Aceh Singkil-MN-Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil gelar  pertemuan dengan seluruh tenaga honorer di gedung seni budaya, Desa Pulo Sarok Kecamatan Singkil.
Seminggu yang lalu.

Saat dikonfirmasi diruang kerjanya  Kadisdikbud Aceh Singkil Khalilullah, menyampaikan dilaksanakannya kegiatan  pertemuan ini bertujuan untuk  mensosialisasikan Undang- Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, kepada seluruh peserta yang kami undang untuk membahasnya, ucapnya. Setelah dikonfirmasi diruang kerjanya, Jumat, 18/09/2020.

Digelarnya pertemuan guru honorer yang ada di Kabupaten Aceh Singkil dari tingkat PAUD, SD dan SMP Sederajat berjumlah 600 orang. Kebanyakan  dari guru honorer tersebut tidak memenuhi kriteria  sesuai dengan Undang-Undang tersebut. Oleh karena  itu kita lakukan sosialisasi agar mereka pahami,” pungkasnya.

Berdasarkan aturan dijelaskan  bahwa, untuk tenaga pendidik wajib memiliki ijazah serjana, dari data yang kita terima sekitar 70 orang masih mengajar dengan tamatan SMA sederajat, jelasnya lagi.

Ditambahkannya lagi, untuk hari ini  saya sampaikan bahwa, mengikuti pada aturan tersebut,  bagi tenaga pendidik yang tidak memenuhi kualifikasi segera dilengkapi, pungkasnya.

Dalam acara  tersebut dihadiri oleh  Kadis Pendidikan dan Kebudayaan, Khalilullah, S.Pd, Sekretaris Poniman, Kabid Pembinaan GTK dan Data, Sugiarto serta seluruh  guru honorer. (R)

Aceh Singkil, MN
Dalam Sidang Paripurna Anggota Legislatif Kabupaten Aceh Singkil dalam pembahasan Raqan Pembangunan Jangka Menengah Periode 2017-2022 yang digelar di ruang Sidang Dewan setempat, 16/09/2020.

Ahmad Fadhli, dalam laporannya mengatakan apa yang  dilakukan pemerintah Daerah Aceh Singkil pada program hingga kini  belum dicapai untuk kedepan agar pemerintah daerah  lebih baik lagi, ujarnya.

Selanjutnya, Ketua  Banleg DPRK melihat masih banyaknya dokumen rancangan RPJMK yang belum sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Singkil. Oleh karena itu, Ahmad Fadli  meminta agar data-data tersebut dapat direvisi di singkronisasikan.

Selanjutnya, pada  13 Rancangan Qanun prioritas yang termuat dalam program legislasi Aceh Singkil tahun 2020 ini, ditarik kembali dan akan disulkan pada tahun depan

Sedangkan dari 10 raqan usulan Bupati Aceh Singkil, hanya 2 rancangan qanun yang sudah dibahas dan akan disetujui.

Pada delapan raqan lagi, terdapat tiga raqan wajib merupakan kewenangan badan anggaran membahasnya, 1 sudah ditarik kembali dari program legislasi, 1 raqan sudah diterima akan tetapi belum bisa dibahas bersama dengan karena dokumen sampai saat ini dokumen belum lengkap. (R)

Aceh Singkil-MN-Anggota Legislatif atau DPRK  Aceh Singkil gelar rapat  paripurna dalam   Laporan Badan Anggaran DPRK terhadap Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBK Aceh Singkil tahun anggaran 2020, di ruang sidang Dewan lantai 1  (16/9/2020).

Ramli Boga sebagai juru bicara Badan Anggaran  sampaikan laporan Pembahasan Rancangan KUPA dan PPAS Perubahan APBK Aceh Singkil tahun anggaran 2020, antara Badan Anggaran DPRK Aceh Singkil dengan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.

Dalam laporannya Ramli mengatakan  semua bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang arah dan kebijakan dalam menyusun rencana pembangunan untuk setiap urusan Pemerintah Daerah yang muaranya agar terwujud suatu tatanan masyarakat yang adil, makmur dn sejahtera,” Ujarnya

Dikatakan, sebelum adanya  pembahasan, jumlah target pendapatan daerah tahun anggaran 2020 sebesar Rp 938.288.686.513, dan mengalami penurunan sebesar Rp 82.453.614.318.

Kemudian, jumlah  pendapatan pada pembahasan perubahan APBK menjadi sebesar Rp 855.835.071.195, yang bersumber dari PAD, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah.

Sedangkan penerimaan pembiayaan sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp 16.229.261.347.

Dalam bahasan APBK tahun ini  Boga meminta  kepada Bupati Jajarannya untuk kedepan lebih cermat lagi dalam  menggali potensi-potensi yang bisa dijadikan sebagai sumber PAD. sehingga dapat mewujudkan pembangunan adil dan merata terhadap masyarakat.

Selanjutnya, kami Juga  harapkan kepada bupati dapat merencanakan terlebih dahulu tentang perencanaan anggaran yang signifikan terhadap program-program kegiatan yang dilakukan Pemda Aceh Singkil.

Kemudian,  Recopusing anggaran yang dilaksanakan oleh TAPK membuat beberapa anggaran di semua skpk mengalami pengurangan tidak terkecuali tambah penghasilan berdasarkan pertimbangan objek lainnya.

Mengenai tentang peningkatan kinerja dan pelayanan prima serta disiplin kerja ASN di lingkungan Pemda  Aceh Singkil, bupati  diharapkan dapat mempertimbangkan tambahan penghasilan berdasarkan prestasi dan  kinerja ASN itu sendiri.

 Atas dasar pertimbangan objek lainnya, yang berdampak pada prestasi kerja sehingga apa Yang kita rencanakan dalam pembangunan Aceh Singkil kedepan ini dapat tercapai dan bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. (R)