“Berdasarkan prinsip tersebut, pastinya yang paling berperan untuk keamanan pangan adalah seorang ibu, karena masakannya akan dikonsumsi keluarga di rumah tangga masing-masing,” ujar Wawan.

Wawan juga menjelaskan bahwa ada 5 kunci keamanan pangan yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu : beli pangan yang aman, simpan pangan secara aman, siapkan pangan secara seksama, sajikan pangan secara aman, dan bersih selalu.

“Oleh karena itu, mudah-mudahan peserta yang mengikuti sosialisasi pada hari ini dapat menjadi perpanjangan tangan dari Dinas Kesehatan untuk menyampaikan ke masyarakat dalam hal keamanan pangan”, ungkap Wawan.

Terakhir, Wawan kembali mengingatkan bahwa Kota Payakumbuh adalah kota kuliner yang sangat berkembang dan menjadi objek wisatawan lokal serta mancanegara untuk berwisata kuliner.

“Sehingga untuk mengembangkan dan peningkatan mutu keamanan pangan, kader berperen sebagai ujung tombak penyampaian informasi kepada keluarga dan masyarakat. Harapannya masyarakat Kota Payakumbuh menjadi konsumen yang cerdas jika membeli makanan,” tutup Wawan.

Acara dilanjutkan dengan penyampaian materi sosialisasi oleh Kepala Loka POM Kota Payakumbuh Iswadi dan Kabid P2SDK Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh Fatmaneli. (Rel/FS)

Payakumbuh – Penjabat (Pj) Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda menilai Gerakan Aksi Gizi merupakan hal yang sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan remaja putri mengkonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) sehingga dapat mencegah stunting dan anemia.

“Kepatuhan konsumsi TTD pada remaja putri merupakan salah satu indikator layanan intervensi gizi spesifik dalam percepatan penurunan stunting,” kata Pj Wako Payakumbuh Rida Ananda saat hadiri Aksi Gizi yang diselenggarakan di SMKN 3 Payakumbuh, Kamis, 24 Agustus 2023.

Ia mengatakan bahwa penurunan stunting merupakan salah fokusnya sebagai Pj Wako Payakumbuh. Sejalan dengan target Presiden Joko Widodo angka stunting di 2024 itu harus di bawah 14 persen.

Remaja putri, sambungnya merupakan calon ibu yang harus dipersiapkan sejak dini untuk dapat melahirkan generasi penerus yang sehat, cerdas, dan bebas stunting.

“Saat ini kasus stunting di Kota Payakumbuh sudah mengalami penurunan dari 322 anak stunting kondisi bulan Februari 2023 turun menjadi 265 an pada data Juki 2023 dan kita bertekad Kota Payakumbuh zero stunting,” ujarnya.

Hadir pada kesempatan itu Ketua TP-PKK Kota Payakumbuh Elfriza Zaharman atau yang akrab disapa Cece Rida Ananda, Kepala SMKN 3 Payakumbuh Wismarni.

Ia mengatakan selain suplementasi TTD, pemerintah juga telah melakukan berbagai upaya lainnya melalui pendidikan gizi seimbang, fortifikasi pangan.

Suplementasi TTD mulai dilaksanakan pada tahun 2015 dengan minum TTD 1 tablet perminggu sepanjang tahun bagi remaja putri usia 12–18 tahun yang berada di jenjang pendidikan SMP/sederajat dan SMA/sederajat.

“Walaupun pemberian TTD pada remaja putri sudah dilakukan, prevalensi anemia masih cukup tinggi. Banyak faktor yang mempengaruhi, salah satunya adalah kurangnya kepatuhan remaja putri dalam mengonsumsi TTD,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh Wawan Sofianto mengatakan kegiatan yang dilaksanakan dalam Gerakan Aksi Bergizi terdiri dari senam bersama, sarapan pagi bersama, minum Tablet Tambah Darah, serta dilanjutkan dengan pemeriksaan skrining kesehatan, cek HB, screening HIV dan TB.

“Sementara untuk anak laki-laki akan dilaksanakan tes kebugaran. Tentunya tidak berhenti pada hari ini saja, tetapi diharapkan dapat berjalan rutin setiap minggu sesuai kesepakatan dan kesediaan dari masing-masing sekolah,” katanya. (Rel/FS)

Payakumbuh – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Payakumbuh menggelar Sosialisasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) yang bertema “Dengan Semangat Pembauran Kebangsaan Kita Tingkatkan Persatuan dan Kesatuan di Kota Payakumbuh” di Kolivera 3 Hotel & Ballroom, Sicincin Mudik, Selasa, 22 Agustus 2023.

Hadir juga forkopimda Kota Payakumbuh, Kepala OPD, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh, pengurus FPK Kota Payakumbuh, serta peserta sosialisasi dan undangan lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh Junaidi menyampaikan urgensi penerapan UU ITE untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan di Kota Payakumbuh.

“Saat ini, potensi gesekan akibat disinformasi patut diwaspadai. Ibarat pedang bermata dua, internet bisa digunakan untuk hal positif maupun negatif yang menghasilkan hoax, ujaran kebencian, hingga perpecahan yang menggerus persatuan bangsa,” terang Junaidi.

Junaidi juga menjelaskan bahwa untuk menghadang dan mengatasi potensi negatif itu, perlu ada regulasi yang mengatur secara berkesinambungan di tengah masyarakat.

“Penerapan UU ITE secara masif adalah salah satu solusi yang bisa dilakukan untuk mengontrol dampak negatif dari penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik,” ujar Junaidi.

Selanjutnya, Junaidi turut mengingatkan tentang pentingnya bijak dalam bermedia sosial di era disrupsi teknologi seperti sekarang ini. Terlebih, perlunya gerakan dan upaya kreatif serta inovatif di media sosial diadakan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

“Hal ini harus digerakkan oleh seluruh elemen masyarakat. Selain dengan regulasi yang jelas, literasi bermedia juga dibutuhkan untuk menfilter informasi yang tidak jelas serta berpotensi merusak kesatuan kita. Kami atas nama Pemerintah Kota Payakumbuh senantiasa berupaya untuk menjadi support system dalam upaya persatuan dan kesatuan bangsa di Kota Payakumbuh,” tutup Junaidi. (Rel/FS)

Payakumbuh – Pemko Payakumbuh melalui Dinas PUPR menggelar bimbingan teknis (Bimtek) penyelenggaraan Rupabumi Kota Payakumbuh tahun 2023 yang merupakan kerjasama antara Pemko Payakumbuh dan Badan Informasi Geospasial.

Bimtek yang dilaksankan di Aula Dinas PUPR selama tiga hari dari tanggal 22-24 Agustus itu diiukuti oleh perangkat kecamatan dan kelurahan se Kota Payakumbuh, Bagian Tapem, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Dinas Parpora.

Pj. Sekda Kota Payakumbuh Dafrul Pasi mengatakan diantara permasalahan yang terjadi dalam toponimi atau Rupabumi adalah masih banyaknya unsur Rupabumi yang belum memiliki nama, maupun telah memiliki nama namun belum baku.

Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan konflik dan permasalahan dalam masyarakat maupun penyelenggaraan pemerintahan seperti konflik pada wilayah perbatasan baik Kota/Kabupaten, kecamatan maupun kelurahan.

“Bimtek ini sangat penting, karena masih banyak terjadi kesalahan dan perdebatan dalam pemberian nama suatu wilayah karena belum baku. Contohnya Balai Jaring atau Balai Jariang, mana yang sesuai dengan penamaan yang benar,” kata Pj. Sekda Dafrul Pasi saat membuka Bimtek tersebut, Selasa, 22 Agustus 2023.

“Kepada peserta ikutilah pelatihan ini dengan serius, sehingga harapan kami data nama rupabumi alami maupun buatan yang ada di Kota Payakumbuh dapat diselenggarakan secara terpadu, berhasil guna, dan berdaya guna serta terjamin keakuratan dan kemutakhirannya,” tukuknya.

Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kota Payakumbuh Muslim menyebut, sejak 2013 lalu sudah disusun pembuatan peta dasar. Namun peta tersebut dinilai sudah tidak mampu memotret perkembangan Kota Payakumbuh 10 tahun terakhir ini.

“Peta dasar berskala 1:5.000 ini sudah harus diupdate sebagai dasar penyusunan RDTR maupun rencana pembangunan lainnya,” ucapnya.

“Selama beberapa hari kedepan akan ada pesawat tanpa awak mengambil citra foto udara di 32 titik Ground Control Point/Independent Control Point dengan ketinggian 320 meter diatas tanah,” tambahnya.

Muslim menjelaskan, nama Rupabumi adalah istilah yang diberikan untuk nama tempat/objek unsur permukaan bumi yang dapat dikenali identitasnya baik berupa Unsur Alami maupun Unsur Buatan yang disajikan dalam peta dasar.

“Untuk unsur alami meliputi nama sungai, perbukitan, gunung, gua, dataran tinggi, danau, samudera, laut, dan unsur alami lainnya. Sedangkan unsur buatan meliputi jalan, jembatan, permukiman, tempat
ibadah, monumen, wisata, fasilitas umum, sosial dan lainnya,” terangnya.

“Ini akan bermanfaat untuk membuat kesamaan pemahaman dalam penulisan, pengejaan, pengucapan dan penginformasian suatu unsur Rupabumi. sehingga pemanfaat penamaan rupabumi ini dapat diinformasikan ke masyarakat dan di lingkungan pemerintah kota,” pungkasnya. (Rel/FS)

Payakumbuh – Pemerintah Kota Payakumbuh optimis selenggarakan penyusunan KLHS RPJPD (Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) tahun 2025-2045.

Komitmen yang dibuat terlihat dengan dilaksanakannya rapat teknis dan dilanjutkan dengan penandatangan bersama oleh seluruh kepala OPD Pemko Payakumbuh yang berlangsung di aula pertemuan panorama ampangan, lantai II kantor walikota Payakumbuh, Selasa, 22 Agustus 2023.

Diawal sambutannya, Penjabat (Pj) Walikota Payakumbuh yang diwakili Pj. Sekretaris Daerah (Sekda) Dafrul Pasi sampaikan jika KLHS RPJPD terlaksana merujuk kepada amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tengan Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dimana pada Pasal 15 dikatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyusun KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan atau program,” sampai Daf.

Pj. Sekda yang akrab disapa Daf itu turut sampaikan jika KLHS RPJPD Pemko Payakumbuh terlaksana dengan adanya arahan Menteri Dalam Negeri.

Adapun dalam mensukseskan KLHS RPJPD, Pemko Payakumbuh telah memulai kegiatan penyusunan KLHS RPJPD Kota Payakumbuh Tahun 2025-2045 sebelumnya yang terlampir sebagai berikut :

1. Telah dibentuk Tim Pembuat dan Tenaga Ahli Penyusunan KLHS RPJPD Kota Payakumbuh Tahun 2025-2045 melalui SK Walikota Payakumbuh Nomor: 660.4/169/WK-PYK/2023 tanggal 08 Maret 2023,
2. Telah dilaksanakan pertemuan awal Tim Teknis Pembuat KLHS RPJPD Kota Payakumbuh Tahun 2025-2045 dan brain storming pada tanggal 20 Februari 2023,
3. Telah dikumpulkan permintaan data-data isian tabel capaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dari OPD terkait, instansi vertikal maupun pihak swasta,
4. Telah dilaksanakan coaching clinic dengan Tim Tenaga Ahli pada tanggal 28 Maret 2023,
5. Telah dilaksanakan Konsultasi Publik dalam rangka penjaringan isu Pembangunan Berkelanjutan pada tanggal 7 Juni 2023,
6. Telah dilakukan Analisis terhadap Capaian Indikator TPB Kota Payakumbuh oleh Tim Tenaga Ahli, dan
7. Telah dilaksanakan coaching clinic lanjutan antara Tim Tenaga Ahli, DLH, OPD teknis terkait, dan instansi vertikal pada tanggal 10, 11 dan 14 Agustus 2023.

Lebih lanjut, agar suksesnya KLHS RPJPD Kota Payakumbuh nantinya, Dafrul utarakan permintaannya kepada seluruh OPD teknis terkait supaya dapat menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan untuk dapat menjawab capaian indikator TPB terhadap masing-masing pilar yang dibutuhkan.

“Sehingga, kita tidak salah dalam merumuskankan isu Pembangunan Berkelanjutan untuk Kota Payakumbuh nantinya,” ujarnya.

Dafrul berharap dengan data yang telah terkumpul nantinya akan mendapat rumusan serta arah kebijakan dan strategi yang akan disusun, supaya dapat menyelesaikan target TPB (SDGs) pada tahun 2030 mendatang dan menjamin keberlanjutannya hingga akhir masa RPJPD (tahun 2045),” tukasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Payakumbuh Desmon Corina dalam kesempatan tersebut paparkan data yang telah dihimpun DLH sebelumnya untuk mensukseskan KLHS RPJPD Kota Payakumbuh tahun 2025-2045.

Adapun terkait hasil analisis capaian indikator TPB Kota Payakumbuh, Desmon sampaikan jika mekanisme evaluasi indikator TPB tersebut yakni dengan melaksanakan analisis terhadap 222 Indikator TPB (SDGs) Kota sesuai Target yang telah ditetapkan pada Perpres Nomor 59 Tahun  2017 dan/atau Perpres No 111 Tahun 2022 atau tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Diakhir penyampaiannya, Desmon beberkan data yang sudah terhimpun atas capaian indikator TPB Kota payakumbuh di tahun 2023, telah terjadi peningkatan dalam capaian pada kategori sudah terlaksana dan sudah tercapai (SS) sebanyak 27 persen dibandingkan tahun 2020. (Rel/FS)