Maklumatnews-Nasional - Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah hari ini menggelar puluhan kasus penyelewengan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsdidi dari berbagai wilayah. Ada 66 orang yang tersangka yang diamankan dari 50 jumlah kasus.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan, dari pengungkapan ini setidaknya 11 miliar rupiah lebih potensi kerugian negara diselamatkan.

"Adapun barang bukti yang diamankan yakni solar bersubsidi sebanyak 81,9 ton, pertalite sebanyak 3,2 ton, mobil 38 unit, motor 6 unit, alat komunikasi 9 unit dan tandon kapasitas 1.000 liter sebanyak 40 buah," kata Dedi dalam keterangan tertulisnya, Senin (5/8/2022).

Adapun beberapa kasus yang menonjol yakni berada di Kudus. Polres setempat mengungkap adanya sebuah perusahaan membeli bio solar subsidi di sejumlah SPBU menggunakan beberapa mobil. Lalu solar dikumpulkan dan ditimbun untuk kemudian dijual ke industri.

Dalam kasus ini, dua tersangka diamankan salah satunya merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN). Selain itu, 12 ton solar bersubsidi juga diamankan menjadi barang bukti.

Kasus lainnya yang menarik perhatian adalah penyelewengan yang dilakukan oleh oknum ASN di Pekalongan. Oknum tersebut bolak balik mengisi penuh tangki mobilnya solar. Polisi yang mengawasi lalu mengikuti oknum tersebut dan mendapati ternyata oknum tersebut memindahkan solar ke jerigen untuk dijual lebih mahal memanfaatkan kenaikan harga.

"Rata-rata motif para pelaku melakukan penyalahgunaan dan penimbunan BBM bersubsidi untuk mendapatkan keuntungan karena disparitas harga dan lemahnya pengawasan," katanya.

Dedi menuturkan, Polri akan terus melakukan penegakan hukum tanpa pandang bulu terkait penyalahgunaan dan penimbunan BBM bersubsidi. Kemudian melakukan pengawalan dan monitoring terhadap pendistribusian BBM.

"Menempatkan personel Polri di pom bensin dengan tujuan agar masyarakat dapat diberikan pencerahan serta menyikapi secara positif dampak kenaikan harga BBM tersebut selain melakukan pengamanan objek," katanya.(**)

Lima Puluh Kota — Sektor Industri Kecil- Menengah (IKM) tak dapat disangkal memiliki peran penting dalam menopang perekonomian daerah, sehingga peningkatan kapasitas IKM terus menjadi fokus Pemerintah Daerah. Salah satu langkah yang dapat ditempuh untuk memperluas jangkauan pasar dan daya saing IKM yakni melalui transisi sistem pemasaran menggunakan teknologi digital.

Untuk mendukung peningkatan kemampuan digitalisasi IKM tersebut, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Perinaker) menyelenggarakan Pelatihan digitalisasi manajemen dan pemasaran produk IKM bagi 50 orang pelaku industri di Lima Puluh Kota. Diselenggarakan di Hotel Shago Bungsu II Lubuak Batingkok, pelatihan dibuka secara langsung oleh Bupati Lima Puluh Kota Safaruddin Dt Bandaro, Senin (5/09/22).

Turut hadir pada kegiatan pembukaan pelatihan, Ketua DPRD Lima Puluh Kota Deni Asta, Kepala Dinas Perinaker Ferry Chofa, dan narasumber yang berasal dari ISI Padang Panjang Ferry Fernando beserta tim pendamping.

Bupati Safaruddin dalam sambutannya mengapresiasi terselenggaranya kegiatan Pelatihan kali ini sehingga dapat menjadikan IKM yang ada di Lima Puluh Kota “Naik Kelas”. Seterusnya Safaruddin menyebutkan keluhan utama dari IKM di Lima Puluh Kota dihadapkan pada kesulitan untuk memasarkan produknya karena hanya dilakukan secara konvensional.

Dengan pelaksanaan “Transfer Ilmu” selama tiga hari tersebut, Bupati berharap dapat membantu para pelaku UMKM di Kabupaten Lima Puluh Kota semakin inovatif dan lihai dalam dunia pemasaran digital.

“Tantangan bisnis di era digitalisasi media ini membutuhkan kompetensi tersendiri, sehingga para pengusaha harus mampu beradaptasi dan bertahan terhadap gempuran kemajuan zaman,” ungkap Safaruddin.

Tidak hanya itu, Safaruddin menjelaskan dengan berbagai hambatan baik dari faktor kondisi geografis, maupun sumber daya manusia itu sendiri tentu pelatihan kali ini dapat menjadi harapan bagi para pelaku UMKM di Lima Puluh Kota agar lebih mahir mengakses dan mengelola digital marketing.

Pada bagian lain penyampaiannya, Safaruddin juga berpesan kepada dinas dan instansi terkait untuk terus memberikan bimbingan dan pendampingan kepada para peserta, agar dapat terus mengembangkan strategi dan kompetensinya dalam menghadapi era revolusi industri.

Sebelumnya Ketua DPRD Lima Puluh Kota Deni Asra dalam pengarahannya mengajak para pelaku usaha untuk bertukar pikiran serta menimba ilmu sebanyaknya dari para narasumber dan peserta lainnya, sehingga dapat disebarluaskan kepada rekan IKM lain yang ada di Lima Puluh Kota.

Seterusnya Deni Asra juga mengapresiasi kerjasama yang terjalin antara Pemerintah Lima Puluh Kota dengan ISI Padang Panjang yang terwujud dalam pelatihan kali ini.

“Dengan pelatihan yang dilaksanakan, semoga dapat memberikan wawasan terhadap pelaku usaha terutama dalam pemasaran produk secara online,” harap Deni Asra.

Sementara itu, Kepala Bidang pembinaan dan pengawasan Industri Zulfahmi dalam laporan singkatnya menjelaskan, pelatihan kali ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tentang pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan usaha serta meningkatkan pemasaran produk yang dihasilkan.

Seterusnya, Zulfahmi menjelaskan, setelah melalui verivikasi IKM, telah terpilih sebanyak 50 IKM dari berbagai komoditas tenun, sulaman, batik tulis dan aneka makanan yang ada di Lima Puluh Kota untuk diberikan pelatihan selama tiga hari dari tanggal 5-7 September 2022. (FS)

Hadir bersama Walikota dalam Rakortas, Dandim 0306/50 Kota Letkol. Inf. M. Deni Nurcahyo, Kapolres Payakumbuh AKBP Alex Prawira, Kajari Payakumbuh diwakili Kasi Intel, Sekdako Payakumbuh Rida Ananda, para asisten dan kepala OPD terkait. Turut hadir, Kepala BPS Kota Payakumbuh, Pimpinan PT. Pos Indonesia Cabang Payakumbuh dan Pengurus Kadin Kota Payakumbuh.

Dalam arahannya, Walikota Riz Falepi menekankan bahwa kenaikan BBM bersubsidi pasti akan berdampak kepada berbagai sektor, terutama sektor dunia usaha dan UMKM yang banyak terdapat di Kota Payakumbuh.  Walikota sangat serius mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi sebagai ekses kebijakan pemerintah tersebut.

“Dampak kenaikan BBM ini adalah persoalan besar yang perlu atensi dan support banyak pihak. Tadi sudah disampaikan para menteri dalam Rakor terkait besaran dana yang akan dialihkan sebagai kompensasi kenaikan BBM, sementara kita tunggu petunjuk lanjutan terkait berapa besar dana Bansos yang akan kita salurkan dan siapa saja penerima Bansos tersebut,” ujar Walikota.

Dikatakan, berkaca kepada adanya kasus hukum yang  menjerat pejabat negara yang mengurus dana-dana Bansos sebelum ini, walikota meminta jajarannya untuk belajar dari kesalahan tersebut.

“Arahan Kapolri dan Jaksa Agung dalam Rakor tadi jelas, bahwa sudah ada aturan hukum seperti Peraturan Menteri Keuangan sebagai panduan penyaluran Bansos. Artinya bekal hukum sudah ada, jadi silahkan ikuti saja aturan, ikuti pola itu. Jangan sampai dinas terkait tidak tahu cara penyaluran dan bagaimana bikin laporannya,” terang Walikota Riza Falepi.

Walikota meminta semua proses perencanaan dan pencairan serta pelaporan penyaluran Bansos nantinya melibatkan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

“Libatkan APIP dalam tim kecil untuk pembahasan BLT dan BSU ini. Jika ada keraguan, jangan segan-segan berkonsultasi dengan rekan-rekan di kepolisian dan kejaksaan, agar tidak ada masalah hukum dikemudian hari,” perintah Walikota Riza sembari meminta rapat Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) agar lebih sering digelar.

Sementara Kapolres Payakumbuh meminta agar pemerintah daerah mendiagnosa dulu dampak kenaikan BBM ini di Kota Payakumbuh yang ditengarai menyebabkan terjadinya inflasi.

“Secara nasional tadi disampaikan Mendagri bahwa Sumbar mengalami inflasi yang cukup tinggi, yaitu nomor dua tertinggi se Indonesia. Tapi apakah inflasi itu disebabkan kenaikan harga BBM atau faktor lain, jadi itu harus dipastikan dulu,” ujar AKBP Alex Prawira.

Senada, Dandim 0306/50 Kota juga meminta apakah inflasi yang tinggi di Sumbar apakah disebabkan kenaikan BBM atau karena faktor lain.

“Sejauh ini saya belum melihat dampak langsung kenaikan BBM dan naiknya inflasi Sumbar di masyarakat Kota Payakumbuh. Masyarakat masih adem ayem. Hal ini berbeda jika yang naik harga cabe, masyarakat langsung protes sana sini. Mungkin karena warga disini doyan makan cabe kali ya,” ujar Letkol Inf. M. Deni Nurcahyo setengah berkelakar.

Rakortas tersebut akhirnya menyepakati untuk menunggu petunjuk teknis lebih lanjut dari pemerintah pusat terkait skema penyaluran Bansos dalam bentuk bantuan langsung tunai kepada masyarakat terdampak.

“Kita tunggu dulu petunjuk lanjutan pusat, semoga dalam satu atau dua hari ini turun. Silahkan dinas pengelola Bansos dan dana kompensasi kenaikan BBM ini membuat pendataan dulu sembari menunggu petunjuknlanjutan. Nanti kita tinggal disesuaikan dengan alokasi anggaran yang diberikan,” pungkas Riza Falepi. (MS)

Doc : Humas BPPW Sumbar

Maklumatnews- Sumbar - Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumbar saat ini tengah membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), hal ini merupakan tekad Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam upaya menerapkan birokrasi reformasi, sehingga mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Sebagai salah satu langkah awal pembangunan Zona Integritas di lingkungan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumbar adalah dengan dilakukannya penandatanganan Pakta Integritas oleh Kepala Balai hingga staf dalam menentukan sikap dan komitmen untuk menuju Zona Integritas menuju WBK dan WBBM dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur permukiman yang tepat mutu, tepat sasaran, bersih dan akuntabel.

Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumbar, Kusworo Darpito mengatakan bahwa salah satu langkah untuk menuju Zona Integritas adalah dengan melakukan pembinaan terhadap sumber daya manusia (SDM) yang ada dilingkungan Balai PPW Sumbar, hal ini dilakukan dengan cara menanamkan nilai dasar Core Values seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yaitu BerAKHLAK. Senin, 05/09/2022.

BerAKHLAK merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Adanya Core Values ASN ini sebagai sari dari nilai-nilai dasar ASN sesuai dengan Undang-Undang no. 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara dalam satu kesamaan persepsi yang lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh seluruh ASN, Sebagai seorang abdi bangsa, kita semua diamanahi tugas membangun bangsa dan menjadi pelayan publik, sesuai dengan nilai dasar aparatur sipil negara (ASN) yakni BerAKHLAK tutur Kusworo Darpito.

Hadirnya Core Values Aparatur Sipil Negara (ASN) BerAKHLAK bertujuan menyeragamkan perbedaan penerjemahan nilai-nilai dasar serta kode etik dan perilaku ASN. Orientasi pelayanan yang berkualitas dan profesional, bukan hanya sekedar jargon, melainkan harus diamalkan untuk kemajuan bangsa, terbitnya Surat Edaran (SE) Menteri PUPR No.23/SE/M/2021 menjadi salah satu upaya untuk internalisasi nilai Core Values BerAKHLAK bagi ASN di Kementerian PUPR.

Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik akan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), pelayanan publik yang berkualitas, serta kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi yang tinggi. Ketiganya merupakan prasyarat keberhasilan pembangunan,  pemerintahan yang bersih akan meningkatkan pengelolaan sumber daya pembangunan yang akuntabel, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat.

Terkait pembangunan Zona Integritas dilingkungan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumbar, Kusworo Darpito mengharapkan dukungan kepada semua pihak, agar cita-cita menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dapat tercapai, pembangunan zona integritas ini tidak bisa kita lakukan sendiri, ini membutuhkan dukungan oleh semua pihak, mari bersama-sama kita mewujudkannya ujar Kusworo Darpito.(**)

Lima Puluh Kota — Keberadaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)  Alykas bersama 30 PKBM lainnya di Lima Puluh Kota tentu dapat menjadi harapan bersama untuk mengatasi permasalahan anak putus Sekolah yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota. Disamping pelaksanaan pendidikan formal yang diselenggarakan di sekolah, PKBM harus berperan dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Hal itu tentu dapat diwujudkan melalui sinergi yang terjalin antara pemerintah daerah dengan PKBM guna menelurkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing melalui pendidikan kesetaraan yang terselenggara melalui PKBM. Demikian pokok pikiran yang disampaikan Bupati Lima Puluh Kota, Safaruddin Dt Bandaro Rajo ketika meresmikan PKBM serta Taman Bacaan Alykas yang berlokasi di Jorong Koto Kociak Nagari VII Koto Talago pada Minggu, (4/09/22).

Turut hadir pada kesempatan tersebut Anggota DPRD Lima Puluh Kota sekaligus Penasehat PKBM Alykas Putra Satria Veri, Ketua TP PKK Lima Puluh Kota Nevi Safaruddin, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Indrawati, serta Forkopimca, unsur nagari dan tokoh masyarakat.

Pada bagian lain penyampaiannya, Bupati Safaruddin mengapresiasi keberadaan PKBM Alykas dibawah naungan Yasasan Tigo Tungku Sajarangan yang merupakan yayasan para perantau dari Lima Puluh Kota.

“Perhatian besar para perantau yang turut andil dalam peningkatan kualitas pendidikan di Lima Puluh Kota khususnya di Jorong Koto Kociak tentu akan menjadi pelecut semangat Pemerintah Daerah untuk bekerja maksimal dalam peningkatan kualitas pendidikan di Lima Puluh Kota,” ucap Bupati Safaruddin.

Lebih jauh, ia menjelaskan, dalam upaya meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan IPM, Pemkab Lima Puluh Kota mendorong seluruh lini pendidikan untuk berpartisipasi aktif dalam mewujudkan hal tersebut dengan peningkatan akses dan layanan dasar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan pendidikan non formal, kemudian meningkatkan SDM Pendidikan baik guru dan pelaku pendidikan lainnya melalui Bimtek, Seminar, dan Lokakarya.

“Hal lainnya dalam meningkatkan IPM yaitu dengan memenuhi target pencapaian standar pelayanan minimal bidang pendidikan, meningkatkan penyelenggaraan pendidikan non formal dan kesetaraan, serta meningkatkan pengelolaan terhadap bantuan operasional penyelenggaraan PAUD dan PKBM,” jelas Safaruddin.

Bupati juga menitipkan pesan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk selalu membimbing dan mengarahkan program kerja PKBM dan Taman Baca Alykas.

Sebelumnya, Putra Satria Veri yang merupakan putra asli VII Koto Talago memaparkan berdasarkan data yang diperoleh, saat ini anak putus sekolah di Jorong Koto Kociak mencapai 25 orang, hal serupa tidak berbeda jauh dengan Jorong lainnya yang ada di Nagari VII Koto Talago. Seterusnya Satria Veri berharap keberadaan PKBM ini dapat menjadi “oase” bagi masyarakat yang mengalami putus sekolah di Koto Kociak maupun jorong sekitar dan Nagari tetangga.

“Kami juga berharap, selain perhatian dari pemerintah, masyarakat harus kolektif mengentaskan program putus sekolah ini agar dapat mengembalikan kejayaan VII Koto Talago yang terkenal unggul di bidang Pendidikan,” harap Satri Veri.

Selain itu, ia juga berharap perhatian pemerintah daerah untuk membantu pembangunan PKBM yang representatif tidak hanya di Koto Kaciak saja tetapi 30 PKBM lainnya. (FS)