Nota Ranperda APBD TA 2026
Maklumatnews, TD - "Dari 8 fraksi DPRD Tanah Datar hanya 6 Fraksi yang mengikuti dimana 2 fraksi lainnya sedang mengikuti Bimtek di Partainya masing-masing yaitu partai PAN dan partai PKB dengan hasil pandangan umum fraksi diserahkan langsung ke pimpinan".
Maklumatnews, TD - "Dari 8 fraksi DPRD Tanah Datar hanya 6 Fraksi yang mengikuti dimana 2 fraksi lainnya sedang mengikuti Bimtek di Partainya masing-masing yaitu partai PAN dan partai PKB dengan hasil pandangan umum fraksi diserahkan langsung ke pimpinan".
Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Nurhamdi Zahari yang bertindak sebagai pimpinang Paripurna kali ini didampingi wakil ketua Kamrita dengan 21 anggota pada Paripurna DPRD Tanah Datar terkait Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda tentang APBD tahun anggaran 2026 di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD setempat, Rabu (5/11).
Pemandangan umum 6 fraksi yang disampaikan secara bergantian mulai dari Fraksi PPP dengan juru bicara Zulhadi, Fraksi Ummat Golkar melalui Jubir Adrison, Fraksi Perjuangan Nurani Demokrat melalui Jubir Wendri Aswil, Fraksi Gerindra melalui jubir Surva Hutri, Fraksi Nasdem Jubir Junaidi dan Fraksi PKS melalui Jubir Nurzal.
Dikesempatan itu, Fraksi PPP dengan juru bicara Zulhadi menyampaikan terkait Nota Bupati tentang Ranperda APBD Tahun Anggaran 2026 mempertanyakan berapa persen capaian target dan realisasi RPJMD dan program unggulan tahun 2025 karena akan berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat di tahun 2026 mendatang.
Sementara Fraksi Ummat Golkar melalui juru bicaranya Adrison Dt. Parpatiah sampaikan pada Ranperda APBD 2026 mendatang masih tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap alokasi dana transfer dari pemerintah pusat, tentu hal ini menjadi tantangan apalagi terjadinya kebijakan efesiensi anggaran.
Fraksi Umat Golkar juga berharap agar ketergantungan terhadap pemerintah pusat dapat dikurangi, tentunya pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan PAD agar pembangunan berkelanjutan dapat terus dilaksanaka.
Lebih lanjut, Fraksi Perjuangan Nurani Demokrat melalui juru bicaranya Wendri Aswil mendukung dan menyambut baik serta memberikan saran terhadap pelaksanaan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2026 harus mengacu pada prinsip keadilan, transparansi dan akuntabel.
Berbagai saran, pendapat dan pertanyaan fraksi satu persatu telah diutarakan dan akan dijawab pada rapat paripurna dengan agenda Jawaban Bupati atas pemandangan umum Fraksi terhadap Ranperda APBD Tahun Anggaran 2026 pada Jumat 7 November 2026 yang akan datang. (Pinos)
Post a Comment