Maklumat

Hadir di Tengah Masyarakat, Polres Pasaman Barat Beri Harapan Baru Bagi Keluarga Korban Disabilitas

‎PASAMAN BARAT – Institusi Kepolisian tidak hanya hadir sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pelindung dan pengayom masyarakat yang memiliki empati mendalam. Komitmen ini dibuktikan secara nyata oleh Polres Pasaman Barat melalui jajaran Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim saat mengunjungi kediaman korban penyandang disabilitas di Jorong Ulu Bondar, Nagari Brastagi Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Selasa (22/9/2026).

‎

‎Kunjungan hangat tersebut dipimpin langsung oleh Kanit PPA Ipda Admi Pandowita bersama personel Satreskrim lainnya. Selain menyalurkan bantuan paket sembako berupa beras, minyak goreng, telur, dan bahan pangan mendasar, jajaran Satreskrim Polres Pasaman Barat fokus memberikan pendampingan psikologis untuk memulihkan kondisi mental serta trauma korban pasca-kejadian.

‎

‎Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Tribawanto, S.I.K., M.H., melalui Kasatreskrim Iptu A. Agung Ngurah Santa Subrata, S.Tr.K., menegaskan bahwa aksi sosial dan pendampingan ini merupakan bentuk perhatian tulus jajaran kepolisian terhadap penanganan perkara yang berperspektif perlindungan anak dan penyandang disabilitas.

‎

‎"Kegiatan ini kami laksanakan sebagai bentuk kepedulian dan perhatian penuh jajaran Polres Pasaman Barat. Selain menyerahkan bantuan bahan pokok untuk meringankan beban ekonomi keluarga, prioritas utama kami adalah pemulihan kondisi mental dan psikis korban agar trauma yang dialami perlahan bisa terobati," ujar Iptu A. Agung.

‎

‎Tidak hanya menghibur korban, personel Unit PPA Polres Pasaman Barat juga memberikan dorongan moril kepada pihak keluarga. Edukasi dan penguatan psikologis terus diberikan agar keluarga senantiasa mendampingi korban secara optimal selama masa pemulihan.

‎

‎Kehadiran jajaran Polres Pasaman Barat disambut penuh haru oleh pihak keluarga. Rani, kakak kandung korban, menyampaikan apresiasi mendalam atas kepedulian dan respon cepat kepolisian yang tidak hanya fokus pada penanganan hukum, tetapi juga merangkul sisi kemanusiaan korban.

‎

‎"Kami sangat berterima kasih atas bantuan dan perhatian dari Bapak Kapolres beserta seluruh jajaran Satreskrim. Kehadiran Kepolisian di rumah kami memberikan kekuatan moral tersendiri. Kami berharap proses hukum dapat berjalan adil dan pelaku dapat dijatuhi hukuman seberat-beratnya," tutur Rani.

‎

‎Mengenai penanganan perkara dugaan pelecehan seksual terhadap anak disabilitas tersebut, Polres Pasaman Barat memastikan proses hukum berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Saat ini, penyidik Satreskrim masih terus mengumpulkan alat bukti serta memeriksa sejumlah saksi demi menuntaskan perkara hingga tuntas.

‎

‎Melalui pendekatan yang inklusif dan humanis ini, Polres Pasaman Barat membuktikan dedikasinya dalam menciptakan rasa aman serta memberikan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok rentan.(SRP)

Rapat Paripurna DPRD Kota Padang, Tiga Ranperda Disiapkan untuk Perkuat Pembangunan Daerah

23 September Adv DPRD kota Padang

PADANG, – DPRD Kota Padang menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pemerintah Kota Padang, Senin (21/9/2026). Tiga regulasi yang disampaikan Wali Kota Padang Fadly Amran tersebut menyentuh sejumlah sektor strategis, mulai dari penataan perangkat daerah, kemudahan investasi hingga penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Rapat Paripurna DPRD Kota Padang tersebut dipimpin Ketua DPRD Kota Padang Muharlion, didampingi Wakil Ketua Mastilizal Aye, Osman Ayub dan Jupri. Seluruh rangkaian rapat berlangsung di Gedung DPRD Kota Padang dan dihadiri segenap anggota DPRD Kota Padang.

Wali Kota Padang Fadly Amran hadir langsung menyampaikan tiga Ranperda tersebut. Kehadiran jajaran Pemerintah Kota Padang, Forkopimda, kepala OPD, pimpinan BUMD/BUMN, camat, organisasi kemasyarakatan dan insan pers turut melengkapi agenda penting pembentukan regulasi daerah tersebut.

Penyampaian tiga Ranperda ini merupakan tindak lanjut Surat Wali Kota Padang Nomor 100.3.235/Huk-Pdg/2026 tertanggal 19 September 2026. Agenda tersebut juga telah disesuaikan dengan hasil rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kota Padang Masa Sidang I Tahun 2026 yang ditetapkan pada 31 Agustus 2026.

Tiga Ranperda yang disampaikan Pemerintah Kota Padang masing-masing berkaitan dengan perubahan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, pemberian insentif dan kemudahan investasi, serta perubahan Perda tentang Perumda Padang Sejahtera Mandiri.

Wali Kota Padang Fadly Amran dalam penyampaiannya menjelaskan bahwa pembentukan dan perubahan regulasi tersebut menjadi bagian dari upaya mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Regulasi diharapkan dapat menyesuaikan kebutuhan pembangunan sekaligus memberikan dampak terhadap peningkatan pelayanan publik.

Salah satu Ranperda berkaitan dengan perubahan regulasi mengenai Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang. Penyesuaian kelembagaan tersebut menjadi penting untuk memastikan struktur organisasi pemerintahan daerah dapat berjalan sesuai kebutuhan dan perkembangan kebijakan.

Dalam Ranperda tersebut terdapat perubahan nomenklatur Dinas Pariwisata menjadi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Penyesuaian ini berkaitan dengan penguatan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang memiliki potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Kota Padang.

Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif juga diarahkan untuk mendukung cita-cita Kota Padang sebagai kota gastronomi. Potensi kuliner khas Minangkabau, kreativitas pelaku usaha dan daya tarik wisata menjadi bagian dari sektor yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan.

Ranperda perubahan perangkat daerah tersebut juga memuat penguatan posisi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Penataan ini diarahkan untuk memperkuat kelembagaan dan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan urusan kebencanaan di Kota Padang.

Selain penataan organisasi perangkat daerah, perhatian besar juga diarahkan pada Ranperda mengenai penanaman modal serta pemberian insentif dan kemudahan investasi. Regulasi ini disiapkan untuk menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif di Kota Padang.

Kemudahan investasi menjadi salah satu isu penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah Kota Padang berupaya menyiapkan regulasi yang memberikan kepastian sekaligus membuka ruang lebih luas bagi dunia usaha untuk berkembang.

Melalui Ranperda tersebut, sejumlah aspek investasi menjadi perhatian, antara lain kemudahan perizinan, penyediaan infrastruktur serta pemberian insentif fiskal dan nonfiskal. Berbagai tantangan investasi, termasuk persoalan tanah ulayat dan akses infrastruktur, juga menjadi bagian yang perlu dicarikan solusi melalui kebijakan yang tepat.

Peningkatan investasi diharapkan memberikan efek berantai terhadap perekonomian Kota Padang. Ketika kegiatan usaha berkembang, peluang kerja dan aktivitas ekonomi masyarakat juga dapat meningkat, sekaligus membuka peluang bertambahnya Pendapatan Asli Daerah atau PAD.

Sementara itu, Ranperda ketiga menyangkut perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri atau Perumda PSM. Regulasi ini disiapkan untuk menyesuaikan ketentuan BUMD dengan perkembangan regulasi yang berlaku.

Penyesuaian tersebut berkaitan dengan Peraturan BPS Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Dengan penyesuaian regulasi, pengembangan unit bisnis Perumda Padang Sejahtera Mandiri diharapkan memiliki landasan yang lebih sesuai. Penguatan Perumda PSM juga diharapkan dapat mendorong optimalisasi kontribusi BUMD terhadap perekonomian dan pendapatan daerah. Pada saat yang sama, pengembangan unit usaha diharapkan tetap berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Ketua DPRD Kota Padang Muharlion menegaskan bahwa tiga Ranperda tersebut akan dibahas bersama organisasi perangkat daerah terkait. Menurutnya, pembahasan dilakukan sesuai mekanisme dan tahapan yang telah ditetapkan.

“Kita akan bahas tiga Ranperda ini bersama OPD terkait. Semoga dapat ditetapkan menjadi Perda sesuai jadwal yang ditetapkan,” ujar Muharlion.

Rapat Paripurna DPRD Kota Padang tersebut menjadi tahapan awal sebelum tiga Ranperda dibahas lebih lanjut oleh fraksi-fraksi dan komisi DPRD Kota Padang. Pembahasan nantinya menjadi ruang untuk mengkaji substansi regulasi secara lebih mendalam sebelum memasuki tahapan berikutnya.

Dengan tiga Ranperda tersebut, Pemerintah Kota Padang bersama DPRD Kota Padang tengah menyiapkan sejumlah regulasi yang berkaitan langsung dengan arah pembangunan daerah. Mulai dari penguatan kelembagaan pemerintah, kemudahan investasi, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, hingga optimalisasi BUMD, seluruhnya menjadi bagian dari agenda pembangunan Kota Padang ke depan. (ADV)

Lapas Alahan Panjang Laksanakan Shalat Istisqa dan Doa Bersama

18 September Terbaru

SOLOK — Di tengah kondisi kabut asap yang menyelimuti wilayah Alahan Panjang, Kabupaten Solok, Lapas Kelas III Alahan Panjang menggelar shalat istisqa dan doa bersama. Kegiatan tersebut menjadi bentuk ikhtiar spiritual sekaligus doa agar hujan segera turun dan kondisi udara kembali membaik. Jumat (18/09/26).

Shalat istisqa dan doa bersama diikuti Kepala Lapas Kelas III Alahan Panjang Harianto, S.Sos., M.H., jajaran petugas, calon pegawai negeri sipil (CPNS), peserta magang, serta warga binaan pemasyarakatan (WBP).

Kepala Lapas Kelas III Alahan Panjang, Harianto, mengatakan kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai bentuk ikhtiar dan kepedulian bersama dalam menghadapi kondisi kabut asap yang terjadi.

“Tujuan kegiatan ini adalah sebagai bentuk ikhtiar dan doa bersama agar Allah SWT menurunkan hujan, sehingga kondisi kabut asap dapat segera berkurang dan udara kembali membaik,” ujar Harianto.

Menurut Harianto, shalat istisqa juga menjadi momentum untuk meningkatkan keimanan serta mempererat kebersamaan antara petugas, CPNS, peserta magang dan warga binaan.

Ia berharap doa yang dipanjatkan bersama dapat menjadi ikhtiar untuk menghadapi kondisi lingkungan yang sedang terjadi, sekaligus mengajak seluruh pihak untuk tetap menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan.

“Kita berharap hujan segera turun dan kondisi udara kembali normal. Mudah-mudahan melalui doa bersama ini, kita senantiasa diberikan perlindungan dan kesehatan,” katanya.

Kegiatan shalat istisqa dan doa bersama berlangsung dengan khidmat. Seluruh peserta mengikuti rangkaian ibadah dengan penuh kekhusyukan serta memanjatkan doa agar hujan segera turun dan kabut asap berangsur menghilang.

Lapas Kelas III Alahan Panjang juga terus mengingatkan seluruh jajaran dan warga binaan untuk menjaga kesehatan serta memperhatikan kondisi lingkungan selama kabut asap masih terjadi.

Melalui MoU dengan BLK, Lapas Alahan Panjang Kembangkan Potensi WBP

17 September Terbaru

SOLOK – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas III Alahan Panjang menjalin kerja sama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Solok melalui penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) terkait program pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan (WBP).

Kerja sama tersebut menjadi bagian dari upaya Lapas Kelas III Alahan Panjang dalam memperkuat program pembinaan kemandirian bagi WBP, khususnya melalui peningkatan keterampilan kerja dan pelatihan vokasional.

Penandatanganan MoU tersebut dihadiri jajaran Lapas Kelas III Alahan Panjang bersama perwakilan BLK Kabupaten Solok. Kegiatan juga diisi dengan pembahasan mengenai bentuk pembinaan dan pelatihan yang dapat diberikan kepada WBP sesuai dengan kebutuhan serta potensi yang dimiliki.

Melalui kerja sama ini, WBP diharapkan memperoleh kesempatan untuk mengembangkan kompetensi dan keterampilan yang dapat menjadi bekal setelah menyelesaikan masa pidana dan kembali ke tengah masyarakat.

Program pembinaan kemandirian merupakan salah satu bagian penting dalam proses pemasyarakatan. Selain membekali WBP dengan keterampilan, kegiatan tersebut diharapkan dapat mendorong kemandirian serta meningkatkan kesiapan mereka untuk menjalani kehidupan secara produktif setelah bebas.

Pihak Lapas Kelas III Alahan Panjang berkomitmen untuk terus membangun sinergi dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pelatihan kerja, dalam mendukung pelaksanaan pembinaan yang berkelanjutan.

Kerja sama dengan BLK Kabupaten Solok tersebut diharapkan dapat menjadi langkah konkret dalam menghadirkan program pelatihan yang memberikan manfaat langsung bagi WBP, sekaligus mendukung tujuan pemasyarakatan dalam proses reintegrasi sosial.

Dengan adanya MoU ini, pembinaan di Lapas Kelas III Alahan Panjang tidak hanya berorientasi pada pembinaan kepribadian, tetapi juga peningkatan keterampilan sebagai bekal WBP untuk kembali produktif di masyarakat

Harianto, S.Sos., M.H., Tekankan Pentingnya Perawatan Sarana Keamanan Secara Rutin

16 September Terbaru

SOLOK — Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas III Alahan Panjang melaksanakan kegiatan pemeriksaan dan pemeliharaan senjata sebagai bagian dari upaya memastikan kondisi sarana keamanan tetap terjaga dan siap digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kegiatan tersebut dilakukan melalui pemeriksaan terhadap kondisi fisik dan kelengkapan senjata serta pemeliharaan untuk memastikan setiap perlengkapan dalam kondisi baik dan terawat.

Pemeriksaan dan pemeliharaan secara berkala menjadi salah satu langkah penting dalam mendukung pelaksanaan tugas pengamanan di lingkungan Lapas. Selain menjaga kondisi perlengkapan, kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan petugas dalam menjalankan tugas dan fungsi pengamanan.

Kepala Lapas Kelas III Alahan Panjang, Harianto, S.Sos., M.H., menekankan pentingnya perawatan sarana dan prasarana keamanan secara rutin. Menurutnya, seluruh perlengkapan pengamanan harus dijaga dan dipastikan kondisinya agar dapat menunjang pelaksanaan tugas secara optimal.

“Pemeriksaan dan pemeliharaan ini merupakan bagian dari upaya menjaga kesiapan sarana keamanan sekaligus memastikan seluruh perlengkapan tercatat, terawat, dan digunakan sesuai prosedur,” ujarnya.

Dengan dilaksanakannya pemeriksaan secara berkala, Lapas Kelas III Alahan Panjang berkomitmen menjaga kesiapsiagaan petugas serta mendukung terciptanya situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif di lingkungan pemasyarakatan.

Lapas Alahan Panjang Laksanakan Razia Gabungan

15 September

SOLOK — Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas III Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, menggelar razia gabungan serta pemeriksaan tes urine terhadap petugas dan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), Selasa (15/9/2026).

Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam rangka memperkuat upaya pencegahan dan deteksi dini terhadap gangguan keamanan serta penyalahgunaan narkoba di lingkungan pemasyarakatan.

Razia dipimpin langsung Kepala Lapas Kelas III Alahan Panjang, Harianto, S.Sos., M.H., dan melibatkan unsur Aparat Penegak Hukum (APH), yakni Kapolsek Lembah Gumanti AKP Barata Rahmat Sukarsih, S.H., serta personel Koramil 0309/10 Lembah Gumanti yang diwakili Serda Riko Gushendra.

Selain itu, kegiatan turut melibatkan tim kesehatan Puskesmas Alahan Panjang yang dipimpin Dr. Halim, staf Lapas Kelas III Alahan Panjang, serta anggota Polsek Lembah Gumanti dan Koramil 0309/10 Lembah Gumanti.

Dalam pelaksanaannya, petugas melakukan pemeriksaan di sejumlah area, meliputi kamar hunian WBP, blok tahanan dan sel isolasi, barang bawaan serta tempat penyimpanan WBP, hingga area dapur, gudang dan ruang kunjungan.

Dari hasil pemeriksaan di beberapa blok hunian, petugas menemukan sejumlah barang yang tidak diperbolehkan berada di dalam kamar hunian, yakni lima buah korek api, satu buah paku, satu buah potong kuku, satu buah gesper atau ikat pinggang, satu buah tempurung, serta satu buah pisau cukur.

Seluruh barang temuan tersebut kemudian diamankan untuk dilakukan pendataan dan selanjutnya dimusnahkan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Selain razia, petugas juga melaksanakan pemeriksaan urine terhadap 16 orang yang terdiri dari sembilan petugas dan tujuh WBP.

Hasil pemeriksaan menunjukkan seluruh sampel urine dinyatakan negatif narkoba. Tidak ditemukan peserta yang memperoleh hasil positif dalam pemeriksaan tersebut.

Kepala Lapas Kelas III Alahan Panjang, Harianto, mengatakan kegiatan tersebut menjadi salah satu langkah deteksi dini untuk memastikan lingkungan pemasyarakatan tetap aman, tertib, dan bersih dari penyalahgunaan narkoba.

Pemeriksaan urine juga dilakukan untuk memastikan petugas maupun WBP terbebas dari penyalahgunaan narkotika sekaligus memperkuat komitmen Lapas dalam menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang kondusif.

Kegiatan razia gabungan dan tes urine tersebut berakhir sekitar pukul 10.55 WIB. Selama kegiatan berlangsung, situasi di Lapas Kelas III Alahan Panjang berjalan aman, tertib, kondusif, dan terkendali.

Pelaksanaan kegiatan tersebut juga mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban pada Satuan Kerja Pemasyarakatan.