PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional II Sumbar mencatat tingginya minat masyarakat dalam menggunakan transportasi kereta api Pariaman Ekspres selama masa liburan sekolah priode 1 hingga 13 Juli 2025. Sebagai bentuk komitmen dalam menyediakan layanan angkutan yang andal dan aman, KAI Divre II Sumbar mengoperasikan sebanyak 10 perjalanan KA Pariaman Ekspres relasi Paulima-Naras.

Kepala Humas KAI Divre II Sumbar, Reza Shahab menjelaskan menjelaskan bahwa animo masyarakat Sumbar untuk bepergian menggunakan kereta api dalam momen liburan sekolah kali ini sangat tinggi terutama yang menggunakan moda transportasi KA Pariaman Ekspres untuk berwisata ke kota Pariaman.

Kereta Pariaman Ekspres relasi Paulima–Naras melayani rute Padang-Pariaman yang memakan waktu tempuh sekitar 1.5 jam menuju pusat wisata pantai Gandoriah. Sepanjang perjalanan, penumpang disuguhkan pemandangan pesisir pantai yang indah serta suasana pedesaan khas Sumatera Barat. Dengan harga tiket yang terjangkau, kereta ini menjadi solusi bagi wisatawan yang ingin menikmati perjalanan hemat namun tetap nyaman.

“Masa liburan sekolah kemarin, volume penumpang KA Pariaman Ekspres dari tanggal 1-13 Juli 2025 mencapai 79.777 penumpang atau 144,73 % dari total kapasitas tempat duduk yang disediakan yakni sebanyak 55.120 tempat duduk” jelas Reza.

Puncak penjualan tiket terjadi pada hari Sabtu, 6 Juli 2025, di mana KAI Divre II Sumbar melayani 6.642 pelanggan dalam satu hari atau 157% dari kapasitas tempat duduk yang disediakan yakni sebanyak 4.220 tempat duduk.

“Peningkatan volume ini tidak hanya mencerminkan kepercayaan publik terhadap layanan kereta api, tetapi juga menunjukkan efektivitas sistem operasional dan perencanaan angkutan masa libur yang telah dilakukan KAI. Seluruh perjalanan KA didukung oleh petugas, optimalisasi rangkaian, dan layanan di stasiun yang semakin ramah pelanggan,” tambah Reza. 

Tingginya angka perjalanan ini menunjukkan bahwa kereta api tetap menjadi moda transportasi pilihan masyarakat, terutama pada masa liburan panjang. Selain lebih terjangkau, aman dan nyaman, kereta api juga memberikan fleksibilitas waktu serta kemudahan akses ke berbagai destinasi wisata unggulan di Provinsi Sumatera Barat.

Dengan keandalan jadwal keberangkatan dan kedatangan, KAI memastikan bahwa setiap pelanggan dapat menikmati perjalanan yang aman, tertib, dan menyenangkan.

“KAI berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan angkutan penumpang, baik dari sisi ketepatan waktu, kenyamanan, maupun keselamatan. Kami juga akan terus menyesuaikan kapasitas dan pola operasi untuk menjawab dinamika kebutuhan mobilitas masyarakat, terutama pada momen-momen dengan permintaan tinggi seperti long weekend ini,” tutup Reza.

PT KAI Divre II Sumbar menyesalkan masih adanya kecelakaan lalu lintas di perlintasan sebidang yang disebabkan karena kelalaian pengguna jalan. Sabtu (11/4) pada pukul 14.23 WIB minibus Suzuki Ertiga warna hitam menemper kereta api B7 Pariaman Ekspres di perlintasan sebidang kereta api tidak resmi tidak terjaga di KM 59+9/10 antara Stasiun Naras – Pariaman.

Berdasarkan laporan dari masinis KA B7 Pariaman Ekspres, sebelum kejadian klakson lokomotif (Semboyan 35) telah dibunyikan berkali-kali sebagai peringatan. Namun, peringatan tersebut tidak diindahkan oleh pengemudi Minibus tersebut sehingga Minibus tersebut menemper KA Pariaman Ekspres, kecelakaan pun tidak dapat dihindari.

Kepala Humas PT KAI Divre II Sumbar, Reza Shahab menegaskan 

bahwa kecelakaan lalu lintas di perlintasan sebidang ini menjadi pengingat bahwa keselamatan adalah tanggung jawab bersama.

Sebagai informasi, perlintasan kereta api di Indonesia telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan guna memastikan keselamatan semua pengguna jalan. 

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian serta UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengguna jalan wajib mendahulukan perjalanan kereta api saat melintasi perlintasan sebidang.

_*Aturan Perlintasan Kereta Api yang Harus Dipatuhi oleh Pengguna Jalan*_

1. Tidak melewati perlintasan sebidang saat palang pintu mulai ditutup.

2. Mengurangi kecepatan saat melihat rambu peringatan perlintasan sebidang.

3. Hentikan kendaraan sebelum melintas dan tengok kiri serta kanan untuk memastikan jalur aman.

4. Berhenti ketika sinyal berbunyi, palang pintu kereta api mulai ditutup, dan/atau ada isyarat lain.

5. Mendahulukan perjalanan kereta api dan tidak menerobos perlintasan.

6. Memberikan hak utama kepada kendaraan yang lebih dahulu melintas rel untuk menghindari kemacetan atau potensi kecelakaan.

_*Sanksi bagi Pelanggar Aturan Perlintasan Kereta Api*_

Pelanggaran terhadap aturan perlintasan kereta api dapat berakibat pada sanksi hukum. Reza menjelasakan bahwa ada ancaman pidana bagi pelanggar lalu lintas yang melibatkan kereta api sesuai dengan yang tertulis pada pasal 296 Undang-undang Lalu Lintas “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor pada perlintasan antara kereta api dan Jalan yang tidak berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu kereta api sudah mulai ditutup, dan/atau ada isyarat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)”. 

Selanjutnya juga pada Pasal 310 UU Lalu lintas menekankan bahwa : 

(1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).

(2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000 (dua juta rupiah).

(3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

(4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000 (dua belas juta rupiah).

“Kami menghimbau kembali kepada seluruh masyarakat khususnya yang melakukan aktivitas lalu lintas di perlintasan sebidang agar lebih meningkatkan kesadaran berlalu lintas dengan mematuhi peraturan yang ada, dan apabila terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kereta api maka tidak hanya pelanggar mengalami kerugian namun PT KAI pun mengalami kerugian” tutup Reza.

Maklumatnews, Tanah Datar - "Dalam penyusunan dokumen sudah diselaraskan dengan RPJMN, RPJMD Provinsi dalam rangka menjawab tantangan serta kebutuhan masyarakat Tanah Datar secara realistis dan progresif".

Hal itu disampaikan bupati Tanah Datar dalam jawabanya atas pandangan umum fraksi-fraksi yang dibacakan wakil bupati Ahmad Fadly pada rapat Paripurna DPRD di Ruang Sidang Utama DPRD setempat, Jum'at (11/7/2025).

"Dalam hal ini, ucapan terima kasih yang tak terhingga kami sampaikan kepada kepada seluruh fraksi yang telah memberikan sumbangsih pemikiran dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan, pernyataan, tanggapan dan saran terkait RPJMD Tanah Datar 2025-2029 ini".

"Pemikiran-pemikiran yang disampaikan sangat besar artinya dalam rangka penyempurnaan Ranperda ini sehingga produk hukum yang dilahirkan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diterima oleh semua pihak serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi," sampai Ahmad Fadly. 

Dalam jawaban Bupati atas Pemandangan Fraksi DPRD tersebut, Wabup Ahmad Fadly menyampaikan, RPJMD merupakan dokumen yang menjadi pedoman selama 5 tahun ke depan dan menjadi instrumen akuntabilitas Kepala Daerah. 

Selepas penyampaian jawaban Bupati tersebut, Ketua Anton Yondra menyampaikan terima kasih dan DPRD akan segera menindaklanjutinya. 

"Atas penyampaian Wabup kami ucapkan terima kasih dan agar efektif dan efesiennya pembahasan RPJMD ini, sesuai rekomendasi Badan Musyawarah DPRD, maka akan dibentuk Panitia Khusus (Pansus) sehingga diharapkan selesai sesuai jadwal untuk kemudian disampaikan ke Pemerintah Provinsi Sumbar," punkasnya

Rapat Paripurna hari ini dengan agenda Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 dipimpin langsung oleh ketua DPRD Anton Yondra didampingi wakil ketua Nurhamdi Zahari dan Kamrita, (Pinos)

 

Kota Padang -  sebagai pusat aktivitas sosial dan ekonomi di pesisir barat Sumatera, kini menghadapi ancaman ekologis yang semakin kompleks dan sistemik. Pada 7 Maret 2024, kawasan Lubuk Kilangan dan Pauh dilanda banjir bandang akibat curah hujan ekstrem di hulu Sungai Batang Kuranji. Menurut data BPBD Kota Padang, lebih dari 1.200 rumah terdampak dan ribuan warga terpaksa mengungsi. Fenomena ini bukan peristiwa tunggal. Dalam rentang 2022–2024, abrasi pantai di kawasan Purus dan Muaro Lasak terus meluas, mengancam permukiman pesisir dan merusak jalur ekonomi pesisir barat. Sementara itu, longsor dan erosi lahan menjadi langganan di Bungus dan Limau Manis, memutus akses jalan serta merusak kebun warga.

Semua ini menegaskan bahwa daya dukung ekologis Kota Padang telah melemah secara signifikan. Alih fungsi lahan, buruknya tata ruang kota, serta eksploitasi ekonomi tanpa etika menjadi penyebab utama. Ironisnya, dalam situasi mendesak ini, kesadaran kolektif-terutama dari kalangan intelektual kampus—masih berada pada titik terendah. Di forum-forum mahasiswa, isu lingkungan masih kalah gaung dibanding tema politik elektoral atau wacana peradaban. Padahal, dalam skema krisis global, lingkungan adalah akar dari banyak ketimpangan sosial.

Mahasiswa dan Politik Bumi yang Terlupakan.

Padang tengah menghadapi tekanan ekologis multidimensi. Alih fungsi lahan hijau menjadi kawasan permukiman terus berlangsung, reklamasi pantai mempersempit ekosistem laut, dan volume sampah kota yang mencapai lebih dari 600 ton per hari (DLH Kota Padang, 2023) masih belum tertangani secara sistemik. Aktivitas manusia yang tidak ramah lingkungan ini diperparah oleh lemahnya penegakan aturan tata ruang dan minimnya inovasi kebijakan daerah.

Sayangnya, isu besar ini masih luput dari perhatian mahasiswa. Banyak yang terjebak dalam pusaran debat identitas, politik kampus, dan orientasi jangka pendek. Mereka lupa bahwa “politik bumi” yakni perjuangan menjaga ekosistem adalah basis nyata dari keadilan sosial dan keberlanjutan kehidupan umat. Jika para intelektual muda abai, maka siapa lagi yang akan berbicara untuk bumi?

HMI dan Urgensi Ekoteologi 

Dalam kerangka ajaran Islam, manusia ditempatkan sebagai khalifah fil ardh (QS al-Baqarah: 30), yang bertugas memelihara keseimbangan dan keberlangsungan alam. Dalam maqāṣid al-sharī‘ah, menjaga lingkungan hidup (ḥifẓ al-bī‘ah) sejajar pentingnya dengan menjaga jiwa manusia (ḥifẓ al-nafs). Kerusakan alam adalah bentuk pengkhianatan terhadap nilai-nilai syariat. Maka sudah seharusnya HMI sebagai entitas intelektual Islam mengambil posisi strategis dalam menanamkan kesadaran ekoteologis kepada kader dan umat.

Namun kenyataannya, sebagian besar aktivitas lingkungan di tubuh HMI masih bersifat seremonial: menanam pohon saat dies natalis, bersih pantai saat Milad, tanpa ada kelanjutan advokasi atau pemantauan. Kurikulum perkaderan formal LK I hingga LK III hampir tidak menyentuh isu lingkungan, apalagi menggali tafsir-tematik ekologis dalam Al-Qur’an. Tanpa transformasi kognitif dan struktural ini, HMI akan sulit tampil sebagai penggerak perubahan yang relevan.

Dari Simbolik ke Sistemik: Solusi Nyata

Lalu, apa yang bisa dilakukan?

Pertama, HMI Cabang Padang perlu membentuk Divisi Green Action sebagai unit permanen yang bertanggung jawab pada pendidikan dan advokasi lingkungan hidup. Kedua, materi tafsir ekologis seperti konsep mīzān (keseimbangan), fasād (kerusakan), dan ‘imāratul ardh (pemakmuran bumi) bisa diintegrasikan ke dalam kurikulum pengkaderan. Ketiga, HMI harus membangun kemitraan strategis dengan WALHI Sumbar, Eco-Padang, dan pemuda nagari untuk memperkuat gerakan ekologis berbasis komunitas.

Keempat, kader HMI bisa melakukan pemetaan titik-titik rawan ekologi—seperti Bukit Lampu yang terancam penggundulan, Batang Arau yang tercemar, dan kawasan Gunung Marapi yang rentan pembalakan liar. Terakhir, narasi Islam ramah lingkungan perlu digaungkan melalui media sosial oleh para kader, sehingga nilai Qur’ani tidak berhenti pada mimbar, tapi hidup di ruang publik digital.

Ujian Zaman untuk HMI

Jika bumi sedang sekarat, maka diamnya kaum intelektual adalah bagian dari pembiaran. Kota Padang dan Sumatera Barat secara umum tengah memberi tanda-tanda kelelahan ekologis yang tak bisa lagi diabaikan. Dalam situasi seperti ini, HMI tidak cukup hanya menjadi pengamat apalagi pelengkap agenda simbolik. Ia harus melangkah lebih jauh menjadi garda terdepan dalam memadukan keislaman dan keilmuan untuk merawat bumi.

Gerakan mahasiswa yang tidak menyentuh akar problematika lingkungan akan kehilangan makna strategisnya di era perubahan iklim. Justru di sinilah HMI diuji: apakah sanggup keluar dari zona nyaman retorika menuju laku nyata yang membebaskan? Bila HMI benar-benar berpihak pada umat, maka umat pertama yang harus diselamatkan hari ini adalah lingkungan yang menopang kehidupan mereka. Sebab menyelamatkan bumi adalah bagian dari menyelamatkan masa depan.

Tentang Penulis: Mulya Hidayat, Fungsionaris HMI Cabang Padang. Aktif dalam isu kepemudaan, advokasi lingkungan, dan penguatan narasi Islam progresif di Sumatera Barat.

TNI AD Hadir, Rakyat Tersenyum

Padang - Di bawah langit biru Kecamatan Padang Utara, satuan jajaran Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) kembali menunjukkan jati dirinya sebagai pelindung rakyat, perekat bangsa. Kodim 0312/Padang resmi melaksanakan Program TNI AD –Menunggal Air Bersih untuk Masyarakat dan Anak Bangsa, melalui peresmian Sumur Bor dan Penampungan Air Bersih di MTSN 6 Padang, Kelurahan Gunung Pangilun.

Kegiatan strategis ini dipimpin langsung oleh Komandan Kodim 0312/Padang, Letkol Inf Ferry Adianto, S.I.P., M.H.I., didampingi oleh Danramil 01/Padang Barat dan Utara, Mayor Kav Sukri beserta jajaran, serta dihadiri oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang, Kepala MTSN 6, dan tokoh masyarakat setempat.

Dalam suasana penuh keakraban dan semangat kebersamaan, lebih dari 1.200 siswa MTSN 6 Padang bersama para guru dan masyarakat sekitar menyambut dengan antusias kehadiran TNI. Sumur bor ini tidak hanya menjadi sumber air bersih, tetapi juga simbol kemanunggalan antara prajurit dan rakyat.

Letkol Inf Ferry Adianto dalam amanatnya menyampaikan bahwa program ini merupakan bentuk implementasi nyata dari perintah Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Dengan semangat “TNI Hadir untuk Rakyat”, jajaran Kodim 0312/Padang turun langsung ke lapangan untuk memenuhi kebutuhan vital masyarakat: air bersih.

“Kebutuhan air bersih di Kota Padang baru terpenuhi sekitar 52% oleh PDAM. Selebihnya, masyarakat bertahan dengan sumber air mandiri. Maka, TNI hadir, menjawab kebutuhan itu. Kita tidak menunggu, kita bergerak. Hari ini kami buktikan, bersama rakyat TNI kuat,” tegas Dandim 0312/Padang.

Kepala Kemenag Kota Padang, Edy Oktafiandi juga menyatakan rasa haru dan bangga, menegaskan bahwa peran TNI hari ini tidak hanya sebagai penjaga batas negara, namun juga penjaga nilai spiritual dan kesejahteraan rakyat.

“TNI bukan hanya senjata dan strategi. TNI adalah benteng kemanusiaan. Bantuan air bersih ini adalah bagian dari pertahanan rakyat semesta,” ucapnya.

Program Kemanunggalan Air Bersih TNI AD diharapkan terus berlanjut, menyasar titik-titik rawan air lainnya, termasuk fasilitas pendidikan, rumah ibadah, dan permukiman warga.

TNI AD telah menegaskan, pengabdian bukan hanya pada medan tempur, tapi juga di tengah rakyat yang membutuhkan.

Pihak madrasah menyambut penuh syukur. Kepala MTSN 6 Padang, Yakub, menyampaikan terima kasih mendalam atas perhatian dan kepedulian jajaran TNI.

“Air bersih ini adalah berkah. Setiap hari 1.243 siswa berwudhu, salat berjamaah, dan beraktivitas. Air ini menyokong ibadah, pendidikan, dan kehidupan masyarakat sekitar. Terima kasih kepada Dandim dan jajaran yang telah menghadirkan nikmat luar biasa ini,” ujarnya.

“TNI Hadir untuk Masyarakat, melalui Program TNI AD Manunggal Air Bersih Tahun 2025”.

Maklumatnews, TD - Fraksi-fraksi DPRD Tanah Datar sampaikan berbagai kritikan, harapan, saran serta pertanyaan terkait Ranperda tentang rencana pembangunan jangka Menengah daerah (RPJMD) Tanah Datar 2025-2029 secara kritis namun konstruktif.

Hal itu terlihat pada rapat Paripurna DPRD Tanah Datar dalam Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda tentang RPJMD tahun 2025-2029 tersebut di ruang sidang utama DPRD setempat, Rabu (9/7).

Tanggapan 8 fraksi atas nota penjelasan Bupati terkait RPJMD Tanah Datar 2025-2029 tersebut disampaikan oleh Fraksi PKS dengan juru bicara Adib Fadhil,  Fraksi Nasdem, Junaidi Dt. Rajo Mangkuto, Fraksi Ummat Golkar, Herman Sugiarto, Fraksi PPP, Zulhadi, Fraksi Perjuangan Nurani Demokrat, Syafril, Fraksi Gerindra, Surva Hutri, Fraksi PAN, Felly Endra, dan Fraksi PKB dengan juru bicara Yonnarlis.

Delapan Fraksi tersebut menyampaikan pandangan umum secara kritis namun konstruktif, dengan tujuan proses penyusunan dan pembahasan RPJMD menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas dan dapat dilaksanakan dengan baik.

Secara umum fraksi-fraksi menyampaikan dari dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat visi dan misi kepala daerah, arah kebijakan, strategi dan program pembangunan Kabupaten Tanah Datar tahun 2025-2029 tersebut diharapkan perencanaan pembangunan kedepannya benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat yang berbasis potensi nagari dan berpijak pada nilai-nilai adat dan kearifan lokal.

Lebih lanjut, beberapa fraksi juga menegaskan komitmen untuk terus mengawal jalannya pembangunan daerah secara kritis dan konsumtif dengan semangat kolaborasi terwujudnya Tanah Datar yang madani, maju dan berkelanjutan.

Sebelumnya, Ketua DPRD Anton Yondra sampaikan pemandangan umum merupakan salah satu bahan masukan bagi Pemerintah Daerah untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas dan dapat dilaksanakan dengan baik.

"Kita perlu memastikan dokumen perencanaan ini tidak hanya responsif terhadap kebutuhan jangka pendek, tetapi juga mampu mendorong pembangunan berkelanjutan di Tanah Datar di jangka panjang", sampainya.

Di akhir sidang Anton Yondra juga sampaikan rapat paripurna akan dilanjutnya dengan agenda jawaban bupati terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi atas nota RPJMD 2025-2029 pada hari Jumat 11 Juli 2025 mendatang. 

Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Anton Yondra didampingi Wakil Ketua Kamrita dan dihadiri 24 orang anggota DPRD, Bupati Eka Putra, Forkopimda, Sekda, Staf Ahli Bupati, para Asisten, Sekretaris DPRD, Kepala OPD, Camat, Wali Nagari dan undangan lainnya. (Pinos).

Maklumatnews, TD - "Program pembentukan Ranperda merupakan instrumen perencanaan yang dilakukan dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan yang ideal dimulai dari perencanaan, persiapan, teknis penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan dan penyebarluasan.

Hal itu disampaikan Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra pada  gelaran Rapat Paripurna dengan menyepakati beesama perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) untuk tahun 2025,  di ruang sidang utama DPRD setempat, Kamis (10/7).

"Untuk itu, berdasarkan kesepakatan bersama Ranperda tentang Perubahan ketiga atas peraturan daerah nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ditetapkan sesuai nomor SK Propemperda 2025 yaitu nomor 100.3.3/7/KPTS/DPRD-TD/2025 tanggal 10 Juli 2025, selanjutnya akan dibahas bersama pemerintah Tanah Datar dengan Bapemperda", ujar Anton.

Sementara itu, membacakan sambutan bupati, Wabup Ahmad Fadly bacakan sampaikan terima kasih dengan telah disepakati penambahan pengusulan Ranperda diluar Propemperda tahun 2025 yaitu Ranperda tentang Perubahan ketiga atas peraturan daerah nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagai kumulatif terbuka untuk penataan kelembagaan pemerintah daerah dan akan menjadi dasar penganggaran dalam penyusunan dan pembahasan Peraturan Daerah pada APBD Tanah Datar.

"Propemperda yang diusulkan dengan tujuan untuk penataan kelembagaan pemerintah daerah yang efektif dan efesiensi berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah," sampainya.

Ahmad Fadly juga menyampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama Pemerintah Daerah dengan DPRD atas ditetapkan kesepakatan bersama perubahan Propemperda tahun 2025.

Diakhir sambutannya, Ahmad Fadly mengharapkan perangkat daerah sebagai Pemrakarsa Ranperda yang telah di tetapkan untuk segera melakukan upaya-upaya percepatan penyusunan Ranperda tersebut sehingga dapat disampaikan ke DPRD sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. 

Sebelumnya Ketua Bapemperda DPRD Tanah Datar Adrijinil Simabura menyampaikan, hasil Rapat paripurna penetapan Perubahan Propemperda tahun 2025 disepakati memasukkan 1 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) di luar Propemperda sesuai yang diusulkan sehingga Ranperda yang akan dibahas tahun 2025 menjadi 10 Ranperda dan sebagai pedoman dalam penyusunan peraturan daerah yang mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tanah Datar. 

Adapun 10 Propemperda tahun 2025 sebagai berikut, 

1. Ranperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025-2029,

2. Ranperda tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, 

3. Ranperda tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, 

4. Ranperda tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari Dalam Kabupaten Tanah Datar, 

5. Ranperda tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan.

6. Ranperda tentang Nagari, 

7. Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024,

8. Ranperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 

9. Ranperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

10. Ranperda tentang Perubahan ketiga atas peraturan daerah nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. 

Rapat paripurna hari ini dipimpinkKetua DPRD Tanah Datar Anton Yondra didampingi wakil ketua Kamrita dan Nurhamdi Zahari dihadiri 23 Anggota DPRD, Forkopimda, Pj Sekda Elizar, Asisten, Staf Ahli Bupati, pimpinan OPD, Camat dan Walinagari serta undangan lainnya. (Pinos)

PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional II Sumatera Barat kembali menunjukkan komitmennya sebagai BUMN yang tidak hanya menghadirkan layanan transportasi yang andal, aman, dan tepat waktu tetapi juga turut berperan aktif dalam menjaga lingkungan dan membangun kesadaran masyarakat. Hal ini diwujudkan melalui kegiatan Bersih Lintas di Stasiun Indarung dan Sosialisasi Keselamatan Perjalanan Kereta Api petak jalan Stasiun Indarung-Pauhlima, Rabu (9/7).

Dalam kegiatan ini, para pekerja KAI Divre II Sumbar mulai dari level staf hingga manajemen secara gotong royong membersihkan area rel dari sampah rumah tangga, sisa tumpahan semen/klinker yang berpotensi mengganggu keselamatan operasional kereta api. Tak hanya itu, pada waktu yang bersamaan masyarakat yang bermukim di sekitar jalur KA juga diberikan edukasi dan himbauan langsung untuk tidak membuang sampah ataupun melakukan aktivitas di jalur rel yang membahayakan keselamatan diri sendiri maupun perjalanan kereta api.

Kepala KAI Divre II Sumbar, Muh. Tri Setyawan saat safety breafing sebelum kegiatan dilaksanakan mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen KAI dalam mendukung pembangunan berkelanjutan melalui tanggungjawab sosial dan lingkungan. Selanjutnya, berpesan kepada seluruh jajaran yang hadir agar tetap mengutamakan keselamatan selama kegiatan berlangsung.

“Sebagai penyedia transportasi publik berbasis rel, KAI tidak hanya fokus pada kelancaran perjalanan kereta api, tetapi juga peduli terhadap keselamatan masyarakat dan kebersihan lingkungan sekitar rel,” ungkapnya.

Kepala Humas KAI Divre II Sumbar, Reza Shahab menambahkan bahwa kegiatan ini bukan hanya agenda kebersihan biasa, melainkan bagian dari strategi perusahaan untuk memperkuat nilai-nilai ESG (Environmental, Social, Governance), meningkatkan keterlibatan masyarakat (community engagement), dan memastikan transportasi publik yang aman, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan.

Selain itu, kegiatan ini selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional dalam program Asta Cita, khususnya dalam hal peningkatan kualitas hidup masyarakat serta pengelolaan lingkungan yang bersih dan sehat. Selain itu, kegiatan ini juga mendukung pencapaian beberapa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) seperti:

- SDG 3: Menjamin kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan,

- SDG 11: Mewujudkan kota dan komunitas yang aman dan berkelanjutan,

- SDG 13: Mengambil aksi terhadap perubahan iklim dengan menjaga lingkungan dari limbah.

“KAI meyakini bahwa lingkungan yang bersih dan lintasan yang aman adalah fondasi utama dalam mendukung operasional kereta api yang andal dan berkelanjutan. Oleh karena itu, aksi bersih-bersih lintas ini tidak hanya bertujuan estetis, tetapi juga fungsional dalam mengurangi potensi gangguan perjalanan kereta api akibat material asing di jalur” ujar Reza.

Kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah, tidak melakukan aktivitas apapun di jalur KA dan waspada terhadap potensi bahaya di sekitar perlintasan sebidang serta tidak melakukan kegiatan vandalisme seperti pelemparan KA dan lain sebagainya.

“Dengan semangat kolaborasi dan tanggung jawab bersama, KAI Divre II Sumbar terus berkomitmen menjaga lingkungan, meningkatkan keselamatan, dan memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh pengguna jasa kereta api” tutup Reza.

Padang - Ketua Komisi II DPRD Kota Padang dari Fraksi Gerindra, Rachmad Wijaya memberikan apresiasi kepada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemko Padang yang telah berhasil memenuhi bahkan melampaui target pendapatan asli daerah (PAD) pada semester pertama tahun 2025. Namun, ia juga memberikan sorotan tajam kepada beberapa OPD yang masih tertinggal jauh dari target yang telah ditetapkan.

Dalam rapat evaluasi kinerja OPD yang digelar pada Selasa (8/7/2026) Rachmad Wijaya menegaskan pentingnya evaluasi secara menyeluruh sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik serta efektivitas pembangunan daerah. Ia juga meminta Wali Kota Padang, Fadly Amran segera mengambil langkah nyata terhadap OPD yang belum menunjukkan kinerja optimal dalam hal pengumpulan PAD.

“Bagi OPD yang belum mencapai target, ini harus menjadi perhatian khusus bagi Wali Kota Padang untuk serius dan segera melakukan intervensi dan perbaikan. Kami menyarankan agar Pemko lebih serius dalam memaksimalkan teknologi dan digitalisasi dalam mencapai target PAD ini,” tegas Rachmad dari Dapil Padang V (Padang Selatan dan Padang Timur) ini. 

Rachmad menambahkan, secara umum capaian PAD Pemko Padang per 8 Juli 2025 sudah baik, mencapai Rp445 miliar atau 49,76 persen dari total target PAD Rp894,3 miliar. “Kami melihat sejumlah OPD yang harusnya menjadi penyumbang PAD besar ada yang belum maksimal. Andai mereka maksimal, tentu angkanya lebih baik lagi. Semoga sisa 6 bulan ke depan bisa dimaksimalkan,” kata Rachmad. 

//Tiga OPD Jadi Sorotan//

Rachmad mengungkapkan berdasarkan data resmi dari Laporan Harian Realisasi PAD per 8 Juli 2025, tercatat tiga OPD yang menjadi sorotan utama karena belum mencapai 40 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD tahun berjalan.

“Yang pertama adalah Dinas Perhubungan (Dishub). Dari target PAD sebesar Rp3,39 miliar, baru terealisasi Rp1,25 miliar atau sekitar 36,88 persen. Dishub diketahui mengandalkan pendapatan dari retribusi parkir tepi jalan, tempat khusus parkir, serta layanan mobil derek. Harus maksimal lagi,” kata Ketua Alumni SMA 6 Padang ini. 

Selanjutnya, kata Rachmad, Dinas Perdagangan (Disdag) mencatat realisasi PAD sebesar Rp3,04 miliar dari target Rp12,45 miliar, atau hanya mencapai 24,43 persen. Rendahnya capaian ini diduga disebabkan oleh belum optimalnya pengelolaan retribusi pasar, pertokoan, serta penyedotan kakus.

Sementara itu, yang ketiga dan menjadi OPD dengan capaian terendah adalah Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Dengan target PAD yang cukup besar, yakni Rp64,3 miliar, realisasi yang dicapai baru sebesar Rp14,96 miliar atau sekitar 23,27 persen. “PAD DLH sebagian besar berasal dari retribusi kebersihan dan persampahan, serta kerja sama dengan pihak ketiga seperti PDAM. Kami minta Wako lebih memberikan perhatian lagi,” katanya. 

Rachmad mengatakan, OPD berkinerja baik patut dicontoh dan dia mengapresiasi OPD yang mampu menunjukkan hal itu. Salah satunya adalah Dinas Pariwisata, yang justru berhasil melampaui target PAD sebesar Rp400 juta dengan realisasi mencapai Rp495 juta, atau 123,75 persen. Selain itu, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah juga mendekati target maksimal dengan capaian 99,50 persen dari target Rp34 miliar.

Rachmad menilai bahwa kinerja baik seperti itu perlu dijadikan acuan bagi OPD lainnya dalam menyusun strategi dan meningkatkan efisiensi kerja, khususnya dalam memanfaatkan potensi PAD dari berbagai sektor layanan dan aset daerah.

Rachmad menegaskan bahwa digitalisasi menjadi kunci utama dalam memperbaiki tata kelola PAD di Kota Padang. Ia mendorong seluruh OPD untuk melakukan transformasi layanan, mulai dari sistem pemungutan hingga pelaporan, agar proses menjadi lebih cepat, transparan, dan terukur. “Digitalisasi bukan lagi pilihan, tetapi keharusan untuk meningkatkan akuntabilitas dan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Dengan langkah evaluasi ini, DPRD berharap seluruh OPD dapat mempercepat pencapaian target PAD pada semester kedua tahun 2025. Hal ini diharapkan mampu mendukung keberlanjutan pembangunan dan menjadikan Kota Padang sebagai kota yang bersih, modern, dan berdaya saing tinggi. (*)

Maklumatnews, Tanah Datar - "Dalam RPJMD ini memuat cara mencapai dan langkah strategis apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan, sasaran dan target yang telah ditetapkan sesuai prioritas". 

Hal itu disampaikan Ahmad Fadly, wakil bupati Tanah Datar  pada rapat Paripurna Penyampaian Nota Penjelasan Bupati terhadap Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahTahun 2025-2029,  di ruang sidang DPRD setempat, Senin (7/7).

"Dalam hal ini, keberhasilan pelaksaannya tergantung komitmen bersama antara penyelenggara pemerintahan daerah dengan seluruh stakeholder pembangunan yang ada di kabupaten Tanah Datar kita ini", ujarnya.

"Adapun tujuan disusunnya RPJMD ini merupakan landasan yuridis formal dalam pelaksanaan pembangunan yang berisi isu dan program strategis yang dilaksanakan dan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang", tambahnya lagi

"RPJMD ini memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja, kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif". 

"Sistem Perencanaan Pembangunan bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi antar fungsi pemerintah antat pusat dan daerah, juga mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efesien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan," ungkapnya. 

Adapun maksud disusunnya dokumen RPJMD tahun 2025-2029 ini, kata Wabup Ahmad Fadly, adalah sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat visi dan misi kepala daerah, arah kebijakan, strategi dan program pembangunan Kabupaten Tanah Datar tahun 2025-2029.

 

"RPJMD ini menjadi acuan dalam penyusunan rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja pemerintah daerah. Dan, mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinkron dan sinergis dengan perencanaan pembangunan nasional, dan provinsi", pungkaa Ahmad Fadly. 

Rapat Paripurna kali ini dipimpin Ketua DPRD Anton Yondra didampingi Wakil Ketua Kamrita bersama 27 anggota serta bersama Plt. Sekda, staf ahli Bupati dan kepala OPD serta Forkopimda Tanah Datar, Wali Nagari serta undangan lainnya. (Pinos)

 

Padang – Kemajuan teknologi saat ini mempermudah banyak hal. Di dunia perbankan, digitalisasi berlangsung sangat cepat. Aktivitas produk dan layanan yang selama ini banyak dilakukan dengan tatap muka, dalam artian masyarakat atau nasabah musti berkunjung langsung ke kantor-kantor bank pada jam operasional, maka saat ini sudah dapat dilakukan secara mandiri dengan hanya bermodalkan device (smarphone, tablet, PC, dll) sepanjang terkoneksi dengan jaringan internet. Produk dan layanan perbankan tersebut disebut Mobile Banking dan Internet Banking.

Kemajuan produk dan layanan ini terus bertransformasi sehingga banyak bank yang terus meningkatkan fitur mobile banking menjadi sebuah Super Apps, yaitu sebuah aplikasi seluler atau device berbasis internet.

Super Apps itu menawarkan berbagai layanan dan fitur dalam satu platform, yang memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai aktivitas seperti aktivitas keuangan berupa cek saldo, transfer antar bank, pembayaran tagihan-tagihan, pembelian, QRIS, pengisian e-wallet, digital peyment, transaksi e-commerce, ride-hailing, pemesanan akomodasi dan makanan, aktivitas sosial keagamaan, pengajuan pinjaman dan lainnya.

Transformasi ini sudah berkembang di beberapa Bank papan atas seperti kita kenal Aplikasi Super Apps Livin’ dari Bank Mandiri, BRImo dari BRI, myBCA dari BCA, Wondr dari BNI, BYOND dari BSI, Bale dari BTN, Permata Mobile X dari Bank Permata, Digibank dari DBS, Jenius dari BTPN, Octo Mobile dari CIMB, MyPanin dari Panin Bank.

Belum lagi aplikasi-aplikasi mobile dari Bank-Bank digital seperti Bank Jago, Blue Bank, Bank Raya, Allo Bank, Bank Aladin, Krom Bank, dan lain-lain.

Fitur terkini yang semakin memudahkan dan memanjakan masyarakat adalah disediakannya menu Pembukaan Rekening Bank secara online sehingga sangat sesuai di era digital. Banyak bank di Indonesia yang sudah menyediakan layanan pembukaan rekening secara online melalui aplikasi atau website resmi mereka. Calon nasabah dapat membuka rekening tanpa perlu datang ke kantor cabang, sehingga menghemat waktu dan tenaga.

Sebagai lembaga yang musti senantiasa adaptif dengan perubahan dan persaingan agar tetap bisa bertahan dan tumbuh berkelanjutan di tengah kemajuan digitalisasi yang berlangsung cepat, maka Bank Nagari juga berhasil mengembangkan diri dan mampu membangun sebuah Super Apps yang diberi nama “Ollin by Nagari” dengan taglinenya “Ollin by Nagari, dimanapun, kapanpun”.

Super Apps Ollin by Nagari dikembangkan untuk memberikan kemudahan dan meningkatkan layanan transaksi kepada masyarakat sehingga mampu menghasilkan tingkat pelayanan yang lebih cepat, terpercaya, dan handal, serta jangkauan pelayanan yang dapat diakses “Dimanapun, Kapanpun”.

Direktur Utama Bank Nagari, Gusti Candra, didampingi Direktur Keuangan, Roni Edrian, kepada awak media manyampaikan rasa syukur dan terimakasih atas sambutan masyarakat terhadap Super Apps Ollin by Nagari.

“Alhamdulillah sampai dengan posisi Juni 2025, jumlah pengguna Super Apps Ollin by Nagari mencapai 287.658 orang,” ucap Gusti.

“Pada tahun 2024 total frekeuensi transaksi di Ollin mencapai 16,7 Juta dengan rata-rata frekuensi transaksi per bulan sebanyak 1,4 Juta transaksi. Volume atau nominal transaksi juga signifikan. Tahun 2025 ini, dari bulan Januari 2025 s.d. Juni 2025 saja jumlah frekuensi transaksi sudah mencapai 13,2 Juta transaksi atau rata-rata frekuensi transaksi per bulan mencapai 2,2 Juta transaksi. Naik siginifikan dari tahun lalu,” tambah Gusti bersemangat, karena merupakan suatu angka yang signifikan untuk sebuah Bank di Sumatera Barat.

Roni Edrian menambahkan bahwa data dan fakta ini menunjukan bagaimana antusiasnya nasabah dan masyarakat menggunakan aplikasi yang memberikan mereka kemudahan dan kecepatan dalam mengakses berbagai layanan keuangan, dimanapun dan kapanpun.

Tidak cukup sampai disana ujar Gusti, untuk semakin melengkapi fitur Ollin, maka Bank Nagari efektif sejak bulan Januari 2025 yang lalu juga sudah memperoleh izin dari OJK dan BI untuk pembukaan rekening tabungan secara online melalui aplikasi Super Apps Ollin by Nagari.

Bank Nagari segera bergerak cepat untuk mensosialisasikan dan memasarkan fitur pembukaan rekening tabungan online melalui Ollin tersebut, dengan menyasar pasar atau segmen dan pertimbangannya sebagai berikut :

1. Masyarakat umumnya semakin terbiasa dengan layanan digitalisasi, karena mereka ingin suatu produk yang mampu memberikan pelayanan yang cepat, mudah, murah, aman, nyaman dan bertanggung jawab. Nama besar Bank Nagari sebagai Bank Milik Pemerintah Daerah dan mempunyai reputasi baik selama ini, merupakan salah satu keunggulan untuk membuat masyarakat meyakini dan menggunakan fitur pembukaan rekening online di aplikasi Ollin.

2. Secara lebih spesifik, fitur pembukaan rekening tabungan secara online ini sangat memudahkan dan akan digemari oleh kelompok demografi Gen Milenial dan Gen-Z, yang saat ini mempunyai porsi sekitar 65% dari jumlah penduduk, baik penduduk Sumatera Barat, maupun jumlah penduduk Indonesia. Generasi ini adalah generasi yang sangat melek digital, terbiasa dengan transaksi di gadget, penggunaan QRIS dan layanan non-tunai lainnya. Pasar ini merupakan pasar potensial hari ini dan masa depan bagi Bank.

Oleh karena itu Bank Nagari sangat aktif dalam kegiatan literasi dan pemasaran ke sekolah-sekolah dan kampus, serta kegiatan yang digandrungi anak muda seperti Car Free Day, Run, Olahraga, Kesenian, Budaya, Perlombaaan, games, festival belanja dan kuliner serta even-even menarik lainnya.

3. Sasaran yang lebih spesifik lagi serta selama ini terus diharapkan semakin kongkrit peningkatan kontribusinya untuk membantu Sumatera Barat, adalah Para Perantau Minang. Sebagaimana data Statistik Perbankan Indonesia (SPI) OJK tentang data perbankan di Sumatera Barat, maka perbandingan antara volume pinjaman dengan dana masyarakat yang dihimpun perbankan di Sumatera Barat, atau dikenal dengan istilah Loan to Deposit Ratio (LDR) adalah mencapai 129% s.d. 130%.

Rasio LDR Sumbar ini tidak ideal karena rentang idealnya sesuai standar perbankan adalah antara 84% s.d. 94%. Dengan kondisi ini, mengakibatkan Bank Nagari harus mencari dana masyarakat berupa giro, tabungan dan deposito ke luar Sumbar, terutama ke Jakarta.

Jika berurusan dengan pemilik dana besar yaitu korporasi, maka berlaku mekanisme pasar supply dan demand, sehingga umumnya suku bunga/bagi hasil yang diminta korporasi tersebut tergolong mahal, sehingga tidak baik untuk daya saing suku bunga pinjaman yang akan ditawarkan kepada masyarakat, serta juga membebani biaya operasional Bank Nagari. Oleh karena itu harus ada terobosan untuk mencari dan mendapatkan sumber dana yang lebih wajar, yaitu pasar Perantau Minang.

Dengan pertemuan dan sosialisasi yang dikemas dengan akrab, diharapkan semakin kongkrit terbangun rasa membangun kampung dari para perantau dengan ikut membantu sumber pendanaan Bank Nagari, dengan salah satu caranya adalah pembukaan rekening secara online di Bank Nagari.

Gusti menyampaikan apabila Para Perantau Minang banyak menabung dan menyimpan uangnya di Bank Nagari, maka hal tersebut akan sangat membantu struktur sumber pendanaan Bank Nagari, sehingga Bank Nagari akan semakin kompetitif dan labanya akan semakin meningkat untuk kemudian menjadi dividen pemegang saham yang akan masuk langsung sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) di APBD masing-masing Pemda (Pemprov. Sumbar serta Kabupaten dan Kota di Sumbar) yang selanjutnya berguna untuk program pembangunan berbagai bidang di daerah.

Di antara kegiatan sosialisasi dan pemasaran Bank Nagari dan fitur pembukaan rekening online ini kepada segmen Perantau Minang ini, maka kegiatan melakukan kunjungan dan pertemuan dengan para tokoh-tokoh dan organisasi perantau merupakan salah satu strategi efektif yang dilakukan Bank Nagari.

Karena hanya dengan rombongan kecil dan peralatan yang sederhana, Bank Nagari bisa bertemu dengan ratusan perantau dan ribuan akses ke kantong-kantong data based komunitas perantau yang potensial menjadi nasabah Bank Nagari melalui pembukaan rekening online serta produk dan layanan lainnya yang berkembang dari pertemuan, serta dapat ditindaklanjuti setelah pertemuan, seperti rencana investasi di Sumbar, kerjasama lalu lintas keuangan, kerjasama layanan teknologi dan aplikasi, pemberian pinjaman dan lainnya.

Oleh karena itu Bank Nagari berterima kasih kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang telah mengajak dan memfasilitasi Bank Nagari untuk ikut dalam kegiatan pertemuan Pemprov. Sumbar dengan organisasi-organisasi Perantau Minang, bersamaan dengan kegiatan Pemprov. Sumbar mensosialisasikan program unggulan daerah serta mengharapkan dukungan para perantau untuk berkontribusi nyata membangun Sumatera Barat.

Karena bukan hal mudah bagi Bank Nagari untuk bisa mengumpulkan dan bertemu dengan banyak tokoh dan komunitas Perantau Minang. Ketika ajang tersebut disediakan slot waktu oleh Pemprov kepada Bank Nagari untuk pemaparan dan melakukan pemasaran, tentu sangat disambut baik oleh Bank Nagari.

Bagi Bank Nagari jelas kolaborasi kegiatan ini sangat bermanfaat karena Perantau Minang lebih antusias hadir karena diundang oleh Kepala Daerah. Dalam kegiatan pemasaran, hal ini wajar dilakukan oleh Bank karena ada benefit yang bisa langsung diperoleh saat even dan ada benefit yang akan diakses lebih lanjut berdasarkan data based perantau yang diperoleh.

Dengan demikian kondisi dan pertimbangan bahwa LDR Perbankan di Sumatera Barat yang berkisar 129% s.d. 130%, mengharuskan Bank-Bank di Sumbar untuk mencari sumber pendanaan ke Luar Sumbar.

Bagi Bank Nagari salah satu pasar potensialnya adalah Para Perantau Minang. Karena itu ke depannya, Bank Nagari akan senang hati apabila di daerah-daerah dan kantong-kantong yang banyak perantau minangnya, Bank Nagari diminta hadir dengan perhitungan benefit nantinya Bank Nagari akan mendapatkan nasabah baru atau peningkatan jumlah nasabah atau data based potensi nasabah.

Sebagai gambaran tentang antusiasme masyarakat menyambut fitur pembukaan rekening online di Ollin by Nagari, maka dari bulan Januari 2025 s.d. Juni 2025 atau lebih kurang 6 bulan telah diterima pembukaan rekening tabungan online sebanyak 9.668 rekening dengan saldo per 30 Juni 2025 sebesar Rp9,5 Miliar. Suatu angka yang cukup signifikan dan menjanjikan untuk suatu fitur yang baru dirilis.

Roni Edrian pada akhir pernyataannya menyampaikan bahwa Super Apps Ollin by Nagari juga dilengkapi dengan Aplikasi Nagari Digital Masjid (NDM) yaitu suatu aplikasi yang memudahkan masyarakat di rantau untuk mengetahui dan mengikuti perkembangan data dan informasi dari masjid dan mushalla di kampung halaman masing-masing, serta dengan mudah melakukan infaq sedekah dan wakaf karena menu donasinya dan transfer uangnya tersedia di Ollin by Nagari, serta dilengkapi dengan QRIS masing-masing masjid dan mushalla tersebut.

Kepala Humas KAI Divre II Sumbar, Reza Shahab menyampaikan menjelang pelaksanaan Festival Tabuik di Pantai Gandoriah, Kota Pariaman yang jatuh pada Minggu, 6 Juli 2025. PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional II Sumbar menyediakan sebanyak 8.480 tempat duduk untuk perjalanan kereta api Pariaman Ekspres selama periode 5 dan 6 Juli 2025.

KAI Divre II Sumbar mencatat update pemesanan tiket KA Pariaman Ekspres keberangkatan hari ini, Sabtu tanggal 5 Juli 2025 dan tanggal 6 Juli 2025 tembus sebanyak 12.182 tiket. Angka ini setara dengan tingkat okupansi sebesar 144 persen dari kapasitas tempat duduk yang disediakan yakni sebanyak 8.480 tiket.

“Untuk mempermudah pengguna jasa kereta api, tiket kereta api Lokal dapat dipesan melalui aplikasi Access by KAI. Penjualan tiket kereta api akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan yaitu H-7 keberangkatan” imbuhnya.

Dengan harga tiket Rp5.000, kereta ini menjadi pilihan favorit wisatawan dan masyarakat lokal untuk mengunjungi Pantai Gandoriah di Pariaman yang merupakan salah satu objek wisata andalan yang hanya berjarak 200 meter dari stasiun. Perjalanan selama sekitar 1,5 jam ini menyuguhkan pemandangan alam yang memesona, panorama laut yang tenang, hamparan sawah hijau, dan desa-desa tradisional yang masih kental dengan nuansa budaya lokal. Tak hanya itu, Masyarakat juga dapat menikmati Festival Tabuik yang terkenal secara nasional.

Festival Tabuik adalah sebuah tradisi budaya dan keagamaan yang diselenggarakan setiap tahun di Kota Pariaman, Sumatera Barat, untuk memperingati Asyura yang biasa diadakan pada 1–10 Muharram. Kata tabuik berasal dari bahasa Arab tabut, yang berarti “peti”. Dalam konteks ini, tabuik merujuk pada replika menara atau tandu tinggi berhias megah. Festival ini dan puncaknya adalah pembuangan Tabuik ke laut dengan diiringi tasa (gendang khas), tarian, silat tradisional, dan prosesi akbar yang menarik ribuan penonton lokal maupun wisatawan. 

“Naik kereta ke Pariaman ini sangat cocok buat kami yang bawa anak-anak. Lebih aman, nyaman, dan hemat. Anak-anak juga senang bisa lihat laut dan sawah dari jendela. Sampai stasiun pun kami tidak perlu repot cari transportasi lagi” kata Eko Susanto, wisatawan asal Padang bersama keluarga.

Layanan kereta api Pariaman Ekspres ini tidak hanya meningkatkan aksesibilitas ke berbagai destinasi wisata di Sumatera Barat, tetapi juga berkontribusi dalam pengembangan pariwisata dan perekonomian lokal. Dengan tarif yang terjangkau dan fasilitas yang memadai, kereta api menjadi moda transportasi pilihan bagi wisatawan dan masyarakat untuk menjelajahi keindahan alam dan budaya Minangkabau.

“KAI berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan angkutan penumpang, baik dari sisi ketepatan waktu, kenyamanan, maupun keselamatan. Kami juga akan terus menyesuaikan kapasitas dan pola operasi untuk menjawab dinamika kebutuhan mobilitas masyarakat, terutama pada momen-momen dengan permintaan tinggi seperti ini,” tutup Reza.

 

Padang – Memasuki tahun ajaran baru, kebutuhan keluarga semakin meningkat, mulai dari biaya sekolah, perlengkapan belajar, hingga keperluan rumah tangga lainnya.

Melihat kondisi itu, Bank Nagari menghadirkan solusi finansial yang meringankan sekaligus menguntungkan melalui program sepesial berupa Promo Cashback Tahun Ajaran Baru 2025 selama periode 1 Juli sampai 31 Juli 2025.

Program ini ditujukan kepada ASN, PPPK, pegawai, dan pensiunan yang akan menjadi nasabah baru maupun nasabah eksisting loyal dengan memberikan reward berupa cashback bagi yang mengajukan pinjaman baru dan top up dalam periode promo ini.

Direktur Kredit dan Syariah Bank Nagari, Hafid Dauli menyampaikan bahwa program ini merupakan bagian dari komitmen Bank Nagari dalam memberikan kemudahan pembiayaan dan membantu meringankan beban keuangan nasabah dalam momen penting ini.

“Kami memahami bahwa tahun ajaran baru sering kali menjadi waktu dimana kebutuhan keluarga meningkat, khususnya dalam hal pendidikan. Program ini diberikan agar nasabah tidak hanya mendapatkan kredit/pembiayaan dengan proses mudah dan bunga/margin ringan, tapi juga mendapatkan manfaat langsung berupa cashback. Promo ini besifat racing, artinya apabila kuota cashback telah habis, maka periode promo akan berakhir dengan sendirinya” ujar Hafid Dauli.

Ia menambahkan, berbagai promo yang telah diberikan secara kontinyu ini merupakan wujud dari komitmen Bank Nagari dalam memberikan manfaat, apresiasi, serta menghadirkan pelayanan terbaik secara konsisten bagi nasabah.

Sejak awal tahun sampai dengan Mei 2025 yang lalu, Bank Nagari terus memanjakan nasabahnya dengan berbagai promo menarik yang telah dimanfaatkan secara maksimal oleh nasabah Bank Nagari.

Hal ini terbukti sebanyak 4.489 ASN, pegawai, dan pensiunan telah mengajukan pinjaman dengan total nilai plafond yang diperjanjikan mencapai Rp 642 miliar.

“Oleh karena itu kami mengajak seluruh nasabah untuk memanfaatkan peluang dalam periode promo ini dengan datang beramai-ramai mengunjungi Bank Nagari terdekat untuk mengambil pinjaman baru, takeover kredit serta melakukan top up kredit di Bank Nagari,” jelasnya.

Selain penawaran cashback, Bank Nagari juga memberikan proses kredit/pembiayaan cepat dan mudah, suku bunga/margin rendah dan kompetitif, dan tenor fleksibel.

Lebih lanjut Hafid Dauli menambahkan, persyaratan dan cara untuk mendapatkan Promo Tahun Ajaran Baru 2025 ini sangat mudah. Yaitu promo berlaku untuk ASN, PPPK, pegawai, dan pensiunan yang melakukan realisasi pinjaman baru di Bank Nagari, atau yang sedang meminjam di Bank Nagari kemudian melakukan pembaharuan atau top up pinjaman di Bank Nagari, atau yang memindahkan (takeover) pinjamannya dari bank lain ke Bank Nagari.

Jangka waktu pinjaman yang dipersyaratkan dalam promo ini adalah minimal 24 bulan. Promo berlaku baik untuk pinjaman dengan pola konvensional ataupun pola syariah.

Kemudian, reward yang diperoleh nasabah adalah dalam bentuk uang yang ditambahkan ke saldo tabungan yang bersangkutan di Bank Nagari, baik tabungan konvensional atau tabungan syariah. Besaran nilai reward diperhitungkan dengan formulasi tertentu dari nilai pinjaman dan nasabah bisa memperoleh reward dengan nilai yang menarik tentunya.

“Periode berlangsung selama 1 Juli sampai dengan 31 Juli 2025. Kuota terbatas, sehingga periode bisa berakhir lebih cepat apabila kuota habis,” ujarnya.

Pada kesempatan ini Hafid Dauli mengimbau dan mengajak para ASN, PPPK, pegawai, dan pensiunan untuk segera mengajukan permohonan dan berkonsultasi ke kantor Bank Nagari terdekat.

Bank Nagari terus berkomitmen memberikan pelayanan yang cepat, mudah, murah, aman dan nyaman untuk mendorong hal tersebut maka PT. Bank Nagari menyediakan layanan jemput bola dengan hadir langsung ke instansi-instansi atau ke rumah-rumah nasabah, untuk itu dipersilahkan membuat janji dengan personel Bank Nagari yang memberikan pelayanan yang terbaik.

Selain itu, setiap nasabah juga dapat mengajukan pinjaman secara online melalui menu N-Form Bank Nagari di website www.banknagari.co.id, atau mendaftar di menu N-Form pada Nagari Mobile Banking atau menghubungi Nagari Call 150234.