Padang – Pemerintah Kota Padang tengah mematangkan persiapan penerapan Program Smart Surau yang ditargetkan secara penuh mulai 1 Oktober 2025. Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, menyebutkan sejumlah poin dievaluasi agar program berjalan optimal.

Pada hasil evaluasi itu terdapat beberapa poin yang dibahas, di antaranya penerapan konsep salat berjamaah terutama pada waktu Subuh, Magrib, dan Isya.

"Kemudian pembiasaan membaca Al-Qur'an selama 15 menit sebelum proses belajar dimulai di sekolah dan peningkatan jenjang pendidikan keagamaan, mulai dari TPQ ke TQA hingga MDTA ke MDTW, serta penguatan kegiatan keagamaan remaja melalui program Remaja Reborn setiap malam Minggu," katanya saat Rapat Evaluasi Smart Surau di kediamannya, Rabu malam (10/9/2025).

Maigus menambahkan, secara konsep seluruh kegiatan tersebut sudah matang karena ditangani oleh tim yang berkompeten dan didukung dengan aplikasi digital.

“Mulai 1 Oktober 2025, Smart Surau akan diterapkan secara penuh di seluruh masjid dan musala di Kota Padang bagi pelajar,” jelas Maigus.

Lebih lanjut ia menyebut, tahap awal penggunaan aplikasi akan difokuskan bagi pelajar, kemudian secara bertahap akan dikembangkan untuk ASN dan masyarakat umum. (MA / Charlie)

 

Padang - Pemerintah Kota (Pemko) Padang terus berupaya memastikan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari Program Keluarga Harapan (PKH) yang nanti dinyatakan graduasi atau lepas dari kemiskinan dapat benar-benar mandiri secara ekonomi. 

Hal itu ditegaskan Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir pada saat memimpin Rapat Koordinasi Penurunan Angka Kemiskinan di Aula Dinas Kesehatan Kota Padang, Rabu (10/9/2025). 

"Yang pertama kita ingin lebih tahu seperti apa kesiapan pendamping PKH. Jumlah PKH lebih dari 19 ribu KK. Tentu ini diharapkan ada progres yang bisa dituntaskan, kita saat ini punya beban untuk harus ada masyarakat yang puluhan tahun mendapatkan bimbingan bisa harus lepas karena ada masyarakat lain yang dalam antrean dan juga butuh perhatian dan layanan," kata Maigus Nasir dalam rakor yang dihadiri pendamping PKH tersebut. 

Meski memiliki target graduasi terhadap KPM selaku penerima PKH, Maigus Nasir menegay bahwa graduasi yang dilakukan harus dengan program jelas dan terukur. 

"Sehingga betul-betul masyarakat yang ditargetkan graduasi tersebut jadi masyarakat yang mapan, yang kuat lahir dan batin, salah satunya ekonomi," tambah dia. 

Untuk itu, dalam rakor tersebut disepakati sejumlah hal. Pertama dilakukan kembali pendataan, mapping data dan 25 September nanti ditargetkan sudah ada data yang kongkrit per desil, mulai dari desil satu sampai desil lima.

Kedua, dilakukan pendataan PKM yang sudah dianggap bisa menuju rumah tangga yang mandiri sehingga bisa lepas dari bantuan dan dinyatakan graduasi. 

Ketiga, karena kemiskinan disebutkannya tidak lepas dari mental dan sikap, maka Pemko Padang akan saling sokong dengan Baznas. 

Dia menyebut, pendapatan Baznas Kota Padang per tahun mencapai Rp19 M, selama ini dana tersebut lebih fokus ke pendidikan dan kesehatan, sekarang dengan adanya progul Kartu Padang Juara untuk pendidikan dan kesehatan ada BPJS Gratis maka dana dari Baznas itu diharapkan dapat dioptimalkan untuk bantuan ekonomi kerakyatan.

"Kita berharap dana untuk pendidikan dan kesehatan itu dapat digunakan untuk penguatan ekonomi, kita berharap ini dapat sejalan juga dengan Smart Surau, yaitu ekonomi pemberdayaan jamaah. Secara mental dan kejiwaan mereka bisa tereduksi melalui pendekatan keagamaan dan pendataan dapat lebih komplet, sehingga ketika mereka berusaha ada dukungan dari jamaah tempat dia beribadah," pungkas Maigus Nasir yang juga Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Padang itu. (Taufik / Darwina)

 

Padang – Pemerintah Kota Padang menggelar Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Survei Penilaian Integritas (SPI) serta Monitoring Center for Prevention (MCSP) di Gedung Putih Rumah Dinas Wali Kota Padang, Selasa (10/9/2025).

Rakor ini dihadiri Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi (Satgas Korsup) Wilayah I KPK RI Harun Hidayat, Ketua DPRD Padang Muharlion, Sekda Kota Padang Andree Algamar, Plt Inspektur Kota Padang, serta para kepala OPD.

Wali Kota Padang Fadly Amran menyampaikan apresiasi kepada KPK yang terus konsisten mendampingi pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

“MCSP adalah instrumen vital yang mendorong perbaikan nyata. Alhamdulillah, skor MCSP Pemko Padang tahun 2024 mencapai 94,99 persen, tertinggi di Sumbar. Angka ini menunjukkan keseriusan kita dalam menutup celah korupsi,” ujarnya.

Fadly menegaskan bahwa upaya pencegahan korupsi tidak bisa hanya bertumpu pada regulasi, tetapi juga pada komitmen seluruh jajaran pemerintah daerah.

“Saya mengajak seluruh OPD untuk menjadikan transparansi dan akuntabilitas sebagai budaya kerja, bukan hanya kewajiban administrasi. Dengan begitu, masyarakat akan semakin percaya terhadap pelayanan dan program pemerintah,” tegasnya.

Sementara itu, Satgas Korsup Wilayah I KPK RI, Harun Hidayat, menekankan pentingnya mitigasi risiko korupsi khususnya pada pengadaan barang dan jasa (PBJ).

“Sekitar 70 persen potensi korupsi terjadi di area PBJ. Karena itu, kami hadir untuk memastikan 10 proyek strategis hibah dan pokir di Kota Padang sesuai indikator MCSP, tidak melenceng, dan mengikuti prosedur sesuai regulasi,” jelas Harun.

Ia juga menyebut bahwa pihaknya telah melakukan evaluasi pelayanan publik di Disdukcapil dan DPMPTSP Kota Padang dengan memperhatikan masukan masyarakat agar kualitas layanan semakin meningkat.

Dengan sinergi antara KPK, pemerintah daerah, dan seluruh stakeholder, diharapkan agenda pencegahan korupsi di Kota Padang semakin optimal sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. (Hariz/Charlie)

Maklumatnews, TD – "Diharapkan dalam memberikan bantuan dana hibah rumah ibadah Pemkab lebih mengedepankan prinsip pemerataan dan standarisasi jumlah bantuan tersebut untuk menghindari adanya kecemburuan sosial antar wilayah di Tanah Datar".

Hal itu disampaikan Felly Endra, juru bicara fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) pada rapat Paripurna DPRD Tanah Datar dengan agenda Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda Perubahan APBD tahun anggaran 2025,  di ruang sidang utama gedung DPRD setempat, Selasa (9/9).

"Disamping itu, kami mengapresiasi langkah bupati Eka Putra yang telah mendengar secara langsung keluhan tenaga harian lepas (THL) terkait permintaannya untuk dijadikan PPPK paruh waktu dengan harapan dikemudian hari menjadi PPPK penuh waktu namun pertanyakan kami sudah sejauh mana prosesnya dan kapan realisasinya".

Tampil sebagai pembicara pertama, Felly Endra juga pertanyakan berapa anggaran bajak gratis dan tanam gratis di APBD-P, bagaimana upaya Pemkab mengendalikan gejolak harga bahan pokok serta mengharapkan dinuka peluang beasiswa untu mahasiswa jalur mandirikarra tidak semua dari keluarga yang mampu.

Fraksi Perjuangan Nurani Demokrat juru bicara Wendri Aswil mendukung dan menyambut baik serta memberikan saran terhadap pelaksanaan Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025

tetapi pemerintah daerah harus mengacu pada prinsip keadilan, transparansi dan akuntabel. 

"Untuk alokasi dana anggaran harus tepat sasaran, kami mendukung Ranperda serta memberikan saran agar dana anggaran di alokasikan dengan baik dan tepat sasaran," ujar Wendri Aswil.

Fraksi Ummat Golkar melalui juru bicaranya Adrison Dt. Parpatiah meminta kepada Tim TAPD untuk memberikan informasi data sesuai dengan yang disampaikan dalam dokumen nota penjelasan dan pembahasan anggaran yang telah disepakati bersama DPRD.

Ia juga menanyakan berapa jumlah nagari di Kabupaten Tanah Datar yang telah siap dalam melaksanakan program satu nagari satu bank sampah serta persiapan dilakukan masing-masing nagari.

Pandangan Umum 8 fraksi DPRD kabupaten Tanah Datar yang disampaikan secara bergantian mulai dari Fraksi PAN, Fraksi Ummat Golkar, Fraksi Perjuangan Nurani Demokrat, Fraksi PPP, Fraksi PKS, Fraksi Gerindra, Fraksi PKB dan terakhir dari Fraksi Nasdem. 

Berbagai saran, pendapat dan pertanyaan Fraksi satu persatu telah diutarakan pada rapat Paripurna tersebut dan akan dijawab pada rapat Paripurna berikutnya dengan agenda Jawaban Bupati atas pemandangan umum Fraksi terhadap Ranperda perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Pada Rapat Paripurna hari ini dipimpin ketua DPRD Anton Yondra didampingi wakil ketua Nurhamdi Zahari dan Kamrita bersama 29 orang anggota serta Sekwan Yuhardi juga dihadiri Forkopimda, serta undangan lainnya. (Pinos)

 

Padang – Pasar Raya Padang dan pasar-pasar satelit segera bertransformasi. Wali Kota Padang, Fadly Amran, menegaskan revitalisasi kawasan perdagangan utama ini bukan sekadar janji, melainkan program unggulan pemerintahannya yang akan menjadi wajah baru pusat ekonomi Kota Padang.

Saat kunjungannya ke Pasar Raya Blok A dan Pasar Ulak Karang, Selasa (9/9/2025), Fadly menyampaikan optimisme bahwa pasar-pasar di Padang akan menjelma menjadi ruang yang bersih, tertib, modern, dan nyaman, tanpa meninggalkan jati dirinya sebagai pusat interaksi masyarakat.

“Pasar ini bukan hanya tempat jual beli, tapi juga tempat bertemu, bercengkrama, dan bersosialisasi. Revitalisasi ini akan menjadikan Pasar Raya sebagai landmark Kota Padang. Tahun ini kita mulai dengan beberapa perbaikan, dan tahun depan akan lebih besar lagi cakupannya,” ujar Fadly.

Fadly hadir bersama jajaran terkait, di antaranya Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang Syahendri Barkah, Kepala Dinas PUPR Tri Hadiyanto, Kepala DLH Fadelan Fitra Masta, serta Kasat Pol PP Chandra Eka Putra.

Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang, Syahendri Barkah, menambahkan revitalisasi Pasar Raya dimulai dari Blok A dengan sejumlah perbaikan mendasar. 

“Atap dan WC akan segera kita perbaiki bulan ini, ditargetkan selesai awal Desember. Tahun 2026, kita akan melakukan pembenahan lebih besar, termasuk pengecatan agar serasi dengan bangunan fase 7,” jelasnya.

Selain Pasar Raya, Pemko Padang juga serius menata Pasar Ulak Karang menjadi pasar berstandar nasional (SNI). 

Penataan meliputi pemisahan pedagang basah dan kering, pembangunan kios baru, peninggian atap agar lebih nyaman, hingga pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada 2025–2026.

“Revitalisasi kios pedagang kering di Pasar Ulak Karang senilai Rp900 juta saat ini tengah berjalan. Targetnya satu hingga dua bulan selesai. Kami ingin pasar ini tampil lebih representatif, bersih, dan menarik bagi pengunjung,” tambah Syahendri.

Dengan proyek ini, Pemko Padang berharap wajah baru Pasar Raya dan pasar satelit tidak hanya mendongkrak perekonomian lokal, tetapi juga menghadirkan pengalaman baru bagi masyarakat dan wisatawan yang berkunjung ke ibu kota Sumatera Barat. (Hariz / Charlie/Darwina)

Maklumatnews, TD - "Dalam Ranperda Perubahan tentang APBD TA 2025 akan digambarkan struktur rancangan APBD yang meliputi pendapatan yang terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah". 

Hal itu disampaikan Wabup Ahmad Fadly

saat membacakan nota penjelasan bupati terhadap Raperda APBD Perubahan tahun anggaran 2024 dalam rapat Paripurna DPRD Tanah Datar di ruang sidang Utama gedung DPRD setempat, Senin (8/09).

" Kemudian terkait belanja yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer, pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan serta memberikan penjelasan mengenai rancangan APBD P 2025, yang memuat data dan informasi anggaran pendapatan daerah, belanja daerah maupun pembiayaan daerah".

 

Ditambahkan Wabup Ahmad Fadly, "estimasi pendapatan daerah dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian kabupaten Tanah Datar dengan asumsi penghapusan kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi, pembangunan infrastruktur dan beberapa kebijakan pendapatan daerah".

"Sehubungan dengan perubahan kondisi lingkungan strategis dan asumsi-asumsi penyusunan APBD P tahun 2025 dengan melakukan beberapa penyempurnaan terhadap kegiatan pembangunan yaitu Pemkab menargetkan pendapatan daerah pada APBD 2024 sebesar Rp 1.2 trilyun lebih dengan rincian sebagai berikut, PAD sebesar Rp 185.8 milyar lebih, pendapatan transfer Rp 1.1 trilyun lebih dan pendapatan lain-lain yang sah sebesar Rp 7.9 milyar lebih".

Selanjutnya Wabup sampaikan bahwa belanja daerah sebesar Rp 337.3 milyar lebih dialokasikan untuk belanja operasional Rp 1 trilyun lebih, belanja modal sebesar Rp 107.5 milyar lebih, belanja tak terduga sebesar Rp 5 milyar lebih dan belanja transfer sebesar Rp 152.9 milyar lebih. 

Sementara untuk pembiayaan dianggarkan sebesar Rp 43.8 milyar lebih terjadi pengurangan sebesar Rp 54.2 milyar lebih atau 55,31 persen. Adapun penerimaan pembiayaan berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Pemkab Tanah Datar tahun 2024 dan untuk pengeluaran pembiayaan pada APBD P 2025 ditargetkan sebesar Rp 5 milyar.

"Kebijakan umum belanja daerah merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal, yang dilakukan pemerintah daerah, sebagai salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Belanja daerah pada dasarnya mengakomodir, kebijakan dan regulasi strategis dari pemerintah pusat", urai Ahmad Fadly.

Diakhir Penjelasan, Bupati juga menyadari masih banyak kebutuhan pembangunan dan permintaan masyarakat yang belum dapat di alokasikan pendanaannya, namun karena keterbatasan anggaran yang tersedia Pemkab mengalokasikan anggaran berdasarkan skala perioritas pembangunan dan penyelenggaraan urusan wajib pemerintah. 

Pimpinan sidang Anton Yondra dikesempatan tersebut menyampaikan Rapat paripurna akan dilanjutkan, Selasa (9/9), dengan agenda pokok penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Ranperda APBD P 2025.

Rapat dipimpin langsung oleh ketua DPRD Anton Yondra didampingi wakil ketua Nurhamdi dan Kamrita serta dihadiri 24 dari 35 anggota DPRD jugabturut dihadiri Forkopimda, Sekda, Asisten, Staf Ahli, Sekwan, kepala OPD, Camat, Wali Nagari, dan undangan lainnya. (Pinos)