Payakumbuh --- Menjelang pesta demokrasi 2024 mendatang, suasana politik di Kota Payakumbuh mulai menampakkan diri. Berbagai hal menarik terjadi pada tubuh partai politik maupun lembaga legislatif, mulai dari adanya isu PAW, ganti partai, hingga isu hangat lainnya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Payakumbuh telah menerima surat masuk dari DPRD Kota Payakumbuh terkait adanya permintaan nama dan bahan penggantian antar waktu (PAW) salahsatu anggota DPRD Kota Payakumbuh pada 22 Februari 2023 lalu.

"Benar, kami disurati oleh DPRD, meminta data terkait perolehan suara di salah satu partai politik di Kota Payakumbuh. Sesuai kewenangan kami di KPU, kami hanya menyampaikan nama calon pengganti antar waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Payakumbuh yang diminta sesuai data yang ada," kata Haidi Mursal, Ketua KPU Kota Payakumbuh kepada media, Kamis (2/3).

Dijelaskannya, nama calon PAW itu, berdasarkan perolehan suara sah terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama sesuai ketentuan Pasal 410 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Jo Pasal 25 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2019.

Namun, Haidi enggan untuk menyampaikan siapa anggota DPRD yang sedang diproses untuk di PAW tersebut dan siapa calon PAWnya, tapi yang jelas peringkat suara sah calon terbanyak berikutnya adalah yang urutan ke 3 terbanyak di partai tersebut pada pemilu 2019 lalu.

"Berdasarkan validasi yang kami lakukan, yang dinyatakan memenuhi syarat sebagai calon pengganti antar waktu Anggota DPRD Kota Payakumbuh itu yang meraih suara terbanyak ketiga di Dapilnya, sementara itu caleg yang suara terbanyak kedua telah lama mengundurkan diri dari partai tersebut," ujarnya.

Yang jelas, kata Haidi, KPU sebagai penyelenggara pemilu disini diminta untuk terkait data, sementara proses PAW ada di lembaga selanjutnya seperti DPRD, Wali Kota, Gubernur, dan Mendagri.

"Ranahnya KPU sebatas data yang diminta itu saja, DPRD meminta, ya kami memberi data. Telah diberikan kepada DPRD, setelah itu selesai tanggung jawab KPU. Paling nanti kalau ada upaya hukum, KPU memiliki kewajiban untuk mengklarifikasi apakah benar anggota DPRD tersebut melakukan upaya hukum terkait PAWnya dan hasil klarifikasi disampaikan kepada dewan itu dengan tertulis," ungkapnya.

Sementara itu, Sekretaris DPRD Kota Payakumbuh Yon Refli ketika ditemui media di kantornya dan ditanyakan terkait penyebab adanya PAW anggota DPRD itu menjawab singkat saja pertanyaan media.

"Itu internal partai, tidak terkait dengan pelaksanaan tugas dan lain-lain dengan lembaga DPRD," ujarnya.

Yon Refli juga menambahkan, memang saat ini ada upaya hukum yang dilakukan oleh anggota DPRD itu ke Mahkamah Partai.

"Kalau sudah ada putusan Mahkmah Partai, nanti baru kita tahu apakah akan ada PAWnya, kini kita tentu menunggu prosesnya berjalan sesuai regulasi yang ditetapkan undang-undang," pungkasnya. (Tim)

Payakumbuh — Melalui program Payakumbuh Pintar, 129 orang mahasiswa yang tersebar di empat kecamatan yang ada di Kota Payakumbuh menerima bantuan dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Payakumbuh, Rabu (1/03/23).

Penyerahan bantuan sebesar 1 juta rupiah per orang secara simbolis itu, dilaksanakan di Aula Dinas PUPR Kota Payakumbuh bersama Penjabat Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda, Ketua Baznas Kota Payakumbuh Hamdi Syofian beserta pengurus, Kabag Kesra, orang tua/wali, dan mahasiwa/i penerima bantuan.

Wali Kota Rida Ananda mengatakan, optimis program pemerintah untuk meningkatkan sumber daya manusia melalui sinergi yang baik antar sektor yang ada.

“Salah satu bentuk sinergi itu adalah kegiatan hari ini. Ada Baznas bersama kita untuk membantu warga yang kurang mampu,” ujarnya.

Rida mengakui dengan anggaran pemerintah daerah yang terbatas, maka salah satu sumber dana itu ada di Baznas dari zakat yang ditunaikan oleh umat Islam.

“Kami apresiasi Baznas Kota Payakumbuh yang bekerja dengan amanah dan terus berupaya mencarikan sumber dana zakat untuk dapat membantu warga kita yang kesulitan secara ekonomi,” ujarnya.

Rida menambahkan, kendati Baznas dapat membantu masyarakat, penerimanya pun tentu diseleksi secara independen dan disurvei terlebih dahulu, supaya bantuan tepat sasaran sesuai aturan tentang penyelenggaraan zakat.

“Jangan pernah kehilangan harapan, kita tentu tak ingin generasi muda kita sampai putus sekolah. Nantinya mereka kita harapkan menjadi SDM yang kapabel dalam menghadapi tantangan hidup kedepan,” pesannya.

“Karena yang akan mengangkat derajat kita itu adalah pendidikan ini, bagaimana pun caranya jangan sampai anak kita putus sekolah. Kuncinya dorong anak kita menjadi orang pintar, jangan sampai putus sekolah,” tukuknya.

Sementara itu, Ketua Baznas Hamdi Syofian menyebut, sebelumnya telah diberikan beasiswa untuk 35 mahasiswa di Kecamatan Payakumbuh Barat.

“Hari ini kita bagikan untuk 70 penerima di Kecamatan Payakumbuh Utara. 10 penerima di Payakumbuh Selatan, 26 penerima di Payakumbuh Timur dan 23 di Kecamatan Lamposi Tigo Nagori,” ucapnya.

“Penyerahannya pun sudah non tunai, kita tidak lagi memberikan bantuan dalam bentuk uang tunai sejak tahun lalu,” tambahnya.

Hamdi menyebut, pihaknya akan terus berusaha meningkatkan paluang untuk mendulang dana zakat dari muzakki yang ada, termasuk dari berbagai pengusaha di Kota Payakumbuh. Tentu ini butuh dukungan dari pemda dan masyarakat.

“Mudah-mudahan dana zakat kita bertambah lebih banyak dan tentu kita bisa membantu lebih banyak lagi masyarakat yang membutuhkan. Kami sampaikan apresiasi kepada para muzakki, semoga kami dapat terus mengemban tugas mulia ini, dan yang terlibat dengan ini juga diberkati oleh Allah SWT,” harapnya. (MS)

Payakumbuh — Penjabat Wali Kota Payakumbuh, menghadiri talkshow pada program Opini Denai TV, dengan tema seputar penanganan inflasi, stunting, kemiskinan dan pelayanan publik di Kota Payakumbuh.

Talkshow ini diselenggarakan oleh Denai TV, sebuah stasiun televisi lokal yang terkenal di Payakumbuh. Dan akan ditayangkan pada pukul 19.30 WIB, Rabu (1/03/23).

Dalam talkshow yang digelar di studio Denai TV itu, Wako Rida Ananda berbicara tentang isu-isu yang menjadi perhatian publik di Kota Payakumbuh. Ia menjelaskan bahwa penanganan inflasi menjadi salah satu prioritas utama pemerintah kota dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Untuk mengatasi masalah ini, kita akan meningkatkan pengawasan dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok,” kata Rida Ananda di studio Denai TV Koto Nan Gadang, Rabu (1/03/23).

Selain inflasi, Rida juga membahas masalah stunting yang terjadi pada anak-anak di Kota Payakumbuh. Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh yang terjadi pada anak akibat kurang gizi dan nutrisi. Menurutnya, Pemko akan terus meningkatkan program gizi dan kesehatan untuk mencegah stunting pada anak-anak.

Tak hanya itu, Rida Ananda juga membahas kemiskinan yang masih menjadi permasalahan serius di Kota Payakumbuh.

Ia mengatakan meski angka kemiskinan Kota Payakumbuh masih tergolong rendah, namun Pemko Payakumbuh akan terus melakukan program pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi angka kemiskinan di Kota Payakumbuh.

“Kita akan terus berupaya membuka lapangan kerja, memberi bantuan sosial kepada masyarakat, serta subsidi silang. Ibarat kata bukan ikan yang kita kasih tapi pancing yang kita berikan,” ucapnya.

Terkait dengan pelayanan publik, Rida menyatakan akan terus meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Dengan cara peningkatan kualitas dan kuantitas layanan serta mempercepat proses pelayanan demi kenyamanan masyarakat.

Dikatakan Rida bahwa Pemko Payakumbuh telah memanfaatkan teknologi informasi untuk mempermudah akses pelayanan publik bagi masyarakat.

“Untuk kemudahan pelayanan bagi masyarakat, telah banyak aplikasi yang kita hadirkan. Sehingga masyarakat bisa dari rumah saja untuk menikmati semua pelayanan dan kemudahan dalam pengurusan berbagai urusan,” ulasnya.

“Lebih lengkapnya, saksikan nanti malam di program Opini Denai TV pukul 19.30 WIB,” pungkasnya. (MS)

Payakumbuh --- Persoalan stunting kini sudah menjadi isu nasional, yang mesti diantisipasi semenjak dini, untuk kelangsungan hidup manusia masa depan Bangsa Indonesia.

Penjabat Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda melaunching aplikasi SIPENTING (Sistem Aplikasi Penanganan Stunting) dan mengukuhkan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Payakumbuh di Aula Ngalau Indah Lantai III Kantor Wali Kota, Selasa (28/2).

Hadir dalam acara ini Ketua DPRD Hamdi Agus, Kapolres AKBP Wahyuni Sri Lestari, Perwakilan unsur forkopimda, Ketua TP-PKK Elfriza "Chece" Rida Ananda, Asisten III Ifon Satria Chan, Kepala Bappeda Yasrizal, kepala OPD dan stakeholer terkait lainnya.

Rida Ananda dalam sambutannya mengatakan strategi nasional percepatan penurunan stunting harus benar-benar dijalankan oleh seluruh pemangku kepentingan agar target penurunan angka stunting nasional bisa segera tercapai. Target sudah dicanangkan, strateginya sudah ada. Jadi sekarang penentunya tinggal pelaksanaan dari semua perencanaan itu oleh para pemangku kepentingan dan masyarakat.

"Pemerintah telah menetapkan stunting sebagai isu prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dengan target penurunan yang signifikan dari kondisi 24,4% pada 2021 menjadi 14% pada 2024," kata Rida.

Bahkan, kata Rida, strategi penurunan angka stunting juga sudah ditetapkan dalam strategi nasional percepatan penurunan stunting sesuai PP No 72 Tahun 2021. Peraturan Pemerintah tersebut mendorong sejumlah langkah, seperti peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan terkait program penurunan angka stunting di kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa.

"Selain itu, peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat, peningkatan konvergensi intervensi spesifik dan sensitif. Upaya lain yang diamanatkan PP No 72 Tahun 2021 adalah peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat, serta penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi," terangnya.

Rida berharap dengan adanya aplikasi SIPENTING akan mempermudah pemantauan di lapangan, sehingga dapat mengetahui kelurahan atau kecamatan mana saja yang terdapat kasus stunting. Kondisi stunting ini bukan hanya mempengaruhi tinggi anak yang tidak sesuai usia, melainkan kecerdasaannya pun ikut terdampak.

"Pastinya, dengan pemberian makanan tambahan untuk balita, serta ibu hamil (Bumil), pun dengan sarana air bersih, sanitasi yang sehat sangat mempengaruhi," jelasnya.

Rida optimis kasus stunting dapat terus ditekan, apalagi dengan adanya program Bapak Asuh Stunting, Rida telah mengajak Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk bekerjasama sekaligus mencegah terjadinya stunting lebih meluas lagi.

"Termasuk juga mengikut sertakan instansi vertikal dan pengusaha, sehingga lebih banyak yang ikut mengintervensi, semakin cepat pula stunting bisa kita entaskan. Sangat jelas arahan dari presiden adalah bagaimana kita mengangani kasus di daerah dengan turunnya prevalensi stunting. Di Kota Payakumbuh selama beberapa bulan terakhir ini penanganannya sudah berjalan dengan baik, tinggal melakukan proses percepatannya untuk terus menurun hingga kalau bisa zero," tukuknya.

Adapun strategi yang dilakukan Rida dalam upaya percepatan penurunan stunting antara lain pemasangan sambungan rumah air bersih bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebanyak 420 KK MBR, pemberian bantuan septictank individu kepada sebanyak 620 KK MBR, bantuan pangan sehat kepada 154 Balita, pemberian makanan tambahan bagi 304 anak stunting, bantuan Baznas kepada sebanyak 70 balita stunting yang berasal dari keluarga miskin, serta bantuan dari bapak asuh anak stunting kepada sebanyak 49 balita stunting.

Sementara itu, Ketua TPPS Kota Payakumbuh, Plt. Sekda Dafrul Pasi dalam sambutannya mengatakan TPPS merupakan kerja lintas sektoral dalam rangka penanganan stunting dan tugas awal tim tersebut yakni mengidentifikasi dan menginventarisir wilayah yang membutuhkan perhatian khusus.

"Saat ini ada sekitar 304 anak di Kota Payakumbuh yang terkena stunting. Melalui TPPK kelurahan dan kecamatan akan memetakan, nanti intervensinya seperti apa, apakah sensitif atau spesifik, inilah yang akan diinputkan ke dalam aplikasi SIPENTING. Yang terpenting bagaimana progres penanganan itu terinput dan terekam, sehingga jejak digitalnya tampak. Penanganan stunting ini dilakukan bertahap, tidak bisa langsung selesai hanya dengan sekali intervensi saja," ujarnya.

Dari sisi Ketua TP PKK Kota Payakumbuh Elfriza "Chece" Rida Ananda mengatakan, meski TPPS ini baru dikukuhkan karena bergantinya pimpinan daerah pada 2022 lalu, tapi langkah dan percepatan untuk menurunkan angka stunting sudah banyak dilakukan sebelumnya di bawah arahan Pj. Wako Rida Ananda.

"PKK senang dilibatkan dalam memberdayakan perempuan dan anak. Apalagi konsen kita saat ini melalui Posyandu yang akan menjadi tolok ukur untuk keberhasilan stunting agar kedepan kita dapat melakukan intervensi lanjutan setelah mendapatkan data yang real," ujarnya. (MS)