Hal tersebut diungkapkan Kabid Humas Polda Sumatera Barat Kombes Satake Bayu,saat meninjau vaksin massal yang di gelar Polsek koto tangah  dikawasan Ganting, Kelurahan Batang Kabung Kecamatan Koto Tangah Padang, Sabtu (15/1). 

“ Capaian vaksin Sumatera Barat diawal tahun 2022 ini, mencapai target 70 persen seperti yang diharapkan sebelumnya. Hingga kini capaian vaksinasi di beberapa Kabupaten Kota Di Sumatera Barat sudah mencapai 70 persen dan 60 persen vaksinasi lansia,” ungkapnya

Kombes Pol Satake Bayu menjelaskan dengan capaian tersebut masing- masing kabupaten, dapat bisa melaksanakan vaksinasi terhadap anak usia 6 hingga 11 tahun, dimana saat ini Sumatera Barat telah mencapai target nasional yakni 70 persen.

 “ Saat ini Kota Padang masih terus menggenjot angka tersebut agar capaian vaksinasi 70 persen dan lansia 60 persen dapat tercapai sehingga kota pada juga bisa melaksanakan vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun,” paparnya Sementara itu Lala penyelenggara Vaksin , dari salah satu swalayan mengapresiasi kegiatan vaksin dalam meningkatkna capaian vaksin di sumbar, sekaligus imunitas tubuh dalam menangkal virus Covid 19. Ia juga memuji langkah jajaran polda sumbar yang bergerak cepat, dari salah satu Provinsi yang capaian vaksin yang rendah di Indonesia namun saat ini.sudah jauh merangkak naik keatas..

Sedangkan salah seorang peserta Vaksin Nur Habibah, mengungkapkan, sejauh ini sertivikat vaksin sangat dibutuhkan dalam persyaratan dalam menempuh pendidikan, disamping untuk meningkatkan imunitas tubuh. Pada kegiatan Vaksinasi yang di gelar Polda Sumbar bekerjasama dengan salah satu swalayan yang berada dijalan Adinegoro Kecamatan Koto Tangah Padang. Masyarakat yang hendak berbelanja di swalayan tersebut dapat melakukan vaksinasi gratis digerai vaksin yang disediakan oleh Polsek Koto Tangah.

Sementara itu kapolsek koto tangah AKP Afrino, bertekad menjadikan wilayah hukumnya, mencapai hasil maksimal, dengan cara bekerja sama dengan semua komponen dan elemen masyarakat.(**)

Sigit meminta kepada Forkopimda Bali, untuk terus melakukan penguatan juga pengetatan proses pemeriksaan prokes hingga menuju ke tahapan karantina terhadap PPLN. Baik Anak Buah Kapal (ABK) usai bekerja di luar negeri, maupun wisatawan asing, yang masuk ke Indonesia melalui Pelabuhan Benoa, Bali ini. 

"Baru saja kita melaksanakan pengecekan secara langsung untuk mengetahui bagaimana alur, masuknya ABK. Dan juga ada beberapa wisatawan yang menggunakan Yacht yang masuk lewat Pelabuhan Benoa. Jadi dari proses masuknya kita ingin mengetahui bagaimana proses pemeriksaan khususnya terkait dengan masalah prokes. Karena memang kita harus betul-betul ketat dalam pengawasan titik-titik yang digunakan untuk pintu masuk PPLN," kata Sigit usai meninjau Pelabuhan Benoa, Bali, Sabtu (15/1/2022).

Dalam peninjauannya, Sigit menyebut, petugas akan melakukan tes Swab antigen ke ABK dan wisatawan asing di atas kapal sebelum dilanjutkan ke proses karantina. Demi memperkuat pengawasan, Sigit juga mengimbau untuk para PPLN tersebut mengunduh aplikasi Aplikasi Monitoring Karantina Presisi. 

Pada proses selanjutnya, Sigit mengungkapkan, para PPLN juga akan dilakukan Swab RT-PCR dan pemeriksaan kesehatan di ruang khusus yang disiapkan. Setelah itu, para PPLN akan di bawa ke Rumah Sakit (RS) rujukan ataupun tempat karantina yang telah disiapkan pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali. 

"Kemudian tadi ada beberapa penyesuaian kita minta untuk pada saat sebelum turun kemudian mengunduh aplikasi Karantina Monitoring Presisi. Demikian juga bagi wisatawan ataupun ABK yang sudah laksanakan Swab PCR. Selanjutnya dibawa ke tempat karantina yang sudah dipersiapkan oleh Bapak Gubernur," ujar mantan Kapolda Banten itu.

Dari tinjauannya secara langsung, Sigit mengakui proses penegakan prokes hingga karantina sudah berjalan dengan baik. Walaupun, kata Sigit, tetap harus ada penyesuaian dan penyempurnaan lagi kedepannya. 

"Saya kira beberapa hal itu yang tentunya kedepan akan terus kita perbaiki dan kita sempurnakan," ucap eks Kabareskrim Polri tersebut. 

Menurut Sigit, perkembangan varian Omicron di Indonesia saat ini didominasi oleh penyebaran Imported Case yang masuk melalui Bandara Soekarno Hatta (Soetta). Sebab itu, Sigit menekankan pentingnya penegakan prokes dan karantina di Pelabuhan Benoa, yang notabene menjadi salah satu pintu masuk Indonesia. 

"Karena itu kita juga menjaga yang melalui Pelabuhan Benoa juga dalam kondisi melalui standar operasional prosedur yang sama. Terkait dengan proses prokes sebelum masuk ke karantina," tutur Sigit.

Sigit menyebut, dengan diterapkannya aplikasi Monitoring Karantina Presisi di Pelabuhan Benoa, maka pengawasan PPLN yang melakukan karantina akan semakin kuat. Lantaran, lanjut Sigit, hal itu bisa mencegah adanya potensi PPLN yang tidak menjalani karantina. 

"Kita juga tempatkan petugas aplikasi yang bisa memonitor bagi masyarakat ataupun wisatawan dan ABK yang di karantina. Dan bila kemudian kabur maka dengan aplikasi kita persiapkan akan berikan notifikasi. Sehingga kemudian, kita bisa segera melakukan pencarian dan membawa kembali masuk. Saya kira rangkaian dari bagaimana laksanakan prokes hingga pengawasan karantina dan memastikan pelaksanaan karantina bisa dilaksanakan secara disiplin ini tentu menjadi bagian yang terus kita awasi," papar Sigit.

Disisi lain, Sigit mengapresiasi Forkopimda Bali yang telah bekerja keras memastikan seluruh rangkaian protokol kesehatan dan karantina bagi PPLN berjalan dengan baik. Menurutnya, semua ini dilakukan untuk menjaga masyarakat serta tetap bisa mengendalikan laju pertumbuhan Covid-19 saat ini. 

Kemudian, Sigit menjelaskan, upaya secara optimal yang dilakukan ini juga sebagai antisipasi pencegahan semakin meluasnya penyebaran virus Covid-19 varian Omicron di Indonesia. 

"Ini butuh sinergitas, soliditas dari seluruh stakeholder, dan masyarakat untuk kemudian kembali waspada walapun sudah vaksin dua kali. Tetap laksanakan prokes. Pemerintah juga sudah berikan ruang untuk booster terhadap yang sudah vaksin lebih dari enam bulan agar  dimanfaatkan. Sehingga kita yakin seluruh masyarakat terjaga imunitas dan kekebalannya dari ancaman terhadap varian baru ataupun lama. Karena kondisi dari imunitasnya yang mungkin tentu harus diperkuat kembali dengan booster," kata Sigit.

Sebelum meninjau penegakan protokol kesehatan dan proses karantina di Pelabuhan Benoa, Sigit beserta rombongan juga menyempatkan melihat secara langsung pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di SMP Kristen 1 Harapan, Kota Denpasar, Bali.(**)

Menurutnya umat Islam yang mendukung lebih banyak dari pada yang menolak RUU inisiatif DPR tersebut.

Nur mengaku telah menginisiasi istighasah virtual yang diikuti ratusan pesantren untuk mendoakan agar RUU TPKS segera disahkan. 

“Jadi kalau sampai ada yang menolak RUU TPKS menjadi Undang-Undang atas nama Islam jangan khawatir Mbak Puan, karena yang mendukung jauh lebih banyak,” ujar Nur Rabu 12 Januari 2022.

Bagi Nur bagaimana seseorang dilahirkan adalah hal yang tidak bisa dipilih, termasuk dilahirkan sebagai perempuan.

 Namun perempuan kerap mendapat perlakuan yang tidak adil, karena hal yang berada di luar kuasa mereka.

“Perempuan sangat rentan mengalami ketidakadilan. Misalnya stigmatisasi, marginalisasi, suberinasi, kekerasan karena hanya ‘menjadi’ perempuan,” tuturnya.

Nur mengatakan RUU TPKS dapat membantu mewujudkan salah satu tujuan Islam yakni sistem kehidupan yang adil bagi semua orang. Karena Islam melarang kedzaliman dan ketidakadilan, termasuk bagi perempuan.

“RUU TPKS dapat segera disahkan dan menjadi payung untuk tiap perempuan agar mendapat keadilan dan mendapat perhatian yang memadai. Tujuan Islam adalah mewujudkan sistem kehidupan yang menjadi anugerah bagi semesta termasuk untuk perempuan,” pungkas Nur.

Dukungan serupa sempat dilontarkan oleh Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Ketua Korps PMII Putri Cabang Lamongan Rifa Nur Diana Arofa mengatakan RUU TOPS mendesak agar terbentuk jelas sistem yang bisa menghapus kekerasan seksual.

“Dengan disahkannya RUU ini, kita dapat melindungi bangsa kita dengan menciptakan sistem pencegahan, pemulihan, penanganan, dan rehabilitasi yang benar-benar dapat menghapuskan kekerasan seksual,” ungkap Rifa dikutip dari beritajatim.com.

Menanggapi aspirasi Puan Maharani mengatakan dirinya memahami akan mendesaknya RUU TPKS. Namun ia menekankan agar semua pihak mengikuti prosedur dan memberi waktu untuk lebih luas menjaring aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan.

“Apa yang terjadi di agama Islam tentu beda dengan di agama Kristen, apa yang di agama Kristen tentu beda dengan apa yang biasa kita lakukan di agama Islam dan lain sebagainya. Masukan yang tadi sudah disampaikan oleh ibu, mbak, adik-adik, dan mas-mas ini semua tentu saja memberikan saya kekuatan untuk bisa melaksanakan ini sebaik baiknya,” kata Puan.(**)

 “Ketika seorang perempuan diberikan ruang yang aman, perempuan akan bisa bekerja dan memberikan karya. Pemimpin perempuan menjadi penting untuk memastikan hal tersebut. Karena pemimpin perempuan itu memiliki gaya kepemimpinan yang bersahabat dan lebih mempunyai empati dan hanya pemimpin perempuan yang bisa memahami persoalan dan mengatasi masalah perempuan,” kata Lucky.

Puan Maharani pastikan RUU TPKS disahkan menjadi inisiatif DPR pekan depan. Menurutnya, kecermatan dalam proses pengesahan RUU ini diperlukan agar produk hukum ini tak malah membatasi fungsi dan dedikasi perempuan.

“Bagaimana kita keluar rumah dengan tenang? Kita mau keluar rumah karena kita mau mendedikasikan diri kita pada pekerjaan kita. Kita kan mau dalam keluar rumah nyaman, aman, tenang melaksanakan tugas tugas kita sebagaimana kita harapkan”, ungkap Puan meresponi keresahan salah satu peserta audiensi, komika perempuan Sakdiyah Ma’ruf.

Sejumlah aspirasi dan desakan disahkannya RUU TPKS menjadi bahasan Prolegnas prioritas siang itu dipastikan Ketua DPR RI menjadi masukan berharga dalam menjalankan fungsi legislasi. Rencananya, Sidang Paripurna DPR RI 18 Januari 2022 mendatang akan mengesahkan RUU TPKS menjadi salah satu dari 40 RUU Prolegnas prioritas.

Dengan demikian, sinergi antara DPR dan Pemerintah akan berlanjut seusai Sidang Paripurna digelar. Proses ini akan menjadi fase baru perjalanan RUU TPKS yang melibatkan sebanyak mungkin elemen masyarakat. Puan menginginkan RUU TPKS 

menjadi produk hukum yang disusun dengan benar-benar cermat sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. 

END

Dokumentasi : Dugaan Limbah PT.TKA

DHARMASRAYA, Makalumat - lagi-lagi warga Nagari Lubuk Besar, kecamatan asam Jujuhan, kabupaten Dharmasraya, dikejutkan melihat sungai berubah warna kehitaman dan berbau busuk, diduga kuat  limbah perusahaan kelapa sawit PT. TKA (tidar kerinci agung) bocor/jebol

Akibat Bocornya kolam penampunan limbah tersebut menyebabkan banyak ikan yang mati dan bau tak sedap.

Wali Nagari Lubuk Besar Burhan mengatakan, saya sudah melaporkan kejadian ini ke Dinas lingkungan hidup (DLH) kabupaten Dharmasraya, berdasarkan data akurat, photo-photo video dan dokumen lainnya. 

"Jam 11 malam saya dihubungi lewat via selluler oleh masyarakat bahwa adanya limbah pabrik yang bocor mengakibatkan air berubah warna kehitaman, langsung saya sampaikan kepada warga untuk mengambil sampel barang bukti, setengah jam kemudian kami turun ke lokasi untuk mengecek langsung.

Sejauh pantauan kami sepanjang anak Sungai Suir yang bermuara langsung ke Nagari Sinamar menjadi tercemar, berwarna hitam pekat, sepertinya susah untuk dijernihkan kembali, hal ini tidak bisa dibiarkan begitu saja instansi terkait sebaiknya sudah memberikan sanksi tegas. ungkap Wali Nagari Lubuk Besar Burhan, kepada media jejaknews.com Kamis 13/01 2021.

Kami selaku warga yang berada di lingkungan perusahaan PT TKA ini sepakat meminta instansi terkait mengambil tindakan keras terhadap Perusahaaan Jika perlu menghentikan operasionalnya bila tidak taat aturan.

"Karena dampak limbah sangat berbahaya bagi manusia dan lingkungan hidup, apa lagi mck masyarakat disitu" ungkapnya.

Disamping itu, Kepala Bidang (Kabid) Dinas Lingkungan Hidup Lasmiati membenarkan adanya salah satu kolam Ipal terakhir milik PT TKA tersebut jebol, kejadiannya hari Selasa kemaren, kami sudah turun kelapangan melihat kondisi tersebut dan juga mengambil sampel nya untuk kami kirimkan ke provinsi untuk ditindak lanjuti, masih menunggu hasilnya biasanya hasil itu dua Minggulah baru keluar pak.jelasnya singkat.

Sampai berita ini diturunkan pihak dari perusahaan belum memberikan tanggapan dan tak bisa dihubungi. Juga kami akan menghubungi pihak-pihak terkait lainnya yang sangat dibutuhkan dalam berita ini. (dlooyd)