Latest Post


Payakumbuh --- Pengurus Karang Taruna Kota Payakumbuh mematangkan persiapan jelang pelantikan kepengurusan baru yang akan dilaksanakan pada Kamis, 10 Agustus 2023 mendatang.


Rapat persiapan itu dipimpin oleh Ketua Karang Taruna Kota Payakumbuh Yonaldi "Ayong" didampingi Sekretaris Karang Taruna Kota Payakumbuh Novanto Yudhistira, dengan dibimbing oleh Plt. Kabid Pemberdayaan Sosial Imelia Wulandari dan moderator Rio "Kancen" di Aula Kantor Bersama Padang Kaduduak, Jumat (4/8).


Untuk informasi, komando Karang Taruna Kota Payakumbuh yang baru sudah terpilih sejak sekitar 2 tahun lalu, dan pengurusnya yang telah di SK.kan belum dilantik secara resmi. Artinya baru diakui secara defacto, belum secara dejure.


Yonaldi mengatakan dalam acara pelantikan di Aula Ngalau Indah Lantai III Kantor Wali Kota Payakumbuh itu nanti juga dilaksanakan rapat kerja membahas langkah strategis semangat karang taruna yang selalu ada di setiap sudut kota, bahu-membahu dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial masyarakat.


"Pengurus telah menemui Pj. Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda untuk melantik pengurus, dan SK Karang Taruna Kota Payakumbuh yang berlaku adalah periode 2022-2027," ujarnya.


Pengurus juga mendapat pesan dari Pj. Wako Rida Ananda terkait masalah kesejahteraan sosial yang dihadapi pemerintah saat ini adalah tingginya angka stunting, ekonomi ekstrem, dan inflasi. Tentunya dengan dukungan dan gerakan strategis karang taruna, angka tersebut bisa ditekan dan diminimalisir menuju zero growth.


"Untuk itu, setelah dilantik nanti kita akan segera bergerak cepat bersama-sama untuk mendukung program pemerintah," terangnya.


Sementara itu, Novanto Yudhistira atau yang akrab disapa Pak Sek oleh anggota karang taruna itu berharap tantangan yang dihadapi oleh Karang Taruna kedepan bisa dihadapi bersama-sama. Termasuk, sebagai organisasi plat merah yang independen dan tupoksinya sudah diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia.


"Pengurus dan anggota ada karang taruna beragam latar belakang, tak lepas pula dari partai politik, bahkan ada yang menjadi penyelenggara dan pengawas pemilu pula, jadi karang taruna tidak bisa dilabeli dengan warna politik tertentu, karena organisasinya ini independen dan jelas tujuannya untuk memberdayakan potensi apapun untuk mengentaskan masalah sosial," ujarnya. 


Dari sisi Plt. Kabid Pemberdayaan Sosial Imelia Wulandari menyampaikan pemerintah butuh karang taruna untuk mengentaskan masalah sosial, organisasi ini menjadi salah satu mitranya sebagai pilar sosial. Harapannya karang taruna harus beradaptasi dengan perubahan teknologi, lingkungan, dan zaman, mengambil posisi yang efektif dan efisien.


"Pemko mendorong dalam bentuk kegiatan di bidang pemberdayaan sosial di Dinas Sosial, seperti peningkatan kapasitas pengurus, bimbingan teknis, dan penajaman terhadap kebutuhan penanggulangan sosial terkini," pungkasnya. (FS)

Adakan Rakor Bersama Jajarannya, Rida Ananda Fokus Bahas Isu Stategis Nasional


Payakumbuh – Walau baru meraih penghargaan karena berhasil dalam pengendalian inflasi baru-baru ini, Pj. Wali Kota Payakumbuh tidak mau terlena dan tetap meminta jajarannya untuk tetap fokus dalam pengendalian inflasi di Kota Payakumbuh.

Buktinya, saat pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor) seluruh OPD, Camat dan Lurah se-Kota Payakumbuh di Kota City Of Randang itu tetap membahas Isu strategis Nasional untuk dijadikan topik dan pembahasan hangat.

Seperti diketahui, saat ini angka inflasi Sumbar per-Juni 2023 sebesar 2,95 % yang disumbangkan dari Kota Padang 3.03 % dan Bukitinggi 2.34 %. Jika angka inflasi Bukittinggi jadikan acuan, maka harga pangan penyumbang inflasi di Kota Payakumbuh relatif stabil.

“Tinggal kita lagi, menjaga bagaimana jangan terjadi kenaikan yang signifikan terhadap komoditi penyumbang inflasi ini,” kata Pj. Wako Rida Ananda saat memimpin rakor itu di Aula Ngalau, Balai Kota Payakumbuh, Rabu (02/08).

Rida juga menyampaikan, dana insentif fiskal 9,1 milyar rupiah akan digunakan sesuai PMK no 67 tahun 2023, dan harus segera dialokasikan di Perubahan APBD untuk pengendalian inflasi, penurunan kemiskinan, peningkatan investasi dan penurunan stunting.

“Keberhasilan ini berkat upaya kita bersama dalam pengendalian inflasi di Kota Payakumbuh. Kami harapkan OPD terkait agar segera mengajukan usulannya melalui Bappeda untuk dialokasikan dalam Perubahan RKPDdan manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat kita,” ucapnya.

Sedangkan untuk kemiskinan ekstrem, Pj. Rida meminta mulai bulan Agustus ini kelurahan sudah rutin mengadakan musyawarah kelurahan untuk verval data kemiskinan tersebut 1 x 1 bulan.

“Melalui Dinas Sosial kita telah membuat profil masalah yang dialami oleh setiap keluarga miskin ekstrem serta potensi usaha yang dapat dilakukan keluarga miskin untuk meningkatkan penghasilannya,” katanya.

“Dan sebagian keluarga miskin ekstrem sudah mulai dibantu modal usaha melalui gerakan sedekah seribu sehari (S3) OPD. Selain itu bersama Baznas kita juga akan memberikan bantuan usaha untuk seluruh KK miskin ekstrem, Insyaallah Agustus ini akan mulai disalurkan,” tukuknya.

“Harapan kita sesuai instruksi Presiden, tahun 2024 di Payakumbuh tidak ada lagi masyarakat miskin ektrem ini,” harapnya.
Dan untuk stunting, Rida mengatakan berdasarkan hasil entrian elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat (ePPGBM) angka stunting di Payakumbuh sebnyak 265 orang.

“Ini sudah turun, kemaren itu lebih 300 orang. Yang 265 orang ini terdiri dari 76 orang sangat pendenk dan 189 orang pendek,” pungkasnya. (Rel/FS)

Pj. Wali Kota, Rida Ananda Sambut Kepulangan 14 Orang Jamaah Haji Asal Payakumbuh


Payakumbuh – Sebanyak 14 orang jamaah haji asal Kota Payakumbuh yang tergabung dalam kloter 17 embarkasi Padang telah tiba dengan di Kota Payakumbuh. Kedatangan jamaah haji tersebut disambut langsung oleh Pj. Wali Kota Payakumbuh, Rida Ananda di Lobi Balai Kota Payakumbuh, Rabu (02/8).

Dalam penyambutan jamaah haji asal Payakumbuh itu tampak puluhan sanak famili dari keluarga sudah menanti kedatangan rombongan jemaah haji tersebut. Setelah bus menepi di balai kota Payakumbuh isak tangis kebahagian pun pecah menyambut kepulangan jamaah haji.

“Alhamdulillah, semua jamaah haji kembali ke tanah air dalam keadaan sehat wal afiat, baik itu kloter 11 dan kloter 17 baru saja sampai,” kata Pj. Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda.

“Mari kita doakan satu orang jamaah haji kita yang berpulang di Madinah, mudah-mudahan segala amal dan ibadahnya diterima oleh Allah dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan,” Ungkapnya.

“Kita lihat wajah jamaah haji sungguh luar biasa, cerah-cerah semuanya. Insyaallah menjadi haji yang mabrur, aamiin ya rabbal alamaiin,” tambahnya lagi.

Dikesempatan itu, Rida juga menyampaikan permohonan maaf karena tidak bisa menyambut langsung kedatangan para jamaah haji di Bandara Internasional Minangkabau (BIM) Padang Pariaman.

“Kami atasnama Pemko Payakumbuh mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam pelayanan selama keberangkatan dan kepulangan jamaah haji. Insyaallah kedepannya akan terus kita tingkatkan,” ucapnya.

“Selamat datang kembali di Payakumbuh, mudah-mudahan sehat semua dan bisa beraktifitas kembali seperti biasa,” tutupnya.

Sementara itu, Kakan Kemenang Kota Payakumbuh Joben mengatakan, dari 250 orang jamaah haji asal Kota Payakumbuh, 249 orang telah tiba dengan selamat dan sehat di Payakumbuh. Dan 1 (satu) orang lagi meninggal di Madinah dan telah dikebumikan di Bakiak Madinah.

“250 orang jamaah haji kita ini tergabung dalam kloter 11 dan 17. Kloter 11 telah sampai di Payakumbuh tanggal 27 Juli lalu, dan kloter 17 baru sampai hari ini.Jamaah haji kita yang meninggal di Madinah atas nama Ade Taufik asal Kelurahan Padang Tangah Balai Nan Duo,” pungkasnya.

Kedatangan jamaah haji itu juga disambut Asisten III Ifon Satria, Kakan Kemenag Joben, Kabag Kesra Efrizal dan jajaran Kemenag Kota Payakumbuh. (Rel/FS)


Bimtek Digitalisasi Guru SMA Sekota Payakumbuh Berakhir (Foto: Topsumbar.co.id)


Payakumbuh – Bimtek Digitalisasi Pendidikan bagi Guru SMA sekota Payakumbuh, angkatan III dan IV, tahap IV, berakhir. Ditutup Kadis Pendidikan Sumbar diwakili Kabid PSMA Mahyan S.Pd, M.Pd, pada Senin, 31 Juli.

Saat menutup rangakaian kegiatan tersebut, Mahyan mengajak agar semua guru yang sudah memiliki tambahan bekal dari instruktur dan fasilitator pendidikan terbaik, hendaknya langsung mengaplikasikan ilmu yang didapatkan kepada semua peserta didik.

“Mereka sudah menunggu kedatangan bapak ibu semua. Saya pun yakin, bapak ibu sudah tidak sabar untuk langsung menerapkan di sekolah,” kata Mahyan disambut antusias para guru.

Berakhirnya kegiatan tersebut, sekaligus menandai usainya seluruh rangkaian kegiatan Bimtek dari Pokir Ketua DPRD Sumbar Supardi untuk guru SMA. Berikutnya akan diberikan untuk guru SMK.

Bimtek tersebut diikuti 200 orang. Dibagi menjadi empat angkatan. Setiap angkatan menjalani empat tahap bimbingan teknis.

Ketua DPRD Sumbar Supardi yang menjadi inisiator dari Bimtek tersebut menyebutkan, hal tersebut berawal dari penelitian ringan yang dijalaninya bahwa perlu ada sentuhan khusus kepada guru, terutama terkait dengan digitalisasi dan penanaman karakter kepada peserta didik.

Secara umum, katanya, sebahagian besar guru jauh tertinggal di bidang teknologi dari peserta didiknya, sementara kondisi kekinian, persoalan teknologi menjadi sebuah keharusan mutlak. Semakin tertinggal jauh jika diabaikan.

Di sisi lain, pembelajaran jika tidak diikuti dengan teknologi, akan membuat siswa jenuh dan merasakan tak menarik untuk mengikuti materi.

Menyikapi hal tersebut, Supardi mengalokasikan dana Pokir untuk bimbingan teknis kepada guru SMA dan SMK sekota Payakumbuh, tapi tak hanya soal digitalisasi, tetapi juga ditambah dengan psikologi.

Targetnya agar guru juga memahami karakter siswa secara utuh.

“Jika semua guru dapat memahami karakter siswanya, maka diyakini tidak akan ada lagi masalah di sekolah. Tak ada masalah antara guru dengan siswa, siswa dengan guru mau pun antar sesama siswa dan sesama guru,” katanya.

Poin penting lainnya yang diberikan dalam Bimtek tersebut, guru dengan kesadaran sendiri mau melakukan instrospeksi terhadap diri sendiri, terkait dengan kekurangan yang dimiliki lalu memiliki tekad dan optimistis untuk terus mengasah dan memperbaiki diri.

Ketika hal tersebut sudah dilakukan, maka dengan sendirinya akan memberikan pula kesadaran agar setiap guru dan setiap sekolah memahami pentingnya arti sebuah kolaborasi.

Kolaborasi di sekolah, kolaborasi sesama guru, kolaborasi antar sekolah. Kolaborasi tersebut akan bermuara baiknya suasana antar guru, lingkungan sekolah dan antar sekolah.

Ajakan kolaborasi tersebut disampaikannya, sebab Supardi melihat dan merasakan masih tingginya tingkat persaingan antar guru.

“Jika persaiangan antar guru tersebut dibiarkan, atau Kepala Sekolah tak mampu mengakomodir atau menyelesaikannya, dikhawatirkan suasana sekolah tidak akan kondusif,” kata Supardi sembari menyebutkan, kekuatan sesungguhnya adalah pada tim yang kuat.

Agus Hilaluddin, instruktur pada Bimtek tersebut berharap, bekal yang sudah diberikan hendaknya dapat diaplikasikan secara nyata. Jika guru optimis dan optimal melaksanakan, diharapkan akan lahir anak-anak cerdas dan berkarakter dikemudian hari, sehingga menjadi pembeda antara pelajar dari Payakumbuh dengan daerah lain.

Di sisi lain, saat membuka Kepala Dinas Pendidikan Prov Sumbar Drs. Barlius, MM ketika membuka Bimtek untuk angkatan I dan II ditahap IV menyebutkan, program yang berasal dari Pokir Supardi tersebut langsung menyentuh sasaran.

Titik yang disasar sangat membutuhkan peningkatan kapasitas SDM yang berhubungan langsung dengan tuntutan mereka hari ini dan masa datang.

Barlius juga mengatakan, komitmen Ketua DPRD Sumbar Supardi mewujudkan Kota Payakumbuh menjadi Kota Digital, khususnya di bidang Pendidikan, sangatlah besar. (Rel/FS)

Gelar Festival Silat Tradisi Nusantara, Supardi : Tradisi Silat Harus Kita Jaga

Payakumbuh – Tradisi silat di daerah kita ini sudah mulai memudar, selain akibat perkembangan zaman, juga telah banyaknya seni bela diri dari luar yang masuk. Sehingga minat generasi muda terhadap silat semakin berkurang.

Oleh sebab itu dengan adanya kegiatan Festival Silat Tradisi Nusantara ini hendaknya dapat menjadi stimulan untuk menghidupkan kembali tradisi silat khususnya di Minangkabau.

Hal tersebut diungkapkan oleh ketua DPRD Sumatera Barat, Supardi dihadapan wartawan usai membuka kegiatan Festival Silat Tradisi Nusantara di halaman cafe agamjua, pada Senin, 31 Juli malam.

Polisi Gerindra itu juga berharap dengan adanya kegiatan festival silat ini hendaknya bisa mengangkat lagi nama silat Minangkabau.

Mengingat bela diri silat merupakan salah satu warisan budaya takbenda yang sudah diakui di tingkat nasional maupun internasional.

“Silat merupakan identitas kita di Minangkabau. Dahulu, setiap anak di Ranah Minang menjelang dilepas pergi merantau harus diwarisi dengan kemampuan silat jadi saya berharap seni bela diri ini akan terus terjaga dan diminati generasi muda,” tuturnya.

Supardi menambahkan, dirinya selaku Ketua Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Sumatera Barat meyakini bahwasanya asal usul silat berasal dari Minangkabau, dan dikembangkan di daerah lainnya di Indonesia.

“Guru-guru mereka yang belajar di Sumbar mengembangkannya di kampung masing-masing, sehingga tidak heran gerakan dan langkahnya mirip dengan kita,” jelasnya.

Selain itu, Ia juga berharap pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat hendaknya dapat menyelenggarakan kegiatan festival silat ini, sehingga gairah silat tradisi ini terus terjaga.

Sementara itu, Kepala UPTD Taman Budaya Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, Supriyadi mengatakan kegiatan festival silat ini menghadirkan ratusan pesilat yang berasal dari perguruan silat 19 kota/kabupaten yang ada di Sumbar da juga mendatangkan 6 perguruan silat di luar Provinsi Sumatera Barat.

“Setiap perguruan memiliki ciri khasnya masing-masing, ini yang ingin kita tunjukkan kepada penonton dan masyarakat, bahwa betapa berharganya kebudayaan yang harus dilestarikan dan diwariskan kepada anak cucu kita kelak,” tuturnya. (Rel/FS)


Jakarta (31/07/2023) - Tepat 15 Juli 2023 lalu, BPJS Kesehatan memeringati hari jadinya yang ke-55, tonggak sejarah terbentuknya program jaminan kesehatan telah dimulai dengan berdirinya Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan (BPDPK) pada tahun 1968 yang memberikan jaminan kesehatan pada para pegawai negara, penerima pensiun dan keluarganya. Atas dasar tersebut, maka tanggal 15 Juli 1968 dimaknai sebagai hari lahir BPDPK yang merupakan cikal bakal BPJS Kesehatan penyelenggara Program Jaminan Kesehatan Nasional. 


Pada perkembangannya, lembaga ini berganti status menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Perum Bhakti Husada dan PT Askes (Persero) yang juga mencakupi kesehatan karyawan BUMN beserta keluarganya. Hingga akhirnya sebagaimana diamanatkan UU SJSN dan UU BPJS, lembaga ini bertransformasi menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk mengimplementasikan cakupan kesehatan semesta (Universal Health Coverage) bagi seluruh masyarakat Indonesia.


”Memaknai HUT ke-55 tahun ini dan hampir 10 tahun implementasi Program JKN, kami mengapresiasi perjuangan semangat kolaborasi seluruh elemen dan pemangku kepentingan yang telah berkontribusi positif atas suksesnya penyelenggaraan Program JKN bagi penduduk Indonesia. Setelah hampir 10 tahun lalu berjuang melalui transformasi dari PT Askes (Persero) menjadi BPJS Kesehatan dengan segala dinamika yang terjadi sehingga penyelenggaraan Program JKN tetap sustain, maka saat ini BPJS Kesehatan kembali melakukan transformasi,” ujar Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti dalam Sarasehan HUT ke-55 BPJS Kesehatan, Senin (31/07).


Ghufron menambahkan di usia ke-55 BPJS Kesehatan, pengelolaan Program JKN mendapatkan tantangan baru khususnya dalam meningkatkan mutu layanan. Selama hampir satu dekade ini pula tuntutan masyarakat terhadap kualitas layanan Program JKN juga semakin meningkat. Kendati begitu, Program JKN bersama dengan BPJS Kesehatan tidak henti melakukan perbaikan-perbaikan dan inovasi untuk meningkatkan kualitas dari berbagai sisi.


Oleh karena itu pada hari jadinya yang ke-55, BPJS Kesehatan mengangkat tema “Tranformasi Mutu Layanan, Komitmen Bersama Demi Kesejahteraan Bangsa” sebagai upaya untuk menggaungkan upaya transformasi mutu layanan baik internal BPJS Kesehatan maupun seluruh stakeholder terkait. 


BPJS Kesehatan juga memberikan kado HUT dengan mempersembahkan hadiah terindah untuk peserta JKN, berupa berbagai terobosan untuk memberikan kemudahan serta mutu layanan kepada peserta seperti i-Care JKN sebuah terobosan penyediaan data riwayat pelayanan kesehatan yang dapat dimanfaatkan antar fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. 


Selain itu meluncurkan Program Petakan, Sisir, Advokasi, dan Registrasi (PESIAR) untuk percepatan perluasan rekrutmen peserta hingga ke tingkat desa, Simplifikasi Layanan Kantor Cabang yang telah dilakukan untuk memangkas waktu tunggu dan mempercepat proses layanan serta menyediakan fungsi Service Officer secara mobile dan berbagai layanan unggulan teknologi informasi yang mendukung implementasi Program JKN serta meluncurkan wajah terbaru website BPJS Kesehatan untuk kemudahan masyarakat memperoleh informasi.


Berbagai kemudahan juga dipersembahkan melalui implementasi Rujukan MANTAP atau simplifikasi rujukan dengan kasus dan kondisi tertentu sehingga peserta dapat merujuk ke RS Kelas B dan RS Kelas A yang dapat langsung dipilih oleh FKTP tanpa harus melalui Klinik Utama/RS Kelas D/C. Sebagai upaya perluasan akses layanan, BPJS Kesehatan juga memberikan kompensasi bagi Daerah Belum Tersedia Fasilitas Kesehatan Memenuhi Syarat (DBTFMS) untuk membuka akses layanan kesehatan di daerah terpencil sehingga dapat meningkatkan pemerataan derajat kesehatan masyarakat.


Dalam kesempatan tersebut, Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan dinamika perjalanan implementasi Program JKN BPJS Kesehatan sudah dilalui dan menjadi pengalaman berharga dalam menjaga keberlangsungan jaminan kesehatan di Indonesia. Budi menyorot juga bagaimana BPJS kesehatan dapat membantu dalam transparansi biaya pelayanan kesehatan di Indonesia dan menjaga standar tarif yang ada khususnya menghadapi tantangan bonus demografi Indonesia. 


”Pada tahun 2030 Indonesia memiliki tantangan terhadap puncak bonus demografi yaitu diharapkan masyarakat akan mengalami peningkatan pendapatan karena peningkatan jumlah masyarakat usia produktif. Jika Indonesia tidak bisa memanfaatkan momentum puncak demografi ini sebagai momentum peningkatan pendapatan masyarakat, maka kita akan kehilangan kesempatan dan terus menjadi negara dengan middle income. Untuk itu peran BPJS Kesehatan menjadikan manusia Indonesia yang sehat sangat penting melalui pembiayaan kesehatan yang kuat. BPJS Kesehatan juga diharapkan dapat menjaga standar biaya pelayanan kesehatan ini ditengah lonjakan bonus demografi ini,” kata Budi.


Budi juga mengapreasiasi bagaimana kinerja BPJS Kesehatan mulai dari kolektibilitas yang semakin baik, klaim layanan kesehatan diproses dengan sangat cepat, dan mulai fokus pada upaya pencegahan. 


Budi juga melihat demand side sudah berhasil diperoleh melalui cakupan kepesertaan yang semakin besar dan kini yang menjadi tantangan bagaimana dapat mengakomodir supply side.


Sementara itu, Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Agus Suprapto menyoroti bagaimana kemiskinan ekstrim menjadi tantangan Pemerintah saat ini dan BPJS Kesehatan memiliki andil dalam upaya penanganannya. 


”Jaminan kesehatan di Indonesia makin maju dan sukses. Saat ini berbagai inovasi sangat responsif menjawab kebutuhan peserta mulai dari waktu tunggu hingga pemakaian Mobile JKN,” kata Agus.  (Rel/FS)

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.