Payakumbuh – Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh Dafrul Pasi menjadi pembina apel pagi yang menjadi rutinitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di halaman kantor wali kota Payakumbuh, Senin (15/5).

Dalam amanatnya, Asisten I Setdako tersebut meminta OPD menindaklanjuti pelaksanaan asistensi pergeseran anggaran, disegerakan untuk ditindak lanjuti karena berdampak pada pencairan anggaran dan korelasinya dengan serapan anggaran.

“Kita mengejar target serapan anggaran, karena pada triwulan pertama ini baru 18,6 persen, targetnya kita minimal 20 persen. Saat ini juga adanya perubahan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) menjadi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD),” ujarnya.

Dafrul juga berharap kedepan agar jajaran tidak lagi ragu dengan pelaksanaan anggaran, karena ada ketentuan yang perlu ditindaklanjuti, maksimalkan apa yang direncanakan, dan selalu belajar untuk lebih sempurna bekerja dalam pelaksanaan anggaran, sehingga pergeseran anggaran yang dilakukan benar-benar urgent.

“Prediksi harus maksimal, sehingga di pergeseran kita betul-betul mengeksekusi kegiatan yang mendesak. Perencanaan anggaran tidak bisa lahir di tengah jalan, karena sudah ada sistem yang mengatur,” pungkasnya. (MS)

Payakumbuh – Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh Dafrul Pasi menyampaikan apresiasi kepada Fraksi di DPRD Kota Payakumbuh yang telah menyampaikan Pemandangan Umum Terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2022 dalam rapat paripurna di Kantor DPRD setempat, Senin (15/5).

Menurutnya, semua masukan, kritikan, dan saran yang disampaikan tentu sangat membangun untuk kemajuan Kota Payakumbuh kedepan. Bagaimanapun program yang berjalan perlu dievaluasi sesuai dengan tupoksi di kelembagaan.

“Kami langsung meminta OPD yang terkait agar segera memfollow up catatan dari dewan. Semuanya sudah dirangkum dan diserahkan kepada OPD,” kata Dafrul yang saat itu tampak bersama Kepala BKD Syafwal.

Dari pantauan media di lapangan, selain memberi masukan, DPRD juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kota Payakumbuh yang sukses meraih pencapaian keuangan daerah yang baik sehingga kembali dapat WTP dari BPK.

“Ini tentu berkat dukungan kerja sama DPRD, sehingga kita bisa kembali dapat WTP ke 9 berturut-turut,” ungkapnya.

Yang jelas, kata Dafrul, sesuai dengan tugas khusus Penjabat Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda, Pemko akan terus fokus mengurusi stunting, ekonomi ekstrem, dan inflasi.

“Yang sedang gencar juga kita benahi saat ini adalah masalah sampah dan lingkungan,” pungkasnya. (MS)

Payakumbuh - Bertepatan dengan jam 14:14 tanggal 14 di bulan Mei 2023 ini, sesuai dengan Nomor Urut Partai. DPC Partai Demokrat kota Payakumbuh mendatangi kantor KPU Payakumbuh yang terletak di Jalan Pacuan Kubu Gadang.

Ketua DPC Demokrat kota Payakumbuh Ridwan Sabirin didampingi Sekretaris Adi Suryatama, Bendahara Alex Wijaya beserta para  Bacaleg serta kader  disambut Komisioner KPU setempat.

Ketua KPU kota Payakumbuh Haidi Mursal dalam sambutannya mengucapkan selamat datang kepada rombongan dari DPC Demokrat. Ketua KPU mengharapkan agar proses penyerahan berkas ini berjalan lancar sehingga partai yang mengajukan berkas pencalegan ini bisa memenuhi syarat.

Setelah melalui proses di meja verifikasi akhirnya kelengkapan berkas pencalegan dari DPC Demokrat dinyatakan Memenuhi Syarat.

Dalam sambutannya di Press Release Corner KPU kota Payakumbuh , Ridwan Sabirin mengungkapkan apresiasi yang tinggi  kepada KPU kota Payakumbuh.

Selanjutnya kata Ridwan Sabirin, "Optimisme kita dalam memenangkan pileg 2024 didasarkan bahwa kami selama ini komit menjadi oposisi. Namun bukan berarti melawan pemerintah tapi menyerap aspirasi rakyat untuk disampaikan kepada penguasa.

"Dari awal, Partai Demokrat adalah termasuk penggagas dalam mencalonkan Anies Baswedan jadi presiden. Buktinya kita sudah menyatakan berkoalisi dengan Partai Nasdem dan PKS dalam mengusung Anis menjadi Presiden", terang Ridwan Sabirin.

Sebagai informasi, DPC partai Demokrat kota Payakumbuh selektif dalam penjaringan bakal calon legislatif sehingga didapatkan caleg caleg yang berpotensi untuk meraih suara terbanyak", pungkas mantan anggota dewan kota Payakumbuh periode 2014-2019 lalu.  (FS)

Payakumbuh --- Di Kota Payakumbuh, problem lalu lintas yang tengah dihadapi adalah kemacetan yang biasanya kemacetan terjadi di daerah-daerah yang dekat dari fasilitas umum seperti sekolah, pasar, persimpangan, hingga lampu merah.

Selain itu, siswa sekolah yang termasuk golongan masyarakat yang belum layak menggunakan kendaraan bermotor karena tak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) masih banyak yang membawa kendaraan ke sekolah, khususnya SMA/SMK/MA.

Fenomena ini membuat naiknya angka kecelakaan yang korbannya siswa sekolah. Tingginya angka kecelakaan terutama kasus kecelakaan siswa sekolah Data yang ada menunjukan bahwa angka kecelakaan di wilayah hukum Polres Payakumbuh tahun 2021 sebanyak 151 kasus dan korbannya dari kalangan pelajar sebanyak 73 orang (48,34%). Sedangkan jumlah kecelakaan tahun 2022 sebanyak 179 kasus dan korban dari pelajar sebanyak 97 orang (54%). Jumlah kecelakaan tahun 2023 (sampai bulan April) sebanyak 42 kasus sedangkan korban pelajar sebanyak 12 orang (28,57%).

Di samping itu, emisi gas buang kendaraan bermotor berkontribusi kepada perubahan iklim, fenomena El-Nino yang melanda dunia ikut memperparah terjadinya pemanasan global.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Payakumbuh Devitra, Sabtu (13/5), kepada media mengatakan perlu komitmen bersama stakeholder terkait untuk pengurangan penggunaan kendaraan bermotor bagi siswa sekolah, dengan adanya strategi lintas sektor dalam menghadapi perubahan iklim dan pengaruhnya terhadap ekonomi dan lingkungan.

Komiten bersama (taking ownership) dengan stakeholder terhadap gagasan proyek perubahan ini sudah didukung dan disetujui oleh berbagai pihak terkait seperti organisasi perangkat daerah, Polres Payakumbuh, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Sumbar, Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh, Kepala SMA/SMK/MA se Kota Payakumbuh, termasuk dukungan dari pengusaha jasa transportasi online seperti Gojek dan Maxim Payakumbuh.

"Kondisi di Kota Payakumbuh saat ini pada jam sibuk ada 15 titik kepadatan lalu lintas. Kami dari dishub ikut membantu kepolisian untuk mengatur lalu lintas," ujarnya.

Devitra menerangkan, dari hasil pendataan 75 sampai 80 persen siswa mengendarai sendiri kendaraan roda 2 dari rumahnya ke sekolah, baik SMA, SMK, dan MA. Setelah dipaparkan kondisi ini kepada pihak sekolah, mereka juga tidak membantah. Opsinya, kaya Devitra tentu bagaimana mengarahkan agar siswa sekolah dapat memanfaatkan jasa angkutan kota.

Sementara itu, Angkutan Kota (Angkot) belum terintegrasi di Kota Payakumbuh, yang ada hanya dari Kawasan Ngalau ke pasar pusat kota. Jumlahnya saja sekitar 36 unit, dan tidak pula semua beroperasi setiap hari.

"Angkot sudah berumur tua, paling tinggi keluaran tahun 2005 atau 19 tahun lalu," ungkapnya.

Menurut Devitra, salah satu opsi yang bisa dioptimalkan saat ini adalah penggunaan transportasi online berdasarkan zonasi siswa. Misalnya siswa ada 5 orang, mereka memesan 1 mobil online, kemudian ongkosnya mereka bayar bersama, misalnya ongkos dari Rp. 20 ribu, dibayar 4 ribu perorang.

"Dinas telah melakukan pendataan, dan kami merasa jika bisa dimanfaatkan transportasi online ini akan hemat biaya, harga BBM saat ini satu liternya sekitar Rp. 10.000," ulasnya.

Devitra menyebut upaya pembatasan penggunaan kendaraan bermotor roda 2 bagi siswa sekolah dibarengi dengan menghadirkan layanan dari penyedia transportasi online. Kemudian, nanti kerja sama sosialisasi transportasi aman ke sekolah, hingga kemurahan tarif, ataupun subsidi.

"Penyedia kan juga bisa memberikan reward kepada pengguna aplikasi, misalnya kalau 10 kali penggunaan aplikasi, maka ada diskon ongkos, bahkan program lain yang bisa ditawarkan," tuturnya.

Di lain sisi, kata Devitra nantinya Satlantas Polres Payakumbuh mendukung untuk mengurangi kecelakaan dengan kerja sama. Dengan telah adanya alternatif siswa memanfaatkan jasa transportasi, kepolisian akan lebih mudah melaksanakan penegakan dan penindakan, karena selama ini susah dilakukan akibat layanan jasa transportasi masih kurang.

Ketika ditanya kepada Devitra, kenapa Kota Payakumbuh tidak atau belum menyediakan kendaraan massal seperti halnya Trans Padang, Dia menyebut Pemerintah Kota Payakumbuh tidak punya banyak anggaran, armada yang ada saat ini paling hanya dua bus sekolah yang didapat pada 2021.

"Dengan biaya yang besar akan memakan waktu cukup lama. Sementara kalau kita optimalkan penggunaan bus di Kota Payakumbuh, perkembangan dunia pendidikan tidak di kawasan pusat kota saja, juga ada di kawasan pinggiran, disana jalan tidak lebar, sehingga opsinya kita masih tetap memerlukan transportasi online," pungkasnya. (FS)

Payakumbuh --- Partai Nasional Demokrat (NasDem) Kota Payakumbuh mendaftarkan bakal calon anggota legislatifnya (bacaleg) di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Payakumbuh, Sabtu (13/5) pukul 11.00 WIB.

"Semua dokumen sudah kita lengkapi, bacaleg yang kita daftarkan lengkap sebanyak 25 orang. Artinya 100 persen," kata Erwin Yunaz, Ketua DPD NasDem Kota Payakumbuh kepada media usai mendaftar di KPU.

Erwin menyebut, sebanyak 25 Bacaleg turut mengiringi pendaftaran ke KPU Kota Payakumbuh. Terlihat tokoh-tokoh Kota Randang hadir dengan berseragam partai NasDem.

Pantauan di lokasi, mantan nggota DPRD Kota Payakumbuh Hurisna Zamhur turut berbaju NasDem. Lalu tampak juga mantan birokrat Amriul Dt. Karayiang dan mantan Ketua KPU seperti Hendra Yani juga memakai seragam Partai Nasdem.

"Komplit semua ada, internal dan eksternal kader, hampir multi profesi yang daftar hingga aktivis pergerakan," ujar Erwin yang juga merupakan Mantan Wakil Wali Kota Payakumbuh.

Dia menyebut, pada Pemilu tahun 2019 lalu NasDem berhasil memperoleh 2 kursi di DPRD Kota Payakumbuh. Pada pemilu 2024 mendatang, pihaknya akan menargetkan lebih dari 3 kursi di DPRD Kota Payakumbuh.

"Kita tentu ingin mengusung calon Wali Kota dari Partai Nasdem sendiri, makanya kita akan bekerja keras dan optimis dengan formasi bacaleg kita hari ini," seloroh Erwin didampingi Sekretaris Nel Edwin. 

Dengan dukungan yang begitu besar didapatkan oleh Erwin dan pengurus, Dia optimis NasDem bisa meraih kemenangan pada Pileg dan pilkada 2024.

"Kita akan membangun soliditas partai sesuai dengan tagline NasDem, yakni bersatu, berjuang, menang!" pungkasnya mantap. (FS)

Payakumbuh --- Pemerintah Kota Payakumbuh memfasilitasi terlaksananya Bimbingan Teknis Penguatan Jejaring Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi Di Kota Payakumbuh Tahun 2023 yang digelar di Aula DP3AP2KB Kota Payakumbuh, Jumat (12/5).

Kegiatan itu dibuka oleh Kabid PHPA DP3AP2KB Provinsi Sumbar Rosmadeli yang dalam sambutannya mengatakan isu perempuan dan anak adalah cross cutting issues dan melebur di setiap lini pembangunan. Untuk memecahkan berbagai permasalahan yang terkait dengan perempuan dan anak, tentunya dibutuhkan koordinasi yang kuat dari semua pemangku kepentingan yang ada mulai dari pemerintah sampai ke masyarakat.

"Dinas P3AP2KB terus membangun komitmen dan memperkuat jejaring koordinasi antar Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah untuk menyediakan berbagai fasilitas dan layanan, meningkatkan kualitas dan sumber daya pengelola lembaga layanan PP dan PA khususnya bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Komitmen tersebut dibuktikan dengan terbentuknya Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di setiap Kabupaten/Kota, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) dan banyak lagi bentuk lembaga layanan lainnya yang sudah ada di Kabupaten/Kota," ujarnya.

Dijelaskannya, anak di sini adalah yang berumur di bawah 18 tahun sesuai dengan UU Perlindungan Anak. Secara umum bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak dapat dikategorikan kedalam empat bentuk, yakni kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran anak.

"Bila pelaku pelanggar adalah anak bawah umur, mereka dikategorikan sebagai korban, tapi untuk pelaku di atas 18 tahun ini merupakan pelanggaran berat terhadap hukum," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh AH Agustion mengatakan kecendrungan kekerasan terhadap perempuan dan anak terus meningkat karena banyak yang melatarbelakanginya. Untuk itu, penting rasanya selain penindakan terhadap kasus, juga dilakukan upaya preventif agar problem ini tidak menjadi kasus berantai di kemudian hari.

"Ada contoh kasus pelaku kejahatannya malah yang 10 tahun lalu menjadi korban atas penyimpangan seksual terhadap anak, ini harus jadi perhatian kita semua," tegasnya.

Nasarumber dari Psikolog menyampaikan dari data yang ada, korban dengan rentang usia 13-17 tahun persentasenya di atas 29 persen dan pada rentang usia 25-44 tahun memiliki persentase sekitar 30 persen. Usia ini rentan menjadi korban dan pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Dalam kegiatan itu turut hadir narasumber psikolog dan aparat hukum, sementara itu peserta dari P2TP2A, MUI, LKAAM, Bundo Kanduang, TP-PKK, GOW, DWP, IBI, IDI, BAZNAS, Pengelola Puspaga, LKKS, Peksos, Kelurahan, dan stakeholder lainnya. (MS)