Maklumat

Desi Susanti Nahkodai Himpaudi Kota Padang Periode 2026-2030

‎

PADANG – Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi) Kota Padang sukses menyelenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) ke-V pada Kamis (5/2/2026). Momentum sakral empat tahunan yang berlangsung khidmat di salah satu hotel berbintang di Kota Padang ini membuahkan hasil signifikan bagi masa depan pendidikan anak usia dini di Kota Bingkuang.

‎Melalui proses musyawarah yang demokratis, Desi Susanti secara resmi terpilih kembali untuk mengemban amanah sebagai Ketua Himpaudi Kota Padang masa bakti 2026-2030. Terpilihnya kembali Desi merupakan bukti nyata atas kepercayaan para anggota terhadap rekam jejak dan visi kepemimpinan yang telah ia tunjukkan pada periode sebelumnya.

‎Mewujudkan Organisasi Profesional dan Bermartabat

‎Sesuai dengan tema besar yang diusung, "Wujudkan Organisasi Profesional dan Bermartabat," Musda ke-V ini bukan sekadar ajang pergantian pengurus, melainkan momentum penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di lingkungan pendidik PAUD.

‎Dalam sambutannya pasca terpilih, Desi Susanti menegaskan komitmennya untuk membawa Himpaudi Kota Padang ke level yang lebih tinggi.

‎ "Amanah ini adalah tanggung jawab besar. Fokus kita ke depan adalah memperkuat profesionalisme pendidik dan memastikan kesejahteraan serta martabat para pejuang pendidikan anak usia dini di Kota Padang tetap terjaga dan diakui secara luas," ujar Desi.

‎Fokus Strategis Periode 2026-2030

Di bawah kepemimpinan Desi Susanti untuk empat tahun ke depan, Himpaudi Kota Padang telah memetakan beberapa agenda strategis, di antaranya:

Peningkatan Kompetensi: Pelatihan berkelanjutan bagi tenaga pendidik untuk beradaptasi dengan teknologi pendidikan terbaru.

‎Advokasi Pendidik: Memperkuat sinergi dengan pemerintah kota terkait kebijakan yang mendukung kesejahteraan guru PAUD.

Solidaritas Organisasi: Menjadikan Himpaudi sebagai rumah besar yang inklusif bagi seluruh pengelola dan pendidik anak usia dini di Kota Padang.

‎Dukungan Luas

‎Keberhasilan penyelenggaraan Musda V ini juga mendapat apresiasi dari berbagai pihak yang hadir. Terpilihnya sosok yang dinilai visioner dan mengayomi seperti Desi Susanti diharapkan mampu menjadi motor penggerak dalam mencetak generasi emas dari jenjang pendidikan paling dasar.

‎Dengan nakhoda baru untuk masa bakti 2026-2030, Himpaudi Kota Padang siap melangkah mantap mewujudkan cita-cita besar: melahirkan pendidik yang profesional, berdedikasi, dan bermartabat demi masa depan anak bangsa.

‎

Kinerja Gemilang Bank Nagari Tahun 2025

03 February Bank Nagari

Padang - Bank Nagari menggelar Press Conference Kinerja Tahun 2025 pada Paparan Kinerja Bank Nagari 2025, dan Klarifikasi Isu Publik tanggal 2 Februari 2026 di Kantor Pusat Bank Nagari, Jl. Pemuda No. 21 Padang. Pemaparan dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Bank Nagari dan dihadiri oleh Media Cetak dan Media Online di Sumatera Barat.

Di tengah tekanan ekonomi global dan perlambatan nasional, Bank Nagari berhasil menjaga kinerja tetap solid sepanjang 2025.

Tahun buku 2025, Bank Nagari mencatat:

* Aset tembus Rp33,61 triliun

* DPK Rp26,84 triliun

* Laba bersih Rp493,74 miliar

* Rasio keuangan tetap sehat dengan CAR 23,72% dan NPL 2,40%

Di saat yang sama, Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Nagari tumbuh impresif dengan:

* Aset syariah Rp6,49 triliun (+6,28%)

* Pembiayaan syariah Rp4,63 triliun (+14,66%)

* Laba UUS Rp224,62 miliar (+15,43%)

Pertumbuhan UUS yang konsisten, penguatan digital banking melalui Ollin by Nagari, serta jaringan layanan yang luas membuktikan komitmen Bank Nagari dalam menghadirkan layanan keuangan yang adaptif, sehat, dan berkelanjutan bagi masyarakat Sumatera Barat.

Tak hanya itu, sepanjang 2025 Bank Nagari juga meraih 33 penghargaan nasional dan regional, termasuk peringkat idA+/Stable dari PEFINDO.

Pada kesempatan yang sama, Bank Nagari menyampaikan klarifikasi resmi atas sejumlah pemberitaan yang berkembang di ruang publik saat Press Conference Kinerja Keuangan PT Bank Nagari yang dilaksanakan pada tanggal 02 Februari 2026 di Kantor Pusat Bank Nagari Jl. Pemuda No. 21 Padang.

Klarifikasi ini disampaikan sebagai wujud komitmen Bank Nagari terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG), sekaligus untuk meluruskan informasi agar masyarakat memperoleh gambaran yang utuh dan proporsional.

Terkait informasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL/CSR), Direktur Utama Bank Nagari, Gusti Candra menegaskan, pihaknya tidak menutup diri terhadap keterbukaan informasi publik. Informasi yang bersifat wajib dibuka, termasuk laporan tahunan dan ringkasan pelaksanaan CSR, telah tersedia melalui kanal resmi Bank Nagari.

Adapun permintaan informasi yang memuat data pribadi pegawai, rincian biaya operasional secara detail, serta identitas individu penerima CSR, ditetapkan sebagai informasi yang dikecualikan berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, serta ketentuan perbankan dan OJK, setelah melalui uji konsekuensi. Penyaluran dana CSR Bank Nagari telah diaudit dan diawasi oleh regulator dan lembaga berwenang.

Terkait kebijakan hapus buku kredit, Direktur Kredit dan Syariah Bank Nagari, Hafid Dauli menyampaikan, dalam pelaksanaan kebijakan hapus buku kredit macet, Bank Nagari senantiasa berpedoman pada ketentuan regulator dan peraturan internal Bank.

Menurutnya, hapus buku merupakan tindakan administratif akuntansi dan tidak menghapus hak tagih Bank kepada debitur. Bank tetap melakukan upaya penyelesaian kredit secara aktif melalui penagihan, penjualan agunan, dan lelang melalui KPKNL sebagai pejabat lelang independen. Setiap penerimaan kembali (recovery) atas kredit yang telah dihapus buku dicatat sebagai pendapatan operasional sesuai ketentuan.

Mengenai pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan, seluruh proses dilakukan secara transparan, akuntabel, dan independen melalui sistem lelang elektronik KPKNL (lelang.go.id). Bank tidak memiliki kewenangan atas penentuan peserta maupun pemenang lelang.

Terkait kebijakan internal pegawai, termasuk Uang Akhir Tahun (UAT) dan Jaminan Hari Tua (JHT), Direktur Operasional Bank Nagari, Zilfa Efrizon menyampaikan, bahwa penyesuaian kebijakan Uang Akhir Tahun (UAT) dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan temuan audit eksternal yang meminta penyesuaian kebijakan remunerasi agar sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 45 Tahun 2015.

Kebijakan ini diambil secara korporasi dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan. Terkait Jaminan Hari Tua (JHT), Bank Nagari telah melaksanakan kewajiban pembayaran premi sesuai perjanjian. Kendala pembayaran klaim yang terjadi bersumber dari permasalahan likuiditas pihak asuransi dan terus dikomunikasikan serta diupayakan penyelesaiannya sesuai mekanisme yang berlaku.

"Bank Nagari senantiasa memberikan perhatian dan selalu mengutamakan kesejahteraan pegawai dengan berorientasi kepada ketentuan dan prosedur yang berlaku,"paparnya.

Zilfa juga menyampaikan, bahwa manajemen sangat mendukung dan medorong pembentukan kepengurusan baru FKPBN (Forum Komunikasi Pegawai Bank Nagari) yang sudah tidak aktif dari tahun 2017, yang disebabkan purnatugasnya beberapa pengurus inti dan pandemi covid 19.

FKPBN (Forum Komunikasi Pegawai Bank Nagari) yang bertujuan untuk memastikan aspirasi pegawai tersalurkan secara konstruktif, menjaga keseimbangan kepentingan perusahaan dan pegawai, serta memperkuat iklim kerja yang kondusif, produktif, dan berkelanjutan. Hal ini dilakukan sebagai wujud komitmen terhadap pelindungan dan kesejahteraan pegawai Bank Nagari sebagai mitra strategis perusahaan dalam membangun hubungan industrial yang sehat, dialogis, dan berkeadilan.

Bank Nagari juga menegaskan kebijakan zero tolerance terhadap fraud. Direktur Kepatuhan Bank Nagari, Bapak Sukardi menyampaikan bahwa setiap indikasi fraud internal ditangani melalui mekanisme audit, pengawasan berlapis, dan proses disiplin maupun hukum sesuai ketentuan yang berlaku, disertai penguatan sistem pengendalian internal dan budaya kepatuhan.

Selanjutnya, dalam rangka tertib administrasi, efektivitas pelayanan informasi publik, serta memastikan penyampaian informasi perusahaan berjalan secara terkoordinasi dan akuntabel, Bank Nagari menetapkan bahwa seluruh permintaan informasi dan koordinasi kehumasan agar disampaikan melalui saluran resmi perusahaan sebagai berikut:

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bank Nagari
Telp: Ext. 243 (PPID Bank Nagari)
Koordinasi Kehumasan dan Publikasi
Disampaikan melalui:
Divisi Sekretaris Perusahaan a.n. Bapak Yosviandri Asril
Pemimpin Bagian Humas a.n. Bapak Fefri Doni
Telp: Ext. 206 (Divisi Sekretaris Perusahaan)

Penetapan saluran resmi ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap informasi yang disampaikan kepada media dan publik bersifat akurat, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus menjaga kelancaran koordinasi antara Bank Nagari dan mitra media. Sehubungan dengan hal tersebut, Bank Nagari mohon maaf apabila tidak dapat melayani permintaan informasi dan/atau koordinasi kehumasan yang tidak disampaikan melalui saluran resmi sebagaimana dimaksud di atas.

Manajemen Bank Nagari mengapresiasi perhatian dan masukan dari masyarakat dan media. Seluruh pengawasan publik menjadi bagian penting dalam perbaikan berkelanjutan. Bank Nagari berkomitmen untuk terus dikelola secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab demi menjaga kepercayaan publik dan keberlanjutan bank sebagai aset strategis daerah.

BYD BIPO Diresmikan, Wako Fadly: Alternatif Kendaraan Semakin Beragam

28 January

Padang – Mobil listrik BYD BIPO hadir di Padang. Peresmian gerai BYD BIPO yang berlokasi di Jalan Bypass, Sungai Sapih, Kuranji, dihadiri Wali Kota Padang Fadly Amran, Selasa (27/1/2026).

Usai peresmian, Wali Kota Fadly Amran menyambut hangat kehadiran raksasa otomotif listrik dunia tersebut. Menurutnya, investasi BYD menjadi sinyal positif bagi pemulihan ekonomi kota dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kita bersyukur hari ini BYD resmi hadir di Padang. Ini memberikan alternatif teknologi terbaru bagi masyarakat yang kini mulai beralih ke kendaraan listrik yang lebih ‘clean and green’,” katanya.

Fadly juga memaparkan optimisme ekonomi Kota Padang pada tahun 2026 diproyeksikan terus meningkat. Pertumbuhan sektor otomotif menunjukkan tren positif dengan terbitnya 17 izin usaha mobil baru sepanjang 2025.

“Kehadiran BYD BIPO Padang secara langsung telah menyerap tenaga kerja lokal di Kota Padang,” ungkap wali kota.

Sementara, Managing Director PT Bimo Teknologi Otomotif, Andri Cahyadi, menekankan bahwa kehadiran BYD BIPO di Padang bukan sekadar urusan niaga, melainkan membawa standar layanan global Sales, Service, Spare Parts (3S).

"Kami menghadirkan layanan dealer yang terintegrasi, mulai dari penyediaan unit, teknisi tersertifikasi, hingga ketersediaan suku cadang resmi. Kami juga berkomitmen mendukung ekosistem kendaraan listrik nasional melalui pengembangan stasiun pengisian daya ke depannya," ujar Andri Cahyadi.

Ia juga menambahkan bahwa BYD membawa filosofi global "Cool the Earth by 1 Degree" sebagai langkah nyata menurunkan emisi karbon di Sumatera Barat.

Showroom BYD BIPO Padang kini telah siap melayani masyarakat dengan berbagai model mobil listrik yang telah menjadi best-seller. Selain area pamer yang modern, dealer ini dilengkapi dengan fasilitas bengkel berstandar internasional untuk menjamin kenyamanan purna jual bagi para pemilik mobil listrik di Sumatera Barat, khususnya di Kota Padang.(Defrianto / Charlie)

Wako Fadly Amran Pastikan Pemulihan Warga Terdampak Bencana Kota Padang Melalui Hunian Laya

26 January

Padang – Wali Kota Padang, Fadly Amran menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat masa transisi pemulihan bagi warga terdampak bencana.

Hal ini disampaikannya saat memimpin penyerahan kunci Hunian Sementara Sehat dan Layak (HUNSELA) di Kampung Talang Pangka, Jembatan Batu Busuk, Kecamatan Pauh, Senin (26/01/2026).

Sebanyak 11 unit rumah HUNSELA dibangun di atas lahan seluas 1.800 meter persegi untuk korban banjir bandang Pangka Jembatan Batu Busuk RT 03 RW 04 Kaum Suku Tanjuang.

Fadly Amran menekankan bahwa penyediaan hunian ini merupakan langkah krusial untuk memastikan warga tidak hanya memiliki tempat bernaung, tetapi juga mendapatkan standar hidup yang sehat dan manusiawi pasca-masa tanggap darurat.

“Hunian sementara ini adalah jembatan menuju pemulihan total. Fokus kita bukan sekadar membangun fisik bangunan, tetapi bagaimana menjamin keberlanjutan hidup dan mata pencaharian warga di lingkungan yang lebih aman," katanya.

Lebih lanjut, Fadly Amran menjabarkan visi jangka panjang terkait penataan kawasan tersebut. Menurutnya, pembangunan infrastruktur rumah harus dibarengi dengan perencanaan kawasan yang produktif guna membangkitkan kembali ekonomi masyarakat setempat.

Ia juga mengungkapkan bahwa Pemko Padang tengah bergerak cepat dalam berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi untuk merealisasikan pembangunan Hunian Tetap (Huntap).

"Kami sangat serius menangani pasca-bencana ini. Selain menyiapkan Huntap di beberapa titik, kami juga memprioritaskan penanganan aliran sungai untuk memitigasi risiko agar bencana serupa tidak terulang kembali di masa depan," tambahnya.

Dia juga menyampaikan apresiasinya terhadap kolaborasi kuat dari berbagai elemen, mulai dari akademisi Universitas Andalas, para donatur, hingga personel TNI dan Polri yang telah bahu-membahu mendukung kebijakan pemerintah dalam melindungi warga terdampak.

Melalui langkah ini, Fadly Amran berharap warga Kampung Talang Pangka dapat segera memulai hidup baru dengan lebih stabil dan aman, sementara proses pembangunan infrastruktur permanen terus dipacu pemerintah. (Taufik/Amanda/Nilam)

Bentuk Komitmen Perumda Bantu Warga Lambung Bukit

26 January PDAM

Padang – Kepedulian terhadap ketersediaan air bagi masyarakat terus ditunjukkan oleh Perumda Air Minum (AM) Kota Padang. Pada Minggu (25/1/2026), BUMD kebanggaan masyarakat Kota Padang ini kembali menyalurkan bantuan kedua berupa pipa berdiameter DN 280 milimeter kepada warga Kelurahan Lambung Bukit, Kecamatan Pauh.

Bantuan tersebut diperuntukkan sebagai saluran sementara irigasi, menyusul adanya gangguan aliran air yang berdampak pada aktivitas masyarakat, khususnya sektor pertanian dan kebutuhan air harian warga setempat. Penyaluran pipa dilakukan langsung di lokasi dan diserahkan melalui Prof. Jamens Helyward, yang selama ini berperan aktif dalam menyampaikan aspirasi serta kebutuhan warga Lambung Bukit.

Kasubag Humas Perumda Air Minum Kota Padang, Adhie Zein, mengatakan bahwa bantuan ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menjalankan fungsi sosial, terutama saat masyarakat menghadapi kondisi darurat yang berkaitan dengan air.

“Perumda AM Padang tidak hanya berorientasi pada pelayanan pelanggan, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk hadir ketika masyarakat mengalami kesulitan air. Bantuan pipa DN 280 MM ini adalah bentuk respons cepat kami atas kebutuhan riil warga Lambung Bukit,” ujar Adhie Zein, Minggu (25/1/2026).

Menurut Adhie, pemilihan pipa dengan diameter besar tersebut telah melalui pertimbangan teknis agar mampu mengalirkan debit air yang memadai. Dengan demikian, saluran sementara ini diharapkan dapat menjaga kontinuitas aliran air, khususnya untuk keperluan irigasi lahan pertanian warga.

“Pipa DN 280 MM memiliki kapasitas aliran yang cukup besar. Ini penting agar distribusi air tetap optimal, meskipun sifatnya sementara. Kami ingin memastikan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat, terutama pertanian, tidak terhenti akibat kendala infrastruktur air,” jelasnya.

Ia menambahkan, bantuan ini merupakan bantuan kedua yang disalurkan Perumda AM Padang untuk wilayah Lambung Bukit. Hal tersebut menunjukkan adanya perhatian berkelanjutan, bukan sekadar respons sesaat.

“Kami memahami bahwa persoalan air tidak bisa diselesaikan dengan solusi instan. Karena itu, bantuan ini menjadi langkah awal untuk menjaga kondisi tetap stabil, sembari mendorong solusi jangka panjang yang lebih permanen,” tegas Adhie.

Lebih lanjut, Adhie menyampaikan bahwa Perumda AM Padang akan terus melakukan pemantauan terhadap pemanfaatan pipa tersebut di lapangan, serta membuka ruang koordinasi dengan masyarakat dan pemangku kepentingan terkait.

“Kolaborasi adalah kunci. Kami akan terus berkomunikasi dengan tokoh masyarakat, pemerintah setempat, dan warga untuk memastikan bantuan ini benar-benar memberikan manfaat maksimal. Jika masih ada kebutuhan lanjutan, tentu akan kita kaji bersama,” katanya.

Sementara itu, warga Lambung Bukit menyambut positif penyaluran bantuan tersebut. Mereka menilai kehadiran Perumda AM Padang di tengah masyarakat menjadi bukti nyata bahwa perusahaan daerah tidak hanya berperan sebagai penyedia layanan air minum, tetapi juga sebagai mitra sosial yang peduli terhadap keberlangsungan hidup warga.

Dengan penyaluran bantuan pipa DN 280 MM ini, Perumda Air Minum Kota Padang kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung ketahanan air masyarakat serta memperkuat peran BUMD sebagai garda terdepan dalam pelayanan publik dan kepedulian sosial.

(Mond)

#PerumdaAirMinum #Padang #Daerah

Kawasan Air Mancur Pasar Raya Padang Akan Jadi “Time Square”

26 January Pemko Padang

Padang – Pasar Raya akan bersolek di tahun 2026 ini. Rencananya, kawasan air mancur akan disulap menjadi “Time Square” (persimpangan jalan ikonik) seperti di New York, Amerika Serikat.

Rencana penataan kawasan Pasar Raya itu disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Padang, Tri Hadiyanto, Senin (26/1/2026). Menurutnya, di kawasan Air Mancur akan dibangun sejumlah bangunan yang akan menarik kunjungan wisatawan maupun pembeli.

“Kita akan ubah wajah Pasar Raya sehingga nanti banyak yang tertarik ke sana, karena ada yang dikunjungi,” ucap Tri Hadiyanto kepada awak Diskominfo Padang.

Tri mengatakan, khusus di Air Mancur akan dikembalikan ke konsep lama. Di mana di lokasi itu ada jam gadang dengan air mancur yang estetik.

Selain itu juga ada sentuhan baru di persimpangan jalan yang menghubungkan antara jalan M. Yamin, Hiligoo dan Jalan Pasar Raya. Di lokasi ini akan dibangun plaza bertingkat. Plaza itu berdiri di bekas kapal kuliner. Sementara tepat di dekat plaza itu nantinya dipasang videotron ukuran besar yang menempel ke dinding bangunan.

“Tentunya dengan adanya ‘Time Square’ ini akan banyak masyarakat yang bermain dan belanja ke Pasar Raya Padang,” kata Tri.

Selain memperindah kawasan persimpangan itu, Dinas PUPR juga akan membangun jembatan penyeberangan. Jembatan itu akan menghubungkan Fase 7 dengan bangunan sebelahnya.

Tidak itu saja. Di tahun ini juga akan dilakukan perbaikan terhadap drainase, trotoar dan jalan di kawasan Pasar Raya Padang. Mulai dari Jalan Permindo, Jalan Hiligoo, termasuk di Jalan Sandang Pangan.

“Jalan Sandang Pangan akan kita overlay, trotoar dibenahi, dan jalan dibuat dua jalur,” ungkap Tri.

Penataan kawasan Pasar Raya Padang ini merupakan tindak lanjut dari program unggulan wali kota. Saat ini proses tender sedang berlangsung. DIperkirakan pengerjaan kawasan ini dilakukan setelah lebaran nanti.(Charlie)