Maklumat

Wakil Rakyat Kota Payakumbuh Sepakat Bersama Mahasiswa Tolak Kenaikan Harga BBM

Payakumbuh --- Aliansi Mahasiswa Payakumbuh Limapuluh Kota turun ke jalan melakukan aksi demonstrasi di depan kantor DPRD Kota Payakumbuh, Jumat (9/9).

Mahasiswa yang didominasi oleh almamater hijau Universitas Andalas itu telah ditunggu oleh Wakil Ketua DPRD Wulan Denura serta Anggota DPRD Suparman, Yernita, dan Opetnawati. Tampak hadir Sekretaris DPRD Yon Refli dan Kapolres Payakumbuh AKBP Alex Prawira.

Aliansi Mahasiswa menyuarakan 4 tuntutan kepada para wakil rakyat serta membacakan puisi.

Pertama menolak kenaikan harga BBM karena erdampak buruk pada ekonomi masyarakat pasca pandemi. Kedua, menunda peoyek strategis nasional yang tak berdampak langsung, alihkan ke subsidi BBM.

Ketiga, meminta pemerintah dan SPBU untuk memperketat regulasi pemakaian BBM bersubsidi. Keempat, mendesak menteri keuangan melakukan transparansi dana subsidi BBM.

Wakil Ketua DPRD Wulan Denura mengatakan kondisi saat ini begitu genting, ribut, akibat kebijakan pemerintah yang meresahkan rakyat pasca pandemi Covid-19.

"Jujur, kami juga kaget dengan berita kenaikan BBM ini, kami berdiri di barisan mahasiswa, ingin agar BBM kembali ke harga semula," kata Wulan.

Politikus Gerindra itu juga merasakan bagaimana bertambah sulitnya ibu-ibu rumah tangga yang setiap hari antar anak pulang pergi ke sekolah, para ayah yang mencari nafkah.

"Makanya kami juga sepakat menolak. Terima kasih atas aksi ini, bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, kami sangat apresiasi semangat ini," ujarnya.

Wulan juga merasakan keluhan masyarakat, tuntuan yang disepakati hari ini akan disampaikan kepada pemerintah pusat.

"Kami mendukung mahasiswa yang membawa semangat rakyat, kapan perlu lebih ramai lagi yang ikut demo. Suarakan aspirasi masyarakat oleh mahasiswa yang hadir tak hanya dari Payakumbuh saja, tapi juga dari kota/kabupaten di Sumatera Barat," tegasnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Yernita terharu karena 4 orang anaknya saat ini juga menyandang status sebahai mahasiswa.

"Apa yang ananda rasakan, itu pula yang saya rasakan. Kebanggaan luar biasa bisa melihat kalian turun dan menyuarakan jeritan rakyat," katanya.

"Jerita mahasiwa adalah jeritan hati kami di DPRD. Kita sedih mengingat ada batas daya dan upaya selaku wakil rakyat di daerah, karena kebijakan ini dikeluarkan oleh pemerintah pusat bersama DPR RI," kata Yernita.

Di sisi Suparman dari Fraksi PKS menyatakan Fraksi PKS di seluruh Indonesia, mulai dari DPRD kota/kabupaten, provinsi, hingga DPR-RI sudah lebih dulu menolak bahkan sejak rencana kenaikan harga BBM.

"Kami tetap senada dengan rakyat, sejak awal menolak kenaikan harga BBM," tukuknya.

Untuk mengamankan jalannya demonstrasi, petugas kepolisian, satpol PP, dan dishub dikerahkan. (FS)

PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda), Kalimantan Selatan Kunjungi Perumda Air Minum Kota Padang

09 September PDAM

Padang - Pagi ini, Dirut Hendra Pebrizal didampingi Dirum Afrizal kuning dan Dirtek Andri Satria, serta beberapa manager terkait langsung menyambut kedatangan tamu dari PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda) Kalimantan Selatan, diruang rapat lantai 2, kantor pusat Perumda Air Minum Kota Padang (9/9/22).

Rombongan yang berjumlah 7 (tujuh) orang ini, dipimpin oleh Komisaris Utama Bapak Drs. H. Ichwan Noor Chalik, MSi, beserta dua orang anggota Dewan Komisaris, Direktur Umum, dan beberapa pejabat lainnya.

Dirut Hendra Pebrizal, mengucapkan selamat datang dan terimakasih telah menjadikan Perumda AM Kota Padang sebagai tujuan untuk bertukar ilmu dan saling belajar banyak hal terutama terkait penatapan tarif air minum.

Semoga apa yang telah dibahas dalam pertemuan ini bisa menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan serta menetapkan tarif air minum untuk kemajuan perusahaan kedepan. ( RN )

8 Fraksi DPRD Sampaikan Pandangan Umum Atas Perubahan APBD Tahun 2022

08 September DPRD Tanah Datar

8 Fraksi DPRD Sampaikan Pandangan Umum Atas Perubahan APBD Tahun 2022

Tanah Datar, MN -Disamping memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan Program Unggulan (Progul) Tanah Datar, beberapa fraksi juga meminta kejelasan progres pelaksanaan serta kendala yang dihadapi.

Hal itu disampaikan 8 fraksi (7 fraksi secara langsung, 1 fraksi secara tertulis) dalam rapat paripurna pandangan fraksi atas nota penjelasan Ranperda perubahan APBD tahun 2022 di DPRD setempat, Senin (5/9).

Sidang yang dipimpin wakil ketua Saidani didampingi Ketua Rony Mulyadi Dt.Bungsu, wakil ketua Anton Yondra dan anggota DPRD turut dihadiri Wakil Bupati Richi Aprian, Forkopimda, para Asisten, kepala OPD dan undangan lainnya.

"Kami menyampaikan apresiasi atas Program Makan Rendang di Tanah Datar yang sangat membantu permodalan, namun tentunya sejauh mana perkembangan program ini dan apa saja kendala yang ditemui," kata Juru Bicara (Jubir) Fraksi Gerindra Surva Hutri.

Sementara itu Fraksi PAN melalui Jubirnya Alimuhar St. Tunaro mengatakan Program Satu Nagari Satu Event perlu dilanjutkan karena mampu memberikan Multiplier Effect.

"Program Satu Nagari Satu Event ini perlu memiliki agenda tetap dan jelas setiap tahun, sehingga wisawatan ataupun pengunjung memiliki langkah dan waktu pasti nagari yang bakal dikunjungi," katanya.

Sementara terkait Ranperda Perubahan APBD Tanah Datar Tahun Anggaran 2022, beberapa isu strategis menjadi pertanyaan dari berbagai fraksi, seperti pelaksanaan retribusi pajak, masih tingginya ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Alokasi Dana Transfer dari Pemerintah Pusat, kelanjutan pembangunan Lapangan Cindua Mato, Pengelolaan Baznas, pemerataan Tenaga Guru, sampai dengan langkah atas dampak kenaikan BBM.

"Melihat laporan keuangan daerah tahun 2021 terdapat Silpa Rp111.596.589.145, sementara defisit Rp51.301.659.075, sehingga terjadi Surplus. Maka dalam hal ini Fraksi Gerindra minta penjelasan rencana pemanfaatan dana surplus dan sejauh mana dapat mengakomodir rencana kegiatan hasil Musrenbang," ujar Surva Hutri.

Sementara itu Jubir Fraksi Perjuangan Golkar Herman Sugiarto meminta penjelasan pajak daerah yang berubah karena masih rendahnya kesadaran wajib pajak serta jelaskan upaya penegakan Law Enforcement kepada wajib pajak di Tanah Datar.

Sementara terkait peningkatan target Pendapatan Daerah sebanyak 1,86% sebesar Rp21.575.400.718 dari target awal sebesar Rp1.160.828.255.808, beberapa fraksi DPRD juga menyampaikan apresiasi.

"Kami Fraksi Demokrat mengapresiasi hal itu, ini sebagai bukti Pemerintah Daerah secara konsisten berusaha untuk mengoptimalkan perolehan pendapatan asli daerah," sampai Jubir Fraksi Demokrat Syafril.

Selepas penyampaian pandangan 7 Fraksi DPRD, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan Pandangan Fraksi oleh pimpinan sidang kepada Wabup Tanah Datar untuk ditindaklanjuti selanjutnya. (pinos/r)

berita DPRD Tanah Datar

08 September

Ranperda Penyertaan Modal Pemkab Ke Perusda Disepakati

Tanah Datar, MN -"Kesepakatan Pansus II DPRD dengan Tim Ranperda Pemda Tanah Datar dilanjutkan dengan pembicaraan tingkat kedua untuk dijadikan penyampaian pendapat akhir DPRD dengan modal dasar sebesar Rp25 Milyar".

Hal itu disampaikan Jubir Pansus II DPRD Tanah Datar M. Haekal dalam rapat paripurna pengambilan keputusan DPRD terhadap Ranperda tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusda Tuah Sepakat, di ruang sidang DPRD setempat Selasa (6/9) .

"Ranperda tersebut bertujuan meningkatkan usahanya guna memberikan kontribusi strategis dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mampu menyediakan barang dan jasa bermutu bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi", urai Haikal.

"Kesepakatan ini setelah melalui pembicaraan tingkat pertama yang diawali dengan rapat internal dan rapat kerja pansus II dengan Tim ranperda Pemda Tanah Datar dan telah melakukan konsultasi ke direktorat BLUD, BUMN dan BMD Kemendagri RI di Jakarta menetapkan untuk modal dasar sebesar Rp25 Milyar", tambahnya lagi.

Rapat paripurna hari ini dipimpin wakil ketua DPRD Anton Yondra didampingi wakil ketua Saidani, Sekwan Yuhardi dan dihadiri 23 anggota Dewan serta turut dihadiru wakil bupati Richi Aprian, Forkopimda, Sekda, Asisten, Staf Ahli Bupati, dan Pimpinan OPD

Wakil Bupati Richi Aprian saat membacakan pemandangan akhir bupati menyampaikan terima kasih atas disepakati Ranperda tentang Penyertaan Modal pemerintah kabupaten Tanah Datar kepada Perusahaan Umum Daerah Tuah Sepakat dijadikan Peraturan Daerah.

"Dengan telah ada persetujuan DPRD ini serta telah ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah ini menjadi Peraturan Daerah, menjadi dasar dalam pemenuhan modal dasar pemerintah kabupaten Tanah Datar terhadap Perusahaan Umum Daerah Tuah Sepakat dapat dilaksanakan".

"Pemenuhan modal dasar dimaksud dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, dimana besaran penyertaan modal tersebut nantinya akan ditetapkan dalam peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah", ungkap Richi.

“Dengan adanya penyertaan modal ini, diharapkan dapat meningkatkan struktur modal dan memperkuat kapasitas usaha perusahaan umum daerah tuah sepakat yang telah disetujui dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Tuah Sepakat".

Richi Aprian juga berharap secara bersama pemerintah dan DPRD serta semua pihak untuk mengawasi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku. (pinos/r)

berita Tanah Datar

08 September

Bupati Eka Putra Berikan Jawaban Atas Kenaikan BBM

Tanah Datar, MN "Kenaikan harga BMM merupakan kebijakan pemerintah pusat yang harus dilaksanakan, dalam hal ini pemerintah daerah segera melakukan monitoring dan evaluasi untuk mengetahui seberapa besar dampak ekonomi yang timbul karena kebijakkan ini".

Hal itu disampaikan Bupati Tanah Datar Eka Putra menjawab pemandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD Tanah Datar atas Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 pada Rapat Paripurna di Ruang Rapat DPRD setempat, Rabu (7/9).

“Untuk itu, sambil menunggu kebijakan lebih lanjut dari pemerintah pusat, pemda akan melakukan monitoring dan evaluasi terkait dampak kenaikan BBM di masyarakat,” ujar Bupati Eka.

Terkait tanggapan Fraksi Golkar dalam upaya pemda guna meningkatkan kesadaran wajib pajak dan penegakan law enforcement kepada wajib pajak.

“Pemerintah daerah telah melakukan upaya dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak berupa sosialisasi kepada wajib pajak, sedangkan upaya penegakan hukum dilakukan antara lain dalam bentuk penertiban wajib pajak yang tidak membayar pajak dan yang tidak mempunyai izin,” urai Eka.

Fraksi Demokrat tentang persoalan batas wilayah Kabupaten Tanah Datar dengan Kabupaten Agam di kawasan lereng merapi yang berbatas antara Nagari Aie Angek dengan Batu Palano.

Bupati Eka pun menjelaskan batas wilayah Kabupaten Tanah Datar dengan Kabupaten Agam, telah ditetapkan dengan Permendagri nomor 110 tahun 2019 dan telah dimulai pelaksanaannya sejak tahun 2003 sampai dengan 2019 antara pemerintah daerah di masing-masing kabupaten dengan melibatkan unsur-unsur terkait di tingkat kecamatan dan nagari.

Selanjutnya, Fraksi Partai Gerindra melalui pertanyaan sejauh mana keberhasilan kegiatan Program Makan Rendang dan kendala yang ditemukan dalam pelaksanaannya dilapangan.

Terkait Program Makan Rendang yang ditanyakan fraksi Nasdem, bupati sampaikan pinjaman dianggarkan di APBD tahun anggaran 2022 telah mulai direalisasikan kepada masyarakat, namun kendala dan permasalahanya adalah sebagian calon nasabah yang mengajukan pinjaman terkendala dengan status Bi Checking.

“Pemerintah daerah akan melakukan evaluasi terhadap Progam Makan Rendang, baik dari segi tata cara dan prosedur maupun dari regulasi, salah satunya terkait masa pinjaman agar dapat lebih dari satu tahun” ujar Bupati Eka

Rapat Paripurna kali ini dipimpin wakil ketua DPRD Anton Yondra, didampingi Ketua DPRD Rony Mulyadi Dt. Bungsu, Wakil Ketua DPRD Saidani, Sekwan Yuhardi serta dihadiri Forkopimda, Sekretris Daerah, Para Assisten, Kepala OPD dan tamu undangan lainnya. (pinos/r)

Hadirkan Masyarakat, Pemkab Dan Polres 50 Kota Gelar FGD Terkait Kenaikan Harga BBM

08 September Kabupaten Lima Puluh Kota

Lima Puluh Kota — Sebagai sarana untuk membahas dinamika sosial ekonomi masyarakat serta guna mencarikan solusi pasca kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota bersama Polres 50 Kota mengadakan Focus Group Discussion (FGD), pada Kamis, (8/09/22) di Aula Kantor Bupati Lima Puluh Kota.

Dalam sambutannya, Bupati Lima Puluh Kota, yang diwakili oleh Asisten Administrasi Umum, Drs. Ahmad Zuhdi Perama Putra, M.Si mengapresiasi Polres 50 Kota dan stakeholder terkait yang telah menginisiasi kegiatan FGD untuk mencari solusi akibat naiknya harga BBM, hal ini merupakan wujud kepedulian Pemerintah kepada masyarakat.

“Artinya dalam hal ini pemerintah tidak diam, pemerintah telah menyiapkan aturan dan regulasi serta beberapa instrumen termasuk bantalan sosial bagi masyarakat sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM yang akan disalurkan kepada masyarakat. Untuk itu pemerintah daerah bersama pihak terkait akan berupaya mencarikan jalan terbaik bagi kepentingan masyarakat,” ucapnya.

Sementara itu Kapolres Lima Puluh Kota, AKBP Ricardo Condrat Yusuf, S.I.K., M.H berharap pelaksanaan FGD ini dapat menjadi momentum untuk mengidentifikasi permasalahan serta menyatukan persepsi, baik melalui langkah-langkah kebijakan yang akan diambil oleh Pemkab maupun oleh Kepolisian dan stakeholder terkait, maupun unsur masyarakat untuk mendapatkan solusi atas dinamika pasca kebijakan penyesuaian Harga BBM.

“Kita berharap kegiatan ini akan menjadi edukasi bagi masyarakat. Kamtibmas aman dan kondusif serta dapat mencarikan solusi yang terbaik bagi atas kenaikan harga BBM,” imbuh Kapolres.

Hadir pada kesempatan itu Sales Area Manajer Pertamina Sumbar, Adwiaputra Adma, Dosen Fakultas Ekonomi Unand Padang, Bintang Rizky A.M.S.,SE., MSi, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota, Wendi Chandra, ST, Forkopimda, Kepala Badan Keuangan Daerah Prov Sumbar, Delliyarty. SM, Kepala Dinas Sosial Kab 50 Kota Harmen, SH, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota, Ferry Chofa, SH,L.L.M, Kepala DPMD/N Kabupaten Lima Puluh Kota, Endra Amzar, SH, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota, Ir Refilza, MUI Kabupaten Limapuluh Kota, LKAAM, ketua KAN se Kabupaten Lima Puluh Kota, perwakilan mahasiswa, serta para undangan lainnya. (FS)