Wali Kota Payakumbuh Riza Falepi mengatakan, Payakumbuh termasuk daerah yang rendah dalam hal stunting di Sumatera Barat. Hal ini dikarenakan tingginya kepedulian dan kesadaran masyarakat.

"Angka stunting kita itu sekitar 4,7 persen, dan termasuk yang terendah di Sumbar. Dimana ada beberapa daerah, yang bahkan angka stuntingnya lebih dari 20 persen," kata Wako Riza Falepi kepada media di Payakumbuh, Senin ( 5 September 2022 ).

Disini dikatakan Riza, walaupun angka stunting di Payakumbuh termasuk yang terendah, tapi pemerintah tidak boleh berpangku tangan saja. Artinya, angka yang 4,7 persen tersebut harus segera dituntaskan.

"Sebenarnya stunting ini tidak lepas dari kemiskinan. Makanya disini saya mengajak, mari bersama-sama kita untuk menanggulangi kemiskinan ini. Supaya kebutuhan gizi untuk masyarakat kita tercukupi," ucapnya.

Wako juga meminta agar lebih serius lagi menangani stunting ini. Jangan hanya sekedar kejar tayang semata atau mencari popularitas. Karena ini tanggung jawab dunia akhirat.

"Disini banyak orang yang ingin berpartisipasi. Tinggal lagi kita untuk menjaga kridebilatas kita, bahwasanya bantuan yang diberikan itu sampai. Laporkan kepada yang bersangkutan untuk apa saja dibelikan bantuan yang mereka berikan," ujarnya.

"Saya mengajak, bagi masyarakat kita yang telah berkecukupan jadilah bapak asuh untuk anak-anak kita yang stunting ini. Karena sedikit bantuan yang kita berikan, begitu berarti bagi mereka. Sehingga kebutuhan gizi mereka dapat terpenuhi, dan tidak ada lagi generasi penerus kita yang stunting di Payakumbuh," tukuknya.

Sementara itu Kepala Dinas DP3AP2KB Kota Payakumbuh AH Agustion mengatakan sejak program BAAS tersebut diluncurkan, sudah ada delapan orang yang menjadi bapak asuh stunting di Payakumbuh.

"Termasuk Bapak Wali Kota kita, beliau telah menjadi bapak asuh untuk beberapa orang anak stunting di Payakumbuh. Sampai saat ini sudah ada 26 orang anak yang memiliki bapak asuh," ungkapnya.

Agustion menjelaskan, untuk tahap awal ini, enam bulan pertama akan diberikan bantuan bahan pangan utama untuk perbaikan gizi anak-anak ini. 

"Program BAAS ini sangat membantu. Dan kita juga akan terus mencarikan bapak asuh untuk pemenuhan gizi anak-anak kita yang terkena stunting ini," ucapnya.

"Selain itu, kita juga berkolaborasi dengan beberapa OPD, agar penanganannya bisa lebih cepat lagi," tambahnya lagi.

Dari sisi Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, Despriyani yang merupakan Sub Koordinator Kesga Gizi menyebutkan, berdasarkan data dari sistem Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM) pada Februari lalu tercatat 472 anak yang terkena stunting dari 10.227 anak atau 4,7 persen.

"Kita telah melakukan pendataan di 47 kelurahan. Dan untuk data terbaru akan kita update di September ini. Mudah-mudahan angkanya akan terus menurun," ucapnya.

Dia juga mengatakan, pihaknya telah bekerja sama dengan Kantor Urusan Agama untuk melakukan pemeriksaan kepada calon pengantin tiga bulan sebelum menikah untuk meminimalisir terjadinya stunting.

"Nanti, setiap calon pengantin tidak perlu khawatir karena pemeriksaan ini tidak akan menjadi penghalang untuk menikah. Bila hasil dari pemeriksaan itu terdapat hal yang harus dikoreksi, maka calon pengantin akan mendapat pendampingan sebelum merencanakan kehamilannya," terangnya.

Selain itu, Dinkes Kota Payakumbuh dibawah pimpinan PLT Kadis DKK kota Payakumbuh Yuneri Yunirman menyampaikan sudah membentuk interfensi spesifik dengan melakukan pendataan kepada ibu hamil yang beresiko stunting, bayi/balita serta melakukan pembinaan sejak dini kepada remaja putri mulai dari SMP.

“Kami optimis program pendampingan dan pemeriksaan ini akan sukses dalam menurunkan angka stunting di Kota Payakumbuh,” pungkasnya. (MS)

Maklumatnews-Nasional - Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah hari ini menggelar puluhan kasus penyelewengan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsdidi dari berbagai wilayah. Ada 66 orang yang tersangka yang diamankan dari 50 jumlah kasus.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan, dari pengungkapan ini setidaknya 11 miliar rupiah lebih potensi kerugian negara diselamatkan.

"Adapun barang bukti yang diamankan yakni solar bersubsidi sebanyak 81,9 ton, pertalite sebanyak 3,2 ton, mobil 38 unit, motor 6 unit, alat komunikasi 9 unit dan tandon kapasitas 1.000 liter sebanyak 40 buah," kata Dedi dalam keterangan tertulisnya, Senin (5/8/2022).

Adapun beberapa kasus yang menonjol yakni berada di Kudus. Polres setempat mengungkap adanya sebuah perusahaan membeli bio solar subsidi di sejumlah SPBU menggunakan beberapa mobil. Lalu solar dikumpulkan dan ditimbun untuk kemudian dijual ke industri.

Dalam kasus ini, dua tersangka diamankan salah satunya merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN). Selain itu, 12 ton solar bersubsidi juga diamankan menjadi barang bukti.

Kasus lainnya yang menarik perhatian adalah penyelewengan yang dilakukan oleh oknum ASN di Pekalongan. Oknum tersebut bolak balik mengisi penuh tangki mobilnya solar. Polisi yang mengawasi lalu mengikuti oknum tersebut dan mendapati ternyata oknum tersebut memindahkan solar ke jerigen untuk dijual lebih mahal memanfaatkan kenaikan harga.

"Rata-rata motif para pelaku melakukan penyalahgunaan dan penimbunan BBM bersubsidi untuk mendapatkan keuntungan karena disparitas harga dan lemahnya pengawasan," katanya.

Dedi menuturkan, Polri akan terus melakukan penegakan hukum tanpa pandang bulu terkait penyalahgunaan dan penimbunan BBM bersubsidi. Kemudian melakukan pengawalan dan monitoring terhadap pendistribusian BBM.

"Menempatkan personel Polri di pom bensin dengan tujuan agar masyarakat dapat diberikan pencerahan serta menyikapi secara positif dampak kenaikan harga BBM tersebut selain melakukan pengamanan objek," katanya.(**)

Lima Puluh Kota — Sektor Industri Kecil- Menengah (IKM) tak dapat disangkal memiliki peran penting dalam menopang perekonomian daerah, sehingga peningkatan kapasitas IKM terus menjadi fokus Pemerintah Daerah. Salah satu langkah yang dapat ditempuh untuk memperluas jangkauan pasar dan daya saing IKM yakni melalui transisi sistem pemasaran menggunakan teknologi digital.

Untuk mendukung peningkatan kemampuan digitalisasi IKM tersebut, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Perinaker) menyelenggarakan Pelatihan digitalisasi manajemen dan pemasaran produk IKM bagi 50 orang pelaku industri di Lima Puluh Kota. Diselenggarakan di Hotel Shago Bungsu II Lubuak Batingkok, pelatihan dibuka secara langsung oleh Bupati Lima Puluh Kota Safaruddin Dt Bandaro, Senin (5/09/22).

Turut hadir pada kegiatan pembukaan pelatihan, Ketua DPRD Lima Puluh Kota Deni Asta, Kepala Dinas Perinaker Ferry Chofa, dan narasumber yang berasal dari ISI Padang Panjang Ferry Fernando beserta tim pendamping.

Bupati Safaruddin dalam sambutannya mengapresiasi terselenggaranya kegiatan Pelatihan kali ini sehingga dapat menjadikan IKM yang ada di Lima Puluh Kota “Naik Kelas”. Seterusnya Safaruddin menyebutkan keluhan utama dari IKM di Lima Puluh Kota dihadapkan pada kesulitan untuk memasarkan produknya karena hanya dilakukan secara konvensional.

Dengan pelaksanaan “Transfer Ilmu” selama tiga hari tersebut, Bupati berharap dapat membantu para pelaku UMKM di Kabupaten Lima Puluh Kota semakin inovatif dan lihai dalam dunia pemasaran digital.

“Tantangan bisnis di era digitalisasi media ini membutuhkan kompetensi tersendiri, sehingga para pengusaha harus mampu beradaptasi dan bertahan terhadap gempuran kemajuan zaman,” ungkap Safaruddin.

Tidak hanya itu, Safaruddin menjelaskan dengan berbagai hambatan baik dari faktor kondisi geografis, maupun sumber daya manusia itu sendiri tentu pelatihan kali ini dapat menjadi harapan bagi para pelaku UMKM di Lima Puluh Kota agar lebih mahir mengakses dan mengelola digital marketing.

Pada bagian lain penyampaiannya, Safaruddin juga berpesan kepada dinas dan instansi terkait untuk terus memberikan bimbingan dan pendampingan kepada para peserta, agar dapat terus mengembangkan strategi dan kompetensinya dalam menghadapi era revolusi industri.

Sebelumnya Ketua DPRD Lima Puluh Kota Deni Asra dalam pengarahannya mengajak para pelaku usaha untuk bertukar pikiran serta menimba ilmu sebanyaknya dari para narasumber dan peserta lainnya, sehingga dapat disebarluaskan kepada rekan IKM lain yang ada di Lima Puluh Kota.

Seterusnya Deni Asra juga mengapresiasi kerjasama yang terjalin antara Pemerintah Lima Puluh Kota dengan ISI Padang Panjang yang terwujud dalam pelatihan kali ini.

“Dengan pelatihan yang dilaksanakan, semoga dapat memberikan wawasan terhadap pelaku usaha terutama dalam pemasaran produk secara online,” harap Deni Asra.

Sementara itu, Kepala Bidang pembinaan dan pengawasan Industri Zulfahmi dalam laporan singkatnya menjelaskan, pelatihan kali ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tentang pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan usaha serta meningkatkan pemasaran produk yang dihasilkan.

Seterusnya, Zulfahmi menjelaskan, setelah melalui verivikasi IKM, telah terpilih sebanyak 50 IKM dari berbagai komoditas tenun, sulaman, batik tulis dan aneka makanan yang ada di Lima Puluh Kota untuk diberikan pelatihan selama tiga hari dari tanggal 5-7 September 2022. (FS)

Hadir bersama Walikota dalam Rakortas, Dandim 0306/50 Kota Letkol. Inf. M. Deni Nurcahyo, Kapolres Payakumbuh AKBP Alex Prawira, Kajari Payakumbuh diwakili Kasi Intel, Sekdako Payakumbuh Rida Ananda, para asisten dan kepala OPD terkait. Turut hadir, Kepala BPS Kota Payakumbuh, Pimpinan PT. Pos Indonesia Cabang Payakumbuh dan Pengurus Kadin Kota Payakumbuh.

Dalam arahannya, Walikota Riz Falepi menekankan bahwa kenaikan BBM bersubsidi pasti akan berdampak kepada berbagai sektor, terutama sektor dunia usaha dan UMKM yang banyak terdapat di Kota Payakumbuh.  Walikota sangat serius mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi sebagai ekses kebijakan pemerintah tersebut.

“Dampak kenaikan BBM ini adalah persoalan besar yang perlu atensi dan support banyak pihak. Tadi sudah disampaikan para menteri dalam Rakor terkait besaran dana yang akan dialihkan sebagai kompensasi kenaikan BBM, sementara kita tunggu petunjuk lanjutan terkait berapa besar dana Bansos yang akan kita salurkan dan siapa saja penerima Bansos tersebut,” ujar Walikota.

Dikatakan, berkaca kepada adanya kasus hukum yang  menjerat pejabat negara yang mengurus dana-dana Bansos sebelum ini, walikota meminta jajarannya untuk belajar dari kesalahan tersebut.

“Arahan Kapolri dan Jaksa Agung dalam Rakor tadi jelas, bahwa sudah ada aturan hukum seperti Peraturan Menteri Keuangan sebagai panduan penyaluran Bansos. Artinya bekal hukum sudah ada, jadi silahkan ikuti saja aturan, ikuti pola itu. Jangan sampai dinas terkait tidak tahu cara penyaluran dan bagaimana bikin laporannya,” terang Walikota Riza Falepi.

Walikota meminta semua proses perencanaan dan pencairan serta pelaporan penyaluran Bansos nantinya melibatkan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

“Libatkan APIP dalam tim kecil untuk pembahasan BLT dan BSU ini. Jika ada keraguan, jangan segan-segan berkonsultasi dengan rekan-rekan di kepolisian dan kejaksaan, agar tidak ada masalah hukum dikemudian hari,” perintah Walikota Riza sembari meminta rapat Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) agar lebih sering digelar.

Sementara Kapolres Payakumbuh meminta agar pemerintah daerah mendiagnosa dulu dampak kenaikan BBM ini di Kota Payakumbuh yang ditengarai menyebabkan terjadinya inflasi.

“Secara nasional tadi disampaikan Mendagri bahwa Sumbar mengalami inflasi yang cukup tinggi, yaitu nomor dua tertinggi se Indonesia. Tapi apakah inflasi itu disebabkan kenaikan harga BBM atau faktor lain, jadi itu harus dipastikan dulu,” ujar AKBP Alex Prawira.

Senada, Dandim 0306/50 Kota juga meminta apakah inflasi yang tinggi di Sumbar apakah disebabkan kenaikan BBM atau karena faktor lain.

“Sejauh ini saya belum melihat dampak langsung kenaikan BBM dan naiknya inflasi Sumbar di masyarakat Kota Payakumbuh. Masyarakat masih adem ayem. Hal ini berbeda jika yang naik harga cabe, masyarakat langsung protes sana sini. Mungkin karena warga disini doyan makan cabe kali ya,” ujar Letkol Inf. M. Deni Nurcahyo setengah berkelakar.

Rakortas tersebut akhirnya menyepakati untuk menunggu petunjuk teknis lebih lanjut dari pemerintah pusat terkait skema penyaluran Bansos dalam bentuk bantuan langsung tunai kepada masyarakat terdampak.

“Kita tunggu dulu petunjuk lanjutan pusat, semoga dalam satu atau dua hari ini turun. Silahkan dinas pengelola Bansos dan dana kompensasi kenaikan BBM ini membuat pendataan dulu sembari menunggu petunjuknlanjutan. Nanti kita tinggal disesuaikan dengan alokasi anggaran yang diberikan,” pungkas Riza Falepi. (MS)

Doc : Humas BPPW Sumbar

Maklumatnews- Sumbar - Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumbar saat ini tengah membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), hal ini merupakan tekad Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam upaya menerapkan birokrasi reformasi, sehingga mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Sebagai salah satu langkah awal pembangunan Zona Integritas di lingkungan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumbar adalah dengan dilakukannya penandatanganan Pakta Integritas oleh Kepala Balai hingga staf dalam menentukan sikap dan komitmen untuk menuju Zona Integritas menuju WBK dan WBBM dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur permukiman yang tepat mutu, tepat sasaran, bersih dan akuntabel.

Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumbar, Kusworo Darpito mengatakan bahwa salah satu langkah untuk menuju Zona Integritas adalah dengan melakukan pembinaan terhadap sumber daya manusia (SDM) yang ada dilingkungan Balai PPW Sumbar, hal ini dilakukan dengan cara menanamkan nilai dasar Core Values seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yaitu BerAKHLAK. Senin, 05/09/2022.

BerAKHLAK merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Adanya Core Values ASN ini sebagai sari dari nilai-nilai dasar ASN sesuai dengan Undang-Undang no. 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara dalam satu kesamaan persepsi yang lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh seluruh ASN, Sebagai seorang abdi bangsa, kita semua diamanahi tugas membangun bangsa dan menjadi pelayan publik, sesuai dengan nilai dasar aparatur sipil negara (ASN) yakni BerAKHLAK tutur Kusworo Darpito.

Hadirnya Core Values Aparatur Sipil Negara (ASN) BerAKHLAK bertujuan menyeragamkan perbedaan penerjemahan nilai-nilai dasar serta kode etik dan perilaku ASN. Orientasi pelayanan yang berkualitas dan profesional, bukan hanya sekedar jargon, melainkan harus diamalkan untuk kemajuan bangsa, terbitnya Surat Edaran (SE) Menteri PUPR No.23/SE/M/2021 menjadi salah satu upaya untuk internalisasi nilai Core Values BerAKHLAK bagi ASN di Kementerian PUPR.

Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik akan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), pelayanan publik yang berkualitas, serta kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi yang tinggi. Ketiganya merupakan prasyarat keberhasilan pembangunan,  pemerintahan yang bersih akan meningkatkan pengelolaan sumber daya pembangunan yang akuntabel, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat.

Terkait pembangunan Zona Integritas dilingkungan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumbar, Kusworo Darpito mengharapkan dukungan kepada semua pihak, agar cita-cita menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dapat tercapai, pembangunan zona integritas ini tidak bisa kita lakukan sendiri, ini membutuhkan dukungan oleh semua pihak, mari bersama-sama kita mewujudkannya ujar Kusworo Darpito.(**)