Maklumat

Propemperda Kabupaten Tanah Datar Disetujui Oleh DPRD Bersama Pemda

Propemperda Kabupaten Tanah Datar Disetujui Oleh DPRD Bersama Pemda

Maklumatnews, TD - "Hasil penyusunan program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) antara Pemda dan DPRD yang telah disepakati dan ditetapkan jadi Propemperda dengan keputusan DPRD dalam sidang yang dilaksanakan hari ini dan ini merupakan hasil pembahasan bersama".

Hal itu disampaikan wakil ketua DPRD Nurhamdi Zahari pada rapat Paripurna Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) kabupaten Tanah Datar Tahun 2026 di ruang sidang utama DPRD setempat Pagaruyung, Kamis (6/11).

Bertindak sebagai pimpinan sidang kali ini didampingi wakil ketua Kamrita, Nurhmadi katakankan, "Untuk penyusunan program pembentukan peraturan daerah di lingkungan Pemda di koordinasikan oleh Bagian Hukum Setda, sedangkan di lingkungan DPRD sendiri dilaksanakan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda)".

Selanjutnya ketua Bapemperda DPRD Adrijinil Simabura sampaikan, "Dalam pembahasan antara Bapemperda DPRD dengan Tim Propemperda diiusulkan tambahan 3 Ranperda untuk dimasukan pada tahun 2026 yakni2 Ranperda berasal dari Inisiatif DPRD dan 1 Ranperda tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang belum sempat dibahas pada Tahun 2025".

"Sehingga Ranperda yang diusulkan menjadi 10 (sepuluh) dengan pemberian judu Rencana Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2026," terangnya.

Selepas pembacaan SK oleh Sekwan dan penandatangan SK Propemperda oleh DPRD Tanah Datar, Bupati Eka Putra menyampaikan terima kasih atas pelaksanaan pembahasan dan persetujuan dari DPRD Tanah Datar.

"Pembahasan telah terlaksana sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan, dimana antara Bapemperda DPRD dan Tim Program Pembentukan Peraturan Daerah Pemda telah memberikan perhatian dan kontribusi pada proses pembahasan, dengan harapan semua berdasarkan skala prioritas sesuai perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat," katanya.

"Penyusunan Propemperda merupakan tahapan penting dalam penyusunan dan melahirkan Peraturan Daerah (Perda) yang berkualitas, tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi".

"Propemperda tahun 2026 menjadi dasar penganggaran dalam penyusunan dan pembahasan Perda pada APBD Kabupaten Tanah Datar sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 dan telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018," pungkasnya.

Adapun 10 Ranperda yang diusulkan untuk tahun 2026 adalah sebagai,

1. Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027.

4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.

5. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

6. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Datar.

7. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

8. Rancangan Peraturan Daerah tentang Nagari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

9. Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pengelolaan Masjid. Dengan Pemprakarsa Inisiatif DPRD.

10. Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren. Dengan pemprakarsa inisiatif DPRD.

Rapat Paripurna kali ini yurut dihadiri Forkopimda, Sekda Abdurrahman Hadi, Sekwan Harfian Fikri, staf ahli Bupati, para asisten, kepala OPD, Wali Nagari dan undangan lainnya. (Pinos)

6 Fraksi DPRD Tanah Datar Tanggapi Nota Ranperda APBD TA 2026

05 November berita DPRD Tanah Datar

6 Fraksi DPRD Tanah Datar Tanggapi

Nota Ranperda APBD TA 2026

Maklumatnews, TD - "Dari 8 fraksi DPRD Tanah Datar hanya 6 Fraksi yang mengikuti dimana 2 fraksi lainnya sedang mengikuti Bimtek di Partainya masing-masing yaitu partai PAN dan partai PKB dengan hasil pandangan umum fraksi diserahkan langsung ke pimpinan".

Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Nurhamdi Zahari yang bertindak sebagai pimpinang Paripurna kali ini didampingi wakil ketua Kamrita dengan 21 anggota pada Paripurna DPRD Tanah Datar terkait Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda tentang APBD tahun anggaran 2026 di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD setempat, Rabu (5/11).

Pemandangan umum 6 fraksi yang disampaikan secara bergantian mulai dari Fraksi PPP dengan juru bicara Zulhadi, Fraksi Ummat Golkar melalui Jubir Adrison, Fraksi Perjuangan Nurani Demokrat melalui Jubir Wendri Aswil, Fraksi Gerindra melalui jubir Surva Hutri, Fraksi Nasdem Jubir Junaidi dan Fraksi PKS melalui Jubir Nurzal.

Dikesempatan itu, Fraksi PPP dengan juru bicara Zulhadi menyampaikan terkait Nota Bupati tentang Ranperda APBD Tahun Anggaran 2026 mempertanyakan berapa persen capaian target dan realisasi RPJMD dan program unggulan tahun 2025 karena akan berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat di tahun 2026 mendatang.

Sementara Fraksi Ummat Golkar melalui juru bicaranya Adrison Dt. Parpatiah sampaikan pada Ranperda APBD 2026 mendatang masih tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap alokasi dana transfer dari pemerintah pusat, tentu hal ini menjadi tantangan apalagi terjadinya kebijakan efesiensi anggaran.

Fraksi Umat Golkar juga berharap agar ketergantungan terhadap pemerintah pusat dapat dikurangi, tentunya pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan PAD agar pembangunan berkelanjutan dapat terus dilaksanaka.

Lebih lanjut, Fraksi Perjuangan Nurani Demokrat melalui juru bicaranya Wendri Aswil mendukung dan menyambut baik serta memberikan saran terhadap pelaksanaan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2026 harus mengacu pada prinsip keadilan, transparansi dan akuntabel.

Berbagai saran, pendapat dan pertanyaan fraksi satu persatu telah diutarakan dan akan dijawab pada rapat paripurna dengan agenda Jawaban Bupati atas pemandangan umum Fraksi terhadap Ranperda APBD Tahun Anggaran 2026 pada Jumat 7 November 2026 yang akan datang. (Pinos)

Pendekatan Sosial dan Budaya Jadi Kunci Percepatan Tol Padang–Pekanbaru,Vice President Divisi Perencanaan PT HK Dhono Nugroho Apresiasi Pemprov Sumbar

05 November

PADANG — Wakil Gubernur Sumatera Barat (Wagub Sumbar), Vasko Ruseimy menegaskan percepatan pembangunan Tol Trans Sumatera ruas Pekanbaru–Padang tak bisa hanya mengandalkan kerja teknis. Menurutnya, pemerintah perlu menempuh pendekatan sosial dan budaya agar masyarakat ikut menjadi bagian dari proses pembangunan itu sendiri.

“Pembangunan ini sudah berjalan tujuh tahun, dan itu waktu yang lama. Ini harus jadi pelajaran agar tidak terulang lagi. Kita perlu kerja bareng dan memahami kondisi sosial di lapangan,” ujar Vasko saat memimpin rapat lanjutan proyek Tol Trans Sumatera ruas Pekanbaru–Padang di Istana Gubernuran, Senin (3/11/2025).

Rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkup Pemprov Sumbar, di antaranya Asisten Administrasi Umum, Medi Iswandi; Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Adib Alfikri; Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Tasliatul Fuaddi; Kepala Dinas PMD, Yozawardi Usama Putra.

Selain itu juga hadir, Kepala Dinas Kehutanan, Ferdinal Asmin; Kepala Biro Pemerintahan, Edzedin Zein; Plt. Kepala Dinas BMCKTR, Dedi Rinaldi; Plt. Kepala Bappeda, Yudha Prima; Kepala Biro PBJ, Cherry; Kepala Biro Administrasi Pembangunan, Ria Wijayanti serta pihak PT Hutama Karya (Persero) selaku pelaksana proyek.

Menurut Vasko, hambatan pembangunan bukan semata soal teknis, melainkan karena kurangnya pemahaman terhadap adat dan karakter masyarakat Minangkabau.

“Orang Minang itu tidak sulit, asal tahu cara mendekatinya. Kalau komunikasinya benar, mereka justru akan bantu,” tegasnya.

Vasko menargetkan, pembangunan ruas tol tahap kedua ini dapat diselesaikan dalam tiga hingga empat tahun ke depan. Untuk itu, ia meminta seluruh jajaran Pemprov Sumbar memperkuat koordinasi dengan Hutama Karya serta menyiapkan alternatif trase yang mempertimbangkan aspek sosial dan teknis secara seimbang.

“Pertimbangan sosial jangan sampai jadi penghambat. Justru dari situ harus lahir solusi,” katanya lagi.

Menutup rapat, Vasko menekankan pentingnya sinergi lintas pihak agar pembangunan ruas Padang–Pekanbaru berjalan sesuai target.

“Yang penting kita satu suara, jalan bersama. Saya optimistis tol ini bisa selesai tepat waktu,” pungkasnya.

Sementara itu, Vice President Divisi Perencanaan PT Hutama Karya (Persero), Dhono Nugroho, menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh Pemprov Sumbar terhadap kelanjutan proyek strategis nasional tersebut.

“Rapat hari ini sangat baik. Kami merasa didukung penuh oleh Pemprov Sumbar, terutama berkat dorongan dari Pak Wakil Gubernur. Itu membuat kami semakin optimistis,” ujarnya.

Proyek Tol Trans Sumatera ruas Padang–Pekanbaru memiliki total panjang 255,06 kilometer, dengan beberapa segmen yang melintasi wilayah Sumbar, yakni:

1. Bangkinang – Pangkalan (Tahap III) : 22 km

2. Pangkalan – Payakumbuh : 34,95 km

3. Payakumbuh – Bukittinggi : 32,8 km

4. Bukittinggi – Sicincin : 40,01 km

5. Sicincin – Padang : 36,6 km

Diketahui, proyek lanjutan pembangunan Tol Trans Sumatera ruas Pekanbaru–Padang ini termasuk 50 pembangunan jalan tol yang menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) dimasa Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Itu tercantum dalam Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) Bidang Perekonomian Nomor 16 tahun 2025 tentang perubahan daftar Proyek Strategis Nasional.

Peraturan itu merupakan perubahan kedelapan dari Permenko Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 dan ditandatangani oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada 24 September 2025 lalu. (adpsb/cen)

Kesiapan Simulasi Gempa Tsunami Mendekati Rampung

05 November Pemko Padang

Padang – Kota Padang bakal melaksanakan latihan / simulasi evakuasi mandiri gempa dan tsunami. Kegiatan ini dilakukan 5 November 2025 nanti.

Kalaksa BPBD Kota Padang, Hendri Zulviton menyebut, kesiapan simulasi gempa dan tsunami mendekati rampung. Pihaknya bahkan telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang berada di zona merah tsunami.

“Iya, kesiapan sudah kita lakukan jauh-jauh hari dan kini mendekati rampung,” ungkap Hendri Zulviton kepada Diskominfo Padang, Senin (3/11/2025).

Hendri mengatakan, pihaknya telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Kemudian melaksanakan seminar, workshop, gladi peta dan gladi ruang, serta kegiatan lainnya. Termasuk melakukan edukasi kepada seluruh warga.

“Pamflet juga sudah kita sebar ke masyarakat, sehingga nantinya masyarakat dapat mengetahui apa yang harus dilakukan saat itu,” jelas Hendri Zulviton.

Nantinya, pada tanggal 5 November, seluruh warga Kota Padang (di zona merah), akan melakukan latihan simulasi. Tepat pada pukul 10.00 WIB akan dibunyikan sirene tanda terjadinya gempa. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan bunyi sirene tanda tsunami. Warga berjalan cepat ke Tempat Evakuasi Sementara (TES) yang telah ditetapkan.

“Warga silahkan membuka website padang.go.id untuk melihat langsung di mana titik tempat evakuasi sementara,” kata Kalaksa.

Hendri mengimbau kepada warga Padang yang berada di zona merah untuk dapat mengikuti kegiatan simulasi tersebut dengan serius dan tertib. Menghindari terjadinya kecelakaan atau kejadian yang dapat membahayakan.

“Kegiatan yang kita lakukan ini adalah edukasi pendidikan kebencanaan yang secara serentak di 55 kelurahan,” ucap Kalaksa BPBD Padang itu.(Charlie)

Pangdam XX/TIB Tutup Kegiatan Persami KKRI di Yonif 133/Yudha Sakti

03 November

Padang, 2 November 2025 – Pangdam XX/Tuanku Imam Bonjol Mayjen TNI Arief Gajah Mada, S.E., M.M., secara resmi menutup kegiatan Perkemahan Sabtu Minggu (Persami) Korps Kadet Republik Indonesia (KKRI) Gelombang III yang berlangsung di Markas Yonif 133/Yudha Sakti, Kota Padang, Minggu (2/11/2025).

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari ini diikuti sebanyak 500 siswa dan siswi dari berbagai SMA dan SMK se-Kota Padang. Selama pelaksanaan, para peserta mendapatkan berbagai pembekalan tentang wawasan kebangsaan, kepemimpinan, kedisiplinan, serta semangat bela negara yang dikemas dalam bentuk kegiatan perkemahan dan latihan lapangan.

Dalam sambutannya, Pangdam XX/TIB menyampaikan apresiasi dan kebanggaannya kepada seluruh peserta yang telah mengikuti kegiatan dengan semangat dan disiplin tinggi. Ia berharap kegiatan ini dapat menumbuhkan karakter generasi muda yang tangguh, berjiwa nasionalis, dan memiliki rasa cinta tanah air yang kuat.

“Melalui kegiatan seperti ini, para pelajar tidak hanya belajar tentang kedisiplinan, tetapi juga membangun jiwa kepemimpinan dan kebersamaan. Nilai-nilai tersebut sangat penting untuk membentuk generasi penerus bangsa yang berintegritas dan berkarakter,” ujar Pangdam.

Penutupan kegiatan ditandai dengan upacara resmi, penyerahan piagam penghargaan kepada perwakilan peserta, serta penampilan atraksi dari para kadet yang menampilkan hasil latihan selama kegiatan berlangsung.

Turut hadir pada kegiatan penutupan tersebut Kasdam XX/TIB Brigjen TNI Heri Prakosa P.W., Danrem 032/Wbr Brigjen TNI Machfud, S.E., MSi., Wadan Kodaeral II Laksma TNI Mulyadi, S.E., CRMP., M.Tr.Opsla., serta para pejabat utama Kodam XX/TIB, Korem 032/Wbr, perwakilan Polda Sumbar, para Dandim jajaran Korem 032/Wbr, Danyonif 133/YS perwakilan Lanud Sutan Sjahrir, Polresta Padang, serta unsur Forkopimda Provinsi Sumatera Barat dan Kota Padang.

APBD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2026 Diperkirakan Alami Defisit

03 November berita DPRD Tanah Datar

APBD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2026 Diperkirakan Alami Defisit

Maklumatnews, TD - "Ranperda APBD 2026 berdasarkan kesepakatan KUA-PPAS yang telah disepakati yaitu meliputi Pendapatan Daerah diperkirakan sebesar Rp 1.011.069.021.391,00, Belanja Daerah sebesar Rp 1.050.919.724.983, defisit sebesar Rp 39.850.703.592".

Hal itu disampaikan bupati Tanah Datar Eka Putra pada rapat Paripurna DPRD dengan agenda Penyampaian Nota Penjelasan Bupati Tanah Datar terhadap Raperda APBD tahun anggaran 2026 di ruang sidang Utama gedung DPRD setempat, Senin (3/11).

"Dalam hal ini,, nilai defisit tersebut akan ditutupi sepenuhnya dengan pembiayaan netto yang merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan".

"Terkait kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah tahun anggaran 2026 dengan estimasi pendapatan daerah terdiri dari PAD diperkirakan sebesar Rp 189.816.748.079,00, pendapatan transfer diperkirakan sebesar Rp 821.252.273.312,00".

"Untuk belanja daerah yang meliputi belanja operasi direncanakan sebesar Rp 843.650.766.601, belanja modal diperkirakan sebesar Rp 32.931.071.240, belanja tidak terduga direncanakan sebesar Rp 10.000.000.000 dan belanja transfer direncanakan sebesar Rp 164.337.887.142.", tambah Eka.

"Sementara itu, pembiayaan daerah pada Ranperda APBD 2026, untuk kelompok penerimaan pembiayaan daerah dialokasikan dari sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) sebesar Rp 39.850.703.592,00".

Lebih lanjut Bupati Eka Putra katakan bahwa kebijakan umum belanja daerah merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal, yang dilakukan pemerintah daerah, sebagai salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Belanja daerah pada dasarnya mengakomodir, kebijakan dan regulasi strategis dari pemerintah pusat.

Diakhir penjelasan, bupati Eka Putra juga harapkan penyusunan Ranperda APBD 2026 ini dapat mengharmonisasikan sumber-sumber pendapatan daerah dengan belanja prioritas sesuai pemenuhan kebutuhan pembangunan dan regulasi yang ada.

Sementara itu, Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra menyampaikan bahwa Rapat paripurna akan dilanjutkan, Rabu (5/11), dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Ranperda APBD 2026 pukul 09:00 WIB di ruang sidang utama DPRD setempat.

Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Anton Yondra didampingi Wakil Ketua Nurhamdi Zahari dan Kamrita, serta dihadiri 24 dari 35 anggota DPRD, Wabup Ahmad Fadly, Forkopimda, Sekda, Asisten, Staf Ahli Bupati, Sekwan, Kepala OPD, Camat, Wali Nagari, serta undangan lainnya. (Pinos)