Permasalahan ekonomi dengan inflasi, pengangguran, pelayanan publik, stunting dan berbagai pekerjaan pemerintah harus kita kejar dan kita selesaikan bersama. Tugas umum pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan mengacu pada undang-Undang 32 Tahun 2004 dan undang- undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, betul-betul jadi pikiran bersama,” kata Rida, Senin (26/9).

Rida menyebut permasalahan-permasalahan ini harus dituntaskan bersama, tidak bisa hanya sendiri saja. Yang tidak kalah penting adalah bersama lembaga legislatif yang merupakan mitra. Selanjutnya dengan tiga fungsi DPRD, fungsi anggaran, regulasi, dan pengawasan akan membuat roda pemerintahan akan lebih cepat, efektif dan efisien.

“Sesuai dengan komitmen kita, saya meminta ASN bekerja dengan pola management by objective, yang berorientasi hasil bukan proses. Artinya ketika kita mempertanyakan diklat, yang ditanya tidak lagi bagaimana pelaksanaan diklat dimaksud, tapi berapa orang yang mampu dan siap menjadi bendaharawan ketika yang dilakukan adalah diklat bendaharawan,” tegasnya.

Selanjutnya, kata Rida, dengan penetapan kiat kerja yang lebih pada manajemen berorientasi hasil. Maka hal yang harus menjadi perhatian adalah bagaimana melakukan konsolidasi organisasi di level ASN di OPD masing-masing.

“Kita tanamkan prinsip bagaimana kita bisa membantu organisasi, bukan malah menambah beban organisasi, kinerja tidak jelas, malas, dan tidak mau berubah,” tegasnya.

Kemudian yang penting, kata Rida, adalah bagaimana memegang prinsip efektivitas dan efisiensi ditengah menurunnya pendapatan daerah dan berkurangnya transfer dana dari pusat ke daerah. SAKIP sebagai instrumen pengukur akuntabilitas kinerja kembali harus diterapkan.

“Hal ini penting sehingga tercapai organisasi dan birokrasi yang ideal, kecil struktur dengan besar fungsi,” tukuknya. (MS)

SK tersebut diserahkan oleh Pj. Wali Kota Payakunbuh Rida Ananda dan disaksikan oleh Asisten II Elzadaswarman, Asisten III Ifon Satria Chan, Kepala Bagian, dan peserta apel di antaranya lurah dan camat.

Terkait SK Plt. Sekdako, setelah Rida Ananda dilantik menjadi Pj. Walikota, sesuai SK Mentri tersebut Kepala Daerah diminta untuk segera menunjuk pelaksana tugas. Dalam hal ini tentu pihaknya tidak ingin ada jabatan di pemerintahan yang kosong, karena tidak ada pejabat yang definitif, maka ditunjuklah Plt.

Mengawali amanatnya, Pj. Wali Kota mengajak seluruh peserta apel untuk mendoakan kesembuhan bagi Lurah Kapalo Koto Ampangan Wandri yang saat ini terbaring sakit di RSUD Ahmad Muchtar Bukittinggi.

“Kita ingin beliau didoakan semoga diberikan kesembuhan oleh Allah SWT. Lurah yang telah berbuat banyak untuk masyarakat, tugasnya sebagai abdi negara,” kata Rida.

Rida menyampaikan takdir mengantarkannya untuk mengemban tugas dan amanah yang hampir sama dengan wali kota yang dipilih melalui pilkada, yakni melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan amanat undang-undang.

“Sebagai penjabat wali kota, apa yang dilakukan oleh wako dan wawako, sekarang saya emban. Sebelumnya dulu saya sebagai Sekda membantu wali kota melaksanakan tugas, tujuan, dan kebijakannya. Untuk itu saya mengharapkan dukungan dan support jajaran di Pemda, mustahil kami bisa menjalankan dengan baik tanpa saudara sekalian,” kata Sumando Urang Payokumbuah itu.

Alumni STPDN itu meminta ASN untuk menjaga kedisiplinan bertugas sebagai abdi negara, karena mereka sudah disumpah sesuai dengan jabatannya, maka dilaksanakan dengan baik.

“Kami selaku Pj. wali kota minimal 3 bulan sekali akan dievaluasi oleh kementerian dalam negeri,” terangnya.

Rida juga memaparkan pekerjaan yang menjadi fokus kedepan adalah mengatasi persoalan inflasi, bagaimana kontribusi cabe bawang, dan kebutuhan pokok lain terus tersedia di pasar dan rumah tangga.

Selanjutnya juga terkait proses realisasi anggaran agar setiap OPD segera membelanjakannya, karena dari laporan realisasinya masih rendah.

“Kita juga harus perhatikan peningkatan PAD yang menjadi target supaya cepat tercapai,” katanya.

Rida juga punya misi khusus bagaimana sejalan dengan Presiden melaksanakan pengentasan kemiskinan secara ekstrim, termasuk stunting.

“Jangan lupa dengan pelayanan publik terbaik kita terus dijaga, kami akan membentuk tim untuk memonitoring dan mencegah terjadi perbuatan KKN dalam urusan melayani rakyat. Akan dievaluasi setiap bulan tugas dan target yang dilaksanakan,” katanya.

Terakhir, Rida menyebut tugas sebagai Pj. Wali Kota yang akan diawasi secara langsung oleh pemerintah pusat ini sangatlah berat, untuk itu dirinya meminta dukungan ASN, Unsur Forkopimda, dan elemen masyarakat untuk menyukseskan kebijakan Pemerintah Kota Payakumbuh

“Mari kita bekerja sama, sama-sama bekerja menyelesaikan target, mengayomi masyarakat dalam kehidupan kita sehari-hari,” pungkasnya. (MS)

Lima Puluh Kota — Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) memiliki peran strategis dalam menjembatani program pemerintah dengan masyarakat. TP-PKK menjadi wadah yang dapat menggali dan menggerakkan partisipasi masyarakat khususnya dalam lingkungan keluarga, perempuan dan anak termasuk juga dalam pemberdayaan perekonomian. Dalam melaksanakan perannya, TP-PKK baik tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Nagari harus memahami rencana program dan kegiatan PKK yang tersusun dalam Rencana induk dan Strategi PKK.

Hal tersebut disampaikan Ketua TP-PKK Lima Puluh Kota Nevi Safaruddin dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Gerakan PKK bagi Pengurus TP-PKK Nagari se-Kabupaten Lima Puluh Kota di Aula Kantor Bupati Lima Puluh Kota Sarilamak, Senin (26/09/22).

Turut Hadir Bupati Lima Puluh Kota diwakili Sekretaris Daerah Widya Putra, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari (DPMD/N) Endra Amzar, dan peserta bimtek yang terdiri dari Ketua dan Sekretaris TP-PKK Nagari sekabupaten Lima Puluh Kota.

Dalam sambutannya, Nevi Safaruddin menjelaskan bahwa rencana induk dan Strategi PKK telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.36 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 99 tahun 2017 dengan Agenda Prioritas PKK yang ditetapkan ada 4 (empat) yaitu: 1). Ketahanan ekonomi, 2). Revolusi mental, 3). Lingkungan hidup dan 4). Memperkuat pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, sosial dan budaya.

Selanjutnya Nevi mengatakan bahwa Kegiatan bimtek yang diselenggarakan merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja Nasional (Rakernas), Rapat Kerja Daerah (Rakerda) tingkat Provinsi Sumatera Barat dan tingkat Kabupaten serta pelantikan serantak hampir seluruh Ketua TP-PKK Nagari se-Kabupaten Lima Puluh Kota.

“Bimtek ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sama mengenai rencana program dan kegiatan PKK yang tersusun dalam rencana induk dan strategi PKK,” tutur Nevi.

Hal senada juga disampaikan oleh Bupati Lima Puluh Kota diwakili Sekretaris Daerah Widya Putra.

“Beberapa waktu yang lalu kita telah mengadakan pesta demokrasi ditingkat nagari, dimana dari 79 nagari 70 nagari telah dilakukan pemilihan secara serentak dan 46 orang merupakan wali nagari baru terpilih dan tentu juga dengan ketua tim penggerak PKK yang baru pula, maka kami menilai acara ini merupakan langkah yang sangat strategis bagi TP-PKK Kabupeten Lima Puluh Kota memberikan pembekalan dan pemahaman bagi TP-PKK nagari dalam melaksanakan gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga,” kata Widya Putra.

Bupati berharap PKK, sebagai Mitra Pemerintah, mempunyai visi yang bisa disinergikan dengan visi dan misi Kepala Daerah.

Selain pemberian materi, pada kesempatan tersebut juga dilaksanakan penyerahan hadiah Lomba Gerakan PKK kepada Nagari Mungka yang meraih Harapan III dalam Lomba Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital dan penyerahan hadiah Lomba Jambore Kader PKK tingkat Provinsi Sumatera Barat sebagai Harapan II Lomba Mars Dasawisma Bidang Sekretariat. (FS)

Maklumatnews, Sumbar – Masyarakat apresiasi Rehabilitasi/Pemilaraan jalan Provinsi di KSPN Mandeh ( PHJD Tahap III) yang di selenggarkaan oleh pemerintahan Provinsi Sumatera Barat Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang.

Pasalnya, proyek dengan No kontrak 620/09/KTR-PHJD-BM/2022, nilai kontrak Rp.21.251.877.013,96 dengan waktu pelaksanaan 240 hari kalender yang dilaksanakan dari jl.olo bangau, ketapiang, kec Batang Anai, Kab.Padang pariaman hingga jl syekh burhanudin, pasir sunur kec, pariaman selatan, Kab.Padang Pariaman menuai apresiasi dari berbagai kalangan termasuk pengguna jalan.

Salah seorang pengguna jalan yang sempat awak media temui, Redhinal Efendi R. S,Kom yang juga sebagai pelaku bisnis setempat yang mengangkut hasil pertanian/perkebunan disana mengatakan “ sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada pemerintahan Sumatera Barat dalam hal ini Dinas Bina Marga Cipta karya dan Tata Ruang yang telah memberikan perhatian terhadap jalan di pesisir pantai ini sehingga “tagline kegiatan ini terlaksana atas partisipasi anda membayar pajak memang benar-benar kami rasakan”. Senin, (26/09/2022)

“ Jalan yang sebelumnya sedikit berlubang dan kecil saat ini setelah ada perhatian dari pemerintah sudah berangsur-angsur mulus serta jalannya lebar, ia juga menyampaikan sebelumnya  jalan di pesisir pantai padang pariaman ini untuk berselisih jalan saja susah, tapi sekarang alhamdulilah pak, ujarnya.

Lanjut ucapnya , Diharapkan dari adanya rehabilitasi dan pemiliharaan jalan ini dapat meningkatkan serta menumbuhkan ekonomi masyarakat di wilayah padang pariaman terkhusus di pesisir pantai ini yang menjadi jalan alternatif bagi kami, selanjutnya kami pun menjadi dapat mengefisiensi waktu dalam mobilisasi bahan-bahan pokok atau pun hasil dari pertanian/perkebunan ke Kota.tutupnya, (Rs)

Payakumbuh — Juru Bicara DPRD Opetnawati memaparkan laporan pembicaraan tingkat 1 terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan APBD Kota Payakumbuh Tahun 2022 dalam rapat paripurna yang digelar di kantor DPRD setempat, Senin (26/9).

Politikus PAN itu menyampaikan Jumlah Pendapatan sebelum Perubahan Rp. 691.578.704.377, setelah Perubahan menjadi Rp. 696.837. 990. 928, naik Rp. 5.259.286.551.

Setelah melalui rangkaian rapat-rapat dan mekanisme pembahasan sebuah Ranperda Perubahan APBD, maka disepakati Perubahan APBD Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2022 antara lain; Jumlah Pendapatan sebelum Perubahan Rp. 691.578.704.377, setelah Perubahan menjadi Rp. 696.837. 990. 928, naik Rp. 5.259.286.551.

Jumlah Belanja sebelum Perubahan Rp. 747.501.389.929, setelah Perubahan Rp. 752.576.407.312, bertambah 5.075.017.383. Total Surplus/(Defisit) sebelum Perubahan Rp. (55.922.685.552). dan setelah Perubahan Rp. (55.738.416.384).

Jumlah Penerimaan Pembiayaan sebelum Perubahan Rp. 62.062.685.522, dan setelah Perubahan Rp. 61.878.416.384. Jumlah Pengeluaran Pembiayaan sebelum Perubahan Rp. 6.140.000.000, dan setelah Peubahan Rp. 6.140.000.000. Pembiayaan Netto sebelum Perubahan Rp. 55.922.685. 552, dan setelah Perubahan Rp. 55.738.416.384, Betambah/(Berkurang) Rp. (184.269.168).

Perubahan APBD Kota Payakumbuh ini diterima oleh 7 Fraksi di DPRD dan disepakati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) dengan ditandai penandatanganan berita acara oleh Pj. Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda bersama Pimpinan DPRD.

Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Hamdi Agus didampingi Wakil Ketua DPRD Wulan Denura dan diikuti oleh Anggota DPRD dan OPD dan BUMD di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh. Berita acara dibacakan oleh Sekwan Yon Refli.

“Sebelum ditetapkan menjadi Perda, Ranperda ini telah dibahas oleh DPRD bersama Pemko Payakumbuh dalam beberapa kali rapat dan menghasilkan kesepakatan, bahkan setiap fraksi juga menyampaikan masukan dan saran yang membangun,” kata Hamdi.

Hamdi memaparkan laporan pembicaraan tingkat 1 terhadap Ranperda Perubahan APBD TA 2022. Perubahan itu disebabkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi ekonomi makro yang telah disepakati terhadap kemampuan fiskal daerah dan pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA.

“Perubahan APBD Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2022 memuat program dan kegiatan dalam bentuk perubahan dan penyesuaian anggaran untuk pembangunan yang terjadi selama tahun 2022, seperti pergeseran pagu kegiatan, penambahan kegiatan baru, penambahan atau pengurangan target kinerja serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan,” kata Hamdi.

Dari sisi Pj. Wali Kota Rida Ananda menyampaikan apresiasi kepada DPRD dengan semangat kemitraan, sinergisitas antara eksekutif dan legislatif terus dapat terjaga dengan baik. Harapannya kondisi ini menjadi modal utama untuk membangun Kota Payakumbuh pada masa yang akan datang.

“Semoga kota kita terus maju dan masyarakat kita semakin sejahtera,” pungkasnya. (FS)