Jakarta (20/11)– BPJS Kesehatan siap mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 melalui optimalisasi layanan Skrining Riwayat Kesehatan bagi seluruh petugas pemilihan umum tahun 2024. Hal ini ditandai dengan diterbitkannya Surat Edaran Bersama (SEB) antara Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan BPJS Kesehatan yang dikoordinir oleh Kantor Staf Presiden (KSP), terkait Pelaksanaan Skrining Riwayat Kesehatan dan Optimalisasi Kepesertaan Aktif Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Petugas Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

Dalam SEB tersebut Kementerian Dalam Negeri akan mengkoordinir seluruh pemerintah daerah dalam hal ini Gubernur dan Bupati/Wali kota memastikan agar KPU dan BAWASLU provinsi/kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing untuk mengarahkan seluruh petugas penyelenggara pemilu mengikuti Skrining Riwayat Kesehatan dari BPJS Kesehatan. Begitu pula dangan KPU dan BAWASLU akan memastikan seluruh subordinat dibawahnya untuk melakukan Skrining Riwayat Kesehatan. 

SEB ini ditantangani oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Ketua Komisi Pemiluhan Umum Hasyim Asyari, Ketua Badan Pengawas Pemilu Rahmat Bagja dan Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti dan disaksikan oleh Kepala Staf Kepresidenan RI Moeldoko, di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/11).

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menyampaikan, Skrining Riwayat Kesehatan merupakan salah satu manfaat promotif dan preventif bagi peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Skrining Riwayat Kesehatan dilakukan untuk mengetahui potensi risiko penyakit kronis sedini mungkin sehingga dapat ditindaklanjuti segera oleh FKTP agar tidak menjadi sakit. 

”Tentu kami berharap apabila petugas pemilu sudah melakukan Skrining Riwayat Kesehatan, kita dapat melakukan pemantauan terhadap risiko kesehatannya apakah masuk dalam kategori berisiko atau tidak berisiko penyakit.Selain itu, juga dapat ditemukan informasi tentang status kepesertaan JKN apakah aktif, tidak aktif atau belum terdaftar,” kata Ghufron.

Ghufron menjelaskan, jika hasil skrining petugas masuk dalam kategori tidak berisiko penyakit, maka bisa dipastikan petugas bisa melanjutkan aktivitas dan tanggung jawabnya di pemilihan umum. Namun bagi petugas yang memiliki hasil berisiko dan status kepesertaan JKN-nya aktif, maka dapat melakukan pemeriksaan kesehatan lebih lanjut di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Ghufron juga memastikan, hasil pengisian skrining riwayat kesehatan tidak berpengaruh terhadap status petugas sebagai petugas penyelenggara Pemilu dan Pilkada tahun 2024.

Untuk perlindungan jaminan kesehatan melalui JKN, jika terdapat petugas pemilu yang belum menjadi peserta JKN maka pemerintah daerah wajib mendorong petugas mendaftarkan dirinya sebagai peserta JKN pada segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)/mandiri atau sebagai Pekerja Penerima Upah (PPU) jika petugas tersebut merupakan pekerja. 

Bagi petugas penyelenggara pemilu yang belum terdaftar sebagai peserta segmen manapun maka pemerintah daerah memastikan pengalokasian anggaran, membayarkan bantuan iuran dan membayar iuran Jaminan Kesehatan bagi petugas penyelenggara pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Petugas yang sudah terdaftar menjadi peserta JKN tetapi status kepesertaannya tidak aktif maka pemerintah daerah wajib memastikan petugas melakukan reaktivasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ghufron menambahkan, petugas pemilu dapat mengisi seluruh pertanyaan Skrining Riwayat Kesehatan melalui tautan https://webskriningpetugaspenyelenggarapemilu.bpjs-kesehatan.go.id/. BPJS Kesehatan akan menyiapkan sistem informasi (aplikasi) untuk pengisian Skrining Riwayat Kesehatan Petugas Pemilu ini akan disiapkan oleh BPJS Kesehatan. Sistem ini juga akan terintegrasi dengan sistem informasi milik KPU dan BAWASLU.

BPJS Kesehatan juga akan menyiapkan dashboard pemantauan pelaksanaan Skrining Riwayat Kesehatan Petugas Pemilu. Hak akses dashboard tersebut akan dimiliki oleh KPU Pusat, BAWASLU Pusat, Kementerian Dalam Negeri, KSP, dan BPJS Kesehatan.

”Hasil Skrining Riwayat Kesehatan dapat dipantau bersama dan akan memberikan feedback kepada petugas maupun panitia penyelenggara pemilu. Dengan demikian panitia akan lebih dapat mengantisipasi risiko kondisi kesehatan para petugas serta dapat memastikan telah terlindungi oleh Program JKN yang dikelola BPJS Kesehatan,” tambah Ghufron.

Sampai dengan November 2023, jumlah penduduk yang telah mendapatkan perlindungan kepesertaan Program JKN telah mencapai 265 juta jiwa atau 95,76% dari total penduduk semester I Tahun 2023. Sementara itu, jumlah peserta JKN yang telah melakukan skrining riwayat kesehatan sudah mencapai 32.950.537 peserta. 

Dalam kesempatan tersebut Kepala Staf Kepresidenan RI Moeldoko mengungkapkan ini adalah tindakan preventif dari pemerintah agar seluruh petugas pemilu terdeteksi sejak awal apabila ada dalam kondisi yang kurang baik/berisiko sakit dan sudah siap dengan penanganannya.

”Negara telah hadir dalam proses pemilihan umum. Memikirkan sejak awal dan menjaga kesehatan dan keselamatan petugas pemilu. Jangan sampai kita mengulang kejadian di tahun sebelumnya. Dengan adanya Skrining Riwakat Kesehatan kami berharap apabila terjadi kondisi yang kurang baik dapat lebih diantisipasi,” kata Moeldoko.

Sementara itu Kepala BAWASLU, Rahmat Bagja, mengungkapkan apresiasinya terhadap upaya Pemerintah dalam hal ini KSP, BPJS Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, dan KPU. Ini merupakan wujud kehadiran Negara dalam upaya mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan khususnya yang menyangkut keselamatan para petugas pemilu.

”Ini juga menepis isu hoax terkait pemilu. Kita ketahui kerja petugas pemilu ini cukup berat, hampir lebih dari 24 jam. Kita bayangkan pada hari pemilihan ada berapa banyak petugas yang bekerja. Dengan adanya SEB ini merupakan wujud dari pemenuhan hak para petugas pemilu untuk memperoleh perlindungan kesehatan saat menjalankan tugas,” kata Rahmat.

Senada dengan BAWASLU, Inspektur Utama Komisi Pemilihan Umum, Nanang Priyatna, mengungkapkan dukungan KSP, Kementerian Dalam Negeri, BAWASLU dan BPJS Kesehatan atas kepedulian Negara untuk melindungi petugas pemilu yang akan bekerja keras dalam proses demokrasi lima tahunan ini. 

”Hasil evaluasi penyelenggaraan pemilu ini memang diharapkan adanya peningkatan skrining riwayat kesehatan, akses layanan kesehatan, dan jaminan perlindungan kesehatan. Dengan SEB ini diharapkan menjadi langkat nyata dalam menyukseskan proses pemilu khususnya perlindungan bagi petugas pemilu,” kata Nanang.

Direktur Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara Kementerian Dalam Negeri RI, Amran, mengungkapkan dukungannya terhadap SEB ini. Kemendagri melalui pemerintah daerah akan memastikan pelaksanaan Skrining Riwayat Kesehatan ini dapat berjalan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk dalam memastikan kepesertaan JKN petugas pemilu dalam keadaan aktif. (*)

Jakarta --- Provinsi Sumatera Barat sukses memboyong 2 penghargaan nasional dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknolgi (Kemendikbudristek) dalam acara malam Anugerah Kihajar 2023 di Jakarta, Jum'at (17/11).

Penghargaan yang pertama sukses menjalin sinergitas dalam penyelenggaraan pendidikan dengan Kemendikbudristek (Kategori Stem Kihajar), dan yang kedua keberhasilan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam urusan pendidikan (Belajar.Id).

Dua penghargaan tersebut diserahkan oleh Sekjen Kemendikbudristek, Suharti yang didampingi Kepala Pusdatin Kemendikbudriatek, Muhammad Hasan Chabibie dan diterima Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah didampingi juga oleh Robby Setia Pramana, M.Pd, Wakil Kepala SMAN 4 Payakumbuh sekaligus merupakan kapten belajar.id di tingkat Provinsi Sumbar.

Pemerintah pusat memberikan penghargaan kepada daerah yang dianggap berhasil dalam mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam sektor pendidikan di daerahnya atau dikenal dengan kategori Jawara Belajar.Id.

Adapun daerah yang diberikan penghargaan itu adalah Provinsi Kalimantan Selatan, Sumatera Utara, Riau, Selawesi Selatan, Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, NTT dan Sulawesi Utara.

Usai menerima penghargaan, Mahyeldi mengaku dirinya bangga atas raihan tersebut. Sebab, itu dapat menandakan bahwa ekosistem pendidikan di Sumbar telah berjalan kearah yang tepat.

"Apa yang kita terima malam ini, adalah buah dari kerja keras seluruh masyarakat, khususnya seluruh lapisan ekosistem pendidikan di Sumbar. Terima kasih dan Alhamdulillah," ucap Gubernur Mahyeldi.

Sementara itu, Kapten belajar.id Robby Setia Pramana kepada media mengatakan bersyukur dengan diraihnya jawara belajar.id oleh Provinsi Sumbar. Ada berbagai indikator yang harus dimiliki oleh daerah untuk meraih penghargaan Jawara Belajar.id ini, seperti jumlah aktivasi akun belajar.id se Sumatera Barat, Peningkatan Platform Merdeka Mengajar, eksplore rapor pendidikan, penggunaan chrome book, seberapa banyak siswa memanfaatkan akun belajar.id, pertumbuhan akun belajar.id, serta dukungan dari pemerintah provinsi dan pemerintah daerah.

"Jadi ini memang berkat konsistensi seluruh pihak yang ada di satuan pendidikan baik dari kebersamaan, kekompakan dan komunikasi antara dinas pendidikan dan seluruh satuan pendidikan yang tidak pernah putus untuk menyukseskan program ini, sehingga kita bisa meraih 5 besar nasional,” jelasnya. (FS)

Payakumbuh – Guru besar rekayasa proses dan pengemasan pangan IPB, Prof. Dr. Nugraha Edhi Suyatma dan koleganya Dr. Dwi Yuni Hastati, bekerja sama dengan Dinas Koperaasi dan UMKM Kota Payakumbuh kembali menggelar pelatihan dan bimbingan teknis untuk UMKM Pangan. 

Kegiatan ini digelar dalam rangka pelaksanaan program Dosen Mengabdi Inovasi IPB 2023 dan merupakan kelanjutan dari Dosen Mengabdi Pulang Kampung IPB tahun lalu. Untuk tahun ini, UMKM pangan Kota Payakumbuh mendapatkan pelatihan dan bimbingan teknis produksi UMKM dalam rangka memperbaiki teknologi proses, penggunaan bahan tambahan pangan (BTP), dan pengemasan yang tepat agar oleh-oleh khas Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat ini menjadi awet atau tahan lama dan semakin luas jangkauan pasarnya.

Pada hari pertama kegiatan, Rabu (15/11/2023) di aula Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh, Prof. Nugraha memberikan ilmu berbagai strategi cara yang dapat ditempuh UMKM untuk dapat memperpanjang umur simpan produknya serta teknik kemasan produk yang tepat. Sementara itu pada sesi berikutnya, Dr. Dwi Yuni mengajarkan pelabelan kemasan sesuai regulasi BPOM dan melatih membuat informasi nilai gizi produk UMKM tanpa perlu menguji ke laboratorium yang berbiaya mahal.

Dua orang dosen yang terlibat dalam program pengabdian masyarakat itu kepada media mengatakan kegiatan pelatihan ini terselenggara berkat kolaborasi dengan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Payakumbuh.

“Dalam kegiatan ini, para pelaku usaha mendapatkan kesempatan yang berharga untuk bertanya tentang perbaikan teknik proses pengolahn, teknik pengemasan, dan cara penggunaan BTP yang tepat untuk pengawetan produk agar umur simpannya lama, dan diharapkan dapat meningkatkan nilai jual dan memperluas pasar produk khas Kota Payakumbuh," kata Nugraha Edhi yang merupakan Sumando urang Minang itu.

Ditambahkannya, pada kegiatan tahun lalu, Tim IPB telah berhasil memberikan solusi untuk pengawetan produk gelamai sebagai ikon oleh-oleh khas Payakumbuh hingga dapat mencapai umur simpan minimal satu bulan hingga lebih dari tiga bulan, tergantung dari cara pengawetan yang diterapkan. 

"Tahun ini Tim IPB fokus untuk dapat memberikan solusi pengawetan beras rendang yang sangat singkat umur simpannya yakni berkisar 3 – 5 hari," tambahnya.

Sementara itu, Dr. Dwi Yuni menyebut pelabelan kemasan harus mengikuti regulasi BPOM dan wajib mencantumkan informasi nilai gizi produk. 

"Peserta pelatihan UMKM telah diajarkan untuk membuat informasi nilai gizi produk UMKM tanpa perlu menguji produknya ke laboratorium yang umumnya berbiaya mahal dan tidak di semua Kota tersedia fasilitas laboratorium uji," jelasnya.

Pada hari kedua, Kamis (16/11/2023), kedua dosen IPB terjun langsung ke lokasi produksi UMKM untuk dapat memberikan masukan sesuai kondisi riil pelaku usaha. 

Diwawancara secara terpisah, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh M. Faizal sangat mengapresiasi Prof. Dr. Nugraha Edhi dan Dr. Dwi Yuni yang telah kembali datang ke Kota Payakumbuh sebagai tempat mengabdikan kepakarannya untuk berbagi ilmu kepada pelaku UMKM.

"Ilmu kedua pakar IPB ini, sangat dibutuhkan oleh UMKM di Kota Payakumbuh untuk dapat meningkatkan kualitas produknya. Karena selama ini kita hanya menjual cita rasa dan harga murah, sementara masih banyak produk yang kemasannya kurang bagus, model tidak menarik, dan masih relatif pendek umur simpannya," ujar Faizal.

Hal senada juga diungkapkan oleh Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM, Tegrasia Nita yang menilai materi yang disampaikan oleh Dosen IPB tahun ini sangat penting untuk pelaku UMKM. Pemanfaatan informasi digital untuk perhitungan dosis BTP yang tepat dan pembuatan label informasi nilai gizi produk yang mudah untuk UMKM, tanpa perlu uji laboratorium, sangat dibutuhkan untuk memperpanjang umur simpan dan memperbaiki pelabelan kemasan sesuai regulasi. 

"Kami sampaikan apresiasi dan mendukung program ini. Kami mengaharapkan agar Tim dosen IPB dapat rutin memberikan bimbingan ke UMKM agar semua produk oleh-oleh khas payakumbuh dapat meningkat mutu dan lebih awet agar distribusi pemasarannya lebih luas,” tuturnya.

Di lain sisi, peserta pelatihan ketika diminta tanggapannya setelah mengikuti pelatihan mengatakan ini adalah pengetahuan baru yang sangat bermanfaat untuk UMKM dan dapat langsung diterapkan dan mereka mengaharapkan agar bimbingan teknis Tim IPB dapat rutin dolakukan di Kota Payakumbuh serta ditingkatkan frekuensinya.

"Kalau misalnya kita yang undang pakar dan akademisi datang, mungkin biayanya mahal sekali karena ilmunya betul-betul tinggi. Tapi melalui program dosen mengabdi ini kami dapat ilmu gratis, luar biasa, kami sangat berterimakasih kepada dosen IPB dan Pemko Payakumbuh dengan adanya kegiatan ini," pungkasnya. (FS)