dan peningkatan pelayanan publik.

Informasi yang diperoleh media, total APBD Kota Payakumbuh pada tahun 2023 adalah sebesar Rp. 754.157.200.030, sementara itu pada tahun 2022 lalu total APBD Kota Payakumbuh Rp.753 miliar, ada peningkatan tapi tidak banyak.

Pendapatan Daerah Kota Payakumbuh pada tahun 2023 sebesar Rp. 706.157.200.030, terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) 104.160.226.801, pendapatan transfer Rp. 600.196.973.229, dan pendapatan hibah Rp. 1.800.000.000.

Bila dijabarkan, pendapatan asli daerah berasal dari pajak daerah Rp. 12.871.138.863, Retribusi Daerah Rp. 7.800.886.028, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp. 9.643.493.434, dan lain-lain PAD yang sah Rp. 73.844.708.476.

Pendapatan transfer dari pemerintah pusat Rp. 566.668.988.000 dan pendapatan transfer antar daerah Rp. 33.527.985.229.

Melihat perbedaan besaran pendapatan dan total APBD di 2023, terjadi defisit/surplus anggaran sebesar Rp. 48.000.000.000.

Ketua DPRD Payakumbuh Hamdi Agus yang memimpin rapat mengatakan proses pembahasan ranperda ini telah melalui berbagai tahapan. Mulai dari penyampaian nota keuangan wali kota, pemandangan umum fraksi, jawaban wali kota atas pemandangan umum fraksi. Kemudian, raker komisi dan mitra kerja, rapat komisi, rapat internal, hingga penyampaian pendapat akhir fraksi.

"Hari ini (kemarin) kita mengambil keputusan terhadap ranperda APBD Kota Payakumbuh TA 2023 yang sudah dibahas bersama eksekutif dan legislatif,” ujarnya didampingi Wakil Ketua DPRD Armen Faindal dan Wulan Denura.

Di sesi wawancara, Hamdi menyebut dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah Kota Payakumbuh periode 2017-2022 pada 23 September 2022 lalu, maka pembangunan Kota Payakumbuh untuk sementara tidak mengacu lagi kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), tapi kepada rencana pembangunan daerah (RPD) tahun 2023-2026.

"Pada tahun 2024 nanti setelah pilkada, kita baru mengikuti pembangunan sesuai dengan visi-misi wali kota periode 2024-2029," katanya.

Hamdi berharap perencanaan yang dibuat bersama-sama ini nantinya bisa linear dengan program nasional, artinya program itu dijawab di daerah hingga di level kelurahan.

"Kita sebagai wakil rakyat tentu akan mengawal program pemko berjalan, sesuai dengan fungsi di DPRD, yakni penganggaran, legislasi, dan pengawasan. Intinya setiap program harus optimal dijalankan demi kepentingan rakyat," pungkasnya.

Sementara itu, Wako Rida Ananda mengatakan rancangan APBD tahun anggaran 2023 yang telah disepakati tersebut, akan disampaikan kepada gubernur Sumbar untuk dievaluasi selama lebih kurang 15 hari kerja. Sambil menunggu hasil evaluasi gubernur tersebut, ia meminta agar percepatan pencairan anggaran diharapkan kepada semua SKPD untuk mempersiapkan semua dokumen pendukungnya.

“Tentu dalam pelaksanaannya, Pemko Payakumbuh akan senantiasa memperhatikan berbagai saran dan pendapat DPRD,” tukuk Rida.

Rida menambahkan, Pemko Payakumbuh menyediakan kesempatan seluas-luasnya bagi dewan untuk selalu melakukan kontrol. Kemudian, memberikan kritikan maupun saran yang konstruktif melalui rapat dengar pendapat dengan mitra kerja.

“Hal ini agar pelaksanaan APBD Payakumbuh Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan ini dapat dilaksanakan secara bertanggungjawab sesuai ketentuan peraturan yang berlaku,” jelasnya.

Di tengah kondisi yang penuh tantangan ini, Rida mengimbau semua pihak harus terus optimis, adaptif, serta semakin membangun sinergi sehingga kinerja Pemko dalam melaksanakan APBD Tahun Anggaran 2023 tetap terjaga dengan baik. (FS)

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.