Padang – Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, menyampaikan nota pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 dalam sidang paripurna DPRD Kota Padang yang digelar pada Senin (13/10/2025), di ruang sidang utama DPRD.

Dalam penyampaiannya, Maigus Nasir menjelaskan bahwa rancangan APBD 2026 ini disusun berdasarkan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026 yang telah disepakati bersama pada 15 Agustus 2025. Rancangan ini, akan dibahas lebih lanjut bersama DPRD pada rapat-rapat selanjutnya.

Maigus Nasir menguraikan gambaran pokok kebijakan dan rencana pendapatan serta belanja daerah tahun 2026. Ia menyebutkan bahwa penerimaan daerah bersumber dari pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

Untuk pendapatan daerah, kebijakan yang diterapkan adalah mengupayakan target penerimaan yang rasional dengan berpedoman pada alokasi dana transfer dari pemerintah pusat. Penerimaan ini juga dipengaruhi oleh sinergi antara sistem perizinan, pengelolaan pajak dan retribusi daerah, serta pertumbuhan ekonomi.

Di rancangan APBD 2026, Pendapatan Asli Daerah (PAD) direncanakan sebesar Rp1,12 triliun, angka yang sama dengan kesepakatan dalam KUA-PPAS sebelumnya. Sementara itu, pendapatan transfer yang semula disepakati sebesar Rp1,87 triliun disesuaikan menjadi Rp1,53 triliun, berkurang sebesar Rp345,8 miliar atau turun sebesar 18,4 persen, berdasarkan surat dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI.

Secara total, pendapatan daerah mengalami penurunan sebesar Rp345,8 miliar, atau turun 11,52 persen, dari semula Rp3 triliun menjadi Rp2,65 triliun.

Untuk penerimaan pembiayaan daerah, pada KUA-PPAS disepakati sebesar Rp340,5 miliar, yang bersumber dari perkiraan SILPA tahun 2025 sebesar Rp81 miliar dan rencana pembiayaan utang daerah sebesar Rp259,5 miliar. Namun, setelah memperhatikan perkembangan pelaksanaan APBD 2025 serta kemampuan keuangan daerah untuk pembayaran utang pada 2027–2029, rancangan APBD 2026 memproyeksikan SILPA 2025 menjadi Rp65,9 miliar, dengan penyesuaian pinjaman daerah tahun 2026 sebesar Rp81,4 miliar. Dengan demikian, penerimaan pembiayaan tahun 2026 menurun menjadi Rp147,4 miliar, atau turun Rp193 miliar dari kesepakatan sebelumnya.

Dari uraian tersebut, terjadi total penurunan penerimaan daerah sebesar Rp538,9 miliar, yang terdiri atas penurunan pendapatan transfer sebesar Rp345,8 miliar dan penyesuaian penerimaan pembiayaan sebesar Rp193 miliar.

Sementara itu, belanja daerah yang sebelumnya direncanakan sebesar Rp3,31 triliun, disesuaikan menjadi Rp2,79 triliun, atau menurun Rp524,4 miliar (15,8 persen).

Maigus Nasir menegaskan bahwa penurunan pendapatan ini berdampak langsung pada penyesuaian belanja daerah. Beberapa program unggulan Pemerintah Kota Padang untuk periode 2025–2029, seperti pembangunan jalan dan jembatan, terpaksa belum dapat dibiayai dalam rancangan APBD tahun 2026.

“Penurunan penerimaan daerah sebesar Rp538,9 miliar tentu memberikan konsekuensi pada pengurangan alokasi belanja. Namun, pemerintah kota tetap berkomitmen untuk menjaga keseimbangan fiskal serta memprioritaskan program yang berdampak langsung bagi masyarakat,” ujar Maigus Nasir di akhir penyampaiannya.

Sementara itu Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menyampaikan bahwa DPRD optimis dalam menyikapi pembahasan APBD Tahun Anggaran 2026.

“Kita optimis, disampaikan tadi kalau Pak Wakil Wali Kota sudah bersemangat, tentu kita di DPRD juga ikut bersemangat. Semangat Pak Wali Kota dan Wakil Wali Kota menjadi motivasi bagi kami untuk bersama-sama menyukseskan pembahasan APBD ini,” ujar Muharlion.

Ia menambahkan, meskipun saat ini pemerintah pusat melakukan pemotongan TKB, hal tersebut justru menjadi inspirasi bagi Pemerintah Kota dan DPRD untuk meninjau ulang serta menentukan program-program prioritas di tahun 2026.

“Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa kita bahas bersama, sehingga menjadi solusi terbaik bagi persoalan yang kita hadapi. Dengan begitu, APBD 2026 tetap berpihak kepada kepentingan masyarakat Kota Padang dan mampu mendukung program unggulan dari Pak Wali Kota dan Wakil Wali Kota,” jelasnya.

Terkait rencana peminjaman daerah, 

Muharlion mengungkapkan bahwa ada penyesuaian terhadap waktu pelaksanaannya. Peminjaman yang sebelumnya direncanakan pada tahun 2025, kemungkinan akan ditunda dan difokuskan pada tahun 2026.

“Sebelumnya telah disepakati peminjaman dilakukan pada tahun 2025, namun karena ada langkah efisiensi yang dilakukan oleh Pak Wali dan Pak Wakil, maka rencana itu ditunda dan difokuskan pada 2026. Surat terkait hal ini juga sudah kami terima, dan akan segera dibahas bersama untuk menentukan fokus-fokus pembangunan yang direncanakan pemerintah daerah,” terang Muharlion.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa fungsi pengawasan DPRD terhadap kebijakan dan program pemerintah daerah terus berjalan sebagaimana mestinya.

“Proses pengawasan tetap berjalan. Karena kebijakan ini berasal dari pemerintah daerah, tentu mereka memiliki kepentingan dan komitmen kuat untuk mengoptimalkan anggaran. Kami melihat Wali Kota dan Wakil Wali Kota sudah menyiapkan langkah-langkah efisiensi dalam pelaksanaan program agar tetap efektif dan berpihak pada masyarakat,” tutupnya.(Mita / Vira / Charlie)

 

Padang - Kesiapan warga Kota Padang menghadapi bahaya gempa dan tsunami akan diuji. Menguji kesiapan warga, Pemerintah Kota Padang berencana akan menggelar simulasi gempa dan tsunami. 

Jika tak ada aral melintang, simulasi tersebut digelar pada 5 November 2025 mendatang. Dipastikan kegiatan ini diadakan di delapan kecamatan yang terbilang rawan bencana gempa dan tsunami. 

"Ketika simulasi nanti kita harus pastikan tidak ada kejadian seperti kecelakaan dan lainnya, semua harus zero accident," kata Sekretaris Daerah Kota Padang, Andree Harmadi Algamar saat membuka Rapat Pesiapan Drill Tsunami di Gedung Youth Center Bagindo Aziz Chan Padang, Senin (13/10/2025). 

Delapan kecamatan itu yakni Bungus Teluk Kabung dengan enam kelurahan, Koto Tangah (11 kelurahan), Nanggalo (6 kelurahan), Padang Barat (10 kelurahan), Padang Selatan (11 kelurahan), Padang Timur (3 kelurahan), Padang Utara (7 kelurahan), Lubuk Begalung (1 kelurahan).

"Seluruh kelurahan itu berisiko terdampak bencana gempa dan tsunami sesuai kajian risiko bencana Kota Padang tahun 2023," jelas Sekda. 

Simulasi ini nantinya akan melibatkan lebih kurang 200.000 jiwa warga Padang. Seluruhnya berada di 55 kelurahan dan 8 kecamatan. 

"Pelaku simulasi nantinya melibatkan siswa sekolah dasar, menangah dan tingkat atas. Kemudian mahasiswa di perguruan tinggi, hotel, rumah sakit, perusahaan swasta, pasar dan sebagainya," sebut Andree. 

Sekda mengatakan, pada saat simulasi nanti, tepat pada pukul 10.00 WIB, tanda gempa bumi yang disepakati dibunyikan. Seperti bel, kentongan, lonceng, pluit, dan lainnya. 

"Tanda gempa bunyi itu berbunyi selama satu menit. Saat tanda dibunyikan, warga menyelamatkan diri. Mencari tempat aman," ungkap Andree. 

Setelah itu warga menuju titik kumpul. Melakukan pengecekan keadaan dan kondisi anggota. Bagi yang berada di zona bahaya tsunami segera menuju tempat aman. 

"Kita berharap dengan simulasi ini dapat terwujud peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengenali tanda gempa berpotensi tsunami, evakuasi mandiri, arahan evakuasi, dan koordinasi antar pengendali evakuasi di lapangan," beber Sekdako. 

Saat ini, terdapat sejumlah daerah yang merupakan titik aman atau zona hijau tsunami. Daerah itu terdapat di lima kelurahan, seperti di Lubuk Minturun, Aie Pacah, Sungai Sapih, Ampang, Lubuk Begalung, Simpang Haru, Sawahan, Sawahan Timur, dan Gunung Pangilun. 

"Melalui simulasi itu nanti kita akan mengetahui sekaligus mengevaluasi simulasi bencana yang selama ini kita ketahui," pungkas Andree.

Diketahui, Kota Padang saat ini memang dilanda isu gempa megathrust. Diperlukan kesiapan warga dalam mengahadapi setiap bencana. Termasuk bahaya gempa dan tsunami. (Charlie)

Padang - Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir mengimbau seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan kerjanya untuk bekerja baik. Memiliki kompetensi. Terutama kompetensi digitalisasi. 

"Sekarang pekerjaan sudah didukung dengan digital, tidak manual lagi," ujarnya saat membuka kegiatan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat di Balai Kota Padang, Senin (13/10/2025). 

Lebih jauh ditekankannya, di visi dan misi Wali Kota Padang, terdapat program unggulan Padang Amanah. Salah satunya berkaitan dengan tata kelola berbasis digital. 

"Semuanya nanti harus digital, seluruh ASN diharuskan membangun pengembangan kompetensi diri," kata Maigus Nasir. 

Sisi lain, Maigus Nasir menyinggung tentang kegiatan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat di lingkup kerjanya. Menurut Wawako, kenaikan pangkat adalah sebuah penghargaan atas apa yang telah dilakukan selama ini. Kegiatan ujian dinas dan kenaikan pangkat menurutnya merupakan sebuah proses. 

"Melalui ujian akan dinilai apakah sudah saatnya mendapatkan penghargaan itu," jelasnya di depan ratusan peserta. 

Maigus berharap ujian yang diikuti ASN menjadi sarana untuk menyeleksi pegawai yang benar-benar paham nilai amanah, dengan harapan juga berintegritas. 

"Ujian ini tidak hanya formalitas, tapi perjuangan, harapan kita semua peserta mengikuti tata tertib yang berlaku," harap Wawako. 

Sementara itu, Kepala BKPSDM Kota Padang, Mairizon menjelaskan bahwa ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat diikuti lebih 130 orang. Peserta paling banyak yakni peserta ujian dinas tingkat I sebanyak 73 orang. Kemudian peserta ujian dinas tingkat II sebanyak 15 orang. Sementara penyesuaian ijazah S1 sebanyak 48 orang, dan penyesuaian ijazah S2 sebanyak satu orang. 

"Mereka akan mengikuti serangkaian tes selama dua hari," jelas Mairizon. 

Ujian bagi peserta dilakukan secara CAT. Tes dilaksanakan pada 13-14 Oktober 2025 di Kantor Bappeda Kota Padang di Aie Pacah.(Charlie)

 

Padang - Wali Kota Padang, Fadly Amran menyebut bahwa prosesi Batagak Penghulu bukan hanya seremoni adat. Hal itu juga merupakan pengukuhan tanggungjawab besar yang harus diemban. 

Hal itu disampaikannya saat menghadiri acara Penjamuan Batagak Panghulu Suku Koto Kenagarian Koto Tangah bagi Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat (Sumbar), Fauzi Bahar, Sabtu (11/10/2025).

Kegiatan yang berlangsung di Kelurahan Koto Panjang Ikur Koto, Kecamatan Koto Tanga ini ikut dihadiri Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, sejumlah anggota DPR RI, unsur Forkopimda Sumbar dan Kota Padang, para kepala daerah dan anggota DPRD se-Sumbar, serta tokoh adat, ninik mamak, alim ulama, dan bundo kanduang.

Juga hadir Ketua TP-PKK Provinsi Sumbar, Ny. Harneli Mahyeldi, Ketua TP-PKK Kota Padang, Ny. Dian Puspita Fadly Amran, serta Ketua GOW Kota Padang, Ny. Sri Hayati Maigus Nasir dan tamu undangan lainnya.

Prosesi dimulai dengan Manjapuik Panghulu di Kantor KAN Nagari Koto Tangah. Kemudian dilanjutkan rangkaian prosesi adat oleh Manti, mulai dari Sambah Siriah, Penyerahan Uang Adat dan Uang Serak, Pemasangan Perlengkapan Penghulu,hingga penyisipan keris dan penyerahan tongkat. 

Puncak acara ditandai dengan Tagak Gala (pengukuhan gelar) oleh Rang Mudo, disertai Pembacaan Sumpah Panghulu dan Pituah dari Ketua KAN Nagari Koto Tangah, Ahlidir Datuak Mudo. 

Fadly Amran menyampaikan apresiasi dan kebanggaan atas digelarnya prosesi adat ini. Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan wujud nyata pelestarian adat dan budaya Minangkabau yang sarat nilai moral dan kebijaksanaan.

*Prosesi Batagak Penghulu ini bukan hanya seremoni adat, tetapi juga pengukuhan tanggung jawab besar bagi seorang pemimpin kaum. Kami mengapresiasi Nagari Koto Tangah yang masih menjaga tradisi luhur ini," ujar Fadly Amran. 

Ia juga berharap, dengan dikukuhkannya Fauzi Bahar Datuak Sati sebagai Penghulu Suku Koto di Kenagarian Koto Tangah akan semakin memperkuat peran dalam membina, melestarikan, dan menegakkan nilai-nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) di tengah masyarakat.

"Alhamdulillah, beliau merupakan panutan bagi kita semua. Semoga teladan yang dimiliki mampu menjaga marwah kaum Suku Koto dan membawa masyarakat serta generasi muda ke arah yang lebih baik," imbuh Fadly Amran yang bergelar adat Datuak Paduko Malano itu.

Fauzi Bahar Datuak Sati mengucapkan terima kasih kepada Niniak Mamak dan seluruh warga suku Koto di Kenagarian Koto Tangah atas amanah dan kehormatan yang diberikan kepadanya.

“Gelar penghulu suku Koto ini merupakan tanggung jawab besar bagi saya untuk terus berkontribusi dalam menjaga marwah adat dan memperjuangkan nilai-nilai luhur Minangkabau. Begitu pula menjaga generasi muda dari berbagai pengaruh negatif di tengah perkembangan zaman," katanya. (Taufik)

 

Padang - Kota Padang mencanangkan program Smart Suaru pada 6 Oktober 2025 lalu. Sepekan dilaksanakan, antusias siswa untuk datang ke masjid dan musala cukup tinggi. 

Meski begitu, Pemerintah Kota Padang mengimbau kepada seluruh orangtua untuk terus mengawasi anak-anaknya. Terutama di jam tertentu. 

"Kami mengimbau kepada seluruh orangtua, termasuk ibu-ibu semua untuk ikut mengantarkan anak ke masjid atau musala melaksanakan salat subuh," imbau Kepala DP3AP2KB Kota Padang, Eri Sendjaya saat menutup kegiatan bimbingan teknis bagi pengurus PKK Kota Padang di salah satu hotel di Padang, Sabtu (11/10/2025). 

Eri Sendjaya menekankan perlunya pengawasan orangtua terhadap anak. Karena berdasarkan perlindungan terhadap anak, waktu yang tidak ramah terhadap anak ketika pukul tujuh malam hingga pukul lima subuh. 

"Waktu yang tidak ramah anak dari setelah magrib hingga sebelum subuh," jelasnya. 

Kepala DP3AP2KB itu menyebut, cukup banyak kejadian kriminalitas di jam tidak ramah anak tersebut. Seperti tawuran, pembegalan, pemerkosaan, hingga pembunuhan. 

"Sebab itu perlu tanggung jawab oranngtua ketika di jam tidak ramah bagi anak tesebut, antarkan anak ketika salat subuh," imbaunya. 

Sisi lain, Eri Sendjaya juga menyinggung tentang pentingnya peranan TP-PKK di tengah masyarakat. Pengurus PKK diharapkan lebih campin. Terutama saat dilakukan penilaian. 

"Ketika ada penilaian, ada indikator yang harus diisi. Tentu kita sudah tau apa saja isiannya, tergantung dengan bukti dan apa yang telah dilakukan selama ini," jelasnya yang didampingi Sekretaris TP-PKK Padang, Imelda Novalin. 

Kadis DP3AP3KB itu terus membakar semangat seluruh kader dan pengurus PKK untuk lebih inovatif. Menjadi yang terbaik dalam setiap pelaksanaan lomba.(Charlie)

 

Padang - Sebanyak 13 masjid se-Kota Padang resmi memiliki Pengurus Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Proses pengukuhan dilaksanakan di Gedung Bagindo Aziz Chan, Kantor Balai Kota Aie Pacah, Kamis (9/10/2025).

Pengukuhan dilakukan Ketua Baznas Kota Padang, Yuspardi terhadap pengurus UPZ dari 11 masjid besar di masing-masing kecamatan, serta Masjid Agung Nurul Iman, dan masjid Komplek Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. 

Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir yang dipercaya sebagai keynote speaker dalam kegiatan pengukuhan sekaligus Bimbingan Teknis itu menyampaikan terkait "Optimalisasi Peran UPZ Masjid dalam Implementasi Program Smart Surau."

Ia menegaskan, UPZ memiliki peran strategis dalam menggerakkan potensi zakat untuk kesejahteraan umat, sekaligus mendukung Program Unggulan (Progul) Pemerintah Kota Padang di bidang keagamaan.

"Program Smart Surau bukan hanya sebatas memakmurkan masjid, tetapi juga menjadikannya sebagai pusat pemberdayaan umat dan generasi muda. Di sinilah peran UPZ sangat penting dalam mengelola zakat secara amanah dan profesional," ujar Maigus Nasir.

Lebih lanjut, dia menerangkan bahwa keberhasilan zakat tidak hanya pada jumlah dana yang terkumpul tetapi pada manajemen dan amanah para amil zakatnya.

Karena salah satu dari delapan golongan penerima zakat (ashnaf) adalah amil zakat itu sendiri yang bertugas mengelola dan menyalurkan zakat sesuai aturan syariah dan hukum positif yang berlaku di Indonesia. 

"Oleh karena itu, saya bangga kepada para pengurus UPZ yang hari ini dikukuhkan. Terdapat 13 masjid yang menjadi percontohan awal. Semoga ini menjadi inspirasi bagi masjid-masjid lainnya di Kota Padang untuk membentuk UPZ, sehingga potensi zakat di tingkat masjid bisa dioptimalkan secara profesional dan transparan," ujarnya.

Dia berharap, Baznas dapat terus memberikan edukasi dan penguatan-penguatan, sehingga UPZ ke depannya semakin kokoh dan mendapat kepercayaan masyarakat sekitar masjid untuk menyalurkan zakatnya. 

Ketua Baznas Kota Padang, Yuspardi, menyampaikan bahwa keberadaan UPZ masjid akan memperkuat jaringan pengelolaan zakat hingga ke tingkat jamaah, sekaligus mendorong implementasi Progul Smart Surau dari Pemko Padang.

"Hal ini diyakini mampu meningkatkan kesadaran umat untuk menyalurkan zakat, infak, dan sedekah melalui lembaga resmi. Sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih luas dan tepat sasaran," ungkapnya.

Pada sesi Bimtek, para pengurus UPZ diberikan materi yang mencakup tata kelola zakat, transparansi laporan, hingga strategi pemberdayaan umat.

Dengan bekal ini, UPZ diharapkan mampu menjalankan tugas secara profesional dan berperan maksimal dalam mewujudkan Kota Padang yang religius, sejahtera, dan berdaya saing.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang, Edi Oktafiandy, Kepala Bagian Kesra Setda Kota Padang, Jasman, serta Camat se-Kota Padang, dan unsur terkait lainnya. (Taufik/Fera Susanti).