Padang – Perumda Air Minum Kota Padang akan melaksanakan pekerjaan pengurasan (cleaning) Reservoir Instalasi Pengolahan Air (IPA) Palukahan pada Rabu (22/7/2026) mulai pukul 21.00 WIB. Kegiatan pemeliharaan rutin ini dilakukan sebagai langkah strategis untuk menjaga kualitas air minum yang didistribusikan kepada pelanggan tetap memenuhi standar kesehatan dan memberikan pelayanan yang optimal.

Selama proses pengurasan berlangsung, pelanggan di sejumlah wilayah diperkirakan akan mengalami penurunan tekanan air hingga gangguan sementara aliran distribusi. Karena itu, masyarakat diimbau menyiapkan cadangan air secukupnya sebelum pekerjaan dimulai.

Reservoir merupakan salah satu komponen penting dalam sistem penyediaan air bersih. Fungsinya tidak hanya sebagai tempat penampungan air hasil produksi, tetapi juga menjaga kestabilan distribusi ke pelanggan. Seiring berjalannya waktu, endapan lumpur, pasir, serta partikel halus dapat mengendap di dasar reservoir sehingga perlu dibersihkan secara berkala.

Pengurasan ini bertujuan menghilangkan endapan tersebut agar kualitas air tetap terjaga, mencegah penurunan mutu akibat akumulasi sedimen, serta memastikan reservoir tetap berfungsi secara optimal dalam mendukung pelayanan distribusi air kepada masyarakat. Selain itu, kegiatan ini juga merupakan bagian dari program pemeliharaan rutin sarana produksi guna menjamin kontinuitas pelayanan Perumda Air Minum Kota Padang.

Direktur Teknik Perumda Air Minum Kota Padang Andri Satria, melalui Kasubag Humas Adhie Zein, menjelaskan bahwa pekerjaan ini merupakan langkah preventif yang harus dilakukan secara berkala demi menjaga kualitas layanan kepada pelanggan.

> "Pengurasan reservoir merupakan bagian dari pemeliharaan rutin yang tidak bisa ditunda. Tujuannya untuk membersihkan endapan yang terbentuk selama operasional sehingga kualitas air yang diterima pelanggan tetap terjaga sesuai standar. Kami memahami pekerjaan ini akan menimbulkan ketidaknyamanan sementara, namun langkah ini penting demi menjaga keandalan sistem distribusi air dalam jangka panjang," ujar Adhie Zein menyampaikan keterangan Direktur Teknik Andri Satria.

Ia menambahkan, petugas akan berupaya menyelesaikan pekerjaan secepat mungkin agar pelayanan dapat kembali normal. Perumda Air Minum juga telah menyiapkan langkah-langkah teknis untuk meminimalkan dampak terhadap pelanggan selama proses pengurasan berlangsung.

Adapun wilayah yang berpotensi terdampak meliputi Bypas Anak Air, Lubuk Buaya dan sekitarnya, Mega Permai, Talaok Bakok, Sasok Ubi, LP Anak Air, Monang Indah, Kayu Kalek, serta kawasan Belakang Pasar Lubuk Buaya.

Perumda Air Minum Kota Padang menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan dan mengimbau seluruh pelanggan di wilayah terdampak agar menampung air secukupnya sebelum pukul 21.00 WIB sebagai persediaan selama proses pengurasan berlangsung.

Masyarakat yang membutuhkan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Call Center Perumda Air Minum Kota Padang di 1500030 atau melalui layanan WhatsApp 0811669123. Perusahaan memastikan akan terus memberikan informasi perkembangan pekerjaan hingga distribusi air kembali normal.

Alahan Panjang – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas III Alahan Panjang menggelar kegiatan kerja bakti dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia, Rabu (22/7/2026). 

Kegiatan tersebut dipusatkan di Masjid Agung Al-Jami' Taratak Galundi, Alahan Panjang, sebagai bentuk kepedulian terhadap kebersihan lingkungan sekaligus mempererat hubungan antara Lapas dengan masyarakat.

Kerja bakti dimulai sekitar pukul 09.00 WIB hingga selesai dengan melibatkan jajaran petugas Lapas Alahan Panjang. Kegiatan difokuskan pada pembersihan area masjid dan lingkungan sekitarnya agar tetap bersih, nyaman, dan layak digunakan masyarakat dalam menjalankan aktivitas ibadah.

Kepala Lapas Kelas III Alahan Panjang, Harianto, S.Sos., M.H., mengatakan bahwa kerja bakti ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus implementasi semangat gotong royong yang menjadi nilai luhur bangsa.

"Melalui kegiatan ini, kami ingin menumbuhkan semangat kebersamaan dan kepedulian terhadap lingkungan. Selain menyambut HUT RI ke-81, kerja bakti ini juga menjadi wujud pengabdian Lapas kepada masyarakat," ujarnya.

Pelaksanaan kegiatan mengacu pada berbagai ketentuan, di antaranya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta 21 Perintah Harian Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

Selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman, tertib, dan kondusif. Lapas Alahan Panjang berharap kegiatan sosial seperti ini dapat terus dilaksanakan sebagai bagian dari penguatan peran pemasyarakatan dalam membangun sinergi dengan masyarakat serta mendukung terciptanya lingkungan yang bersih, sehat, dan harmonis menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81.

‎Padang — PT Hutama Karya (Persero) secara resmi memulai pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) fasilitas pengolahan air bersih di Instalasi Pengolahan Air (IPA) Gunung Pangilun, Selasa (21/7/2026). Proyek tanggap darurat ini difokuskan pada perbaikan dan pemeliharaan menyeluruh dua unit accelerator guna mengembalikan kapasitas produksi serta kualitas distribusi air minum bagi masyarakat Kota Padang pasca-bencana.

‎

‎Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Padang, Hendra Pebrizal, melalui Kasubag Humas Adi Zein, menyampaikan bahwa alur pengerjaan diawali dengan checklist dokumen pelaksanaan secara ketat pada Selasa pagi. Proses verifikasi ini mencakup kesiapan peralatan, material, dokumentasi, hingga penentuan prosedur pelaksanaan dan evaluasi kondisi awal di lapangan.

‎

‎"Proyek pemulihan infrastruktur air bersih ini berfokus pada percepatan perbaikan pascabencana untuk mengoptimalkan kembali kapasitas produksi dan kualitas distribusi air ke pelanggan," ujar Adi Zein.

‎

‎Sinergi Lintas Instansi dan Target Penuntasan

‎

‎Dalam pelaksanaannya, tim tanggap darurat PT Hutama Karya menerapkan strategi penanganan taktis secara simultan. Penanganan ini turut melibatkan koordinasi intensif bersama lintas instansi, di antaranya:

‎

‎Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Provinsi Sumatera Barat (Satker Pelaksanaan Cipta Karya dan PPK Air Minum).

‎

‎Tim Manajemen Konstruksi untuk pemantauan kualitas secara berkala.

‎

‎Jajaran Perumda Air Minum Kota Padang sebagai pengelola teknis daerah.

‎

‎Seluruh rangkaian pekerjaan darurat dan rehabilitasi ini ditargetkan selesai sepenuhnya pada 22 Desember 2026. Mengingat statusnya sebagai penanganan pasca-bencana, ketahanan bangunan permanen dirancang presisi sesuai standar desain nasional agar tangguh dalam jangka panjang.

‎

‎Imbauan kepada Pelanggan

‎

‎Seiring berlangsungnya proses perbaikan, Manajemen Perumda Air Minum Kota Padang mengimbau para pelanggan untuk menghemat penggunaan air dan selalu menampung air dalam wadah penampungan guna mengantisipasi potensi gangguan pasokan sementara.

‎

‎"Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan pelanggan selama pengerjaan berlangsung. Langkah ini diambil demi peningkatan kualitas layanan yang lebih optimal dan berkelanjutan di masa depan," tutup Adi Zein.(*)

Padang- Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumatera Barat, Irjen Pol Djati Wiyoto Abadhy, S.I.K., melaksanakan kegiatan Safari Subuh melalui program Gerakan Subuh Berjamaah di Masjid Muhsinin, Selasa (21/7/2026). 

Kegiatan ibadah pagi ini dilanjutkan dengan agenda "Ngopi Subuh" bersama Sahabat-Sahabat Kapolda dari jamaah mesjid setempat dalam suasana penuh keakraban.

Kehadiran orang nomor satu di jajaran Polda Sumbar tersebut disambut hangat oleh pengurus masjid serta jemaah yang hadir sejak dini hari. 

Pelaksanaan shalat subuh berjamaah ini menjadi momentum strategis bagi kepolisian untuk semakin mendekatkan diri kepada masyarakat sekaligus mendengar langsung aspirasi warga seputar situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Susmelawati Rosya, S.S., M.Tr.A.P., menyampaikan bahwa program gerakan subuh berjamaah dan ngopi subuh merupakan wujud nyata pendekatan humanis Polri kepada masyarakat di Ranah Minang.

"Kegiatan ini bukan sekadar sarana peningkatan iman dan takwa melalui ibadah berjamaah, melainkan bentuk cooling system serta wadah komunikasi langsung antara pimpinan kepolisian dengan masyarakat," ujar Kombes Pol Susmelawati Rosya.

Menurutnya, melalui program "Ngopi Subuh", Kapolda Sumbar ingin meruntuhkan sekat formal antara aparat penegak hukum dan warga. Diskusi santai yang dibalut dengan secangkir kopi hangat dinilai sangat efektif untuk menyerap masukan, kritik, serta saran demi meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian di Sumatera Barat.

"Melalui silaturahmi yang terbangun lewat Ngopi Subuh ini, Bapak Kapolda berharap sinergi dan kemitraan antara Polri dan masyarakat semakin kokoh. Stabilitas kamtibmas yang aman dan kondusif tentu tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan aktif serta partisipasi dari seluruh elemen masyarakat," tambahnya.

Kegiatan ditutup dengan dialog antara Kapolda Sumbar dan para jemaah serta warga sekitar. Suasana kebersamaan terlihat kental tatkala Kapolda berbaur duduk bersama jamaah, mencerminkan kedekatan Polri yang senantiasa hadir di tengah-tengah masyarakat.(*)

‎PADANG – Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda AM) Kota Padang bersinergi dengan PT Hutama Karya (Persero) untuk mempercepat perbaikan infrastruktur air bersih yang rusak akibat banjir bandang masif pada November 2025 lalu. Langkah taktis ini difokuskan pada rehabilitasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Pascabencana, salah satunya di Instalasi Pengolahan Air (IPA) Gunung Pangilun.

‎

‎Direktur Teknik Perumda AM Kota Padang, Andri Satria, melalui Kasubag Humas Adi Zein, menjelaskan bahwa bencana banjir tersebut sempat memutus total jaringan perpipaan makro dan merusak bangunan utama eksisting. Kerusakan pada titik-titik krusial ini menyebabkan produksi air bersih di IPA Gunung Pangilun—yang semula berkapasitas 500 liter per detik (l/d)—menyusut hingga 25%.

‎

‎"Saat ini, infrastruktur yang mendesak untuk diperbaiki adalah unit Accelator (water clarifier). Komponen di dalam bangunan pengolahan terpadu ini mengalami kerusakan serius, sehingga perlu perbaikan mendalam agar kualitas dan volume olahan air kembali optimal," ujar Adi Zein.

‎

‎Proses perbaikan menyeluruh pada dua unit accelator ini dijadwalkan mulai berjalan pada Selasa, 21 Juli 2026. Mengingat tingkat kerusakan yang cukup parah, pekerjaan akan dilakukan secara bergantian dan diperkirakan memakan waktu sekitar empat minggu untuk setiap unitnya. Tahapan pengerjaan meliputi pembongkaran rangka lama, pemasangan struktur kolom dan balok baru, hingga pemasangan 444 buah tube settler.

‎

‎Dampak Layanan dan Skema Pengaliran Air

‎

‎Selama satu unit accelator dibongkar dan diperbaiki, IPA Gunung Pangilun hanya akan beroperasi menggunakan satu unit tersisa. Hal ini otomatis memicu penurunan volume produksi yang didistribusikan ke pelanggan.

‎

‎Perumda AM Kota Padang mengonfirmasi akan ada penyesuaian dan gangguan pengaliran air di beberapa area layanan Pusat Kota Padang selama proyek berlangsung, dengan rincian sebagai berikut:

‎

‎Tekanan Lemah (Air Mengalir Siang Hari): Area GOR dan sekitarnya, S. Parman, Sawahan, Aur Duri, Lubuk Lintah, Kalumbuk, serta Batang Arau.

‎

‎Air Mengalir Hanya Malam Hari: Area Jati Adabiah, Ampang, Belanti, Nipah, Parak Gadang, dan Sisingamangaraja.

‎

‎Air Mati (Siang dan Malam): Area Purus, Pancasila, Rohana Kudus, dan Pasopati.

‎

‎Manajemen Perumda AM Kota Padang mengimbau dengan sangat kepada seluruh pelanggan di wilayah terdampak untuk mengantisipasi kondisi ini. Pelanggan diminta menampung air sebanyak-banyaknya dalam wadah yang tersedia saat aliran air sedang mengalir, serta lebih bijak dan hemat dalam menggunakan air.

‎

‎Seluruh rangkaian proyek tanggap darurat dan rehabilitasi permanen ini ditargetkan rampung sepenuhnya pada Desember 2026 dengan standar ketahanan jangka panjang sesuai ketentuan pemerintah. Sinergi cepat antara Perumda AM Padang dan Hutama Karya merupakan komitmen nyata untuk segera memulihkan kebutuhan dasar masyarakat Kota Padang secara berkelanjutan.(*)

PADANG — 17 Juli 2026, Komitmen DPRD Kota Padang dalam mengawal arah pembangunan dan akuntabilitas keuangan daerah terus dibuktikan secara nyata. Lewat Rapat Paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, lembaga legislatif Kota Padang menegaskan posisinya sebagai pengawal aspirasi rakyat yang kritis, responsif, dan berorientasi pada transparansi anggaran.

Berlangsung di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Kota Padang, Jalan Bagindo Aziz Chan Bypass, Kuranji, sidang paripurna ini menjadi momentum strategis. Agenda utama mencakup penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Perubahan APBD TA 2026 sekaligus penyampaian resmi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) TA 2027 oleh Pemerintah Kota Padang.

Jalannya persidangan dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Padang Muharlion, didampingi Wakil Ketua Osman Ayub dan Sekretaris DPRD Hendrizal Azhar, serta dihadiri seluruh anggota dewan. Dari jajaran eksekutif, hadir Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir, Sekda Raju Minrofa Chaniago, serta jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Sebagai lembaga yang memegang teguh fungsi penganggaran dan pengawasan, DPRD Kota Padang memberikan perhatian mendalam terhadap struktur fiskal daerah. Salah satu catatan penting datang dari Fraksi PDI Perjuangan-PPP.

Melalui juru bicaranya, Cristian Rudy Kurniawan, fraksi menyoroti penutupan defisit anggaran Perubahan APBD 2026 sebesar Rp146,71 miliar yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya senilai Rp157,48 miliar.

"Di tengah kecenderungan penurunan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat, kami mendorong Pemko Padang untuk lebih mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor pajak dan retribusi daerah. Ketergantungan pada SILPA dan dana transfer harus dikurangi secara bertahap demi kemandirian fiskal Kota Padang," tegas Cristian.

Sikap tegas dan cermat dalam pengawasan anggaran juga ditunjukkan oleh Fraksi Partai Gerindra. Menanggapi usulan alokasi belanja hibah sebesar Rp3 miliar untuk Pondok Pesantren MTI (PPMTI) Batang Kabuang, fraksi menyampaikan keberatan prinsipil demi efektivitas anggaran negara.

Juru bicara Fraksi Gerindra yang juga Ketua Komisi II DPRD Kota Padang, Rachmad Wijaya, menjelaskan bahwa pembangunan kembali PPMTI Batang Kabuang telah masuk dalam Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) yang didanai penuh oleh APBN melalui Kementerian PUPR.

"Peran Pemerintah Daerah dalam skema ini seharusnya terbatas pada fasilitasi administratif atau dukungan nonstruktural, bukan melalui pemberian hibah tunai dalam jumlah besar. Selain itu, alokasi tersebut perlu dikaji ulang agar selaras dengan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 34 Tahun 2021," ujar Rachmad.

Sikap kritis ini menegaskan komitmen DPRD Kota Padang agar tidak terjadi tumpang tindih alokasi anggaran (double budgeting) dan memastikan setiap rupiah APBD disalurkan secara taat asas.

Aspek kepatuhan hukum dan tata kelola pemerintahan yang bersih (clean governance) turut menjadi sorotan utama. Fraksi PKB-UMMAT melalui Sekretaris Fraksi, Zalmadi, mengingatkan Pemko Padang untuk menjadikan Perubahan APBD 2026 sebagai bahan evaluasi dalam menghadapi penyesuaian regulasi baru dan efisiensi akibat pemotongan Transfer Keuangan Daerah (TKD).

Zalmadi juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana pemulihan pascabencana untuk perbaikan infrastruktur, perumahan, dan fasilitas umum di Kota Padang.

"Percepatan pembangunan infrastruktur pascabencana sangat penting. Namun, seluruh prosesnya wajib mematuhi Surat Edaran Mendagri, kaidah hukum, dan aspek regulasi yang sah agar tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari," pungkas Zalmadi.

Rangkaian pandangan dan catatan kritis dari seluruh fraksi dalam Rapat Paripurna ini menjadi bukti sahih bahwa DPRD Kota Padang tidak sekadar menjadi mitra kerja pemerintah daerah, melainkan penyeimbang yang memastikan arah kebijakan tetap berada di jalur yang benar.

Melalui integrasi fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, DPRD Kota Padang berkomitmen untuk terus mengawal penyempurnaan APBD TA 2026 serta penyusunan KUA-PPAS TA 2027—memastikan seluruh kebijakan anggaran bermuara pada satu tujuan utama: kemajuan pembangunan dan kesejahteraan seluruh warga Kota Padang.(Adv)