Latest Post

Maklumattnews.net, Jakarta - Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri, Komjen Pol Agus Andrianto, pimpin rapat analisa dan evaluasi (Anev) Ops Aman Nusa II-Penanganan COVID-19 Tahun 2020 melalui video conference, Jumat, 4 September 2020.

Anev Ops Aman Nusa II ini diikuti oleh seluruh Kapolda selaku Kaopsda dan Kapolres selaku Kaopsres serta Pejabat Operasi Aman Nusa II Pusat di Pusdalsis Mabes Polri, Jakarta.

Pada kesempatan ini, selaku Kaopspus Aman Nusa II-2020, Komjen Pol Agus Andrianto mengungkapkan adanya fenomena munculnya cluster baru persebaran COVID-19 yang terjadi beberapa bulan terakhir di lingkungan perkantoran.

"Untuk itu saya ingin menekankan kepada seluruh peserta Vicon yang hadir pada hari ini untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut:" kata Komjen Pol Agus Andrianto.

1. Lakukan identifikasi dan mapping daerah-daerah rawan/tempat-tempat keramaian/cluster-cluster baru (lingkungan perkantoran) yang dapat menyebabkan penyebaran COVID-19 di wilayah masing-masing.

2. Pelajari, pahami, pedomani, dan laksanakan Inpres Nomor 6 Tahun 2020 untuk dapat merumuskan langkah-langkah penanganan COVID-19 di wilayah masing-masing.

3. Inventarisir dan identifikasi setiap anggota Polri yang terdampak COVID-19 serta lakukan langkah-langkah penanganan dengan membuat SOP di setiap Mako Polri yang melaksanakan pelayanan publik. Jangan sampai justru kantor polisi dan pelayanan polisi yang menjadi cluster baru.

4. Apabila diperlukan sanksi dalam pelaksanaan pendisiplinan, lakukan secara tegas dab terukur. Hindari tindakan kepolisian yang bersifat kontra-produktif dan menambah beban masyarakat.

"Tempatkan personel yang sehat khususnya di lapangan, pastikan personel tersebut dalam keadaan sehat. Amankan personel yang memiliki penyakit bawaan dan jangan sampai kantor polisi menjadi cluster baru," tegasnya.

Selain itu, Komjen Pol Agus Andrianto juga mendorong para Kasatgasda agar berperan aktif dalam penanganan dampak COVID-19 baik di sektor kesehatan maupun sektor lainnya terutama sektor ekonomi.

"'Gas dan rem'-nya agar diatur. Percepatan penanganan COVID-19 penting dan percepatan pemulihan ekonomi nasional (PEN) juga penting," kata Komjen Pol Agus Andrianto mengutip arahan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu di depan para gubernur secara virtual.

Terkait pemulihan ekonomi, Komjen Pol Agus Andrianto mengungkapkan, dalam arahan kepada gubernur, Presiden menyampaikan baru ada dua provinsi yang pertumbuhan ekonominya positif: Papua dan Papua Barat. Presiden menginginkan agar dilakukan percepatan belanja modal, barang, dan jasa untuk menghindari resensi ekonomi, oleh karena itu perlu langkah extraordinary bukan cara biasa.

"Contoh ada dugaan bantuan sosial, Polri langsung klrafikasi memanggil, memeriksa. Bukan berarti Polri itu mentolerir pidana, tapi Polri harus memberikan pendampingan," kata Komjen Pol Agus Andrianto memberi contoh.

Sebelum mengakhiri arahannya, Komjen Pol Agus Andrianto mengingatkan kepada para Kapolda dan Kapolres (Kasatgasda dan Kasatgasres) agar selalu menjaga sense of crisis.

"Kekuasaan dan kekuatan yang dititipkan Allah SWT kepada kita sekalian, hendaknya kita bisa gunakan di saat krisis ini untuk membantu masyarakat sehingga apa yang kita kerjakan dapat memberikan kontribusi dalam percepatan penanganan COVID-19 dan dapat sebagai penopang ekonomi nasional," katanya.

Terakhir, Komjen Pol Agus Andrianto sekali lagi menekankan agar personel Polri khususnya yang di lapangan menjadi prioritas untuk tidak terpapar dan tidak memapar kepada yang lain sehingga lini-lini pelayanan Polri dapat berjalan optimal.

"Saya juga mengharapkan kepada setiap pimpinan yang ada di kewilayahan untuk tetap memotivasi anggota dalam setiap pelaksanaan tugasnya, tidak mengendurkan segala upaya penanganan COVID-19 di lapangan, dan tetap utamakan keselamatan anggota kita yang melaksanakan tugas di lapangan," kata Komjen Pol Agus Andrianto.
(Rilis)

Aceh Singkil-MN-Dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil, menyinggung adanya dokter pada tiga Puskesmas di daerah itu jarang berdinas.

Diantaranya Puskesmas Pulau Banyak Barat, Puskesmas Kuala Baru dan Puskesmas Pulau Banyak Barat.

Mengenai hal itu disoroti Sadri Lingga saat menyampaikan pandangan akhir Di Gedung DPRK  Kamis 3/9/2020.

Ada sejumlah Puskesmas seperti Kuala Baru, Pulau Banyak dan Pulau Banyak Barat, apabila hendak dijumpai dokter tersebut  tidak ada   ditempat," Ucap Sadri.

Oleh karena itu, Kami meminta kepada Bupati agar memerintahkan Dinas Kesehatan untuk meningkatkan  pelayanan kesehatan dengan menempatkan dokter.

Kemudian pada tingkat  kehadiran tenaga medis  sangat dibutuhkan pada saat Pandemi Covid-19. Pada  Puskesmas daerah terpencil.
Dari hasil Fakta dilapangan setiap  tenaga medis ditugaskan mereka minta pindah.

Untuk itu, anggota legislatif juga mengingatkan Bupati, untuk  mengembalikan dokter ke tempat awal sesuai dengan penerimaan  formasi  CPNS. (R)

SINGKIL-MN-Dewan Perawakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Singkil, mengungkapkan, bahwa dokter di tiga Puskesmas di daerah itu jarang ditempat.

Masing-masing di Puskesmas Kuala Baru, Pulau Banyak dan Puskesmas Pulau Banyak Barat.

Hal itu diungkapkan Sadri Lingga, saat membacakan pandangan akhir Fraksi Nasdem Perjuangan Kebangkitan Pembangunan DPRK Aceh Singkil, Kamis (3/9/2020).

"Di beberapa puskesmas seperti Kuala Baru, Pulau Banyak dan Pulau Banyak Barat, sering dijumpai dokter tidak berada ditempat," jelas Sadri.

Menurut Sadri, kehadiran tenaga medis di Puskesmas daerah terpencil sangat dibutuhkan pada saat Pandemi Covid-19, sebab merupakan ujung tombak dalam mencegah penyebaran Corona, tambahnya.

"Kami meminta saudara bupati memerintahkan Dinas Kesehatan meningkatkan pelayanan kesehatan dengan menempatkan dokter," tegas Sadri.

DPRK juga mengingatkan Bupati, agar mengembalikan dokter ke tempat awal sesuai formasi saat penerimaan CPNS.

"Fakta di lapangan tenaga medis setelah ditempatkan minta pindah," ungkapnya.(*)

Maklumatnews.net, Padang,TNS - Kapolda Sumbar Irjen Pol Drs Toni Harmanto MH dan Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Satake Bayu Setianto, S.Ik menerima tiga buah penghargaan.

Penghargaan ini diberikan oleh Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumbar, Heranof Firdaus, LSM Forum Peduli Bangsa Indonesia (Fopbindo) dan dari Deliknews.com pada Kamis (3/9) di Mapolda Sumbar dalam rangkaian kegiatan Silaturahmi serta Edukasi dalam rangka Pengawasan Pilkada dan Penanganan.

Penghargaan untuk Kapolda Sumbar yakni dari PWI sebagai mitra PWI yang telah membangun interaksi positif antara pers. Kemudian dari LSM Forum Peduli Bangsa Indonesia (Fopbindo) atas Keberhasilan Dalam Memberantas Tambang Ilegal dan Mafia Tanah, dan dari Deliknews.com atas Keberhasilan Dalam Memberantas Tambang Ilegal dan Mafia Tanah.

Sedang penghargaan untuk Kabid Humas Polda Sumbar yaitu dari PWI sebagai mitra PWI yang telah membangun interaksi positif antara Pers Sumatera Barat dengan Kepolisian RI (Polda Sumbar).

Kemudian penghargaan dari LSM Forum Peduli Bangsa Indonesia (Fopbindo) atas Keterbukaan Informasi Publik, serta dari Deliknews.com atas Keterbukaan Informasi Publik.

Terpisah, Kabid Humas Kombes Pol Satake Bayu menuturkan dan menyampaikan ucapan terimakasihnya kepada PWI Sumbar, Fopbindo dan media Deliknews.com yang telah memberikan penghargaan kepadanya atas apa yang telah dilakukannya selama ini. Apalagi dalam hal merespon setiap pertanyaan dari rekan wartawan.

"Kami akan selalu menjawab maupun memberikan konfirmasi apa yang dibutuhkan oleh rekan-rekan (wartawan). Kita siap untuk itu," ujarnya.

"Sekali lagi kami ucapkan terimakasih banyak. Semoga kedepannya akan lebih baik lagi," ucap Kombes Pol Satake menambahkan.(*)

Maklumatnews.net, Padang - TNS - Terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) untuk Adaptasi Kebiasaan Baru, diketahui telah disampaikan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar. 

Jika disahkan, Perda tersebut akan memuat sanksi berupa denda dan kurungan bagi yang tidak mentaati protokol kesehatan Covid-19, seperti tidak memakai masker, menjaga jarak dan rajin cuci tangan. Ranperda tersebut akan dikebut pembahasannya dan direncanakan disahkan menjadi Perda pada 11 September 2020 mendatang.

Menanggapi Ranperda tersebut, Kapolda Sumbar Irjen Pol Drs. Toni Harmanto, MH mengatakan, pihaknya mendukung sepenuhnya terkait Ranperda tersebut. Walau hanya kurungan dalam satu atau dua hari dan denda, ini perlu dilakukan pada mereka yang betul-betul tidak patuh pada protokol kesehatan.

Menurutnya, masyarakat kita punya karakter sendiri, jadi perlu penegasan untuk menegakkan peraturan.

"Ini memang kami telah kami minta pada Pemerintah Provinsi, pada waktu Maklumat Kapolri keluar, karena Maklumat Kapolri tidak cukup untuk kita bertindak," katanya dalam Silaturahmi Serta Edukasi Dalam Rangka Pengawasan Pilkada dan Penanganan di Sumbar di Mapolda Sumbar, Kamis (3/9).

Irjen Pol Toni menyebutkan, agar Pemprov Sumbar tetap melakukan evaluasi kegiatan, terutama evaluasi penambahan jumlah Covid-19 yang cukup tinggi akhir-akhir ini.

"Kami yakin dengan langkah-langkah yang dilakukan, dan Sumbar telah diapresiasi oleh Bapak Presiden dan Bapak Mendagri dalam penanganan Covid-19," pungkasnya.(Rilis)

Maklumattnews.net, Padang (03/09)- Pernyataan Puan Maharani  "Semoga Sumatera Barat menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila" pada 2 September 2020 jelas membuat risih masyarakat sumatera barat. Kalimat yang terlontar saat kegiatan internal Partai PDIP yang disampaikan Puan Maharani sebagai Ketua DPP Bidang Politik dan Kemanan jelas tak bisa dianggap cambuk buat internal saja, karena sejatinya jabatan Ketua DPR-RI melekat pada Puan Maharani.

Disinggung soal pernyataan Puan Maharani, Ketua SAPMA Pemuda Pancasila Sumatera Barat menyayangkan kalimat ini keluar dari seorang Ketua DPR-RI. “Terus terang kita menyayangkan kalimat ini keluar dari seorang ketua DPR-RI” jelas Fernando Anggiatman. Anggi menjelaskan bahwa statement tersebut jelas melukai hati masyarakat Sumatera Barat, dimana anak dari Bumi Ranah Minang ini lah yang merumuskan Pancasila tersebut.

“Kalau kita benar-benar belajar sejarah, Isi dari Pancasila tersebut semuanya merupakan rumusan yang diberikan Mohammad Yamin Anak Kandung Ranah Minang kemudian  tanggal 1 Juni 1945 dibungkus oleh Ir. Soekarno dengan Judul Pancasila” terang Anggi.

Senada dengan Anggi, Ketua Bidang Ideologi, Politik dan Kebangsaan SAPMA Pemuda Pancasila Sumbar Surya Dwi Putra juga menyayangkan statement dari Cucu bung karno ini “Kita menyayangkan sekali statement dari ibu puan, walaupun mungkin ini dilakukan untuk internal kadernya tapi di era media sosial yang tak terbendung jelas akan membuat masyarakat ribut”.


Surya berharap para tokoh bangsa tidak menjadikan Pancasila sebagai jualan mereka. “Sangat disayangkan jika ada anak bangsa yang merasa diri dan kelompok mereka paling pancasilais” ujar Surya. Bangsa kita telah melahirkan Dasar Negara yang dipuja-puji dunia, seharusnya hari-hari berat banga melalui pandemic ini kita isi dengan nilai-nilai Pancasila salah satunya gotong-royong bersama menyelesaikan permasalahan ditengah-tengah masyarakat. Jangan sampai kita saling klaim saling Pancasila, tapi saudara disekitar kita masih ada yang kelaparan.

“Ayuk Gabung ke SAPMA Pemuda Pancasila, Kita belajar dan ganti #SayaPancasila dengan #Kita Pancasila”

Penulis : Anggi
Editor   : Nofri

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.