Payakumbuh --- Anggota DPRD Kota Payakumbuh dari Fraksi Gerindra Yernita, SH menyampaikan harapan agar Pemerintah Kota Payakumbuh pro aktif mempercepat proses pembebasan lahan untuk revitalisasi atau pembangunan gedung baru Puskesmas Parit Rantang, karena gedung saat ini sudah tidak layak lagi untuk melayani masyarakat sekitar yang jumlahnya tiap tahun bertambah, gedung Puskesmas ini sudah usang berumur puluhan tahun dan sempit.

Hal itu disampaikan Yernita kepada media saat ditemui di kantor DPRD setempat, Senin (13/3).

Yernita menyebut peluang itu ada, dan pernah dibahas saat Yernita bertemu dan berkomunikasi dengan Anggota DPR RI Ade Rizki Pratama dan Plt. Kadis Kesehatan saat itu Yuneri Yunirman, saat menghadiri acara di Payakumbuh beberapa bulan lalu.

Yernita memaparkan ada peluang program pusat di Kementerian Kesehatan untuk membantu dana pembangunan gedung baru puskesmas beserta kamar inap dan peralatan medis yang dibutuhkan.

"Kita juga mendapat sinyal positif dari Bapak Suir Syam, dulu adalah Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) cabang Payakumbuh (1997—2001), saat ini beliau Anggota DPR RI dari Sumbar 1 yang satu komisi dengan Ade Rizki Pratama," kata Yernita.

Menurut Yernita, adanya peluang bantuan untuk pembangunan Puskesmas Parit Rantang ini harus dijawab dengan penyediaan tanah oleh Pemko Payakumbuh, artinya harus ada upaya Pemko mencari solusi, karena gedung Puskesmas ini sudah tidak layak lagi.

"Kami meminta pemko untuk proaktif menyelesaikan pembebasan lahan. Salah satu alternatif tanahnya yang cocok dan tepat untuk dibebaslahankan, yakni Perumahan Dinas di Balai Benih Ikan milik Provinsi Sumbar di Padang Tinggi Piliang seluas 1800 m², dan saat ini perumahan itu kosong, jadi lahan tidur saja," ujarnya.

Yernita mengatakan perihal ini telah disampaikan pihaknya kepada kepala dinas kesehatan dan wali kota. Dijelaskannya lokasi strategis karena berada di tengah kebutuhan masyarakat di Padang Data Tanah Mati, Parit Rantang, Padang Tinggi Piliang, Subarang Batuang, Parak Batuang, dan sekitarnya.

"Intinya lokasi baru ini sangat representatif dan mudah diakses. Meski saat ini adalah punya provinsi, Saya yakin pemko melalui Pj. Wali Kota Payakumbuh bisa melakukan komunikasi dan melobby pihak provinsi. Karena ini adalah kebutuhan masyarakat, kalau pemko meragukan pernyataan Saya ini, mari Kita konsultasi ke DPR RI," pungkasnya mantap. (FS)

PAYAKUMBUH -  Terkait opini yang beredar luas ditengah masyarakat tentang pungutan yang dilakukan SMP Negeri 2 Payakumbuh, membuat DPRD Kota Payakumbuh melalui Komisi C yang merupakan mitra kerja dari Dinas Pendidikan merasa gerah.

Masalah-masalah yang terjadi di SMPN 2 Payakumbuh tersebut terkuak saat Komisi C melakukan kunjungan lapangan pada 4 Februari lalu, dewan menerima masukan dan laporan dari guru terkait problem tersebut.

Menyikapi Persoalan yang ada Fraksi Golkar DPRD Kota Payakumbuh melalui juru bicaranya Wirman Putra yang juga merupakan Sekretaris Komisi C, meminta Dinas Pendidikan menghentikan seluruh pungutan di SMP Negeri 2 Kota Payakumbuh. Hal itu disampaikan Wirman Putra setelah melalui rapat fraksi ke media, Kamis (9/3).

"Kami selaku Fraksi Partai Golkar meminta Dinas Pendidikan menghentikan seluruh pungutan di SMPN 2, hal ini dikarena seluruh sarana dan prasarana untuk kegiatan belajar mengajar sudah di akomodir di APBD Kota Payakumbuh, Dinas Pendidikan adalah mitra kerja komisi C. Apapun yang terjadi di sekolah itu menjadi tanggung jawab dinas. Kami disini melaksanakan fungsi pengawasan saja," ucapnya.

Wirman Putra berharap agar persoalan yang terjadi di SMPN 2 Payakumbuh bisa cepat diselesaikan, supaya dapat negatif dari persoalan ini tidak menganggu proses belajar, Dinas Pendidikan dan jajaran InsyaAllah bisa menyelesaikan persoalan ini secepatnya.

Pendidikan merupakan salah satu hak asasi yang mendasar bagi semua masyarakat Indonesia. Pendidikan sangatlah penting karena dapat mengubah kehidupan seseorang. Sehingga negara berkewajiban melindungi, menghormati, juga memenuhi hak untuk mendapatkan pendidikan, termasuk mengawasi pelanggaran yang terjadi di dalamnya, dan juga menindaklanjuti pelanggarannya dengan kekuatan hukum. Dalam konstitusi negara Indonesia, hak mendapatkan pendidikan tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 31 (FS)

Payakumbuh --- Komisi B DPRD Kota Payakumbuh turun lapangan untuk melakukan kunjungan ke Sentra Tenun Balai Panjang dan Breeding Farm Kapalo Koto Ampangan, Senin (6/3).

Rombongan dipimpin oleh Ketua Komisi B Yendri Bodra Dt. Parmato Alam, tampak juga Koordinator Komisi B Wulan Denura, Sekretaris Komisi B Opetnawati, dan anggota Komisi B Suparman.

Rumah Tenun Balai Panjang, Orderan Melebihi Kapasitas Produksi

Di Sentra Tenun Balai Panjang, Komisi B disambut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Yunida Fatwa dan jajaran.

Wakil Ketua DPRD Wulan Denura yang merupakan Koordinator Komisi B mengatakan sebagai ikon Kota Payakumbuh, Tenun Balai Panjang sudah mendunia dengan tampil pada berbagai iven fashion show di tingkat nasional dan internasional. DPRD sangat mengapresiasi sejauh ini bagaimana pengembangan produk unggulan industri tenun ini.

"Kami di DPRD terus mendorong bagaimana hulu ke hilirnya. Kalau bisa nanti dengan jumlah produksi yang banyak, kita bisa mengisi outlet-outlet cindera mata yang ada di Sumatera Barat, kini saja orderan tenun ini sangat banyak, sampai tak tertampung, artinya potensi luar biasa," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi B YB. Dt. Parmato Alam mengatakan Tenun Balai Panjang memiliki banyak utilitas, salahsatunya menjadi pakaian seragam wajib ASN pada hari dinas tertentu, untuk itu tentu harus dilihat sejauh mana kesiapan rumah tenun memproduksinya.

"Di samping itu, perlu dilihat apakah nantinya produk ini bisa menjadi home industry, atau disiapkan di satu tempat saja. Kalau perlu Kelurahan Balai Panjang dijadikan kampung tenun, dan Pemko menjadi fasilitatornya," ujarnya.

Ditambahkannya, DPRD sebagai mitra pemerintah mendorong melalui kebijakan kepala daerah, Tenun Balai Panjang peminatnya sudah banyak, sekarang bagaimana multiplier effect di masyarakat yang akan ditangkap, artinya bagaimana skema pengembangan tenun berbasis masyarakat, nanti promosinya juga perlu diperhatikan apakah secara konvensional atau daring.

"Prospek Tenun Balai Panjang sangat luar biasa, kondisi saat ini adalah pesanan banyak tapi kita belum sanggup memenuhi semuanya dalam waktu cepat. Langkah kita kedepan mendorong peningkatan sumber daya untuk menangkap peluang ini," tukuknya.

Sementara itu, Kadisnakerin Yunida Fatwa didampingi Pengelola Rumah Tenun Pendi mengatakan Tenun Balai Panjang saat ini kapasitas produksinya adalah 150-200 pieces perbulan, sementara itu orderan yang masuk sudah banyak, bahkan lebih dari itu. Selain kain tenun, juga ada kain songket yang diproduksi di home industry dengan kapasitas 10-15 pieces perbulan, beda kain dan cara pengerjaannya.

"PR terbesar pengrajin tenun adalah bagaimana kualitas kain bisa tahan dan tidak mudah rusak. Di tambah, di sentra tenun saat ini baru ada 20 pekerja dan 20 alat tenun yang tersedia. Kita butuh jumlahnya ditingkatkan," ujarnya.

Breeding Farm Sedang Proses Perubahan Renstra

Di breeding farm, Komisi B disambut oleh Kepala Dinas Pertanian Depi Sastra dan Kabid Peternakan Sujarmen.

Disini, Komisi B mendapatkan keterangan dari dinas terkait kondisi UPTD pembibitan dan pakan ternak saat ini tengah dalam proses perubahan Renstra dan akan disiapkan pula Perwakonya agar penyelenggaraan UPTD bisa lebih dioptimalkan lagi kedepannya.

Awalnya sapi di UPTD breeding farm ini ada 125 ekor, tapi saat ini jumlahnya berkurang 73 ekor saja. YB. Dt. Parmato Alam menegaskan dari evaluasi saat rapat kerja beberapa waktu lalu, Komisi B mendorong agar keberadaan UPTD ini dapat lebih visible dan prospeknya pertahankan.

"Artinya jangan untuk pembibitan saja, lakukan juga penggemukan. Kalau nanti renstra barunya sudah keluar, ada bidang kerjanya terkait pengembangan peternakan berbasis masyarakat perkotaan, baik seduaan maupun sistem penggemukan dan terintegrasi dengan Rumah Potong Hewan (RPH)," katanya.

YB. Dt. Parmato Alam berharap keberadaan breeding farm ini lebih fleksibel lagi kedepannya dengan businessplan yang optimal, mengingat karena nanti berbentuk BLUD, sehingga kalau ada pengembangan program-program lainnya tidak akan kaku.

"Kita bisa buat program yang lebih baik lagi untuk pemanfaatan lahan, peningkatan ekonomi, dan peningkatan jumlah sapi, serta mendorong tingginya aktivitas pengolahan daging di rumah potong hewan, bersinergi dengan berbagai sektor dan prosesnya berkesinambungan," pungkasnya. 

Sementara itu, Kadis Pertanian Depi Sastra mengatakan saat ini tindakan cepat belum bisa dilakukan terhadap sapi di breeding farm karena mereka terhitung sebagai aset, untuk menjualnya saja perlu proses dilelang dan memakan waktu lama, sementara namanya barang hidup tentu ada yang sakit, bahkan mati.

"Dengan adanya perubahan renstra, kita bisa melakukan penggemukan, pengelolaan kompos, dan masih banyak lagi kebebasan dalam pengelolaannya, sehingga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat dan pendapatan asli daerah," pungkasnya. (FS)

Payakumbuh-- Komisi C DPRD Kota Payakumbuh yang diketuai Ahmad Zifal,bersama Wakil Ketua Ahmad Ridha, Sekretaris Wirman Putra, serta anggota Mustafa, Yernita, Fahlevi Mazni, Syafrizal, dan Mesrawati turun ke lapangan meninjau Embung Dareh Bulakan Kelurahan Limbukan Payakumbuh Selatan, Senin (6/3/2023)

Dalam kunjungan Embung Dareh Bulakan tersebut Komisi C didampingi oleh Kadis PUPR Muslim,Kabid PSDA beserta Staf dan Ibuk Lurah Lidia Nugrahmi

Ahmad Zipal dalam kunjungannya," mengatakan Embung Bulakan merupakan tempat penampungan air,disamoing  sebagai Aliran Irigasi untuk petani agar dapat juga difungsikan untuk kebutuhan konsumsi masyarakat 

Disamping itu Ahmad zipal juga mempertanyakan Batas - batas izin bangunan dari pinggir sepanjang embung tersebut,karena saat ini telah banyak masyarakat yang membangun dipinggiran embung yang berakibat efek buruknya memb membangun dipinggir embung.

Dan juga saat ini sudah ada pengusaha real estate perumahan yang mengajukan izin untuk membangun Perumahan yang tidak jauh dari Embung tesebut,ini perlu kita kaji jarak bangunan dari embung,nanti jangan sampai kecolongan,seperti salah satu perumahan didaerah Payakumbuh Selatan ,sudah penuh ditempati,pada hujan kena Banjir.jadi kasihan kita pada masyarakat

Ketika Dilapangan Komisi C juga menerima Pemuda Limbukan yang berkeinginan untuk pengolahan sebagai peternakan Ikan yang dikelola oleh organisasi kepemudaan,yang disampai kepada kadis PUPR Muslim,sebagai penanggung jawab pengelola Aset Balai dari kementrian PU Pusat mengatakan tidak bisa ,karena ini aset pusat jadi tidak diizinkan ,Kata Muslim,Karena ini sudah ada ada aturan  dari Kementrian Pusat

Kadis PU Muslim juga menambahkan Embung Bulakan Sangat banyak fungsi nya yang saat ini Aliran sungai Dareh tidak mampu lagi mengaliri sawah masyarakat limbukan,dengan adanya Embung Bulakan Sudah bisa mengaliri irigasi Sawah lebih kurang 200 Ha.

Untuk Izin bangunan Rumah Warga atau untuk izin perumahan minimal jarak harus 100 meter dari pinggir Embung,dan juga sudah ada aturan RT/RW jarak bangunan yang akan memberikan izin untuk pembangunan Rumah dan Perumahan,Ujar Kadis Muslim

Sementara itu Kadis PU yang didampingi Harlon Kabid PSDA menambahkan Pembangunan Embung Dareh Bulakan merupakan Embung Konservasi yang merupakan menjaga ke stabilan air dari hutan yang digunakan untuk kebutuhan air irigasi dan juga kebutuhan masyarakat .

Diakhir pembicaraan media dengan Ahmad Zipal dan Komisi C DPRD Kota Payakumbuh akan membicarakan masalah Embung ke Pusat tentang pengolahan nya,agar bisa  sebagai peningkatan ekonomi masyarakat,seperti pengolahan ikan dan lainnya,ujar Fahlevi Mazni. (FS)

Payakumbuh---- Komisi A DPRD Kota Payakumbuh mengadakan Kegiatan turun lapangan ke Kelurahan Parit Rantang dan Kelurahan Tigo Koto Diate, Senin(6/3/2023) 

Kegiatan turun lapangan ini dilaksanakan dalam rangka pengecekan kegiatan layanan yang ada dikelurahan dan memperhatikan permasalahan apa saja yang ada di kedua kelurahan tersebut. 

Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Ketua DPRD Kota Payakumbuh Armen Faindal, Lurah Tigo Koto Diateh Musleniyeti, Lurah Parit Rantang Muhammad Hamdan, Ketua Komisi A Sri Joko Purwanto, Wakil Ketua Afrizal M, Anggota Maharnis Zul, Nasrul,Zainir, dan Altri datuak rangkomuli. 

Wakil Ketua DPRD Kota Payakumbuh Armen Faindal dalam sambutannya mengatakan tugas utama dari DPRD adalah menyerap aspirasi dari masyarakat. Apapun itu asalkan berdampak positif dan berguna bagi masyarakat harus segera ditindaklanjuti. 

"Untuk itu hari ini saya sebagai koordinator turut mendampingi komisi A turun langsung ke lapangan dalam rangka menjemput aspirasi masyarakat. Sehingga tugas dan fungsi pokok DPRD dapat terlaksana dengan baik," Terang Armen

Dikesempatan yang sama, Ketua Komisi A Sri Joko Purwanto mengatakan Komisi A turun lapangan dalam rangka mengecek kegiatan layanan yang dilaksanakan oleh dua kelurahan yaitu Kelurahan Tigo Koto Diate dan Kelurahan Parit Rantang.

"Pada hari ini kita turun lapangan dalam rangka mengecek kegiatan layanan yang dilaksanakan oleh Kelurahan. Sebagaimana yang kita ketahui bersama di kelurahan ada 3 tugas pokok yaitu pelayanan administrasi, pelayanan pembangunan dan pelayanan kelembagaan masyarakat," Ujar Joko

Dilanjutkannya, Disini pelayanan yang diberikan oleh kelurahan kepada masyarakat harus dengan baik, cepat dan tentunya gratis. Disamping itu, Pelayanan pembangunan merupakan bagaimana kelincahan Lurah menggaet program pembangunan bisa diletakkan di kelurahan yang bersangkutan serta

Pelayanan kegiatan pelayanan sosial kemasyarakatan dimana lurah harus bisa memotifasi dan bersinergi bersama masyarakat karena keberadaan lembaga masyarakat dampaknya sangat besar kepada kelurahan. 

"Dikedua kelurahan ini yang sangat spesifik yaitu kedua kelurahan ini posisinya masih berstatus sewa  kepada PJ KA jadi kami sudah melihat langsung kesiapan lahan dan anggaran  dan mudah-mudahan di perubahan ini akan diakomodir dalam pembelian tanahnya. Lalu nantik ditingkatkan dalam pembangunan gedungnya," Ujarnya

"Semoga dengan adanya turun lapangan yang diadakan oleh Komisi A ini, Segala Aspirasi dari masyarakat dapat kami tampung dan insyaallah akan kami wujudkan segala sesuatu yang dibutuhkan masyarakat sehingga sinergi antara DPRD dan Masyarakat dapat terus terjalin untuk menuju payakumbuh yang lebih baik lagi," Pungkas Joko. (FS)

Payakumbuh--Bersama Dinas Perhubungan Komisi C DPRD Kota Payakumbuh turun ke lapangan  mengunjungi Terminal Pasa Kabau Labuh Baru Kelurahan Kubu Tapak Rajo Payakumbuh Utara Senin (6/3/2023).

Rombangan yang terdiri Ketua Komisi C Ahmad Zifal, Wakil Ketua Ahmad Ridha, Sekretaris Wirman Putra, serta anggota Mustafa, Yernita, Fahlevi Mazni, Syafrizal, dan Mesrawati dan dari Dinas perhubungan Kadis Devitra, Kepala UPTD Trisna Rahmawati, dan KTU Adi, beserta jajaran.

Tujuan dari Komisi C untuk kelapangan mengunjungi terminal Pasa Kabau Labuh Baru untuk menambah tenaga kebersihan yang kurang dan akan membangun Halte Bus,serta melihat fungsi terminal serta pengelolaan terminal yang merupakan salah PAD Kota Payakumbuh

Melihat minimnya PAD dari terminal tersebut,Ahmad zipal didampingi komisi C berharap untuk memindah TPR (Tempat Pembayaran Retribusi) dipindah kan kedalam terminal agar semua angkutan membawa penumpang masuk lewat terminal,jadi jelas untuk pendataan jumlah angkutan dan Bus yang beroperasi tiap hari nya

Adapun turun nya kelapangan Komisi C untuk melihat langsung laporan masyarat dan aspirasi masyarakat agar tercapainya Kenyamanan penumpang yang memakai angkutan dan Bus,untuk itu kita anggarkan Dana APBD untuk Bangun Halte Bis dan memperbaiki Drainase dan untuk kebersihan nya kita akan menambahkan tenaga kebersihan."ujar Ahmad Zipal

Sementara itu Kadis Perhubungan Devitra mengucapkan terima kasih kepada Anggota DPRD Kota Payakumbuh terutama komisi C yang telah memfasilitasi mau mengunjungi Terminal Labuh Baru Pasa Kabau dan akan membangun kembali Halte bis dan akan mencarikan anggaran untuk penambahan tenaga kebersihan,Kami dari Dinas Perhubungan siap memfasilitasi dan mempersiapkan perencanaan nya secara matang,agar target PAD tercapai,serta Kenyamanan warga terjaga,"ungkap Devitra. (FS)

Payakumbuh --- Kota Payakumbuh terutama pada sistem pemerintahan sejak beberapa tahun terakhir ini sudah menerapkan transaksi keuangan dari manual ke elektronik. Pada lingkungan Organisasi Perangkat Daerah, tidak lagi memakai sistem tunai, sudah beralih ke sistem digital elektronik.

Tetapi dengan pesatnya laju sistem digital itu, tidak semua instansi menerapkannya. Masih ada persoalan keuangan daerah dengan sistem manual. Salah satunya pada pembiayaan keuangan di Rumah Sakit Umum Daerah Adnan Wd.

Karena itu, Komisi B DPRD Kota Payakumbuh mendorong RSUD Adnan WD beralih dari sistem manual ke sistem elektornik. Ketua Komisi B DPRD Kota Payakumbuh Yb Datuak Parmato Alam mengatakan, sudah seharusnya semua transaksi di RSUD Adnan WD dilakukan secara elektronik. Termasuk pembiayaan pasien umum yang berobat ke rumah sakit terbesar di Kota Payakumbuh tersebut.

"Soal keuangan, selama ini Payakumbuh masih bagus dengan sistem elektronik. Tetapi masih ada juga yang menerapkan sistem manual seperti di RSUD Adnan WD.  Karena itu, perlu rasanya inovasi rumah menerapkan sistem keuangan elektronik ini, "ujar Yb Datuak Parmato Alam pada Senin (6/3) siang.

Seperti yang dicontohkan politisi Golkar itu pada pembiayaan pasien umum yang masih menerapkan sistem lama. Pasien masih membayar uang tunai setelah berobat ke rumah sakit. Seharusnya, kata Yb Datuak Parmato semua transaksi sudah elektronik. Pasien tidak perlu lagi membayar secara tunai. Tetapi biaya berobat bisa langsung ditransfer ke rekening penerima rumah sakit. 

Menurut Yb Datuak Parmato Alam, dengan sistem elektronik setidaknya mendukung transparansi keuangan daerah. Sehingga tergambar jelas setiap transaksi keuangan dirumah sakit. "DPRD sangat mendukung inovasi dari rumah sakit terutama dalam pengelolaan keuangan dari sistem manual ke sistem elektronik," ujarnya.

Sementara Direktur Utama RSUD Adnan Wd Payskumbuh Dokter Junaidi mengatakan, saat ini pihaknya sedang memproses peralihan keuangan dari sistem manual ke sistem elektronik. Diakuinya, RSUD Adnan Wd sedang melakukan penjajakan bersama Bank Nagari dalam mendukung sistem elektronik keuangan rumah sakit.

"Sekarang keuangan rumah sakit memang sedang menuju sistem elektronik. Mekanisme keuangan ini sedang kami pelajari bersama Bank Nagari," ujar Dokter Junaidi.

Kata Direktur Utama RSUD Adnan WD itu, tidak hanya soal keuangan yang beralik ke sistem elektonik. Tetapi terhadap administrasi pasien juga akan menerapkan sistem digital elektronik. (FS)

Payakumbuh --- DPRD Kota Payakumbuh memberi peringatan agar Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh segera menyelesaikan polemik yang saat ini terjadi di SMPN 2 Payakumbuh.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi C DPRD Kota Payakumbuh Ahmad Zifal saat diwawancara media, Senin (6/3) di Kantor DPRD setempat.

"Kami yakin, kepala dinas dan jajaran bisa menyelesaikan persoalan di SMPN 2 Payakumbuh secepatnya, kasihan kita proses belajar mengajar jadi terganggu, anak-anak sedang ujian tengah semester pula sekarang," kata Ahmad Zifal.

Politikus PPP itu menambahkan, masalah-masalah yang terjadi di SMPN 2 Payakumbuh tersebut terkuak saat Komisi C melakukan kunjungan lapangan pada 4 Februari lalu, dewan menerima masukan dan laporan dari guru terkait problem tersebut.

"Dinas pendidikan adalah mitra kerja komisi C. Apapun yang terjadi di sekolah itu menjadi tanggung jawab dinas. Kami disini melaksanakan fungsi pengawasan dan ingin agar masalah ini cepat selesai," ujarnya.

Ahmad Zifal sangat menyayangkan kenapa persoalan di sekolah negeri ini malah semakin meluas, baik antara kepala sekolah dengan guru, komite, bahkan dengan dinas sendiri. Menurutnya dampak negatif dari hal seperti ini akan membuat semakin pesimis orang memandang sekolah negeri.

"Bagaimana bisa sekolah negeri menjadi pilihan terbaik untuk menyekolahkan anak jika problem sesimpel ini tak bisa diselesaikan oleh dinas? Apa perlu hal semacam ini diselesaikan oleh kepala daerah?," tutupnya. (FS)

Payakumbuh --- Wakil Rakyat Kota Payakumbuh menyambut rombongan Khatam Al-Quran dan Wisuda Iqra' dari Masjid Istiqamah Kelurahan Bulakan Balai Kandi yang menyambangi kantor DPRD Kota Payakumbuh, Senin (6/2).

Perayaan khatam Al-Quran di Masjid Istiqamah diikuti oleh peserta sebanyak lebih kurang 70 orang, yang merupakan anak-anak yang mengaji di TPA yang berada di kelurahan tersebut. Anak-anak itu turut didampingi Ketua Panitia, Lurah, Ketua LPM, dan Tokoh masyarakat Bulakan Balai kandi.

Rombongan itu disambut oleh Wakil Ketua DPRD Wulan Denura dan Anggota DPRD seperti Mesrawati, Yernita, Edward DF, Mustafa, dan Fahlevi Mazni, tampak juga Sekwan Yonrefli dan seluruh jajarannya.

Wulan Denura berpesan pada seluruh peserta khatam agar lebih giat mengaji, terus mendalami ilmu Al-Quran, dan jangan berhenti karena telah melaksanakan khatam. 

"Galilah Al-Quran semaksimal mungkin dan yang paling penting adalah menerapkan nilai-nilai Al-Quran dalam kegidupan sehari hari sehingga kita menjadi insan yang bertaqwa," kata Wulan.

Setelah sambutan, kegiatan dilanjutkan dengan foto bersama peserta khatam dengan Anggota DPRD Kota Payakumbuh. (FS)

Payakumbuh --- Komisi C DPRD Kota Payakumbuh turun lapangan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Adnaan WD Kota Payakumbuh, Senin (6/2).

Rombongan yang terdiri dari Ketua Komisi C Ahmad Zifal, Wakil Ketua Ahmad Ridha, Sekretaris Wirman Putra, serta anggota Mustafa, Yernita, Fahlevi Mazni, Syafrizal, dan Mesrawati itu disambut oleh Direktur RSUD Adnaan WD dr. Junaidi dan jajaran.

Ahmad Zifal mengatakan adapun kunjungan lapangan kali ini meninjau pelayanan di RSUD, termasuk menyingkronkan aspirasi dan keluhan masyarakat terkait kondisi yang ada di RSUD.

"Ada beberapa hal yang kami tinjau selain pelayanan, termasuk manajemen, tenaga medis, dan peralatan di rumah sakit kita," ujarnya.

Ahmad Zifal menjelaskan, untuk menunjang stabilitas pelayanan ada jasa pelayanan yang dibayarkan oleh pihak rumah sakit kepada tenaga kesehatan, dibayarkan dari pendapatan rumah sakit. DPRD pernah mendapat laporan dulu pembayarannya sering tertunda hingga berbulan-bulan.

"Setiap bulan tanggal 6, klaim BPJS sudah harus diajukan oleh pihak manajemen rumah sakit untuk membayar hak jasa pelayanan pegawai rumah sakit. Ini penting demi menjaga semangat kerja mereka melayani masyarakat. Yang ditakutkan, jangan sampai setelah hari raya pula dibayarkan jasa pelayanannya, lesu nanti semangat tenaga medis bekerja. Sekarang sudah membaik, pembayarannya sudah tak tertunda-tunda lagi, Alhamdulillah," ujarnya.

Ahmad Zifal juga menegaskan, adanya isu terkait dibeda-bedakannya keramah tamahan pelayanan kepada kelas masyarakat yang ditanggung BPJS, apalagi yang kelas 3, banyak keluhan warga kalau petugas rumah sakit tidak ramah.

"Setelah kita lihat, paradigma lama itu sudah tidak ada lagi terjadi. Bahkan ada yang sudah 1 bulan warga yang ditanggung BPJS kelas 3 yang dirawat di rumah sakit, mereka merasa nyaman dirawat," terangnya.

Ditambahkan Politikus PPP itu, DPRD terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan di rumah sakit, apabila ada terkendala dengan teknologi, maka DPRD akan membahasnya untuk membeli peralatan pendukung bagi rumah sakit.

Ahmad Zifal mengatakan, terkait adanya peralatan yang tak terpakai karena ada onderdil yang rusak, maka seyogyanya pihak rumah sakit memperhatikan kegunaan aset ini kedepannya. Kalau beli alat baru, pastikan adanya MoU penyedia dengan RSUD terkait kontrak pembelian, dan perhatikan juga MoU terkait pemeliharaan alat, karena pengecekan berkala alat medis itu vital.

"Kalau managemennya bagus, maka pelayanan pasti akan lebih bagus. Apalagi ditunjang oleh peralatan yang canggih, maka rumah sakit kita mampu menjadi kiblat layanan kesehatan yang terbaik," pungkasnya. (FS)

Payakumbuh — Bersama Forkopimda, Pj. Walikota Payakumbuh Rida Ananda hadiri rapat koordinasi (Rakor) dengan Menteri Dalam Negeri dan beberapa jajaran Menteri lainnya yang berlangsung di gedung sasana bhakti praja lantai III, Kementrian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Senin (30/1) pagi. Seperti biasanya, rakor yang merupakan agenda mingguan pemerintah pusat bersama pemerintah daerah tersebut guna membahas pengendalian inflasi yang diikuti oleh seluruh jajaran kepala daerah (Gubernur, Walikota dan Bupati) se-Indonesia.

Mengikuti secara virtual via aplikasi zoom meeting di aula pertemuan Randang lantai II kantor walikota Payakumbuh, Pj. Walikota Payakumbuh Rida Ananda turut didampingi oleh jajaran kepala OPD teknis yang tergabung dalam Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) kota Payakumbuh.

Rakor yang berlangsung di minggu terakhir bulan Januari 2023 ini, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian diawal sambutannya sampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 menguat signifikan, dimana proyeksi pertumbuhan di angka 5,3 % ekonomi nasional saat ini.

“Dan untuk pertumbuhan tahunan per komponen pengeluaran, konsumsi menguat signifikan dengan didukung stabilitas harga, keberlanjutan pemulihan ekonomi, serta program perlinsos,” ungkap Tito.

Diungkapkan Tito, jika saat ini untuk investasi cenderung moderat, dimana pelaku usaha masih menunggu dan melihat atas perkembangan ekonomi dunia. Sementara itu, untuk bidang ekspor saat ini tumbuh cukup kuat dengan didukung daya saing produk ekspor nasional dan permintaan dunia akan produk-produk unggulan.

“Akan tetapi, kita juga harus mewaspadai atas dampak risiko global terutama pada bidang ekspor dan investasi,” terang Tito.

Tito turut kembali menyampaikan bahwa perkembangan inflasi Indonesia pada Desember  2022 berada di angka 5,51% yty secara tahun ke tahun dan tahun kalender, dan secara bulan ke bulan berada di angka 0,66% mtm.

Sedangkan, perkembangan inflasi dibeberapa daerah, Tito mengatakan terdapat 90 kota IHK (indeks harga konsumen) yang mengalami inflasi pada Desember 2022, dimana yang tertinggi kota Bandung di angka 2,04 persen, dan yang terendah kota Sorong di angka 0,01 persen. Dan untuk kondisi inflasi Provinsi tertinggi yakni masih dihuni oleh Provinsi Sumbar pada posisi teratas dengan angka 7,43 persen dengan inflasi gabungan kota per Provinsi,” sampainya.

“Di pulau Sumatra, inflasi kota Pekanbaru berada pada angka 7,04 persen, kota Padang 7,38 persen, dan kota Bukittinggi 7,76 persen,” terang Tito.

Diungkapkan Tito lagi, inflasi yang dapat diartikan kenaikan harga kebutuhan hidup dalam waktu lama disebabkan, uang negara beredar terlalu banyak, kenaikan suku bunga, suply barang kurang, distribusi komoditas terganggu dan pupuk bersubsidi mahal.

“Ada beberapa solusi pengendalian inflasi yang bisa dilaksanakan, diantaranya aktifkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah, BBM Subsidi tepat sasaran, laksanakan gerakan penghematan energi, gerakan tanam pangan cepat panen dan beberapa langkah strategis lainnya,” sampainya.

Sementara itu, setelah rakor berlangsung, Pj. Walikota Payakumbuh Rida Ananda selepas itu menyampaikan, secara umum ketersediaan bahan pangan dan energi di kota Payakumbuh  relatif aman dan mencukupi.

“Sejauh ini kebutuhan bahan pokok termasuk cabe merah, bawang merah seperti disampaikan Mendagri yang menjadi pemicu inflasi, di kota payakumbuh mencukupi,” ujarnya.

Ditambah Rida Ananda, TPID kota Payakumbuh  terbilang cukup aktif dengan berbagai kegiatan dalam menyiasati pengendalian inflasi di kota Payakumbuh.

“TPID bersama semua stakeholder kota Payakumbuh saling bekerjasama agar terjaminnya ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kestabilan harga, kelancaran distribusi dan komunikasi yang efektif, dalam mengendalikan inflasi di kota Payakumbuh,” tukasnya. (FS)

PAYAKUMBUH – Peresmian Posko Unit Pemberantasan Pungutan (UPP) Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) sekaligus launching aplikasi pengaduan masyarakat Whistle Blower Sistem (WBS) dilaksanakan di MPP Kota Payakumbuh, Senin (30/1).

Hadir Penjabat Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda, Ketua DPRD Hamdi Agus, AKBP Wahyuni Sri Lestari, Dandim 0306/50 Kota Letkol. Inf. Moch. Denny Nurcahyono, Kajari Payakumbuh Suwarsono, Unsur Forkopimda lainnya, Kapala Inspektorat Kota Payakumbuh Andri Narwan, Tim UPP Saber Pungli Kota Payakumbuh, dan tamu undangan.

Wali Kota Rida Ananda mengatakan keberadaan posko ini diharapkan dapat terus meningkatkan peran serta masyarakat untuk pencegahan korupsi, khususnya terhadap aksi pungutan liar (pungli).

“Mudah-mudahan posko ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk pengaduan. Kami menghimbau kepada masyarakat agar menginformasikan dan melaporkan terkait adanya kegiatan pungutan liar,” kata Rida.

Rida juga dengan tegas mengingatkan agar oknum masyarakat maupun aparat pemerintah jangan sampai melakukan tindakan pungli yang melanggar hukum.

“Semua unsur punya peran, baik pemuda, dan tokoh masyarakat. Ayo kita bersama-sama mencegah pungli,” ucapnya.

Dari sisi Ketua Tim Saber Pungli Kota Payakumbuh Kompol Russirwan mengatakan dalam upaya pemberantasan pungutan liar itu, pemerintah memandang perlu dibentuk satuan tugas sapu bersih pungutan liar. Atas dasar pertimbangan tersebut, bahkan Presiden Joko Widodo pada 20 Oktober 2016 telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, yang selanjutnya disebut Satgas Saber Pungli.

“Satgas Saber Pungli berkedudukan di bawah bertanggung jawab kepada Presiden, begitu bunyi Pasal 1 ayat (2) Perpres ini,” terang polisi yang akrab disapa Ayah itu.

“Dalam Perpres ini, Satgas Saber Pungli mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, menurut Perpres ini, Satgas Saber Pungli menyelenggarakan fungsi intelijen, pencegahan, penindakan; dan yustisi”, sambungnya.

Kompol Russirwan menambahkan, apapun bentuknya pungutan liar, dengan tegas Tim Saber Pungli tak mengizinkan. Dengan pertimbangan bahwa praktik pungutan liar (pungli) telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, pemerintah memandang perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera.

Kompol Russirwan juga menyebut tahun ini adalah tahun yang paling ditunggu-tunggu karena setelah tahun keenam Unit Satgas Saber Pungli berdiri, baru memiliki Posko sebagai pusat kegiatan Tim Saber Pungli Kota Payakumbuh.

“Kehadiran Posko yang sangat dibutuhkan oleh Tim Saber Pungli sangat mencerminkan kepedulian Pj. Wali Kota Payakumbuh beserta jajarannya dalam mengapresiasi tugas Tim Saber Pungli di Kota Payakumbuh dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang dengan pembiayaan kegiatan berasal dari APBD Kota Payakumbuh melalui DPA Inspektorat Kota Payakumbuh,” ujarnya.

Ayah menuturkan selama masa pandemi kegiatan UPP Kota Payakumbuh tetap berjalan sebagaimana tuntutan DPA Inspektorat Kota Payakumbuh, dan telah banyak juga kegiatan UPP Saber Pungli yang telah dilakukan selama kurun enam tahun. Mulai dari rapat koordinasi, sosialisasi, E-Mobile, pemasangan spanduk di titik-titik rawan pungli,pembagian stiker anti pungli kepada masyarakat, pemasangan benner di OPD Pelayanan Publik sampai studi tiru ke Kabupaten-Kota di Sumbar, bahkan melakukan konsultasi kasus ke UPP Saber Pungli Sumbar di Polda telah menjadi rutinitas dan merupakan program kerja Tim Saber Pungli Kota Payakumbuh.

“Selaku Ketua UPP Saber Pungli Kota Payakumbuh yang baru mengemban tugas ini sejak September 2022 siap melanjutkan program kegiatan UPP Saber Pungli,” ujar Kompol Russirwan.

Kompol Russirwan berharap support dan bantuan dari Pj. Wali Kota Payakumbuh beserta jajaran agar program kerja Tim Saber dapat berjalan sesuai harapan bersama dalam mengawal jalannya pembangunan di Kota Payakumbuh yang bebas pungli.

Selain itu Dia juga berharap keaktifan seluruh anggota tim Saber Pungli Kota Payakumbuh tahun 2023 yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Pj. Walikota Payakumbuh Nomor: 700.1/54/Wk-Pyk/023 tanggal 27 Januari 2023 agar support materil dan immaterial dari Pemerintah Kota Payakumbuh dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

“Dengan telah adanya Posko UPP Saber Pungli kegiatan dan program kerja selama 2023 akan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya dalam memberantas pungli selama kurun 6 tahun hadirnya Tim Saber Pungli di Kota Payakumbuh dengan keterbatasan anggaran yang ada telah membuat Kota Payakumbuh Zero Pungli,” imbuhnya.

Dia berharap semoga seluruh kegiatan yang dilakukan UPP Saber Pungli yang didanai oleh APBD Kota Payakumbuh, sekaligus terwujudnya Aplikasi Whistle Blower System (WBS) sebagai aplikasi pengaduan dari Inspektorat bersama Dinas Kominfo yang akan dikelola oleh Tim Saber Pungli ini dapat mewujudkan pelayanan kepada masyarakat tanpa korupsi.

“Sekaitan dengan pencegahan, kita akan memperbanyak melaksanakan sosialisasi ke seluruh unit pelaksana teknis daerah (UPTD) sehingga nantinya tidak ada lagi penyimpangan dalam pelaksanaan seluruh pelayanan,” pungkasnya.

Sementara itu, Kajari Payakumbuh Suwarsono mengatakan pelaku Pungli bisa dijerat hukuman paling lama 9 tahun, mengancam orang dengan kekerasan melakukan Pungli ini diancam hukaman.

“Begitu juga dengan oknum yang meminta uang pada orang yang mengurus urusan yang seharusnya gratis di lembaga pemerintahan, itu juga merupakan pelanggaran,” tegasnya. (FS)

PAYAKUMBUH – Sehabis rakor bersama Menteri Dalam Negeri terkait pengendalian inflasi, Pj. Wali Kota Payakumbuh bersama Forkopimda dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Payakumbuh pantau harga kebutuhan pokok yang berkontribusi terhadap inflasi daerah di Pasar Tradisional Ibuh, Senin (30/01/2023).

Bersama tim, Pj. Wako Rida Ananda memantau lima komoditi pokok utama yaitu cabe, bawang, beras, daging dan telur.

Untuk harga daging sapi rata-rata perminggunya berada di angka Rp 135.000 per kilogram, telur ayam Rp 27.067 per kilogramnya, cabe merah keriting Rp 43.750 per kilogramya, harga bawang merah Rp 36.867 per kilogramnya, sedangkan beras Rp 15.500 per kilogramnya.

Dari hasil tinjauannya itu, Pj. Wako Rida Ananda menyatakan, harga bahan pokok di Kota Payakumbuh cenderung stabil. Meski ada kenaikan dibeberapa jenis komoditi.

“Alhamdulillah, harga-harga sudah mulai normal. Tadi saat kita tanya pedagang, ada kenaikan harga pada bawang merah, cabe, bawang putih dan telur,” kata Rida Ananda usai sidak di Pasar Tradisional Ibuh.

“Namun kenaikannya tidak terlalu signifikan, masih terjangkaulah untuk masyarakat kita,” tambahnya.

Dia mengatakan, Pemko Payakumbuh selalu intens melakukan monitoring ketersediaan bahan pokok. Sebab, jika bahan pokok mengalami kelangkaan, maka dapat berdampak pada kenaikan harga.

“Kita bersama dinas terkait selalu monitoring terus, untuk menjaga kestabilan harga pangan pokok ini. Kita lihat stok dipasaran cukup tersedia,” ujarnya.

Dia mengharapkan dari hasil tinjauan tersebut laju inflasi di Kota Payakumbuh tetap terkendali. “Harapan kita memang terkendali. Sehingga daya beli masyarakat kembali meningkat,” ucapnya.

“Dan kepada masyarakat kita, untuk memantau harga kebutuhan pokok di Payakumbuh setiap harinya bisa di pantau melalui aplikasi Mykopay,” tutupnya.

Senada, Ketua DPRD Payakumbuh, Kapolres Payakumbuh, Kajari, Dandim 0306/50 Kota saat sidak mengatakan harga kebutuhan pokok di Payakumbuh tidak ada kenaikan yang signifikan.

“Harga-harga cukup stabil, cuma ada satu dua komoditi yang naik. Insyaallah harga stabil,” pungkasnya. (FS)

Payakumbuh --- Komisi B DPRD Kota Payakumbuh mengelar hearing atau rapat dengar pendapat untuk terkait urusan pertanian di Kota Payakumbuh di gedung DPRD, Selasa (24/1).

Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi B Yendri Bodra Dt. Parmato Alam, didampingi Wakil Ketua Mawi Etek Arianto, Sekretaris Opetnawati, serta anggota Suparman, Heri Iswandi Dt. Rajo Muntiko Alam, Edward Df, dan Ismet Harius.

Dari mitra kerjanya, hadir dari Dinas Pertanian, Dinas Koperasi dan UKM, Ketua KTNA, Pengecer Pupuk Subsidi, dan Kelompok Tani se Kota Payakumbuh.

Mengawali hearing tersebut, YB. DT Parmato Alam menyampaikan perlu adanya langkah langkah kongkrit untuk mengatasi kelangkaan pupuk. Sementara, hasil pertemuan dengan pengawas pupuk subsidi di provinsi mengatakan tidak ada kelangkaan atau pengurangan kuota pupuk subsidi.

"Kami meminta dinas pertanian dan dinas terkait mensiasati volume di RDKK untuk memenuhi kebutuhan petani. Kami juga mendapati fungsi kartu tani yang kurang diterima oleh masyarakat, agar dinas pertanian melakukan sosialisasi sehingga dapat diterima dan dimengerti oleh masyarakat," ungkapnya.

Dia juga menambahkan, terkait HET (harga eceran tertinggi) di tingkat kios turut menjadi persoalan bagi petani, sementara itu dengan luas lahan 2773 Ha x 83 persen, untuk kuota pupuk hanya tersedia 50 persen dari kuota, maka perlu dilakukan crooscek ulang.

"Kami meminta pada dinas terkait untuk melaporkan realisasi distribusi pupuk untuk petani pada masa tanam pada Komisi B. Untuk tahun 2023 kami tidak mau lagi mendengar adanya laporan dan permasalahan kelangkaan pupuk bersubsidi. Kami akan meminta laporan dari dinas secara tertulis per masa tanam. Untuk catatan, DPRD tidak pernah mengizinkan penjualan pupuk diatas HET," tegasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi B Edward DF meminta dinas yang terkait untuk bersinergi dan lebih optimal memperhatikan kebutuhan petani. Apalagi adanya problem petani yang belum mau bergabung kedalam kelompok tanim

"Untuk permasalahan adanya para petani yang tidak mau digabungkan dengan kelompok tani agar dinas pertanian memberikan data yang valid," pintanya.

Menanggapi pertanyaan dan pernyataan dari Komisi B, Kepala Dinas Koperasi dan UKM M. Faizal menyampaikan saat ini kuota pupuk subsidi yang disalurkan telah sesuai dengan kebutuhan. Dari hasil tinjauan lapangan masih didapati adanya petani yang belum mendapatkan pupuk subsidi.

"Perlu untuk kedepannya para pengecer pupuk subsidi untuk mensiasati volume di RDKK," ulasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Depi Sastra menyebut pendataan semua lahan pertanian untuk dimasukkan ke RDKK, kecuali untuk lahan di atas 2 Ha. Bagi petani yang tidak masuk kelompok tani mereka ditompangkan kepada kelompk tani yang lain agar bisa mendapatkan jatah pupuk subsidi.

"Kami akan mengukur ulang semua lahan yang berada di Kota Payakumbuh, termasuk kuota pupuk subsidi pada tahun 2023 juga ada penambahan kuota," terangnya.

Ditambahkan Depi, masih adanya petani yang masih enggan untuk digabungkan dengan kelompok sehingga mereka mendapatkan harga pupuk yang mahal. Ditambah, juga belum adanya data defenitif terkait berapan jumlah petani yang belum tergabung di keltan.

"Kami membuat program rencana pertanian berbasis organik karena untuk kedepannya pupuk kimia semakin langka. Kami meminta para pengecer kios pupuk subsidi melayani petani yang belum punya kartu tani dengan melengkapi fotocopi KTP dan mengisi formulir yang telah disediakan. Bagi yang kartu taninya hilang, petani bisa melapor ke Bank Nagari," paparnya.

Dari informasinya, kuota pupuk subsidi di tahun 2023 untuk Pupuk Urea 1664 ton, Pupuk NPK 1300 ton, dan Pupuk NPK formula khusus 87 ton. (FS)

Payakumbuh — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Payakumbuh menyampaikan rekomendasi tentang Penyelesaian Aset dalam rapat Paripurna di gedung DPRD setempat, Selasa (24/01/23).

Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Hamdi Agus dan dihadiri oleh Penjabat Wali Kota Rida Ananda, Wakil Ketua DPRD Wulan Denura, Ketua Pansus Aset Yendri Bodra Dt. Parmato Alam, Anggota DPRD lainnya, serta Plt. Sekda Dafrul Pasi dan jajaran.

Dalam paparannya, Ketua Pansus Aset YB. Dt. Parmato Alam mengatakan Kota Payakumbuh sudah dibentuk pada tahun 1970 silam, persoalan aset antara dua daerah setelah 52 tahun belum juga menemui titik terang.

Maka, dibentuklah Panitia Khusus Aset melalui rapat paripurna DPRD tanggal 8 Maret 2021 dan penetapan Pansus Aset sesuai dengan Surat Keputusan Pimpinan DPRD Nomor : 04/KPTS/DPRD/2021 tanggal 16 April 2021 tentang Pembentukan Pansus Penyelesaian Aset Kabupaten Lima Puluh Kota yang berada di Kota Payakumbuh.

Beberapa hal yang ditemukan dan didapat oleh Pansus Aset, antara lain persoalan Aset Pemkab Lima Puluh Kota yang berada di Kota Payakumbuh telah dibahas dan ditindaklanjuti oleh Pimpinan Kedua Daerah bersama Pemprov Sumbar sejak dahulu, berbagai usaha dan upaya telah dilakukan sesuai ketentuan dengan tetap menjaga hubungan baik kedua daerah.

“Rekomendasi yang didapat merupakan hasil diskusi para tokoh Luak Limo Puluah dengan pimpinan partai politik yang ada di Kota Payakumbuh dalam rangka penyamaan persepsi tentang kelanjutan aset Kabupaten Lima Puluh Kota yang berada di Kota Payakumbuh,” ujarnya.

Diterangkan Dt. Parmato Alam, di kawasan Kota Payakumbuh terdapat Aset milik Pemerintah Kota Payakumbuh, milik masyarakat, milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, milik Pemerintah Pusat, milik Instansi Vertikal, milik Perguruan Tinggi, milik TNI/POLRI, milik BUMN/BUMD, milik Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dan lain sebagainya.

Aset Pemkab Lima Puluh Kota yang berada di Kota Payakumbuh antara lain:
a. Eks Kantor Bupati, Jl. Jend. Sudirman
b. Eks Kantor DPRD, Jl. Jend. Sudirman
c. Eks Kantor DPPKA, Jl. Jend. Sudirman
d. GOR, Jl. Jend. Sudirman
e. Kantor PMD, Jl. Jend. Sudirman
f. Kantor Capil, Jl. Jend. Sudirman
g. Kantor Dinas Sosial, Jl. Sukarno Hatta
h. Eks Kantor Bappeda, Sawah Padang
i. Kantor Kominfo, Ibuah
j. Rumah Dinas Bupati, Labuah Basilang
k. Rumah Dinas Sekda, Kubu Gadang
l. Eks Kantor Cabdin, Padang Tiakar
m. Kantor Kehutanan, Bukik Sitabua
n. Rumah Dinas Pemkab, di Jl. Pahlawan

Disebutkannya, daerah Kabupaten Kota lain sebagai rujukan seperti Kota Pekanbaru setelah pemekaran dari Kabupaten Kampar Provinsi Riau, sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956, saat ini sebagian Aset Kabupaten Kampar telah diserahkan ke Kota Pekanbaru, sedangkan Kabupaten Kampar telah menata Ibu Kota Kabupaten di Bangkinang.

“Kota Pekanbaru lebih mudah karena berada di Ibu Kota Provinsi Riau,” jelasnya.

Kedua, ada Kota Sawahlunto, Kota Padang Panjang, Kota Solok Provinsi Sumatera Barat sesuai Undang Undang Nomor 8 Tahun 1956.

Lalu ada Kota Sungai Penuh setelah pemekaran dari Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi, sesuai Undang Undang Nomor 25 Tahun 2008, setelah dibantu oleh KPK atas dukungan Mendagri, Menkeu dan Gubernur Jambi, maka saat ini telah didapat kata sepakat/MoU penyerahan Aset secara bertahap dari Pemerintah Kabupaten Kerinci ke Pemerintah Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi.

Ada juga Kota Lubuk Linggau setelah pemekaran dari Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan sejak 18 tahun silam sesuai Undang Undang
Nomor 7 Tahun 2001, saat ini telah didapat kata sepakat tentang penyerahan aset secara bertahap dari Kabupaten Musi Rawas ke Kota
Lubuk Linggau, juga atas bantuan KPK serta dukungan Mendagri, Menkeu dan Pemprov Sumsel.

Disampaikan politikus Golkar itu kesimpulan bahwa Pansus Aset DPRD Kota Payakumbuh sangat menghormati dan menghargai usaha-usaha dan upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh dan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota serta tokoh-tokoh masyarakat bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam mewujudkan cita-cita dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah beserta peraturan-peraturan dan regulasi pendukungnya.

“Kita sepakat bahwa Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kota Payakumbuh adalah satu dalam tatanan masyarakat hukum adat, kewajiban kita bersama untuk menjaga kerukunan dan ketentraman masyarakat hukum adat di wilayah kedua daerah,” ujarnya.

YB Dt. Parmato Alam juga meminta kepada Pemerintah Kota Payakumbuh untuk lebih pro aktif dalam upaya penyelesaian dan/atau pemanfaatan aset Kabupaten Lima Puluh Kota yang berada di Kota Payakumbuh sesuai regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Penyelesaian dan/atau pemanfaatan aset dapat dilakukan antara lain dengan sistim jual beli, tukar menukar, hibah, dan/atau kerjasama berdasarkan penyertaan modal pemerintah daerah,” ungkapnya.

Langkah-langkah strategis untuk mewujudkan rekomendasi seperti tersebut diatas yaitu:
a). Optimalisasi peran dan fungsi Tim Kerjasama Antar Daerah.
b). Menyurati Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Barat untuk diadakan Forum Dialog/ Duduk Semeja/ Rakor antara Penjabat Wali Kota Payakumbuh, Bupati Lima Puluh Kota, Ketua DPRD Kota Payakumbuh, Ketua DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota yang difasilitasi oleh Gubernur Provinsi Sumatera Barat.
c). Menyurati Bapak Menteri Dalam Negeri cq. Koordinator Wilayah dan/atau Bidang yang relavan.
d). Menyurati Ketua DPR RI dan Ketua DPD RI.

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan oleh Pansus maupun Fraksi-Fraksi, dapat diampaikan rekomendasi DPRD.

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan oleh Pansus maupun Fraksi-Fraksi, dapat diampaikan rekomendasi DPRD.

1. DPRD Kota Payakumbuh memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Pansus Penyelesaian Aset Kabupaten Lima Puluh Kota Yang Berada di Kota Payakumbuh.
2. DPRD Kota Payakumbuh menghormati uapaya upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh dan tokoh masyarakat bersama pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam mewujudkan cita-cita dari Unadang-Undang nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Sumtaera Barat.
3. DPRD Kota Payakumbuh mendorong Pemerintah Kota Payakumbuh agar dapat melakukan komunikasi baik dari instansi vertikal, pemerintah Propinsi sampai pemerintah Pusat serta pihak-pihak terkait terutama dengan pihak Kabupaten Lima Puluh Kota.
4. Pemerintah Kota Payakumbuh membuat skema kerjasama penyerahan Aset yang menarik bisa berupa sistem Jual Beli, Tukar Menukar, Hibah dan/atau Kerjasama berdasarkan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sehingga menguntungkan baik bagi Pemerintah Kota Payakumbuh maupun Kabupaten Lima Puluh Kota.
5. DPRD Kota Payakumbuh memandang perlu penyelesaian permasalahan aset Kabupaten Lima Kota yang berada di Kota Payakumbuh sebanyak 14 persil yang berdampak terhadap perencanaan pembangunan Kota Payakumbuh.
6. DPRD Kota Payakumbuh menyarankan dibentuknya Panitia Bersama antara Kota Payakumbuh dan Kabupten Lima Puluh Kota dalam penyelesaian Aset.
7. DPRD Kota Payakumbuh menyarankan jika kesepakatan kedua daerah tidak dapat dicapai dan berlarut-larut diminta Pemerintah Kota Payakumbuh melakukan studi banding ke daerah lain yang permasalahan asetnya telah selesai dengan meminta saran dan melibatkan KPK RI, BPK RI, Pemerintah Pusat dan Provinsi untuk menjadi mediator serta menganggarkan, mengalokasikan anggaran yang cukup dalam APBD untuk mendukung kegiatan ini. (FS)

Payakumbuh – Ketua DPRD Kota Payakumbuh Hamdi Agus turut menjadi saksi dilantiknya Pengurus Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Payakumbuh Periode 2022-2025,  Minggu (22/1/2023).

Kepengurusan DPD KNPI Kota Payakumbuh yang dipimpin Rahmanda Fajri masa periode 2022-2025 ini dilantik secara resmi oleh Ketua DPD KNPI Sumbar, Nanda Satria di Aula Ngalau Indah lantai III Kantor Wali Kota Payakumbuh.

Selain Rahmanda Fajri yang dilantik selaku ketua, juga ada M. Ariful Fikri sebagai sekretaris dan Afdal Hidayat sebagai bendahara, dan para wakil dan ketua bidang beserta jajaran dan komisi-komisi.

Dalam acara tersebut turut hadir Pj. Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda, Anggota DPRD Edward DF, Sekretaris MPI Provinsi Sumbar Marta Suhendra, Kapolres Kota Payakumbuh yang diwakili Kasat Binmas Yuneldi Chainir, Kepala Disparpora Kota Payakumbuh Nofriwandi, Ketua HIPMI kota Payakumbuh Dika Sacend, Ketua MPI Kota Payakumbuh (Majelis Pemuda Indoesia) Yaumil, serta MPC Pemuda Pancasila Kota Payakumbuh Ade Vianora.

Ketua DPRD Hamdi Agus menyampaikan ucapan senada dengan Pj. Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda, selamat dan apresiasi kepada pengurus DPD KNPI Kota Payakumbuh Periode 2022-2025 yang baru dilantik hari ini.

“Rekan-rekan semua yang dilantik hari ini adalah calon-calon pemimpin di Kota Payakumbuh kedepan,” ujarnya.

Hamdi berharap kedepan KNPI dapat ikut berkontribusi sebagai organisasi kepemudaan untuk menjalankan perannya untuk pembangunan Kota Payakumbuh.

“Karena bagi kami dan kepala daerah, peran pemuda itu sangat dibutuhkan dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik,” ujarnya.

Hamdi menambahkan, pemuda juga harus berilmu, berpendidikan tinggi, dan berjiwa wirausaha. Pemuda yang memiliki mimpi yang besar sangat dibutuhkan oleh bangsa dan negara.

“Terima kasih kepada pengurus DPD KNPI Kota Payakumbuh yang lama atas pengabdiannya selama ini. Dan selamat berkiprah untuk pengurus yang baru, kita berharap kedepan dapat melanjutkan pembangunan di Kota Payakumbuh,” tukuknya.

Sementara itu, Ketua DPD KNPI Sumbar Nanda Satria mengatakan pemuda adalah investasi masa depan, termasuk nasib Kota Payakumbuh kedepan ada ditangan generasi milenialnya. Dia berpesan agar KNPI perlu kolaborasi dan menciptakan program inovasi guna meningkatkan fungsi kepemudaan Sumbar kedepan

“Jadilah pemuda yang aktif, partisipasif terhadap lingkungan, dan pemuda yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Pemuda harus saling kolaboratif dan mengesampingkan ego sektoralnya, mari berkolaborasi dan bersatu dengan stakeholder lainnya dalam pembangunan daerah. Berlomba-lombalah dalam kebaikan, kita yakin Indonesia emas tahun 2045 akan bisa kita capai,” pungkasnya.

Dalam acara tersebut, terlihat juga hadir dari berbagai komunitas dan organisasi yang berada di lingkup kota Payakumbuh dan Kabupaten Limapuluh Kota. Diantaranya HIPAKAD PALIKO, LIMPAKO (Lingkaran Ikatan Mahasiswa Payakumbuh dan Limapuluh Kota) UNAND, FKPPI 50 kota, NU dan Tahfiziya NU, Assalam Paliko, dan seluruh ketua OKP (organisasi kemasyarakatan pancasila) se Kota Payakumbuh. (FS)

Payakumbuh — Lewat adu penalti, PPLP Sumbar keluar sebagai juara usai menundukkan perlawanan PS. Aroma Taram (4-2) pada laga final Pospa Cup ‘Alek Nagari Payobasung’ di Lapangan Pospa, Payobasung Minggu (22/01/23).

Disaksikan ribuan pasang mata, sejak menit awal kedua kesebelasan tampil menyerang. Permainan indah tersaji dilaga tersebut, hingga membuat suporter dari kedua kubu berdebar-debar menyaksikan tim kesayangannya hampir mencetak gol.

PPLP Sumbar nyaris unggul di paruh babak kedua, namun gol yang tercipta dianulir wasit karena sang penyerang lebih dulu terjebak offside. Skor kaca mata bertahan hingga peluit akhir ditiup.

Anggota DPRD Payakumbuh Edward DF yang menyaksikan bersama Pj. Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda berdecak kagum melihat aksi para pemain menggocek sikulit bundar.

“Luar biasa, permainan yang hebat sore ini. Saya ucapkan selamat kepada PPLP Sumbar yang keluar sebagai pemenang,” kata Rida yang diamini Edward DF.

Edward DF mengucapkan terimakasih dan apresiasi kepada panitia yang telah sukses melaksanakan alek sepak bola Sumbar – Riau tersebut.

“Kita sangat mendukung kegiatan seperti ini. Kepada dinas terkait agar mencatat dan menjadikannya kegiatan tahunan di Payakumbuh,” ucapnya.

“Acara seperti ini sangat memberikan dampak positif bagi masyarakat kita. Dengan banyaknya event, ekonomi masyarakat kita akan terus tumbuh dan bangkit kembali,” tukuknya.

Sementara itu, ketua Askot PSSI Payakumbuh Diki Engla mengatakan, untuk mengasah dan menambah pengalaman pemain sepakbola di Payakumbuh, turnamen seperti ini sangat diharapkan sekali, termasuk meningkatkan gairah dan animo masyarakat terhadap sepakbola di Kota payakumbuh.

“Kita sangat mendukung sekali kegiatan seperti ini. Saat ini Liga Payakumbuh kan lagi jeda jelang musim 2023. Para pemain bisa menambah jam terbang bermain bersama klubnya, apalagi sebentar lagi mau Porprov juga,” ucapnya.

Pertandingan itu juga disaksikan Bupati Lima Puluh Kota Safaruddin, Bupati Pasaman Benny Utama, Ketua LKAM Kota Payakumbuh YB. Dt. Parmato Alam, Kadis Parpora Nofriwandi, Ketua Askot PSSI Payakumbuh Diki Engla, Camat Payakumbuh Timur Hepi, Kapolsekta Payakumbuh, mantan Wali Kota Payakumbuh (2002-2012) Joseriza Zain dan tokoh masyarakat. (FS)