Payakumbuh --- 7 Fraksi di DPRD Kota Payakumbuh menyampaikan Pemandangan Umum Terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2022 dalam rapat paripurna yang dilaksanakan di kantor DPRD setempat, Senin (15/5).
Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Armen Faindal didampingi Wakil Ketua DPRD Wulan Denura, sementara itu Penjabat Wali Kota Payakumbuh diwakili oleh Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Dafrul Pasi, turut hadir kepala dan perwakilan OPD.
*Fraksi PKS*
Juru bicara Fraksi PKS Heri Iswandi Dt. Rajo Muntiko Alam menyampaikan beberapa hal dalam pemandangan umum fraksi. Pertama, Pemerintah Kota Payakumbuh agar bisa memfollow up (menindaklanjuti) proposal pembangunan pembangunan Masjid Raya Payakumbuh atau membuat skema dan stategi sumber keuangan yang lain untuk terwujudnya Mesjid Raya Payakumbuh.
"Setelah disahkannya Perda Pembangunan yang berkelanjutan, hal ini membuka ruang bagi Pemerintah Kota Payakumbuh untuk dapat melanjutkan pembangunan selama ini,hal ini termasuk juga Batang Agam yang perlu di selesaikan dan di lengkapi dengan segala fasilitas umum, sehingga menambah kebermanfatan kepada warga baik dari Kota Payakumbuh maupun warga daerah lain yang datang ke Payakumbuh," ujarnya.
Kedua, Heri meminta agar tenaga PPPK yang telah mendapatkan SK maupun yang akan diseleksi kedepannya pada tahun 2023 ini, hendaklah mendapatkan tempat dan kesejahteraan yang layak.
"Hal ini akan membuat mereka bisa bekerja secara maksimal dan optimal," katanya.
*Fraksi Gerindra*
Fraksi Gerindra menyampaikan mengenai PAD di RSUD mengalami peningkatan, patut diapresiasi setinggi-tingginya karena itu merupakan hak dari Nakes dan biaya pelayanan tahun sebelumnya.
Kemudian Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Payakumbuh memandang RSUD perlu support bersama, DPRD dan Pemda perlu serius menangani RSUD tersebut demi majunya Kota Payakumbuh kedepan.
Beberapa waktu yang lalu, Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Payakumbuh mendapatkan aspirasi dari masyarakat terhadap kondisi di RSUD tersebut. Fasilitas gedung yang mengalami kerusakan yang sama dari tahun ke tahun, salah satu contoh toilet diminta untuk dicek kembali.
Kemudian tentang pemanfaatan fasilitas yang ada, Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Payakumbuh meminta pihak RSUD dapat mengaktifkan kembali ruang lantai II, gedung kemuning, ruang kebidanan.
Mohon dimanfaatkan sesuai perencanaan pembangunan terdahulu bahwa gedung tersebut lantai II direncanakan untuk ruangan bersalin dan berada dekat dengan ruangan bayi, sehingga dapat meminimalisir resiko yang akan terjadi, juga menjadikan fasilitas kebidanan lebih representatif tentunya sehingga RSUDpun dapat meningkatkan pelayanannya pada masyarakat. Mohon pertimbangan karena Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Payakumbuh sudah pernah menyampaikan hal demikian dalam rapat kerja sebelumnya.
Kemudian Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Payakumbuh mengajak semua pihak untuk lebih berkonsentrasi pada sisi belanja daerah, meskipun hal tersebut sudah lebih mengarah pada teknis namun kondisi dilapangan dan aspirasi dari masyarakat juga sampai kepada fraksi. Sebelumnya Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Payakumbuh sangat mengapresiasi Pemda yang telah melakukan penghematan penggunan anggaran di setiap OPDnya dan juga apresiasi setinggi-tinggginya atas peran serta atau partisipasi masyarakat dalam mendukung program pembangunan Kota Payakumbuh.
Namun Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Payakumbuh ingin lebih mengetahui dan kurang memahami bagaimana fokus penanganan stanting di Kota Payakumbuh ini, apa cukup dengan pemberian bantuan bahan makanan pada masyarakat seperti telur dan beras yang diantarkan kerumah-rumah masyarakat, bahkan kami melihat ada yang sudah menumpuk di rumah-rumah masyarakat tersebut yang kemungkinan belum habis dan yang baru sudah datang lagi.
Yang jadi pertanyaan, apakah efektif penanganan stunting dengan begini saja, apa tidak ada penanganan dari tindakan medis dan lain-lain sebagainya? Mohon ditinjau ulang dan keefektifan kegiatan tersebut!
Fraksi Gerindra sangat mendukung program bapak asuh yang diangkat penjabat wali kota dan yang pemerintah laksanakan, namun perlu dipertimbangkan kembali outputnya bagaimana dan penanganan seriusnya seperti apa.
Terkait dengan pemulihan atau recovery, pada tahun 2022 adalah masa dalam pemulihan ekonomi dampak dari Covid 19 tahun sebelumnya yang sangat berpengaruh pada masyarakat terutama penurunan income masyarakat dan rasionalisasi dana transfer dari Pemerintah Pusat sehingga banyak program dan kegiatan untuk APBD tahun 2022 dilakukan rasionalisasi namun pagu anggaran mandatory masih diberlakukan.
Dalam masa pemulihan terutama di bidang ekonomi APBD Kota Payakumbuh mengikuti ketentuan dan aturan dari Pemerintah Pusat tanpa mempertimbangkan kearifan lokal yang berdampak kepada masyarakat banyak (majority) dalam mengatasi permasalahan Pemulihan (recovery) ekonomi masyarakat.
Kenaikan harga BBM sebagai indikator kenaikan inflasi dan resesi secara keseluruhan bukan mengkambing hitamkan produk pertanian sebagai pemicu inflasi malah Pemerintah Daerah ikut melakukan operasi pasar dalam menekan harga dari produk pertanian yang dihasilkan masayarakat Payakumbuh seperti cabe, telur, jagung, daging, bawang, sayur dan lainnya, padahal ketika harga komoditi dari produk pertanian mencapai titik terendah seperti sekarang Pemerintah Daerah tidak peduli.
Dari keadaan diatas, Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Payakumbuh meminta agar perencanaan program dan kegiatan APBD Kota Payakumbuh lebih berpihak dan berdampak luas terhadap peningkatan income masyarakat (Majority) Kota Payakumbuh.
*Fraksi Demokrat*
Juru Bicara Fraksi Demokrat Sri Joko Purwanto menyampaikan apresiasi pemberian opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) terhadap laporan keuangan Pemerintah Kota Payakumbuh TA 2022 oleh BPK RI. Penghargaan ini merupakan bentuk ketaatan dan kepatuhan pemerintah daerah bersama OPD di lingkup pemerintahan Kota Payakumbuh pengelolaan keuangan daerah, semoga kedepannya ini bisa kita pertahankan dan kita tingkatkan lagi.
"Namun demikian kami terus mendorong Pj. Wali Kota beserta jajaran untuk mencarikan solusi terkait dengan Piala Adipura yang dalam hal lepas dari Kota Payakumbuh padahal penghargaan Adipura sudah menjadi tradisi Kota Payakumbuh selama bertahun-tahun sebelumnya dan sudah dibuatkan di pusat kota sebuah tugu adipura yang menuniukkan komitmen dan eksistensi Kota Payakumbuh dalam menjaga kebersihan kota," ujar Joko.
Terkait realisasi PAD TA 2022 sebesar Rp. 126.96 M dari target Rp. 108,91 M atau 116,57%. Menurut pandangan Fraksi Demokrat, jika dilihat dari realisasi tahun sebelumnya, ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan, Fraksi Demokrat juga mendorong Tim anggaran pemerintah daerah untuk lebih teliti lagi dalam aspek perencanaan karena DPRD melihat masih ada ketidakcermatan dalam menentukan target capaian.
"Asumsi yang digambarkan dalam target terkesarn masih kurang optimis sehingga realisasinya justru cukup jauh diatas dari ekspektasi awal. Dari hasil pencapaian PAD belum mencerminkan perencanaan dan asumsi yang didukung oleh data yang valid dalam proses penyusunan perencanaan," kata Joko.
Terkait belanja yang realisasi sebesar 695,91 M atau 93,6% dari target sebesar 752,35 M dimana belanja operasi realisasi sebesar 92,74% dan belanja langsung hanya terealisasi 91,59%. Fraksi Demokrat mendorong orientasi belanja untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat harus menjadi prioritas dibanding belanja untuk mermenuhi kebutuhan birokrasi.
"Untuk itu Fraksi Demokrat memberikan catatan agar pemenuhan hak dasar masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan harus didahulukan dan harus ada semangat afirmasi yang kuat untuk memprioritaskan kegiatan yang langsung dirasakan oleh masyarakat Payakumbuh," terangnya.
Sri Joko juga menyampaikan hal umum lainnya dimana Fraksi Demokrat mengapresiasi terhadap peningkatan Pendapatan Ruman Sakit tahun 2022. Namun terkait dengan pendapatan Rumah Sakit ini dewan berpandangan masih terdapat peluang untuk meningkatkan pendapatan dengan cara-cara antara lain mengevaluasi dan merevisi Pewako Retribusi pelayanan kesehatan yang sudah cukup lama, yang juga belum mengakomodir selurun jenis pelayanan yang ada, memberikan support kepada RSUD sebagai BLUD untuk lebih berinovasi, serta mengevaluasi kemampuan.
Joko mentebut pihaknya menyadari kemampuan keuangan daerah, namun demikian wacana pemda membebankan anggaran TPP orang medis dan tenaga medis di RSUD kepada pendapatan BLUD perlu di pertimbangkan dengan matang agar tidak berpengaruh terhadap motivasi kerja, dan akan juga berpengaruh kepada pendapatan.
Menyikapi masalah parkir yang sudah sekian kali di ingatkan, dibahas dan belum menunjukkan tanda yang lebih baik, misalnya rencana pembangunan gedung parkir. Fraksi Demokrat menyarankan jika gedung parkir masih belum dapat diwujudkan minimal ada tempat parkir yang menggunakan pembayaran e-money. Misalnya di Rumah sakit, di bawah kanopi, maupun tempat-tempat lain yang yang dianggap mempunyai potensi yang cukup besar.
Joko mengingatkan saat ini sudah berada pada tahun Politik dalam rangka menyongsong pesta demokrasi tahun 2024, tentu sebagai anggota DPRD yang berasal dari Partai politik, dewan mempunyai harapan yang besar dan juga mengingatkan PJ. Walikota sebagai Top leader dalam pemerintah Kota agar tidak mengulang pengalaman lama dengan memobilisasi ASN dan/atau THL untuk kepentingan kelompok tertentu.
"Terkait dengan banyaknya pertanyaan masyarakat menyangkut status THL yang menjadi Bacaleg/caleg, fraksi partai Demokrat memandang perlu pemerintan Kota untuk membuat semacam keteaasan terkait aturan mainnya. Apakah perlu untuk mengundurkan diri, atau tidak atau bisa saja mundur dan dapat masuk lagi setelah selesai Pemilu," pungkasnya.
*Fraksi PPP*
Juru Bicara Frkasi PPP Ahmad Zifal menyampaikan secara garis besar Pemerintah Kota Payakumbuh telah merealisasikan Program kerja yang direncanakan dan ditetapkan serta dituangkan dalam APBD Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2022, hal ini terbaca dalam capaian indikator-indikator rencana kerja Pembangunan Daerah yang teraplikasi pada masing-masing OPD baik dalam bentuk pembangunan fisik, ekonomi, social maupun budaya.
"Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menyarankan agar kedepannya diperlukan penguatan-penguatan terutama sekali peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam peningkatan kinerja secara internal maupun dalam mengadopsi aturan-aturan yang lebih tinggi yang selalu berubah sesuai dengan kebutuhan Pemerintah," ujarnya.
Ahmad Zifal juga mengatakan pihaknya mendorong langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Kota untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah seperti Intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak dan Restribusi Daerah. Harapannya agar kedepannya data Primer wajib pajak dan objek pajak ada pada Pemerintah Kota dan dalam pemungutannya Pemerintah Kota harus tegas dan disiplin.
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan berharap agar program pembangunan/infrastruktur dimaksimalkan mulai dari perencanaan, proses lelang dan pelaksanaan. Begitu pula terhadap pembangunan perumahan oleh pengembang, diharapkan kepada OPD terkait agar selektif dalam mengeluarkan/menertibkan izin sehingga tidak melanggar aturan/peraturan daerah yang ada dan tidak merugikan masyarakat.
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menyampaikan aspirasi masyarakat Payakumbuh bahwa masyarakat berharap agar Pemerintah Kota mewujudkan rencana untuk mendirikan Masjid Agung Kota Payakumbuh karena pembebasan tanah dan perencanaannya telah selesai.
"Fraksi Partai Persatuan Pembangunan berharap adanya semacam Grand Design yang bisa diwujudkan secara bertahap setiap tahunnya melalui APBD Kota Payakumbuh dan sumbangan-sumbangan lainnya yang tidak mengikat," ungkap Ahmad Zifal.
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan Pemerintah Kota disepanjang Sungai Batang Agam yang berubah menjadi sungai yang bersih dan sekaligus menjadi pusat olahraga dan rekreasi melalui kegiatan Revitalisasi Sungai dengan dana dari APBN dan APBD.
Namun demikian Fraksi Partai Persatuan Pembangunan memberikan beberapa Catatan terhadap hasil dari kegiatan Revitalisasi Sungai Batang Agam yang telah dinikmati oleh masyarakat :
-Sebagai penerima manfaat dari hasil Revitalisasi Sungai kami berharap Pemerintah Kota memperhatikan kebersihan taman dan jalan serta mengawasi petugas yang ditempatkan disana.
-Menambah lampu penerangan di taman dan di sepanjang jalan dipinggiran sungai sehingga pada malam hari disepanjang lokasi tidak bisa dimanfaatkan oleh anak-anak muda untuk berbuat hal-hal yang melanggar norma.
-Menertibkan kembali cafe yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota sesuai dengan izin dan peruntukkannya serta jam operasionalnya. Menutup seluruh cafe-cafe yang tidak mempunyai izin dari Pemerintah Kota, sehingga kehadiran cafe-cafe disepanjang batang agam tidak meresahkan masyarakat.
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan sangat yakin dan percaya dengan usaha-usaha yang dilakukan Pemerintah Kota untuk mencarikan solusi terhadap TPA Regional yang sudah Over Capacity, namun dengan tidak bosan-bosannya kami menyampaikan agar persoalan ini secepatnya bisa dituntaskan dan masyarakat kita tidak menerima efek yang tidak bagus dari sampah-sampah yang dikirimkan setiap hari oleh Kabupaten/Kota Lainnya.
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan sangat bersyukur dengan telah dihentikannya PPKM pasca Covid 19 oleh Pemerintah dan mulai menggeliatnya ekonomi masyarakat kea rah yang lebih baik, namun kami bersaran agar Pemerintah Kota mempertimbangkan manfaat dan mudaratnya terhadap izin hiburan/pasar malam yang telah dilaksanakan dibeberapa tempat dalam Kota Payakumbuh. Dimana kegiatan ini dilaksanakan dilapangan bola yang mengakibatkan lapangan tidak bisa dipakai lagi untuk beberapa bulan ke depan sementara untuk lapangan bola dan sarana olahraga lainnya kita masih kekurangan dan bahkan salah satu permainan nyaris memakan korban akibat rusak ketika sedang beroperasional.
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Kota Payakumbuh menyampaikan kepada Pemerintah Kota melalui Dinas Pendidikan agar berhati-hati dalam mengambil kebijakan, antara lain :
-Kebijakan menyuruh anak-anak memakai pakaian Tradisional Minang yang terkesan mendadak yang berakibat orang tua harus menyiapkannya dalam waktu yang sangat singkat padahal sangat bagus untuk mengedukasi anak-anak terhadap pakaian Tradisional kita.
-Kebijakan untuk mengganti absen/ketidak hadiran dalam kegiatan Pesantren Ramadhan perharinya dengan 3 buah Paving Blok dan dikoneksikan dengan nomor ujian anak-anak.
-Menuntaskan permasalahan yang terjadi antara guru dengan Kepala Sekolah di SMP Negeri 2 Payakumbuh agar tidak berdampak terhadap proses Belajar dan mengajar dan Ujian Akhir anak-anak Kelas IX.
*Fraksi Golkar*
Juru Bicara Fraksi Golkar Maharnis Zul menyampaikan kualitas program, kegiatan, dan sub kegiatan, baik fisik maupun non fisik yang dirasa masih kurang, perlu dievaluasi. untuk dapat ditingkatkan pada masa mendatang.
"Tujuan yang ingin kita capai bukan hanya sekadar ouput tapi outcome, benefit dan impact," ujarnya.
Fraksi Golkar mendorong agar pendidikan yang bermutu walaupun sudah terlihat perkembangannya namun senantiasa berupaya untuk lebih meningkat lagi mealui peningkatan wawasan guru, sarana dan prasarana belajar. Apalagi, Muatan Lokal terutama Agama dan Adat harus lebih dioptimalkan sehingga tercermin dalam pengamalan hidup sehari-hari.
Terkait pupuk bersubsidi tambahan yang diberikan pemerintah rasanya sudan cukup memadai. Tinggal lagi pengawasan oleh pihak Dinas Pertanian sehingga pupuk tersebut betul-betul tepat sasaran. Petani tertolong, hasil panen meningkat.
"Iigasi primer rasanya cukup baik. Sekunder dan tersier nampaknya sebagian perlu jadi perhatian. Jika tidak sasaran yang ingin kita capai akan terkendala," tukuk Maharnis Zul.
Upaya-upaya menekan inflasi di kota kita ini sudah dilakukan, diantaranya dengan memanfaatkan pekarangan dengan tanaman yang bisa menunjang ekonomi. Tapi sayang beberapa komoditi harganya anjlok seperti cabe, ketela pohon, jagung dsb. Keseimbangan harga nampaknya juga perlu menjadi sebuah perhatian yang serius.
Pelayanan PDAM yang merupakan kebutuhan primer sangat perlu ditindaklanjuti dengan serius. Di saat-saat dibutuhkan air tidak mengalir ke rumah-rumah penduduk. Keluhan ini perlu juga kami sampaikan walaupun ada kesan terlalu nyinyir.
Adipura yang lepas dari tangan tahun berikutnya harus kita rebut kembali. Titik-titik rawan yang membuat nilai menurun hendaknya sudah terinventarisir guna untuk segera dibenahi. Apalagi, masalah TPA Regional yang mungkin dari beberapa sisi masih ada riak-riak negatif maka itu harus disikapi dengan serius sehingga suasana menjadi hening.
Tahun depan kita akan melaksanakan Pemilu baik legislatif maupun eksekutif. Peserta Pemilu bertambah dari priode sebelumnya. Ada sinyal-sinyal kerawanan yang sangat perlu kita waspadai. Mari wujudkan Pemilu yang Demokratis, Berkeadilan, Bermartabat dan Badunsanak.
Terakhir, PJ Walikota menurut penilalan kami menjalankan tugasnya dengan serius, penuh tanggung jawab, melahirkan beberapa inovasi, semoga beliau sukses mengemban amanah sampai terpilihnya kepala daerah yang definitif. Berkenaan dengan hal tersebut suara-suara yang berkembang kiranya Pak Pj. Walikota fokus dengan tugas pokoknya sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepadanya.
*Fraksi Nasdem Bintang Perjuangan*
Juru Bicara Fraksi Nasdem Bintang Perjuangan Ahmad Ridha menyampaikan PAD dari sektor Pendapatan lain-lain yang sah terjadi peningkatan yang siknifikan karena adanya Penerimaan Daerah dari BLUD RSU dr. Adnaan WD Payakumbuh berupa pencairan dana claim Jasa Layanan penanganan pandemi Covid-19 dari BPJS. Apakah dana tersebut sudah direncanakan penggunaan dan pemanfaatannya pada APBD Tahun 2023.
"Kita menyadari bahwa proses pencairan dana tersebut bukanlah hal mudah, perlu inovasi dan langkah-langka cerdasdari Manajemen BLUD RSU dr. Adnaan WD Payakumbuh, Dinas Kesehatan dan Puskesmas-Puskesmas, kira-kira inovasi dan langkah cerdas apa saja yang telah dilakukan oleh Manajemen BLUD RSU dr. Adnaan WD Payakumbuh. Dinas Kesehatan dan Puskesmas-Puskesmas, sehingga pencairan dana claim dapat terlaksana dengan baik," ujar Ahmad Ridha.
Terkait Realisasi Belanja Daerah sebesar Rp.118,55 Milyar merupakan Belanja Modal yang nantinya akan menambah nilai asset Kota Payakumbuh, hal itu benar adanya, akan tetapi total nilai asset Kota Payakumbuh cukup banyak tergerus oleh akumulasi penyusutan yaitu sekitar Rp. 824,32 Milyar, sehingga jumlah Asset yang semula Rp.2,06 Triliun, hanya bersisa Rp.1,23 Triliun.
"Setahu kami secara umum Nilai Asset tanah cendrung bergerak naik dari tahun-ketahun, asumsi kami nilai asset tanah tidak terkena dampak akumulasi penyusutan, Apakah data ini benar adanya? Regulasi mana yang mengatur Akumulasi Penyusutan sebesar itu?" tanya Ahmad Ridha.
Pria yang akrab dengan sapaan Rio itu juga menyampaikan kalau setiap tahun Tenaga Honorer/ Tenaga Harian Lepas (THL)/Tenaga Jasa Perorangan (TJP) mengeluh perihal keterlabatan pencairan hak-hak mereka atas gaji/honor, sementara Dana APBD cukup besar, Jika THL/TJP belum menerima Gaji sampai dengan beberapa bulan diawal tahun, sudah pasti akan berdampak pada kinerja dan efek negatif lainnya. Apakah Pemko Payakumbuh sudah punya formulasi dan aturan yang tepat untuk mengurangi kejadian-kejadian seperti ini?
Kinerja persampahan pada Tahun 2022 telah terlaksana dengan Baik, akan tetapi penghargaan berupa Piala Adipura didapatkan pada tahun ini. Dari hasil konsultasi Fraksi ke stake holder terkait didapat informasi bahwa bahagian yang belum memenuhi syarat diantaranya persoalan TPA Regional.
"Pemko Payakumbuh harus berani menghentikan Operasional TPA Regional yang banyak memberi efek negatif pada Kota Payakumbuh karena beroperasional tidak sesuai Juklak dan Juknis, daerah lain dipersilahkan membikin TPA di wilayahnya," ujarnya.
Hal lain penyebab tidak adanya Piala Adipura adalah karena belum maksimalnya upaya pengurangan sampah dari hulu, untuk itu diperlukan sosialisasi oleh Kader-Kader K3 di tengah masyarakat dan di setiap kawasan penghasil sampah, termasuk memfasilitasi petugas kebersihan lapangan dan petugas kebersihan kelurahan-kelurahan dengan sarana dan prasarana yang cukup, tidak seperti saat ini, peralatan sudah tua, BBM tidak cukup, onderdil dan perawatan peralatan tidak cukup, dana operasional tersendat-sendat dan lain sebagainya.
Di tengah suasana Kota Payakumbuh yang masih kekurangan jumlah Guru ASN atau Guru P3K, Keluhan lain juga kami terima dari Guru Honor dan Guru Sukarela, karena adanya perubahan regulasi dari Pemerintah Pusat, maka berimbas pada kesejahteraan para guru tersebut, Fraksi Nasdem Bintang Perjuangan yakin dinas pendidikan telah memiliki data yang cukup tentang keluhan para guru honor, semoga segera dicarikan solusi yang benar sesuai regulasi yang berlaku, sehingga guru-guru kembali bergairah dalam upaya mencerdaskan anak bangsa.
"Semuanya terpulang pada Bapak Pj.Walikota Payakumbuh, kami di DPRD sangat mendukung upaya-upaya positif yang berhubungan dengan urusan wajib pendidikan, Sangat baik jika Bapak Pj. Walikota Payakumbuh membuat kebijaksanaan dan keputusan yang tepat dan berani, sehingga tercipta rasa keadilan antar sesama tenaga pengajar di Kota Payakumbuh," kata Ahmad Rida.
Puskesmas Parit Rantang adalah salah satu Puskesmas tertua di Kota Payakumbuh, saat ini sangat butuh pengembangan dan revitalisasi dan/atau relokasi, selain upaya pembelian tanah bekerjasama dengan Tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat, dewan melihat salah satu lahan yang cukup luas adalah lahan BBI Padang Tinggi milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
"Tidak ada salahnya Pemko Payakumbuh menjalin komunikasi dengan Pemprov Sumbar sehingga lahan BBI dapat dimanfaatkan untuk lokasi Pembangunan Puskesmas Parit Rantang Lokasi II," ungkap Rio.
*Fraksi Amanat Kebangkitan Nasional*
Juru Bicara Amanat Kebangkitan Nasional Opet Nawati menyampaikan pemandangan Pemko Payakumbuh perlu memperhatikan pengelolaan sampah di Kelurahan, karena dewan melihat, THL kebersihan di sebagian kelurahan tidak maksimal melaksanakan kewajibannya karena dimanfaatkan untuk mengerjakan administrasi di kelurahan, hingga pekerjaan pokoknya sebagai petugas kebersihan menjadi terbengkalai.
Opet Nawati mengharapkan Pemko Payakumbuh memperhatikan lampu-lampu yang berfungsi sebagai rambu-rambu jalan, seperti jalan yang rawan kecelakaan, seperti rambu-rambu jalan di tempat keramaian, sekolah ( zona sekolah ), perempatan yang sering terjadi kecelakaan, seperti di simpang empat jalan Gajah Mada pasar ternak Kelurahan Koto Panjang Payakumbuh Timur.
Mengingat telah banyaknya jalan-jalan yang representative di Kota Payakumbuh, dan masing-masing jalan itu telah diberi nama. Namun sebagian besar nama jalan tersebut menurut dewan tidak sesuai dengan kondisi daerah, karena nama-nama jalan tersebut diberi nama yang tidak biasa didengar telinga, bahkan diberi nama dengan nama yang tidak kita ketahui.
"Maka kami mengusulkan kiranya kita perbaharui nama-nama jalan kita ini dengan nama tokoh-tokoh kita, atau tokoh-tokoh yang diketahui atau yang disegani di daerah tersebut, seperti nama ulama, nama pejuang, dan lain-lain," kata Opet.
Bila dicermati, kata Opet, pohon pelindung di sepanjang jalan di Kota Payakumbuh, telah tumbuh sebagai pelindung dan berfungsi untuk menghijaukan Kota Payakumbuh, namun sebagian besar dari pohon pelindung tersebut sudah tidak berfungsi lagi sebagai pelindung, karena sebagian telah ada yang membahayakan masyarakat dan mengganggu ketentraman.
"Maka kami mengharapkan Pemko Payakumbuh melakukan tindakan untuk menghindarkan masyarakat atas bahaya yang ditimbulkan oleh pohon-pohon tersebut, dengan memangkas atau mengurangi pada tempat-tempat yang dianggap perlu," tukuknya.
Opet Nawati menambahkan, pihaknya mendengarkan salah satu keluhan dari dunia pendidikan, bahwa ada sebuah sekolah menengah pertama, dimana kepala sekolah dan guru-gurunya tidak sejalan atau tidak akur dalam menjalankan proses belajar mengajar di sekolahnya. Bila ini dibiarkan, maka pasti akan mengganggu kualitas dan kemajuan ilmu pengetahuan di sekolah tersebut.
"Maka kami berharap kiranya ini menjadi perhatian untuk diselesaikan dengan sebaik mungkin," tutupnya. (FS)
