Padang – Pemerintah Kota Padang terus mendorong petani milenial agar mampu berinovasi dan kreatif dalam mengembangkan sektor pertanian. Dorongan ini sekaligus memperkuat upaya mewujudkan ketahanan pangan dalam Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto.

Demikian disampaikan Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, saat menghadiri kegiatan Narasemesta Jasindo di Saung Meeting Dinas Pertanian Kota Padang, Jumat (12/9/2025).

“Pemko Padang mengapresiasi bantuan yang diberikan Jasindo sebagai bentuk perhatian kepada petani sekaligus mendukung Asta Cita ketahanan pangan,” ujar Maigus.

Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas pihak dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. 

“Semangat para petani merupakan kekuatan besar dalam menciptakan kemandirian ekonomi dan ketahanan pangan,” tambahnya.

Direktur Operasional Asuransi Jasindo, Ocke Kurniandi, menyampaikan bahwa pihaknya berharap bantuan yang diberikan dapat memberikan dampak nyata bagi petani, salah satunya melalui literasi asuransi pertanian.

“Asuransi pertanian menjadi penunjang ketika petani mengalami gagal panen. Ini bagian dari upaya kami mendukung keberlanjutan program pertanian di Kota Padang,” jelas Ocke.

Adapun bantuan yang diberikan Asuransi Jasindo meliputi asuransi kecelakaan diri gratis, fasilitas internet gratis untuk Agrowisata Seilar, rumah hidroponik untuk komunitas petani milenial, serta mesin penggiling padi untuk Kelompok Tani Taruko Saiyo. (MA / Charlie)

 

Padang – Ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Padang memenuhi Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al Minangkabawi pada Tabligh Akbar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1447 H, Jumat (12/9/2025).

Mengangkat tema “Dengan Momentum Maulid Nabi Muhammad SAW Kita Jadikan Masjid Sebagai Pusat Dakwah dan Kebangkitan Umat Melalui Program Smart Surau,” acara ini menjadi ruang bersama untuk mempertebal kecintaan kepada Rasulullah sekaligus menguatkan komitmen Pemko Padang dalam menghidupkan fungsi masjid dan surau.

Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, mengajak seluruh ASN dan masyarakat menjadikan peringatan Maulid Nabi sebagai momentum memperkuat iman serta meneguhkan peran masjid dan surau.

“Program Smart Surau bukan sekadar gagasan, tapi gerakan agar rumah ibadah menjadi pusat dakwah, pendidikan, dan pembinaan generasi. Dari surau lahir masyarakat yang kuat iman dan akhlaknya. Itu yang akan menentukan kebangkitan umat di Kota Padang,” tegas Maigus.

Ia juga menekankan bahwa ASN harus memberi teladan dalam menghidupkan masjid dan surau di lingkungan masing-masing. 

“Sebagai pelayan masyarakat, kita harus mampu menanamkan nilai agama dalam setiap langkah. Jadilah pemimpin yang dicintai umat, karena itu ukuran keberhasilan pemerintah,” tambahnya.

Sejalan dengan itu, Ustadz Asyam Hafizh dalam tausiyahnya mengingatkan pentingnya menjaga kewajiban shalat lima waktu dengan sempurna. Menurutnya, shalat adalah pondasi utama dalam kehidupan seorang muslim.

 “Kalau shalat kita benar, ibadah lain akan ikut benar. Jangan abaikan syarat dan rukunnya,” ujar Ustadz Asyam.

Ia juga menekankan bahwa masjid dan surau perlu kembali difungsikan sebagai pusat pembelajaran agama. 

“Kalau surau hidup, insyaAllah masyarakat juga hidup dengan iman yang kuat. Dari surau lahir generasi Qur’ani yang siap membangun bangsa,” jelasnya.

Tabligh Akbar yang dirangkai dengan wirid bulanan Pemko Padang ini turut dihadiri unsur Forkopimda, Kepala Kantor Kemenag Kota Padang Edi Oktaviandi, serta ribuan ASN di lingkungan Pemko Padang. Suasana penuh khidmat itu meninggalkan semangat baru bagi jamaah untuk menghidupkan masjid sebagai pusat peradaban umat. (Hariz/Charlie)

Maklumatnews, TD - Bupati Eka Putra memberikan tanggapan dan jawaban atas pertanyaan dari delapan (8) Fraksi DPRD yang tertulis dalam nota bupati Tanah Datar sebanyak 28 lembar.

Tanggapan dan jawaban itu disampaikan Eka Putra pada rapat Paripurna dengan agenda jawaban bupati atas pandangan umum fraksi terhadap Ranperda APBD perubahan tahun anggaran 2025 di ruang sidang utama gedung DPRD setempat, Kamis (11/9). 

Beberapa pertanyaan, tanggapan dan saran 8 fraksi DPRD pada rapat Paripurna  sebelumnya melalui juru bicara yaitu Fellyendra (PAN), Adriaon (Ummat Golkar), Wendri Aswil (Perjuangan Nurani Demokrat), Zulhamdi (PPP), Nurzal (PKS), Mulyani (Gerindra), Yonarlis (PKB) dan Khairul Abdi dari fraksi Nasdem.

  

Terkait tanggapan fraksi Perjuangan Nurani Demokrat dengan juru bicara Wendri Aswil yang mendukung dan menyambut baik Ranperda APBD P 2025, tetapi harus mengacu pada prinsip keadilan, transparansi dan akuntabel, agar dana anggaran di alokasikan dengan baik dan tepat sasaran. 

"Pemerintah daerah telah mengupayakan pengalokasian anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2015 yang tepat sasaran dengan program prioritas untuk kesejahteraan masyarakat yang berkesinambungan".

Kemudian menanggapi pertanyaan fraksi Ummat Golkar yang meminta kepada Tim TAPD untuk memberikan informasi data terkait berapa jumlah nagari di kabupaten Tanah Datar yang telah siap dalam melaksanakan program satu nagari satu bank sampah, disampaikan bupati bahwa sebanyak 15 nagari sudah siap melaksanakan dan sudah didukung oleh infrastruktur dan kelengkapannya.

Selanjutnya tanggapan dan pertanyaan fraksi PAN terkait . permintaannya THL untuk dijadikan PPPK paruh waktu sudah sampai dimana prosesnya, bupati sampaikan jawaban bahwasanya alokasi kebutuhan PPPK paruh waktu telah ditetapkan Kementerian PANRB dan saat ini sedang proses pemberkasan untuk penetapan nomor induk.

Seterusnya saran, pendapat dan pertanyaan Fraksi-Fraksi satu persatu dijawab secara berurutan secara terperinci yang dituangkan dalam lembar nota jawaban Bupati dan dilanjutkan pendapat akhir fraksi-fraksi yang akan datang.

Diakhir tanggapan dan pertanyaan dari fraksi-fraksi, Bupati Eka Putra juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada DPRD Tanah Datar melalui 8 Fraksi yang telah menyampaikan masukan, saran dan pemikiran untuk penyempurnaan Ranperda APBD P 2025.

Rapat Paripurna kali ini dipimpin wakil ketua DPRD Nurhamdi Zahari didampingi wakil ketua DPRD Kamrita beserta 27 anggota, Sekwan Yuhardi, Wabup Ahmad Fadly, Forkopimda, Sekda, Asisten, Staf Ahli, pimpinan OPD, Camat, Wali Nagari dan undangan lainnya. (Pinos)

 

Padang – Pemerintah Kota Padang tengah mematangkan persiapan penerapan Program Smart Surau yang ditargetkan secara penuh mulai 1 Oktober 2025. Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, menyebutkan sejumlah poin dievaluasi agar program berjalan optimal.

Pada hasil evaluasi itu terdapat beberapa poin yang dibahas, di antaranya penerapan konsep salat berjamaah terutama pada waktu Subuh, Magrib, dan Isya.

"Kemudian pembiasaan membaca Al-Qur'an selama 15 menit sebelum proses belajar dimulai di sekolah dan peningkatan jenjang pendidikan keagamaan, mulai dari TPQ ke TQA hingga MDTA ke MDTW, serta penguatan kegiatan keagamaan remaja melalui program Remaja Reborn setiap malam Minggu," katanya saat Rapat Evaluasi Smart Surau di kediamannya, Rabu malam (10/9/2025).

Maigus menambahkan, secara konsep seluruh kegiatan tersebut sudah matang karena ditangani oleh tim yang berkompeten dan didukung dengan aplikasi digital.

“Mulai 1 Oktober 2025, Smart Surau akan diterapkan secara penuh di seluruh masjid dan musala di Kota Padang bagi pelajar,” jelas Maigus.

Lebih lanjut ia menyebut, tahap awal penggunaan aplikasi akan difokuskan bagi pelajar, kemudian secara bertahap akan dikembangkan untuk ASN dan masyarakat umum. (MA / Charlie)

 

Padang - Pemerintah Kota (Pemko) Padang terus berupaya memastikan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari Program Keluarga Harapan (PKH) yang nanti dinyatakan graduasi atau lepas dari kemiskinan dapat benar-benar mandiri secara ekonomi. 

Hal itu ditegaskan Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir pada saat memimpin Rapat Koordinasi Penurunan Angka Kemiskinan di Aula Dinas Kesehatan Kota Padang, Rabu (10/9/2025). 

"Yang pertama kita ingin lebih tahu seperti apa kesiapan pendamping PKH. Jumlah PKH lebih dari 19 ribu KK. Tentu ini diharapkan ada progres yang bisa dituntaskan, kita saat ini punya beban untuk harus ada masyarakat yang puluhan tahun mendapatkan bimbingan bisa harus lepas karena ada masyarakat lain yang dalam antrean dan juga butuh perhatian dan layanan," kata Maigus Nasir dalam rakor yang dihadiri pendamping PKH tersebut. 

Meski memiliki target graduasi terhadap KPM selaku penerima PKH, Maigus Nasir menegay bahwa graduasi yang dilakukan harus dengan program jelas dan terukur. 

"Sehingga betul-betul masyarakat yang ditargetkan graduasi tersebut jadi masyarakat yang mapan, yang kuat lahir dan batin, salah satunya ekonomi," tambah dia. 

Untuk itu, dalam rakor tersebut disepakati sejumlah hal. Pertama dilakukan kembali pendataan, mapping data dan 25 September nanti ditargetkan sudah ada data yang kongkrit per desil, mulai dari desil satu sampai desil lima.

Kedua, dilakukan pendataan PKM yang sudah dianggap bisa menuju rumah tangga yang mandiri sehingga bisa lepas dari bantuan dan dinyatakan graduasi. 

Ketiga, karena kemiskinan disebutkannya tidak lepas dari mental dan sikap, maka Pemko Padang akan saling sokong dengan Baznas. 

Dia menyebut, pendapatan Baznas Kota Padang per tahun mencapai Rp19 M, selama ini dana tersebut lebih fokus ke pendidikan dan kesehatan, sekarang dengan adanya progul Kartu Padang Juara untuk pendidikan dan kesehatan ada BPJS Gratis maka dana dari Baznas itu diharapkan dapat dioptimalkan untuk bantuan ekonomi kerakyatan.

"Kita berharap dana untuk pendidikan dan kesehatan itu dapat digunakan untuk penguatan ekonomi, kita berharap ini dapat sejalan juga dengan Smart Surau, yaitu ekonomi pemberdayaan jamaah. Secara mental dan kejiwaan mereka bisa tereduksi melalui pendekatan keagamaan dan pendataan dapat lebih komplet, sehingga ketika mereka berusaha ada dukungan dari jamaah tempat dia beribadah," pungkas Maigus Nasir yang juga Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Padang itu. (Taufik / Darwina)

 

Padang – Pemerintah Kota Padang menggelar Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Survei Penilaian Integritas (SPI) serta Monitoring Center for Prevention (MCSP) di Gedung Putih Rumah Dinas Wali Kota Padang, Selasa (10/9/2025).

Rakor ini dihadiri Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi (Satgas Korsup) Wilayah I KPK RI Harun Hidayat, Ketua DPRD Padang Muharlion, Sekda Kota Padang Andree Algamar, Plt Inspektur Kota Padang, serta para kepala OPD.

Wali Kota Padang Fadly Amran menyampaikan apresiasi kepada KPK yang terus konsisten mendampingi pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

“MCSP adalah instrumen vital yang mendorong perbaikan nyata. Alhamdulillah, skor MCSP Pemko Padang tahun 2024 mencapai 94,99 persen, tertinggi di Sumbar. Angka ini menunjukkan keseriusan kita dalam menutup celah korupsi,” ujarnya.

Fadly menegaskan bahwa upaya pencegahan korupsi tidak bisa hanya bertumpu pada regulasi, tetapi juga pada komitmen seluruh jajaran pemerintah daerah.

“Saya mengajak seluruh OPD untuk menjadikan transparansi dan akuntabilitas sebagai budaya kerja, bukan hanya kewajiban administrasi. Dengan begitu, masyarakat akan semakin percaya terhadap pelayanan dan program pemerintah,” tegasnya.

Sementara itu, Satgas Korsup Wilayah I KPK RI, Harun Hidayat, menekankan pentingnya mitigasi risiko korupsi khususnya pada pengadaan barang dan jasa (PBJ).

“Sekitar 70 persen potensi korupsi terjadi di area PBJ. Karena itu, kami hadir untuk memastikan 10 proyek strategis hibah dan pokir di Kota Padang sesuai indikator MCSP, tidak melenceng, dan mengikuti prosedur sesuai regulasi,” jelas Harun.

Ia juga menyebut bahwa pihaknya telah melakukan evaluasi pelayanan publik di Disdukcapil dan DPMPTSP Kota Padang dengan memperhatikan masukan masyarakat agar kualitas layanan semakin meningkat.

Dengan sinergi antara KPK, pemerintah daerah, dan seluruh stakeholder, diharapkan agenda pencegahan korupsi di Kota Padang semakin optimal sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. (Hariz/Charlie)