Padang --- Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Nurkhalis Dt. Bijo Dirajo menyampaikan program unggulan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang sedang digalakan adalah menciptakan 100.000 enterpreneur millenial dan pengusaha baru.

Sementara itu, menurutnya masih ada persoalan bagi pelaku usaha, yakni ketidakmampuan perusahaan untuk menggaji karyawan di atas UMR, sehingga praktek di lapangan untuk mendaftarkan mereka ke BPJS ketenagakerjaan masih sulit dicapai.

"Ini menjadi dilema, karena ada aturan perundang-undangan terkait hal ini, bahkan bisa membuat orang dipidana. Pernah ada di daerah kejadian karyawan yang melapor, membuat pemilik usaha dipidana dan didenda. Akhirnya semua jadi korban, pelaku usaha sudahlah rugi, setelah itu karyawan tadi tak dapat haknya karena finansial perusahaan tak sanggup," ujar Nurkhalis saat menjawab pertanyaan media dalam Bimetek Ekraf yang dilaksanakan di Padang, Senin (20/3).

Kendati menjadi dilema, Nurkhalis menegaskan harapan bagi calon-calon pengusaha muda pasca dunia dihantam Covid-19 selama 2 tahun adalah transformasi pelayanan yang ditawarkan pemerintah seperti kemudahan perizinan melalui OSS, hingga bantuan sarana prasarana bagi kelompok atau koperasi

"Makanya, kita ingin bagaimana mendorong UMKM untuk bangkit. Yang penting jangan sampai anak-anak muda kita memiliki mental mau kerja apa saja, apalagi harus digaji di bawah UMR," ungkapnya.

Pria yang digadang-gadangkan sebagai calon kuat Bupati Limapuluh Kota itu menambahkan siap berdiskusi dan menampung aspirasi masyarakat, apalagi untuk urusan peningkatan sumber daya manusia menjadi salahsatu tugas pemerintah

"Produk UMKM Kota Payakumbuh dan Kabupaten Limapuluh Kota begitu banyak, kita ingin mendorong baik kualitas produk maupun pelakunya. Tapi kita harus berkaca pada aturan saat ini, dimana persyaratan untuk menerima bantuan seperti sarana dan prasarana harus berbentuk kelompok," terangnya.

"Bahkan, bila dibutuhkan kita adakah pelatihan dan Bimtek keluar daerah, supaya kualitas sumber daya manusia kita semakin meningkat," tambahnya.

Nurkhalis juga menyampaikan, ada peluang bagi UMKM di daerah untuk bersaing secara terbuka dengan kini bisa ikut e-katalog lokal pemerintah daerah. Mereka bisa menayangkan produknya di etalase yang telah disediakan untuk dibisa diakses oleh pemerintah bila berkegiatan.

Sementara itu, perwakilan dari BPJS Ketenagakerjaan Bukittinggi, Erik Yulanda Putra menyebut saat ini telah ada forum kepatuhan terkait BPJS ketenagakerjaan dari tim pemda, kejaksaan, dan stakeholder lainnya. Tugasnya mengawasi dan mendorong pelaku usaha untuk memenuhi hak tenaga kerja mereka.

"Misalnya pelaku usaha yang sudah dikatakan besar, dan punya tenaga kerja belum terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, mereka dapat diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan," tukuknya.

Ditambahkan Erick, seharusnya pelaku usaha yang sedang mengurus izin, dipersyaratkan harus memenuhi kewajiban mereka dengan karyawan yang telah terdaftar di BPJS ketenagakerjaan, sebagai syarat izin usaha dikeluarkan.

"Memang pekerja informal seperti karyawan UMKM rumahan banyak yang digaji di bawah UMR, tapi mereka tetap bisa didaftarkan di BPJS ketenagakerjaan. Dengan adanya kolaborasi bersama pemerintah daerah. Kelompok pekerja rentan bisa diupayakan Pemda, dengan Pemda menganggarkan untuk membayar iuran mereka, dan didaftarkan ke BPJS ketenagakerjaan," pungkasnya. (FS)

Payakumbuh --- Kehadiran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terus terbukti bermanfaat positif bagi peserta. Sebab dengan menjadi peserta JKN, masyarakat tidak perlu khawatir lagi jika mengalami gangguan kesehatan bahkan hingga membutuhkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan.

Hal ini diungkapkan oleh salah satu warga kota Payakumbuh, Afriyeni (46 tahun). Wanita yang akrab dipanggil Yeni ini beralamat di Payobasung Payakumbuh Timur.

Yeni saat diwawancara media, Senin (20/3),  menyampaikan Dia sungguh merasakan langsung manfaat jadi peserta JKN, terutama saat dirinya mengalami stroke. Namun berkat program JKN yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, Dia bisa menjalani perawatan hingga berangsur membaik saat ini.

"Saya bersyukur kepada Allah karena masih diberikan kesempatan untuk memangku tanggung jawab sebagai kepala keluarga dengan tanggungan 4 orang anak, sementara suami Saya sudah lama telah tiada. Ucapan  terima kasih juga kepada Pemerintah Kota Payakumbuh yang telah memasukkan data diri Saya dan keluarga ke dalam Program JKN-KIS, biaya iurannya ditanggung pula oleh Pemerintah Daerah," ungkapnya.

Yeni menceritakan pada tahun 2016 sudah mendaftar menjadi peserta JKN secara mandiri. Beriring waktu saat sang suami meninggal tahun 2019, Yeni mulai tidak mampu membayar iuran BPJS Kesehatan dan akhirnya menunggak. 

Saat Yeni mendadak diserang penyakit Stroke pada bulan Juli 2022, Yeni dirujuk ke RSUP M. Djamil Padang. Setelah mendapatkan perawatan dan dinyatakan telah bisa pulang, Yeni harus membayar denda pelayanan dikarenakan selama ini menunggak dalam membayar iuran BPJS Kesehatan. 

Belajar dari keadaaan itu, akhirnya Yeni datang ke kantor Lurah untuk didaftarkan sebagai peserta tanggungan pemerintah. Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh langsung mendaftarkan Yeni ke dalam program JKN yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah yang mana sudah berkomitmen menanggung masyarakatnya dalam bidang Kesehatan.

Pada bulan Januari 2023 kemaren, Yeni kembali kena serangan Stroke dan dirawat inap di RSUD Adnaan WD Payakumbuh. 

“Alhamdulillah, semua sudah ditanggung, kami tidak dikenakan biaya apapun, malah saat itu kami datang hanya berbekal KTP saja langsung bisa dilayani," terangnya.

Di akhir wawancara, Yeni menyampaikan sangat beruntung karena sudah terdaftar sebagai peserta JKN segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) Kota Payakumbuh.

Karenanya dengan bermodalkan kepesertaan JKN-KIS, dapat ditangani tanpa harus membebani ekonomi keluarga dengan biaya perawatan.

"Terima Kasih juga kepada BPJS Kesehatan dan rumah sakit yang sudah memberikan pelayan yang sangat baik dan ramah, tidak ada perlakuan berbeda yang saya terima dengan pasien lainnya," pungkasnya. (FS)

Payakumbuh --- Penjabat Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda turun lapangan melakukan peninjauan berdasarkan laporan tokoh masyarakat Kelurahan Koto Baru, Kecamatan Payakumbuh Timur, kalau ada pekerjaaan gorong-gorong atau box culvert di Jalan Gajah Mada yang dilakukan oleh Dinas PU Provinsi Sumatera Barat, Jumat (17/3) sore.

Rida Ananda didampingi oleh Kepala Dinas PUPR Kota Payakumbuh Muslim dan jajaran untuk mengecek lokasi pengerjaaan dan juga menyaksikan pemotongan pohon yang mengganggu pengerjaan box culvert oleh Dinas Lingkungan Hidup.

"Kami berpesan agar pengerjaan box culvert ini dipercepat agar tidak mengganggu kelancaran kendaraan. Dan kepada pekerja jangan lupa untuk tetap safety," ujar Rida.

Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Muslim mengatakan box culvert atau gorong-gorong adalah bangunan yang dipakai untuk membawa aliran air, baik saluran irigasi atau pembuang yang melewati bawah jalan air lainnya, di bawah jalan, atau jalan kereta api. Gorong-gorong juga digunakan sebagai jembatan ukuran kecil, digunakan untuk mengalirkan kecil atau sebagai bagian drainase ataupun selokan jalan.

"Pekerjaannya dimulai sejak Kamis kemarin, Insyaallah pada Minggu sudah selesai kalau tidak ada aral melintang," ujar Muslim.

Selain memantau pembangunan, tampak juga Pj. Wako Rida Ananda berinteraksi dengan masyarakat sekitar dan membantu para pemuda yang sedang membuat sarana untuk lapak pasa pabukoan yang akan dimanfaatkan sebagai lokasi berjualan selama bulan ramadhan nanti.

"Semoga roda ekonomi terus membaik dan bergeliat di Kota Payakumbuh," pungkasnya. (Rel/MS)

Payakumbuh --- Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)  merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. 

Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang berkedudukan secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;

b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;

c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan

d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Di Kota Payakumbuh Sekretariat DPRD diisi oleh 1 Sekwan, 3 Kabag, 2 Kasubag, 3 Jabatan Fungsional Tertentu, dan 14 Pelaksana.

Dengan dinahkodai oleh Yon Refli sejak 23 Juli 2021. Selama melaksanakan tugas di Sekretariat DPRD, saat ini Yon Refli dibantu oleh Kepala Bagian Hukum dan Persidangan Wengki, Kepala Bagian Fasilitasi Fungsi Penganggaran dan Pengawasan (F2P2) Budhy D. Permana, dan Kepala Bagian Umum Zulfiter.

Yon Refli saat diwawancara secara eksklusif oleh media ini di ruang kerjanya, Kamis (16/3), menyampaikan jika melihat indikator kinerja utama (IKU) Sekretariat DPRD, indeks kepuasan pimpinan DPRD terhadap layanan sekretariat terkait fasilitasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh para wakil rakyat terkait pengawasan, legislasi, dan penganggaran cukup baik.

"Indeks kepuasan itu berada di angka sekitar 89 dari hasil survey internal yang dilakukan, dan IKU tadi kami laksanakan melalui 3 kabag," ujarnya.

Yon Refli memaparkan pada Bagian Hukum dan Persidangan, terkait pengelolaan perda, produk hukum lainnya, dan layanan humas berjalan cukup baik. Sementara itu pada Bagian F2P2 juga cukup bagus, dengan memfasilitasi dan membantu anggota DPRD jika ingin melihat hasil kinerja pemko, serta pengawasan yang dilakukan DPRD saat Pemko menyusun perencanaan dan pelaksanaan APBD.

"Dewan kita sering turun lapangan dan memanggil instansi tertentu yang dianggap perlu untuk diperluas kinerjanya," kata Yon Refli.

Di sisi Bagian Umum, Yon Refli menerangkan fungsinya untuk mendukung tugas dari 2 bagian tadi, seperti kendaraan, alat tulis, sarana dan prasarana di Sekretariat DPRD, selama 2 tahun terakhir ini sudah ada banyak kemajuan dalam kinerjanya.

"Kinerja keuangan kita pada tahun 2022 dalam capaian kuantitatif sudah mencapai 95,4 persen. Tanpa ada permasalahan pada fisik kegiatan, yang direncanakan terlaksana dengan baik. Ini tentu tidak lepas dari peran mitra kerja kita instansi vertikal dan internal. Masukan dari Wali Kota, Sekda, Asisten, Pimpinan DPRD, dan Anggota DPRD juga berperan memberikan kontribusi pada kinerja Sekretariat DPRD," ujarnya.

Yon Refli menyampaikan apresiasi kepada jajarannya yang telah mendukung pekerjaan di Sekretariat DPRD sehingga semakin baik dari hari ke hari hingga sekarang. Termasuk juga kepada media yang selalu aktif berkomunikasi bersama Sekretariat DPRD.

Untuk itu, dirinya berpesan, di samping bekerja, ASN perlu belajar. Pegawai negeri dituntut untuk adaptatif dan terbuka untuk meningkatkan kompetensi mereka selaku abdi negara dan pelayan masyarakat. Supaya tidak terjadi keusangan ilmu dan kemampuan.

"Kita berharap ASN tetap belajar, membangun semangat kerja, dan kebersamaan," pungkasnya. (FS)

#LIPUTANKHUSUSDPRDKOTAPAYAKUMBUH

Jakarta --- Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh sukses mencapai cakupan semesta jaminan kesehatan atau Universal Health Coverage. Terhitung sejak Bulan September 2022, sebanyak 137.599 jiwa penduduk Kota Payakumbuh telah terdaftar sebagai peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari total jumlah penduduk 141.813 jiwa atau sebesar 97.03%. Artinya, hampir seluruh warga masyarakat di Kota Payakumbuh telah memiliki payung perlindungan untuk mengakses layanan di fasilitas kesehatan.

Atas prestasi itu, Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin memberikan penghargaan kepada 22 Provinsi, 334 Kabupaten dan Kota yang telah mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) sebagai program strategis nasional dengan mendorong terwujudnya Cakupan Kesehatan Semesta atau Universal Health Coverage (UHC) di Indonesia. Dengan tercapainya UHC di setiap daerah, Wapres juga mengapresiasi komitmen Pemda khususnya dalam melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). 

Penghargaan UHC ini diberikan langsung oleh Wapres didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, serta Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional, di Balai Sudirman Jakarta, Selasa (14/03). 

Untuk Kota Payakumbuh, penghargaan tersebut diterima oleh Penjabat Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda yang diwakili oleh Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Dafrul Pasi. Turut mendampingi Kepala BPJS Kesehatan Cabang Payakumbuh Defiyanna Sayodase, Kadisdukcapil Wal Asri, Kadis Sosial Irwan Suwandi, Sekdis Kesehatan Yuneri Yunirman, serta Pejabat Pemko lainnya.

Di tempat terpisah, Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda mengungkapkan rasa bangganya atas pencapaian UHC di daerahnya. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada BPJS Kesehatan Cabang Payakumbuh yang telah bekerja keras agar masyarakat Kota Payakumbuh bisa terjamin ke dalam Program JKN.  

“Dengan telah tercapainya UHC di Kota Payakumbuh maka fasilitas kesehatan juga harus kian optimal dalam melayani. Kedepan kami akan terus memastikan seluruh penduduk Kota Payakumbuh tetap terjamin akses layanan kesehatannya melalui Program JKN-KIS,” ujarnya.

Rida juga menambahkan seluruh masyarakat peserta JKN yang berobat di Fasilitas Kesehatan baik di tingkat pertama atau lanjutan, dapat memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) saja, dan untuk pendaftaran berobat bisa melalui aplikasi Mobile JKN, tidak perlu antri lagi.

“Berkat Kerjasama yang baik antara BPJS Kesehatan Cabang Payakumbuh dan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh, upaya peningkatan mutu layanan Kesehatan dan pendaftaran peserta selalu menjadi prioritas,” tutupnya.

Dalam Inpres Nomor 1 tahun 2022, salah satu instruksi Presiden kepada Gubernur dan Bupati/Walikota adalah mendorong target RPJMN. Target tersebut yaitu 98% penduduk Indonesia terlindungi kesehatannya melalui Program JKN pada tahun 2024, dengan mengalokasikan anggaran dan pembayaran iuran serta bantuan iuran penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah. Sampai  dengan 1 Maret 2023 jumlah penduduk Indonesia yang sudah dijamin akses layanan kesehatan melalui Program JKN sebanyak 252,1 juta jiwa atau lebih dari 90% dari seluruh penduduk Indonesia.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengungkapkan BPJS Kesehatan bekerja keras melakukan berbagai advokasi kepada Pemerintah Daerah agar seluruh penduduk di masing-masing wilayah dapat diintegrasikan dengan Program JKN-KIS. Namun Ghufron menekankan tercapainya predikat UHC juga harus memastikan bahwa setiap penduduk memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang adil, merata dan bermutu, baik itu layanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. 

“Untuk itu, BPJS Kesehatan juga berupaya memperluas akses layanan kesehatan tersebut dengan bekerja sama dengan fasilitas kesehatan baik tingkat pertama maupun tingkat lanjutan (rumah sakit). BPJS Kesehatan mendorong Kementerian dan Pemda terkait dalam hal memenuhan sarana dan prasarana di daerah agar mutu layanan kesehatan dapat dirasakan sama, dimanapun peserta itu berada,” ujar Ghufron.

Ghufron juga menekankan, penyelenggaraan Program JKN saat ini sudah on the track dan telah terbangun sebuah ekosistem JKN yang kuat dan andal yang juga didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi serta digitaliasi layanan yang terus dikembangkan. 

BPJS Kesehatan sebagai badan hukum publik juga telah menjalankan tugas selama hampir 10 tahun dengan baik, sesuai dengan amanat UU Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden.  Hal ini dibuktikan dengan pencapaian kinerja organisasi yang kian positif mulai dari predikat Wajar Tanpa Modifikasian (WTM) sebanyak 8 kali berturut sejak program bergulir tahun 2014 atau 30 kali sejak era PT Askes (Persero), kepuasan peserta yang semakin meningkat, serta yang tidak kalah penting adalah kondisi Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan yang sehat. 

“Dengan kondisi finansial yang sehat, tidak ada gagal bayar klaim kepada fasilitas kesehatan bahkan BPJS Kesehatan memberikan uang muka layanan untuk memastikan terjaganya cashflow rumah sakit. Harapannya fasilitas lebih nyaman dalam memberikan layanan kepada peserta tanpa ribet dan tanpa diskriminasi,” kata Ghufron.

BPJS Kesehatan juga mendukung upaya Pemerintah dalam hal menyesuaikan tarif layanan fasilitas kesehatan, melalui Permenkes Nomor 03 Tahun 2023 yang mengakomodir kesesuaian biaya layanan kesehatan dan perbaikan anomali struktur tarif lama. Aturan ini mendorong penguatan kualitas layanan di fasilitas kesehatan baik di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) maupun di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL).

BPJS Kesehatan melalui Program JKN juga telah menjadi episentrum baru di dunia jaminan sosial dan menjadi contoh negara lain karena memiliki kepesertaan terbanyak dan pencapaian UHC tercepat di dunia untuk satu skema yang terintegrasi. Pengelolaan Program JKN di Indonesia juga sudah diakui dengan mendapatkan penghargaan tertinggi tingkat Asia Pasifik dalam ISSA Good Practice Award dari Internasional Social Security Association (ISSA).

Dengan bertumbuhnya cakupan kepesertaan JKN, angka pemanfaatan pelayanan kesehatan pun turut meningkat. Dari 92,3 juta pemanfaatan pada tahun 2014, menjadi 502,8 juta pemanfaatan pada tahun 2022. Kehadiran Program JKN tidak hanya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dalam hal membuka akses pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat Indonesia, namun juga melindungi masyarakat dari kemiskinan. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh LPEM FEB UI, di tahun 2019 didapatkan hasil bahwa Program JKN-KIS telah menyelamatkan 8,1 juta orang dari kemiskinan serta 1,6 juta orang miskin dari kemiskinan yang lebih dalam dan ekstrim.

“Untuk itu kami mendorong Pemda lain untuk dapat segera mengejar cakupan kepesertaan di daerahnya dan diintegrasikan dengan Program JKN. Sebab, salah satu keuntungan Program JKN adalah memiliki asas portabilitas dan dapat dimanfaatkan meskipun dalam keadaan sehat. Masyarakat bisa berobat di seluruh wilayah Indonesia ketika membutuhkan. Perwakilan kantor kami di tiap kabupaten/kota diharapkan mempermudah sinergi dengan Pemda, kami sangat siap berkolaborasi dan bersama mewujudkan UHC di Indonesia,” pungkasnya.

Senada, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Payakumbuh Defiyanna Sayodase menyampaikan apresiasi atas komitmen Penjabat Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda dalam menyukseskan program Jaminan Kesehatan Nasional di daerah.

"Kami menyampaikan selamat atas penghargaan yang diraih ini, dan ucapan terimakasih kepada Pemerintah Daerah Payakumbuh yang sudah mencapai UHC. Hal ini menjadi wujud nyata kehadiran pemerintah memastikan tersedianya jaminan kesehatan bagi masyarakatnya," ujarnya. (FS)

Bupati Tanah Datar Sampaikan Nota Pengantar Tentang LKPj Tahun 2022, Ini Rinciannya

Capaian tersebut dipaparkan bupati Eka Putra dalam rapat Paripurna DPRD Tanah Datar dengan agenda penyampaian nota pengantar tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun 2022, di ruangan sidang DPRD setempat, Senin (13/3). 

"Selanjutnya, pendapatan Transfer dianggarkan sebesar Rp1.055.398.173.178, dengan realisasi sebesar Rp1.025.167.694.258, atau 97,14%. dan lain-lain Pendapatan daerah yang sah dianggarkan sebesar Rp4.179.095.000 terealisasi sebesar Rp3.883.955.000 atau 92,94%".

Ditambahkan Eka Putra, "Untuk realisasi belanja dari anggaran belanja daerah tahun 2022 sebesar Rp. 1.288.136.563.234 dengan realisasi sebesar Rp1.186.934.494.819 atau 92,14% terdiri dari Belanja Operasional, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer".

"Sedangkan realisasi pembiayaan netto yang dianggarkan sebesar Rp.100.997.589.145,00 dengan realisasi sebesar Rp101.070.900.680,97 atau 100,07% terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran di tahun sebelumnya dan pengeluaran pembiayaan daerah", ujarnya lagi.

Sementara untuk perubahan anggaran disampaikan Eka Putra dilatar belakangi oleh perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA seperti indikator makro daerah yang perlu penyesuaian kembali terhadap target capaian indikator makro daerah, hal itu juga dipicu dengan membaiknya kondisi daerah pasca pandemi Covid-19.

“Dalam RPJMD Tanah Datar tahun 2021-2026, awalnya target pertumbuhan ekonomi sebesar 2,42%, berubah menjadi 3,5-4,00%, tingkat pengangguran 4,63% target menjadi 4,60% gini ratio dari 0,268 menjadi 0,252. Namun untuk tingkat kemiskinan target 4,32% menjadi 4,7% dan indeks pembangunan manusia awalnya 73,72% menjadi 73,01%,”sebutnya.

Hal lain yang juga melatar belakangi perubahan APBD sebut Eka Putra seperti PDRB atas harga berlaku, keadaan yang menyebabkan harus diberlakukan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan, kelompok, maupun jenis belanja, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya serta keadaan darurat.

Untuk perubahan pendapatan Eka Putra sampaikan dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya perubahan pencapaian target PAD, perubahan penerimaan dana transfer, kebijakan pengalokasian kembali silpa TA 2021.

Untuk urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan pilihan dikatakan Eka Putra Kabupaten Tanah Datar menyelenggarakan 23 urusan wajib dan 6 urusan pilihan. Dan pada tahun 2022 kebijakan pemerintah daerah sudah dituangkan dalam bentuk 2 Perda, 11 Perbup, 5 Keputusan Bupati dan 5 Surat Edaran Bupati.

Kabupaten Tanah Datar termasuk salah satu dari sepuluh kabupaten yang realisasi pendapatannya tertinggi pada triwulan I, Tanah Datar memperoleh sepuluh kali berturut-turut opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan daerah dari BPK RI, kabupaten layak anak kategori Mayda.

Lalu nominasi ADWI juga berhasil diraih, Juara I TPPKK Tingkat Provinsi Sumatera Barat, Juara I Nasional Desa Wisata berkembang desa wisata Nagari Tuo Pariangan dan banyak lagi prestasi lainnya urai Eja Putra pada paripurna kali ini yang dipimpin ketua DPRD Rony Mulyadi Dt  Bungsu. (Pinos/r)

Payakumbuh --- Komitmen Penjabat Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda dalam menyukseskan program Jaminan Kesehatan Nasional mengantarkan Kota Payakumbuh meraih predikat Universal Health Coverage (UHC) dengan Peserta JKN adalah 137.599 atau 97%% dari total penduduk kota Payakumbuh.

Hal ini disampaikan oleh Kepala BPJS Cabang Payakumbuh Defiyanna Sayodase kepada media, Jumat (10/3) di ruang kerjanya.

"Kami menyampaikan penghargaan dan terimakasih kepada Pemerintah Daerah Payakumbuh yang sudah  mencapai UHC. Hal ini menjadi wujud nyata kehadiran pemerintah memastikan tersedianya jaminan kesehatan bagi masyarakatnya," ujarnya.

Defiyanna Sayodase menambahkan, nanti pada tanggal 14 Maret 2023, pemerintah daerah yang sukses meraih UHC diberikan penghargaan oleh Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin di Jakarta.

Dijelaskannya, UHC adalah memastikan setiap orang memiliki akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan bermutu tanpa hambatan finansial, baik dalam pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang efektif. 

"BPJS kesehatan secara terus menerus melakukan sosialisasi dan proaktif melakukan edukasi kepada seluruh masyarakat dari berbagai segmen untuk menjadi Peserta JKN. Sinergi antar Lembaga juga tentunya dibutuhkan untuk meningkatkan cakupan kepesertaan JKN ini," terangnya.

Seiring dengan pertumbuhan peserta JKN, BPJS Kesehatan terus berupaya meningkatkan kualitas dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada Peserta, baik itu layanan di internal BPJS Kesehatan maupun layanan di fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS kesehatan.

“Dengan kesan dan harapan peserta JKN yang disampaikan kala mendapatkan pelayanan di fasilitas Kesehatan, BPJS Kesehatan akan selalu bekerja sama dengan pemerintah Kota Payakumbuh untuk menjamin layanan Kesehatan bagi seluruh masyarakat Kota Payakumbuh”, tutup Kepala BPJS Kesehatan Cabang Payakumbuh.

Ditempat terpisah, tim media menyambangi tampat tinggal salah seorang warga kota Payakumbuh Bernama Afriyeni (46 tahun). Wanita yang akrab dipanggil Yeni ini beralamat di Payobasung Payakumbuh Timur, menyampaikan ucapan syukur kepada Allah karena masih diberikan kesempatan untuk memangku tanggung jawab sebagai kepala keluarga dengan tanggungan 4 orang anak, dimana suaminya sudah lama tiada. Yeni juga mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kota Payakumbuh yang telah memasukkan data keluarganya kedalam tanggungan Pemerintah Daerah.

Yeni menceritakan pada tahun 2016 sudah mendaftar menjadi peserta JKN secara mandiri. Beriring waktu saat sang suami meninggal tahun 2019, Yeni mulai tidak mampu membayar iuran BPJS Kesehatan dan akhirnya menunggak. Saat Yeni mendadak diserang penyakit Stroke pada bulan Juli 2022, Yeni dirujuk ke RSUP M. Djamil Padang. Setelah mendapatkan perawatan dan dinyatakan telah bisa pulang, Yeni harus membayar denda pelayanan dikarenakan selama ini menunggak dalam membayar iuran BPJS Kesehatan. Belajar dari keadaaan itu, akhirnya Yeni dating ke kantor Lurah untuk didaftarkan sebagai peserta tanggungan pemerintah. Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh lansung mendaftarkan Yeni kedalam program JKN yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah yang mana sudah berkomitmen menanggung masyarakatnya dalam bidang Kesehatan.

Pada bulan Januari 2023 kemaren, Yeni kembali kena serangan Stroke dan di rawat inap di RSUD Adnaan WD Payakumbuh. “Alhamdulillah, semua sudah ditanggung, kami tidak dikenakan biaya apapun, malah saat itu kami datang hanya berbekal KTP saja lansung dilayani”, kesannya.

"Terima Kasih juga kepada BPJS Kesehatan dan rumah sakit yang sudah memberikan pelayan yang sangat baik dan ramah, tidak ada perlakuan berbeda yang saya terima dengan pasien lainnya," ujarnya.

Sementara itu, jauh-jauh hari Wako Rida Ananda menegaskan kepada seluruh lurah dan camat untuk membantu masyarakat dalam pendataan penambahan peserta JKN, serta meminta kepada semua pemberi pelayanan kesehatan baik di fasilitas kesehatan pertama atau lanjutan untuk menerima masyarakat yang berobat memakai KTP, tidak harus meminta Kartu JKN, apalagi harus meminta fotocopy-fotocopy berkas.

"Alhamdulillah, UHC telah kita raih, tentunya target kita adalah Total Health Coverage (THC), artinya setiap warga Kota Payakumbuh sudah menjadi peserta JKN KIS," ujarnya.

Payakumbuh --- Penjabat Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda mendukung adanya kemudahan yang diberikan oleh Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk masyarakat yang berobat ke fasilitas kesehatan.

Kemudahan itu, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS kesehatan untuk saat ini berobat ke puskesmas, klinik, atau RS cukup memperlihatkan KTP/nomor induk kependudukan. 

"Kemudahan ini sangat membantu masyarakat, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Payakumbuh yang menjadi peserta JKN untuk memanfaatkannya," ujar Rida di kantor wali kota, Kamis (9/3).

Rida juga menghimbau masyarakat untuk kepastian waktu layanan bisa mengambil antrian berobat ke fasilitas kesehatan dari rumah saja melalui aplikasi mobile JKN yang bisa didownload melalui playstore di HP android.

Sementara itu, Kepala BPJS Cabang Payakumbuh Defiyanna Sayodase mengatakan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dipastikan bisa berobat atau mengakses layanan kesehatan lainnya di fasilitas kesehatan hanya bermodal Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tertera di Kartu Tanda Penduduk (KTP). 

"Kebijakan penggunaan NIK sebagai nomor identitas peserta JKN tersebut sudah cukup lama diterapkan, tepatnya sejak awal tahun 2022 lalu. Kebijakan ini merupakan kolaborasi BPJS Kesehatan bersama Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatat Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, untuk memudahkan peserta JKN mengakses layanan di fasilitas kesehatan," terangnya.

Jadi, kata Defiyanna, peserta tidak perlu lagi khawatir jika kartu JKN miliknya hilang, rusak, atau tertinggal saat akan berobat. Cukup perlihatkan NIK di KTP-nya saja kepada petugas fasilitas kesehatan. Sepanjang peserta JKN tersebut berstatus aktif dan telah mengikuti prosedur yang berlaku, maka dapat dijamin BPJS Kesehatan.

Wanita yang sebelumnya menjabat di Kedeputian Bidang Jaminan Pembiayaan Kesehatan Rujukan BPJS Pusat itu menambahkan penggunaan NIK sebagai identitas peserta JKN sejalan dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Administrasi. 

Dalam regulasi itu, disebutkan bahwa NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia. Penggunaan NIK sebagai identitas peserta JKN tersebut juga dilakukan dalam rangka mendukung Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. 

"Penggunaan NIK sebagai nomor identitas peserta JKN ini juga meningkatkan akurasi data peserta JKN secara terintegrasi. Harapannya, ke depannya ada keterpaduan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan oleh instansi pemberi layanan publik, termasuk salah satunya BPJS Kesehatan,” katanya. 

Terakhir, Defiyanna mengatakan bahwa peserta JKN yang belum memiliki KTP tetap bisa mengakses layanan kesehatan dengan menunjukkan NIK yang tercantum di Kartu Keluarga (KK) maupun di Aplikasi Mobile JKN pada fitur KIS Digital. 

"Dengan adanya kebijakan penggunaan NIK ini, peserta JKN tidak perlu mencetak fisik kartu JKN, termasuk juga tidak perlu melampirkan salinan (fotocopy) kartu JKN/KTP/KK jika akan mengakses layanan kesehatan," pungkasnya. (FS)

Payakumbuh --- Luar biasa, School of Randang Kota Payakumbuh berhasil menjadi salah satu nominator Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) tingkat Kabupaten/Kota se Indonesia yang digelar oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Republik Indonesia.

Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam surat Kementerian Bappenas Republik Indonesia Nomor: /ME.02.05/D.9/T/03/2023.

Kota Payakumbuh merupakan satu-satunya kota dari Sumatera Barat yang berhasil masuk ke 14 besar dalam penilaian PPD 2023 tahap I.

Kepala Bappeda Kota Payakumbuh Yasrizal kepada media, Rabu (8/3), mengatakan PPD ini meliputi 3 tahap penilaian, yaitu penilaian teknis dokumen, presentasi dan wawancara, serta verifikasi.

Usai melewati penilaian tahap I tersebut, yakni penilaian teknis dokumen, Kota Randang akan mengikuti tahapan selanjutnya, yaitu tahapan presentasi dan wawancara yang akan dilaksanakan pada tanggal 10-17 Maret 2023 mendatang.

“Alhamdulillah, capaian ini berkat kerja keras dari semua pihak sehingga kita berhasil melewati penilaian tahapan I yaitu penilaian teknis dokumen pada ajang PPD tahun ini,” kata Yasrizal.

Di tempat terpisah, Penjabat Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda ketika dihubungi mengucapkan terimakasih kepada semua pihak terlibat yang telah saling bersinergi dan bekolaborasi dalam merancang dan melaksanakan pembangunan daerah dengan berbagai inovasi.

"Masih ada tahapan selanjutnya yang akan kita lalui, yang jelas kita sangat optimis dengan inovasi yang unik dan bermanfaat bagi masyarakat kita ini, doakan prosesnya lancar," harap Rida.

Rida menambahkan, ealah satu strategi Kota Payakumbuh dalam memacu pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja adalah dengan memperkuat sektor usaha industri kecil menengah pada sentra rendang. Dengan berani membranding Kota Payakumbuh sebagai  The City of Randang sebagai langkah strategis dalam memamfaatkan peluang yang nantinya akan mampu menggerakan ekonomi daerah.

"Hal ini bukan tanpa alasan karena kuliner tradisional randang berdasarkan survey CNN tahun 2011 dan 2017 diakui sebagai masakan terlezat di dunia," kata Rida.

Dijelaskan Rida, SOR (School Of Randang) merupakan fasilitasi terhadap pengembangan produk randang lokal serta menciptakan SDM yang berkualitas dan siap berkompetisi di dunia bisnis. Sebagai wadah penguatan usaha mikro, IKM rendang melalui dinas tenaga kerja dan perindustrian bersama-sama menciptakan produk randang unggulan yang telah memiliki standar layak pasar serta menjadi komoditi produk lokal Kota Payakumbuh yang siap bersaing secara global.

"Dengan membentuk School Of Randang, pemerintah bersama-sama dengan masyarakat adat di Kota Payakumbuh berkomitmen untuk mengedukasi masyarakat terhadap sejarah dari warisan budaya marandang, khususnya generasi milenial sebagai penerus terhadap keberlangsungan budaya daerah," jelasnya.

Namun, kata Rida, yang menarik di School of Randang selain edukasi, terdapat wisata gastronomi yang menjadikan kampung randang sebagai kunjungan wisata bagi wisatawan lokal bahkan wisatawan asing yang ingin belajar memasak randang secara tradisional, sehingga secara tidak langsung mengangkat budaya marandang dan randang adalah budaya nusantara.

"Dengan adanya School of Randang yang telah berjalan lebih kurang 1 tahun sejak dilaunching pada tanggal 12 April tahun 2021 setidaknya telah memberikan dampak positif terhadap keberlanjutan penguatan ekonomi daerah. Pada tahun 2022 IKM randang berdasarkan data badan pusat statistik tahun 2022 memberi kontribusi terhadap penurunan angka pengangguran sebanyak 22 orang dari 3.912 orang di seluruh sektor usaha yang ada di Kota Payakumbuh. Selain itu pada tahun 2021 IKM randang berkontribusi langsung  terhadap PDRB kota sebesar Rp. 27,9 milyar," tukuknya.

Hal ini, kata Rida, menjadi kajian menarik bagi Mentri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno untuk meninjau langsung kegiatan dari School of Randang dan memberi inisiatif dan motivasi melalui tagar bersama Spice Up The World, membumbui dunia dengan randang. (MS)

#liputankhususdiskominfokotapayakumbuh

Payakumbuh --- Sersan Satu Inf. Endy Jacoeb, SH, kembali berdinas di Kodim 0306/50 Kota. Siapa yang tak kenal dengan Endy Jacoeb, Pria ini merupakan seorang tentara, salah satu penggagas dari berdirinya Forum Kreatif Muda Payakumbuh dan Limapuluh Kota (Forkemp50).

Forkemp berdiri sejak 2006 silam, disini menjadi wadah bagi banyak anak-anak muda di Luak Limopuluah untuk menyalurkan bakat mereka, mulai dari berorganisasi, seni budaya, ekonomi kreatif, dan bakat-bakat lainnya yang menjadikan Forkemp50 merupakan sentral kreatifitas generasi muda Kota Payakumbuh dan Kabupaten Limapuluh Kota saat itu.

Kini dengan kembalinya King of Forkemp50 atau Ketua Umum Forkemp50 banyak sekali generasi muda di Kota Payakumbuh berharap kreatifitas generasi muda dapat kembali terakomodir seperti keberadaan Forkemp50 ketika itu.

Endy kepada media, Rabu (8/3), mengatakan dirinya baru seminggu ini tiba kembali di Payakumbuh yang bertugas di Bandung sejak 2014.

"Masih teringat saat-saat bersama kawan-kawan di Forkemp50, saat itu 2006 hingga 2013, banyak hal-hal menarik yang terjadi, apalagi membuat program kepemudaan dan kepariwisataan dengan kawan-kawan media seperti Bule Singgalang, Popon PWI, Dodi Padang Today, dan Fajar Padang Ekspres," kenang Endy.

Endy, Urang Sumando Payokumbuah itu menyebut kembalinya Endy ke Kota Randang karena kecintaannya kepada anak-anak muda Luak Limopuluah yang menurutnya sangat kreatif, penuh energi.

"Dulu Forkemp50 dibentuk dengan landasan keinginan kita bersama untuk memberdayakan insan kreatif, Insyallah kita siap mengawal dan membangkitkan kembali kreatifitas generasi muda Payakumbuh dan Kabupatem 50 Kota apabila dibutuhkan, karena pembinaan terhadap generasi muda juga merupakan salah tugas dari Saya sebagai Anggota Kodim 0306/50 Kota yang merupakan satuan kewilayahan, membantu Permerintah Daerah dalam hal pembinaan generasi muda guna menghindarkan generasi muda dari hal-hal negatif, tentunya saya berharap dukungan dari Pemerintah Kota Payakumbuh dan Kabupaten 50 Kota seperti kala itu," ujarnya.

Sementara itu, Dodi Saputra, salahsatu pengurus Forkemp50 yang juga seorang wartawan menyampaikan Endy Jacoeb merupakan sosok panutan anak-anak muda Payakumbuh dan Kabupaten 50 Kota yang menjadi wadah untuk menampung bakat-bakat generasi muda di Luak Limopuluah.

Penulis sendiri merupakan bagian dari Forkemp50, saat itu masih di usia sekolah dan bergabung melalui club sepeda motor ceper MCSP merasakan banyak manfaat dan hal positif dengan kegiatan generasi muda yang di naungi oleh Forkemp50 dan ingin mengulang, rindu kembali masa masa itu dimana sebanyak 37 komunitas yang ada di Payakumbuh dan Kabupaten Limapuluh Kota mulai dari Club Motor, Mobil, Sepeda, Musisi, dan lain lain, menjadi satu keluarga dengan nama Forkemp50.

"Bang Endy mampu mewadahi anak-anak muda, apa saja bakat dan ide mereka Bang Endy pasti punya muaranya," begitu kesan penulis. (FS)

Payakumbuh --- Enam Bulan menjabat sebagai Pejabat (Pj) Walikota Payakumbuh, nama Rida Ananda muncul dan masuk dalam salah satu kandidat Pilkada Kota Payakumbuh pada tahun 2024 mendatang.

Mantan Sekda Kota Payakumbuh yang kini bertugas sebagai Walikota di masa transisi tersebut, muncul bukan tanpa sebab sebagai calon kandidat yang dimunculkan oleh para tokoh masyarakat. Akan tetapi nama Rida Ananda muncul karena dinilai kalangan telah berhasil menjalankan roda pemerintahan Kota Payakumbuh di masa ini.

Pj. Wako Payakumbuh itu dinilai layak untuk kembali memimpin Kota Payakumbuh sebagai calon pilihan masyarakat pada 2024 mendatang. Menurut publik dirinya berhasil menciptakan iklim demokrasi yang baik sehingga Kota Payakumbuh nyaris tanpa ada gejolak yang berarti.

Tolak ukur lainnya, di dalam masa transisi Kepemerintahannya, Rida Ananda dinilai cukup berhasil mengimplikasikan program yang dicanangkan Menko Airlangga Hartanto dalam  menekan tingginya inflasi di daerah dengan menjalankan program mengoptimalkan Belanja Pusat dan Daerah untuk  penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), mengoptimalkan Program Pemberdayaan di Daerah, mempermudah akses terhadap pekerjaan, meningkatkan kapasitas SDM dan UMKM serta Pembiayaan UMKM, dan menggunakan Belanja Daerah untuk Program Padat Karya kota.

Selain itu yang bersangkutan juga dinilai berhasil menekan angka presentase secara drastis prevalensi stunting  yang berhasil dicapai yakni 17,8% dibawah target Nasional dan Propinsi. Keberhasilan Pemko Payakumbuh dalam menekan angka stunting karena  keseriusan dan sinergisitas semua pihak melalui program, Peningkatan Gizi Masyarakat melalui program Pemberian makanan tambahan (PMT) untuk meningkatkan status gizi anak.

Atas keberhasilan kinerja yang dicapai oleh pemerintahan transisi Kota Payakumbuh itulah, publik menilai pria yang merupakan pejabat karier tersebut dianggap sangat layak maju pada Pilkada 2024 sebagai calon Walikota pilihan masyarakat Payakumbuh.

Salah satu tokoh masyarakat Payakumbuh, M. Romus Dt. Maro, saat diwawancarai oleh awak media terkait menyebarnya informasi adanya fenomena dari masyarakat Payakumbuh yang meminta agar Rida Ananda harus maju dalam suksesi kepemimpinan di Kota Payakumbuh pada 2024 mendatang, sangat menyambut positif. Menurutnya, apa yang dinginkan oleh warga Kota Payakumbuh sebagian besar ada di diri Rida Ananda. Payakumbuh butuh pemimpin yang cakap serta dekat dengan semua kalangan, dan menegerti apa yang dimaui rakyat.

"Artinya, selama ini kita melihat Pj. Wako ini mampu menjadikan dirinya sebagai pelayan masyarakat dengan beberapa kali terlihat aktif berkecimpung dalam kegiatan masyarakat. Dan Payakumbuh masih butuh sosok tersebut," papar M. Romus Dt Maro.

Terpisah, menjawab fenomena adanya gerakan masyarakat yang mengusung dirinya untuk diusung maju sebagai salah satu Kandidat Kepala Daerah Kota Payakumbuh pada Pilkada 2024 mendatang, Walikota Pj Rida Ananda, secara umum mengucapkan apresisasi dan terima kasih kepada warga masyarakat Payakumbuh yang menilai positif kinerjanya selama 6 bulan menjabat sebagai Pj. Wako.

Akan tetapi menurutnya lagi, terkait adanya ajakan serta dukungan dari masyarakat agar dirinya ikut serta sebagai salah satu kandidat Kepala Daerah pada pilkada 2024 nanti, masih belum terpikirkan oleh Rida.

"Saya masih fokus mengemban amanah yang diberikan pemerintah pusat untuk menjalankan roda pemerintahan di Kota Payakumbuh berjalan baik," ujarnya Senin (7/3).

Soal adanya ajakan atau dorongan untuk ikut pada suksesi kepemimpinan pada pilkada nanti, dirinya merasa itu terlalu pagi untuk dibicarakan. Baginya yang jelas saat ini ia ingin fokus menjalankan amanah dari pemerintah pusat, agar roda pemerintahan daerah berjalan baik, kondusif, masyarakatnya tentram. (Tim)

Limapuluh Kota --- Maktab Center yang berlokasi di Nagari Sungai Kamuyang, Kabupaten Lima Puluh Kota menerima kunjungan dari Brionesia Regional Sumatera Barat yang sedang melakukan kunjungan sosial dalam rangka hari ulang tahun (anniversary) Brionesia yang ke 7 tahun bertema "bersama".

Dalam kunjungan tersebut, Minggu (5/3), puluhan anggota komunitas yang mengendarai mobil Honda Brio yang diketuai oleh Ramadhani SH.C.P.L itu diterima dengan hangat oleh Ketua Maktab Center Bunda Salma didampingi Fefi Amelia.

Brionesia Sumbar memberikan donasi untuk kelancaran kegiatan di maktab center, dan niat tersebut langsung disambut baik oleh Ketua Maktab Center Bunda Salma dengan mengalokasi bantuan tersebut menjadi 15 buah talaqi, yang nantinya akan dibagikan secara gratis kepada warga Jorong Rageh pada khususnya dan warga Nagari Sungai Kamuyang pada umumnya.

Ketua Brionesia Sumbar Ramadhano mengatakan komunitas ini bersifat non politik, non komersial, murni karena kegemaran yang sama. Kegiatannya juga beragam, mulai dari sosial hingga rekreasi dan olahraga.

"Kopdar rutin digelar, touring juga, ada baksos dan menjalin silatuhrahmi dengan member Brionesia Sumbar,"  ujarnya.

Ditambahkannya, Brionesia masuk ke Sumatera Barat diawali pada bulan Maret tahun 2016. Dalam perjalanannya sampai sekarang Brionesia Sumbar telah hadir di berbagai kota daerah serta nagari yang berada di Sumatera Barat.

"Khususnya bagi pemilik pecinta mobil Honda brio. Brionesia Sumbar merupakan wadah silaturahmi kekeluargaan yg erat dan berbagi pengalaman serta keseruan menggunakan mobil Honda Brio," terangnya.

Sementara itu, Ketua Maktab Center Bunda Salma didampingi Humasnya Fefi Amelia menyampaikan apresiasi atas kunjungan silaturahmi dan bantuan yang telah didonasikan oleh Brionesia Sumbar. Karena, maktab center sendiri merupakan sebuah rumah Qur'an yang mengusung pola ilmu- amal, amal-dakwah, dakwah-sabar.

"Kegiatan maktab berorientasi pada pembentukan guru guru Qur'an yang nantinya akan tersebar di berbagai daerah, saat ini maktab membina beberapa murid untuk program tokhasus, dan yang menariknya lagi tidak ada ketetapan biaya bagi siapa saja yang menuntut ilmu di maktab center. Dukungan yang diberikan oleh Brionesia Sumbar sangat kami apresiasi, semoga menjadi berkah dan amal ibadah di sisi Allah SWT," ujarnya. (FS)

Limapuluh Kota - Rombongan IKKP bertolak dari Padang menuju Lembah  Harau kabupaten Limapuluh Kota bersama Ketua Umum IKKP Sumbar Zon Titamura, Pembina Evi Syamsi, Waka Zulkifli Piliang, Sekretaris Phiandri Eka Soma (Mak Oyon), wakil sekretaris Eva Elonita, Bendahara Lili Rozana, ketua Bundo Kanduang Asnimar beserta anggota lainnya.

Lembah Harau dipilih menjadi salah satu lokasi kunjungan rombongan IKKP. Bertempat di Taman Anak Aka Barayun Lembah Harau, berbagai kegiatan digelar seperti fun game dengan tujuan untuk menambah keakraban dan kekompakan. (4/3)

Ketua Umum IKKP Sumbar Zon Titamura dalam sambutannya mengatakan tujuan dibentuknya wadah ini adalah untuk menjalin tali silaturahmi badunsanak dengan berbagai agenda postiif dengan saling bahu membahu dalam kebersamaan. 

"Kita telah membentuk pengurus DPP, DPW dan DPD untuk mengumpulkan keluarga bersuku Piliang yang nantinya akan bersatu didalam wadah IKKP ini".

"Nantinya apabila wadah IKKP ini berkembang pesat dengan jumlah keluarga bersuku Piliang yang banyak anggotanya maka bisa kita mencapai salah satu tujuan yaitu melaunching Bank Syariah Piliang. Bank ini didirikan untuk menunjang  kesejahteraan anggota IKKP khususnya dan keluarga yang bersuku Piliang pada umumnya yang bergerak di bidang UMKM dan bidang usaha lainnya", ucap Zon Titamura.

Diharapkan kepengurusan akan solid dan segera di urus legal standing nya semoga kedepannya keluarga suku Piliang akan bersatu dalam motto "Manjapuik Nan Tatingga Mengumpuakan Nan Taserak".

Ketua DPW Sumbar mak Arman dalam sambutannya mengatakan bahwa rombongan yang hadir sekarang ini sudah dianggap mewakili keluarga dan diharapkan kita akan berkumpul lebih banyak lagi kedepannya.

Dalam sambutannya waka IKKP kota Padang Zulkifli yang juga bacaleg DPRD kota Padang dari partai Nasdem mengatakan bahwa saat ini sejak pelantikan bulan Juli tahun lalu sudah ada lebih dari 100 keluarga.

"Kita harapkan nanti akan lebih banyak lagi keluarga suku Piliang di mana saja berada yang akan bergabung kedalam wadah silaturahmi badunsanak dengan nama IKKP ini", ujar Zulkifli.

Kita berkomunikasi dan bersilaturahmi salah satunya menggunakan media sosial whatsapp grup. Kita menghimbau kepada anggota IKKP kota Padang untuk dapat aktif dalam grup untuk bisa menambah kekompakan dengan komunikasi yang positif.

Kebersamaan ini diharapkan jangan sampai luntur dan selalu menjaga kekompakan diantara kita.

Zulkifli sebagai bacaleg DPRD kota Padang Dapil 1 Koto Tangah dari Partai Nasdem berjanji akan selalu mendukung semua kegiatan positif yang dilakukan IKKP kota Padang. Terlebih lagi apabila nanti terpilih menjadi anggota DPRD. Tentunya akan lebih mudah lagi dalam menunjang berbagai kegiatan positif  IKKP baik kegiatan sosial maupun lainnya.

Pada kesempatan tersebut Ketua Umum IKKP Zon Titamura melantik Harikha Gusniyetti sebagai Ketua DPD IKKP Kota Payakumbuh. Dengan harapan akan banyak lagi terbentuk DPD IKKP di seluruh Sumatera Barat khususnya dan Indonesia pada umumnya. (FS)

Payakumbuh --- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Goes To School kali ini menyasar SMAN 1 Payakumbuh, Jumat (3/3).

Jajaran BPJS Kantor Cabang Payakumbuh hadir ke sekolah yang dipimpin oleh Erwin Satriadi itu untuk melaksanakan sosialisasi program Jaminan Kesehatan Nasikonal Kartu Indonesia Sehat dan pengenalan kanal-kanal layananan secara digitalisasi, dan motivasi semangat hidup sehat kepada siswa dan warga sekolah.

Kabid Kepesertaan dan Pelayanan Peserta (KPP) BPJS Cabang Payakumbuh Israd Akbar yang diterima oleh Wakil Kepala Oria Lasmana di sekolah mengatakan ini adalah kali kedua setelah sebelumnya beberapa minggu lalu dilaksanakan di SMAN 2 Payakumbuh.

"Alhamdulillah, penerimaan sekolah terhadap program ini cukup baik, bahkan sudah ada beberapa SMA dan SMK yang meminta kehadiran BPJS ke sekolah untuk kegiatan serupa," jelasnya.

Ditambahkan Israd, program BPJS kali ini bertujuan dalam rangka meningkatkan kepatuhan dan kepesertaan jaminan sosial kesehatan pada satuan pendidikan formal dan non formal sesuai dengan surat Edaran Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022.

Diharapkan dengan promosi pola hidup sehat sejak dini, para pelajar SMA dapat terhindar dari risiko tersebut. Apalagi, usia 10-19 tahun termasuk kategori usia terbanyak dari total jumlah penduduk Indonesia.

Pada proyeksi 2010 – 2035 pun, usia angkatan kerja di Indonesia sudah dimulai sejak 2012. Meningkatnya usia angkatan kerja (bonus demografi) harus diiringi dengan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan agar bisa terserap dalam pasar kerja yang kompeten. Inilah salah satu alasan “BPJS Kesehatan Goes to School” diadakan.

“BPJS Kesehatan Cabang Payakumbuh ingin mengoptimalkan potensi bonus demografi melalui sektor kesehatan,” tuturnya.

Selain edukasi tentang pola hidup sehat sejak dini,  menurut Israd, kegiatan “BPJS Kesehatan Goes to School” juga diharapkan dapat membentuk serta meningkatkan rasa kepedulian, kerelaan membantu sesama dan gotong royong dalam diri para pelajar. Terutama dalam hal pelaksanaan program jaminan kesehatan di Indonesia.

“Mari kita bayangkan. Jika ada satu orang peserta JKN-KIS melakukan operasi ginjal dengan biaya ratusan juta. Dengan iuran rata-rata Rp. 35.000,- maka butuh ribuan orang peserta JKN-KIS yang sehat dan membayar iuran. Kalau hanya peserta sakit saja yang membayar iuran dan tidak membayar iuran lagi ketika sudah sehat, dari mana kita bisa membayar biaya pelayanan kesehatan peserta lainnya yang membutuhkan?,” jelasnya.

Maka dari itu, kata Israd, peran generasi muda dalam mengawal keberlangsungan program JKN-KIS di Indonesia sangatlah besar. Apalagi dengan digitalisasi saat ini, anak-anak usia sekolah sudah terbiasa dengan gadget, sehingga mereka bisa menyampaikan kepada keluarga saat ini sudah dipermudah dengan kehadiran aplikasi mobile JKN.

"Kalau dulu biasanya datang ke faskes dengan membawa kartu KIS, sekarang sudah bisa dengan pakai KTP saja atau menunjukkan kartu digital dari aplikasi Mobile JKN, kemudahan yang sudah ada hari ini tidak lepas dari adanya masukan dan saran dari peserta JKN KIS," ujarnya.

Bahkan, kata Israd, sejak 2020, BPJS Kesehatan Cabang Payakumbuh juga telah menyediakan mobile costumer service. Dimana ada mobil pelayanan yang memberikan beberapa layanan sama seperti di kantor cabang.

Pelayanan ini diagendakan secara berkala ke setiap daerah, apalagi nagari-nagari di Kabupaten Limapuluh Kota dan Tanah Datar.

"Bisa disebut kami berkantor di luar. Gunanya untuk menjangkau daerah yang kesulitan mengakses pelayanan ke kantor cabang, karena wilayah kerja kami cukup luas, yakni 3 kota dan kabuparen di Sumbar," ujar Israd.

Dia berharap adanya kerja sama dengan OPD Dinas Pendidikan untuk menyukseskan program ini, karena nanti akan ada banyak sekolah yang dikunjungi dan tentunya ini menjadi kesempatan untuk menyukseskan program Presiden RI, dimana semua pelajar yang akan kuliah sudah memiliki kartu KIS.

Sementara itu, Kepala SMA Negeri 1 Payakumbuh Erwin Satriadi mengatakan sangat menyambut baik kehadiran BPJS untuk memberikan pemahaman pentingnya jaminan kesehatan bagi pelajar. Jaminan kesehatan ini sangat dibutuhkan oleh siswa sekolah, apalagi telah ada instruksi dari Presiden RI Joko Widodo, jika ada yang mau kuliah, mereka harus ikut menjadi peserta BPJS.

"Apalagi, sudah ada aplikasinya yang dapat diakses melalui smartphone, juga akan memudahkan anak-anak muda yang menggemari hal-hal praktis," ujarnya.

Ditambahkannya, tak hanya bagi siswa dan guru saja, program JKN-KIS juga sangat penting bagi pensiunan guru, di hari tua mereka tentu membutuhkan jaminan kesehatan.

"Kami warga SMAN 1 Payakumbuh menyampaikan terima kasih banyak atas pelayanan jemput bola yang diberikan oleh BPJS. Harapan kami kerja sama ini bisa ditingkatkan dan diteruskan, sehingga setiap ada masalah dengan urusan pelayanan kesehatan, itu bisa teratasi," pungkasnya. (FS)

Payakumbuh --- Rolla Mutia Putri (20) Perempuan asal RT 004 RW 005 Lingkungan Payolinyam, Kelurahan Tigo Koto Di Baruah, Nagari Koto Nan Gadang, Kecamatan Payakumbuh Utara, sangat butuh uluran tangan dan donasi untuk membantu biaya pengobatan dan perawatan atas penyakit leukimia dan kista ovarium yang dideritanya semenjak sekitar satu tahun lebih.

Informasi tentang derita yang dialami Rolla Mutia Putri menyebar melalui media sosial dan salah satunya melalui layanan WhatsApp (WA) grup. 

Media mendapatkan informasi ini dari Yandi (35), Kamis (2/3), yang juga sebagai Ketua Pemuda Payolinyam dan Juga pengurus Masjid Nurul Jannah yang mengatakan sebelum menderita penyakit Kista pada bagian rahimnya, anak dari pasangan Saf dan Nel ini merupakan sosok perempuan sehat dan baik dan normal. 

"Malangnya nasib buruk menimpanya ketika setelah menikah satu tahun lebih. Awalnya orang tua Rolla Mutia Putri menganggap biasa saja kejadian itu. Namun lama kelamaan, perempuan malang itu mulai mengeluh sakit karena nyeri di bagian perut," ujarnya.

Yandi menyebut kemudian tetangga dan orang tua Rolla mengantarkan anaknya berobat di Puskemas Tarok. Setelah mendapat rujukan dari pihak puskesmas, Rolla dibawa ke RSUD Adnaan WD Kota Payakumbuh. Akhirnya, dirujuk kembali ke Rumah Sakit M Djamil Padang, sampailah akhirnya diketahui pembengkakan pada bagian rahim dan penyakit leukimia yang dideritanya.

"Setelah diketahui penyakit tersebut di Rahim, bolak balik orang tua Rolla membawa anaknya ke RSUD M. Djamil Padang untuk dilakukan Ronsen. Sejauh ini sudah dua kali bolak balik dari Padang ke Payakumbuh," ujarnya.

Sementara itu, orang tua Rolla, Saf mengaku pekerjaannya hanya sebagai petani di kampung. Tentu tidak punya cukup uang untuk membiayai transportasi menuju Padang. Sedangkan untuk biaya perawatan anak yakni menggunakan Kartu Sehat Indonesia alias kartu sakti dari BPJS.

"Lah kaateh raso kaki kami pak, sejauh ini untuk biaya bolak balik Payakumbuh-Padang lah menghabiskan biaya sebanyak 4 juta rupiah, itupun baru 2 bulan ko. Alhamdulillah, saat ini kondisi Rolla belum membaik, semestinya dijadwalkan pada 9 Maret 2023 nanti, kami akan melakukan kontrol ke Hematologi Poliklinik Di RSUD M Djamil Padang. Harapan ambo sebagai orang tua tidak lepas dari kesembuhan putri ambo dan uluran tangan dari kita semua," ujarnya haru kepada media.

Bagi siapa saja yang ingin meringankan beban ROLLA MUTIA PUTRI bisa memberikan bantuan berupa uang dan materi ke rekening BCA atas nama FEBRI YANDI // NOMOR REK: 6145142303, atau bisa dihubungi dan dikonfirmasi langsung ke nomor HP 081374009115. (FS)

Payakumbuh --- Menjelang pesta demokrasi 2024 mendatang, suasana politik di Kota Payakumbuh mulai menampakkan diri. Berbagai hal menarik terjadi pada tubuh partai politik maupun lembaga legislatif, mulai dari adanya isu PAW, ganti partai, hingga isu hangat lainnya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Payakumbuh telah menerima surat masuk dari DPRD Kota Payakumbuh terkait adanya permintaan nama dan bahan penggantian antar waktu (PAW) salahsatu anggota DPRD Kota Payakumbuh pada 22 Februari 2023 lalu.

"Benar, kami disurati oleh DPRD, meminta data terkait perolehan suara di salah satu partai politik di Kota Payakumbuh. Sesuai kewenangan kami di KPU, kami hanya menyampaikan nama calon pengganti antar waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Payakumbuh yang diminta sesuai data yang ada," kata Haidi Mursal, Ketua KPU Kota Payakumbuh kepada media, Kamis (2/3).

Dijelaskannya, nama calon PAW itu, berdasarkan perolehan suara sah terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama sesuai ketentuan Pasal 410 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Jo Pasal 25 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2019.

Namun, Haidi enggan untuk menyampaikan siapa anggota DPRD yang sedang diproses untuk di PAW tersebut dan siapa calon PAWnya, tapi yang jelas peringkat suara sah calon terbanyak berikutnya adalah yang urutan ke 3 terbanyak di partai tersebut pada pemilu 2019 lalu.

"Berdasarkan validasi yang kami lakukan, yang dinyatakan memenuhi syarat sebagai calon pengganti antar waktu Anggota DPRD Kota Payakumbuh itu yang meraih suara terbanyak ketiga di Dapilnya, sementara itu caleg yang suara terbanyak kedua telah lama mengundurkan diri dari partai tersebut," ujarnya.

Yang jelas, kata Haidi, KPU sebagai penyelenggara pemilu disini diminta untuk terkait data, sementara proses PAW ada di lembaga selanjutnya seperti DPRD, Wali Kota, Gubernur, dan Mendagri.

"Ranahnya KPU sebatas data yang diminta itu saja, DPRD meminta, ya kami memberi data. Telah diberikan kepada DPRD, setelah itu selesai tanggung jawab KPU. Paling nanti kalau ada upaya hukum, KPU memiliki kewajiban untuk mengklarifikasi apakah benar anggota DPRD tersebut melakukan upaya hukum terkait PAWnya dan hasil klarifikasi disampaikan kepada dewan itu dengan tertulis," ungkapnya.

Sementara itu, Sekretaris DPRD Kota Payakumbuh Yon Refli ketika ditemui media di kantornya dan ditanyakan terkait penyebab adanya PAW anggota DPRD itu menjawab singkat saja pertanyaan media.

"Itu internal partai, tidak terkait dengan pelaksanaan tugas dan lain-lain dengan lembaga DPRD," ujarnya.

Yon Refli juga menambahkan, memang saat ini ada upaya hukum yang dilakukan oleh anggota DPRD itu ke Mahkamah Partai.

"Kalau sudah ada putusan Mahkmah Partai, nanti baru kita tahu apakah akan ada PAWnya, kini kita tentu menunggu prosesnya berjalan sesuai regulasi yang ditetapkan undang-undang," pungkasnya. (Tim)

Payakumbuh --- Persoalan stunting kini sudah menjadi isu nasional, yang mesti diantisipasi semenjak dini, untuk kelangsungan hidup manusia masa depan Bangsa Indonesia.

Penjabat Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda melaunching aplikasi SIPENTING (Sistem Aplikasi Penanganan Stunting) dan mengukuhkan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Payakumbuh di Aula Ngalau Indah Lantai III Kantor Wali Kota, Selasa (28/2).

Hadir dalam acara ini Ketua DPRD Hamdi Agus, Kapolres AKBP Wahyuni Sri Lestari, Perwakilan unsur forkopimda, Ketua TP-PKK Elfriza "Chece" Rida Ananda, Asisten III Ifon Satria Chan, Kepala Bappeda Yasrizal, kepala OPD dan stakeholer terkait lainnya.

Rida Ananda dalam sambutannya mengatakan strategi nasional percepatan penurunan stunting harus benar-benar dijalankan oleh seluruh pemangku kepentingan agar target penurunan angka stunting nasional bisa segera tercapai. Target sudah dicanangkan, strateginya sudah ada. Jadi sekarang penentunya tinggal pelaksanaan dari semua perencanaan itu oleh para pemangku kepentingan dan masyarakat.

"Pemerintah telah menetapkan stunting sebagai isu prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dengan target penurunan yang signifikan dari kondisi 24,4% pada 2021 menjadi 14% pada 2024," kata Rida.

Bahkan, kata Rida, strategi penurunan angka stunting juga sudah ditetapkan dalam strategi nasional percepatan penurunan stunting sesuai PP No 72 Tahun 2021. Peraturan Pemerintah tersebut mendorong sejumlah langkah, seperti peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan terkait program penurunan angka stunting di kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa.

"Selain itu, peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat, peningkatan konvergensi intervensi spesifik dan sensitif. Upaya lain yang diamanatkan PP No 72 Tahun 2021 adalah peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat, serta penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi," terangnya.

Rida berharap dengan adanya aplikasi SIPENTING akan mempermudah pemantauan di lapangan, sehingga dapat mengetahui kelurahan atau kecamatan mana saja yang terdapat kasus stunting. Kondisi stunting ini bukan hanya mempengaruhi tinggi anak yang tidak sesuai usia, melainkan kecerdasaannya pun ikut terdampak.

"Pastinya, dengan pemberian makanan tambahan untuk balita, serta ibu hamil (Bumil), pun dengan sarana air bersih, sanitasi yang sehat sangat mempengaruhi," jelasnya.

Rida optimis kasus stunting dapat terus ditekan, apalagi dengan adanya program Bapak Asuh Stunting, Rida telah mengajak Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk bekerjasama sekaligus mencegah terjadinya stunting lebih meluas lagi.

"Termasuk juga mengikut sertakan instansi vertikal dan pengusaha, sehingga lebih banyak yang ikut mengintervensi, semakin cepat pula stunting bisa kita entaskan. Sangat jelas arahan dari presiden adalah bagaimana kita mengangani kasus di daerah dengan turunnya prevalensi stunting. Di Kota Payakumbuh selama beberapa bulan terakhir ini penanganannya sudah berjalan dengan baik, tinggal melakukan proses percepatannya untuk terus menurun hingga kalau bisa zero," tukuknya.

Adapun strategi yang dilakukan Rida dalam upaya percepatan penurunan stunting antara lain pemasangan sambungan rumah air bersih bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebanyak 420 KK MBR, pemberian bantuan septictank individu kepada sebanyak 620 KK MBR, bantuan pangan sehat kepada 154 Balita, pemberian makanan tambahan bagi 304 anak stunting, bantuan Baznas kepada sebanyak 70 balita stunting yang berasal dari keluarga miskin, serta bantuan dari bapak asuh anak stunting kepada sebanyak 49 balita stunting.

Sementara itu, Ketua TPPS Kota Payakumbuh, Plt. Sekda Dafrul Pasi dalam sambutannya mengatakan TPPS merupakan kerja lintas sektoral dalam rangka penanganan stunting dan tugas awal tim tersebut yakni mengidentifikasi dan menginventarisir wilayah yang membutuhkan perhatian khusus.

"Saat ini ada sekitar 304 anak di Kota Payakumbuh yang terkena stunting. Melalui TPPK kelurahan dan kecamatan akan memetakan, nanti intervensinya seperti apa, apakah sensitif atau spesifik, inilah yang akan diinputkan ke dalam aplikasi SIPENTING. Yang terpenting bagaimana progres penanganan itu terinput dan terekam, sehingga jejak digitalnya tampak. Penanganan stunting ini dilakukan bertahap, tidak bisa langsung selesai hanya dengan sekali intervensi saja," ujarnya.

Dari sisi Ketua TP PKK Kota Payakumbuh Elfriza "Chece" Rida Ananda mengatakan, meski TPPS ini baru dikukuhkan karena bergantinya pimpinan daerah pada 2022 lalu, tapi langkah dan percepatan untuk menurunkan angka stunting sudah banyak dilakukan sebelumnya di bawah arahan Pj. Wako Rida Ananda.

"PKK senang dilibatkan dalam memberdayakan perempuan dan anak. Apalagi konsen kita saat ini melalui Posyandu yang akan menjadi tolok ukur untuk keberhasilan stunting agar kedepan kita dapat melakukan intervensi lanjutan setelah mendapatkan data yang real," ujarnya. (MS)