Agus Salim - Kepala Perwakilan BPKP Sumatera Barat, Dra. Dessy Adin, MM, MSi, bersama dengan Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Padang @hendrapebrizal76, menandatangani Nota Kesepahaman dalam rangka Implementasi Good Corporate Governance, Risk Management and Compliance (GRC) di lingkungan Perumda Air Minum Kota Padang, (24/6/24).

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah terwujudnya implementasi Good Corporate Governance, Risk Management, dan Compliance (GRC) di lingkungan Perumda Air Minum Kota Padang melalui pendampingan, pembinaan, penerapan, pengembangan, serta penguatan yang pelaksanaannya didukung dengan keahlian, kemampuan, dan kewenangan yang dimiliki.

Nota kesepahaman yang telah ditandatangani menjadi wujud nyata komitmen Perumda Air Minum Kota Padang untuk memperbaiki kinerja dan pelayanan air minum yang dilakukan. Dalam kesempatan ini, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat, menyampaikan Nota Kesepahaman ini merupakan komitmen dan keseriusan BPKP dalam mengawal GRC di Perumda Air Minum Kota Padang agar dapat membantu implementasi tata kelola risiko agar kinerja PDAM dalam mencukupi kebutuhan dasar air masyarakat khususnya di kota Padang dapat terealisasi dengan baik. Model GRC yang diterapkan bisa menjadi alat bagi Perumda Air Minum Kota Padang untuk menuju dan mewujudkan Good Coorporate Governance.

Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Padang, @hendrapebrizal76, mengucapkan terima kash kepada Perwakilan BPKP Sumbar telah bersedia membantu Perumda Air Minum Kota Padang dalam memperbaiki pengelolaan BUMD melalui penerapan GRC.

Semoga melalui MoU ini, dapat menghadirkan sinergi yang mampu mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik dan meningkatkan kemandirian perusahaan.

Maklumatnews, TD - "Atas nama Pemerintah Daerah dan seluruh masyarakat kami mengucapkan terima kasih kepada perantau nagari III Koto yang berkolaborasi dengan FRPB Tanah Datar dalam membangun Huntara ini bagi korban terdampak banjir bandang dan tanah longsor".

Hal itu disampaikan bupati Eka Putra saat menerima 2 unit Huntara dari perantau III Koto sekaligus menyerahkan rumah tersebut kepada warga yang rumahnya ruaak parah dilanda galodo beberap waktu lalu di jorong Panti nagari Rbatan, Selasa (18/6).

"Terwujudnya 2 unit Huntara itu akan bermanfaat aekali bagi masyarakat yang rumahnya tersapu akibat banjir bandang dan tanah longsor beberapa waktu silam".

"Insyaallah, pembangunan Huntara sangat bermanfaat bagi masyarakat yang telah kehilangan rumahnya akibat banjir bandang dan tanah longsor sebulan yang lalu'

Kami mendo'akan, semoga perantau kami dimudahkan rejekinya dan senantiasa diberi kesehatan oleh Allah SWT," ujar Bupati Eka.

Sementara itu, Wali Nagari III Koto Willy Adha mengatakan bahwa pemerintah nagari dan perantau IKPT dan IKAPGA Nagari III Koto bersama-sama menyampaikan duka mendalam kepada korban banjir bandang. Dan sebagai bentuk kepedulian, selain memberi bantuan logistik juga membangunkan 2 unit rumah Huntara untuk para korban. 

"Pasca banjir bandang dan tanah longsor, warga Nagari III Koto diranah dan dirantau  telah memberikan bantuan berupa logistik ke beberapa titik daerah di Tanah Datar. Saat ini juga di serahkan bantuan 2 unit rumah Huntara kepada keluarga korban yaitu Muhammad Aris dan Joni di jorong Panti dengan nilai bangunan masing-masing Rp 15 juta," terangnya.

Lebih lanjut, Willy menjelaskan bahwa tujuan dari pembangunan rumah Huntara tersebut, ialah agar masyarakat yang terdampak banjir bandang dan tanah longsor tidak berlama-lama berada di pengungsian. Dia juga berharap, dengan bantuan rumah Huntara ini dapat meringankan beban bagi para korban yang tertimpa musibah. 

Turut hadir pada saat itu, Asisten Administrasi Umum Jasrinaldi, Plh. Asisten Pemerintahan dan Kesra Arif Gani, Kepala Dinas Kominfo Yusrizal, Kaban BKD Rahmi Harun, Camat Rambatan Roza Melfita, wali Nagari Rambatan dan Wali Nagari Lima Kaum. (Pinos/rls)

Maklumatnews, TD - "Pemahaman hingga pengamalan nilai-nilai kehidupan beragama, adat dan budaya merupakan salah satu isu dan permasalahan pembangunan di kabupaten Tanah Datar yang perlu segera diatasi dan dicarikan solusinya".

Hal demikian disampaikan bupati Tanah Datar Eka Putra, ketika membuka secara resmi pelatihan peningkatan kapasitas Ninik Mamak se kabupaten Tanah Datar, di Aula Kantor Bupati setempat, Kamis (20/6).

“Untuk itu, kegiatan ini salah satu bentuk perhatian pemerintah Daerah Tanah Datar terhadap adat, budaya serta keagamaan yang dirangkup ke Program Unggulan dan tertuang di RPJMD 2021-2026, yakni peningkatan biaya operasional KAN, LKAAM, Bundo Kanduang dan Organisasi Keagamaan,” urainya.

“Kami berharap seluruh peserta mempergunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk mengkaji, menganalisa dan mendiskusikan serta melahirkan solusi-solusi yang kongkrit dalam pemecahan permasalahan agama, adat dan budaya di tengah-tengah masyarakat,” tambah Eka lagi.

Sementara itu, ketua LKAAM Tanah Datar diwakili Muslianto Dt. Majo Datuk dalam laporannya mengatakan bahwa kegiatan program pelatihan ini sudah berjalan dari tahun sebelumnya.

“Sesuai dengan tema dari kegiatan ini, tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas Ninik Mamak. Ini sudah berjalan dari tahun 2023. Untuk tahun ini, diadakan kembali dengan peserta sebanyak 200 orang,” ujarnya.

Ia menyebutkan bahwa dikegiatan tersebut, akan dihadiri narasumber yang berkompeten dibidangnya diantaranya, Ketua LKAAM Tanah Datar, Sekretaris LKAAM Tanah Datar dan sebagainya.

Diakhir acara bupati Eka Putra menyerahkan kendaraan operasional yang diterima langsung Ketua LKAAM Tanah Datar Aresno, Dt. Andomo.

Kegiatan ini turut dihadiri Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Erizanur, Plh. Asisten Pemerintahan dan Kesra Arif Gani, Kepala Dinas PMDPPKB Abdurahman Hadi, Kepala BPKD Helfy Rahmy Harun, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan In Hendri Abas Dt, Tan Basa dan undangan lainnya. (Pinos/rls)

Maklumatnews, TD - Guna menangani kasus-kasus terkait Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN) dilingkungan Pemda kabupaten Tanah Datar, bupati Eka Putra bersama Kajari Tanah Datar Anggiat AP Pardede tanda tangani Nota Kesepakatan di Gedung Indo Jolito Batusangkar, Rabu (19/06) 

Pada kesempatan itu Bupati Eka Putra sampaikan bahwasanya penanda tanganan nota kesepakatan ini penting dilakukan guna menindak lanjuti persoalan bidang hukum perdata maupun TUN yang menimbulkan sengketa baik di dalam maupun di luar pengadilan.

“Penanda tanganan nota kesepakatan secara profesional ini penting demi meningkatkan kewibawaan penyelenggaraan pemerintahan Tanah Datar yang bersih, transparan dan akuntabel, “ucapnya.

Disebutkan Bupati Eka Putra hal itu juga sejalan dengan Pemkab Tanah Datar dan Kejari Tanah Datar berdasarkan pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan yang dimaknai dengan kuasa khusus kejaksaan dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara/pemerintah.

“Hal ini sebagai langkah kongkrit Pemkab Tanah Datar, bersepakat menjalin kerjasama dengan Kejari Tanah Datar dalam hal penanganan masalah hukum bidang Perdata dan TUN yang diperkuat dengan penanda tanganan nota kesepakatan,”ujar Bupati Eka Putra.

Cakupannya disampaikan Bupati Eka Putra meliputi pemberian bantuan hukum perkara perdata maupun TUN, pemberian pertimbangan hukum dan pemberian pendampingan hukum terhadap pengadaan barang/jasa pemerintah dan tindakan hukum lainnya.

Sebelumnya Kajari Tanah Datar Anggiat AP Pardede, SH. MH mengatakan bidang hukum perdata dan TUN ini sangat vital dan penting karena dapat memberikan pendampingan hukum dan konsultasi hukum kepada OPD yang ada dijajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar termasuk juga Bupati.

Anggiat juga sampaikan jika Kasidatun Kejari Tanah Datar beserta jajaran juga akan selalu memberi pertimbangan yuridis terhadap kebijakan-kebijakan daerah.

“Dari sisi keperdataan inilah yang mungkin tanpa kita sadari akan terjadi mal administrasi dan itu bisa menjadi sebuah pengaduan dan sebelum terjadi itu bisa diminimalisir dan disinilah Datun bisa memberikan pendampingan ataupun konsultasi hukum, “ucapnya.

Ditambahkan Anggiat dengan adanya Nota Kesepakatan ini dapat membantu Bupati melalui jajaran atau OPD sepertihalnya minta pendampingan terhadap paket pekerjaan pada OPD dan lainnya. 

Penanda tanganan Nota Kesepakatan itu turut dihadiri Sekretaris Daerah, Asisten Sekretariat Daerah beserta Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Pejabat Daerah lingkup Pemkab Tanah Datar.(Pinos/rls)

511,52 Ha Lahan Pertanian Terdampak Galodo Diajukan Untuk Reklamasi

Maklumatnews, Jakarta -"Akibat bencana banjir bandang yang terjadi  berdampak besar terhadap sektor pertanian di Tanah Datar dengan luas areal terkena imbas 511.52 hektar mengalami kerusakan".

Demikian kondisj yang dipaparkan bupati Tanah Datar Eka Putra terkait lahan pertanian yang terdampak atas bencana tersebut ketika berkunjung ke kantor Kementerian Pertanian RI di jakarta, Selasa (11/6).

"Untuk itu di perlukan pemulihan yang mendesak, diantaranya reklamasi lahan pertanian, perbaikan infrastruktur irigasi dan jalan usaha tani, bantuan benih dan bantuan alsintan," ujar bupati lagi.

"Hal ini sebagai tindaklanjut arahan Menteri Pertanian Republik Indonesia saat kunjungan ke lokasi bencana banjir bandang di Sumatera Barat beberapa waktu lalu".

"Kabupaten Tanah Datar merupakan daerah agraris, lebih 70% penduduknya bekerja pada sektor pertanian, baik pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan, maupun peternakan namun akibat bencana yang terjadi sejak bulan Desember 2023 lalu di awali dengan erupsi marapi sampai saat ini dan bulan Mei 2024 lalu terjadi lagi bencana banjir bandang yang mengakibatkan kerusakan dan gagal panen lahan pertanian dan perkebunan masyarakat".

"Berdasarkan data dari Dinas Pertanian, sambungnya, kerusakan lahan pertanian akibat bencana seluas 511,52 hektar, tentunya dari dampak yang signifikan ini memerlukan tindakan mendesak untuk memulihkan sektor pertanian tersebut", urai Eka Putra. 

Kehadiran Bupati didampingi Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra Arif Gani, Kepala Dinas Pertanian Sri Mulyani dan Kepala Dinas Kominfo Yusrizal disambut langsung Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) RI Dr. Ir. Hermanto, MP diruang kerjanya.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Direktorat Jendral PSP Hermanto sampaikan terima kasih kepada Bupati Tanah Datar yang hadir langsung ke Kementan RI sebagaimana instruksi dari Mentan RI untuk menyampaikan kebutuhan akibat banjir bandang yang terjadi di Tanah Datar. 

"Terima kasih Bapak Bupati dan jajaran atas respon cepat untuk menyampaikan usulan kebutuhan akibat bencana banjir bandang, Alhamdulillah kami telah terima usulan untuk di anggarkan secepatnya," ucapnya.

Hermanto juga sampaikan, dalam waktu dekat pihaknya melalui Dana Anggaran Tambah (ABT) juga akan diusulkan untuk kegiatan Irigasi Perpompaan, Pompanisasi dan cetak sawah untuk memulihkan kembali lahan pertanian di wilayah Kabupaten Tanah Datar.

Dikesempatan tersebut Bupati Eka Putra langsung serahkan proposal reklamasi perbaikan dan infrastruktur lahan pertanian di Kabupaten Tanah Datar kepada Sekdir jenderal PSP RI Hermanto. (Pinos/rls)

Maklumatnews, Bukittinggi - "Kepala Sekolah sebagai salah satu garda terdepan dunia pendidikan tentu harus selalu meningkatkan kompetensi dan kemampuannya sehingga tidak tertinggal dari kemajuan zaman".

Hal ini disampaikan bupati Eka Putra dalam acara Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah SD dan SMP se kabupaten Tanah Datar, di Pusako Hotel Kota Bukittinggi, Rabu malam (19/6).

 "Untk itu, pelatihan ini salah satu upaya meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan tugasnya untuk mencerdaskan generasi muda tentunya Kepsek dan guru harus mengupdate ilmu dan aturan yang ada". 

"Salah satunya adalah dengan memahami platform Merdeka Belajar pada kurikulum merdeka tahun 2024, yang nantinya akan dilaksanakan di sekolah masing-masing," kata Eka Putra.

"Tidak itu saja, seorang Kepsek maupun guru harus jeli melihat para siswanya, baik itu bakat dan kemampuan maupun penggunaan Ilmu Teknologi (IT) yang digunakan seperti handphone pintar", tambah Eka lagi. 

"Kurikulum saat ini berbeda dari zaman dulu, saat ini diminta para guru harus mampu mengarahkan siswa sesuai bakat dan kemampuannya. Dan, juga guru harus juga menjadi pengawas saat para siswanya memakai handphone pintar, karena saat ini melalui aplikasi atau tontonan di handphone, akan bisa merusak moral generasi muda kita," pesannya. 

Selepas itu dalam diskusi, Bupati Eka Putra mendukung pelaksanaan Program Satu Sekolah Satu Kelompok Tahfizh, rencana pelaksanaan sekolah 5 hari dan juga tentang keinginan untuk peningkatan kesejahteraan Kepsek SD dan SMP. 

Sebelumnya Kepala Dinas Pendidikan Inhendri Abbas menyampaikan, pelaksanaan kegiatan yang dihadiri 300 lebih Kepsek SD dan SMP se Kabupaten Tanah Datar dilaksanakan guna meningkatkan kompetensi Kepsek tersebut.

"Kepsek selaku top leader di sekolah masing-masing harus mampu merancang program-program di sekolahnya, terutama untuk mempersiapkan dan melahirkan generasi muda yang akan menyongsong Indonesia Emas 2045, dan salah satunya peningkatan tersebut melalui kegiatan yang dilaksanakan selama 2 hari ini," sampainya. 

Diungkapkan Inhendri lagi, berbagai upaya telah dilakukan Dinas Pendidikan untuk memotivasi dan melahirkan generasi muda yang handal di Tanah Datar, salah satunya melalui Program Satu Sekolah Satu Kelompok Tahfizh. 

"Program ini sangat sejalan dengan program pak Bupati yang muaranya adalah menciptakan generasi yang hafizh dan hafizah, program ini juga dapat bantuan nanti," pungkasnya. 

(Pinos/rls)

Maklumatnews,Tanah Datar - "Kami minta Komisi I DPR RI menghentikan pembahasan Rancangan Undang-undang Perubahan UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran". 

Hal itu diaampaikan puluhan wartawan yang bertugas di kabupaten Tanah Datar ketika mendatangi Gedung DPRD setempat untuk menyampaikan aspirasi terkait perubahan UU Penyiaran. Senin (10/6), 

"Hal itu dikarenakan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang kini sedang dibahas oleh Komisi I DPR RI dinilai mengandung pasal-pasal yang menghambat kebebasan pers serta mengebiri tugas-tugas jurnalistik," ujar Ketua PWI Tanah Datar Yuldaveri, bersama Ketua KWRI Bonar Surya Winata.

"Salah satu pasal yang menjadi sorotan adalah Pasal 50B ayat dua, yang melarang penayangan eksklusif konten investigasi jurnalistik. Pasal ini dianggap ambigu dan berpotensi menjadi alat, untuk membungkam dan mengkriminalisasi jurnalis".

Para wartawan yang berangkat secara bersama-sama dari Sekretariat PWI-KWRI di Kawasan Gedung Indojolito ini, mendapatkan pengawalan dari jajaran Polres Tanah Datar. Mereka diterima oleh Wakil Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra, Saidani, Ketua Komisi I Istiqlal, dan Sekwan Yuhardi.

Pertemuan yang dipimpin oleh Anton Yondra. Ia menyatakan, aspirasi dari insan pers Tanah Datar akan segera disampaikan ke DPR RI, serta ditembuskan ke Dewan Pers, Komisi Penyiaran, dan induk organisasi profesi pers.

Menanggapi tuntutan tersebut, Anton menyatakan, nota keberatan yang ditandatangani para wartawan akan turut ditandatangani oleh pimpinan DPRD Tanah Datar, dan dikirim ke semua pihak terkait, terutama Komisi I DPR RI.

"Terkait RUU yang dipermasalahkan itu sedang dibahas Komisi I DPR, apa yang menjadi harapan insan pers Tanah Datar, DPRD akan menyalurkan aspirasi, dan segera mengirimkan surat penolakan dengan surat pengantar dari DPRD, dan ditembuskan ke Dewan Pers, KPI, dan organisasi profesi jurnalis," katanya.

Anton menegaskan, DPRD hanya berfungsi menyalurkan aspirasi karena pembuat UU adalah pusat, namun prinsipnya DPRD Tanah Datar tidak sepakat dengan usaha pengerdilan pers yang menjadi hak masyarakat.

DPRD Tanah Datar menyambut baik upaya penyampaian pendapat ini dan berjanji akan mengawal aspirasi ini sampai ke DPR RI, terutama yang terkait dengan pembahasan RUU tersebut. (Pinos)

Maklumat, Batusangkar - "Alhamdulillah, kita bisa melaksanakan ibadah kurban di tahun ini, kita serahkan sapi seberat satu ton ke pengurus Masjid Muhammadyah, mudah-mudahan bisa membawa keberkahan".

Hal itu disampaikan bupati Tanah Datar Eka Putra ketika menyaksikan lansung penyembelihan satu ekor sapi kurbanya beserra keluarga yang beratnya kurang lebih satu ton di Masjid Muhammadyah, Pagaruyung, Senin (17/6).

"Sapi kurban ini diperkirakan beratnya mencapai satu ton yang diserahkan ke pengurus masjid Muhammadiyah Batusangkar untuk selanjutnya disembelih dan dibagikan kepada warga yang berhak", ujar Eka Putra. 

Sementara itu, In Hendri Abbas Dt. Tan Basa mengatakan Sapi berjenis Simental itu, lahir dan dibesarkan di Abbas Farm serta dirawat dengan penuh kasih sayang.

"Sapi ini, berusia kurang dari 3 tahun. Dan, sangat terawat, terlihat dari posturnya berisi dan sehat. Insya Allah, dimulai keikhlasan Bupati beserta keluarga, proses penyembelihannya berjalan dengan lancar," ujarnya. (Pinos/rls)

Agus Salim - Semangat berkurban karyawan/ti Perumda Air Minum Kota Padang terus meningkat setiap tahunnya. Jika tahun lalu hanya bisa mengumpulkan 72 ekor hewan kurban yakni 48 sapi dan 24 kambing, hari raya Idul Adha tahun ini meningkat jadi 89 ekor, yakni 51 ekor sapi dan 38 ekor kambing.

Penyerahan hewan kurban ini dilakukan secara simbolis oleh Pj Wali Kota Padang Andree Algamar di halaman parkir Perumda AM Padang Jalan Sawahan, Kamis (13/6). 

Turut hadir Pj Sekko Padang Yosefriawan, Direksi dan Dewas Perumda Air Minum Kota Padang.

Dalam sambutannya, Pj Wako sangat mengapresiasi semangat berkurban karyawan/ti Perumda AM Padang yang selalu meningkat setiap tahunnya. Ia berharap ke depan antusias berkurban tetap dipertahankan dan jumlah hewan kurban juga ditingkatkan. 

“Mudah-mudahan menjadi amal ibadah bagi kita semua, Berkurban bisa menghindarkan kita dari hal-hal yang buruk. Dengan berkurban rezeki kita juga bakal lancar mengalir bak air"

Sementara itu, Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Padang, @hendrapebrizal76, mengatakan hewan kurban sebanyak 89 ekor tersebut berasal dari karyawan/ti Perumda AM Padang yang dicicil dari gaji setiap bulannya. 

“Hewan kurban ini adalah kendaraan kita ke surga nantinya. Kurban tidak mengurangi rezeki kita, malah bertambah. Kurban justru bisa menghindarkan kita dari musibah atau bencana,” 

Selain dari karyawan/ti, hewan kurban juga ada yang berasal dari mitra relasi Perumda AM Padang, seperti Bank Nagari dan lainnya. 

Semoga hewan kurban ini bermanfaat bagi penerima dan masyarakat umumnya.

Maklumatnews, Jakarta - “Setelah menutup masa tanggap darurat selama 28 hari, Alhamdulillah seluruh keluarga korban yang belum ditemukan sudah mengikhlaskan".

Hal itu dikatakan Bupati  Eka Putra saat kunjungi kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI di Graha BNPB Jl. Pramuka Kav.38 Jakarta Timur,Selasa (11/6)  tepat satu bulan terjadinya bencana alam banjir bandang dan longsor di kabupaten Tanah Data 11 Mei lalu.

 

Dikesempatan tersebut Bupati Eka Putra menjelaskan setelah pemberlakuan masa tanggap darurat selama 28 hari, terhitung sejak tanggal 9 Juni kemarin kabupaten Tanah Datar memasuki masa transisi selama satu tahun lamanya. 

"Untuk itu kami hadir saat ini mengajukan proposal bantuan sebanyak 22 usulan yaitu 20 jembatan dan 2 jalan dengan total biaya sebesar Rp 171 miliyar. "Alhamdulillah dari 22 unit yang kita usulkan telah dilakukan verifikasi oleh BNPB sebanyak 18 unit, InsyaAllah yang 2 unit lagi juga secepatnya dilakukan verifikasi," ujar Bupati.

Bupati Eka Putra juga sampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada BNPB, atas pemasangan jembatan Bailey sebanyak 8 unit dan saat ini juga sedang dilakukan pemasangan Early Warning System.

"Luar biasa BNPB dan jajarannya,.Saya selaku pimpinan daerah dan mewakili keluarga korban dan masyarakat Tanah Datar menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas semuanya. Bahkan, ini sejarah bagi kami, karena 28 hari BNPB terus berupaya untuk yang terbaik tanpa mengenal lelah dan bekerja dengan ikhlas. Semoga apa yang telah d lakukan dan pengabdiannya menjadi amal ibadah," ucap Bupati.

Kehadiran Bupati Eka Putra didampingi Plh. Asisten Pemerintahan dan Kesra Arif Gani, Kepala Dinas Kominfo Yusrizal, Kepala Dinas PUPR Ten Feri, Kalaksa BPBD dr Ermon bertujuan untuk menyampaikan kondisi terkini kabupaten Tanah Datar usai masa tanggap darurat selama 28 hari dilaksanakan. 

Saat tiba di kantor pusat BNPB, Bupati Eka Putra dan rombongan disambut langsung oleh Sekretaris Utama (Sestama) Rusdian didampingi Plt. Direktur Dukungan Infrastruktur Darurat Yuferryzal. 

Sestama BNPB Rusdian sampaikan turut berduka atas bencana yang terjadi. "Alhamdulillah semua tim telah bekerja secara optimal. Saya ucapkan terima kasih kepada Bupati dan jajaran yang telah menangani secara maksimal," ucapnya.

Lebih lanjut, Rusdian juga menanggapi atas usulan yang disampaikan Bupati Eka Putra. Menurutnya, dari 22 usulan yang disampaikan 18 usulan sudah di verifikasi dan 2 sisanya masih dalam proses peninjauan. 

Rusdian juga sampaikan, dalam masa bencana tentu ada plus minus nya, untuk itu atas nama BNPB dan jajaran yang bertugas di lokasi juga menyampaikan permohonan maaf apabila ada kekurangan dalam menangani bencana di Tanah Datar. (Pinos/rls)

Maklumatnews, TD - Pasca berakhirnya masa tanggap darurat, bantuan untuk korban bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda luhak nan tuo terus berdatangan. 

Seperti bantuan yang diterima bupati Tanah Datar Eka Putra dari PT. Pupuk Indonesia (PI) dan Persatuan Istri Karyawan Pupuk Indonesia (PIKA PI) di Indo Jolito Batusangkar, Senin (10/6).

PT. PI menyerahkan bantuan berupa 2000 paket beras dan bantuan PIKA PI berupa uang tunai sebesar Rp. 25 juta dengan harapan dapat meringankan beban masyarakat Kabupaten Tanah Datar terdampak banjir bandang dan tanah longsor.

Dikesempatan itu, Bupati Eka Putra mengucapkan rasa terima kasihnya kepada PT. PI dan PIKA PI atas kontribusinya dalam membantu masyarakat Tanah Datar yang terdampak bencana alam tersebut.

"Terima kasih kepada PT. PI dan PIKA PI, semoga apa yang telah diberikan ini, dibalas kebaikan dari Allah SWT, Aamiin ya rabbal alamin," ujar Bupati Eka Putra.

Bupati Eka Putra menambahkan, kedatangan PT. PI dan PIKA PI memberikan semangat bagi Pemerintah Daerah dalam menghadapi musibah di daerahnya.

"Ini sangat luar biasa, selain menerima bantuan, kedatangan PT. PI dan PIKA PI memberi semangat bagi kami, untuk Tanah Datar bangkit,".

Sementara itu, Wakil Direktur Utama PT. PI Gusrizal mengatakan PT. PI bersama PIKA PI secara langsung memberikan bantuan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat terdampak bencana alam di Tanah Datar.

"Kita ingin berbagi, ini bentuk simpati bagi saudara-saudara yang tertimpa musibah. Bencana alam adalah aspek kemanusiaan, sebagai salah satu BUMN punya kewajiban untuk memberikan perhatiannya," ujarnya.

Ia pun berharap, bantuan yang telah diserahkan tersebut, dapat membantu masyarakat yang terdampak banjir bandang dan tanah longsor. 

"Semoga bantuan ini, mendukung Kabupaten Tanah Datar untuk segera bangkit. Melihat semangat ini, kita yakin kabupaten Tanah Datar secepatnya pulih kembali," ujarnya.

Turut hadir pada saat itu, Kepala Dinas Pertanian Tanah Datar Sri Mulyani, Kepala Dinas Kominfo Tanah Datar Yusrizal, Kepala Bagian Prokopim Setda Tanah Datar Dedi Tri Widono dan tamu undangan lainnya. (Pinos/rls)

Dalam pendapat akhir Badan Anggaran (Banggar) DPRD disampaikan Jubir Abu Bakar, sebanyak 8 fraksi menyatakan menerima Ranperda Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). 

"Setelah dibahas sesuai tata tertib DPRD, maka kemaren dilanjutkan dengan rapat antara Banggar dan TAPD serta kepala Perangkat Daerah dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi yang semua dapat menerima," sampai Abu Bakar. 

"Ada catatan dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah agar menyelesaikan masalah pajak, baik pajak hotel, restoran, rumah makan dan parkir. Kemudian memaksimalkan pengelolaan retribusi, kegiatan tertunda 2023 agar diprioritaskan menjadi kegiatan tahun 2024". 

Selepas itu, Badan Musyawarah (Bamus) DPRD melalui Jubirnya Kamrita menyampaikan, sebanyak 8 fraksi DPRD menyetujui Ranperda RPJPD 2025-2045 ditetapkan menjadi Perda. 

"Berdasarkan tata tertib DPRD pasal 9 ayat 3, bahwa pendapat akhir fraksi dilakukan setelah pembahasan, maka hasil pembahasannya sebanyak 8 fraksi menyatakan menyetujui Ranperda menjadi Perda," sampainya. 

Sementara itu Pendapat Akhir Bupati Tanah Datar disampaikan Wabup Richi Aprian menyampaikan terima kasih atas sumbangsih pemikiran dalam pembahasan dan perumusan rancangan peraturan daerah ini sehingga tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. 

"Dari laporan pembicaraan tingkat I, yang disampaikan Bamus dan Banggar DPRD tercermin semangat kebersamaan dan kearifan yang dilandasi totalitas pengabdian yang tinggi, sebagai wujud mengutamakan kepentingan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Tanah Datar. Dan kesemuanya menjadi dasar bagi kita untuk mencapai kata mufakat dalam menyepakati Ranperda menjadi Perda," sampainya. 

Kemudian Wabup juga menyampaikan, Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menjadi dasar penyusunan KU PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dan selanjutnya akan menjadi pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024. 

"Selanjutnya kami mengharapkan dukungan pimpinan dan anggota DPRD yang terhormat agar tetap komit dan bertekad untuk terus meningkatkan kinerja dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang sudah 13 kali diterima dapat terus dipertahankan pada masa yang akan datang," sampainya. 

Kemudian, tambah Wabup, dengan ditetapkan RPJPD 2025-2045 memberikan landasan untuk pedoman penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah dalam jangka waktu 20 tahun ke depan. 

"Ranperda RPJPD juga menjamin terciptanya pemanfaatan dan pengelolaan Sumber Daya Daerah secara efesien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Kemudian menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar fungsi pemerintah daerah maupun antara pusat dan daerah, serta menjadi acuan penyelarasan prioritas pembangunan nasional di daerah," sampainya. 

Terakhir disampaikan Wabup Ranperda yang disepakati bersama selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur untuk di evaluasi. 

"Nantinya, hasil evaluasi Gubernur Sumbar, Ranperda ini akan ditetapkan menjadi Perda sesuai Peraturan Perundang-undangan," pungkasnya.

 Adapun Sidang dipimpin Wakil Ketua Anton Yondra didampingi Ketua DPRD Rony Mulyadi Dt. Bungsu, Wakil Ketua Saidani juga dihadiri Forkopimda, Staf ahli Bupati, Sekda, para Asisten, kepala OPD, Camat, Wali Nagari serta undangan lainnya. (Pinos) 

Mailis

Padang - Dalam rangka memperingati HUT Ke - 78 Polisi Militer TNI AD tahun 2024, Denpom I/4 Padang melaksanakan berbagai kegiatan, salah satunya melaksanakan anjangsana kerumah Purnawirawan dan Warakawuri yang berlokasi di Asrama Tarandam dan Asrama Siteba Kota Padang, Senin (10/6/2024).

Rombongan anjangsana dipimpin langsung oleh Dandenpom I/4 Padang, Letkol Cpm Rajiman Saragih, S.H. didampingi Ketua Persit KCK anak ranting 4) Denpom I/4 beserta personel Denpom I/4 Padang.

Dalam kesempatan tersebut, Dandenpom menyampaikan bahwa kegiatan anjangsana ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati HUT Ke - 78 Polisi Militer TNI AD tahun 2024.

"Kegiatan anjangsana ini bertujuan untuk menjaga silaturahmi antara prajurit-prajurit korps Polisi Militer yang masih atif berdinas dengan para Purnawirawan dan Warakawuri dan PNS Polisi Militer Angkatan Darat yang sudah selesai melaksanakan dinas keprajuritan", ucap Dandenpom.

Sementara, salah seorang Purnawirawan menyampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh personel Denpom I/4 Padang yang sudah peduli dan perhatian terhadap para Purnawirawan dan Warakawuri.

"Terimakasih kepada Komandan Denpom beserta seluruh anggota yang sudah peduli dan perhatian kepada kami, Selamat ulang tahun Polisi Militer Angkatan Darat yang Ke - 78, semoga jaya selamanya", ungkapnya.

Diakhir kegiatan, Dandenpom memberikan bingkisan dan tali asih berupa sembako sebagai wujud penghargaan dan kepedulian terhadap para Purnawirawan, Warakawuri dan keluarga besar korps Polisi Militer. (Penrem032)

Maklumatnews, TD - "Alhamdulillah, gaji dan TPP ke 13 akan segera dibayarkan Pemerintah Daerah dan hal ini tentunya patut disyukuri karena juga dibayarkan penuh". 

Hal ini disampaikan Bupati Tanah Datar Eka Putra saat memimpin apel pagi bersama jajarannya di halaman kantor Bupati di Pagaruyung, Senin (10/6).

"Untuk itu, saya minta OPD terkait segera mengajukan proses pencairan anggarannya, dan kepada BPKD diminta untuk memprioritaskan proses pencairannya," tegas Bupati. 

Bupati Eka Putra juga berpesan kepada ASN untuk memanfaatkan gaji dan TPP ke 13 sesuai kebutuhan dan skala prioritas, sehingga bisa termanfaatkan dengan sebaik-baiknya. (Pinos/rls)

Maklumatnews, TD - 2 hari pasca berakhirnya masa tanggap darurat bencana di Kabupaten Tanah Datar dan dilanjutkan masa transisi darurat setahun ke depan dimulai 9 Juni 2024. 

Hal demikian disampaikan bupati Eka Putra ketika mengggelar apel pagi bersama seluruh ASN dan Non ASN lingkup Pemda Tanah  Datar  di halaman kantor Bupati di Pagaruyung, Senin (10/6).

"Pertama Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh ASN dan Non ASN yang turut bekerja keras siang dan malam untuk penanganan bencana, mulai dari penanganan pengungsi, penyaluran bantuan, dapur umum, pusat data dan informasi, pendampingan kepada korban dan langkah lainnya". 

"Untuk itu, mari satukan semangat, motivasi dan komitmen kita bersama untuk membangun Tanah Datar lebih baik, tunjukkan kepada semua baik di kampung halaman atau perantauan, bahwa Tanah Datar akan pulih dan bangkit," sampainya. 

Kemudian Eka Putra menyampaikan, dalam masa transisi darurat yang berarti memasuki masa pemulihan akibat bencana, akan dilaksanakan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi serta pembenahan dibeberapa sektor seperti pertanian, perumahan dan infrastruktur lainnya. 

"Kepada seluruh dinas atau OPD terkait segera menindaklanjuti dan menuntaskan rencana pemulihan dan khusus kepada Dinas Pendidikan serta kepala UPT SMP dan SD se Tanah Datar khusus di lokasi terdampak bencana untuk memberikan motivasi kepada siswanya untuk melupakan bencana alam yang terjadi dan mulai menata kembali, Saya tidak ingin ada anak didik yang putus sekolah pasca bencana yang terjadi," terangnya.

"Kita terus berkoordinasi dengan BMKG dan tahun ini kemungkinan hujan akan terus turun sepanjang tahun, karena itu dihimbau kepada seluruh masyarakat di bantaran sungai untuk meningkatkan kewaspadaan dan terus siaga," tukasnya. 

Terakhir Bupati berharap seluruh ASN dan Non ASN serta masyarakat Tanah Datar untuk terus berdoa kepada Allah SWT agar selalu dihindarkan dari musibah dan bencana. 

Turut hadir Staf Ahli Bupati, Sekda Tanah Datar, para asisten, kepala OPD, Kepala Bagian, Camat, kepala SMP dan undangan lainnya. (Pinos/rls)

Maklumatnews, TD, - Wakil Gubernur (Wagub) provinsi Sumatra Barat Audy Joinaldy memberikan bantuan sebesar Rp50 juta kepada 10 keluarga atau ahli waris korban banjir bandang dan galodo yang belum ditemukan. 

Bantuan tersebut diberikan langsung oleh Wagub bersama rombongan serta didampingi bupati Tanah Datar Eka Putra, di Indojolito Batusangkar Sabtu (8/6).

"Ini wujud kepedulian pak Wagub atas bencana yang terjadi di Tanah Datar, karena kunjungan hari ini merupakan kali kedua beliau ke Tanah Datar Pasca Bencana," kata Eka Putra.

"Bantuan yang diberikan Wagub ini merupakan sumbangan pribadi dan dari keluarga besarnya dengan total Rp50 juta yang diperuntukkan bagi 10 keluarga atau ahli waris dari korban yang belum ditemukan".. 

"Alhamdulillah, setiap keluarga atau ahli waris nantinya masing-masing akan peroleh 5 juta rupiah, terima kasih pak Wagub, semoga dinilai ibadah dan dibalasi pahala oleh Allah," tukasnya. 

Pada kesempatan tersebut Wagub Audy Joinaldy menyampaikan ucapan dan ungkapan turut berdukacita dan berdoa keluarga korban yang di tinggalkan senantiasa diberi ketabahan dan keikhlasan.

"Semoga dengan bantuan yang serahkan ini sedikit banyaknya dapat meringankan beban keluarga yang terdampak bencana, khususnya keluarga korban yang belum ditemukan," katanya. 

"Kami Pemerintah bersama seluruh pihak terkait terus berkomitmen melaksanakan berbagai aktivitas pemulihan dan pembangunan agar kembali normal dan kesejahteraan masyarakat pasca bencana juga semakin baik," pungkasnya. (Pinos/rls)

Maklumatnews, TD – "Apa yang kami hantarkan hari ini sebagai bentuk kepedulian dan rasa duka mendalam atas musibah banjir bandang yang melanda kabupaten Tanah Datar dan sekitarnya dengan menimbulkan korban baik harta maupun nyawa".

Hal itu disampaikan Ridyawan Amnar, kepala divisi coorporatiaon yang didampingi stafnya Salbita serta staf Jtrust bank kepada awak media saat menyerahkan bantuan di Posko Indo Jolito Batusangkar, Kamis (6/6).

"Untuk itu, bantuan ini semoga dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan harapan kondisi ini cepat membaik dan bagi korban untuk selalu sabar dalam menghadapi musibah ini".

Pasca Bencana Banjir Bandang yang terjadi telah meningalkan luka yang mendalam bagi masyarakat Tanah Datar, pasalnya banyak korban jiwa baik yang luka-luka dan meninggal dunia bahkan maaih ada korban yang belum ditemukan pada Galodo yang terjadi pada tanggal 11 Mei lalu.

Balikpapan - Kelangkaan dan kekurangan pasokan air bersih menjadi pembahasan serius dalam pelaksanaan APEKSI yang tergabung dalam pokja perubahan iklim APEKSI, water management PERPAMSI dengan tajuk Optimalisaai Penataan Ruang dan Pengelolaan Air & Aksi Adaptasi Perubahan Iklim untuk Pengendalian Bencana Hidrometeorologi, yang dilaksanakan di Balikpapan Kalimantan Selatan, 3 hingga 7 Juki 2024 mendatang.

Ketua umum Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI), Lalu Ahmad Zaini menyebutkan perlu adanya keseriusan pemerintah dalam penanganan tersebut, salah satunya adalah dalam pembentukan undang undang khusus untuk air minum dan sanitasi, hal ini dilakukan agar ada regulasi yang jelas dalam pengaturanya.

Pada pokja perubahan iklim ini, PERPAMSI mengeluarkan 6 rekomendasi yang nantinya akan diserahkan kepada pihak terkait yang selanjutnya akan dibahas pada puncak pelaksanaan APEKSI yang akan dihadiri lansung oleh presiden RI Joko Widodo.

Sementara itu, Direktur Utama Perumda air Minum Kota Padang @hendrapebrizal76 yang hadir dalam kegiatan ini, mengakui sudah saatnya pemerintah serius dalam ketersediaan air bersih, salah satunya adalah dengan melahirkan undang undang agar ada aturan yang jelas dalam pengelolaan air di Indonesia.

Dirut juga menambahkan yang terpenting adalah penetapan kebijakan pengalokasian 2% APBN dan APBD masing masing pemerintah daerah untuk mendukung percepatan dan ketersediaan pelayanan air minum. Dirut juga berharap rekomendasi yang dilahirkan oleh PERPAMSI ditindaklanjuti dan diaplikasikan dalam pengelolaan dan keberlansungan PDAM kedepan.

Turut hadir dalam kegiatan ini, Direktur Teknik Perumda Air Minum Kota Padang @andri.satria1, dan puluhan direktur PDAM se indonesia.

Agus Salim ~ Direktur Umum Perumda Air Minum Kota Padang, Afrizal Kuning langsung menjadi Pembina Upacara Bendera di Halaman Kantor Pusat Perumda Air Minum Kota Padang, Senin 3 Juni 2024.

Dalam amanatnya, Dirum mengajak seluruh karyawan/ti untuk membantu meringankan beban saudara-saudara kita yang tertimpa bencana dan musibah di Agam dan Tanah Datar "Mari bersama mendoakan dan membantu agar keadaan kembali seperti semula dan perekonomian didaerah terdampak kembali hidup".

Dirum juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh pegawai yang telah bekerja dengan penuh tanggungjawab, dan cepat menyelesaikan semua kendala yang terjadi dilapangan. Diakhir pidato, Dirum mengingatkan kepada semua peserta upacara untuk saling bahu membahu, merefleksi diri, dan saling menasehati tanpa menggurui. Mari bergerak sesuai kapasitas masing-masing.