Maklumatnews- Sumbar - Program Padat Karya merupakan salah satu program strategis pemerintah dalam usaha pemenuhan infrastruktur bagi masyarakat, khususnya infrastruktur dasar seperti air minum, sanitasi, persampahan, drainase dan jalan lingkungan.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya, diamanahkan untuk melaksanakan berbagai program Padat Karya yang seluruhnya dilaksanakan berbasis masyarakat, diataranya yakni Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (PAMSIMAS), Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), Sanitasi Perdesaan (SANDES), Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), dan Penyediaan Sarana Sanitasi di Lembaga Pendidikan Agama.

Di Provinsi Sumatera Barat, melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Barat pada tahun ini akan dilakasanakan program PAMSIMAS, SANDES, KOTAKU, PISEW dan Penyediaan Sarana Sanitasi di lembaga Pendidikan Agama, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumbar, Kusworo Darpito mengatakan bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Padat Karya tersebut masih dalam tahap perekrutan tenaga fasillitator dan secepatnya setelah ini akan dilaksanakan pembangunan fisik.

Lebih lanjut Kusworo Darpito mengungkapkan untuk percepatan penyerapan dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat, program Padat Karya akan sesegera mungkin dilaksanakan “ Program Padat Karya ini senantiasa kita dorong untuk dilaksanakan agar bisa membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya bagi masyarakat” ucap Kusworo Darpito.

PAMSIMAS merupakan program yang berbasis masyarakat, program ini bertujuan untuk menyediakan air bersih bagi masyarakat pada daerah yang belum terjangkau layanan air bersih perpipaan/PDAM, melalui program ini diharapkan dapat mencapai target 100% air minum yang layak bagi masyarakat. Dalam pelaksanaannya diserahkan pada kelompok masyarakat yang telah dibentuk dengan didampingi oleh fasilitator, hingga pada tahap operasional akan tetap dikelola oleh kelompok masyarakat.

PISEW, adalah program yang menyasar pada daerah perdesaan dengan tujuan membantu sosial dan perekonomian masyarakat, infrastruktur yang dibangun diataranya jalan akses dan jembatan menuju lokasi pertanian, irigasi pertanian.

Program Kota Tanpa Kumuh, diharapkan mampu menyelesaikan persoalan permukiman kumuh, melalui program ini dibangun infrastruktur yang melingkupi beberapa aspek, yaitu jalan lingkungan, drainase lingkungan, sanitasi/air limbah, air minum, persampahan, tata bangunan, proteksi kebakaran dan ruang terbuka hijau.

Progam Sanitasi Perdesaan merupakan program yang berjuang untuk menyediakan sarana sanitasi bagi masyarakat perdesaan dengan membangun bilik jamban serta tangki septik, program ini bertujuan untuk akses sanitasi yang layak bagi masyarakat.

MaklumatNews - Sumbar - Dalam menyambut hari Bhayangkara ke 76 tahun 2022, Polda Sumatera Barat (Sumbar) akan menggelar Bakti Kesehatan dalam bentuk Operasi Celah Bibir dan Langit-langit.

Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Satake Bayu Setianto, S.Ik mengatakan, bakti kesehatan tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 12 sampai 16 Juni 2022, di Rumah Sakit Bhayangkara, Padang.

"Peringatan Hari Bhayangkara ke 76 Polda mengadakan Bakti Kesehatan secara gratis untuk masyarakat se Sumatera Barat. Pendaftarannya di Polres-polres setempat," katanya, Rabu (25/5) di Mapolda Sumbar. 

Ia menyebut, adapun persyaratannya adalah dengan membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) maupun Kartu Keluarga (KK).

Untuk operasi Celah Bibir, bagi Bayi yang berusia minimal 3 bulan dan berat 5 kg. Sedang untuk operasi Celah Lelangit, bagi Bayi berusia minimal 1,5 tahun dan berat 10 kg. 

Kemudian lanjutnya, persyaratan lainnya adalah saat hendak operasi harus dalam keadaan sehat dan tidak sakit, seperti demam, batuk dan pilek. "Dinyatakan sehat hasil pemeriksaan kesehatan pada saat akan dioperasi," ujarnya.(*)

Maklumatnews -Padang- Gerakan Ekonomi dan Budaya (Gebu) Minang resmi membuka gelaran Musyawarah Nasional (Munas) ke 7, Rabu (25/4) malam WIB.

Maklumatnews - Padang - Perhelatan Musyawarah Wilayah VIII Tahun 2022  MPW Pemuda Pancasila Sumbar tinggal hitungan hari. Tepatnya, Muswil VIII ini akan digelar pada tanggal 30 hingga 31 Mei nanti. Terkait hal tersebut, beberapa nama calon ketua mulai mencuat.

Roy Media Oka digadang-gadangkan sebagai salah satu kandidat terkuat yang maju pada Muswil VIII ini.

Roy Media Oka, Ketua Ormas Pemuda Pancasila MPC Padang, yang akrab disapa Boni dipastikan ikut maju sebagai calon ketua MPW PP Sumbar periode 2022 - 2027.

Majunya Boni pada Muswil VIII ini mendapat dukungan dari kalangan MPC PP Kabupaten Kota seSumbar. Dan mujunya Boni juga direspon positif oleh pihak eksternal diluar Ormas Pemuda Pancasila.

Hendrizon.SH, salah seorang penggiat hukum di Sumatera Barat ini merespon positif langkah yang dilakukan Boni.

"Majunya Boni sebagai kandidat calon ketua MPW PP Sumbar pada Muswil VIII merupakan langkah yang tepat" ucapnya, Senin (23/05).

Hendrizon.SH, penggiat hukum yang tergabung dalam organisasi Peradi kota Padang RBA (Rumah Bersama Advokat) ini menambahkan, "Kepemimpin Boni dalam mengomandoi MPC PP Kota Padang selama dua periode ini dapat dikatakan sangat sukses".

"Roda organisasi berjalan dengan baik, yang dihiasi beragam aksi-aksi sosial" ungkap Hendrizon yang juga merangkap sebagai Humas Peradi kota Padang RBA (Rumah Bersama Advokat) ini.

Semoga langkah Boni ini didukung penuh oleh MPC PP Kabupaten Kota seSumbar, harap Hendrizon.

Pada Minggu (22/5/2022) Boni yang didampingi oleh 3 mantan Ketua PW Sapma Sumbar, Mahdiyal Hasan SH, Firdaus S.Kom dan Fernando Anggiatman serta juga hadir MPC PP Padang Panjang dan Ade Mazhar(Putra perwakilan dari senior PP se Sumbar), datang ke Sekretariat MPW PP Sumbar untuk mengantarkan berkas administrasi sebagai syarat calon peserta pemilihan Ketua MPW PP Sumbar periode selanjutnya.

Boni menyebutkan, dalam pencalonan dirinya, Ia mendapat dukungan dari 15 MPC Kota dan Kabupaten se Sumbar. 

"Saya ikut mencalonkan diri sebagai Ketua MPW PP Sumbar karena ingin mengangkat marwah PP di mata masyarakat Sumbar ketempat yang lebih baik lagi," ucap Boni, Senin (23/05)

"Dan Insyaallah, langkah saya ini didukung oleh 15 MPC Kota dan Kabupaten seSumbar" terang Boni.

Kemudian saat mengantarkan berkas administrasi tersebut, Boni juga mengajukan surat keberatan terhadap poin 8 dan 9 syarat sebagai calon peserta pemilihan Ketua MPW Sumbar.

"Yang mana syarat pada poin tersebut berbunyi, peserta pemilihan calon ketua MPW harus menyerahkan uang kontribusi sebesar Rp.50 Juta kepada MPW Sumbar, dan harus mendapatkan surat dukungan wajib dengan tanda tangan dari Ketua dan Sekretaris yang dibuat format oleh string komite," terang Boni.

Menurut Boni, surat keberatan tersebut dibuat dan dilampirkankannya, karena tidak sesuai dengan AD/ART dan PO hasil Mubes ke X tahun 2019.

Boni berharap pelaksanaan pemilihan calon Ketua MPW PP Sumbar yang akan dilaksanakan nanti dapat berjalan damai, jurdil sesuai kaidah dan AD/ART Ormas PP yang ada, tandasnya.

Yang pasti, siapa pun calon ketua terpilih nantinya. Kita sebagai bagian keluarga besar Ormas PP akan mendukung sepenuhnya, demi persatuan dan kesatuan. Dan demi menjaga Marwah Ormas PP di mata rakyat Indonesia, pungkasnya.(dn/cr)