Maklumat: Adv DPRD kota Padang

Showing posts with label Adv DPRD kota Padang. Show all posts

Wujudkan Transparansi dan Akuntabilitas, Pemko Padang Sampaikan LKPJ TA 2025 ke DPRD

PADANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang menggelar Rapat Paripurna istimewa dengan agenda penyampaian resmi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran (TA) 2025 di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Kota Padang, Senin (9/3).

Momen ini menjadi tonggak penting dalam mengevaluasi capaian kinerja pembangunan sekaligus memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif demi kemajuan Kota Padang di masa depan.

Sinergi untuk Pembangunan Berkelanjutan

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Padang, H. Muharlion, didampingi jajaran Wakil Ketua: Mastilizal Aye, Osman Ayub, dan Jupri, serta Sekretaris DPRD Hendrizal Azhar. Dalam keterangannya, Muharlion menegaskan bahwa LKPJ merupakan potret nyata kinerja Wali Kota dalam menjalankan roda pemerintahan selama periode Januari hingga Desember 2025.

"LKPJ ini menggambarkan sejauh mana capaian yang diraih selama masa kepemimpinan. Setelah ini, kami akan melakukan pembahasan mendalam di tingkat komisi untuk melahirkan rekomendasi strategis bagi Pemerintah Kota Padang pada pelaksanaan tahun 2026," ujar Muharlion.

Ia menambahkan, fokus utama DPRD tahun ini adalah mengawal tuntasnya Program Unggulan (Progul) sesuai amanah RPJMD. "Apa yang belum tercapai akan kita kawal ketat agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," tegasnya.

Capaian Positif di Tengah Tantangan Efisiensi

Mewakili Wali Kota Padang, Wakil Wali Kota Maigus Nasir secara resmi memaparkan Nota LKPJ 2025. Ia menyebut laporan ini sebagai bentuk akuntabilitas publik dan evaluasi agar otonomi daerah berjalan sesuai koridor transparansi.

Sepanjang tahun 2025, Pemko Padang menunjukkan performa fiskal yang cukup solid:

Realisasi Pendapatan Daerah: Mencapai Rp2,85 triliun atau 99,15% dari target Rp2,87 triliun.

Realisasi Belanja Daerah: Mencapai 92,78% atau sebesar Rp2,81 triliun, yang dialokasikan secara proporsional untuk belanja operasi dan belanja modal guna mendukung infrastruktur publik.

"Secara umum, pembangunan dan kemasyarakatan di Kota Padang tahun 2025 berjalan lancar. Meski ada tantangan terkait sinkronisasi prioritas pembangunan dengan kemampuan keuangan, kami berkomitmen menyelesaikannya melalui perencanaan yang lebih cermat dan berorientasi kinerja," ungkap Maigus Nasir.

Rincian Realisasi Keuangan TA 2025

Sektor Anggaran Target (Rp) Realisasi (Rp) Persentase Total Pendapatan 2,87 Triliun 2,85 Triliun 99,15%

Total Belanja 3,03 Triliun 2,81 Triliun 92,78%

Belanja Modal 465,8 Miliar 433,4 Miliar 93,03%

Menatap Tahun 2026 yang Lebih Kuat

Penyampaian LKPJ ini diharapkan menjadi bahan telaahan bagi DPRD untuk memberikan masukan konstruktif. Dengan pengawasan yang efektif dan manajemen sumber daya yang transparan, Pemerintah Kota Padang optimis dapat mengakselerasi sisa target pembangunan yang ada, menjadikan Padang kota yang lebih maju, sejahtera, dan akuntabel. (Adv)

Membangun Karakter, Menjemput Aspirasi: Catatan Safari Ramadhan 1447 H Pimpinan DPRD Kota Padang

09 March Adv DPRD kota Padang

PADANG – Bulan suci Ramadhan 1447 H/2026 M menjadi momentum bagi jajaran pimpinan DPRD Kota Padang untuk turun langsung ke tengah masyarakat. Melalui agenda rutin Safari Ramadhan, para wakil rakyat ini tidak hanya datang untuk bersilaturahmi, tetapi juga membawa misi penguatan karakter generasi muda, penyaluran bantuan pembangunan, hingga penyerapan aspirasi di akar rumput.

Muharlion: "Smart Surau" sebagai Benteng Era Digital

Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, mengawali rangkaian Safari di Mushala Nurul Iman, Kelurahan Bungo Pasang, Koto Tangah, Minggu (1/3/2026). Dalam pesannya, Muharlion menekankan pentingnya menghidupkan kembali fungsi rumah ibadah sebagai pusat pendidikan.

Ia memperkenalkan konsep Smart Surau, sebuah gerakan untuk mengajak anak-anak kembali ke masjid setelah jam sekolah.

"Kita ingin anak-anak kita kuat menghadapi tantangan digital. Dengan rutin salat berjamaah dan tahfiz Al-Qur'an di surau, karakter religius mereka akan terbentuk secara alami," tegasnya.

Tak lupa, ia mengajak warga menjaga kebersihan kota dan taat pajak sebagai modal utama pembangunan Kota Padang menuju kota terbersih di Indonesia.

Gotong Royong dan Kepedulian Global ala Mastilizal Aye

Di Masjid Baiturrahim, Nanggalo, Wakil Ketua DPRD Mastilizal Aye memberikan apresiasi atas semangat swadaya masyarakat. Ia menceritakan bagaimana sebuah mushala kayu kini bertransformasi menjadi masjid yang megah.

Selain menyerahkan bantuan hibah sebesar Rp25 juta, Aye juga menyentuh sisi kemanusiaan jamaah dengan mengajak mendoakan umat Muslim di Palestina. "Di saat kita beribadah dengan tenang, saudara kita di Timur Tengah tengah berjuang. Mari kita kuatkan rasa syukur dan kepedulian," ujarnya menyentuh hati jamaah.

Osman Ayub: Aksi Nyata untuk Kebutuhan Umat

Semangat yang sama dibawa oleh Wakil Ketua DPRD Osman Ayub saat mengunjungi Masjid Al Mujahidin, Kurao Pagang. Pria yang akrab disapa Mak Etek Os ini menegaskan bahwa kehadirannya adalah bentuk pengabdian nyata.

“Kami datang bukan sekadar untuk berceramah, tetapi menyalurkan bantuan hibah Rp25 juta yang langsung menyentuh kebutuhan pembangunan masjid,” katanya. Ia juga meminta peran aktif tokoh masyarakat dan niniak mamak untuk menjadi teladan bagi generasi muda agar mencintai Al-Qur'an.

Jupri: Alarm Keras Darurat Narkoba

Menjelang pertengahan Ramadhan, Wakil Ketua DPRD Jupri (Makdang Jupri) melaksanakan safari di Masjid Al Kaffah, Lubuk Begalung, Minggu (8/3/2026). Ia membawa peringatan serius terkait ancaman narkotika yang kini mulai menyasar wilayah pedesaan di Sumbar.

"Padang bukan lagi sekadar perlintasan, tapi sasaran peredaran narkoba. Ini peringatan serius bagi orang tua dan niniak mamak. Kita harus membentengi anak kemenakan kita dengan lingkungan yang religius," tutur Jupri tegas.

Sebagai bentuk dukungan operasional, Jupri menyerahkan hibah sebesar Rp25 juta, yang disambut haru dan syukur oleh pengurus masjid serta warga setempat.

Sinergi untuk Padang yang Lebih Baik

Rangkaian Safari Ramadhan ini membuktikan bahwa DPRD Kota Padang tidak hanya bekerja di balik meja. Kehadiran pimpinan dewan di berbagai titik—mulai dari Koto Tangah, Nanggalo, hingga Lubuk Begalung—menunjukkan komitmen kuat untuk memastikan pembangunan fisik rumah ibadah berjalan seiring dengan pembangunan mental spiritual warga.

Melalui hibah puluhan juta rupiah dan pesan-pesan moral yang disampaikan, DPRD Kota Padang berharap Ramadhan 1447 H menjadi titik balik kebangkitan karakter generasi muda Minang yang religius, berbudaya, dan bebas dari pengaruh negatif zaman.(Adv)

Modern dan Transparan: DPRD Kota Padang Perkuat Tata Kelola Pokir Melalui Digitalisasi SIPD-RI

20 February Adv DPRD kota Padang

PADANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang kembali menunjukkan komitmen kuat dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Melalui langkah strategis digitalisasi, setiap aspirasi masyarakat yang dihimpun dalam Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) kini dikelola secara sistematis melalui platform Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI).

Langkah besar ini dipertegas dalam kegiatan Sosialisasi Mekanisme Pokir DPRD Kota Padang yang digelar di Ruang Paripurna, Kamis (19/2/2026). Agenda ini menjadi tonggak penting dalam memastikan setiap usulan pembangunan dari warga tidak hanya tertampung, tetapi juga terintegrasi secara sah dalam sistem perencanaan daerah.

Menjaga Amanah Rakyat dengan Sistem Digital

Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menegaskan bahwa penerapan SIPD-RI bukan sekadar mengikuti tren teknologi, melainkan bentuk pertanggungjawaban moral kepada konstituen.

"Pokir DPRD adalah amanah rakyat. Dengan sistem digital ini, setiap usulan wajib mengikuti regulasi yang ketat dan selaras dengan dokumen perencanaan daerah. Ini adalah cara kami memastikan bahwa suara masyarakat benar-benar menjadi dasar pembangunan yang nyata dan tepat sasaran," tegas Muharlion.

Didampingi Wakil Ketua Mastilizal Aye, Jupri, serta Sekwan Hendrizal, Muharlion menjelaskan bahwa penyelarasan ini merujuk pada mekanisme pengusulan hingga integrasi ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Hal ini dilakukan agar tidak ada usulan yang "menyalahi aturan" di kemudian hari.

Hibah dan Bansos: Lebih Ketat, Lebih Tepat Sasaran

Tak hanya soal infrastruktur atau program fisik, sosialisasi ini juga menyoroti mekanisme pemberian hibah dan bantuan sosial (bansos). Kepala Bappeda Kota Padang, Yenni Yuliza, bersama Pj Sekda Raju Minropa, memaparkan bahwa kini calon penerima harus lebih mandiri dan terverifikasi secara sistem.

Beberapa poin krusial dalam aturan baru ini meliputi:

Mandiri & Digital: Calon penerima hibah/bansos wajib mengajukan usulan melalui akun mandiri di SIPD-RI.

Berbasis Data Terpadu: Khusus bansos individu, penerima wajib terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk menjamin bantuan jatuh ke tangan yang benar-benar membutuhkan.

Syarat Legalitas: Lembaga penerima hibah harus bersifat nirlaba, memiliki kepengurusan sah di Padang, serta berbadan hukum resmi.

Verifikasi Berlapis demi Akuntabilitas

Sistem baru ini menutup celah penyimpangan dengan proses verifikasi yang berlapis. Dimulai dari input oleh anggota DPRD, usulan akan melewati sensor verifikasi dari Sekretariat DPRD, Mitra Bappeda, hingga pengecekan lapangan oleh Perangkat Daerah terkait.

"Kami ingin memastikan setiap rupiah APBD memberikan dampak nyata. Verifikasi lapangan dilakukan untuk memastikan kesesuaian data administrasi dengan kondisi riil di masyarakat," tambah Yenni Yuliza.
Menuju Pembangunan yang Inklusif

Sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kota Padang melalui sistem SIPD-RI ini diharapkan menjadi fondasi kuat bagi pembangunan yang inklusif. Dengan anggaran yang dikelola secara profesional dan transparan, pertumbuhan ekonomi daerah diharapkan dapat terakselerasi demi kesejahteraan seluruh warga Kota Padang.

Melalui digitalisasi ini, DPRD Kota Padang tidak hanya mendengar, tetapi juga mengawal aspirasi masyarakat dengan kepastian hukum dan ketepatan sistem. (ADV)

Menjemput Aspirasi, Merajut Solusi: Pimpinan DPRD Kota Padang Turun Lapangan dalam Reses Masa Sidang II Tahun 2026

08 January Adv DPRD kota Padang

PADANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang kembali menunjukkan komitmennya dalam mengawal pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Melalui agenda Reses Masa Sidang II Tahun 2026 yang berlangsung mulai 4 hingga 9 Januari 2026, empat unsur pimpinan DPRD Kota Padang turun langsung ke tengah konstituen untuk menyerap aspirasi dan memberikan solusi konkret atas persoalan yang dihadapi warga.

Kegiatan ini menjadi krusial mengingat Kota Padang tengah berupaya bangkit pascabencana banjir bandang yang terjadi beberapa waktu lalu. Berikut adalah rangkuman perjalanan jemput aspirasi para pimpinan DPRD Kota Padang:

1. H. Muharlion, S.Pd: Fokus pada Normalisasi Sungai dan Drainase

Ketua DPRD Kota Padang, H. Muharlion, S.Pd, mengawali resesnya di Masjid Almanar, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah, pada 5 Januari 2026. Dalam pertemuan yang dihadiri jajaran perangkat kelurahan dan tokoh masyarakat tersebut, persoalan banjir menjadi isu utama.

Warga mendesak adanya normalisasi sungai, perbaikan drainase, betonisasi jalan, hingga bantuan bagi Kelompok Wanita Tani (KWT). Menanggapi hal itu, Muharlion yang dikenal responsif menegaskan bahwa setiap usulan akan dipilah berdasarkan skala prioritas.

"Kami mendata setiap usulan. Mana yang mendesak, segera kita koordinasikan dengan Pemerintah Kota Padang. Untuk program jangka panjang, kami akan perjuangkan melalui regulasi dan penganggaran di lembaga dewan," tegas politisi senior ini.

2. Mastilizal Aye, SH: Respon Cepat untuk Infrastruktur Ibadah dan Bencana

Bertempat di Kelurahan Kampung Lapai, Kecamatan Nanggalo, Minggu (4/1), Wakil Ketua DPRD Mastilizal Aye, SH, disambut antusias oleh warga yang masih merasakan dampak banjir. Selain usulan pengerukan sungai dan perbaikan fasilitas umum, warga juga memohon perbaikan jalan masjid sebelum memasuki bulan Ramadhan.

Mastilizal Aye memberikan jawaban melegakan. Ia berjanji akan mengeksekusi segera perbaikan jalan mushalla dalam waktu dekat agar warga nyaman beribadah. Terkait bencana, ia mengajak masyarakat untuk bangkit bersama.

"Tahun 2026 adalah momentum kita untuk bangkit. Aspirasi yang sifatnya darurat dan urgent akan langsung kami upayakan eksekusinya, sementara proyek besar akan kita kawal melalui mekanisme proposal pembangunan," ujarnya menyemangati warga.

3. Osman Ayub: Perjuangkan Relokasi Hunian dan Normalisasi Sungai oleh BWS

Wakil Ketua DPRD Osman Ayub memfokuskan resesnya di Banang Cafe, Siteba, Rabu (7/1). Isu yang diangkat sangat krusial, yakni nasib warga yang kehilangan tempat tinggal akibat banjir bandang November 2025 lalu.

Osman menegaskan bahwa DPRD terus mendorong Pemerintah Kota Padang untuk menyediakan rumah layak huni bagi korban bencana melalui program relokasi. Selain itu, ia memberikan perhatian khusus pada sedimentasi sungai yang mencapai 2 hingga 3 meter.

"Kami meminta Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V segera melakukan pengangkatan sedimen lumpur dan pasir. Ini adalah langkah pencegahan agar banjir serupa tidak terulang kembali saat intensitas hujan tinggi," ungkap Osman dengan tegas.

4. Jupri, SAP: Konsisten dalam Pembangunan Fisik dan Fasilitas Sosial

Wakil Ketua DPRD Jupri, SAP, menggelar reses di Masjid Al-Kaffah, Kelurahan Kampung Jua, Kecamatan Lubuk Begalung, Minggu (4/1). Dalam suasana yang penuh kekeluargaan, Jupri menerima berbagai aspirasi mulai dari drainase, bantuan UMKM, hingga sarana penunjang masjid.

Sebagai petahana yang telah banyak memberikan kontribusi fisik seperti betonisasi jalan di tahun 2025, Jupri berkomitmen melanjutkan program tersebut di tahun 2026.

"Saya sangat terharu dengan sambutan warga. Insya Allah, tahun ini kita lanjutkan betonisasi di lingkungan masjid. Aspirasi mengenai UMKM dan sarana masjid juga menjadi catatan penting bagi saya untuk diperjuangkan melalui dana Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) dewan," tutur politisi PAN tersebut.

Reses pimpinan DPRD Kota Padang tahun 2026 ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan bukti nyata kehadiran negara di tengah masyarakat. Melalui kolaborasi antara legislatif, eksekutif, dan partisipasi aktif warga, pembangunan Kota Padang diharapkan semakin merata dan tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan. (ADV)