PARIAMAN--Langit Sumatera Barat masih menyisakan duka ketika banjir bandang menyapu pemukiman dan meninggalkan luka di hati banyak orang. Di tengah reruntuhan dan air mata yang belum kering, hadir uluran kasih dari Anggota DPD RI asal Sumatera Barat, Cerint Iraloza Tasya, yang menyambangi langsung para korban bencana.

Dengan langkah penuh empati, Cerint menyapa warga yang terdampak, mendengar kisah kehilangan, serta menguatkan mereka yang tengah berjuang bangkit dari keterpurukan. Tak sekadar hadir, ia juga menyalurkan bantuan sembako sebagai wujud kepedulian dan tanggung jawab moral kepada masyarakat yang tengah diuji oleh alam.

Dalam kesempatan tersebut, Cerint menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para relawan, tenaga medis, serta seluruh pihak yang tanpa lelah mengabdikan tenaga dan waktu demi membantu sesama. Menurutnya, di balik bencana, semangat gotong royong dan kemanusiaan tetap menjadi cahaya yang menerangi jalan pemulihan.

Namun, di balik kepedulian itu, terselip keprihatinan mendalam. Cerint dengan tegas mendesak pemerintah agar bertindak keras terhadap para pelaku perusakan lingkungan. Ia menegaskan bahwa alam yang dilukai akan selalu menuntut balasan, dan ketegasan hukum adalah kunci agar tragedi serupa tidak kembali terulang.

Menutup kunjungannya, Cerint memanjatkan doa bagi seluruh korban. Ia berharap masyarakat yang terdampak tetap tabah, tegar, dan tidak kehilangan harapan. “Bencana boleh meruntuhkan rumah, tetapi jangan sampai meruntuhkan semangat,” ucapnya penuh haru.

Di tengah derita yang membekas, kepedulian dan doa menjadi penguat—bahwa Sumatera Barat tak pernah sendiri menghadapi cobaan.

Padang — Tokoh muda Sumatera Barat, Evi Yandri, resmi menahkodai Pemuda Panca Marga (PPM) Sumatera Barat untuk periode 2025–2030. Kepemimpinan Evi Yandri diharapkan mampu membawa PPM Sumbar semakin maju dan berperan strategis dalam pembinaan generasi muda.

Evi Yandri merupakan Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat. Pengalaman dan kiprahnya di dunia politik serta organisasi dinilai menjadi modal penting dalam memperkuat peran PPM sebagai organisasi kepemudaan yang berlandaskan nilai-nilai kejuangan dan nasionalisme.

Dalam sambutannya, Evi Yandri menegaskan komitmennya untuk membangun PPM Sumbar yang solid, progresif, dan bermanfaat bagi masyarakat. Ia menekankan pentingnya konsolidasi organisasi hingga ke tingkat daerah serta peningkatan kualitas kader melalui berbagai program pembinaan.

“PPM Sumbar harus menjadi rumah besar bagi generasi muda yang memiliki semangat juang, cinta tanah air, dan kepedulian sosial. Kita ingin PPM hadir dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Evi Yandri.

Di bawah kepemimpinannya, PPM Sumbar akan mendorong berbagai kegiatan sosial, pendidikan, dan kebangsaan, serta memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya. Evi Yandri juga berharap PPM dapat menjadi mitra strategis dalam mendukung pembangunan Sumatera Barat.

Dengan kepemimpinan Evi Yandri sebagai nahkoda baru, PPM Sumbar optimistis mampu berkontribusi lebih besar dalam membentuk generasi muda yang berkarakter, berdaya saing, dan berjiwa nasionalis pada periode 2025–2030.

PADANG--Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat (Dinsos Sumbar) terus mengkoordinir pengoperasian dapur umum (DU) di seluruh wilayah terdampak bencana hidrometeorologi di Sumbar. Sejauh ini, 59 DU masih dioperasikan oleh 605 Anggota Taruna Siaga Bencana (Tagana) secara bergantian, dan telah menyalurkan puluhan ribu nasi bungkus untuk korban bencana.

Hal itu disampaikan Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, melalui Kepala Dinsos Sumbar, Syaifullah, Selasa (12/12/2025). Selain mengoperasikan langsung dua DU di Kantor Dinsos Provinsi dan di Kampung Tanjung Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Dinsos Sumbar juga terus mendukung pelaksanaan 57 DU di kabupaten/kota terdampak.

"Untuk DU yang dioperasikan oleh Dinsos Sumbar di Kota Padang, sejauh ini kita sudah distribusikan lebih 18 ribu bungkus nasi. Sedangkan 57 DU lain yang tersebar di kabupaten/kota, setidaknya memproduksi 600 bungkus nasi dalam sehari," ujar Syaifullah.

Syaifullah juga menyebutkan, Dinsos Sumbar masih terus berkoordinasi untuk menyalurkan logistik dan kebutuhan di setiap DU tersebut. Termasuk untuk DU yang didirikan oleh Baznas, Kodam XX/TIB, Dinsos Kabupaten/Kota, hingga DU yang didirikan secara mandiri oleh masyarakat.

"Kita juga mengapresiasi ratusan Tagana Sumbar yang terlibat dalam pelaksanaan dapur umum dan melayani pengungsi. Tak kurang dari 605 orang Tagana Sumbar yang terlibat secara bergantian. Ditambah juga dengan Tagana yang datang dari provinsi lain seperti dari Jawa Tengah dan Kalimantan, yang ikut membantu pengoperasian dapur umum," katanya lagi.

Setiap DU, kata Syaifullah, menyiapkan paket nasi bungkus sesuai dengan jumlah kebutuhan warga terdampak di setiap wilayah, termasuk bagi pengungsi yang saat ini berjumlah 15.878 jiwa di seluruh Sumbar. Menu yang diberikan terdiri dari nasi, sumber protein, serta sayur-sayuran. Selain itu, DU juga ikut mengkoordinir bantuan nasi bungkus yang diberikan oleh berbagai pihak, untuk kemudian disalurkan bagi warga terdampak bencana.

“Makanan yang dihasilkan dari DU ditujukan untuk warga yang masih bertahan di pengungsian, serta bagi mereka yang sudah pulang ke rumah masing-masing. Tentunya kebutuhan logistik untuk pelaksanaan DU ini cukup banyak, karena banyak warga yang terdampak. Oleh karena itu, kita juga mendapatkan dukungan dari Kemensos, serta dari instansi lembaga terkait lainnya,” ujar Syaifullah lagi. (dinsos/rel)

Jakarta – Senator asal Sumatera Barat, Cerint Iralloza Tasya, menyuarakan keberatan terhadap kebijakan pemerintah pusat terkait pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD). Ia meminta agar kebijakan tersebut segera ditinjau ulang, terutama bagi daerah yang sedang menghadapi bencana.

Cerint menegaskan bahwa tiga provinsi—Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Nanggroe Aceh Darussalam—saat ini sangat membutuhkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat. Ketiga wilayah tersebut terdampak banjir bandang yang menyebabkan kerugian besar, sehingga memerlukan bantuan maksimal untuk proses pemulihan.

“Dana TKD sangat dibutuhkan oleh daerah-daerah yang sedang tertimpa bencana. Pemotongan anggaran ini akan semakin memberatkan mereka dalam penanganan dan pemulihan pascabencana,” ujar Cerint dalam pernyataannya.

Sementara itu, pemerintah pusat sebelumnya meminta setiap daerah untuk semakin mandiri dalam pengelolaan anggaran. Namun, Cerint menilai bahwa kebijakan kemandirian tersebut tidak bisa diterapkan secara kaku, terutama dalam situasi darurat seperti bencana alam.

“Daerah yang sedang berjuang bangkit dari bencana tentu tidak bisa langsung mandiri. Mereka butuh dukungan nyata dari pemerintah pusat. Oleh sebab itu, saya memohon agar kebijakan pemotongan TKD dapat ditinjau kembali,” tegasnya.

Cerint berharap pemerintah dapat melihat situasi secara objektif dan mempertimbangkan kondisi kemanusiaan di wilayah-wilayah terdampak, demi mempercepat pemulihan dan meringankan beban masyarakat.