Harapan Puan itu dijawab oleh pemerintah yang mengumumkan bahwa pemerintah memutuskan akan memulai program pemberian dosis ketiga vaksin COVID-19 pada 12 Januari 2022 mendatang. Booster vaksin ditargetkan mulai dijalankan pada 12 Januari 2022 untuk golongan dewasa, dan saat ini masih menunggu hasil riset Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI). 

Rencana pemerintah tersebut, tentu mendapat dukungan penuh dari Puan yang berharap agar vaksin dosis ketiga ini dapat diberikan secara gratis untuk masyarakat. “DPR RI memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program booster vaksin Covid-19. Kami harapkan booster vaksin diberikan tanpa ada pungutan bayaran, sebab keselamatan masyarakat adalah yang utama,” kata Puan. 

Menurutnya, pemerintah harus memastikan seluruh rakyat kurang mampu masuk dalam daftar Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan, baik itu lansia atau golongan umum. Sehingga masyarakat dari kelompok tersebut betul-betul mendapat pelayanan kesehatan, tanpa perlu mengkhawatirkan biaya. 

Kabar baiknya, hal yang ditekankan oleh Puan ini selaras dengan rencana pemerintah yang telah menyatakan akan memberikan vaksin dosis ketiga secara gratis bagi lansia dan PBI BPJS Kesehatan. 

Dalam siaran pers yang dilansir Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden pada Senin (3/1) Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, vaksin tersebut akan diberikan kepada masyarakat berusia 18 tahun ke atas yang telah mendapatkan vaksin dosis kedua dengan jangka waktu lebih dari enam bulan.

"Vaksinasi booster ini juga akan diberikan dengan jangka waktu di atas enam bulan sesudah dosis kedua. Kita identifikasi ada sekitar 21 juta sasaran di bulan Januari yang sudah masuk ke kategori ini,” ujar Menkes usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo.

Budi mengatakan bahwa vaksinasi booster akan diberikan kepada kabupaten/kota yang capaian vaksinasinya telah memenuhi kriteria 70 persen dosis pertama dan 60 persen dosis kedua. "Jadi sampai sekarang ada 244 kabupaten kota yang sudah memenuhi kriteria tersebut,” ucap Menteri Kesehatan.

Menkes menuturkan, pemerintah telah mengamankan stok vaksin booster sekitar 113 juta dosis vaksin dari total kebutuhan sebanyak 230 juta dosis. Terkait jenis vaksin yang akan digunakan, akan diputuskan setelah adanya rekomendasi dari Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Doc : Kapolri Tinjau vaksinasi Anak

JAKARTA - Maklumatnews.co.id - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri launching vaksinasi merdeka anak di SDN 01 Mangga Dua Selatan, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Rabu (5/1/2022). Kegiatan ini juga digelar secara serentak di 30 provinsi di Indonesia.

Dalam sambutannya, Sigit menyampaikan percepatan vaksinasi terhadap anak digelar sebagaimana tindaklanjut dari instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin agar anak-anak Indonesia mendapatkan perlindungan dari ancaman virus Covid-19. Apalagi saat ini, muncul varian baru Omicron yang sudah menyebar ke ratusan negara termasuk Indonesia.

"Beberapa waktu lalu pak Presiden sudah mulai melaksanakan vaksinasi anak-anak, dan hari ini menjadi tekad kita dimana kebijakan dan perintah dari pak Presiden ini bisa kita lakukan percepatan, karena kita lihat semakin hari dampak dari varian Omicron cukup mengkhawatirkan," kata Sigit.

Varian omicron, kata Sigit, bisa bertransmisi dan menjangkit seseorang yang sudah divaksin. Meskipun dampaknya sangat ringan bagi yang sudah divaksin. Untuk itu, ia menegaskan percepatan vaksinasi khususnya bagi anak-anak mau tak mau harus dilakukan, agar tak terjadi fatalitas jika terpapar varian omicron.

Apalagi, lanjut Sigit, kegiatan pembelajaran tatap muka (PTM) sudah mulai dibuka 100 persen. Sehingga percepatan vaksinasi wajib dilakukan untuk melindungi anak-anak Indonesia.

Sigit menuturkan kegiatan pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen merupakan kebutuhan penting untuk anak-anak. Sebab selama hampir dua tahun pandemi, anak-anak kehilangan waktu belajar yang efektif karena pembelajaran dilakukan secara online atau jarak jauh.

"Jadi ini tentunya tantangan bagi kita bagaimana setelah PTM kita buka dan lancar, namun disisi lain anak-anak terlindungi karena sudah vaksin dan tentunya bagaimana kemudian kegiatan ini (PTM) bisa kita jaga agar tak memunculkan klaster," ujar Sigit.

Lebih lanjut, mantan Kabareskrim Polri ini mengajak semua pihak untuk bersinergi dan bersama-sama menghadapi varian Omicron. Beberapa hal yang dilakukan yakni dengan memperkuat pos-pos masuk negara, memperketat protokol kesehatan hingga percepatan vaksinasi.

Dalam pelaksanaan vaksinasi anak-anak, ia pun meminta seluruh provinsi dapat mempercepatnya. Sebab, vaksinasi adalah upaya menyelamatkan anak-anak Indonesia dari serangan virus Covid-19.

"Anak-anak kita adalah generasi yang mengisi posisi penting di tahun 2045 karena tahun 2030 kita memiliki potensi 60 persen masyarakat kita berada di usia produktif. Untuk bisa mempersiapkan SDM unggul, mau tak mau anak-anak kita harus kita jaga dari risiko terkait munculnya varian baru atau varian-varian yg nanti muncul. Yang kita lakukan salah satunya memberikan kekebalan imunitas dengan vaksin," katanya.

Dalam kesempatan ini, mantan Kapolda Banten itu mengapresiasi kerja keras rekan-rekan baik tenaga kesehatan, tenaga pengawas prokes dan tenaga vaksinator yang telah menjaga angka Covid-19 masih bisa terkendali.

Namun, ia pun tetap meminta semua pihak waspada dan tak boleh lengah dengan capaian penekanan laju Covid-19 yang saat ini sudah baik. Untuk itu, jenderal bintang empat ini meminta penguatan protokol kesehatan, penegakan 3M khususnya pemakaian masker dan melakukan akselerasi vaksinasi tetap terus dilakukan.

"Perkuat prokes, penegakan 3M khususnya memakai masker dan melakukan akselerasi vaksinasi ini kunci upaya kita untuk betul-betul bisa mengendalikan Covid-19," tutup Sigit.(**)

Dalam sambutannya, Sigit menyampaikan percepatan vaksinasi terhadap anak digelar sebagaimana tindaklanjut dari instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin agar anak-anak Indonesia mendapatkan perlindungan dari ancaman virus Covid-19. Apalagi saat ini, muncul varian baru Omicron yang sudah menyebar ke ratusan negara termasuk Indonesia.

"Beberapa waktu lalu pak Presiden sudah mulai melaksanakan vaksinasi anak-anak, dan hari ini menjadi tekad kita dimana kebijakan dan perintah dari pak Presiden ini bisa kita lakukan percepatan, karena kita lihat semakin hari dampak dari varian Omicron cukup mengkhawatirkan," kata Sigit.

Varian omicron, kata Sigit, bisa bertransmisi dan menjangkit seseorang yang sudah divaksin. Meskipun dampaknya sangat ringan bagi yang sudah divaksin. Untuk itu, ia menegaskan percepatan vaksinasi khususnya bagi anak-anak mau tak mau harus dilakukan, agar tak terjadi fatalitas jika terpapar varian omicron.

Apalagi, lanjut Sigit, kegiatan pembelajaran tatap muka (PTM) sudah mulai dibuka 100 persen. Sehingga percepatan vaksinasi wajib dilakukan untuk melindungi anak-anak Indonesia.

Sigit menuturkan kegiatan pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen merupakan kebutuhan penting untuk anak-anak. Sebab selama hampir dua tahun pandemi, anak-anak kehilangan waktu belajar yang efektif karena pembelajaran dilakukan secara online atau jarak jauh.

"Jadi ini tentunya tantangan bagi kita bagaimana setelah PTM kita buka dan lancar, namun disisi lain anak-anak terlindungi karena sudah vaksin dan tentunya bagaimana kemudian kegiatan ini (PTM) bisa kita jaga agar tak memunculkan klaster," ujar Sigit.

Lebih lanjut, mantan Kabareskrim Polri ini mengajak semua pihak untuk bersinergi dan bersama-sama menghadapi varian Omicron. Beberapa hal yang dilakukan yakni dengan memperkuat pos-pos masuk negara, memperketat protokol kesehatan hingga percepatan vaksinasi.

Dalam pelaksanaan vaksinasi anak-anak, ia pun meminta seluruh provinsi dapat mempercepatnya. Sebab, vaksinasi adalah upaya menyelamatkan anak-anak Indonesia dari serangan virus Covid-19.

"Anak-anak kita adalah generasi yang mengisi posisi penting di tahun 2045 karena tahun 2030 kita memiliki potensi 60 persen masyarakat kita berada di usia produktif. Untuk bisa mempersiapkan SDM unggul, mau tak mau anak-anak kita harus kita jaga dari risiko terkait munculnya varian baru atau varian-varian yg nanti muncul. Yang kita lakukan salah satunya memberikan kekebalan imunitas dengan vaksin," katanya.

Dalam kesempatan ini, mantan Kapolda Banten itu mengapresiasi kerja keras rekan-rekan baik tenaga kesehatan, tenaga pengawas prokes dan tenaga vaksinator yang telah menjaga angka Covid-19 masih bisa terkendali.

Namun, ia pun tetap meminta semua pihak waspada dan tak boleh lengah dengan capaian penekanan laju Covid-19 yang saat ini sudah baik. Untuk itu, jenderal bintang empat ini meminta penguatan protokol kesehatan, penegakan 3M khususnya pemakaian masker dan melakukan akselerasi vaksinasi tetap terus dilakukan.

"Perkuat prokes, penegakan 3M khususnya memakai masker dan melakukan akselerasi vaksinasi ini kunci upaya kita untuk betul-betul bisa mengendalikan Covid-19," tutup Sigit.(**)

Dalam kesempatan tersebut, salah satu yang dibahas adalah soal peristiwa tenggelamnya kapal yang diduga mengangkut PMI ilegal di perairan Malaysia. Sigit pun memaparkan sejumlah upaya dan langkah yang dilakukan Polri terkait dengan kejadian yang menimpa WNI tersebut. 

"Terhadap peristiwa tersebut, Polri telah melakukan berbagai upaya," kata Sigit dalam audiensi tersebut, Selasa (4/1/2022). 

Dalam hal itu, mantan Kapolda Banten tersebut menuturkan bahwa, langkah yang dilakukan Polri diantaranya adalah, membentuk Satgas misi kemanusiaan Internasional. Kemudian, Korps Bhayangkara juga terus melakukan upaya untuk pemulangan para WNI yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut. 

Diketahui, 11 WNI yang menjadi korban telah dikembalikan ke Indonesia pada 23 Desember 2021 lalu. Sementara, untuk hari ini, setidaknya akan ada delapan jenazah lagi yang dibawa kembali ke Indonesia. 

"Berkoordinasi dengan Pemerintah Malaysia, Kemlu RI, dan BP2MI dalam hal repatriasi atau pemulangan 11 jenazah ke Indonesia. Polri juga telah berkoordinasi dengan otoritas Malaysia dalam hal perizinan memasuki wilayah Malaysia terhadap dua Kapal Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri untuk membawa jenazah kembali ke Indonesia," ujar eks Kabareskrim Polri itu.

Selanjutnya, berkoordinasi dengan jabatan Forensik dan DVI Malaysia serta pihak Rumah Sakit (RS) Sultan Ismail Johor Baru dalam hal pemeriksaan sidik jari dan antemortem 3 jenazah lainnya yang masih berada di Johor Bahru Malaysia. 

Lalu, berkoordinasi dengan Jabatan Imigresen Malaysia (JIM) Negeri Johor untuk melakukan interview terhadap korban yang selamat. Tak hanya itu, dalam hal ini, 13 PMI diduga ilegal yang diamankan otoritas Malaysia, juga bakal diberikan bantuan hukum.

"Melakukan penyelidikan untuk mencari pelaku penyelundupan PMI ilegal ke Malaysia. Dan menutup Pelabuhan Gentong, Bintan, Kepri yang diduga menjadi tempat pengiriman PMI ilegal di wilayah Malaysia," ucap Sigit.

Lebih dalam, Sigit memastikan, Polri juga melakukan proses penyidikan berkaitan dengan tindak pidana perlindungan pekerja migran Indonesia menyusul terjadinya peristiwa tenggelamnya kapal di perairan Malaysia tersebut. 

Disisi lain, Sigit menekankan, Polri akan siap mendukung upaya dari BP2MI dalam memberikan perlindungan terhadap PMI. Oleh karena itu, Sigit meminta kepada seluruh jajarannya untuk bersinergi dengan BP2MI dalam hal memberikan perlindungan dan pencegahan penyelundupan PMI ke luar negeri. 

Upaya tersebut, kata Sigit, merupakan wujud dari kehadiran negara yang memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat Indonesia. 

"Harus betul-betul ada kepastian negara untuk melindungi mereka. Perlu adanya pendampingan kepada PMI yang bermasalah dengan hukum. Bagi titik-titik yang belum ada Polri mungkin bisa diadakan perwakilan-perwakilan disana," tegas Sigit.

Lebih dalam, Sigit menjelaskan, kepada WNI yang ingin menjadi PMI, memang diperlukan pelatihan untuk mendapatkan keterampilan khusus ketika bekerja di luar negeri. Menurutnya, pendidikan dasar itu dapat mencegah terjadinya potensi kekerasan atau tindakan lainnya yang tidak diinginkan terhadap PMI.

Sementara itu, Kepala BP2MI Benny Rhamdani menyampaikan apresiasi kepada Polri yang telah bergerak cepat dalam upaya perlindungan PMI pasca-peristiwa tenggelamnya kapal di perairan Malaysia. 

"Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi respon Polisi sangat cepat atas penanganan di Johor Bahru. Ini kami jujur tidak mengada-ada," kata Benny dalam kesempatan yang sama.

Menurut Benny, respon cepat dari Polri iti mencerminkan hadirnya Negara terhadap masyarakat Indonesia yang memerlukan bantuan serta perlindungan. "Ini menunjukan bahwa Negara hadir hukum bekerja," tutup Benny.

Kepada Timnas Indonesia  asuhan pelatih asal Korea Selatan Shin Tae Yong tersebut Puan menyampaikan apresiasi karena telah menuntaskan laga final leg kedua Piala AFF 2020 melawan Thailand, pada Sabtu (1/1) malam, dengan semangat juang dan sportifitas yang tinggi.

Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan ia merasa bangga dengan semangat dan kerja keras yang dilakukan Timnas dalam usaha merebut Piala AFF.

Dengan kinerja Timnas yang terus membaik, ketua DPR RI Puan Maharani  yakin sepakbola Indonesia akan bisa berbicara banyak di masa yang akan datang.

Penampilan Timnas di Piala AFF 2020 ini  mendapat catatan tersendiri bagi ketua DPR RI.

"Semangat serta daya juang para pemain menunjukan timnas memiliki masa depan yang cerah," kata Puan Maharani.

Bagi Indonesia, ini merupakan gelar runner up keenam sejak penyelenggaraan Piala AFF tahun 2000, 2002, 2004, 2010, dan 2016. Sementara bagi Thailand merupakan gelar juara untuk ke-6 kalinya.

"Selamat kepada Thailand yang tampil menjadi juara Piala AFF 2020. Dan selamat serta apresiasi setinggi-tingginya bagi Timnas Indonesia yang sudah berjuang dengan gigih dan sportif. Meski belum di posisi pertama, saya dan saya juga yakin seluruh rakyat Indonesia tetap bangga atas perjuangan kalian semua, dan memiliki harapan untuk prestasi-prestasi berikutnya di tahun-tahun mendatang," ujar Puan.

Indonesia adalah salah satu negara yang belum pernah menjadi juara Piala AFF, masih berada di bawah Thailand yang telah 6 kali menjadi juara,  Singapura 4 kali menjadi juara, Vietnam 2 kali, dan Malaysia 1 kali.

Puan juga mendorong dan berharap PSSI terus membina pemain muda guna meningkatkan kualitas kompetisi LIGA sepakbola nasional. Karena kompetisi LIGA  sepakbola nasional menjadi sumber perekrutan pemain TIMNAS.(***)

"Menurut saya sudah masuk (endemi). Penularannya rendah, positivity rate-nya rendah, rumah sakit kosong, kematian zero, pokoknya rendah semua," katanya pada detikcom, Kamis (30/12/2021). 

Endemi merupakan sebuah kondisi di mana kemunculan suatu penyakit yang konstan atau biasa ada di dalam suatu populasi atau area geografis tertentu seperti penyakit malaria atau demam berdarah dengue (DBD) yang telah dianggap menjadi penyakit yang lazim terjadi di Indonesia.

Hal yang disampaikan Pandu ini selaras dengan pernyataan *Ketua DPR RI Puan Maharani* yang mengajak masyarakat untuk menyambut tahun 2022 dengan optimistis dan penuh semnagat. Kendati meminta masyarakat tetap waspada dengan varian baru COVID 19 seperti Omicorn yang muncul baru-baru ini dan juga mengimbau masyarakat untuk tetap disiplin menjaga prosedur kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan serta segera melakukan vaksinasi bagi yang belum, Puan merasa yakin, dengan gotong royong dan saling mendukung, segala persoalan yang dihadapi oleh Negara karena pandemic akan bisa diatasi dengan baik. 

“Tidak terasa satu tahun telah berlalu, yang artinya sudah hampir 2 tahun Indonesia menghadapi krisis Covid-19. Meski begitu, saya berharap masyarakat tetap optimistis bahwa kita bisa cepat keluar dari kondisi pandemi ini,” kata Puan, Jumat (31/12/2021). 

Ia juga mengingatkan masyarakat untuk memastikan diri dan keluarganya terlindung dari COVID 19 dengan mendukung program vaksinasi yang diadakan oleh pemerintah.

 “Khususnya vaksinasi anak yang kini sudah mulai berjalan,” tambahnya.

Membaiknya kondisi pandemi yang dapat diharapkan segera beralih menjadi endemic ini, menurut Puan merupakan preseden baik bagi percepatan pemulihan ekonomi dan sosial yang sangat ditentukan oleh kemampuan dalam mengantisipasi penyebaran pandemi.

 “Karenanya, melalui fungsi konstitusionalnya, DPR RI ikut mengambil peran dan tanggung jawab dalam penanganan pandemi, bergotong-royong bersama rakyat dalam membangun tata sosial dan ekonomi yang baru dalam situasi Pandemi Covid 19, sehingga dapat mempercepat pemulihan sosial dan ekonomi nasional,” Puan mengungkapkan.

Dalam fungsi pengawasan atas pelaksanaan APBN 2021 terkait kebijakan fiskal, DPR RI berfokus terhadap penanggulangan Pandemi Covid-19, program pemulihan sosial dan ekonomi nasional, serta penyelesaian Program Strategis Nasional. 

Puan mengatakan, anggaran program penanggulanan pandemi dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) diarahkan untuk penanganan kesehatan, perlindungan sosial dan dukungan bagi dunia usaha. 

Menurutnya, setiap Komisi dan AKD DPR RI, melalui fungsi anggaran juga melakukan upaya agar program pembangunan nasional pemerintah diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, terutama hadir dalam menanggulangi urusan rakyat di bidang sosial, ekonomi, budaya dan religius. 

Puan juga mengapresiasi kerja keras sinergi Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Badan Intelijen Negara (BIN) menjaga keamanan sepanjang 2021. 

Meski di tengah pandemi yang genting, tetap ada kelompok-kelompok yang ingin mengganggu stabilitas keamanan.  

Ia berharap aparat keamanan agar dapat menjaga situasi tetap aman dan kondusif di 2022, terlebih karena Indonesia akan menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20. 

“Akan banyak pimpinan negara sahabat yang datang, maka aparat keamanan harus memastikan stabilitas keamanan nasional,” katanya.

Puan juga menyampaikan keprihatinan mendalam atas terjadinya kasus-kasus kekerasan seksual yang semakin banyak terjadi. 

“Maka DPR RI berkomitmen untuk cepat menyelesaikan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) bersama pemerintah sehingga korban-korban kekerasan seksual mendapat jaminan hukum yang jelas, dan juga perlindungan dari aspek sosial,” kata Puan.

Disampaikannya, RUU TPKS sudah selesai dibahas di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Selanjutnya RUU TPKS akan dibawa ke rapat paripurna untuk disetujui sebagai inisiatif DPR yang setelahnya akan dibahas oleh DPR dan Pemerintah setelah adanya Surat Presiden (Supres).

Puan, yang merupakan perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI ini memastikan DPR RI akan terus bekerja semaksimal mungkin demi kepentingan rakyat. Ia mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi kerja-kerja Pemerintah, lembaga eksekutif termasuk DPR, dan juga lembaga yudikatif.

“Selamat Tahun Baru 2022. Mari kita songsong tahun baru dengan semangat tinggi Indonesia bisa melewati segala badai yang ada. Semoga di tahun yang baru, kita semakin lebih baik, rakyat semakin sejahtera, sehingga Indonesia akan menjadi lebih hebat. Mari kita maju bersama,” pungkas Puan.(***)