Padang --- Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Nurkhalis Dt. Bijo Dirajo menyampaikan program unggulan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang sedang digalakan adalah menciptakan 100.000 enterpreneur millenial dan pengusaha baru.

Sementara itu, menurutnya masih ada persoalan bagi pelaku usaha, yakni ketidakmampuan perusahaan untuk menggaji karyawan di atas UMR, sehingga praktek di lapangan untuk mendaftarkan mereka ke BPJS ketenagakerjaan masih sulit dicapai.

"Ini menjadi dilema, karena ada aturan perundang-undangan terkait hal ini, bahkan bisa membuat orang dipidana. Pernah ada di daerah kejadian karyawan yang melapor, membuat pemilik usaha dipidana dan didenda. Akhirnya semua jadi korban, pelaku usaha sudahlah rugi, setelah itu karyawan tadi tak dapat haknya karena finansial perusahaan tak sanggup," ujar Nurkhalis saat menjawab pertanyaan media dalam Bimetek Ekraf yang dilaksanakan di Padang, Senin (20/3).

Kendati menjadi dilema, Nurkhalis menegaskan harapan bagi calon-calon pengusaha muda pasca dunia dihantam Covid-19 selama 2 tahun adalah transformasi pelayanan yang ditawarkan pemerintah seperti kemudahan perizinan melalui OSS, hingga bantuan sarana prasarana bagi kelompok atau koperasi

"Makanya, kita ingin bagaimana mendorong UMKM untuk bangkit. Yang penting jangan sampai anak-anak muda kita memiliki mental mau kerja apa saja, apalagi harus digaji di bawah UMR," ungkapnya.

Pria yang digadang-gadangkan sebagai calon kuat Bupati Limapuluh Kota itu menambahkan siap berdiskusi dan menampung aspirasi masyarakat, apalagi untuk urusan peningkatan sumber daya manusia menjadi salahsatu tugas pemerintah

"Produk UMKM Kota Payakumbuh dan Kabupaten Limapuluh Kota begitu banyak, kita ingin mendorong baik kualitas produk maupun pelakunya. Tapi kita harus berkaca pada aturan saat ini, dimana persyaratan untuk menerima bantuan seperti sarana dan prasarana harus berbentuk kelompok," terangnya.

"Bahkan, bila dibutuhkan kita adakah pelatihan dan Bimtek keluar daerah, supaya kualitas sumber daya manusia kita semakin meningkat," tambahnya.

Nurkhalis juga menyampaikan, ada peluang bagi UMKM di daerah untuk bersaing secara terbuka dengan kini bisa ikut e-katalog lokal pemerintah daerah. Mereka bisa menayangkan produknya di etalase yang telah disediakan untuk dibisa diakses oleh pemerintah bila berkegiatan.

Sementara itu, perwakilan dari BPJS Ketenagakerjaan Bukittinggi, Erik Yulanda Putra menyebut saat ini telah ada forum kepatuhan terkait BPJS ketenagakerjaan dari tim pemda, kejaksaan, dan stakeholder lainnya. Tugasnya mengawasi dan mendorong pelaku usaha untuk memenuhi hak tenaga kerja mereka.

"Misalnya pelaku usaha yang sudah dikatakan besar, dan punya tenaga kerja belum terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, mereka dapat diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan," tukuknya.

Ditambahkan Erick, seharusnya pelaku usaha yang sedang mengurus izin, dipersyaratkan harus memenuhi kewajiban mereka dengan karyawan yang telah terdaftar di BPJS ketenagakerjaan, sebagai syarat izin usaha dikeluarkan.

"Memang pekerja informal seperti karyawan UMKM rumahan banyak yang digaji di bawah UMR, tapi mereka tetap bisa didaftarkan di BPJS ketenagakerjaan. Dengan adanya kolaborasi bersama pemerintah daerah. Kelompok pekerja rentan bisa diupayakan Pemda, dengan Pemda menganggarkan untuk membayar iuran mereka, dan didaftarkan ke BPJS ketenagakerjaan," pungkasnya. (FS)

Padang– Ketua DKN Garda Bangsa Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Tommy Kurniawan optimis suara millenial akan berpihak kepada PKB di Pemilu 2024. Hal ini melihat data pemilih muda yang mencapai angka kurang lebih 54 persen secara nasional.

“Kita optimis pemilih muda (milenial dan gen Z) akan berpihak ke kita. Namunn untuk target angka belum bisa kita pastikan karena itu masih di bicarakan dan digodok oleh Lembaga Pemenangan Pemilu (LPP) PKB di tingkat pusat,” katanya usai membuka Musyawarah Cabang Garda Bangsa se Sumatera Barat di Padang, Sabtu, 20 Januari 2023.

Ia mengatakan, untuk mencapai keberbihakan yang besar dari suara anak muda tersebut, maka Garda Bangsa di PKB juga harus diperkuat.

“Hal itu dilakukan dengan mengisi banyak kegiatan, pertemanan, terhadap organisasi pertemanan. Misalnya dengan masuk dalam organisasi pemuda, klub otomotif, dan organisasi lainnya. Harapannya dengan dekat kepada pemuda, maka orang akan mengenal organisasi ini, sehingga tertarik masuk dalam Garda Bangsa PKB,” paparnya.

Disisi lain, penguatan pondasi Garda Bangsa sendiri juga kunci penting.

“Kita kuatkan dulu pondasi atau kaki kita agar bisa meraih dan menggapai hal-hal yang jauh. Kemudian kita juga berharap anak muda ikut berkontestasi dalam pemilihan legislatif dan presiden di 2024,” terangnya.

Selain itu, pihaknya juga mendorong anak-anak muda di Garda Bangsa agar kreatif dan inovatif sesuai dengan kedaerahannya.

“Hal ini agar generasi milenial bisa melirik Garda Bangsa, sehingga bisa memberikan suara untuk PKB,” tuturnya.

Tommy juga menilai Garda Bangsa cabang Sumatera Barat saat ini juga sudah menunjukkan perubahan ke arah yang lebih bagus, baik soal organisasi, dan lainnya.

“Kita berharap dengan perubahan ini, target dua kursi untuk DPR RI dari Sumbar di dapil satu dan dua bisa tercapai karena ini sudah melalui kajian yang rill di partai,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua DPW PKB Sumatera Barat, Anggia Ermarini mengatakan, Garda Bangsa Sumatera Barat berkiprah besar dan memberikan manfaat luar biasa bagi PKB.

“Sehingga ini tetap harus kita jaga dengan baik agar semakin memberikan keberpihakan kepada sesama. Saya yakin dengan kreativitas dan kekompakan, kita bisa meraih apa yang kita citakan,” terangnya.

Musyawarah Cabang Garda Bangsa se Sumatera Barat di hadiri oleh kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dari seluruh daerah di Sumatera Barat. Selain itu, hadir juga anggota legislatif dari kabupaten/kota hingga tingkat provinsi.(**)