PADANG, — Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, menggelar kegiatan reses bersama masyarakat GUO Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Jumat (6/2/2026). Kegiatan ini dimanfaatkan warga untuk menyampaikan langsung berbagai aspirasi, terutama terkait dampak bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah tersebut.

Muhidi menegaskan bahwa reses merupakan momentum penting bagi anggota legislatif untuk mendengar dan menampung aspirasi masyarakat, yang selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan pemerintahan.

“Ada aspirasi yang menjadi kewenangan pemerintah kota dan ada yang menjadi kewenangan provinsi. Semua kami catat dan akan kami tindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing,” ujar Muhidi.

Ia menjelaskan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat mencapai sekitar Rp6 triliun dan dialokasikan untuk kepentingan masyarakat. Salah satu aspirasi warga GUO, yakni pembangunan musala, dapat diperjuangkan melalui dana bantuan provinsi sebesar Rp20 juta, dengan memenuhi sejumlah persyaratan administrasi.

“Persyaratannya antara lain surat keterangan dari lurah, surat rekomendasi Kabag Kesra Kota Padang, serta SK pengangkatan pengurus dari KUA. Setelah itu dibuat proposal yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Kepala Biro Kesra,” jelasnya.

Muhidi juga menegaskan peran DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurutnya, DPRD bertugas membahas dan mengesahkan anggaran, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan.

Terkait penanganan masyarakat terdampak bencana, Muhidi menyampaikan bahwa seluruh data telah diinput dalam sistem R3P sesuai kebijakan pemerintah pusat. Ia menambahkan, Gubernur Sumatera Barat bersama Forkopimda kabupaten/kota dan Wali Kota Padang sangat proaktif mendorong kebijakan, terutama menjelang Ramadan, agar bantuan dapat segera dirasakan masyarakat.

“Kami sudah menyampaikan dalam rapat Forkopimda Sumatera Barat bagaimana mencari solusi terbaik bagi masyarakat terdampak,” katanya.

Menurut Muhidi, dampak bencana tidak hanya merusak infrastruktur, tetapi juga melumpuhkan perekonomian warga. Oleh sebab itu, diperlukan program yang melibatkan masyarakat secara langsung, seperti kegiatan padat karya, agar roda ekonomi kembali bergerak.

“Usaha kecil dan menengah sangat diharapkan masyarakat. Semua usulan sudah kita sampaikan ke pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, tinggal menunggu kebijakan,” ujarnya.

Sementara itu, tokoh masyarakat GUO, Suryadi, mengapresiasi kepedulian Ketua DPRD Sumbar yang dinilai cepat tanggap saat bencana hidrometeorologi terjadi.

“Ketua DPRD Sumbar langsung datang dan memberikan bantuan kepada warga kami yang terdampak. Kami sangat berterima kasih atas perhatian tersebut,” ucapnya.

Dalam dialog bersama warga, sejumlah aspirasi turut disampaikan, di antaranya perbaikan irigasi yang jebol akibat banjir, penanganan penyakit masyarakat seperti penyalahgunaan narkoba melalui regulasi yang lebih tegas, serta bantuan bagi Kelompok Usaha Bersama (KUBE), termasuk warga yang memiliki usaha kue kering.(*)

 

 

PADANG – Pendidikan bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan investasi jangka panjang bagi masa depan Sumatera Barat. Menyadari krusialnya hal tersebut, DPRD Provinsi Sumatera Barat bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga tata kelola anggaran pendidikan yang transparan dan akuntabel.

Langkah nyata ini ditegaskan dalam momen penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan atas Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah Tahun 2024 hingga Triwulan III 2025 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumbar, Senin (19/1).

Wakil Ketua DPRD Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman, yang hadir mendampingi Gubernur Mahyeldi, menegaskan bahwa LHP BPK bukanlah sekadar dokumen rutin. Baginya, hasil pemeriksaan ini adalah "sarana perbaikan" yang sangat berharga bagi penyelenggaraan pemerintahan.

"Pemeriksaan di bidang pendidikan sangat diperlukan untuk memastikan setiap rupiah dana yang dialokasikan benar-benar sampai ke peruntukannya. Kita ingin kualitas pendidikan yang baik dan merata di seluruh pelosok Sumatera Barat," ujar Evi Yandri.

Evi menambahkan bahwa infrastruktur pendidikan adalah syarat mutlak lingkungan belajar yang kondusif. Sebagai lembaga pengawas, DPRD berkomitmen menjadikan catatan BPK sebagai acuan utama dalam mendorong perbaikan kinerja Dinas Pendidikan agar potensi penyelewengan dapat ditekan sejak dini.

Senada dengan legislatif, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, menyambut baik hasil pemeriksaan tersebut sebagai bahan evaluasi konstruktif. Baginya, temuan BPK adalah potret objektif untuk memperkuat sistem pengendalian internal di lingkungan Pemprov Sumbar.

"Kami berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK secara sungguh-sungguh dan tepat waktu. Ini adalah landasan kokoh untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel," tegas Mahyeldi.

Kepala BPK Perwakilan Sumbar, Sudarminto Eko Putra, menjelaskan bahwa pemeriksaan ini mencakup aspek kepatuhan dan kinerja. Beberapa poin penting yang menjadi catatan untuk segera dibenahi antara lain:
Pemutakhiran Data: Penguatan basis data sarpras sebagai dasar perencanaan.
Efisiensi Pengadaan: Optimalisasi negosiasi harga dan kualitas barang/jasa oleh satuan pendidikan.

Pemerintah Provinsi memiliki waktu 60 hari untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Melalui sinergi harmonis antara BPK sebagai pemeriksa, DPRD sebagai pengawas, dan Pemprov sebagai pelaksana, Sumatera Barat optimis dapat mewujudkan tata kelola pendidikan yang tidak hanya unggul secara kualitas, tetapi juga bersih secara administrasi.
Pendidikan maju, anggaran terjaga, Sumatera Barat berjaya.