Padang - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Evi Yandri Rajo Budiman mengingatkan bahwa upaya rehabilitasi sangat penting bagi pecandu agar bisa sepenuhnya terlepas dari pengaruh narkoba. Melalui tindakan rehabilitasi, upaya pemulihan pecandu narkoba dari ketergantungan bisa dilakukan secara optimal.

Hal itu disampaikan Evi Yandri dalam kesempatan bersafari Ramadan di Masjid Jabal Nur Seberang Padang, Kecamatan Padang Selatan Kota Padang, Selasa (24/2/2026). Dia menegaskan, pecandu narkoba tidak bisa diabaikan begitu saja tanpa pendampingan melalui rehabilitasi.

"Jangan diabaikan, mereka butuh penampingan. Jadi kalau di lingkungan sekitar, kerabat, atau anggota keluarga kita ada yang ketergantungan segeralah untuk mendapatkan rehabilitasi supaya terlepas sepenuhnya dari narkoba," tegas Evi Yandri.

Dia menambahkan, masyarakat jangan malu untuk menyampaikan bahwa di antara keluarga atau kenalannya ada yang ketergantungan narkoba. Lebih cepat direhabilitasi hasilnya juga akan semakin baik, pasien semakin cepat terlepas dari dari narkoba.

Dia menegaskan, masyarakat harus mewaspadai peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang semakin meningkat, terutama dari kalangan generasi muda. Untuk itu, perlu keterlibatan aktif seluruh unsur masyarakat dalam mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkoba di lingkungan masing-masing. 

Namun, kalau ada di antara sanak saudara di lingkungan keluarga atau tempat tinggal menjadi korban kecanduan narkoba, jangan malu untuk melakukan rehabilitasi untuk menyelamatkan hidup dan masa depannya. 

Evi Yandri menyebutkan siap menampung jika ada warga yang ingin melakukan rehabilitasi, sebab dirinya sudah mendirikan sebuah yayasan untuk rehabilitasi pecandu narkoba sejak tahun 2014. Di Yayasan itu, mereka akan ditangani oleh tenaga-tenaga professional yang berkompeten dalam penanganan pasien pecandu narkoba. 

Dalam kesempatan itu, Evi Yandri juga mengajak seluruh warga untuk selalu meramaikan masjid terutama generasi muda, hendaknya selalu melibatkan diri dengan kegiatan keagamaan sehingga terhindar dari pengaruh buruk pergaulan. Hal itu juga menjadi salah satu upaya untuk menekan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Sumatera Barat. (*)

Pesisir Selatan - Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Doni Harsiva Yandra mengunjungi Terminal Sago, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Jumat (20/2/026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk memantau kesiapan sarana dan prasarana tranportasi menjelang arus mudik lebaran 1447 H.

Doni menjelaskan, kunjungan itu dilakukan untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal, khususnya dalam menghadapi lonjakan penumpang yang diprediksi meningkat signifikan pada H-7 hingga H+7 Lebaran.

"Kami ingin memastikan Terminal Sago benar-benar siap menyambut arus mudik Lebaran. Keamanan, kenyamanan, dan keselamatan penumpang harus menjadi prioritas utama," kata Doni.

Dia meminta, koordinasi antara pengelola terminal perlu diperkuat untuk mengantisipasi kepadatan penumpang dan potensi gangguan selama masa mudik. Disamping itu, dia juga mengharapkan agar segera menuntaskan kejelasan sertifikat lahan Terminal Sago untuk memastikan status kepemilikan aset antara Pemerintah kabupaten dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Menurutnya, ketidakjelasan status aset tersebut berpotensi menghambat pengelolaan, pengembangan, serta penganggaran fasilitas terminal ke depan.

"Kami meminta agar persoalan sertifikasi ini segera diselesaikan. Harus jelas mana yang menjadi aset Pemkab dan mana yang menjadi aset Provinsi, supaya tidak menimbulkan persoalan administrasi nantinya," katanya.

Kepala UPT Terminal Sago, Doni Hendra dalam kesempatan itu menjelaskan, penyelesaian permasalahan sertifikat lahan terminal seluas lebih kurang 1 hektare itu sedang dalam proses. 

Mengadapi lonjakan arus angkutan selama musim mudik lebaran, pihaknya telah melakukan sejumlah persiapan. Termasuk penambahan petugas di lapangan, pengaturan arus keluar masuk kendaraan, serta peningkatan kebersihan dan fasilitas umum.

"Kami juga telah melakukan koordinasi intensif dengan Dinas Perhubungan dan pihak kepolisian. Kami berkomitmen untuk menciptakan suasana arus mudik yang aman, nyaman, dan tertib," ujarnya. (*)

Pesisir Selatan- ‎Tingkatkan pemahaman wajib pajak terkait regulasi Pajak Air Permukaan (PAP), Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat, Evi Yandri Rajo Budiman, bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumbar menggelar sosialisasi pemungutan PAP di Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Selasa (10/2). Kegiatan ini menyasar langsung perusahaan-perusahaan pengguna air di wilayah tersebut.

‎

‎Dalam sosialisasi itu, Evi Yandri menyampaikan bahwa dengan keberagaman sumber daya air yang dimiliki Sumatera Barat, potensi PAP daerah ini sangat besar. Namun, selama ini potensi tersebut belum tergarap secara optimal sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

‎

‎Setelah melakukan kajian mendalam serta mempelajari daerah lain yang telah berhasil mengoptimalkan PAP, kata Evi, DPRD bersama Pemerintah Provinsi Sumbar sepakat untuk lebih fokus menggali sumber pendapatan dari sektor ini. 

‎

‎Untuk memastikan upaya optimalisasi berjalan sesuai harapan, DPRD bersama Pemprov Sumbar turun langsung ke daerah-daerah guna melakukan sosialisasi terkait aturan pemungutan PAP.

‎

‎“Sebelumnya sosialisasi telah dilaksanakan di Pasaman Barat, hari ini di Pesisir Selatan, dan selanjutnya akan dilanjutkan ke Agam, Dharmasraya, Sijunjung, serta Solok Selatan,” ujar Evi.

‎

‎Ia menambahkan, melalui sosialisasi ini diharapkan wajib pajak memperoleh pemahaman yang utuh mengenai dasar hukum PAP, objek dan subjek pajak, dasar perhitungan, tata cara pembayaran dan pelaporan, serta hak dan kewajiban wajib pajak.

‎

‎Menurutnya, pajak air permukaan bukanlah sekadar pungutan, tetapi merupakan instrumen penting untuk menjaga kelestarian sumber daya air dan lingkungan, sehingga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh generasi mendatang.

‎

‎Sosialisasi pemungutan PAP di Pesisir Selatan juga dihadiri Wakil Ketua Komisi III DPRD Sumbar, Mochklasin, Kepala Bapenda Sumbar Al Amin, Kepala Dinas SDABK Sumbar Rifda Suriani, Wakil Bupati Pesisir Selatan Risnaldi Ibrahim, serta perwakilan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di Kabupaten Pesisir Selatan. (*)

Padang - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) gencarkan sosialisasi pemungutan Pajak Air Permukaan (PAP) ke kabupaten dan kota di Sumbar.

Setelah sebelumnya digelar di Pasaman Barat (Pasbar) dan Pesisir Selatan (Pessel), pada Selasa (11/2), sosialisasi tersebut berlanjut dilaksanakan di Kabupaten Agam. Sosialisasi ini dihadiri langsung oleh Wakil Ketua DPRD Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman, serta Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumbar, Al Amin.

Dalam sambutannya Evi Yandri mengatakan, saat ini kondisi fiskal daerah sedang tidak baik-baik saja, ditambah dengan adanya musibah bencana yang melanda Sumatera Barat pada akhir November lalu. 

Dengan kondisi tersebut, pemerintah daerah tidak mungkin hanya mengandalkan pemerintah pusat dalam melaksanakan program pembangunan maupun tanggap darurat rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana.

Menyikapi hal itu, kata dia, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, berbagai potensi pendapatan terus dikaji DPRD bersama Pemprov untuk upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Evi Yandri menjelaskan, dari kajian yang telah dilakukan DPRD bersama Pemprov disepakati salah satu potensi yang difokuskan untuk dioptimalkan adalah dari PAP. Sesuai regulasi setiap pihak yang memanfaatkan air permukaan baik secara langsung maupun tidak langsung, dikenakan PAP.

“Dari kajian dan pendalaman yang kita lakukan dapat disimpulkan potensi PAP ini tidak hanya terkait dengan pajak dari PDAM, PLTA, restoran, dan hotel, tetapi juga dapat digali dari perkebunan-perkebunan yang beroperasi di Sumbar, karena mereka juga menggunakan air permukaan. Selama ini potensi itu yang luput kita optimalkan,” katanya.

Dikatakannya, untuk memastikan pemungutan PAP berjalan optimal, Pemprov bersama DPRD juga telah melakukan studi ke sejumlah provinsi di Indonesia guna mendalami penerapan pungutan PAP sesuai UU Nomor 1 Tahun 2022. 

Sesuai Peraturan Daerah (Perda) yang telah dimiliki Sumatera Barat, mengoptimalkan pungutan PAP mulai dilaksanakan awal tahun sekarang. Mendukung pelaksanaannya, sosialisasi terus digencarkan. Dengan adanya sosialisasi diharapkan semua pihak terkait dapat memahami tujuan kebijakan tersebut dan siap bersama-sama mendukung penerapannya.

"Kepada perusahaan yang hadir dalam sosialisasi hari ini kami imbau agar dapat mendalami regulasi terkait PAP, soal wajib pajak, dasar penghitungannya, dan lain-lain silakan didalami,” katanya.

Evi Yandri juga menegaskan, pajak bukanlah untuk dipertentangkan, melainkan adalah kewajiban sebagaimana diatur oleh undang-undang. Pemerintah juga telah menghitung nilai pajak secara wajar dengan tetap mempertimbangkan kepentingan investor.

“Berangkat dari semua itu, mari kita laksanakan tanggung jawab masing-masing dengan sebaik-baiknya, agar kita juga tetap bisa eksis di bidang masing-masing. Pemerintah menjalankan fungsinya, perusahaan menjalankan fungsinya. Bersama-sama kita berkontribusi untuk kemajuan daerah,” tukas politisi Gerindra tersebut. 

Sosialisasi pemungutan PAP yang dilaksanakan di Agam, juga dihadiri oleh Sekretaris Komisi III DPRD Sumbar, Nofrizon, Kepala SDABK Provinsi Sumbar, Rifda Suriani, Asisten III Pemkab Agam Syatria, OPD di lingkup pemerintahan Agam, Forkopimda dan perusahaan-perusahan yang ada di Kabupaten Agam. (*)

Padang - Hari Pers Nasional (HPN) yang diperingati setiap tanggal 9 Februari menjadi momentum penting bagi insan pers untuk terus meneguhkan perannya di tengah masyarakat. 

Bertepatan dengan peringatan Hari Pers Nasional Tahun 2026, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, berharap pers ke depan dapat semakin berperan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, sekaligus menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Muhidi mengatakan, menuju Indonesia Emas 2045 bukanlah hal yang mudah dan membutuhkan persiapan yang matang serta kerja bersama seluruh elemen bangsa. Menurutnya, terdapat sejumlah target yang harus dicapai, salah satunya terkait peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

“Untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, kita membutuhkan SDM yang unggul, cerdas secara intelektual dan spiritual, berakhlak, serta beriman kepada Allah Swt. Ini menjadi fondasi penting bagi keberlangsungan pembangunan bangsa ke depan,” ujarnya.

Ia menilai, upaya menyiapkan SDM yang unggul akan sulit terwujud jika tidak didukung oleh kebersamaan semua pihak. Dalam hal ini, pers memiliki peran yang sangat strategis sebagai penyampai informasi sekaligus sarana edukasi bagi masyarakat.

Menurut Muhidi, pers tidak hanya berfungsi sebagai penyampai berita, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar dalam membentuk pola pikir masyarakat. Melalui pemberitaan yang akurat, berimbang, dan edukatif, pers dapat membantu masyarakat memahami arah pembangunan nasional serta peran yang dapat diambil dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.

“Pers memiliki kekuatan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang apa yang menjadi tujuan bangsa ke depan. Termasuk bagaimana target-target Indonesia Emas 2045 itu disusun dan bagaimana kita semua harus mempersiapkannya sejak sekarang,” kata Muhidi.

Lebih lanjut, ia berharap pers tetap konsisten menjaga profesionalisme dan etika jurnalistik di tengah perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat. Di tengah maraknya arus informasi dan hoaks, pers diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang kredibel dan terpercaya bagi masyarakat. 

“Oleh karena itu, bertepatan dengan Hari Pers Nasional yang jatuh pada hari ini, kami berharap pers ke depan dapat terus memberikan edukasi di tengah masyarakat tentang tujuan Indonesia ke depan, target-target Indonesia Emas 2045, serta bagaimana cara kita mempersiapkannya,” ucap Muhidi.

Pada momentum HPN 2026 ini, Muhidi juga menyampaikan apresiasi kepada insan pers yang selama ini telah berkontribusi dalam mengawal pembangunan dan menyuarakan kepentingan masyarakat. Ia berharap sinergi antara pers, DPRD, dan pemerintah dapat terus terjalin dengan baik demi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan dan berpihak kepada rakyat. (*)

Padang - Untuk menggerakkan roda perekonomian daerah sekaligus mengurangi ketergantungan pada belanja pemerintah, Sumatera Barat (Sumbar) harus mampu menciptakan iklim yang ramah bagi investasi swasta.

Hal itu ditegaskan Anggota Komisi III DPRD Sumbar, Albert Hendra Lukman, saat melaksanakan reses di Daerah Pemilihan (Dapil) I Kota Padang, Minggu (8/2). Reses tersebut digelar dengan mengambil tempat di Kantor DPC PDI Perjuangan Kota Padang.

Albert menyampaikan, persoalan ekonomi menjadi isu utama yang banyak disampaikan masyarakat selama pelaksanaan reses. Mulai dari masih terbatasnya lapangan pekerjaan, fluktuasi harga kebutuhan pokok, kebutuhan permodalan bagi pelaku UMKM, hingga kondisi ekonomi secara umum yang dinilai belum sepenuhnya mensejahterakan masyarakat.

Menurutnya, salah satu persoalan mendasar ekonomi Sumatera Barat adalah masih tingginya ketergantungan daerah terhadap belanja pemerintah, baik yang bersumber dari APBD maupun APBN.

“Ketika daerah terlalu bergantung pada belanja pemerintah, maka saat terjadi efisiensi atau pemangkasan anggaran, Sumatera Barat ikut terdampak. Kondisi ini tentu menyulitkan,” ujarnya.

Untuk mengurangi ketergantungan tersebut, Albert menilai Sumatera Barat harus mendorong masuknya belanja swasta melalui peningkatan investasi. Pemerintah daerah, kata dia, perlu membuka ruang seluas-luasnya bagi investor untuk menanamkan modal, sehingga tercipta usaha-usaha baru yang mampu menyerap tenaga kerja sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Jika investasi tumbuh, ekonomi akan bergerak dan masyarakat bisa lebih sejahtera,” katanya.

Namun demikian, Albert menilai iklim investasi di Sumatera Barat hingga kini belum sepenuhnya ramah bagi investor. Sejumlah kendala masih kerap dihadapi, di antaranya birokrasi yang berbelit-belit serta persoalan lahan yang sering bermasalah.

“Kuncinya ada di pemerintah daerah. Bagaimana birokrasi bisa memberi kemudahan, tidak berbelit-belit. Kemudian, jika ada kendala di lapangan khususnya terkait lahan atau tanah ulayat, harus dikomunikasikan secara baik dan bijak dengan masyarakat. Tujuan tanah ulayat itu sangat mulia, bagaimana bisa memberi manfaat bagi kaum,” tegasnya.

Dalam reses yang digelar di Kota Padang tersebut, Albert juga menerima berbagai aspirasi masyarakat. Di antaranya permintaan perbaikan jembatan yang rusak akibat banjir, bedah rumah, pembangunan jalan usaha tani, bantuan sarana penunjang kinerja Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), serta usulan pemberdayaan masyarakat lainnya.

Menanggapi hal tersebut, Albert menegaskan seluruh aspirasi akan ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan.

“Untuk yang menjadi kewenangan provinsi akan kami perjuangkan di tingkat provinsi. Sementara yang menjadi kewenangan kota akan kami koordinasikan dengan Pemerintah Kota Padang,” ujarnya.

Terkait bantuan bedah rumah, Albert mengungkapkan dari hasil komunikasi yang ia lakukan dengan Anggota DPR RI, Alex Indra Lukman, tahun 2026 sekarang akan direalisasikan bantuan bedah rumah sebanyak 200 unit di Kota Padang, dengan sumber dana dari pemerintah pusat.

“Ini merupakan hasil perjuangan dan lobi Pak Alex Indra Lukman di tingkat pusat. Tahun 2026 sekarang di Kota Padang akan direalisasikan program bedah rumah untuk sebanyak 200 unit,” pungkasnya. (*) 

 

 
PADANG, — Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, menggelar kegiatan reses bersama masyarakat GUO Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Jumat (6/2/2026). Kegiatan ini dimanfaatkan warga untuk menyampaikan langsung berbagai aspirasi, terutama terkait dampak bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah tersebut.

Muhidi menegaskan bahwa reses merupakan momentum penting bagi anggota legislatif untuk mendengar dan menampung aspirasi masyarakat, yang selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan pemerintahan.

“Ada aspirasi yang menjadi kewenangan pemerintah kota dan ada yang menjadi kewenangan provinsi. Semua kami catat dan akan kami tindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing,” ujar Muhidi.

Ia menjelaskan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat mencapai sekitar Rp6 triliun dan dialokasikan untuk kepentingan masyarakat. Salah satu aspirasi warga GUO, yakni pembangunan musala, dapat diperjuangkan melalui dana bantuan provinsi sebesar Rp20 juta, dengan memenuhi sejumlah persyaratan administrasi.

“Persyaratannya antara lain surat keterangan dari lurah, surat rekomendasi Kabag Kesra Kota Padang, serta SK pengangkatan pengurus dari KUA. Setelah itu dibuat proposal yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Kepala Biro Kesra,” jelasnya.

Muhidi juga menegaskan peran DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurutnya, DPRD bertugas membahas dan mengesahkan anggaran, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan.

Terkait penanganan masyarakat terdampak bencana, Muhidi menyampaikan bahwa seluruh data telah diinput dalam sistem R3P sesuai kebijakan pemerintah pusat. Ia menambahkan, Gubernur Sumatera Barat bersama Forkopimda kabupaten/kota dan Wali Kota Padang sangat proaktif mendorong kebijakan, terutama menjelang Ramadan, agar bantuan dapat segera dirasakan masyarakat.

“Kami sudah menyampaikan dalam rapat Forkopimda Sumatera Barat bagaimana mencari solusi terbaik bagi masyarakat terdampak,” katanya.

Menurut Muhidi, dampak bencana tidak hanya merusak infrastruktur, tetapi juga melumpuhkan perekonomian warga. Oleh sebab itu, diperlukan program yang melibatkan masyarakat secara langsung, seperti kegiatan padat karya, agar roda ekonomi kembali bergerak.

“Usaha kecil dan menengah sangat diharapkan masyarakat. Semua usulan sudah kita sampaikan ke pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, tinggal menunggu kebijakan,” ujarnya.

Sementara itu, tokoh masyarakat GUO, Suryadi, mengapresiasi kepedulian Ketua DPRD Sumbar yang dinilai cepat tanggap saat bencana hidrometeorologi terjadi.

“Ketua DPRD Sumbar langsung datang dan memberikan bantuan kepada warga kami yang terdampak. Kami sangat berterima kasih atas perhatian tersebut,” ucapnya.

Dalam dialog bersama warga, sejumlah aspirasi turut disampaikan, di antaranya perbaikan irigasi yang jebol akibat banjir, penanganan penyakit masyarakat seperti penyalahgunaan narkoba melalui regulasi yang lebih tegas, serta bantuan bagi Kelompok Usaha Bersama (KUBE), termasuk warga yang memiliki usaha kue kering.(*)

Padang - Wakil Ketua DPRD Sumbar, Nanda Satria komitmen perjuangkan kenaikan bantuan modal bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dari sebelumnya Rp2 juta menjadi Rp4 juta per pelaku usaha. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas usaha sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Nanda Satria usai melaksanakan reses di Pasa Lalang, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Kamis (5/2). Ia mengatakan, salah satu aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam reses tersebut adalah soal bantuan modal bagi UMKM.

Berdasarkan informasi yang diterimanya, bantuan permodalan yang disalurkan melalui program Dinas Koperasi dan UKM selama ini masih berada di angka Rp2 juta per UMKM. Nilai tersebut dinilai belum cukup untuk menopang keberlangsungan usaha para pelaku UMKM.

“Bantuan yang diterima relatif kecil, sehingga belum mampu menutup kebutuhan operasional usaha. Akibatnya, banyak pelaku UMKM masih terjerat pinjaman berbunga dari bank maupun lembaga pembiayaan,” ujar Nanda.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi perhatian serius DPRD Sumbar. Ia berkomitmen untuk mengawal agar bantuan permodalan UMKM dapat ditingkatkan, minimal menjadi Rp4 juta per pelaku usaha.

“Ini akan kami perjuangkan melalui Dinas Koperasi. Kami juga akan mendorong penerbitan Peraturan Gubernur (Pergub) terkait kenaikan bantuan UMKM pada tahun ini,” tegasnya.

Selain memperjuangkan kenaikan bantuan UMKM, Nanda Satria juga mendorong masyarakat untuk membentuk koperasi. Hal ini sejalan dengan program Presiden Prabowo Subianto terkait penguatan Koperasi Merah Putih sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ia menyebutkan, berdasarkan penjelasan Dinas Koperasi dan UKM, peluang bantuan permodalan untuk koperasi cukup besar. Nilainya bahkan bisa mencapai lebih dari Rp100 juta, yang diberikan dalam bentuk aset untuk mendukung kegiatan produksi atau usaha koperasi. Hal ini tergantung pada jenis usaha yang dijalankan.

“Kita dorong masyarakat membentuk koperasi sesuai program Presiden, agar terjadi pemerataan ekonomi dan tercipta ruang bersama untuk memperoleh penghasilan demi kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.

Reses yang digelar Nanda di Pasa Lalang dihadiri lurah, ketua RT dan RW, tokoh masyarakat, pengurus masjid, serta pemuda setempat. Selain persoalan modal UMKM, masyarakat juga menyampaikan berbagai aspirasi lain terkait sektor pertanian, pendidikan, ekonomi, dan keagamaan.

Nanda menegaskan seluruh aspirasi yang disampaikan telah dicatat dan akan diperjuangkan sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Sementara aspirasi yang menjadi kewenangan pemerintah kota akan dikoordinasikan dengan Pemerintah Kota Padang. (*)

Padang - Ketiadaan peralatan laptop masih menjadi kendala utama bagi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) di Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, dalam menginput data calon penerima berbagai program bantuan pemerintah.

Hal tersebut terungkap dalam kegiatan reses Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Iqra Chissa, di Daerah Pemilihan (Dapil) I Kota Padang, Rabu (4/2). Reses itu dipusatkan di Kantor Lurah Balai Gadang.

Perwakilan PSM Balai Gadang, Opi, menyampaikan bahwa salah satu tugas PSM adalah mendata serta memfasilitasi pengajuan bantuan masyarakat, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), bantuan pendidikan, dan program sosial lainnya.

“Agar proses entri data bisa berjalan cepat dan tepat, kami sangat membutuhkan laptop. Saat ini PSM di Balai Gadang belum memilikinya. Kami berharap ada perhatian dan bantuan terkait hal ini,” ujar Opi kepada Iqra Chissa.

Selain itu, Opi juga berharap adanya sosialisasi rutin terkait program bantuan pemerintah di Balai Gadang. Menurutnya, masih banyak masyarakat yang belum memahami jenis bantuan yang tersedia maupun persyaratan yang harus dipenuhi.

“Banyak warga yang belum mengerti program bantuan apa saja yang ada dan bagaimana cara mengajukannya. Jika ada sosialisasi, tentu masyarakat akan lebih paham,” katanya.

Tak hanya itu, PSM Balai Gadang juga mengusulkan bantuan berupa seragam kerja serta dana transportasi bagi lima orang PSM yang bertugas di kelurahan tersebut. Pasalnya, dalam melakukan survei lapangan, jarak antar lokasi cukup jauh sehingga membutuhkan biaya operasional yang tidak sedikit.

Kegiatan reses tersebut dihadiri oleh lurah, ketua RT dan RW, tokoh masyarakat, pengurus masjid, serta pemuda setempat. Selain persoalan peralatan pendukung PSM, masyarakat juga menyampaikan aspirasi di sektor pertanian, pendidikan, dan ekonomi.

Di sektor pertanian, warga mengusulkan pembangunan jalan usaha tani guna mempermudah akses ke lahan pertanian. Sementara di sektor pendidikan, masyarakat meminta penambahan sekolah, khususnya tingkat SMP, seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk di Balai Gadang.

Menanggapi aspirasi tersebut, Iqra Chissa menyatakan bahwa usulan yang menjadi kewenangan provinsi akan diperjuangkan melalui APBD Provinsi Sumbar Tahun 2027. Sedangkan aspirasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Padang akan dikoordinasikan dengan anggota DPRD Kota Padang dari Fraksi Partai Golkar.

Terkait permintaan penambahan sekolah, Iqra menegaskan hal tersebut menjadi prioritas untuk diperjuangkan.

“Balai Gadang sudah padat penduduk dan memang sudah selayaknya ditambah sekolah, terutama SMP. Banyak anak-anak kita yang harus bersekolah ke luar wilayah, sementara sebagian berasal dari keluarga kurang mampu. Ini akan kami komunikasikan dengan DPRD Kota Padang melalui Komisi IV agar dapat diperjuangkan,” ujarnya.

Iqra Chissa menambahkan, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan sejalan dengan Asta Cita Presiden RI. Oleh karena itu, ia berkomitmen mengawal penambahan sekolah di Balai Gadang dapat terealisasi. (*)

Padang - Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat, Evi Yandri Rajo Budiman mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan 100 musisi heal Sumatera, Rans Entertainment dan alumni UI. Bantuan yang diserahkan pada masyarakat di sejumlah daerah terdampak bencana hidrometeorologi di Sumbar ini diharapkan bisa menjadi berkah dan bermanfaat. 

"Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan bantuan yang diberikan pada masyarakat. Bantuan tersebut tentu sangat bermanfaat bagi masyarakat pasca terdampak bencana," ujar Evi Yandri saat mendampingi penyerahan bantuan tersebut secara simbolik pada masyarakat di hunian sementara Ketaping, Batang Anai, Padang Pariaman, Jumat (30/1). 

Saat penyerahan bantuan tersebut hadir langsung Raffi Ahmad mewakili Rans Entertainment dan sekaligus sebagai utusan khusus presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Hadir pula musisi dr. Tompi dan Irma Hutabarat. 

Wakil Gubernur Vasko Ruseimy dan Bupati Padang Pariaman John Kennedy Azis juga Ikut mendampingi. 

Bantuan yang diberikan beragam mulai dari alat rumah tangga, peralatan masak, sembako dan filter untuk air bersih. 

Walaupun secara simbolik bantuan di berikan diberikan di Huntara Ketaping, namun bantuan serupa telah pula disalurkan ke sejumlah daerah lainnya di Sumbar yang terdampak bencana hidrometeorologi. 

Evi Yandri juga sempat menyampaikan apresiasinya terhadap kepedulian Raffi Ahmad pada ranah Minang. Dimana kunjungan Raffi pada hari itu bukanlah yang pertama kali, namun sudah berulang kali pasca bencana terjadi akhir November lalu. Bahkan secara swadaya Raffi Ahmad juga ikut membantu pembangunan Huntara di Kepalo Koto, Pauh, Padang bersama Evi Yandri dan Vasko.

Kedatangan Raffi Ahmad, dr. Tompi disambut masyarakat ramai menunggu di lokasi yang terdiri bukan hanya warga Huntara namun juga warga sekitar. Masyarakat antusias menunggu Raffi Ahmad yang memang terkenal digandrungi kaum wanita. 

Saat pertemuan dengan masyarakat tersebut Raffi berharap bantuan yang diberikan bisa meringankan beban masyarakat yang sudah banyak kehilangan dan menjadi korban bencana. 

Tompi pun sempat menyanyikan satu lagu Minang dan lagi populernya yang juga disambut antusias warga. Jadilah penyerahan bantuan tersebut penuh kegembiraan. 

Raffi Ahmad juga ikut menyerahkan secara simbolik kunci Huntara pada warga. Huntara tersebut dibangun danantara dan sudah bisa dihuni masyarakat. 

Bupati Padang Pariaman John Kennedy Azis mewakili masyarakat mengucapkan terima kasih dan mengatakan bantuan memang diperlukan warga. Hal ini dikarenakan pasca bencana Padang Pariaman menjadi seolah mundur 20 tahun akibat dampaknya. 

"Kami pemerintah setempat juga sekarang berusaha untuk pembangunan hunian tetap (huntap)," paparnya. 

Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy selain mengucapkan terima kasih mengatakan kepedulian berbagai pihak pada Sumbar akan terus diingat. Bahwa sebagai kepala daerah ia sangat berterima kasih mewakili masyarakat. 

Vasko Ruseimy dan Evi Yandri sebelum mendampingi Raffi Ahmad, Tompi dan tim ikut menjemput kedatangan mereka di Bandara. Sebelum datang ke Huntara, Vasko mengajak Raffi dan tim mencicipi kelezatan kuliner Minang, Gulai Kepalo Lauik di rumah makan sekitar bandara.

SIJUNJUNG — Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, menyerap aspirasi terkait kebutuhan penguatan sumber daya manusia (SDM) serta sarana dan prasarana UPTD Samsat Sijunjung saat kunjungan kerja, Kamis (29/1).

Muhidi menegaskan, Samsat merupakan ujung tombak penerimaan daerah sehingga harus ditopang SDM dan fasilitas yang memadai agar pelayanan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dioptimalkan. Aspirasi tersebut, kata dia, akan ditindaklanjuti sesuai kewenangan DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Dalam pertemuan itu, jajaran UPTD Samsat Sijunjung menyampaikan keterbatasan jumlah aparatur sipil negara (ASN) yang saat ini hanya empat orang, serta kondisi gedung kantor yang dibangun sejak 1992 dan dinilai tidak lagi representatif.

Kepala Seksi Penagihan dan Penerimaan UPTD Samsat Sijunjung, Rio Satria, menyebut pihaknya terus berupaya meningkatkan pelayanan melalui berbagai inovasi, di antaranya rencana layanan Samsat Drive Thru di Kantor DPRD Kabupaten Sijunjung, layanan SIBER (Signal Berbantuan), serta pelaksanaan Samsat Keliling delapan kali setiap bulan. Namun, keterbatasan sarana operasional masih menjadi kendala.

Anggota Komisi III DPRD Sumbar, Daswanto, menilai penguatan SDM dan sarana operasional Samsat Sijunjung perlu segera dilakukan mengingat luas wilayah layanan dan tingginya target penerimaan daerah. Ia menegaskan DPRD akan mendorong tindak lanjut aspirasi tersebut karena berdampak langsung pada peningkatan PAD. (*)

PADANG- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Muhidi memberikan apresiasi dan dukungan penuh masuknya cabang olahraga Silat Tradisi Minang sebagai ekstrakurikuler wajib di seluruh jenjang Pendidikan. Dia meyakini Silat Tradisi akan amp membentuk karakter sumer daya manusia menjadi generasi yang berkualitas di masa mendatang.

Hal itu diungkapkan Muhidi saat peluncuran Silat Tradisi sebagai Ekstrakurikler Wajib di Sekolah di halaman Kantor Gubernur Sumatera Barat, Sabtu (24/1/2026). Peluncuran tersebut dilakukan oleh Wakil Gubernur, Vasko Ruseimy untuk seluruh jenjang pendidikan mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK serta SLB di seluruh Sumatera Barat.

"DPRD menyampaikan apresiasi dan mendukung penuh masuknya SIlat Tradisi ke dalam program wajib Ekstrakurikuler sekolah, ini menjadi sarana penting untuk membentuk karakter generasi sekaligus melestarikan budaya Minangkabau," kata Muhidi.

Muhidi menilai, dengan berlatih Silat Tradisi, pelajar dapat meningkatkan stamina melalui olah tubuh yang terkonsentrasi. Melatih kekuatan, kelenturan, keseimbangan, dan daya tahan tubuh yang akhirnya akan memberikan rasa percaya diri sehingga lebih bersemangat dalam belajar. 

"Melalui latihan yang serius, pelajar juga akan menempa sikap disiplin, bertanggung jawab, dan mampu mengendalikan diri. Nilai-nilai inilah yang sangat dibutuhkan dalam membentuk karakter yang berkualitas," tegasnya.

Lebih jauh Muhidi memaparkan, Silat Tradisi merupakan warisan budaya Minangkabau dan sebagai bagian dari warisan budaya bangsa yang harus dilestarikan. Untuk itu, adalah langkah yang tepat untuk memasukkannya ke dalam program pendidikan di sekolah sehingga generasi muda dapat mengenal dan mempelajari warisan budaya yang ditinggalkan nenek moyang.

"Seperti cabang bela diri lainnya, Silat bisa menjadi benteng bagi generasi muda baik bertahan secara fisik maupun meningkatkan kekuatan mental dan rasa percaya diri dalam menjalani kehidupan," tambahnya.

Silat Tradisi juga bisa menjadi ajang prestasi melalui kompetisi olahraga pelajar baik secara akademik maupun non-akademik. Cabang olahraga bela diri ini sudah masuk sebagai salah satu cabang yang dipertandingkan di berbagai kejuaraan dan ajang olahraga baik daerah maupun nasional.

Wakil Gubernur Sumatera Barat dalam peluncuran tersebut menegaskan, dari lebih 200-an aliran Silat Tradisional yang ada, saat ini tersisa hanya sekitar 50-an. Hal itulah yang menjadi dasar untuk memasukkan Silat Tradisi sebagai program ekstrakurikuler ke sekolah agar warisan budaya Minangkabau tersebut tidak hilang tergerus zaman. 

"Ini menjadi momentum penting dalam upaya pelestarian budaya Silat Tradisi agar Kembali menunjukkan eksistensinya sebagai bagian dari budaya Minangkabau dan kekayaan budaya nasional," tegas Vasko.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Habibul Fuadi dalam kesempatan yang sama menjelaskan, Silat Tradisi sudah mulai dilaksanakan sebagai program ekstrakurikuler di sekolah sejak awal tahun pelajaran 2025-2026. Namun pelaksanaannya belum terstandarisasi secara baik.

"Dengan terbitnya modul ekstrakurikuler Silat Tradisi maka mulai saat ini pelaksanaannya sudah memiliki standarisasi yang jelas sehingga bisa dilaksanakan secara seragam di seluruh jenjang pendidikan," kata Fuadi. (*)

PADANG – Pendidikan bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan investasi jangka panjang bagi masa depan Sumatera Barat. Menyadari krusialnya hal tersebut, DPRD Provinsi Sumatera Barat bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga tata kelola anggaran pendidikan yang transparan dan akuntabel.

Langkah nyata ini ditegaskan dalam momen penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan atas Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah Tahun 2024 hingga Triwulan III 2025 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumbar, Senin (19/1).

Wakil Ketua DPRD Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman, yang hadir mendampingi Gubernur Mahyeldi, menegaskan bahwa LHP BPK bukanlah sekadar dokumen rutin. Baginya, hasil pemeriksaan ini adalah "sarana perbaikan" yang sangat berharga bagi penyelenggaraan pemerintahan.

"Pemeriksaan di bidang pendidikan sangat diperlukan untuk memastikan setiap rupiah dana yang dialokasikan benar-benar sampai ke peruntukannya. Kita ingin kualitas pendidikan yang baik dan merata di seluruh pelosok Sumatera Barat," ujar Evi Yandri.

Evi menambahkan bahwa infrastruktur pendidikan adalah syarat mutlak lingkungan belajar yang kondusif. Sebagai lembaga pengawas, DPRD berkomitmen menjadikan catatan BPK sebagai acuan utama dalam mendorong perbaikan kinerja Dinas Pendidikan agar potensi penyelewengan dapat ditekan sejak dini.

Senada dengan legislatif, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, menyambut baik hasil pemeriksaan tersebut sebagai bahan evaluasi konstruktif. Baginya, temuan BPK adalah potret objektif untuk memperkuat sistem pengendalian internal di lingkungan Pemprov Sumbar.

"Kami berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK secara sungguh-sungguh dan tepat waktu. Ini adalah landasan kokoh untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel," tegas Mahyeldi.

Kepala BPK Perwakilan Sumbar, Sudarminto Eko Putra, menjelaskan bahwa pemeriksaan ini mencakup aspek kepatuhan dan kinerja. Beberapa poin penting yang menjadi catatan untuk segera dibenahi antara lain:
Pemutakhiran Data: Penguatan basis data sarpras sebagai dasar perencanaan.
Efisiensi Pengadaan: Optimalisasi negosiasi harga dan kualitas barang/jasa oleh satuan pendidikan.

Pemerintah Provinsi memiliki waktu 60 hari untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Melalui sinergi harmonis antara BPK sebagai pemeriksa, DPRD sebagai pengawas, dan Pemprov sebagai pelaksana, Sumatera Barat optimis dapat mewujudkan tata kelola pendidikan yang tidak hanya unggul secara kualitas, tetapi juga bersih secara administrasi.
Pendidikan maju, anggaran terjaga, Sumatera Barat berjaya.

 

 

Lima Puluh kota - Jas merah atau jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Akronim yang disampaikan Presiden Sukarno tersebut, mesti terus ditanamkan pada seluruh unsur masyarakat. Dengan mengingat sejarah, nilai dari peristiwa tersebut bisa terus dimaknai dan menjadi pelajaran yang bermanfaat untuk daerah, bangsa dan negara. 

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman saat menghadiri upacara peringatan peristiwa Situjuah ke-77, Kamis (15/1/2026) di Lapangan Khatib Sulaiman Nagari Situjuah Batua, Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Limapuluh Kota. 

"Salah satunya peristiwa Situjuah. Ini merupakan momen bersejarah di daerah kita yang mengandung banyak pelajaran dan bermanfaat untuk terus kita maknai," ujarnya. 

Peristiwa Sitijuah, kata Evi mengandung banyak pelajaran. Bahwa untuk mencapai sesuatu mesti dilakukan dengan perjuangan. Perjuangan tersebut mesti dilakukan dengan kebersamaan dan persatuan. 

"Peristiwa Situjuah juga mengajarkan tentang betapa pengkhianat bisa berdampak amat besar. Dengan begitu demi daerah dan bangsa penting sekali untuk menjaga kebersamaan dalam perjuangan," katanya. 

Ia mengatakan, pengkhianatan dalam peristiwa Situjuah, telah mengakibatkan tercorengnya semangat perjuangan. Akibatnya sejumlah pejuang wafat dalam peristiwa tersebut. Hal ini menurutnya menjadi momen bersejarah yang mesti selalu diingat untuk menjadi pelajaran.

Evi Yandri mengatakan, dengan mengingat sejarah berdampak pula pada tumbuhnya rasa nasionalisme serta semangat kebersamaan. Untuk itu secara pribadi maupun kelembagaan DPRD, ia mengajak seluruh unsur untuk tetap menghargai semua momen bersejarah yang telah terjadi di provinsi ini maupun nasional. 

Mengingat sejarah tersebut, kata dia, adalah pula mengambil pelajaran dan makna dari peristiwa tersebut. 

Evi Yandri menjelaskan peristiwa Situjuah merupakan kontribusi sangat besar Sumbar dalam menyelamatkan negara republik Indonesia dengan berdirinya PDRI. 

Peringatan peristiwa Situjuah, kata Evi, merupakan pula peringatan bagian dari peringatan bela negara.

"Pada peristiwa Situjuah telah banyak korban nyawa. Ini mesti kita ingat dan hargai. Kita tidak boleh melupakan peristiwa ini. Kita mesti mengingat jasa-jasa para pahlawan yang telah berkorban demi negara," ujarnya lagi. 

Ia menghimbau masyarakat menjadikan perisitiwa Situjuah sebagai bentuk penghormatan sekaligus inspirasi dari rangkaian terjadinya peristiwa terbentuknya Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang dimulai pada 22 Desember 1948 hingga 13 Juli 1949, tepat ditengah masa Agresi Militer Belanda Ke-II saat itu.

“Dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, pernah dibentuk PDRI, termasuk di dalamnya Peristiwa Situjuah pada 15 Januari 1949. Oleh karena itu banyak pelajaran yang musti kita gali, diantaranya adalah semangat persatuan dan kesatuan," katanya.

Padang - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Evi Yandri Rajo Budiman meminta pemerintah provinsi serius melakukan optimalisasi penerimaan pajak air permukaan khususnya pada perusahaan perkebunan pemegang hak guna usaha (HGU).

“Dasar hukum pajak air permukaan ini sudah ada, mulai dari undang-undang hingga peraturan daerah provinsi lengkap, jadi harus dioptimalkan. Pajak air permukaan dari perusahaan perkebunan besar pemilik HGU harus ditarik secara maksimal,” kata Evi Yandri, Rabu (7/1/2026).

Menurut Evi Yandri, Pajak Air Permukaan bukan sekedar objek penerimaan daerah namun lebih jauh lagi adalah sebagai bentuk keadilan geologis. Perusahaan besar pemilik HGU perkebunan memanfaatkan air permukaan yang merupakan sumber daya public yang memiliki nilai ekonomi dan lingkungan.

“Pemanfaatannya memiliki kontribusi terhadap degradasi lingkungan, memperbesar risiko bencana, dan sebagainya jadi harus pula memberikan kontribusi kepada pembangunan daerah melalui kewajiban pajak,” tegasnya.

Lebih jauh Evi Yandri memaparkan, kondisi keuangan daerah saat ini tidak mencukupi untuk membiayai program pembangunan daerah. Selain faktor kebijakan dari pemerintah pusat, juga terjadi kerusakan akibat bencana alam yang harus dipulihkan yang tentunya membutuhkan anggaran besar.

“Salah satu upaya yang harus dilakukan adalah mengoptimalkan seluruh potensi penerimaan sebagai sumber pendapatan asli daerah termasuk dari pajak air permukaan, potensi ini sangat besar dan harus dikelola maksimal,” lanjutnya.

Dia meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk melakukan penagihan kepada seluruh perusahaan perkebunan pemilik HGU secara tegas. Upaya tersebut tidak hanya untuk memperbesar penerimaan daerah namun merupakan tanggung jawab negara untuk melindungi lingkungan dan memberikan keadilan kepada seluruh masyarakat. (*)

Padang - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Muhidi mengingatkan pemerintah bahwa proses pemulihan pascabencana dihadapkan kepada kondisi anomali cuaca. Untuk itu proses pendataan harus dipercepat agar pemulihan dapat segera dilaksanakan.

Hal itu ditegaskan Muhidi, Rabu (7/1/2026). Menurutnya, hal itu telah disampaikan dalam rapat koordinasi pemulihan pascabencana bersama gubernur dan Forum Komunikasi Pemerintah Daerah (Forkopimda).

“Ini sudah disampaikan dalam rapat percepatan penyusunan dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana bersama gubernur dan Forkopimda, bahwa kita meminta mempercepat proses pendataan karena kondisi saat ini masih dihadapkan kepada siklus cuaca,” kata Muhidi.

Dia menyebutkan, saran tersebut disampaikan setelah mempertimbangkan masukan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dalam rapat tersebut. BMKG menyampaikan prediksi bahwa pada Januari hingga Februari masih akan terjadi hujan meskipun dalam intensitas ringan hingga sedang.

“Ini harus tetap diwaspadai karena masih berpotensi ancaman bencana, jadi kita berpacu dengan Waktu,” ujarnya.

Sementara itu, lanjutnya, masih berdasarkan paparan BMKG, pada periode Maret hingga April diprediksi intensitas hujan lebih tinggi meskipun tidak separah siklon tropis. Kemudian pada Mei hingga September cuaca diprakirakan akan cenderung panas, Oktober hingga Desember diprakirakan Kembali memasuki musim hujan.

Dia meminta aga pendataan dilakukan secara akurat karena pekerjaan fisik, termasuk pemulihan sarana publik sangat bergantung kepada siklus cuaca. Pelaksanaan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi menurut Muhidi harus terintegrasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah pusat.

“Skema pemulihan harus mencakup pemetaan kemampuan keuangan daerah serta potensi dukungan dari berbagai pihak, termasuk donatur, guna mempercepat pemulihan pascabencana,” tegasnya. (*)

Padang - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menyatakan siap melakukan pembahasan dalam rangka melakukan pergeseran anggaran untuk mempercepat pemulihan pascabencana. Pemerintah daerah diminta menetapkan skala prioritas agar penanganan dapat berjalan maksimal.

Hal itu ditegaskan Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Muhidi dalam diskusi bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Senin (5/1/2026) malam. Diskusi tersebut membahas hal berkaitan dengan perencanaan pemulihan pascabencana banjir dan longsor yang terjadi beberapa waktu lalu.

“Kami mendorong pemerintah daerah menetapkan pendataan, harus menetapkan skala prioritas penanganan dimulai dari kebutuhan yang betul-betul mendesak,” kata Muhidi.

Dia menegaskan, terkait pembangunan hunian sementara dan hunian tetap harus direncanakan secara matang. Lahan yang akan digunakan untuk lokasi pembangunan harus aman dan tidak dalam zona rawan bencana.

“Lokasinya juga harus mempertimbangkan akses mobilitas agar tidak menyulitkan masyarakat yang direlokasi,” ujarnya.

Pemulihan pascabencana, lanjutnya, juga harus memperhatikan aspek ekonomi bagi masyarakat terdampak bencana. Dia menyarankan agar korban terdampak yang membutuhkan pekerjaan dilibatkan dalam proses pembangunan hunian sehingga bisa mendapatkan penghasilan di tengah keterpurukan akibat bencana.

Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak terutama unsur Forkopimda yang telah berkontribusi besar dalam penanganan bencana banjir dan longsor yang terjadi. Dia menegaskan, akan berupaya secara maksimal dan mengambil langkah-langkah yang dibutuhkan untuk mempercepat proses pemulihan. (")