February 2022



TNS - Maklumatnews - Tim gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, BPBD, Basarnas dan instansi masyarakat serta relawan lainnya, melakukan pencarian terhadap korban longsor akibat gempa bumi yang terjadi di Kabupaten Pasaman, Minggu (27/2).


Lokasi pencarian tersebut berada di Jorong Guguk, Nagari Malampah, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman.


"Petugas sampai saat ini masih melakukan pencarian korban yang hilang. Diduga tertimbun longsor yang dipicu karena gempa pada Jumat lalu," kata Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Satake Bayu Setianto, S.Ik, Minggu (27/2) saat peninjauan di Pasaman.


Ia menyebut, Polda Sumbar menurunkan sejumlah personel dari Ditsamapta Polda Sumbar dan Satbrimob Polda Sumbar untuk membantu proses evakuasi korban. Bahkan, anjing pelacak dari unit K-9 juga ikut melakukan pencarian. 


"Semoga korban dengan cepat dapat ditemukan," pungkasnya.(*)

 


Padang - Maklumatnews - Ketua Umum DPP IKA FH. Unand akhir nya ditentukan lewat mekanisme voting.Dua Calon Ketua Umum,yaitu Prim Haryadi Dan Sengaja Budi Syukur.Kedua calon Ketua Umum,saat melakukan perhitungan suara sempat berdebar waktu sekretaris Mubes M. Aqli Ali membaca kan hitungan suara ditengah berlangsung nya kegiatan ini digelar di Aula Kampus Merah Pancasila, sabtu (26/02)


Prim Haryadi menang tipis dari Budi Syukur dengan selisih 2(Dua)suara, yaitu 34 suara untuk prim Haryadi dan 32 suara dipegang oleh Budi Syukur.Diakhir detik perhitungan angka-angka yang dibaca kan saling berpacu,dan akhirnya dimenangkan oleh Prim Haryadi. Haryadi resmi jadi Ketua Umum DPP IKA FH Unand pada periode 2022-2026,"Jelas Aqli. 


Ketua yang terpilih "Prim Haryadi"sebagai Ketua Umum DPP IKA FH Unand yang sempat ditemui Insan Pers di lokasi kegiatan menyampaikan bahwa dengan amanah yang diberikan dari kawan-kawan se alumni,saya mempunyai beban yang cukup berat untuk menakhodai suatu organisasi.Jika fakultas hukum peserta nya harus lebih baik dari sekarang. Saya berharap kedepan nya kalau bisa sejajar dengan IKA yang lain nya dan cukup besar seperti,IKA GAMA, IKA UI. Untuk kedepan nya bisa bersinergi antara alumni-alumni yang ada di Indonesia dan juga Kita bisa berbuat banyak untuk fakultas,"Ucap Prim Haryadi.


Keberadaan alumni sangat dibutuhkan untuk meningkat kan kapasitas mahasiswa fakultas hukum yang akan dipotensikan di bidang masing-masing oleh karena profesi hukum dengan profesi tertentu yang berhubungan dengan masyarakat luas.Oleh karena nanti kita alumni akan membantu fakultas hukum,bagaimana dengan mahasiswa kita di semester terakhir,bisa mereka melaksanakan praktek-praktek pendampingan untuk berpraktek di pengadilan,"Ungkap nya.


Dengan adanya bekerjasama dan bersinergi antara IKA FH dengan almamater yang ada,memperdayakan materi yang ada untuk mendukung kemajuan fakultas hukum di Unand dan untuk alumni-alumni yang Baru,  sehingga mereka bisa terarah di profesi bidang apa saja Dan mereka tahu kearah  mana mereka bisa bekerja," Tutur Prim. 


Kita pikir rencana kedepan,kita menyiapkan sekretariat, yang penting mendata para alumni,kemudian juga memperdayakan para lulusan nya. Itu dilakukan nanti setelah kepengurusan lengkap dan  di pilih oleh formatur tadi.Untuk kedepan nya kita akan adakan pendekatan,dan ada sebagian dari alumni telah melakukan pendekatan dan beliau (pemilik tanah) sudah mau. Kedepan nya kita berusaha nanti supaya status tanah ini lebih jelas lagi. Setelah itu baru berguna untuk menjalankan roda organisasi kedepan nya," Pungkas Prim Haryadi.(**)

Doc : Humas Polda Sumbar


TNS - Maklumatnews - Kabid Humas Polda Sumbar Kombes. Pol. Satake Bayu, S.I.K, M.Si dan Kabid dokkes Polda Sumbar  Kombes Pol drg. Lisda Cancer, M. Biotech, dan didampingi oleh Kapolres Pasbar AKBP M. Aris Purwanto langsung meninjau Lokasi Gempa Bumi di daerah Kajai, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, Jumat Sore 25/2.


Dalam kesempatan itu Kabid Humas dan Kabid dokkes Polda Sumbar langsung menyerahkan bantuan sembako, berupa mie instan dan beras, makanan tingan dan air mineral kepada warga terdampak korban gempa bumi.


 Kabid Humas  mengatakan saat ini dilokasi telah didirikan tenda  pengungsian untuk evakuasi awal terhadap korban terdampak gempa bumi tersebut. 


" Sejak siang tadi telah didirikan tenda pengungsian untuk evakuasi awal terhadap korban terdampak bencana alam gempa bumi itu," kata Satake.


Selain itu, tim kesehatan dari Polres setempat juga telah diturunkan kelaparan untuk membantu pengobatan awal bagi korban luka-luka akibat gempa itu.


Dalam kesempatan itu juga, Kabid Humas  menanyakan keadaan para warga terdampak gempa itu dan apa - apa  saja yang dibutuhkan oleh warga di wilayah Kajai Pasamam Barat.

Doc : Aksi Protes PKL terhadap Kebijakan Jam Operasi


Padang- Maklumatnews - Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Raya Kota Padang mengeluhkan kebijakan Pemerintah Kota Padang yang menetapkan jam beroperasi mulai pukuk 15-00 WIB, Rabu (23/02/2022).


Dijelaskan oleh seorang pedagang yang tidak menyebutkan nama kepada awak media " Kami sangat Kecewa dengan Kebijakan ini, kami disini hanya mencari sesuap nasi untuk keluarga kami, untuk pendidikan anak-anak kami, bukanny untuk mencari kekayaan". 


Anak kami banyak, belum lagi yang kuliah SPPnya mahal, belanja, makan, dan keperluan lainnya, itu baru satu orang sementara anak saya ada 5 orang, 2 orang di SMA, dan 1 orang di SMP, 1 orang lagi yang terus saya bawa sambil berjualan, terkadang saya menangis melihat nasib seperti ini, tapi kepada siapa lagi kami akan mengadu. Tuturnya.


kalau kondisi kami tetap seperti ini, itu artinya pemerintah ingin membunuh kami secara perlahan, semula kami berharap pemerintah akan memberikan kesejahteraan terhadap masyarakat, tetapi malah justru sebaliknya.


Biasanya saya berjual beli perharinya sekitar Rp 1.000.000 sekarang Rp 100.000 saja susah, bayangkan uang seratus ribu untuk menghidupi 7 orang dalam rumah tangga, jangankan berlebih, malahan jauh dari kata cukup, Tutupnya.


Sementara itu pedagang pakaian Dodi Irawan memaparkan, kami sangat berharap pemerintah akan mengerti dengan keluh kesah kami rakyat kecil, kami bukan pejabat ataupun PNS yang bisa menerima Gaji perbulannya, kami tidak mempunyai penghasilan lain kecuali hanya dengan berjualan ini. Ungkapnya.


Kami tidak akan protes seandainya pemerintah dan dinas terkait tidak menyiksa kami dengan cara seperti ini, mereka mencekik kami, tidak merasakan penderitaan kami, kami memilih pemimpin untuk mendapatkan keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran bukan kesengsaraan seperti ini yang kami mau.




Kami berharap kepada pemerintah tolonglah dengar keluhan kami ini, jaga kepercayaan kami, kami hanya mencari sesuap nasi disini. Kalau kami masih buka jam 15.00 WIB berarti pemerintah sedang memberikan racun kepada kami, dan racun itu akan membunuh kami secara perlahan-lahan,. Tutupnya.(JR)

Doc : Laman Facebook Info Dharmasraya

 

Maklumatnews - Penemuan sesosok mayat Perempuan menggemparkan masyarakat Jumbak, Jujuhan Kabupaten Bungo dan warga  sekitar Blok C Sitiung 3 Sungai Rumbai, Minggu (20/2/2022) sore hari pukul 17.00.

Sesosok mayat perempuan (40) bernama Intan Sari asal Tapiandanto Jujuhan ilir tinggal di Blok C Kurnia Selatan, Sungai Rumbai Dharmasraya ditemukan tak bernyawa setelah dinyatakan hilang sekitar 2 minggu yang lalu.


Seperti yang dilansir di laman facebook Info Dharmasraya, Kapolsek jujuhan ketika di konfirmasi media  membenarkan, pada hari minggu sekira jam 16.00 kami mendapatkan laporan dari Sartono yang merupakan keluarga korban melaporkan adanya penemuan mayat jenis kelamin perempuan.


Korban ditemukan dalam posisi dalam karung dan seluruh tubuh korban sudah rusak(*)

📌Sumber : Laman Facebook Info Dharmasraya



Maklumatnews - TNS - Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Satake Bayu Setianto, S.Ik mengikuti kegiatan anjang sana ke rumah tokoh pers asal Sumatera Barat, tepatnya di Talawi Kota Sawahlunto dan di Kabupaten Agam,  Sabtu (19/2).


Kegiatan anjang sana dalam rangka hari pers ini diadakan oleh sinergitas antara PWI Sumbar, Bidhumas Polda Sumbar, dan Pemprov Sumbar melalui Diskominfo Sumbar. 


Saat tiba di rumah keluarga Adinegoro yang merupakan tokoh pers nasional, Kombes Pol Satake Bayu menyebut bahwa kedatangannya bersama rombongan adalah untuk bersilaturahmi.


"Kita bekerjasama yang baik antara Polri dan media (pers), karena kegiatan polri dapat diketahui oleh masyarakat melalui media," ucap Kombes Pol Satake Bayu. 


Usai dari Sawahlunto, Kabid Humas Polda Sumbar bersama rombongan berangkat menuju rumah Roehana Koeddoes, di Nagari Koto Gadang Kecamatan IV Koto, Agam.


Roehana Koeddoes diketahui sebagai wartawan wanita (wartawati) nasional pertama asal Sumatera Barat, dan juga merupakan tokoh pahlawan nasional.


Pada kesempatan yang sama, Kabid Humas menyebut, dalam rangka anjang sana ini sebagai rasa hormat kita kepada tokoh pers. 


"Kita patut menghormati. Saya merasa bangga bisa datang kesini, karena saya taunya namanya (Rohana Kudus) saja tapi tidak tahu rumahnya. Dan dengan ini kita bersama bisa datang kerumahnya," ujar Kabid Humas. 


Dijelaskan, bahwa pihaknya juga saling bersinergi dengan wartawan, sebagai pertanggungjawaban kinerja Polri kepada masyarakat.


"Kita bertiga kolaborasi dengan Pemprov dan PWI Sumbar untuk melaksanakan peringatan hari pers. Kita (Polda Sumbar) juga membuat perlombaan karya jurnalistik yang nantinya akan diumumkan pada tanggal 22 Februari 2022," pungkasnya.


Dalam kunjungan anjang sana ke dua lokasi tersebut, Kabid Humas menyerahkan paket sembako kepada masing-masing dari keluarga Adinegoro dan Roehana Koeddoes. 


Ikut hadir Ketua PWI Sumbar Heranof Chaniago bersama pengurus PWI Sumbar, Diskominfo Sumbar.(*)

Doc : Penangkapan Tersangka Penanaman Ganja


Maklumatnews- Pasaman Barat - Polisi Satnarkoba Polres Pasaman Barat berhasil mengamankan petani di Jorong Lubuak Sariak Nagari Kajai Baru Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat Propinsi Sumatera Barat, Riko (34) setelah diketahui menanam ganja di kebun jagung miliknya, 


Kapolres Pasaman Barat, AKBP, M. Aries Purwanto, SIK melalui Kepala Satuan Reskrim Narkoba AKP. Eri Yanto mengatakan terungkapnya ladang ganja ini setelah petugas mendapati informasi dari masyarakat bahwa diduga ada ganja yang ditanam tersangka di kebun jagung miliknya.


Berdasarkan informasi masyarakat bahwa didaerah Jorong Lubuak Sariak Nagari Kajai  dikebun jagung milik masyarakat ada tanaman yang dicurigai , kemudian Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pasbar melakukan penyelidikan dengan cara memastikan dimana posisi pasnya dan memastikan bahwa tanaman tersebut adalah tanaman diduga jenis ganja sehingga.


"Setelah dilakukan penyelidikan didapat keterangan bahwa benar ada tanaman diduga jenis ganja di sekitar tanaman jagung dan dari hasil penyelidikan didapat keterangan pemilik kebun serta tanaman diduga jenis ganja tersebut adalah bernama RIKO," jelasnya.



"Pagi Jumat (18/2/2022) sekitar pukul 07 Wib kemarin bertempat di Jorong Kampung Alang Nagari Kajai telah diamankan oleh Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba  Polres Pasaman Barat seorang laki-laki bernama Ade Marta Hendriko Pgl.RIKO. Selanjutnya dibawa ke kebun yang ada tanaman ganja tersebut dan diakui miliknya" pungkas AKP Eri Yanto.


"Bahwa tanaman diduga jenis ganja yang ada dikebun milik Riko dan bibit narkotika jenis ganja yang ada di polybag tersebut adalah miliknya dan tersangka yang menanam serta merawatnya," sambungnya lagi.


Selanjutnya petugas kepolisian memanggil perangkat Nagari untuk menyaksikan proses penangkapan serta penyitaan tanaman diduga jenis ganja tersebut.


"Dari TKP diamankan barang bukti 41 (empat puluh satu) batang tanaman diduga jenis ganja tinggi lebih kurang 1 meter. 3 (tiga) batang tanaman diduga jenis ganja ukuran tinggi 20 cm" urainya.


Selain tanaman ganja, petugas juga menemukan 44 (empat puluh empat) Buah polybag warna hitam yang berisi tanah dan masing-masingnya ditanami 1 (atau ) batang bibit tanaman diduga jenis ganja.


Dari penggeledahan bersama anggota Bhabinkamtibmas Kajai juga ditemukan 1 (satu) buah kotak plastik warna unggu merek trisula yang didalamnya berisi tisu warna putih dan terdapat diduga biji tanaman diduga jenis ganja. 1(satu) buah alat semprot tangan warna merah putih


Selanjutnya terhadap seluruh barang bukti dan tersangka dibawa ke Mako Polres Pasaman Barat untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.


"Tersangka sekarang masih dalam tahap pemeriksaaan. Atas perbuatan tersangka, Kita kenakan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 111 ayat (2) Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Ancaman hukumannya pidana seumur hidup atau paling singkat 5 tahun paling lama 20 tahun  denda paling sedikit 800.000.000 paling banyak 8 milyar" sebut Eri mengakhiri.(**)

 


Maklumatnews -Jawa Tengah - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meresmikan Gedung Mako Polresta Surakarta, Gedung Satpas SIM Polres Sukoharjo, Gedung Satpas SIM Polres Wonogiri, Rusun Polresta Banyumas, Rusun Polres 

Demak, hingga me-launching Solo Smart City. 


Dalam kesempatan tersebut, Sigit berharap, diresmikannya sejumlah sarana dan prasarana (sarpras) kepolisian dan Solo Smart City tersebut sejalan dengan semangat konsep Presisi terkait transformasi pelayanan publik. 


Sigit berharap, dengan dilakukannya hal tersebut, pelayanan terhadap masyarakat akan berjalan semakin optimal. Yang paling terpenting adalah, kata Sigit, masyarakat mendapatkan pelayanan yang mudah dan tidak berbelit-belit.


"Jadi, dari rangkaian, peresmian yang kita laksanakan tadi, tentunya adalah, bagaimana tujuan kita, khususnya kami di Polri untuk wujudkan transformasi pelayanan publik. Sehingga pelayanan semakin baik dirasakan oleh Masyarakat dengan  pelayanan yang tidak berbelit-belit dan dirasakan mudah. Ini tentunya hal-hal yang kita harapkan. Kedepan, bisa betul-betul dirasakan oleh masyarakat," kata Sigit dalam kegiatan tersebut di Polresta Surakarta, Jumat (18/2/2022). 


Terkait Solo Smart City, mantan Kabareskrim Polri ini menjelaskan bahwa, konsep tersebut merupakan perpaduan antara pihak Kepolisian dengan seluruh stakeholder di Pemerintah Kota Solo. 


Menurutnya, kedepan Polri dan Pemkot Solo akan berkolaborasi untuk memberikan pelayanan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi yang ada. 


"Untuk kemudian bersama-sama bisa memberikan pelayanan yang bersifat Command Center, Emergency Command Center terhadap peristiwa yang terjadi dan kemudian membutuhkan pelayanan cepat," ujar mantan Kapolda Banten itu.


Dengan sistem integrasi ini, kata Sigit, nantinya akan saling mengisi untuk segera memberikan pelayanan kepada masyarakat yang sangat membutuhkan bantuan cepat. Dicontohkan apabila terjadinya aksi kriminalitas, kebakaran, dan kecelakaan. 


"Dimana masing-masing fungsi dengan satu sistem pelayanan yang ada ini kemudian terkoneksi dengan cepat. Anggota-anggota yang di lapangan melakukan langkah mulai dari mencari, mengamankan, menangkap pelaku dan secara cepat melakukan pemadaman. Ini bisa kita laksanakan dengan baik dan itu semua karena adanya kolaborasi dan integrasi yang kita laksanakan," ucap Sigit.


Sigit berharap, Solo Smart City ini kedepannya akan terus ditingkatkan untuk menjadi semakin lebih baik. Serta dilakukan evaluasi dengan melakukan perbandingan konsep smart city yang ada di dunia. 


"Kita harapkan, Solo Smart city ini bisa menjadi role model yang kemudian kita replikasi, untuk kita kembangkan di kota lain. Bukan hanya tingkat kabupaten, namun juga kita kembangkan di tingkat provinsi. Nanti kedepan kita bisa kembangkan di tingkat nasional atau tingkat lebih besar. Itu tentu menjadi harapan kita. Kita mulai dari Solo Smart City," papar Sigit.


Sigit menuturkan, konsep integrasi ini dilakukan di Solo, lantaran seluruh stakeholdernya telah siap untuk berkolaborasi serta bersinergi guna memberikan pelayanan masyarakat yang jauh lebih baik lagi.


"Yang paling penting adalah bagaimana kemudian Solo Smart City betul-betul sebagai bentuk pelayanan publik yang dirasakan masyarakat Solo. Sehingga membuat Solo semakin nyaman, aman dan ngangenin, sebagai destinasi wisata dan  destinasi-destinasi lain yang akan memanfaatkan Kota Solo yang telah memiliki konsep ini," tutup Sigit.(**)


Sumbar-TNS -
Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam) Polri, Komjen Pol Drs. Arief Sulistyo, M.Si beserta rombongan melaksanakan kunjungan kerja ke Sumatera Barat, Kamis (17/2).


Kedatangan Kabaharkam disambut Kapolda Sumbar Irjen Pol Teddy Minahasa P, SH. S.Ik, MH, serta Pejabat Utama Polda Sumbar, di Bandara Internasional Minangkabau (BIM).


Kabaharkam bersama rombongan tiba di BIM pukul 08.00 WIB, menggunakan pesawat dinas Polri dari Korpolairud Baharkam Polri, Jakarta. 


Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Satake Bayu Setianto, S.Ik saat dikonfirmasi menyebut, kedatangan Kabaharkam Polri tersebut untuk meninjau vaksinasi. 


"Iya, ada peninjauan vaksinasi di Polda Sumbar sekaligus vikon bersama bapak Presiden RI dan Kapolri," ujar Kabid Humas Kombes Pol Satake Bayu di Polda Sumbar.


Selanjutnya, Kabaharkam Polri bersama Kapolda Sumbar dan rombongan lainnya berangkat ke Polda Sumbar.(**)


SUMBAR-TNS -
Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kota Padang saat ini berada level III, dikarenakan lonjakan kasus Covid 19 menanjak.


Hal tersebut sesuai dengan Intruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 11 tahun 2022 yang dikeluarkan Senin malam (14/2/2022).


Kabid humas Polda Sumbar Kombes Pol Satake Bayu Setianto  mengajak masyarakat Kota Padang  untuk selalu disiplin Protokol Kesehatan (Prokes).


"Mari kita perketat Protokol kesehatan sesuai aturan pemerintah," katanya.

Lanjut ia menambahkan, mulai tanggal 14 Pebruari 2022 kemarin bebarapa kota di Sumbar statusnya naik ke level III, hal ini disebabkan oleh adanya lonjakan kasus Covid 19.


Kabid humas yang dikenal dekat dengan wartawan ini kembali mengingatkan agar masyarakat Kota Padang untuk selalu menerapkan Prokes yang benar sesuai anjuran pemerintah, seperti memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas.


Untuk dikehatui bahwa selain Kota Padang, daerah di Sumbar yang ditetapkan masuk PPKM level III adalah Kota Bukittinggi, Padang Panjang, Kabupaten Agam,  Kabupaten Solok, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, dan Kabupaten Kepulauan Mentawai.


"Selain itu, akselerasi vasksinasi terhadap anak usia 6 sampai 11 tahun, tambah Kabid humas,  Polda Sumbar dan jajaran Polres masih membuka geray untuk vaksinasi itu.


Dan untuk besok hari Kamis tanggal 17 Pebruari 2022, di Polda Sumbar kembali diadakan gebyar Sumbar Sadar Vaksin (Sumdarsin).


"Mari datang ke Polda Sumbar bagi yang ingin vaksin, nanti disediakan vaksin 1 dan 2, vaksin bosster, vaksin anak usia 6-11 tahun, serta vaksin untuk Lansia umur 60 tahun keatas" pungkasnya.(**)


SUMBAR-TNS -
Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat (Kapolda Sumbar), Irjen Pol Teddy Minahasa P, SH. S.Ik. MH meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 untuk anak di SD Baiturrahmah, Padang, Rabu (16/2).


Selain peninjauan, Kapolda Sumbar bersama Wakapolda Brigjen Pol Edi Mardianto, S.Ik. M.Si dan Pejabat Utama Polda Sumbar dan Kapolresta Padang mendengarkan arahan dari Kapolri melalui vicon.


Usai meninjau, jenderal bintang dua tersebut menyampaikan capaian vaksinasi, khususnya terhadap anak usia 6-11 tahun di wilayah Provinsi Sumatera Barat.  


"Kalau data kuantitatif dari 580.957 anak usia 6-11 sampai hari ini tercapai 21,21 persen. Angka ini memang cukup rendah tetapi ada beberapa faktor yang mengakibatkan capaiannya mengapa rendah," ucap Irjen Pol Teddy Minahasa. 


Terkait faktor tersebut, Kapolda menyampaikan pertama bahwa minggu lalu belum mendapatkan distribusi vaksinnya, kedua pelaksanaan vaksinasi terhadap anak sekolah usia 6-11 tahun juga tidak bisa full day karena para pelajar harus bergiliran ikut vaksin, sehingga tidak boleh mengganggu sekolahnya 


"Ketiga ada beberapa keraguan baik dari anaknya sendiri maupun orang tua, tapi ini sangat-sangat kecil dan semakin hari semakin ada peningkatan," katanya 


"Saya yakin dan percaya, Insya Allah tidak sampai 1 bulan sejumlah 580.957 anak usia 6-11 bisa tervaksin seluruhnya di Sumbar," ujar Kapolda Sumbar menambahkan. 


Lanjutnya, salah satu metode yang ia gulirkan adalah dengan mengadakan lomba vaksinasi anak usia 6-11 tahun di seluruh SD sederajat di Provinsi Sumatera Barat . 


"Ini saya lombakan untuk merangsang atau menstimulasi pihak sekolah agar bisa lebih optimal mengerakkan siswanya maupun memberikan pengertian edukasi kepada orang tua untuk pelaksanaan vaksinasi usia 6-11 (tahun). Karena saya yakin dan percaya tidak ada orang tua yang tidak ingin anaknya sehat, itu prinsip dasar," tuturnya. 


"Kita akan lakukan apapun demi anak, saya rasa itu sikap semua orang tua di seluruh dunia ini, bahkan kita rela mati untuk anak apalagi kalau sekadar vaksinasi, saya yakin di Sumbar yang terkenal dengan suatu bangsa yang religius cendekiawan pasti akan bersikap yang proaktif tsehadap pelaksanaan vaksinasi anak," ujarnya kembali.(*)


Sukabumi_
Ancaman hukuman penjara seumur hidup kini membayangi seorang oknum pengurus pesantren di Sukabumi berinisial WA.

Hal ini terungkap dalam konferensi pers Kapolres Sukabumi Akbp Dedy Darmawansyah yang didampingi Kasat Reskrim Polres Sukabumi Akp I Putu Asti Hermawan Santosa di Mapolres Sukabumi, Rabu (16/2/22).


Menurut Dedy kepada awak media pencabulan atau persetubuhan oknum pengurus pesantren terhadap santriwatinya terjadi di Kampung Cibeuning Desa Margaluyu Kecamatan Purabaya Kabupaten Sukabumi.


" Pengakuan dari korban dicabuli sebanyak 20 kali di lantai 2 rumah pelaku," ungkap Dedy kepada awak media.


Menurut Dedy modus pelaku mencabuli korbannya dengan cara mengundang korban ke lantai atas rumah pelaku akan membantu santriwati  menyembuhkan penyakit nya dan memberikan bantuan kepada orang tua korban yang terkena masalah.


" Kejadian ini diketahui karena korban bercerita kepada neneknya dan kemudian neneknya bercerita kepada ibunya," jelas Alumni Akpol tahun 2002 ini.


Adapun jumlah korban dalam kasus ini sebanyak tiga orang korban dan semuanya sudah keluar dari pondok pesantren.


Masih kata Dedy undang-undang yang diterapkan Perlindungan anak  dikarenakan korban lebih dari satu dikenakan pasal 81 ancaman hukuman seumur hidup.(**)


Ketapang, (Kalbar)-
Perihal permohonan penanganan terkait abrasi pantai Sungai Tengar Bupati Ketapang Martin Rantan SH. M.Sos melayangkan surat tertuju kepada dua perusahaan besar yang beroperasi di wilayah Kecamatan Kendawangan yakni PT.WHW-AR dan PT.BGA untuk partisipasi nyata dari dunia usaha dalam rangka penanganan abrasi pantai.


Dalam isi suratnya menyatakan dengan memperhatikan kondisi pantai Sungai Tengar yang sudah memprihatinkan akibat terjadinya abrasi karena pengikisan daerah pantai oleh gelombang dan arus laut sehingga mengakibatkan berkurangnya daerah pantai. Jika dibiarkan abrasi akan menggerogoti bagian pantai sehingga akan terjadi longsor yang mengakibatkan terputusnya badan jalan. Kondisi sekarang jarak antara badan jalan  kurang 1,2 meter, sepanjang lebih kurang 75 meter.


Untuk itu guna mencegah abrasi pantai yang lebih parah perlu adanya pengamanan badan jalan sebagai prasarana transportasi darat, dimohon partisipasi nyata dari dunia usaha yang ada di wilayah Kecamatan Kendawangan untuk berperan aktif dalam penanganan abrasi pantai tersebut. Sebagai bahan untuk pelaksanaan dilampirkan perencanaan penanganan abrasi pantai dengan metode susunan kantong pasir.


Surat tersebut langsung ditandatangani Bupati Ketapang Martin Rantan SH. M.Sos tertanggal 26 November 2021.


 *Efyus*


Ketapang
- Musim hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi dari awal bulan Februari 2022 disejumlah daerah Kecamatan Simpang Hulu, Ketapang mengakibatkan sejumlah pemukiman rumah warga tergenang banjir.


Akibatnya, sejumlah rumah warga serta fasilitas umum yang berada di Desa Balai Pinang dan Desa Semandang Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang tergenang air, serta beberapa bangunan fasilitas umum seperti Masjid, Gereja dan Sekolah juga ikut terendam air dengan ketinggian sekitar 80 cm sampai 100 cm. 


Respon dengan kondisi banjir tersebut, Polda Kalbar melalui Polres Ketapang dan Polsek Simpang Hulu melaksanakan bantuan sosial melalui penyaluran sembako dan obat obatan kepada warga masyarakat di Desa Balai Pinang dan Desa Kualan.


Kapolsek Simpang Hulu, IPTU Matalip bersama anggota Polsek langsung mendatangi rumah rumah warga yang terdampak banjir untuk menyerahkan bantuan sembako dan obat obatan dari Polda Kalbar, Senin (14/2/2022).


” Ini merupakan bentuk kepedulian Polda Kalbar bersama jajaran, dengan niat tulus dan simpati kepada warga desa yang terdampak banjir, kami mewakili Kapolda Kalbar dan Kapolres Ketapang menyalurkan sekitar 120 paket sembako serta paket obat obatan untuk sekitar 80 kepala keluarga yang terdampak langsung banjir.  Paket sembako ini langsung kami salurkan kewarga dengan mendatangi ke pemukiman warga,” Ujar Matalip.


Matalip juga mengatakan bahwa Polsek Simpang Hulu, bersama Pemerintah Desa Balai Pinang dan Desa Semandang serta Koramil simpang Hulu selalu siaga 24 jam yang dapat digerakan sewaktu waktu apabila ada terjadi kenaikan debit air secara massif, selain itu monitoring serta pendataan terhadap warga masyarakat yang terdampak banjir juga terus dilakukan oleh anggota Polsek. 


“ Untuk debit air sudah mulai menunjukan  penurunan, namun apabila beberapa hari kedepan masih terjadi intensitas hujan yang tinggi, diperkirakan debit air dapat naik kembali dan hal ini sudah kita antisipasi dengan membentuk satgas penanganan banjir bersama BPBD Ketapang, pemerintah Kecamatan Simpang Hulu, pemerintah desa serta rekan rekan dari Koramil Simpang Hulu," ungkap Matalip.(**)


MEDAN
- Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara melakukan penggalian dua kuburan korban penganiyaan di kerangkeng milik Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin-angin, Sabtu (12/2).


"Ya hari ini Polda Sumatera Utara melakukan penggalian di dua kuburan korban penganiayaan kerangkeng milik Terbit," kata Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi.


Lebih lanjut, dua kuburan yang digali itu berlokasi di Tpu Pondok VII, Kelurahan Sawit Sebrang dan Tempat Kuburan Keluarga Dusun VII Suka Jahe, Desa Purwobinangun, Kecamatan Sei Bingei, Kabupaten Langkat.


Hadi menyebutkan, penggalian kuburan itu melibatkan Dit Reskrimum Polda Sumut serta Tim Forensik RS Bhayangkara Polda Sumut.


"Digalinya kuburan ini untuk mendalami kasus adanya penghuni di kerangkeng milik Terbit yang meninggal dunia diduga menjadi korban penganiayaan," ungkapnya.


Disinggung mengenai apakah ada kemungkinan penggalian kuburan lainnnya, Hadi mengaku penyidik akan terus mendalaminya.


"Tentunya pasti akan kita lakukan seiring dengan hasil temuan tim di lapangan untuk pembuktian," tegas juru bicara Polda Sumut tersebut.


Sebelumnya, Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak, mengaku penyidik telah mendatangi kuburan yang diduga korban dugaan penganiayaan terhadap penghuni kerangkeng di rumah Bupati Langkat.


Menurutnya, penyidik bersama dengan dokter forensik rencananya akan membongkar kuburan itu. "Kalau dibongkar apa kepentingan dan hasil yang didapat nanti tim sedang bekerja dengan dokter forensik. Kemungkinan ada (dibongkar)," terangnya.


Panca menyebutkan, tim gabungan telah memintai keterangan sebanyak 64 lebih saksi terkait hal ini. "Progres teman-teman, sudah memeriksa 64 lebih saksi baik orang yang pernah tinggal di lokasi tersebut, ataupun keluarganya ataupun orang-orang yang mengetahui dugaan tindak pidana yang terjadi selama di tempat tersebut," sebutnya.


"Tahapan itu sudah ada di reserse, bekerjanya seperti itu dari mulai penyelidikan nanti akan dilakukan gelar perkara untuk menentukan apakah perkara ini layak untuk ditingkatkan ke penyidikan termasuk juga melakukan pemeriksaan kepada siapapun yang kita butuhkan untuk memberikan keterangan terkiat perkara tersebut," pungkasnya.(**)


Bandung
-- Memasuki hari kedua, antusias  masyarakat pencinta yang akan mendapatkan tanaman hias dari berbagai daerah mendatangi pameran Tanaman Hias yang dilaksankan oleh Flona  di Cihampelas Walk Bandung meningkat.

Mereka sengaja mendatangi lokasi pameran, selain ingin melihat secara langsung tanaman hias yang di pamerkan, baik koleksi tanaman hias lokal maupun tanaman hias impor.

Febi dan Keluarga mengaku sudah sejak dari bulan Desember 2021 lalu, tau akan ada pameran tanaman hias dari sejumlah media sosisal, dan hari ini datang dari Jakarta ia datang langsung untuk mendapatkan koleksi tanaman hias jenis veitchi narow,.

“ Saya sudah tau sejak Desember akan ada pameran, oleh karena itu saya tidak mau ketinggalan, dan  datang mencari koleksi yang saya senangi di pameran ini,” kata Febi, sabtu (12/2).

Lebih lanjut ia berharap pameran semacam ini, akan terus ada, sehingga bisa mengakomodir bagi semua masyarakat yang mencitai koleksi tanaman hias. Ia juga mengapresiasi koleksi yang dipamerkan juga banyak serta ada juga koleksi Impor.

Untuk diketahui Kegiatan pameran tanaman hias ini  berlangsung dari 11 hingga 13 Februari 2022 mendatang.
Mia Kunto Arief Wibowo selaku Owner Flona menjelaskan pameran ini dilakasanakan bekerjasama dengan Aquagenera dari Equador Kit, selain mengakomodir keinginan pencinta tanaman hias, juga bertujuan untuk mengangkat potensi tanaman hias lokal agar bisa go international.

Lebih lanjut ia menjelaskan menjelaskan bekerjasama dengan Aquagenera dari Equador Kit, pihaknya juga sebelumnya telah men-support Pelita Desa yang membawahi kurang lebih 100 kelompok tani tanaman hias sejak 1 tahun kebelakang telah dibina.

“Melalui pameran ini kita ingin nantinya para penggiattanaman hias untuk aware terhadap values dan potensi expor tanaman endemicindonesia,” kata Mia, sabtu (12/2).

Mia Juga menyampaikan Flona juga  mencoba membudidayakan serta melestarikan tanaman endemic indonesia dengan kultur jaringan yang bertujuan agar indonesia dengan potensi tanaman lokalnya bisa  ber-kompiting menjadikan tanaman hias ini sebagai komoditi expor.

Sementara itu Flona juga melakukan  penerapan penggunaan teknologi yang di beri nama Bios44growth by Bios 44DC sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas produk pada tanaman hias yang kemudian diharapkan  bisa memenuhi syarat  standart expor.

Menurut Mia, sebelumnya para petani di Bogor memang sudah mengembangkan tanaman Hias, namun terbentur dengan hasil, yang mana hasil yang didapatkan tidak sesuai dengan standar yang di butuhkan  untuk skspor.

“Saat ini melibatkan Aquagenera dari Equador Kit, kita berharap para petani tanaman hias tanah air bisa menggali potensi yang ada,  kemudian mampu  meningkatkan ekonomi bagi masing-masing kelompok atau mungkin masyarakat itu sendiri,” katanya.

Selain itu tambah Mia lagi, ini pihaknya juga melalui bios44 growth  by bios44dc mengupayakan untuk meningkatkan kualitas produk pada tanaman hias agar memenuhi syarat standart expor dan tentu melalui pembinaan yang dlakukan secara berkesinambungan. (Din).


PADANG
-Seorang wartawan media Wawasan di Padang diketahui bernama Arneldi,56 mendapat musibah kecelakaan di jalan S.Parman tepatnya di depan Trankindo Padang. Jumat (11/2) sore.


Dari informasi yang dihimpun An panggilan akrab Arneldi yang juga sebagai wartawan foto tersebut ditemukan terkapar berlumur darah di kepala disebabkan terbentur ke aspal. Hingga berita ini diturunkan An belum sadarkan diri dan dirawat di RS Yos Sudarso.


Saksi mata, Amir 54 mengatakan melihat dari kejauhan di sekretariat Persatuan Keluarga Daerah Piaman ( PKDP) menyebutkan, bahwa korban terlihat tergeletak di jalan pukul 15.35 WIB.


" Saya waktu itu sedang bekerja, dan dari kejauhan saya melihat korban tergeletak berlumuran darah di jalan. Sehingga saya mengejar dan menolong beliau," katanya. Sabtu (12/2).


Ia menambahkan, saat itu dirinya dan teman-teman di sekretariat PKDP membawa korban ke RS Yos Sudarso untuk mendapatkan pertolongan.


Sementara itu, Kanit Lantas Polresta Padang Ipda Arisman mendapat laporan peristiwa tersebut melalui Aipda Ilmayadi,  bahwa telah mendapatkan laporan dari adik korban ( An), yakni Ermansyah yang juga wartawan foto Harian Pagi Posmetro Padang bahwa kecelakaan menimpa kakaknya. 


" Benar kami telah mendapatkan laporan kecelakaan yang menimpa saudara Arneldi panggilan An yang merupakan wartawan Wawasan. Untuk tindak lanjutnya kami akan proses," kata Aipda Ilmayadi. 


Sementara itu, Ermansyah yang merupakan adik korban membenarkan peristiwa tersebut. " Benar kakak saya mengalami kecelakaan di jalan S. Parman dan saat ini belum sadarkan diri di rawat insentif di RS Yos Sudarso. Mohon doanya kepada teman-teman," pinta Man yang panggilan akrab Ermansyah yang merupakan juru foto senior di  Harian Pagi Posmetro Padang. (kld)


Kab. Bekasi
-Seorang Bayi Bernama Alfan Alfarizi Berusia Enam Bulan Beralamat Kp Ceger RT.002/004 Desa Sukadarma Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi Butuh Uluran Tangan Dermawan Dan  Perhatian Aparatur Pemerintah Desa Sukardarma Serta Pemerintah Kabupaten Bekasi.


Menurut Keterangan Devi Saputri pada awak Media Menjelaskan Bahwa anak balitanya Yang Berusia Enam Bulan Menderita Sakit Infeksi Paru dan Mata, Saat Ini Di Rawat Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi Ruang PICCU.


Berhubung Kondisi anak saya Alfan Kondisi Kesehatannya Belum Stabil Maka Proses Operasi Mata Nya Ditunda Hingga Kondisi Alfan Sehat dahulu,Ungkap Devi 


Devi Sapitri Berharap ada para Dermawan Yang Berhati Mulia dapat Membantu Anak Kami, Suami saya Hanya Bekerja Sebagai Tukang Panggul Harian Lepas Pasar Induk Cibitung.


Saya Mengucapkan Terimakasih Kepada Niken dan Aki (Relawan Ambulan Sinergi) yang Telah Membantu Menolong Alfan Anak Saya Hingga Dengan Cepat Mendapatkan Perawatan Di Ruang PICCU RSUD Cibitung Kabupaten Bekasi,Ujar Devi Sapitri.


(RACHMAT)


Kabupaten Buru Selatan-
Seorang ayah di Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku tega memperkosa ke dua anak kandungya sendiri. Aksi bejat pelaku yang dilakukan kepada ke dua anaknya masing-masing bernama FN berusia 5 tahun dan JN 7 tahun.


Kapolres Pulau Buru AKBP Egia Febri Kusumawiatmaja, saat pres liris Sabtu tadi pukul 14.00 Wit mengatakan kasus pencabulan anak ini sejak tahun 2020 hingga terungkap di tahun 2022.


Sebelumnya dibulan Januari 2022, FN jatuh sakit di rumahnya, dan disarankan oleh mantri setempat untuk dilarikan ke Rumah Sakit. Namun ayah dari korban tersebut menolaknya karena takut kedok kejahatannya terbongkar.


Berdasarkan informasi di tanggal 18 Januari, FN dilarikan ke RSUD Namrole oleh ayah kandungnya dengan keluhan diare. Ternyata hasil pemeriksaan terdapat robekan hebat di vagina dan anus FN.


Di tanggal 9 Februari Korban atas nama FN dikabarkan telah meninggal dunia akibat lemas kesakitan.


Sementara korban JN, yang merupakan Kaka dari FN telah mendapatkan perawatan lebih lanjut, dari orang tua korban dan pihak kepolisian Polres buru.


Kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh tersangka BN terdapat di dua tempat, yang pertama di dalam rumah desa kamanglale dan desa Labuang Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan. Tersangka telah menyerahkan  diri kepada pihak kepolisian pada Jumat malam 11 Februari 2022. 


Kini Tersangka BN dikenakan jerat hukuman hidup berdasarkan Pasal 82 ayat 1, 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Jo Pasal 76 B.


Unsur Pasalnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Jo Pasal 76 E. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ayat 1. " Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujukan untuk melakukan atau membiarkan melakukan perbuatan cabul.


Ayat 2 dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh orang tua, wali, orang yang mempunyai hubungan keluarga.


Ayat 4 menimbulkan korban lebih dari satu orang, mengakibatkan luka berat, nganguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilang fungsi repoduksi dan atau korban meninggal dunia. Ancaman hukuman 15 tahun penjara dan ditambah sepertiga dari ayat 4 Nomor 17 Tahun 2016 dengan hukuman maksimal seumur hidup. 


Rep25.


Singkawang
, Jum'at (11/2/22) - Panglima Kodam XII/Tanjungpura Mayjen TNI Sulaiman Agusto, S.I.P., M.M., memimpin langsung Penutupan Pendidikan Pertama Bintara (Dikmaba) TNI AD TA 2021 bertempat di Lapangan Sapta Marga Rindam XII/Tpr, Kota Singkawang.


Selain menutup pendidikan, dalam kesempatan ini Mayjen TNI Sulaiman Agusto juga melantik sebanyak 236 Bintara dengan pangkat Sersan Dua, sekaligus mengambil sumpah menurut agama dan kepercayaan masing-masing.


Pangdam XII/Tpr, Mayjen TNI Sulaiman Agusto menyampaikan, upacara pelantikan ini menandai berakhirnya Pendidikan, sekaligus penetapan status sebagai prajurit TNI Angkatan Darat yang berjati diri sebagai Tentara Pejuang, Tentara Rakyat, Tentara Nasional dan Tentara Profesional. 


"Perubahan status ini membawa konsekuensi logis sebagai awal dari tuntutan tugas yang harus diemban sebagai prajurit TNI Angkatan Darat," ujar Pangdam dalam amanatnya.


Begitu juga dengan pengambilan sumpah, menurut Pangdam, hal ini mutlak dilaksanakan sebagai wujud pengakuan negara terhadap mereka sebagai seorang prajurit TNI Angkatan Darat. 


"Mengandung juga kewajiban bagi seorang prajurit untuk setia secara lahir dan batin kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga ketaatan pada hukum yang berlaku serta menjunjung tinggi Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI," tegasnya.


Dengan penuh rasa bangga, Mayjen TNI Sulaiman Agusto dalam kesempatan tersebut mengucapkan selamat atas keberhasilan para mantan siswa Dikmaba dalam menyelesaikan semua tahapan pendidikan. 


Selanjutnya juga mengucapkan terima kasih kepada Danrindam XII/Tpr beserta staf, para instruktur dan pelatih, atas kerja kerasnya dalam menyelenggarakan program pendidikan. 


"Tanpa kerja keras dari para pelatih tentunya proses pendidikan ini tidak akan mencapai hasil yang maksimal. Tetap patuhi protokol kesehatan dalam setiap kegiatan sehingga Lembaga Pendidikan tetap aman dari penyebaran Covid-19," pesannya mengakhiri. (Pendam XII/Tpr)


Desa Wadas
, Purworejo Jawa Tengah* (10 Februari 2022) – Petisi “Hentikan Rencana Pertambangan Batuan Andesit di Desa Wadas” yang dibuat oleh koalisi Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas (GEMPADEWA) di Change.Org kian viral paska ditangkapnya puluhan warga Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. 


Seperti diketahui, ribuan aparat gabungan dari TNI, Polri, dan Satpol PP diturunkan ke desa tersebut Selasa (8/2/2022) dua hari lalu dengan dalih untuk mengamankan proses pengukuran lahan tambang batu andesit yang dibutuhkan untuk pembangunan Waduk Bener.


Mereka mencopot spanduk penolakan Bendungan Bener dan mengejar beberapa warga sampai ke hutan dan menangkap serta menahan lebih dari 60 warga yang berusaha menolak rencana tambang andesit itu di desa mereka. Bersama para warga desa itu, ditangkap pula Seniman Yayak Yatmaka, Danil dari LBH Yogyakarta dan lima orang lain yang bergabung dalam kelompok Solidaritas untuk Warga Wadas.  


Kendati Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo telah memberikan pernyataan permintaan maaf atas kejadian tersebut, petisi yang digagas oleh Koalisi GEMPADEWA di Change. Org yang dilansir dua hari lalu itu terus bergulir dan meningkat cepat dukungannya. Pada pukul Kamis (10/2/22) menjelang tengah malam, telah tercatat lebih dari 33.600 pendukung yang ikut menandatangani petisi ini. 


Dengan jumlah tersebut, petisi ini kian mendekati target 35.000 tandatangan yang akan membuatnya menjadi salah satu petisi yang paling banyak ditandatangani di Change.Org. Terlebih lagi, tensi suasana terus meningkat eskalasinya dan hingga Kamis (10/2/2022) pagi ini, aparat dalam jumlah besar masih terus didatangkan ke Desa Wadas.   


Dalam petisi “Hentikan Rencana Pertambangan Batuan Andesit di Desa Wadas” tersebut, Koalisi GEMPADEWA menjelaskan dengan gamblang perihal kekhawatiran warga Desa Wadas akan dampak lingkungan yang mungkin bisa terjadi pada desa mereka bila tambang andesit itu dilanjutkan. 


 Sedikitnya, ada beberapa poin penting yang dituangkan dalam petisi ini.

  

Pertama, menurut warga Wadas, kebutuhan batuan andesit yang tak sedikit untuk Waduk Bener, akan menghabiskan Sebagian besar wilayah desa serta merusak 28 titik sumber mata air yang menjadi sumber pengairan pertanian desa tersebut. Dampaknya, tak hanya lahan pertanian rusak, para petani pun akan kehilangan mata pencarian. 


Hal kedua yang dikhawatirkan warga adalah lokasi geografis desa. Tanpa adanya tambang batuan andesit itu, kondisi Desa Wadas sudah cukup rentan mengalami longsor karena berada di Kecamatan Bener yang berdasarkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo 2011-2031, merupakan bagian dari Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor.


 “Penambangan batu andesit di sini tentu akan membuat Desa kami akan makin rentan kena longsor,” kata seorang warga yang tak bersedia disebutkan namanya. 


Kekhawatiran warga tersebut cukup beralasan karena untuk memasok batuan bagi pembangunan Waduk Bener itu, sebagian besar Desa Wadas yang memiliki luas 145 hektare itu akan dijadikan tambang batuan andesit. 


Bentrok warga dengan aparat, seperti disebutkan dalam petisi, terjadi sejak sosialisasi pematokan tanah. 


“Tiap kali  kami melakukan penolakan,  aparat akan menarik, memukul, menendang, menginjak, dan menjambak kami,” kata sumber tersebut. 


Beberapa video bentrokan, seperti yang terjadi pada Selasa lalu, diunggah ke akun Instagram warga Desa Wadas, @wadas_melawan untuk memberi tahu masyarakat luas apa yang terjadi di desa tersebut. “Bisa lihat di akun IG @wadas_melawan dan banyak video yang viral,” tambahnya. 


Stigmatisasi negatif juga dialami Warga Wadas yang ingin mempertahankan hak dan memperjuangakan kelestarian alam Desa Wadas.  


“Kami dapat stigma sebagai provokator, ditunggangi anarko, tidak paham permasalahan, dan seterusnya,” katanya kesal.


 Hal ini juga dialami warga Wadas waktu menggelar Mujahadah dan doa bersama untuk menghentikan rencana sosialisasi pematokan pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Bener dan tambang batu andesit di desanya. 


Koalisi Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas (GEMPADEWA) bermula dari gagasan untuk membuat paguyuban guna memudahkan komunikasi warga dalam upaya-upaya mereka mempertahankan hak atas lahan desa. Saat ini, akun @wadas_melawan yang ada di berbagai platform media sosial seperti Twitter, Instagram, Facebook, Tiktok dan Yotube, menjadi saluran informasi resmi dari warga Wadas tentang perkembangan terkini yang berlangsung di desa mereka, serta ikut mendukung warga Wadas dengan memberi solidaritas melalui petisi “Hentikan Rencana Pertambangan Batuan Andesit di Desa Wadas” yang dibuat oleh Koalisi Gempadewa.(**)


Purworejo
, Jawa Tengah* - Tagar #WadasMelawan semakin ramia di media sosial. Sebagaimana diketahui, ribuan personil aparat kepolisian pada hari  Selasa, 8 Febuari 2022, merangsek masuk ke Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo tanpa pemberitahuan. Ribuan personil Kepolisian tersebut datang dengan membawa serta peralatan lengkap (tameng, senjata, dan anjing polisi). Dalihnya, Kepolisian mengawal proses pengukuran lahan yang dilakukan oleh tim pengukuran dari Kantor Pertanahan Purworejo. Aksi Kepolisian di lokasi dibarengi dengan intimidasi dan pengepungan di beberapa titik lokasi rumah warga dan masjid yang sedang digunakan untuk mujahadah.


Sejak hari  Senin, 7 Februari 2022, ribuan personil Kepolisian memang sudah berkumpul dan melakukan apel di Polres Purworejo. 


Direktur Eksekutif WALHI Yogyakarta, Halik Sandera, juga  mendapat informasi bahwa sore harinya ribuan personil tersebut mendirikan beberapa tenda di Lapangan Kaliboto yang lokasinya tak jauh dari pintu masuk ke Desa Wadas. Pada malam harinya, hanya Desa Wadas yang mengalami mati lampu dan hilang sinyal. “Ada indikasi kesengajaan dalam mematikan listrik dan membuat down sinyal di Desa Wadas, karena hanya terjadi di satu lokasi tidak di Desa sekitar yang lain.” terangnya.


Polisi, membawa paksa salah satu pengurus organisasi Gempa Dewa (Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas). Warga yang hendak sholat ke masjid pun ditangkap. Aparat terus melakukan intimidasi termasuk menyita seluruh pisau yang sedang digunakan untuk aktivitas membuat besek dan memasak oleh ibu-ibu. Ibu-ibu yang sedang menggendong anaknya di halaman rumah dibentak-bentak dan warga yang ditangkap semakin banyak. 


Berkaitan dengan kejadian ini, Halik, mendesak atensi dari Kapolri.


“Kapolri harus memberi atensi terhadap persoalan ini. Tindakan sewenang-wenang Kepolisian terhadap warga Desa Wadas sama sekali tidak menunjukkan komitmen terhadap semangat perlindungan Hak Asasi Manusia dan sikap humanis dari Kepolisian”, terang Halik  menagih komitmen Kepolisian untuk lebih bersikap humanis dalam menghadapi rakyat.


Fanny Tri Jambore, Manajer Kampanye Tambang dan Energi WALHI, menyatakan keprihatinannya dan mengutuk keras tindakan Kepolisian. Pasalnya selain tanpa didahului oleh surat pemberitahuan, kegiatan ini mustinya dihentikan mengingat paska Putusan MK nomor 91/PUU-XVIII/2020 dalam amarnya memerintahkan untuk menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas. 


“Kegiatan pengadaan tanah untuk quarry Bendungan Bener mustinya dihentikan sebagaimana seluruh PSN yang harus ditangguhkan terlebih dahulu. Kegiatan untuk PSN yang menyandarkan pada UU Cipta Kerja ditangguhkan berdasarkan Putusan MK nomor 91/PUU-XVIII/2020”, ungkapnya. WALHI meminta penyelenggara negara untuk tunduk terhadap Putusan MK. “Presiden harus mampu menunjukkan sikap patuh terhadap hukum,” imbuhnya. 


Berkaitan dengan quarry yang merupakan kegiatan pertambangan, Fanny menyatakan, mustinya ada IUP untuk sebuah aktivitas yang kaitannya adalah pertambangan, baru setelah itu melakukan pembebasan lahan, “Ini kok quarry untuk Bendungan seperti special kedudukannya. Ia tidak mempunyai IUP dan difasilitasi pengadaan tanahnya, berbeda dengan kebutuhan quarry di proyek kepentingan umum lainnya.”


WALHI mendesak Gubernur dan kepolisian untuk Patuh dan tunduk terhadap Putusan MK dan membatalkan proses pengadaan tanah quarry untuk bendungan Bener; Menghentikan pengukuran tanah dan rencana pertambangan di Desa Wadas, Bener, Purworejo; Menarik mundur aparat kepolisian dari Desa Wadas serta menghentikan kriminalisasi dan intimidasi aparat terhadap warga Wadas; dan Membebaskan warga Wadas yang ditangkap oleh Polresta Purworejo.(**)


Purworejo
, Jawa Tengah* - "Permintaan pengamanan pengukuran tanah di desa Wadas datang dari Pemerintah, maka Kepolisian wilayah melaksanakan tugas di lapangan, bisa saja karena kepolisian wilayah

dipaksa pemerintah, sehingga agak terganggu seperti saat ini," tutur aktifis HAM Natalius Pigai.


Karena itu lanjut dia rakyat mestinya protes terhadap subjek pembangunan dalam hal ini Kementerian PUPR, Kementerian Pertanahan dan Pemerintah Daerah.


Aktivis Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengatakan seyogyanya gejolak yang terjadi di desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah tidak perlu terjadi jika pemerintah mengajak elemen masyarakat berpartisipasi dalam kebijakan pembangunan, pasalnya aparat kepolisian hanya sebagai alat negara.


"Soal Wadas Purworejo mendapat simpati kita semua karena riak-riak semacam ini tidak perlu terjadi jika para pihak dalam hal ini Kementerian PUPR, Kementerian Pertanahan dan Pemprov Jawa Tengah mau melaksanakan pembangunan partisipasif," kata Natalius Pigai dalam keterangannya, Rabu 9 Februari 2022.


Dikatakan Pigai dalam konteks HAM dan Pembangunan atau Human Right and Development aspek partisipasi adalah variabel terpenting dan utama.


"Pembangunan berbasis HAM atau right based development pihak yang terkait langsung (subjek) adalah negara dalam hal ini Kementerian PUPR, Badan Pertanahan dan Pemerintah Daerah maka aparat kepolisian hanya sebagai alat negara," tuturnya


Kendati demikian dia menyayangkan sikap aparat hukum yang melakukan penangkapan terhadap warga Desa Wadas, meski aparat kepolisian hanya melaksanakan tugas, diduga dipaksa pemerintah.(**)


Ketapang
- Kodim 1203/Ktp menggelar Vaksinasi Covid-19 Dosis ketiga/Booster (penguat) untuk Prajurit Kodim 1203/Ktp bertempat di Aula Serbaguna Makodim, Jalan Letjen S. Parman, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Jum'at (11/2/2022)


Menurut penjelasan Dandim 1203/Ktp, Letkol Inf Alim Mustofa,"Vaksin Booster ini diperuntukan Prajurit Kodim 1203/Ktp untuk meningkatkan imunitas, terlebih mengantisipasi sebaran Covid-19 yang bermutasi jenis baru yaitu omicron yang kita ketahui bersama saat ini mulai marak," ucapnya.


Namun setelah vaksinasi Booster ini, diharapkan seluruh prajurit tetap menerapkan protokol kesehatan karena yang taat belum tentu sehat yang bebal belum tentu kebal,"tegasnya.


Terkait antisipasi omicron Dandim sudah menyampaikan kepada seluruh Babinsa jajaranya agar meningkatkan kewaspadaan dan tidak bosan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat binaannya agar tetap mematuhi protokol kesehatan terutama disiplin memakai masker,"jelasnya.


Dandim juga mengajak seluruh masyarakat Kab. Ketapang dan Kab. Kayong Utara mensukseskan program pemerintah percepatan vaksinasi, Hal ini demi menjaga keselamatan bersama agar terhindar dari Covid-19," tutupnya.


(Pendim 1203/Ktp)


BANTAENG
-- Bupati Bantaeng, DR Ilham Azikin menghadiri hari ulang tahun Desa Bonto Jai, Kecamatan Bissappu, Rabu, 9 Februari 2020. Dia menyebut, desa ini adalah salah satu desa terbaik yang ada di Bantaeng.


Bupati bergelar doktor pemerintahan ini menyebut salah satu indikator desa terbaik di Bonto Jai adalah tentang kebersamaan dan gotong royong. Hal itu tercermin saat vaksinasi, dimana desa Bonto Jai menjadi desa dengan vaksinasi tercepat di Kabupaten Bantaeng. 


"Ini tidak mungkin terjadi jika bukan berkat kebersamaan dan gotong royong masyarakat dan pemerintahnya," jelas dia.


Ilham Azikin menambahkan, desa ini juga memberi motivasi untuk desa-desa lainnya di Bantaeng. Buktinya, desa lainnya juga ikut bergerak untuk membangun desa dengan kebersamaan.


"Jaga terus keharmonisan yang sudah kita rasakan saat ini. Tetap saling bersama-sama untuk kebaikan," pesan Ilham Azikin. 


Dia menambahkan, tidak hanya soal vaksinasi. Desa ini terus berkembang seiring perkembangan zaman. 


Kepala Desa Bonto Jai, Amiluddin mengatakan, hari jadi ke-23 Desa Bonto Jai ini adalah semangat untuk membangun desa lebih baik lagi. Melalui hari jadi ini, masyarakat kembali memperkokoh kebersamaan untuk membangun desa agar lebih baik. 


"Karena tanpa masyarakat, tidak ada apa-apanya pak desa ini. Terimakasih masyarakat Desa Bonto Jai," kata dia.(*)


Jawatengah
-Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah. Warga sekitar menolak penambangan batu untuk material urug Bendungan Bener. Bentrokan terjadi di lokasi. "Bidang Advokasi dan Kebijakan Publik PB PMII mengecam tindakan represif terhadap Warga Wadas Penolak Tambang". Ungkap Ahmad Latif saat di wawancarai.


Warga Desa Wadas yang sedang mempertahankan tanah dan ruang hidupnya dari kerusakan lingkungan mendapatkan kekerasan dan represif dari aparat keamanan. Dimana warga sekitar menghadang rencana sosialisasi pematokan lahan, diproyeksikan akan dijadikan lokasi pertambangan quarry batuan andesit sebagai bahan material Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Bener.


Menurut Ahmad Latif,"Proyek pembangunan bendungan ini kedepan sangat mengkebiri dan merampas hak serta ruang hidup warga, mata pencaharian, dan ekosistem. Aktivitas pertambangan akan mengeruk bukit dan berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan serta mendatangkan Bencana Alam. Di sisi lain, proyek tambang yang akan dioperasikan di desa Wadas tidak mempunyai AMDAL". Ungkap Ahmad Latif.


Tindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian merupakan suatu bentuk pelanggaran HAM dan perampasan ruang hidup yang dilakukan telah memangkas konstitusi. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa dalam UUD 1945 Pasal 28 a: “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”


Kami selaku organisasi dari embrio Nahdlatul Ulama sangat sepakat mengenai tanah yang sudah dikelola oleh rakyat selama bertahun-tahun, baik melalui proses iqtha' (redistribusi lahan) oleh pemerintah atau ihya’ (pengelolaan lahan), maka pemerintah haram mengambil tanah tersebut.Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3 secara implisit mengatakan, rakyat memiliki kedaulatan penuh untuk mengelola sumber daya alam. Selain itu, penambangan yang terjadi di bumi Wadas adalah jalan untuk melancarkan Proyek Strategis Nasional Bendungan Bener yang termaktub dalam PP 42 Tahun 2021 yang merupakan turunan dari UU Cipta Kerja. Padahal, dalam putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Tentang pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja mengamanatkan untuk menangguhkan segala hal, baik berupa tindakan maupun juga kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas. 


"Sehingga, pembangunan bendungan Bener dan segala perangkat pendukungnya harus dihentikan secara cepat dan tegas. Jangan lagi ada tragedi perampasan hak-hak rakyat dan merugikan rakyat dengan cara apapun". Ungkap tegas Ahmad Latif.


Latif sapaan akrabnya, melanjutkan bahwa "atas nama rakyat, Warga NU, dan PB PMII, kami meminta Kapolda Jateng untuk segera membebaskan warga Wadas yang ditahan. Juga meminta kepada Gubernur Jateng untuk menunda pengukuran baik yang sudah disetujui rakyat maupun yang belum setuju atas nama rakyat dan atas nama Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai  selesai bermusyawarah, dan menghindarkan clash antara rakyat dengan aparat Negara, terangnya.


Latif memberikan saran kepada pihak aparat Negara, "Bebaskan 60 warga yang ditahan, termasuk keluarga/kader PMII. Sebelum lonjakan dan amarah rakyat makin melonjak, tutupnya.(***)

Doc : humas polda sumbar

 

Makumatnews - TNS - Sesuai amanat undang-undang Nomor 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa Setiap Badan Publik Wajib menyediakan informasi sesuai dengan kriteria yang ada. Untuk memenuhi dari informasi tersebut, Divhumas Polri dan Bidang humas Polda Sumbar mengadakan kegiatan Bimbingan Teknis dan Pengujian Konsekuensi yang langsung dibuka langsung oleh  Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Sumatera Barat Brigjen Pol Edi Mardianto, S.H, S.I.K , Rabu 9/2/2022 di Kryad Bumiminang Hotel Jalan Bundo Kanduang Padang. 


Kegiatan itu diikuti oleh para Kasihumas Polres sejajaran dan Pengemban fungsi PPID Satker  Polda Sumbar dengan tim penguji konsekuensi Divhumas Polri yang diketuai oleh Kabag Anev Ro PID Divhumas Polri Kombes Pol Drs. Sugeng Hadi Sutrisno. 


Dalam amanat Kapolda Sumbar yang dibacakan oleh Wakapolda, Bidang humas Polda Sumbar merupakan ujung Tombak untuk menyampaikan dan mengklarifikasi informasi, oleh sebab itu Satker dan Satwil segera memberikan informasi yang menonjol di masyarakat yang perlu dijelaskan dan disampaikan agar masyarakat dapat merasa aman dan nyaman. 


Lanjut Wakapolda, Uji konsekuensi ini merupakan bentuk pelayanan informasi publik secara profesional dan proporsional, humas merupakan garda terdepan untuk membangun opini publik terhadap kinerja Polri, maupun terhadap informasi yang up to date yang diminta masyarakat. Untuk menyikapi tuntutan masyarakat,  perlu dilakukan pembenahan sehingga out put  yang diharapkan humas kedepan mampu memberikan informasi positif dengan cepat dan akurat kepada masyarakat, sehingga tidak terjadi sengketa informasi. 


Dalam kesempatan itu juga, Wakapolda Sumbar memberikan penekanan kepada peserta Bimtek agar para peserta mengikuti pelatihan dengan serius dan  para pejabat PPID Mengimlementasikan materi dalam pelaksanaan tugas kehumasan agar tidak terjadi missinformasi dan kesalahan prosedur dalam pemberian informasi.


Diakhir amanat, Wakapolda menyampaikan bahwa terus jalin kemitraan dengan semua lapisan masyarakat dan kalangan pers serta instansi lainnya, tingkatkan kemampuan dalam mengolah informasi  yang cepat, akurat serta biaya murah. Lakukan pendekatan kepada media sehingga terjalin kerjasama yang baik guna peningkatan opini positif Polri.(*)



Maklumatnews - Kepri - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau pelaksanaan kegiatan akselerasi vaksinasi serentak di seluruh wilayah Indonesia dengan hadir secara langsung di Bintan, Kepulauan Riau (Kepri), Rabu (9/2).


Dalam kesempatan itu, Sigit menekankan kepada seluruh jajarannya melalui sambungan virtual untuk menyiapkan strategi-strategi khusus guna mengantisipasi serta menghadapi lonjakan pertumbuhan Covid-19 yang disebabkan oleh varian Omicron. 


"Sehingga tentunya kita harus melakukan langkah-langkah sebagai upaya menghadapi varian Omicron. Salah satunya yang paling prioritas adalah bagaimana kita melakukan akselerasi vaksinasi," kata Sigit dalam arahannya kepada jajarannya diseluruh wilayah Indonesia. 


Strategi pertama yang harus dioptimalkan, kata Sigit adalah terus melakukan akselerasi percepatan vaksinasi. Khususnya, bagi kelompok lanjut usia (lansia). Serta masyarakat yang sudah mendapatkan vaksin dosis dua namun telah memasuki atau melewati enam bulan, untuk segera mendapatkan suntikan booster atau dosis ketiga. 


"Dan tentunya dalam kesempatan ini saya kembali mengingatkan dengam meningkatnya varian Omicron tentunya yang harus kita lakukan kemudian strategi-strategi. Sehingga kita bisa melakukan vaksinasi di wilayah terjauh. Dan tentunya ini perlu adanya kerjasama, strategi khusus," ujar mantan Kapolda Banten ini. 


Selanjutnya strategi kedua, dikatakan Sigit, adalah terus mengingatkan dan mensosialisasikan kepada masyarakat untuk tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan (prokes) dalam menjalani aktivitas sehari-harinya. 


"Kedua adalah ingatkan masyarakat kembali untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Karena hal itu salah satunya yang paling utama memakai masker," ucap eks Kabareskrim Polri itu.


Menurut Sigit, terjadinya transmisi penularan kerap diakibatkan lantaran ketidakdisiplinan dalam penggunaan masker. Hal itu penting, sambung Sigit, lantaran varian Omicron memiliki tingkat penularan yang lebih cepat walaupun tingkat fatalitas lebih rendah dibandingkan varian Delta. 


"Namun demikian manakala kemudian ini menular kemudian masuk kepada usia-usia rentan apalagi belum vaksin dan komorbid ini juga tetap menimbulkan fatalitas. Karena itu, mari kita saling mengingatkan untuk tetap pakai masker. Bila perlu pakai masker double utamanya di tempat yang ada aktivitas kerumunan. Ini untuk menjaga agar masyarakat semua bisa terhindar dari penularan," papar Sigit.


Dan strategi yang terakhir, menurut Sigit adalah sinergitas dan soliditas antara Pemerintah Pusat, TNI-Polri Pemerintah Daerah, dan seluruh elemen masyarakat untuk terus bekerjasama dan bahu-membahu dalam rangka penanganan dan pengendalian Pandemi Covid-19. 


Sigit berharap, seluruh pihak terkait yang berada di lini terdepan, untuk tidak lelah mengingatkan kepada masyarakat khususnya yang belum mendapatkan vaksin untuk segera melakukan vaksinasi. Hal itu guna meningkatkan imunitas bagi varian virus Covid-19. 


"Pemerintah, baik itu Pemerintah Pusat, daerah dan seluruh stakeholder tentunya terus siapkan gerai vaksin dan strategi vaksinasi. Dan tentunya mari kita ingatkan pada saudara-saudara untuk memanfaatkan gerai tersebut. Khususnya bagi yang belum vaksin, atau yang sudah waktunya booster enam bulan harus dilakukan vaksinasi kembali," tutup Sigit.(**)



Morotai
, 8 Februari 2022* - Presiden pertama Indonesia, *Sukarno*, memiliki jejak yang dalam di hati masyarakat Morotai, sebuah pulau di Halmahera, Kepulauan Maluku. Pulau Morotai dulunya merupakan bagian dari wilayah kekuasaan kesultanan Tidore, kerajaan yang menguasai kepulauan moro di Halmahera hingga Papua.  Tahun 1950 Tidore bergabung dengan Republik Indonesia bersamaan dengan berakhirnya Republik Indonesia Serikat (RIS) yang diputuskan dalam  Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag Desember 1949. 


Tidore juga merupakan aktor yang aktif dalam mempersatukan wilayah Indonesia dan menjadi bagian penting dari pembentukan provinsi perjuangan Irian Barat di tahun 1956. Di tahun itu pula Sultan Zainal Abidin diangkat sebagai Gubernur Irian Barat dan Tidore sebagai ibukotanya. Kini Tidore adalah Ibukota provinsi Maluku Utara.


 Begitu penting pengaruh dan wilayah kekuasaan kesultanan Tidore bagi kesatuan negara Indonesia, Presiden Sukarno mengajak Sultan Zainal Abidin Syah hingga dua kali untuk membawa seluruh wilayah Tidore termasuk Papua bergabung ke NKRI.


Hubungan baik Sukarno dengan Sultan Zainal Abidin Syah itu membuat Morotai memiliki tempat tersendiri dalam hati Sukarno, demikian pula sebaliknya. Masyarakat Morotai menyimpan nama Presiden pertama itu dengan takzim hingga kini. 

Nama Sukarno, misalnya, diabadikan pada monumen dan fasilitas penting di daerah tersebut, salah satunya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Morotai. RSUD Sukarno yang diresmikan pada 2021 lalu. Rumah sakit bertaraf nasional ini memiliki fasilitas memadai seperti Ruang Poli Rawat Jalan, Ruang Rawat Inap Kelas I, Kelas II, Kelas III, Ruang Laboratorium, Ruang Unit Transfusi Darah, Ruang Radiologi, Ruang Farmasi, Ruang Unit Gawat Darurat dan juga Ruang Terapi Oksigen Hiperbarik (Hyperbaric Oxygen Chamber) yang hanya dimiliki beberapa rumah sakit saja di seluruh Indonesia. 


Nostalgia tentang Sukarno juga masih melekat kuat di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Morotai, yang merupakan sekolah menengah unggulan. Pasalnya, SMP tersebut diresmikan langsung oleh presiden yang akrab disapa Bung Karno itu. Keinginan untuk memberi Pendidikan yang baik bagi warga negara Indonesia, membuat Sukarno menginginkan dibangunnya sekolah-sekolah sesaat setelah kemerdekaan Indonesia berhasil direbut pada 17 Agustus 1945. 

Pada 1957, Sukarno berkunjung ke Pulau Morotai. Salah satu agenda presiden adalah meresmikan gedung sekolah SMP Morotai dan mengubah status sekolah menjadi SMP Negeri Morotai. Bung Karno menginginkan fasilitas pendidikan yang baik di Morotai dan untuk itu SMP Morotai dibangun tahun 1950. Gedung sekolah menggunakan bangunan rumah sakit milik tentara sekutu dan guru pertama SMP Morotai, Bapak Th. Matulesi, adalah Kepala Sekolah SMP Morotai saat Bung Karno datang dan meresmikannya. 


Selasa (8/2/2022) siang ini, masyarakat pulau Morotai menyaksikan peresmian Patung Sukarno. “Patung Bapak Ir. Soekarno yang merupakan sebuah monumen untuk mengingat kunjungan beliau ke Morotai pada 1957 silam, yang telah selesai dibangun dan akan diresmikan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani yang juga merupakan cucu dari sang proklamator,” Kepala Bagian Protokoler Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai, H. Abdul Karim menjelaskan. 


Selain meresmikan patung Sukarno, Puan yang akan didampingi oleh Bupati Morotai, Benny Laos, juga dijadwalkan menghadiri beberapa acara lain seperti peninjauan vaksinasi anak dan vaksinasi dosis ketiga, kunjungan ke SMPN 1 Morotai bantuan 500 laptop untuk beberapa sekolah dari jenjang SD, SMP hingga SMA yang ada di kompleks Sekolah Unggulan. 


Puan juga dijadwalkan meninjau sekaligus menandatangani prasasti peresian beberapa sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), serta meninjau  vaksinasi bagi anak-anak usia 6-11 tahun. Selain itu, Ketua DPR RI perempuan pertama itu juga dijadwalkan melakukan pemberian bantuan bibit pala ke petani serta bantuan dana untuk kelompok UMKM di Kabupaten tersebut. 


Dalam kapasitasnya sebaga Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan, Puan juga diagendakan akan melakukan peletakan batu pertama, tanda dimulainya pembangunan kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Morotai.(**)

 


TNS – Maklumatnews - Wakil Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat (Wakapolda Sumbar) Brigjen Pol Edi Mardianto, S.I.K, M.Si memimpin upacara pembukaan Pendidikan Pembentukan Bintara Polri Gelombang I tahun Ajaran 2022 sebanyak 316 orang di Sekolah Kepolisian Negara Polda Sumbar, Selasa pagi 8/2/2022. 


Dalam upacara itu, Wakapolda Sumbar membacakan amanat Kalemdiklat Polri Komjen Pol Prof. DR. H. Rycko Amelza Dahniel, M.Si Selamat atas keberhasilan saudara yang telah dinyatakan lulus seleksi dan ditetapkan menjadi peserta didik pada program pendidikan pembentukan Bintara Polri gelombang I Tahun Anggaran 2022. Selamat datang di lembaga pendidikan dan pelatihan Polri, tempat para siswa sekalian akan didik, ditempa dan dilatih untuk menjadi insan Tribrata yang Profesional, Bermoral serta memiliki mental dan integritas yang baik. 


Keberhasilan yang telah saudara raih ini, merupakan berkah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, serta hasil dari perjuangan panjang dan buah dari ketekunan, keuletan, dan kesungguhan saudara, yang juga tentunya tidak lepas dari doa dan dukungan orang tua dan keluarga.



Oleh karena itu manfaatkan kesempatan ini untuk menimba ilmu dengan belajar dan berlatih secara sungguh-sungguh dan bertangung jawab. Para peserta didik tentunya akan dihadapkan dengan berbagai rangkaian kegiatan pendidikan dan latihan yang cukup berat dan melelahkan, namun dengan tekad yang kuat saya meyakini,  bahwa kalian dapat mengikuti dan menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan pendidikan ini dengan baik. 


Sesuai dengan kebijakan Kapolri dalam Transformasi Polri yang Presisi, pendidikan menjadi aspek penting dalam mempersiapkan SDM Polri yang unggul di Era Police 4.0 yang mampu menjawab tantangan kekinian di Era Digitalisasi serta tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin tinggi dari warga. Oleh karena itu pendidikan pembentukan  ini menjadi penting karena para Bintara dan Tamtama merupakan garda terdepan dalam memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Kemampuan dan perilaku para Bintara dan Tamtama dilapangan akan menentukan wajah Polri dan tingkat kepercayaan masyarakat kepada Polisinya.   


Wakapolda Sumbar juga mengigatkan kepada peserta Diktuk Bintara Polri agar mengikuti pendidikan dengan penuh motivasi, semangat dan tekad yang kuat. Begitu juga hendaknya setelah dilantik agar menjadi Brigadir Polri yang Profesional serta dapat dipercaya oleh masyarakat. 


Upacara pembukaan Diktuk Bintara itu dihadiri oleh Irwasda Polda Sumbar Kombes Pol. Arif Rahman Hakim, Pajabat Utama Polda Sumbar, Bhayangkari, Kapolresta dan Wakapolres sejajaran Polda Sumbar serta Forkopimda Sumatera Barat dan tamu lainnya.


Program Pendidikan pembentukan Bintara dan Tamtama Polri akan diselenggarakan dalam 2 gelombang dengan lama pendidikan setiap gelombang selama 5 bulan. Gelombang I yang dibuka secara serentak hari ini di 29 Sekolah Polisi Negara sebanyak 11.175 orang yang terdiri dari Diktuk Bintara Pria sebanyak 10.228 orang dan Diktuk Bintara Wanita sebanyak 307 orang, sementara Diktuk Tamtama Brimob sebanyak 1.614 orang dan Tamtama Polair sebanyak 140 orang.(*)

TNS -Maklumatnews- Setelah di launching nya kegiatan Lomba Sumbar Sadar Vaksin (SUMDARSIN) untuk anak usia 6-11 tahun, beberapa hari yang lalu, pihak Kepolisian Daerah Sumatera Barat (Polda Sumbar) mengimbau para orang tua agar mengajak anak-anaknya (usia 6-11 tahun) untuk mengikuti vaksinasi. Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Satake Bayu Setianto mengatakan, kami mengimbau para orang tua agar mengajak anak-anaknya untuk ikut vaksin. “Kami mendorong agar para orang tua yang memiliki anak usia 6-11 tahun untuk mengajak dan mengedukasi agar ikut vaksinasi." Katanya. Ia menjelaskan, untuk capaian ini diperlukan  kerja sama kita semua khususnya para orang tua, agar pembelajaran tatap muka (PTM) bisa dilaksanakan 100 persen. Sementara itu, Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Sumbar Dr. dr. Finny Fitry Yani, SpA(K) mengatakan tentang vaksin anak 6 sampai11 tahun ini merupakan Vaksinasi Covid-19 yang bertujuan  membentuk dan melatih tentara khusus di tubuh anak untuk melawan virus penyebab Covid-19 . "Vaksinlah anak Anda, agar  terhindar dari penyakit Covid-19 dan aman dalam bersekolah," katanya. Lebih lanjut Kabid Humas mengatakan, kepada seluruh jajaran Polres di wilayah agar selalu bersinergi dengan seluruh stakeholder  terutama Dinas Pendidikan  untuk mensosialisasikan ke Sekolah Dasar agar terus melakukan akselerasi vaksinasi anak usia 6-11 tahun ini. Selain itu, ajakan dan edukasi dari orang tua sangatlah berpengaruh untuk meningkatkan minat dan keinginan anak untuk ikut vaksin,” pungkasnya.(*)



Menurut Syafril, investasi yang ditawarkan mulai dari 100 Ribu Rupiah dengan kelipatan keuntunggan 300 Ribu Rupiah per bulannya. Hal tersebut yang kemudian membuatnya tergiur.

"Jadi sistemnya, kita beli perangkat panel yang mereka bilang ada kerjasama sama PLN, modal awal investasi minimal 100 ribu dengan kelipatan pendapatan perbulannya 300 ribu,” terang Syahril dikutip dari harianhaluan.com.

Sementara, Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Satake Bayu Setianto menyebut, pihaknya akan mempelajari kasus tersebut yang dilaporkan oleh 11 orang tersebut. 

"Kita telah menerima laporan ini dari masyarakat yang datang melapor, selanjutnya akan pelajari dan akan kita panggil saksi-saksi maupun saksi korban untuk dimintai keterangan lebih lanjut tentang tindak pidana dalam kasus ini", kata Satake. 

Satake juga berpesan kepada masyarakat agar berhati-hati dalam melakukan invesatasi online. 

"Jika ingin berinvestasi online, pelajari datanya, apalagi saat ini banyak sekali investasi online ilegal. Untuk melihat mana yang legal dan ilegal, data-data itu bisa diperoleh atau dilihat di OJK. Disana lengkap, mana yang resmi dan mana yang tidak", tutup Satake.(*)

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.