Payakumbuh - Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Dasril menegaskan pada awal Juni nanti akan diumumkan kelulusan siswa SLTP. Untuk mengantisipasi konvoi euforia dan corat-coret, maka hasil kelulusan disampaikan ke nomor hp orang tua kandung/wali siswa.

"Orang tua bertanggung jawab dalam pengawasan terhadap tindakan anaknya setelah diberitahu perihal kelulusannya," kata Dasril saat menghadiri Panen Karya P5 Kelas VII dan Farewell Party di SMPN 4 Payakumbuh, Kamis (25/5) lalu.

Acara yang digelar di halaman sekolah itu selain dihadiri dan dibuka oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Dasril dan jajaran, juga tampak Camat Payakumbuh Barat Ul Fakhri, pengawas sekolah, tamu undangan, serta Kepala SMPN 4 Payakumbuh Mardiyus dan jajaran, serta diisi dengan kegiatan pagelaran seni, penampilan bakat, serta banyak lagi dari warga SMPN 4 Payakumbuh.

Kadis Dasril juga mengucapkan terimakasih kepada majelis guru yang telah berusaha dalam karyanya selama ini, sekaligus mengapresiasi dedikasi yang telah dicurahkan oleh guru-guru yang pensiun. 

"Begitu pesatnya perkembangan SMPN 4 Payakumbuh dengan adanya pembangunan mushala Al Hidayah yang difungsikan sebagai pesantren Ramadhan, ada kelas digital, dan lapangan basket  yang baru sebagai sarana penunjang olah raga. Untuk itu semoga berlanjut tumbuh kembang menjadi salah satu sekolah yang paling banyak berprestasi di Payakumbuh," ujarnya.

Sementara itu, Kepala SMPN 4 Payakumbuh, Mardiyus menyampaikan pihak sekolah mendapatkan perilaku yang berubah dari para siswa pasca pandemi tahun lalu. Hal ini terlihat dari kurangnya jiwa gotong royong serta kemandirian.

"Untuk itu kita membina anak didik untuk bisa saling bekerjasama dan saling menghargai sesamanya. Serta menumbuhkan kembali nilai nilai kebersamaan dilingkungan sekolah juga masyarakat," ujarnya.

Bagi siswa yang sudah tamat dan ingin melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi, Mardiyus berpesan agar dalam memilih sekolah nanti sesuai dengan hati nurani dan keinginan hati. Nanti akan disediakan link pendaftarannya.

"Jangan karena ada teman yang mau bersekolah disana, kita ikut-ikutan. Apakah mau ke SMA atau SMK, sesuaikan dengan keinginan hati dan kebutuhan kita," pesannya. (FS)

Payakumbuh --- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Payakumbuh Hamdi Agus mendukung dan mengapresiasi langkah Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) dalam mencanangkan Kota Payakumbuh bebas dari pungli.

Hal tersebut diungkapkan Hamdi ketika ditemui seusai menghadiri acara Pencanangan Payakumbuh Bebas Pungli di Kantor Wali Kota, Jumat (26/5).

“Saya sebagai Ketua DPRD Kota Payakumbuh tentunya sangat mendukung hal baik yang dilakukan di wilayah Kota Payakumbuh, saya juga sangat mengapresiasi Pj. Wako Rida Ananda yang sudah menghadirkan Irwasum Polri Komjen Pol. Drs. H. Ahmad Dofiri, M.Si, Kepala Satgas Saber Pungli Pusat,” ungkap Hamdi.

Menurut Hamdi, untuk menyukseskan kebijakan ini membutuhkan sinergi antara masyarakat dan pemerintah dalam hal menindak tegas aksi pungli.

“Karena kenyamanan dan keamanan untuk kita semua, semoga kita bisa lakukan bersama,” tandasnya.

Sementara itu, dalam sambutannya Ahmad Dofiri menyampaikan beberapa hal diantaranya, pertama perlunya dilaksanakan sosialisasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Saber Pungli kepada seluruh masyarakat sebagai upaya meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat. Kedua perlunya implementasi kota bebas pungli sebagai upaya nyata mendukung kebijakan pemerintah mewujudkan Indonesia bebas dari pungli, dan ketiga perlunya memahami tugas-tugas pokok masing-masing bidang agar semua stakeholder dapat menjalankan tugas secara profesional, proporsional dan akuntabel.

Kota Payakumbuh didaulat sebagai pilot projectnya, dilakukan penandatangan fakta Integritas serta penyerahan secara simbolis plakat kepada Pj. Wali Kota dan beberapa pejabat Forkopimda lainnya.

Pada momen Pencanangan dan Sosialisasi Kota Bebas dari Pungli Dalam kegiatan hari ini dihadiri oleh Kapolres Payakumbuh AKBP Wahyuni Sri Lestari, Kajari Payakumbuh Suwarsono, unsur forkopimda, tokoh masyarakat, dan unsur lainnya. (FS)

Terkait Pandangan Fraksi terhadap 3 Ranperda, Ini Jawaban Bupati

Jawaban itu disampaikan Eka Putra pada rapat Paripurna DPRD kabupaten Tanah Datar dengan agenda untuk mendengarkan Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi terhadap 3 Ranperda di ruang sidang utama DPRD setempat,  Kamis (25/5)

Dijelaskan Eka, Perda tentang Penanggulangan Bencana diharapkan mampu meningkatkan kesiap siagaan Pemerintah Daerah bersama stakeholder terkait, sehingga meminimalisir resiko yang ditimbulkan. 

"Terhadap saran yang mengatur efek jera bagi pihak yang melaksanakan kegiatan berdampak kerusakan alam, kita mengacu kepada peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi," sampainya. 

Sedangan untuk infrastruktur jalan sebagai penunjang Ranperda RPIK, Bupati Eka Putra mengatakan, Pemerintah Daerah telah melakukan berbagai upaya, khusus untuk jalan tanggungjawab Kabupaten secara bertahap telah banyak yang perbaiki dan ditingkatkan kualitasnya. 

"Panjang jalan di wilayah Tanah Datar adalah 1.503,22 KM, kondisi tidak mantap ada sepanjang 333,37 KM dan sebagian besar merupakan jalan Provinsi," ungkapnya. 

"Untuk jalan dibawah tanggungjawab Provinsi, Pemkab terus melakukan koordinasi dengan dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat," terang Eka. 

Terhadap Ranperda Tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh, Bupati mengungkapkan, berdasarkan identifikasi terdapat 319,96 HA di 46 lokasi yang tersebar di 14 kecamatan. 

"Langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi perumahan dan pemukiman kumuh dengan menyusun rencana pencegahan dan peningkatan kualitas, berupa pekerjaan jalan lingkungan dan drainase serta sosialisasi penyadaran publik pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh tahun 2022 terhadap 34 Wali Nagari yang terdapat kawasan kumuh," tukasnya. 

Selepas penyampaian jawaban Bupati, pimpinan sidang Saidani menyampaikan, jawaban dan tanggapan tersebut akan dibahas oleh anggota DPRD Tanah Datar yang akan dibentuk panitia kerjanya. 

Sidang dipimpin Wakil Ketua Saidani didampingi Wakil Ketua Anton Yondra dan 19 anggota DPRD lainnya serta turut dihadiri Forkopimda, Sekda, staf ahli Bupati, para asisten, kepala OPD, Camat, Wali Nagari se Tanah Datar dan undangan lainnya. (Pinos/r)

8 Fraksi Beri Pandangan Terkait 3 Ranperda Yang Diajukan Bupati

Tanah Datar, Maklumatnews - Cukup luar biasa, dalam rentang waktu 24 jam 8 Fraksi berhasil menyimpulkan 3 Ranperda yang disampaikan bupati Tanah Datar dalam nota penjelasan pada Paripurna sehari sebelumnya. 

Hal itu terlihat dari Paripurna Rabu (24/5) yang dipimpin wakil ketua DPRD Anton Yondra dengan agenda pandangan Fraksi atas nota penjelasan bupati tentang 3 Ranperda yang disampaikan sehari sebelumnya. 

Bertindak sebagai Juru Bicara (Jubir) dari 8 fraksi tersebut yaitu, Istiqlal (Fraksi PKS), Agus Topik (Fraksi PPP), Sendiri Aswil (Fraksi Perjuangan Golkar), Kamrita (Fraksi Gerindra), Syafril (Fraksi Demokrat), Muhammadil Haikal (Fraksi Hanura), Jasmadi (Fraksi PAN) dan Khairul Abdi (Fraksi Nasdem).

Jubir Fraksi PAN Fraksi PAN menanyakan berapa besar anggaran yang disediakan untuk penanggulangan bencana dan bagaimana keterlibatan pemerintah daerah dalam penanganan bencana tersebut disamping itu pemerintah daerah juga diminta untuk memetakan zonasi wilayah rawan bencana dan menambah peralatan penanggulangan bencana. 

Terkait Ranperda pembangunan dardaerah industri kabupaten, Jasmadi menanyakan Industri apa saja yang telah dibina pemda, apa produk unggulan daerah, potensi-potensi apa saja yang dimiliki serta pemda seharusnya memanfaatkan bahan baku lokal dan bukan impor. 

Kemudian Jasmadi juga menanyakan apa saja indikator dari pemukiman dan perumahan dikatakan kumuh, diharapkan pemda sudah harus mempunyai data lengkap dan akurat dari pemukiman dan perumahan kumuh tersebut serta apa saja yang telah dilakukan pemda dalam penaganannya. 

Hal senada juga di sampaikan Fraksi Perjuangan Golkar melalui jubir Wendri Aswil, yang mempertanyakan apakah pemerintah daerah telah memiliki data pemetaan titik titik rawan bencana dan tentunya pemerintah daerah harus mempersiapkan sdm petugas.

Fraksi Demokrat melalui juru bicara Syafril memandang Ranperda tentang Penanggulangan bencana merupakan langkah yang tepat dilakukan pemerintah daerah untuk mitigasi bencana karena keadaan geografis Tanah Datar yang memiliki gunung dan perbukitan yang akan menimbulkan bencana. Untuk itu pemerintah daerah sepatutnya menyiapkan langkah antisipatif.

Syafril tambahkan, sehubungan dengan Ranperda Pembangunan Industri kabupaten Tahun 2023-2043 juga menyambut baik karena akan mendorong dan meningkatkan pembangunan industri sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya, Ranperda Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh, Fraksi Demokrat juga menyambut baik karena Ranperda tersebut dinilai akan memberikan kontribusi yang berarti bagi masyarakat Tanah Datar untuk memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan.

Lebih lanjut beberapa Fraksi lainnya seperti juga menyampaikan pertanyaan, saran dan masukan agar sempurnanya ketiga Ranperda yang disampaikan Bupati Tanah Datar.

Paripurna hari itu dipimpin Wakil Ketua DPRD Anton Yondra, didampingi Wakil Ketua DPRD Saidani, diikuti 26 anggota dan Sekretaris Dewan Yuhardi. Serta dihadiri Wakil Bupati Tanah Datar Richi Aprian, unsur Forkopimda, Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD, Camat dan Wali Nagari se-Tanah Datar.

Wakil Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra menyampaikan pembahasan tiga Ranperda itu akan dilanjutkan dengan tanggapan atau jawaban Bupati atas pemandangan umum fraksi pada Kamis 25 Mei 2023 besok. (Pinos/r)