Latest Post



‎Padang – Di tengah dinamika cuaca ekstrem dan kondisi alam yang belum stabil, Perumda Air Minum (AM) Kota Padang terus bekerja tanpa lelah untuk memulihkan layanan air bersih bagi masyarakat. Komitmen perusahaan daerah ini tidak hanya berhenti pada slogan pelayanan, tetapi diwujudkan dalam langkah-langkah konkret di lapangan.

‎Saat ini, sekitar 2,3 persen pelanggan di wilayah Utara masih mengalami gangguan distribusi air akibat dampak bencana alam. Namun, proses pemulihan difokuskan dan dikebut melalui berbagai strategi teknis yang dilaksanakan tim Perumda.

‎Di kantor Perumda AM Kota Padang, Kasubag Humas Adhie Zein menyampaikan perkembangan terkini penanganan gangguan tersebut, Kamis (8/1/2026). Ia menjelaskan bahwa banjir bandang beberapa waktu lalu telah menyebabkan kerusakan berat pada jembatan pipa di Gunung Nago, yang merupakan jalur vital aliran suplai air menuju pelanggan wilayah Utara.

‎“Bencana tersebut tidak hanya merusak infrastruktur, tetapi juga memutus aliran utama yang selama ini menjadi tulang punggung distribusi. Namun kami tidak tinggal diam, seluruh tim langsung turun melakukan langkah taktis,” ujar Adhie.

‎Menurutnya, Perumda AM Kota Padang bersama Hutama Karya (HK) kini tengah mempercepat pemasangan pipa transmisi jalur dua untuk Intake Palukahan. Pemasangan jalur ini ditujukan untuk memperkuat sistem suplai ke wilayah Utara, termasuk kawasan Lubuk Buaya yang paling terdampak.

‎Sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat, Perumda juga mengerahkan 15 unit mobil tangki yang beroperasi secara maraton dari pagi hingga pukul 02.00 WIB. Armada tersebut mengantarkan air bersih langsung ke rumah-rumah warga.

‎“Kami memastikan warga tidak mengalami krisis air untuk kebutuhan harian. Operasi ini tidak hanya melibatkan personel internal, tetapi juga dukungan dari instansi mitra yang peduli,” sambung Adhie.

‎Sementara itu, untuk wilayah pusat kota, kondisi juga masih menantang. Tingkat kekeruhan air baku di Intake Kampung Koto saat ini sangat tinggi dan bercampur lumpur. Demi menjaga standar kesehatan pelanggan, Perumda memilih memperlambat proses distribusi agar kualitas air yang keluar dari instalasi tetap aman dikonsumsi.

‎Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Padang, Hendra Pebrizal, menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang tetap sabar dan memahami situasi ini. Ia menegaskan bahwa perusahaan tidak akan abai terhadap hak warga mendapatkan air bersih.

‎“Kami memahami, air bukan sekadar kebutuhan  ia adalah kehidupan. Karena itu kami tidak akan membiarkan pelanggan berjuang sendiri. Semua sumber daya kami kerahkan, baik teknis maupun logistik, untuk memastikan pemulihan berjalan secepat mungkin,” ujar Hendra dengan tegas.

‎Ia juga menambahkan, kerusakan yang terjadi akibat bencana banjir bandang merupakan tantangan besar, namun bukan alasan untuk menyerah.

‎“Infrastruktur bisa rusak, tetapi komitmen kami tidak. Bencana ini menjadi ujian ketahanan sistem dan integritas pelayanan kami. Kami belajar, berbenah, dan bergerak lebih cepat,” katanya.

‎Hendra mengajak masyarakat untuk tetap waspada menghadapi perubahan cuaca dan menyimpan persediaan air cadangan.

‎“Kami targetkan layanan kembali normal 100 persen. Namun faktor alam tetap menjadi variabel yang harus dihormati. Doakan agar cuaca bersahabat, supaya pekerjaan teknis kami tidak lagi terhambat,” tutupnya.

‎Harapan dan Ajakan
‎Perumda AM Kota Padang menghimbau warga untuk:

‎tetap menyediakan wadah penampungan air cadangan
‎menggunakan air secara hemat dan prioritas
‎terus menyampaikan laporan jika ada gangguan layanan
‎Di tengah cuaca yang tidak menentu, semangat pelayanan perusahaan daerah ini menunjukkan bahwa pemulihan bukan sekadar teknis tetapi juga soal empati dan keberpihakan kepada pelanggan.

‎(Mond)

‎#PerumdaAirMinum #Padang



Padang - Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Kota Padang terus mempercepat pemulihan layanan pascabencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Kota Padang. Gangguan aliran air bersih menjadi salah satu dampak terbesar yang dirasakan masyarakat, terutama di kawasan yang jalur pipa dan jaringan distribusinya terdampak langsung oleh bencana.
‎Sebagai respons cepat, Perumda mengerahkan armada mobil tangki air untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Armada ini disalurkan ke titik-titik terdampak yang belum dapat dilayani melalui jaringan distribusi normal akibat kerusakan infrastruktur. Layanan tangki diprioritaskan ke kawasan permukiman padat penduduk dan lokasi pengungsian.
‎Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Padang, melalui Kasubag Humas Perumda Air Minum Kota Padang Adhie Zein, menyampaikan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Padang dan berbagai instansi terkait untuk mempercepat proses pemulihan. Selain distribusi air bersih, petugas juga melakukan pembersihan fasilitas, pengamanan jalur pipa, serta perbaikan bertahap agar aliran air kembali normal.
‎“Hingga 7 Januari 2026, sebagian besar wilayah layanan telah kembali normal. Namun masih terdapat sekitar 2,3 persen wilayah yang belum terlayani secara optimal akibat genangan, material longsor, dan akses yang masih terbatas,” ujarnya.
‎Wilayah Utara Masih Terdampak
‎Sejumlah kawasan di bagian utara Kota Padang masih belum dapat dialiri air bersih melalui jaringan pipa, di antaranya:
‎Perumahan Kemilau Permata Kuranji
‎Wisma Bumi Mas Kuranji
‎Graha Kuranji Asri
‎Perumahan Anai Lestari
‎Gangguan ini terjadi karena pipa penyalur air dari Gunung Nago hanyut diterjang banjir bandang (galodo) saat bencana. Untuk sementara, suplai air di wilayah ini dipenuhi melalui mobil tangki. Sedikitnya lima unit mobil tangki milik Perumda dikerahkan, ditambah bantuan armada dari sejumlah instansi lain.
‎Kawasan Pusat Kota Juga Masih Mengalami Gangguan
‎Beberapa titik di wilayah pusat kota juga belum teraliri secara optimal, di antaranya:
‎Jalan Pemuda
‎Jalan Pancasila
‎Jalan Purus II (sebagian)
‎Jalan Koto Marapak
‎Jalan Hang Tuah
‎Jalan Jati Parak Salai
‎Jalan Jati Bawah Wuluh
‎Jalan Jati Koto Panjang (sebagian)
‎Jalan Pasopati Sisingamangaraja
‎Jalan Pondok Mungil Ampang
‎Air Baku Masih Keruh, Proses Pengolahan Terkendala
‎Salah satu kendala utama pemulihan layanan berada pada sumber air baku di intake Kampung Koto, yang menjadi pemasok air ke sebagian besar wilayah pusat kota Padang. Hingga kini, air baku masih bercampur lumpur dengan tingkat kekeruhan yang melebihi batas maksimal pengolahan.
‎“Air baku masih sangat keruh, sehingga belum bisa diolah sesuai standar. Ini berdampak pada distribusi air ke pelanggan di kawasan kota,” jelas Adhie Zein.
‎Imbauan kepada Masyarakat
‎Perumda mengimbau masyarakat untuk tetap bersabar, menampung air ketika aliran mengalir, serta menghemat penggunaan air bersih selama masa pemulihan ini.
‎“Gangguan aliran air bisa terjadi kapan saja tanpa pemberitahuan sebelumnya karena kondisi di lapangan masih dinamis. Kami terus bekerja semaksimal mungkin agar layanan segera pulih,” tambahnya.
‎Dengan sinergi antara Perumda, pemerintah daerah, dan dukungan masyarakat, diharapkan pemulihan layanan air bersih dapat berlangsung lebih cepat dan dampak bencana banjir serta longsor di Kota Padang dapat diminimalkan.(*)







PADANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang kembali menunjukkan komitmennya dalam mengawal pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Melalui agenda Reses Masa Sidang II Tahun 2026 yang berlangsung mulai 4 hingga 9 Januari 2026, empat unsur pimpinan DPRD Kota Padang turun langsung ke tengah konstituen untuk menyerap aspirasi dan memberikan solusi konkret atas persoalan yang dihadapi warga.

Kegiatan ini menjadi krusial mengingat Kota Padang tengah berupaya bangkit pascabencana banjir bandang yang terjadi beberapa waktu lalu. Berikut adalah rangkuman perjalanan jemput aspirasi para pimpinan DPRD Kota Padang:

1. H. Muharlion, S.Pd: Fokus pada Normalisasi Sungai dan Drainase

Ketua DPRD Kota Padang, H. Muharlion, S.Pd, mengawali resesnya di Masjid Almanar, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah, pada 5 Januari 2026. Dalam pertemuan yang dihadiri jajaran perangkat kelurahan dan tokoh masyarakat tersebut, persoalan banjir menjadi isu utama.

Warga mendesak adanya normalisasi sungai, perbaikan drainase, betonisasi jalan, hingga bantuan bagi Kelompok Wanita Tani (KWT). Menanggapi hal itu, Muharlion yang dikenal responsif menegaskan bahwa setiap usulan akan dipilah berdasarkan skala prioritas.

"Kami mendata setiap usulan. Mana yang mendesak, segera kita koordinasikan dengan Pemerintah Kota Padang. Untuk program jangka panjang, kami akan perjuangkan melalui regulasi dan penganggaran di lembaga dewan," tegas politisi senior ini.

2. Mastilizal Aye, SH: Respon Cepat untuk Infrastruktur Ibadah dan Bencana

Bertempat di Kelurahan Kampung Lapai, Kecamatan Nanggalo, Minggu (4/1), Wakil Ketua DPRD Mastilizal Aye, SH, disambut antusias oleh warga yang masih merasakan dampak banjir. Selain usulan pengerukan sungai dan perbaikan fasilitas umum, warga juga memohon perbaikan jalan masjid sebelum memasuki bulan Ramadhan.

Mastilizal Aye memberikan jawaban melegakan. Ia berjanji akan mengeksekusi segera perbaikan jalan mushalla dalam waktu dekat agar warga nyaman beribadah. Terkait bencana, ia mengajak masyarakat untuk bangkit bersama.

"Tahun 2026 adalah momentum kita untuk bangkit. Aspirasi yang sifatnya darurat dan urgent akan langsung kami upayakan eksekusinya, sementara proyek besar akan kita kawal melalui mekanisme proposal pembangunan," ujarnya menyemangati warga.

3. Osman Ayub: Perjuangkan Relokasi Hunian dan Normalisasi Sungai oleh BWS

Wakil Ketua DPRD Osman Ayub memfokuskan resesnya di Banang Cafe, Siteba, Rabu (7/1). Isu yang diangkat sangat krusial, yakni nasib warga yang kehilangan tempat tinggal akibat banjir bandang November 2025 lalu.

Osman menegaskan bahwa DPRD terus mendorong Pemerintah Kota Padang untuk menyediakan rumah layak huni bagi korban bencana melalui program relokasi. Selain itu, ia memberikan perhatian khusus pada sedimentasi sungai yang mencapai 2 hingga 3 meter.

"Kami meminta Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V segera melakukan pengangkatan sedimen lumpur dan pasir. Ini adalah langkah pencegahan agar banjir serupa tidak terulang kembali saat intensitas hujan tinggi," ungkap Osman dengan tegas.

4. Jupri, SAP: Konsisten dalam Pembangunan Fisik dan Fasilitas Sosial

Wakil Ketua DPRD Jupri, SAP, menggelar reses di Masjid Al-Kaffah, Kelurahan Kampung Jua, Kecamatan Lubuk Begalung, Minggu (4/1). Dalam suasana yang penuh kekeluargaan, Jupri menerima berbagai aspirasi mulai dari drainase, bantuan UMKM, hingga sarana penunjang masjid.

Sebagai petahana yang telah banyak memberikan kontribusi fisik seperti betonisasi jalan di tahun 2025, Jupri berkomitmen melanjutkan program tersebut di tahun 2026.

"Saya sangat terharu dengan sambutan warga. Insya Allah, tahun ini kita lanjutkan betonisasi di lingkungan masjid. Aspirasi mengenai UMKM dan sarana masjid juga menjadi catatan penting bagi saya untuk diperjuangkan melalui dana Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) dewan," tutur politisi PAN tersebut.

Reses pimpinan DPRD Kota Padang tahun 2026 ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan bukti nyata kehadiran negara di tengah masyarakat. Melalui kolaborasi antara legislatif, eksekutif, dan partisipasi aktif warga, pembangunan Kota Padang diharapkan semakin merata dan tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan. (ADV)



‎PASAMAN BARAT – Kapolres Pasaman Barat, AKBP Agung Tribawanto, mematahkan rumor miring terkait aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah hukumnya. Secara tegas, ia membantah adanya praktik "uang payung" atau setoran yang dituding mengalir ke oknum kepolisian untuk memuluskan tambang ilegal.
‎“Saya tegaskan: tidak ada pembiaran, tidak ada uang payung, dan tidak ada perlindungan bagi pelaku PETI. Kami komit menindak siapa pun tanpa pandang bulu,” ujar AKBP Agung, Senin.
‎Perang Terhadap Mafia BBM dan Tambang Bukan sekadar retorika, Kapolres menjelaskan bahwa tantangan di lapangan memang berat—mulai dari medan yang ekstrem hingga pelaku yang kerap "kucing-kucingan" dengan petugas. Namun, hal itu tidak menyurutkan langkah Penegakan Hukum (Gakkum).
‎Selain itu, ia memberikan peringatan keras terhadap penyalahgunaan BBM subsidi yang sering digunakan untuk alat berat di lokasi tambang. Ia memastikan tidak ada anggota Polri yang kebal hukum jika terbukti "bermain" di balik layar.
‎“Jika ada bukti valid oknum anggota terlibat, laporkan! Kami tidak akan melindungi pengkhianat institusi,” tambahnya.(*)



‎PADANG – Merayakan hari jadinya yang ke-51 pada 30 Desember 2025, Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda AM) Kota Padang menegaskan posisinya sebagai institusi yang matang dan tahan banting. Mengangkat tema “Mengalirkan Harapan, Membangun Masa Depan”, momentum emas ini menjadi simbol transformasi layanan air bersih yang tidak hanya berorientasi pada bisnis, tetapi juga misi kemanusiaan.
‎Sinergi dan Apresiasi di Hari Jadi
‎Peringatan HUT ke-51 dirayakan dengan khidmat melalui serangkaian aksi sosial, mulai dari donor darah hingga pemberian bantuan bagi pelaku UMKM dan penghargaan bagi pelanggan setia. Walikota Padang, Fadly Amran, hadir langsung sebagai Inspektur Upacara sekaligus mewakili Kuasa Pemilik Modal (KPM).
‎Dalam arahannya, Fadly Amran menekankan vitalitas peran Perumda AM dalam struktur kehidupan masyarakat.
‎“Air adalah kebutuhan mutlak masyarakat. Perumda AM Padang harus mampu menjamin ketersediaannya dalam kondisi apa pun,” tegas Fadly Amran.
‎Ujian Bencana dan Respon Cepat
‎Tahun ke-51 ini menjadi spesial karena dilalui di tengah pemulihan pasca-banjir bandang yang sempat melumpuhkan infrastruktur air kota. Walikota memberikan apresiasi tinggi atas dedikasi tim di lapangan yang bekerja tanpa kenal lelah memulihkan distribusi. Upaya ini pun mendapat dukungan konkret dari pemerintah pusat melalui alokasi dana bantuan sebesar Rp500 miliar untuk penguatan infrastruktur.
‎Direktur Utama Perumda AM Padang, Hendra Pebrizal, menjadi sosok kunci di balik normalisasi layanan yang tergolong cepat. Saat ini, pihaknya telah berhasil memulihkan 98 persen layanan distribusi air kepada pelanggan.
‎“Saat ini fokus utama kami adalah percepatan pemulihan layanan hingga 100 persen. Insya Allah, sesuai arahan Walikota, dalam satu bulan ke depan pelayanan akan pulih sepenuhnya,” ujar Hendra Pebrizal.
‎Beliau menambahkan bahwa tantangan teknis seperti tingkat kekeruhan air dan perbaikan intake darurat terus dikebut. Proyek rehabilitasi dan rekonstruksi permanen dijadwalkan memulai proses tender pada Januari 2026 dengan target rampung di akhir 2027.
‎Visi Masa Depan: Menuju Perseroda
‎Di bawah kepemimpinan Hendra Pebrizal, Perumda AM Padang tidak hanya ingin sekadar pulih, tetapi juga naik kelas. Rencana besar transformasi kelembagaan dari Perumda menjadi Perseroda kini tengah dimatangkan. Langkah strategis ini diambil untuk meningkatkan fleksibilitas perusahaan dalam menarik investasi dan profesionalisme manajemen.
‎“Transformasi ini penting agar Perumda AM Padang lebih fleksibel, profesional, dan siap bersaing, tanpa meninggalkan esensi pelayanan publik,” jelas Hendra.
‎Dukungan Mitra Strategis
‎Kemeriahan HUT ini juga diperkuat oleh dukungan mitra perbankan. Bank Mega memberikan apresiasi berupa tiket umrah gratis bagi pelanggan beruntung, sementara Bank Nagari menyalurkan 10 unit menara dan tangki air bersih untuk membantu wilayah yang masih terdampak gangguan distribusi.
‎Dengan usia yang lebih dari setengah abad, Perumda AM Kota Padang berkomitmen untuk terus menjadi "Role Model" bagi PDAM secara nasional—sebuah institusi yang tidak hanya mengalirkan air, tetapi juga mengalirkan harapan bagi kesejahteraan warga Kota Padang.(SRP)

Tangani Bencana Hidrometeorologi Pemkab Tanah Datar Bergerak Cepat  Dan Terukur
Maklumatnews, Tanah Datar — Di tengah keterbatasan dan kondisi darurat Pemerintah Kabupaten Tanah Datar segera menetapkan status tanggap darurat bencana 

Sejumlah langkah cepat dilakukan, di antaranya membuka dapur umum, mendirikan posko pengungsian serta menggalang donasi untuk membantu masyarakat terdampak.

Hal itu sebagai bukti Pemkab Tanah Datar bergerak cepat dan sigap dalam menangani bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah tersebut sejak 24 November 2025 dan mencapai puncaknya pada 27 November 2025.
Bencana hidrometeorologi ini berdampak luas mencakup 12 kecamatan dan 36 nagari di kabupaten Tanah Datar dengan jumlah pengungsi sempat mencapai puncaknya sebanyak 7.988 orang dengan tiga kecamatan paling terdampak yakni kecamatan Batipuh, Batipuh Selatan dan X Koto.

Distribusi logistik dilaksanakan secepat mungkin dan menjangkau daerah-daerah sulit akses, termasuk wilayah terisolir yang ditempuh melalui jalur alternatif seperti penyeberangan Danau Singkarak menggunakan perahu boat.

Pemkab Tanah Datar juga langsung menurunkan alat berat milik daerah untuk percepatan penanganan, serta melakukan penyewaan alat tambahan. Bahkan, satu unit alat berat milik pemerintah daerah dilaporkan hanyut terbawa banjir bandang.

Berkat komunikasi intensif dan koordinasi pimpinan daerah, bantuan alat berat mulai berdatangan dari Balai Wilayah Sungai Sumatera Barat, Hutama Karya Indonesia (HKI), hingga pihak swasta.
Fokus utama penanganan diarahkan pada pembukaan akses dan pemulihan konektivitas antarwilayah. Jalan-jalan yang tertimbun material banjir dibuka kembali melalui kegiatan pembersihan dan penimbunan material, dengan melibatkan TNI, Polri, serta relawan
Selain menimbulkan pengungsian, bencana ini juga menyebabkan kerusakan signifikan pada permukiman warga. Tercatat sebanyak 34 rumah hanyut, 95 rumah rusak berat, 101 rumah rusak sedang, serta 217 rumah mengalami rusak ringan.

Kerusakan juga terjadi pada sejumlah fasilitas umum. Sebanyak 16 jembatan dilaporkan putus, tiga jembatan rusak berat, dan satu jembatan rusak ringan. Bahkan, tiga nagari di Kecamatan Batipuh Selatan sempat terisolir akibat terputusnya akses jalan.

Selain infrastruktur, sektor pertanian turut terdampak cukup serius. Tercatat kerusakan irigasi sekunder sebanyak 74 titik, irigasi tersier 17 titik, serta lahan sawah terdampak seluas 480,64 hektare.
Bencana ini juga mengakibatkan korban jiwa. Tercatat tiga orang meninggal dunia saat proses penanganan bencana, serta lima orang mengalami luka-luka.

Memasuki perpanjangan masa tanggap darurat hingga 17 Desember 2025, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar saat ini tengah mempersiapkan Hunian Sementara (Huntara) bagi masyarakat yang masih berada di lokasi pengungsian, sebagai bagian dari upaya pemulihan pascabencana.

Gerak cepat, koordinasi lintas sektor, serta komitmen kuat pimpinan daerah menjadi bukti keseriusan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam melindungi masyarakat dan mempercepat pemulihan di wilayah terdampak bencana. (Pinos/rls)

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.