‎

‎Kisah hidup Epyardi Asda adalah epik modern tentang keteguhan, ambisi, dan pengabdian. Berawal dari tepi Danau Singkarak yang tenang, perjalanannya membentang melintasi lautan dunia hingga kembali ke tanah kelahiran sebagai pemimpin daerah. Ia adalah bukti bahwa latar belakang sederhana bukan penghalang untuk merangkai karier gemilang, dari Anak Nelayan menjadi Master Mariner hingga akhirnya menjadi Bupati Solok.

‎

*‎Dari Keterbatasan Menuju Cakrawala Dunia*

‎

‎Lahir di Nagari Singkarak, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, pada 11 Maret 1962, Epyardi Asda tumbuh dalam lingkungan yang mengajarkan nilai-nilai fundamental: disiplin, kerja keras, dan semangat pantang menyerah. Ayahnya adalah seorang nelayan yang menggantungkan hidup pada hasil danau, sebuah kondisi yang menempa Epyardi muda untuk memandang jauh melampaui keterbatasan.

‎

‎Mengikuti panggilan laut, ia menempuh pendidikan di Pendidikan Perwira Pelayaran Besar (P3B) Semarang dan Akademi Ilmu Pelayaran Jakarta. Puncaknya, ia meraih sertifikasi tertinggi di bidang pelayaran, Master Mariner (M.Mar). Kariernya di lautan dimulai dari bawah, bekerja di berbagai kapal hingga akhirnya memimpin sebagai Kapten Kapal di Singapura. Tahun-tahun di tengah ombak dan badai tidak hanya memberinya kematangan teknis, tetapi juga menempa jiwa kepemimpinan yang kuat dan perspektif global yang luas.

‎

*‎Kepulangan dan Pengabdian di Panggung Senayan*

‎

‎Tahun 1997 menjadi titik balik. Epyardi Asda memutuskan meninggalkan samudra untuk kembali ke tanah kelahirannya dengan satu tujuan: mengabdi. Transisi dari dunia kemaritiman ke panggung politik pun dimulai.

‎

‎Ia kemudian terpilih sebagai Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sumatera Barat selama tiga periode. Di Kompleks Parlemen, Senayan, Epyardi dikenal sebagai sosok yang vokal dan tegas. Ia secara konsisten memperjuangkan kepentingan daerah, khususnya dalam isu transportasi, infrastruktur, dan kemaritiman—sebuah refleksi dari pengalaman panjangnya. Konsistensi dalam menyuarakan aspirasi daerah menempatkannya sebagai salah satu tokoh sentral dalam pembangunan regional.

‎

*‎Memimpin Solok: Membangkitkan Potensi yang Terpendam*

‎

‎Setelah matang di kancah nasional, Epyardi Asda kembali ke ranah eksekutif daerah. Berpasangan dengan Jon Firman Pandu, ia terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Solok periode 2021–2024.

‎

‎Di bawah kepemimpinannya, ia mengusung visi filosofis “Mambangkik Batang Tarandam” (membangkitkan potensi yang terpendam). Fokus utamanya adalah pembangunan infrastruktur yang masif, penguatan sektor pertanian yang merupakan urat nadi Solok, serta optimalisasi potensi wisata ikonik Danau Singkarak. Epyardi dikenal sebagai pemimpin yang berorientasi pada aksi, memilih turun langsung ke lapangan untuk memastikan implementasi program. Gaya komunikasinya yang lugas dan keras memang kerap memicu perdebatan, namun efektivitas kerjanya tidak terbantahkan. Hal ini dibuktikan dengan raihan sejumlah penghargaan nasional, termasuk Asia Leaders Award 2023 atas inovasi dan tata kelola pemerintahan yang efektif.

‎

*‎Kekalahan yang Mengajarkan Makna Keikhlasan*

‎

‎Perjalanan pengabdian Epyardi Asda tidak berhenti di Kabupaten Solok. Usai masa jabatannya berakhir pada 26 September 2024, ia mengambil langkah besar dengan maju sebagai Gubernur Sumatera Barat pada Pilkada 2024, berpasangan dengan Ekos Albar.

‎

‎Namun, hasil akhir Pilgub menunjukkan pasangan ini harus menerima kekalahan, hanya memperoleh sekitar 22,88% suara. Yang patut dicatat adalah responsnya terhadap hasil tersebut. Epyardi Asda menunjukkan keanggunan dalam kekalahan, menerima hasil tersebut dengan lapang dada dan penuh keikhlasan.

‎

‎“Saya ini anak nelayan dari Singkarak. Hidup saya ditempa oleh ombak dan badai. Kalau hari ini kalah, besok saya akan bangkit lagi. Karena perjuangan tidak berhenti hanya karena hasil sementara,” ujarnya, merangkum filosofi hidupnya.

‎

‎Kekalahan, baginya, bukanlah akhir melainkan momentum untuk belajar, memperbaiki diri, dan mencari cara pengabdian lain. Ia kembali berinteraksi dengan masyarakat Solok, aktif dalam kegiatan sosial, keagamaan, dan kemasyarakatan, mengingatkan semua orang untuk tidak pernah berhenti berbuat baik dan bekerja keras.

‎

‎Kisah Epyardi Asda mengajarkan bahwa keberhasilan sejati tidak diukur dari jabatan puncak, melainkan dari keteguhan hati untuk terus berjuang dan memberi manfaat, bagaimanapun badai politik datang dan pergi. Ia adalah figur yang telah berlayar melintasi samudra, kembali ke kampung halaman, dan terus berjuang untuk pembangunan, membuktikan bahwa semangat juang anak nelayan takkan pernah padam.(*)

 



 

Padang - Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir menegaskan bahwa Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kota Padang memiliki peran strategis dalam mensukseskan Program Unggulan (Progul) Smart Surau yang sudah mulai digulirkan sejak Oktober. 

Hal itu ditegaskan Maigus Nasir pada rapat kerja DMI Kota Padang yang dilaksanakan di Rumah Dinas Wali Kota Padang, Rabu (22/10/2025) malam. 

"Malam ini kita rapat dalam rangka satu konsolidasi organisasi. Kita juga telah sepakati beberapa program ke depan, diantarnya mensukseskan Progul Smart Surau," kata Maigus Nasir yang juga menjabat sebagai Ketua Umum DMI Kota Padang. 

Untuk memastikan peran maksimal DMI Kota Padang dalam mensukseskan Progul Smart Surau, kordinator di masing-masing kecamatan harus dapat mengkoordinir tugasnya. 

"Untuk itu, DMI di masing-masing kecamatan harus menggelar Muscab 11. Sampai sejauh ini baru tiga. Sisanya kita masih tunggu," katanya. 

Pemko Padang, kata dia, selalu berupaya mendukung program-program DMI, termasuk untuk pelaksanaan Muscab di kecamatan juga didukung oleh camatnya masing-masing. 

Dikatakan Maigus Nasir, dukungan Pemko Padang terhadap DMI tidak lepas dari peran strategis DMI dalam memastikan Progul Smart Surau benar-benar berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. 

Dia juga menegaskan, bahwa Kota Padang di bawah kepemimpinan Wali Kota Padang, Fadly Amran memiliki perhatian besar terhadap pendidikan karakter generasi muda, khususnya melalui Progul Smart Surau. 

Untuk 2026, di tengah pemotongan dana transfer pusat yang harus dihadapi Pemko Padang dan daerah-daerah lain di Indonesia, Wali Kota Fadly Amran berkomitmen untuk tetap memastikan Progul yang sudah disusun tetap berjalan maksimal agar dampaknya tetap dirasakan langsung oleh masyarakat. 

"Beliau (Wali Kota) tegaskan, untuk BPJS gratis, untuk Kartu Padang Juara dan Smart Surau anggarannya tidak boleh diusik."  Tegas Maigus Nasir. (Taufik/Fazly)

 

Padang – Pemerintah Kota (Pemko) Padang melalui Dinas Koperasi dan UKM terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat tata kelola koperasi di daerah. 

Salah satu langkah nyata diwujudkan melalui kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) serta Sertifikasi Uji Kompetensi bagi pengurus koperasi konvensional dan syariah yang digelar di Hotel Axana Padang, Selasa (21/10/2025).

Kegiatan ini menjadi bagian penting dari upaya mewujudkan program unggulan Wali Kota Padang, “Koperasi Berjaya”, yang menargetkan terciptanya koperasi sehat, profesional, dan berdaya saing.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang, Fauzan Ibnovi, menjelaskan bahwa dari total lebih dari 900 koperasi yang terdaftar di Kota Padang, sebanyak 500-an dinyatakan aktif. 

Dari jumlah tersebut, 273 koperasi terpilih mengikuti pelatihan dan uji kompetensi berdasarkan hasil seleksi dan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

“Dari koperasi aktif ini kita seleksi lagi, kita filter dengan beberapa indikator yang digunakan. Sehingga yang bisa kita undang untuk mengikuti pelatihan ini berjumlah sekitar 273 koperasi,” ujar Fauzan.

Peserta yang mengikuti kegiatan ini berasal dari berbagai jenis koperasi, mulai dari koperasi simpan pinjam, koperasi kelurahan Merah Putih, hingga koperasi karyawan.

Fauzan menuturkan, kegiatan ini terdiri dari dua tahap utama yaitu Diklat dan Sertifikasi. Dalam tahap pertama, peserta akan mengikuti pembekalan dan pretest untuk mengukur pemahaman terhadap materi. 

Kemudian, 30 peserta terbaik akan difasilitasi oleh Pemerintah Kota Padang untuk mengikuti Sertifikasi BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) secara gratis.

“Satu sertifikasi ini nilainya cukup tinggi, sekitar Rp2.500.000 per orang. Jadi ini merupakan kesempatan yang sangat berharga bagi para pengurus koperasi yang ingin meningkatkan kompetensi dan pengakuan profesionalnya,” jelas Fauzan.

Ia menambahkan, langkah ini sejalan dengan arahan Wali Kota Padang agar fasilitasi pemerintah diberikan kepada koperasi dan pengurus yang memiliki semangat untuk maju dan bertransformasi.

“Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Wali Kota, yang diberikan fasilitas ini adalah mereka yang terbaik, atau paling tidak berusaha menjadi lebih baik,” ujarnya menegaskan.

Melalui pelatihan dan sertifikasi ini, Dinas Koperasi dan UKM berharap akan lahir pengurus koperasi yang memiliki kemampuan manajerial, akuntabilitas, serta pemahaman hukum dan keuangan yang kuat.

“Dengan pengurus yang kompeten dan bersertifikat, koperasi di Kota Padang bisa dikelola lebih profesional, sehat, dan mandiri, sehingga benar-benar berkontribusi bagi kesejahteraan anggota serta pertumbuhan ekonomi daerah,” pungkas Fauzan. (**/Rahmad/Taufik)

 

Padang - Pemerintah Kota (Pemko) Padang terus mematangkan rencana Drill Menghadapi Gempa Bumi Berpotensi Tsunami yang akan dilaksanakan pada 5 November 2025 nanti. 

Lebih 200 ribu warga Kota Padang yang tinggal dan beraktivitas di zona merah tsunami bakal diikutsertakan dalam kegiatan kesiapsiagaan bencana itu. 

Pada Selasa (21/10/2025) dilaksanakan workshop Drill Menghadapi Gempa Bumi Berpotensi Tsunami di Gedung Youth Centre. 

Wali Kota Padang, Fadly Amran menyebut bahwa Drill Menghadapi Gempa Bumi Berpotensi Tsunami ini sangat penting untuk memastikan seluruh warga Padang senantiasa memiliki kesiapsiagaan tinggi terhadap potensi bencana. 

"Berdasarkan tulisan di National Geographic Indonesia edisi I, Kota Padang disebut sebagai kota dengan potensi resiko tsunami tertinggi di dunia jika ditinjau dari jumlah penduduk yang berada di pesisir pantai. Dari 1 juta jiwa penduduk Padang, sekitar 60 persennya beraktifitas di kawasan perkiraan landaan tsunami. Untuk itu, kesiapsiagaan menjadi sangat penting," kata Fadly Amran. 

Lebih lanjut, dia menyebut bahwa menurut data Kajian Risiko Bencana Kota Padang Tahun 2023, dampak tsunami dapat mengancam 8 kecamatan, 55 Kelurahan dengan 242.750 jiwa terpapar. Sebanyak 77.014 jiwa merupakan umur rentan. 637 jiwa disabilitas

"Pertanyaannya, Seberapa siap kita jika bencana tsunami tersebut terjadi? Jawabannya melalui latihan dan simulasi ini. Workshop hari ini, akan menggambarkan rencana evakuasi masing-masing unsur," ujarnya. 

Ditekankan Fadly Amran, workshop yang dilakukan harus mendiskusikan dengan detail rencana evakuasi masing-masing, agar tidak bertumbrukan di jalan, agar tidak penuh sesak di empat evakuasi.

"Puncaknya, Insya Allah pada 5 November nanti Kota Padang akan melaksanakan Tsunami Drill terbesar yang pernah dilaksanakan. Ditargetkan diikuti 200 ribu masyarakat Kota Padang, di 55 kelurahan. Mohon dukungan kita semua. Simulasi mesti zero accident," tegasnya.

Kalaksa BPBD Kota Padang, Hendri Zulviton menyebut, dalam sesi workshop kali ini diundang pelaku-pelaku yang diharapkan ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan nanti, yaitu satuan pendidikan mulai dari TK, SD dan SMP sebanyak 217 orang. Masyarakat yang terdiri dari Ketua RW pada 8 kelurahan terdampak tsunami, sebanyak 492 orang. Perwakilan instansi, lembaga, dunia usaha, rumah sakit, perbankan, perhotelan sebanyak 124 orang. OPD Kota Padang sebanyak 88 orang

"Jadi total peserta kegiatan hari ini totalnya mencapai 921 orang," kata Hendri Zulviton dalam laporannya.

Dikatakannya, fokus workshop adalah memastikan setiap instansi atau lembaga sudah memiliki rencana evakuasi dan peta evakuasi.

"Jika belum, akan kita fasilitasi proses penyusunannya. Jika sudah, akan kita review bersama. Bisa saja nanti rencana evakuasinya saling beririsan antara satu dengan yang lainnya. Bisa saja di tempat evakuasi yang sama. Dan akan kita lihat, apakah tempat evakuasi yang dituju tersebut kapasitasnya mencukupi atau tidak," jelasnya. (Taufik)

 

Padang - Program BPJS Gratis yang diusung Wali Kota Padang Fadly Amran dan Wakil Wali Kota Maigus Nasir sudah berjalan selama enam bulan lebih. Program untuk kemaslahatan umat itu dievaluasi, Selasa (21/10/2025). 

"Di satu semester pelaksanaan BPJS Gratis kita lakukan evaluasi dan cukup banyak informasi yang didapatkan," ungkap Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir saat memimpin rapat evaluasi bersama satuan kerja di Kantor Dinas Kesehatan Kota Padang, di Aie Pacah. 

Temuan paling mengejutkan, hingga saat ini ternyata masih ada sejumlah perusahaan yang masih belum mendaftarkan karyawannya pada program BPJS. Padahal perusahaan tersebut sudah teregistrasi. 

"Sampai saat ini ada 255 perusahan yang belum mendaftarkan 3.386 karyawannya di BPJS," ucap Maigus Nasir. 

Wawako berencana akan memanggil perusahaan yang belum mendaftarkan karyawannya. Termasuk puskesmas dan rumah sakit yang bermitra dengan Pemko Padang. 

"Kita akan undang seluruhnya untuk hadir, apabila setelah itu perusahaan masih nakal (tidak mendaftarkan karyawan), tentunya perusahaan akan kami tutup," tegas Maigus Nasir. 

Selain itu, Wawako juga membeberkan temuan lain. Di beberapa tempat fasilitas kesehatan ditemukan oknum yang memanfaatkan BPJS Gratis. Oknum tersebut naik kelas inap perawatan, akan tetapi justru mendapatkan fasilitas BPJS yang notabene untuk kelas III. 

"Ada oknum pasien yang naik kelas I, tetapi mendapatkan fasilitas gratis yang seharusnya untuk kelas III," kata Maigus. 

Padahal seharusnya, pasien yang mendapatkan fasilitas BPJS gratis ditempatkan di kelas III. Akan tetapi oknum nakal menggunakan fasilitas kelas I, dan mendapatkan fasilitas gratis. 

"Obat dan pelayanan dokter didapatkannya secara gratis, sementara untuk fasilitas kamar kelasi I dibayar secara pribadi atau mandiri, tentu ini menyalahi dan kufur nikmat namanya," sebut Wawako. 

Wawako akan memanggil direktur rumah sakit yang ada di Padang untuk mendapatkan informasi terkait ini. Nantinya setelah itu akan dilakukan tindakan jika memang menyalahi aturan berlaku. 

Rapat evaluasi BPJS Gratis yang digelar di Aula Dinas Kesehatan itu dihadiri Kadis Kesehatan, dr Sri Kurniayati, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Kota Padang, Fauzi Lukman Nurdiansyah, Camat se-Kota Padang, serta sejumlah kepala OPD di Lingkup Pemko Padang.(Charlie)

Padang - Upaya dalam mendorong terwujudnya swasembada pangan sesuai dengan asta cita Presiden RI, Prabowo Subianto terus dilakukan Pemerintah Kota (Pemko) Padang melalui emberdayaan petani dan pengembangan teknologi pertanian untuk meningkatkan produktivitas. 

Untuk mendukung program tersebut, pada Senin (20/10/2025) dilakukan penyerahan bantuan alat dan mesin pertanian (Alsintan) untuk kelompok tani dan kelompok wanita tani (KWT) se-Kota Padang di Halaman Kantor Dinas Pertanian Kota Padang. 

Diantara bantuan Alsintan yang diserahkan adalah hand traktor 8,5 pk sebanyak 9 unit untuk 9 kelompok tani, hand sprayer sebanyak 100 unit untuk 50 kelompok tani, dan bnih padi sebanyak 16.875 kg untuk lahan seluas 675 ha yang diserahkan kepada 32 kelompok tani. 

Selanjutnya, bantuan pekarangan pangan bergizi (P2B) yang diserahkan kepada KWT, kelompok PKK Kelurahan, kelompok Masyiatul Aisyah dan SMK Aisyah dengan total penerima ebanyak 25 kelompok penerima manfaat berupa bibit cabe rawit, bibit cabe keriting, bibit pisang, benih sayuran tomat, buncis, jagung manis, caisim, kacang panjang, dan kangkung.

Kemudian juga diserahkan bantuan ternak ayam ras petelur dara 600 ekor beserta kandang dan pakan yang diserahkan pada 1 kelompok tani.

Bantuan yang diserahkan merupakan aspirasi Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman. 

"Atas nama Pemerintah Kota Padang dan anggota kelompok tani mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak H Alex Indra Lukman dari komisi IV DPRI yang telah membantu kelompok tani Kota Padang melalui dana aspirasinya," kata Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir pada saat penyerahan. 

Dikatakan Maigus Nasir, sebagai pusat pemerintahan, pusat pendidikan dan pusat perdagangan, Kota Padang tetap mempunyai lahan sawah eksisting yang cukup luas yaitu 4.358 Ha. 

"Di isamping itu juga mempunyai lahan yang berpotensi peternakan, untuk perkebunan, pengembangan tanaman hortikultura dan pemanfaatan pekarangan," jelas Maigus Nasir. 

Dia berharap, kelompok tani penerima bantuan dapat memanfaatkan Alsintan yang diterima dengan maksimal untuk meningkatkan produktivitas sehingga berdampak positif terhadap perekonomian. 

Diakui Maigus Nasir, adanya pemotongan dana transfer dari pusat membuat Pemko Padang harus memanfaatkan segala potensi yang ada demi tetap berjalannya pembangunan di berbagai bidang. Salah satu upaya yang harus dilakukan adalah dengan terus menjalin komunikasi intens dengan pemerintah pusat serta anggota DPR RI untuk dapat membawa anggaran yang dapat berdampak terhadap warga Kota Padang. 

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman berharap, bantuan yang diberikan dapat digunakan maksimal. 

"Jangan biarkan ada tanah terbengkalai. Memang hasilnya tidak instan, tapi harus dimulai. Manfaatkan bantuan ini sebaik-baiknya untuk meningkatkan kesejahteraan," katanya. 

Dia pun mengapresiasi Pemko Padang yang disebutnya sangat responsif dalam menjalin komunikasi sehingga bantuan dapat disalurkan tepat sasaran. 

"Paling senang saya kalau menyerahkan bantuan di Kota Padang karena Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan jajarannya sangat responsif. Ketika ada permintaan data maka dapat dipenuhi dengan cepat. Bahkan ini sudah ada lagi proposal yang masuk," ujarnya. (Taufik)