Maklumat

Visitasi Badan Publik, Ketua KI Sumbar: Lompatan Kota Padang Jauh Tinggi

Padang - Komisi Informasi (KI) Sumatera Barat mendatangi badan publik yang masuk dalam tiga besar penilaian keterbukaan informasi publik tahun 2025. Kedatangan ini dalam rangka visitasi badan publik yang meraih nilai tertinggi dalam penilaian tahun ini.

Pemerintah Kota Padang termasuk badan publik yang dikunjungi. Ketua KI Sumbar, Musfi Yendra beserta jajaran mendatangi ruang PPID di Balai Kota Padang, Jumat (7/11/2025).

Kedatangan KI Sumbar disambut Wali Kota Padang Fadly Amran beserta Kepala Dinas Kominfo, Boby Firman dan jajaran. Saat berbincang hangat, Musfi Yendra menyampaikan progres kinerja badan publik secara keseluruhan.

"Kalau untuk Kota Padang, lompatannya jauh tinggi," ungkap Musfi Yendra.

Kota Padang sempat berada di peringkat kedelapan saat penilaian keterbukaan informasi publik tahun lalu. Ketika itu Kota Padang masih berada di level menuju informatif. Sedangkan tahun sebelumnya, Kota Padang justru jauh terlempar dari sepuluh besar.

"Kota Padang kemudian memaksimalkannya di tahun ini, sejak awal tahun 2025 terus aktif mengelola PPID dan melakukan konsultasi ke tempat kami (KI)," jelas Musfi.

Musfi berpesan kepada PPID utama yang ada di seluruh Sumbar untuk terus aktif. Merekapitulasi Daftar Informasi Publik (DIP) secara baik.

Wali Kota Padang Fadly Amran saat menerima KI Sumbar mengucap terimakasih atas kedatangan. Menurutnya, kedatangan KI ke Pemko Padang menjadi sebuah tindakan nyata untuk lebih baik ke depannya.

"Komitmen kami di Padang bagaimana agar program Padang Amanah berjalan baik," jelas Fadly Amran.

Menurut wali kota, keterbukaan informasi baginya bukanlah jargon atau slogan belaka. Tetapi menjadi aksi nyata dan akan dikupas hingga ke internal Pemko Padang.

"Tentunya agar lebih baik ke depannya, kita butuh masukan dari Komisi Informasi," kata wali kota.

Kunjungan KI Sumbar tidak saja melihat ruang pelayanan PPID di Lantai II Balai Kota. Akan tetapi juga melihat langsung dashboard Padang Command Center (PCC) di Balai Kota. Di sini, Tim KI Sumbar banyak mendapat informasi tentang aplikasi "Lapor Padang", "Padang Mobile" dan lainnya. Semua itu merupakan layanan pengaduan bagi warga kepada Pemko Padang.

Diketahui, saat ini tiga daerah masuk ke dalam tiga besar penilaian keterbukaan informasi tahun 2025. Ketiga daerah itu yakni Padang, Pesisir Selatan dan Solok Selatan.(Charlie)

Bupati Tanggapi Pemandangan Umum Fraksi Terhadap Ranperda APBD 2026

07 November berura DPRD Tanah Datar

Bupati Tanggapi Pemandangan Umum Fraksi Terhadap Ranperda APBD 2026.

Maklumatnews, TD - "Kami menyadari bahwa sumbangan pemikiran sangat besar artinya dalam rangka penyempurnaan Ranperda APBD 2026 sehingga produk hukum yang akan dilahirkan sesuai kebutuhan dan dapat di terima oleh semua pihak serta mengacu pada peraturan perundang-undangan".

Demikian wakil bupati Tanah Datar Ahmad Fadly ketika membacakan tanggapan dan jawaban atas pertanyaan delapan (8) Fraksi pada rapat Paripurna DPRD di ruang sidang utama gedung DPRD setempat,Jumat (7/11).

"Menanggapi pertanyaan dari Fraksi PPP terkait berapa persen capaian target dan realisasi RPJMD dan program unggulan tahun 2025, bahwa target dan realisasi telah ditetapkan berdasarkan indikator dan kemampuan keuangan daerah dan analisa atas capaian tahun sebelumnya dengan menggunakan proyeksi berdasarkan target tahun 2030 yang telah di tetapkan," sampai Wabup.

Nota bupati Tanah Datar yang ditulis sebanyak 40 lembar dan dibacakan Wabup secara bergantian dengan Sekda Abdurrahman Hadi menjawab tanggapan 8 fraksi DPRD yang disampaikan melalui Jubir masing-masing yaitu Fraksi PPP dengan juru bicara Zulhadi, Fraksi Ummat Golkar melalui jubir Adrison, Fraksi Perjuangan Nurani Demokrat melalui jubir Wendri Aswil.

Sedangkan Fraksi Gerindra melalui jubir Surva Hutri, Fraksi Nasdem jubir Junaidi dan Fraksi PKS melalui jubir Nurzal serta 2 (dua) yakni Fraksi PAN dan Fraksi PKB yang disampaikan secara tertulis kepada pimpinan sidang sebelumnya.

"Menanggapi pertanyaan dari Fraksi Ummat Golkar terkait masih tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap alokasi dana transfer dari pemerintah pusat dapat disampaikan bahwa Pemda telah berupaya untuk menggenjot PAD agar ketergantungan terhadap pemerintah pusat dapat di kurangi dan pembangunan berkelanjutan di daerah dapat terus dilaksanakan".

Diakhir jawaban Bupati terhadap Pandangan fraksi juga menyampaikan ucapan terima kasih atas sumbangan pemikiran dalam bentuk pertanyaan, pernyataan dan saran terhadap Ranperda APBD 2026.

Bertindak sebagai pimpinan paripurna kali ini, Nurhamdi Zahari sampaikan terkait Ranperda APBD 2026 akan dilakukan pembahasan antara Badan Anggaran dengan TAPD terkait dijadwalkan dari tanggal 11-12 November 2025 dan sidang dilanjutkan pembicaraan tingkat II pada hari Kamis 27 November 2025 dengan agenda pengambilan keputusan DPRD terhadap Ranperda APBD 2026.

Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Nurhamdi Zahari didampingi Wakil Ketua Kamrita, dihadiri 22 Anggota, Wakil Bupati Ahmad Fadly S.Psi bersama Forkopimda, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan kepala OPD, Camat, Wali Nagari serta undangan lainnya.

Sidang ditutup dengan penyerahan nota Jawaban Bupati atas pandangan Fraksi DPRD terhadap Ranperda APBD 2026 oleh Wakil Bupati kepada pimpinan Sidang didampingi Sekretaris DPRD setempat. (Pinos)

Gubernur Mahyeldi Apresiasi Museum Adityawarman Raih Penghargaan Nasional

07 November

PADANG— Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menyampaikan apresiasi tinggi kepada Museum Adityawarman atas keberhasilannya meraih penghargaan Kategori Museum dalam ajang Anugerah Kebudayaan Indonesia (AKI) 2025 yang digelar oleh Kementerian Kebudayaan RI.

Apresiasi itu disampaikan Gubernur saat menerima audiensi Kepala UPTD Museum Adityawarman, Tuti Alawiyah bersama jajaran Sri Ramayani (Kasubag TU) dan Ardianto (Kasi Pelayanan dan Edukasi) di Ruang Kerja Gubernur, Kamis (6/11/2025).

Penghargaan bergengsi tersebut diterima Museum Adityawarman pada malam puncak AKI 2025 yang berlangsung di Plasa Insan Berprestasi, Gedung A Kemendikdasmen, Jakarta Selatan, Selasa (21/10/2025). Tahun ini, AKI mengangkat tema “Merawat Harmoni Budaya, Menginspirasi Dunia.”

Dalam kesempatan itu, Gubernur Mahyeldi mengapresiasi kerja keras pengelola museum dan berharap prestasi tersebut menjadi motivasi untuk terus memajukan kebudayaan daerah. Ia juga mendorong agar Museum Adityawarman lebih aktif menggelar kegiatan menarik guna menarik minat masyarakat berkunjung.

“Lokasi museum ini sangat strategis. Kalau bisa, manfaatkan untuk berbagai event budaya agar suasananya makin hidup dan ramai. Misalnya, bisa dibuat lomba bercerita tentang tokoh-tokoh perjuangan di Sumbar seperti yang dilakukan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Bisa juga berkolaborasi dengan dinas lain agar kegiatan makin beragam,” pesan Mahyeldi.

Sementara itu, Kepala UPTD Museum Adityawarman, Tuti Alawiyah, menyampaikan bahwa penghargaan AKI memiliki banyak kategori, mulai dari pemerintahan daerah, maestro, taman budaya, hingga museum. Dari sepuluh penerima terbaik nasional, dua di antaranya berasal dari Sumatera Barat, yakni Museum Adityawarman dan Museum Kelahiran Bung Hatta.

Tuti mengaku bersyukur atas dukungan dan masukan dari Gubernur. Ia menyebut salah satu tantangan utama museum saat ini adalah masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya museum sebagai sumber pengetahuan dan pelestarian budaya.

“Pak Gubernur sangat mendukung kami untuk memperkuat branding museum. Beliau mendorong agar Museum Adityawarman lebih aktif mengadakan kegiatan, seperti lomba-lomba anak SD, PAUD, atau TK, yang juga melibatkan orang tua. Kita juga punya aula dan taman yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan budaya dan edukatif,” jelas Tuti.

Ia menambahkan, museum juga berencana menjalin kerja sama dengan berbagai instansi dan pelaku wisata agar Museum Adityawarman bisa masuk dalam paket perjalanan wisata (trip) yang ditawarkan oleh agen perjalanan. Dengan begitu, museum bisa lebih dikenal sekaligus menjadi destinasi edukatif bagi wisatawan.

Penghargaan Anugerah Kebudayaan Indonesia 2025 diterima langsung oleh Kepala UPTD Museum Adityawarman, Tuti Alawiyah, di Jakarta pada 21 Oktober lalu. (adpsb/cen)

Propemperda Kabupaten Tanah Datar Disetujui Oleh DPRD Bersama Pemda

06 November Beeita DPRD Tanah Datar

Propemperda Kabupaten Tanah Datar Disetujui Oleh DPRD Bersama Pemda

Maklumatnews, TD - "Hasil penyusunan program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) antara Pemda dan DPRD yang telah disepakati dan ditetapkan jadi Propemperda dengan keputusan DPRD dalam sidang yang dilaksanakan hari ini dan ini merupakan hasil pembahasan bersama".

Hal itu disampaikan wakil ketua DPRD Nurhamdi Zahari pada rapat Paripurna Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) kabupaten Tanah Datar Tahun 2026 di ruang sidang utama DPRD setempat Pagaruyung, Kamis (6/11).

Bertindak sebagai pimpinan sidang kali ini didampingi wakil ketua Kamrita, Nurhmadi katakankan, "Untuk penyusunan program pembentukan peraturan daerah di lingkungan Pemda di koordinasikan oleh Bagian Hukum Setda, sedangkan di lingkungan DPRD sendiri dilaksanakan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda)".

Selanjutnya ketua Bapemperda DPRD Adrijinil Simabura sampaikan, "Dalam pembahasan antara Bapemperda DPRD dengan Tim Propemperda diiusulkan tambahan 3 Ranperda untuk dimasukan pada tahun 2026 yakni2 Ranperda berasal dari Inisiatif DPRD dan 1 Ranperda tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang belum sempat dibahas pada Tahun 2025".

"Sehingga Ranperda yang diusulkan menjadi 10 (sepuluh) dengan pemberian judu Rencana Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2026," terangnya.

Selepas pembacaan SK oleh Sekwan dan penandatangan SK Propemperda oleh DPRD Tanah Datar, Bupati Eka Putra menyampaikan terima kasih atas pelaksanaan pembahasan dan persetujuan dari DPRD Tanah Datar.

"Pembahasan telah terlaksana sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan, dimana antara Bapemperda DPRD dan Tim Program Pembentukan Peraturan Daerah Pemda telah memberikan perhatian dan kontribusi pada proses pembahasan, dengan harapan semua berdasarkan skala prioritas sesuai perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat," katanya.

"Penyusunan Propemperda merupakan tahapan penting dalam penyusunan dan melahirkan Peraturan Daerah (Perda) yang berkualitas, tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi".

"Propemperda tahun 2026 menjadi dasar penganggaran dalam penyusunan dan pembahasan Perda pada APBD Kabupaten Tanah Datar sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 dan telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018," pungkasnya.

Adapun 10 Ranperda yang diusulkan untuk tahun 2026 adalah sebagai,

1. Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027.

4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.

5. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

6. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Datar.

7. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

8. Rancangan Peraturan Daerah tentang Nagari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

9. Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pengelolaan Masjid. Dengan Pemprakarsa Inisiatif DPRD.

10. Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren. Dengan pemprakarsa inisiatif DPRD.

Rapat Paripurna kali ini yurut dihadiri Forkopimda, Sekda Abdurrahman Hadi, Sekwan Harfian Fikri, staf ahli Bupati, para asisten, kepala OPD, Wali Nagari dan undangan lainnya. (Pinos)

6 Fraksi DPRD Tanah Datar Tanggapi Nota Ranperda APBD TA 2026

05 November berita DPRD Tanah Datar

6 Fraksi DPRD Tanah Datar Tanggapi

Nota Ranperda APBD TA 2026

Maklumatnews, TD - "Dari 8 fraksi DPRD Tanah Datar hanya 6 Fraksi yang mengikuti dimana 2 fraksi lainnya sedang mengikuti Bimtek di Partainya masing-masing yaitu partai PAN dan partai PKB dengan hasil pandangan umum fraksi diserahkan langsung ke pimpinan".

Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Nurhamdi Zahari yang bertindak sebagai pimpinang Paripurna kali ini didampingi wakil ketua Kamrita dengan 21 anggota pada Paripurna DPRD Tanah Datar terkait Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda tentang APBD tahun anggaran 2026 di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD setempat, Rabu (5/11).

Pemandangan umum 6 fraksi yang disampaikan secara bergantian mulai dari Fraksi PPP dengan juru bicara Zulhadi, Fraksi Ummat Golkar melalui Jubir Adrison, Fraksi Perjuangan Nurani Demokrat melalui Jubir Wendri Aswil, Fraksi Gerindra melalui jubir Surva Hutri, Fraksi Nasdem Jubir Junaidi dan Fraksi PKS melalui Jubir Nurzal.

Dikesempatan itu, Fraksi PPP dengan juru bicara Zulhadi menyampaikan terkait Nota Bupati tentang Ranperda APBD Tahun Anggaran 2026 mempertanyakan berapa persen capaian target dan realisasi RPJMD dan program unggulan tahun 2025 karena akan berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat di tahun 2026 mendatang.

Sementara Fraksi Ummat Golkar melalui juru bicaranya Adrison Dt. Parpatiah sampaikan pada Ranperda APBD 2026 mendatang masih tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap alokasi dana transfer dari pemerintah pusat, tentu hal ini menjadi tantangan apalagi terjadinya kebijakan efesiensi anggaran.

Fraksi Umat Golkar juga berharap agar ketergantungan terhadap pemerintah pusat dapat dikurangi, tentunya pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan PAD agar pembangunan berkelanjutan dapat terus dilaksanaka.

Lebih lanjut, Fraksi Perjuangan Nurani Demokrat melalui juru bicaranya Wendri Aswil mendukung dan menyambut baik serta memberikan saran terhadap pelaksanaan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2026 harus mengacu pada prinsip keadilan, transparansi dan akuntabel.

Berbagai saran, pendapat dan pertanyaan fraksi satu persatu telah diutarakan dan akan dijawab pada rapat paripurna dengan agenda Jawaban Bupati atas pemandangan umum Fraksi terhadap Ranperda APBD Tahun Anggaran 2026 pada Jumat 7 November 2026 yang akan datang. (Pinos)

Pendekatan Sosial dan Budaya Jadi Kunci Percepatan Tol Padang–Pekanbaru,Vice President Divisi Perencanaan PT HK Dhono Nugroho Apresiasi Pemprov Sumbar

05 November

PADANG — Wakil Gubernur Sumatera Barat (Wagub Sumbar), Vasko Ruseimy menegaskan percepatan pembangunan Tol Trans Sumatera ruas Pekanbaru–Padang tak bisa hanya mengandalkan kerja teknis. Menurutnya, pemerintah perlu menempuh pendekatan sosial dan budaya agar masyarakat ikut menjadi bagian dari proses pembangunan itu sendiri.

“Pembangunan ini sudah berjalan tujuh tahun, dan itu waktu yang lama. Ini harus jadi pelajaran agar tidak terulang lagi. Kita perlu kerja bareng dan memahami kondisi sosial di lapangan,” ujar Vasko saat memimpin rapat lanjutan proyek Tol Trans Sumatera ruas Pekanbaru–Padang di Istana Gubernuran, Senin (3/11/2025).

Rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkup Pemprov Sumbar, di antaranya Asisten Administrasi Umum, Medi Iswandi; Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Adib Alfikri; Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Tasliatul Fuaddi; Kepala Dinas PMD, Yozawardi Usama Putra.

Selain itu juga hadir, Kepala Dinas Kehutanan, Ferdinal Asmin; Kepala Biro Pemerintahan, Edzedin Zein; Plt. Kepala Dinas BMCKTR, Dedi Rinaldi; Plt. Kepala Bappeda, Yudha Prima; Kepala Biro PBJ, Cherry; Kepala Biro Administrasi Pembangunan, Ria Wijayanti serta pihak PT Hutama Karya (Persero) selaku pelaksana proyek.

Menurut Vasko, hambatan pembangunan bukan semata soal teknis, melainkan karena kurangnya pemahaman terhadap adat dan karakter masyarakat Minangkabau.

“Orang Minang itu tidak sulit, asal tahu cara mendekatinya. Kalau komunikasinya benar, mereka justru akan bantu,” tegasnya.

Vasko menargetkan, pembangunan ruas tol tahap kedua ini dapat diselesaikan dalam tiga hingga empat tahun ke depan. Untuk itu, ia meminta seluruh jajaran Pemprov Sumbar memperkuat koordinasi dengan Hutama Karya serta menyiapkan alternatif trase yang mempertimbangkan aspek sosial dan teknis secara seimbang.

“Pertimbangan sosial jangan sampai jadi penghambat. Justru dari situ harus lahir solusi,” katanya lagi.

Menutup rapat, Vasko menekankan pentingnya sinergi lintas pihak agar pembangunan ruas Padang–Pekanbaru berjalan sesuai target.

“Yang penting kita satu suara, jalan bersama. Saya optimistis tol ini bisa selesai tepat waktu,” pungkasnya.

Sementara itu, Vice President Divisi Perencanaan PT Hutama Karya (Persero), Dhono Nugroho, menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh Pemprov Sumbar terhadap kelanjutan proyek strategis nasional tersebut.

“Rapat hari ini sangat baik. Kami merasa didukung penuh oleh Pemprov Sumbar, terutama berkat dorongan dari Pak Wakil Gubernur. Itu membuat kami semakin optimistis,” ujarnya.

Proyek Tol Trans Sumatera ruas Padang–Pekanbaru memiliki total panjang 255,06 kilometer, dengan beberapa segmen yang melintasi wilayah Sumbar, yakni:

1. Bangkinang – Pangkalan (Tahap III) : 22 km

2. Pangkalan – Payakumbuh : 34,95 km

3. Payakumbuh – Bukittinggi : 32,8 km

4. Bukittinggi – Sicincin : 40,01 km

5. Sicincin – Padang : 36,6 km

Diketahui, proyek lanjutan pembangunan Tol Trans Sumatera ruas Pekanbaru–Padang ini termasuk 50 pembangunan jalan tol yang menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) dimasa Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Itu tercantum dalam Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) Bidang Perekonomian Nomor 16 tahun 2025 tentang perubahan daftar Proyek Strategis Nasional.

Peraturan itu merupakan perubahan kedelapan dari Permenko Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 dan ditandatangani oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada 24 September 2025 lalu. (adpsb/cen)