PADANG---BPJN Sumatera Barat bersama para pemangku kepentingan kunci kembali memperkuat koordinasi percepatan pengadaan tanah untuk dua proyek strategis: Flyover Panorama I (Sitinjau Lauik I).

Melalui Rapat Koordinasi yang digelar pada 18 November 2025 di Santika Premiere Padang, berbagai unsur kementerian, pemerintah daerah, BPN, kejaksaan, hingga Kerapatan Adat Nagari kembali duduk bersama untuk menyelaraskan langkah dan mempercepat penyelesaian lahan masyarakat pada trase pembangunan.

Upaya ini menjadi bagian penting agar proses konstruksi berjalan lebih cepat, lebih pasti, dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya pada wilayah yang selama ini menghadapi tantangan terkait akses dan keselamatan jalan.

BPJN Sumatera Barat berkomitmen terus mendorong sinergi lintas lembaga agar proyek strategis ini dapat terwujud sesuai target dan memberikan dampak nyata bagi konektivitas Sumatera Barat.

Padang – Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Perhubungan secara resmi membuka kegiatan Sosialisasi Peningkatan Kualitas Juru Parkir di Ocean Beach Hotel, Selasa (18/11/25). Program yang digelar selama dua hari ini diikuti 150 juru parkir dari berbagai titik pelayanan parkir di Kota Padang.

Kegiatan perdana ini bertujuan menyamakan persepsi antara juru parkir dan Pemerintah Kota Padang agar pelayanan parkir semakin tertib, aman, dan sesuai aturan. 

Selain meningkatkan profesionalisme para juru parkir, program ini juga diharapkan mampu mengangkat standar pelayanan publik, terutama di sektor perparkiran yang menjadi wajah penting pariwisata kota.

Wali Kota Padang, Fadly Amran, menegaskan bahwa juru parkir adalah garda terdepan yang pertama kali berinteraksi dengan masyarakat maupun wisatawan. 

Ia menyebut kualitas pelayanan para juru parkir memiliki dampak langsung terhadap kenyamanan pengunjung dan turut memperkuat posisi Padang sebagai kota tujuan wisata, termasuk dalam upaya meraih predikat City of Gastronomy.

“Pelayanan publik kita harus berada pada level terbaik. Tidak hanya soal pengawasan, tetapi juga pembinaan dan komunikasi dua arah agar juru parkir dapat bekerja profesional dan memberi rasa aman bagi masyarakat,” kata Fadly. 

Ia juga menargetkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah sektor parkir dari Rp3 miliar tahun ini menjadi sekitar Rp5 miliar pada tahun depan.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Padang menekankan bahwa kenyamanan, keamanan, dan suasana yang tenteram merupakan faktor utama yang menentukan minat wisatawan. 

Ia mengingatkan bahwa perilaku juru parkir sangat berpengaruh pada citra kota, mengingat kasus-kasus negatif mudah viral dan dapat merusak reputasi Padang.

“Melalui edukasi dan penyamaan persepsi ini, kami ingin juru parkir menjadi lebih ramah, bekerja sesuai aturan, dan mampu membangun kembali kepercayaan masyarakat serta wisatawan bahwa Padang adalah kota yang aman dan bersahabat,” ujarnya.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang Ances Kurniawan menambahkan bahwa sosialisasi ini dilaksanakan berdasarkan Perda Kota Padang No. 1 Tahun 2004 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

Tujuannya adalah memberikan pemahaman mendalam kepada juru parkir agar pelaksanaan parkir di lapangan semakin tertib, profesional, dan sesuai ketentuan.

“Parkir adalah etalase pariwisata Kota Padang. Juru parkir sering menjadi pihak pertama yang ditemui masyarakat. Karena itu, peningkatan kualitas pelayanan dan etika kerja menjadi sangat penting, sekaligus untuk memperkuat kontribusi sektor parkir terhadap PAD,” jelasnya.

Sosialisasi yang berlangsung hingga 19 November ini mengusung tema “Juru Parkir Garda Terdepan Pelayanan Publik di Ruang Kota.” 

Melalui kegiatan ini, diharapkan para juru parkir memahami aturan, etika pelayanan, dan peran strategis mereka dalam menciptakan ketertiban berlalu lintas serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat dan wisatawan. (**/Fera Susanti/Taufik)

JAKARTA — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) meraih Bhumandala Award 2025 yang diberikan Badan Informasi Geospasial (BIG) atas inovasi pemanfaatan informasi geospasial dalam pengawasan dan pencegahan pelanggaran tata ruang.

Penghargaan tersebut diterima Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, Arry Yuswandi didampingi Plt. Kepala Dinas BMCKTR Sumbar, Dedi Rinaldi pada acara puncak Layanan Pengaduan Tata Ruang (LAPTARU) di Gedung Perpustakaan Nasional, Jakarta, Selasa (18/11/2025).

“Alhamdulillah, Sumbar meraih medali perak pada Bhumandala Award. Ini menjadi pengakuan bahwa integrasi informasi geospasial yang kita lakukan mampu memperkuat pengawasan tata ruang di daerah,” ujar Sekda Arry Yuswandi usai menerima penghargaan.

Arry menjelaskan bahwa capaian ini merupakan hasil kolaborasi seluruh jajaran Dinas BMCKTR yang terus mendorong inovasi dalam pemanfaatan data geospasial.

Sebelum penetapan pemenang, Arry menyebut, tim BIG telah melakukan serangkaian penilaian termasuk verifikasi lapangan pada akhir Oktober lalu untuk memastikan efektivitas inovasi yang diterapkan Pemprov Sumbar.

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas BMCKTR Sumbar, Dedi Rinaldi menyatakan pihaknya siap untuk kembali berkompetisi pada Bhumandala Award 2026. Inovasi yang akan diangkatnya adalah penilaian simpul jaringan informasi geospasial. Itu merupakan langkah lanjutan untuk memperkuat tata kelola ruang.

“Insyaallah, kita akan kembali berpartisipasi pada tahun depan. Kita bertekad, hasilnya akan lebih baik daripada tahun ini,” tegas Dedi. (adpsb/busan)

Kegiatan yang selama ini belum pernah terjadi, dilaksanakan mulai Rabu (19/11/2025). Seluruh lurah mendapatkan pembelajaran secara dalam jaringan (daring).

“Hari ini kita menjadi bagian dari sejarah baru, salah satu jihad yang paling baik itu adalah menuntut ilmu,” kata Sekretaris Daerah Kota Padang, Andree Harmadi Algamar, membuka kegiatan “Rabu Belajar” secara daring, Rabu (19/11/2025).

Digelarnya “Rabu Belajar” untuk mengetahui dan melaksanakan tugas fungsi lurah. Sebab, lurah diharuskan mampu dan memiliki kompetensi manajerial, teknis, sosial kultural, serta kompetensi pemerintahan.

“Lurah harus kompeten. Lurah dianggap kompeten apabila mampu menyusun program kegiatan kerjasama strategis, mengimplementasikan kegiatan pencegahan korupsi, melakukan kajian informasi organisasi, penerapan layanan publik yang baik, dan lainnya,”jelas Sekda.

Sekda berkeinginan terjadi perubahan mendasar di tingkat kelurahan. Sebab selama ini banyak keluhan dari masyarakat saat akan berurusan di kantor lurah. Seperti kantor yang belum buka pada pukul 07.30 WIB, kantor kotor berabu, pelayanan lambat, masyarakat yang bolak-balik dilayani, dan sebagainya.

“Ini harus jadi perhatian kita, harus berubah lebih baik,” tegas Sekda.

Sekda menyebut, sebenarnya lurah harus menjadi pelayan publik yang baik. Apalagi lurah mendapatkan tunjangan penghasilan yang berbeda dibanding ASN lain. Memiliki pakaian khusus dan atribut lainnya.

“Saya mengapresiasi atas apa yang telah dilakukan BKPSDM, karena memang setiap tahun setiap ASN wajib mengembangkan kompetensi minimal 20 JP,” jelas Andree.

Sementara itu, Kepala BKPSDM Kota Padang, Mairizon menjelaskan, kegiatan “Rabu Belajar” ini berangkat dari keinginan Wali Kota Fadly Amran. Wali Kota melihat masih banyak lurah yang tidak mampu melayani masyarakat dengan baik.

“Setelah itu muncul ide untuk melakukan pembelajaran secara daring bagi lurah, karena kita tidak mempunyai anggaran untuk pelatihan secara tatap muka,” ungkap Mairizon.

Pelaksanaan “Rabu Belajar” dilakukan setiap hari Rabu di tiap pekannya. Sebanyak 104 lurah mendapat tambahan pengetahuan tentang pemerintahan dari pukul 09.00 hingga 11.00 WIB.(Charlie)