Padang – Mobil listrik BYD BIPO hadir di Padang. Peresmian gerai BYD BIPO yang berlokasi di Jalan Bypass, Sungai Sapih, Kuranji, dihadiri Wali Kota Padang Fadly Amran, Selasa (27/1/2026).

Usai peresmian, Wali Kota Fadly Amran menyambut hangat kehadiran raksasa otomotif listrik dunia tersebut. Menurutnya, investasi BYD menjadi sinyal positif bagi pemulihan ekonomi kota dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kita bersyukur hari ini BYD resmi hadir di Padang. Ini memberikan alternatif teknologi terbaru bagi masyarakat yang kini mulai beralih ke kendaraan listrik yang lebih ‘clean and green’,” katanya.

Fadly juga memaparkan optimisme ekonomi Kota Padang pada tahun 2026 diproyeksikan terus meningkat. Pertumbuhan sektor otomotif menunjukkan tren positif dengan terbitnya 17 izin usaha mobil baru sepanjang 2025.

“Kehadiran BYD BIPO Padang secara langsung telah menyerap tenaga kerja lokal di Kota Padang,” ungkap wali kota.

Sementara, Managing Director PT Bimo Teknologi Otomotif, Andri Cahyadi, menekankan bahwa kehadiran BYD BIPO di Padang bukan sekadar urusan niaga, melainkan membawa standar layanan global Sales, Service, Spare Parts (3S).

"Kami menghadirkan layanan dealer yang terintegrasi, mulai dari penyediaan unit, teknisi tersertifikasi, hingga ketersediaan suku cadang resmi. Kami juga berkomitmen mendukung ekosistem kendaraan listrik nasional melalui pengembangan stasiun pengisian daya ke depannya," ujar Andri Cahyadi.

Ia juga menambahkan bahwa BYD membawa filosofi global "Cool the Earth by 1 Degree" sebagai langkah nyata menurunkan emisi karbon di Sumatera Barat.

Showroom BYD BIPO Padang kini telah siap melayani masyarakat dengan berbagai model mobil listrik yang telah menjadi best-seller. Selain area pamer yang modern, dealer ini dilengkapi dengan fasilitas bengkel berstandar internasional untuk menjamin kenyamanan purna jual bagi para pemilik mobil listrik di Sumatera Barat, khususnya di Kota Padang.(Defrianto / Charlie)

Padang – Wali Kota Padang, Fadly Amran menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat masa transisi pemulihan bagi warga terdampak bencana. 

Hal ini disampaikannya saat memimpin penyerahan kunci Hunian Sementara Sehat dan Layak (HUNSELA) di Kampung Talang Pangka, Jembatan Batu Busuk, Kecamatan Pauh, Senin (26/01/2026).

Sebanyak 11 unit rumah HUNSELA dibangun di atas lahan seluas 1.800 meter persegi untuk korban banjir bandang Pangka Jembatan Batu Busuk RT 03 RW 04 Kaum Suku Tanjuang.

Fadly Amran menekankan bahwa penyediaan hunian ini merupakan langkah krusial untuk memastikan warga tidak hanya memiliki tempat bernaung, tetapi juga mendapatkan standar hidup yang sehat dan manusiawi pasca-masa tanggap darurat.

“Hunian sementara ini adalah jembatan menuju pemulihan total. Fokus kita bukan sekadar membangun fisik bangunan, tetapi bagaimana menjamin keberlanjutan hidup dan mata pencaharian warga di lingkungan yang lebih aman," katanya. 

Lebih lanjut, Fadly Amran menjabarkan visi jangka panjang terkait penataan kawasan tersebut. Menurutnya, pembangunan infrastruktur rumah harus dibarengi dengan perencanaan kawasan yang produktif guna membangkitkan kembali ekonomi masyarakat setempat.

Ia juga mengungkapkan bahwa Pemko Padang tengah bergerak cepat dalam berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi untuk merealisasikan pembangunan Hunian Tetap (Huntap).

"Kami sangat serius menangani pasca-bencana ini. Selain menyiapkan Huntap di beberapa titik, kami juga memprioritaskan penanganan aliran sungai untuk memitigasi risiko agar bencana serupa tidak terulang kembali di masa depan," tambahnya.

Dia juga menyampaikan apresiasinya terhadap kolaborasi kuat dari berbagai elemen, mulai dari akademisi Universitas Andalas, para donatur, hingga personel TNI dan Polri yang telah bahu-membahu mendukung kebijakan pemerintah dalam melindungi warga terdampak.

Melalui langkah ini, Fadly Amran berharap warga Kampung Talang Pangka dapat segera memulai hidup baru dengan lebih stabil dan aman, sementara proses pembangunan infrastruktur permanen terus dipacu pemerintah. (Taufik/Amanda/Nilam)

Padang – Pasar Raya akan bersolek di tahun 2026 ini. Rencananya, kawasan air mancur akan disulap menjadi “Time Square” (persimpangan jalan ikonik) seperti di New York, Amerika Serikat.

Rencana penataan kawasan Pasar Raya itu disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Padang, Tri Hadiyanto, Senin (26/1/2026). Menurutnya, di kawasan Air Mancur akan dibangun sejumlah bangunan yang akan menarik kunjungan wisatawan maupun pembeli.

“Kita akan ubah wajah Pasar Raya sehingga nanti banyak yang tertarik ke sana, karena ada yang dikunjungi,” ucap Tri Hadiyanto kepada awak Diskominfo Padang.

Tri mengatakan, khusus di Air Mancur akan dikembalikan ke konsep lama. Di mana di lokasi itu ada jam gadang dengan air mancur yang estetik.

Selain itu juga ada sentuhan baru di persimpangan jalan yang menghubungkan antara jalan M. Yamin, Hiligoo dan Jalan Pasar Raya. Di lokasi ini akan dibangun plaza bertingkat. Plaza itu berdiri di bekas kapal kuliner. Sementara tepat di dekat plaza itu nantinya dipasang videotron ukuran besar yang menempel ke dinding bangunan.

“Tentunya dengan adanya ‘Time Square’ ini akan banyak masyarakat yang bermain dan belanja ke Pasar Raya Padang,” kata Tri.

Selain memperindah kawasan persimpangan itu, Dinas PUPR juga akan membangun jembatan penyeberangan. Jembatan itu akan menghubungkan Fase 7 dengan bangunan sebelahnya.

Tidak itu saja. Di tahun ini juga akan dilakukan perbaikan terhadap drainase, trotoar dan jalan di kawasan Pasar Raya Padang. Mulai dari Jalan Permindo, Jalan Hiligoo, termasuk di Jalan Sandang Pangan.

“Jalan Sandang Pangan akan kita overlay, trotoar dibenahi, dan jalan dibuat dua jalur,” ungkap Tri.

Penataan kawasan Pasar Raya Padang ini merupakan tindak lanjut dari program unggulan wali kota. Saat ini proses tender sedang berlangsung. DIperkirakan pengerjaan kawasan ini dilakukan setelah lebaran nanti.(Charlie)

Padang  - Pemerintah Kota Padang mengikuti Rapat Koordinasi Percepatan Pendataan Bantuan Pascabanjir Bandang secara daring di Gedung Putih Rumah Dinas Wali Kota, Jumat (23/1/2026). Di rapat itu ditegaskan urgensi validasi data agar bantuan perumahan, isi hunian, dan jaminan hidup (Jadup) dapat segera disalurkan secara tepat sasaran. 

Rapat diikuti Asisten I Tarmizi Ismail, Asisten III Corri Saidan, Kalaksa BPBD Hendri Zulviton serta sejumlah kepala OPD. Rapat yang diinisiasi oleh Ditjen Otoda Kemendagri itu berlangsung hangat. 

Di rapat itu, Pemerintah pusat memberlakukan alur verifikasi berlapis untuk menjamin akurasi data. Proses dimulai dari Surat Keputusan (SK) Kepala Daerah, pemadanan data identitas melalui BPS dan Dukcapil, hingga validasi lapangan.

Pemerintah pusat memberikan tenggat waktu pengumpulan data terverifikasi paling lambat Jumat (23/01/2026) pukul 17.00 WIB. 

Sementara itu,  berdasarkan update data kerusakan Kota Padang, terjadi penyusutan angka yang signifikan setelah dilakukan verifikasi lapangan menggunakan standar pengkajian hitung cepat pasca bencana (Jitupasna). 

Di Kota Padang, dari 6.423 kejadian yang dilaporkan, hanya 822 unit rumah yang dinyatakan masuk kategori rusak. Rinciannya yakni 136 rumah hanyut, 422 rusak berat, 112 rusak sedang, dan 212 rusak ringan. Sementara, sebanyak 5.541 kejadian lainnya dinyatakan tidak masuk kategori penerima bantuan pusat.

"Saat ini kita tengah melakukan tahap uji publik yang dijadwalkan berlangsung hingga Sabtu pagi esok untuk memastikan transparansi data sebelum disahkan," jelas Kalaksa BPBD Padang, Hendri Zulviton.(Defrianto / Charlie)

Padang — Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Sumatera Barat menggelar kegiatan Penguatan Kapasitas HAM bagi Masyarakat Kota Padang, Jumat (23/1/2026). Kegiatan dengan tema “Peran Strategis Orang Tua dalam Menanamkan Nilai-nilai HAM Sejak Dini”, itu dilaksanakan di Ruang Bagindo Aziz Chan, Balai Kota Padang. 

Kegiatan tersebut dibuka Staf Ahli Wali Kota Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Feri Mulyani Hamid. Nampak hadir sejumlah undangan yakni para orang tua dan wali murid tingkat SD dan SMP se-Kota Padang. 

Feri Mulyani menegaskan bahwa pendidikan HAM berbasis keluarga merupakan investasi jangka panjang dalam membentuk generasi berkarakter dan beretika. 

“Melalui kegiatan ini diharapkan tumbuh kesadaran kolektif bahwa pendidikan HAM berbasis keluarga adalah fondasi penting dalam membangun generasi yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan sesuai jati diri bangsa,” ujarnya. 

Ia juga menekankan peran strategis orang tua sebagai pendidik sekaligus teladan utama bagi anak. 

"Penanaman nilai HAM sejak dini dapat dimulai dari hal sederhana, seperti saling menghargai, menghormati perbedaan, menegakkan keadilan dalam keluarga, serta membiasakan musyawarah dan empati dalam kehidupan sehari-hari,” tambahnya. 

Sementara itu, Kepala Kantor Kemenham RI Kanwil Sumbar, Dewi Nofyenti, menyampaikan bahwa sosialisasi ini bertujuan agar orang tua mampu membimbing anak-anak memahami hak dan kewajibannya sejak dini. 

"Ketika anak memahami haknya dan hak orang lain, mereka akan lebih menghargai sesama serta terhindar dari perilaku negatif seperti perundungan atau kekerasan di sekolah,” jelasnya. 

Menurut Dewi, keluarga tetap menjadi pondasi utama pembentukan karakter anak. 

“Sekolah adalah rumah kedua, namun peran orang tua di rumah adalah kunci utama dalam menanamkan nilai-nilai HAM,” tutupnya.(Viqi / Charlie)