Padang - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Muhidi mengingatkan pemerintah bahwa proses pemulihan pascabencana dihadapkan kepada kondisi anomali cuaca. Untuk itu proses pendataan harus dipercepat agar pemulihan dapat segera dilaksanakan.

Hal itu ditegaskan Muhidi, Rabu (7/1/2026). Menurutnya, hal itu telah disampaikan dalam rapat koordinasi pemulihan pascabencana bersama gubernur dan Forum Komunikasi Pemerintah Daerah (Forkopimda).

“Ini sudah disampaikan dalam rapat percepatan penyusunan dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana bersama gubernur dan Forkopimda, bahwa kita meminta mempercepat proses pendataan karena kondisi saat ini masih dihadapkan kepada siklus cuaca,” kata Muhidi.

Dia menyebutkan, saran tersebut disampaikan setelah mempertimbangkan masukan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dalam rapat tersebut. BMKG menyampaikan prediksi bahwa pada Januari hingga Februari masih akan terjadi hujan meskipun dalam intensitas ringan hingga sedang.

“Ini harus tetap diwaspadai karena masih berpotensi ancaman bencana, jadi kita berpacu dengan Waktu,” ujarnya.

Sementara itu, lanjutnya, masih berdasarkan paparan BMKG, pada periode Maret hingga April diprediksi intensitas hujan lebih tinggi meskipun tidak separah siklon tropis. Kemudian pada Mei hingga September cuaca diprakirakan akan cenderung panas, Oktober hingga Desember diprakirakan Kembali memasuki musim hujan.

Dia meminta aga pendataan dilakukan secara akurat karena pekerjaan fisik, termasuk pemulihan sarana publik sangat bergantung kepada siklus cuaca. Pelaksanaan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi menurut Muhidi harus terintegrasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah pusat.

“Skema pemulihan harus mencakup pemetaan kemampuan keuangan daerah serta potensi dukungan dari berbagai pihak, termasuk donatur, guna mempercepat pemulihan pascabencana,” tegasnya. (*)

Padang - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menyatakan siap melakukan pembahasan dalam rangka melakukan pergeseran anggaran untuk mempercepat pemulihan pascabencana. Pemerintah daerah diminta menetapkan skala prioritas agar penanganan dapat berjalan maksimal.

Hal itu ditegaskan Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Muhidi dalam diskusi bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Senin (5/1/2026) malam. Diskusi tersebut membahas hal berkaitan dengan perencanaan pemulihan pascabencana banjir dan longsor yang terjadi beberapa waktu lalu.

“Kami mendorong pemerintah daerah menetapkan pendataan, harus menetapkan skala prioritas penanganan dimulai dari kebutuhan yang betul-betul mendesak,” kata Muhidi.

Dia menegaskan, terkait pembangunan hunian sementara dan hunian tetap harus direncanakan secara matang. Lahan yang akan digunakan untuk lokasi pembangunan harus aman dan tidak dalam zona rawan bencana.

“Lokasinya juga harus mempertimbangkan akses mobilitas agar tidak menyulitkan masyarakat yang direlokasi,” ujarnya.

Pemulihan pascabencana, lanjutnya, juga harus memperhatikan aspek ekonomi bagi masyarakat terdampak bencana. Dia menyarankan agar korban terdampak yang membutuhkan pekerjaan dilibatkan dalam proses pembangunan hunian sehingga bisa mendapatkan penghasilan di tengah keterpurukan akibat bencana.

Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak terutama unsur Forkopimda yang telah berkontribusi besar dalam penanganan bencana banjir dan longsor yang terjadi. Dia menegaskan, akan berupaya secara maksimal dan mengambil langkah-langkah yang dibutuhkan untuk mempercepat proses pemulihan. (")

Padang - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Muhidi meminta program Makan Bergizi Gratis (MBG) ikut memperkuat perekonomian masyarakat. Program tersebut diharapkan dapat memberikan dampak nyata tidak hanya untuk pemenuhan gizi pelajar tetapi juga berkontribusi untuk pengembangan UMKM.

Hal itu disampaikan Muhidi saat menghadiri peresmian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan SBLF Jati, Kecamatan Padang Timur Kota Padang, Minggu (4/1/2026). Menurutnya, program MBG hendaknya menjadi salah satu solusi dalam menekan angka pengangguran serta mempercepat pengentasan kemiskinan.

“MBG hendaknya jangan hanya soal pemenuhan gizi tetapi juga harus memberikan dampak nyata dengan berkontribusi untuk memperkuat perekonomian masyarakat,” kata Muhidi.

Muhidi menegaskan akan mengawal pelaksanaan program MBG agar berjalan secara maksimal, tepat sasaran, dan transparan. Dia meminta, pekerja yang terlibat dalam pelaksanaan MBG hendaknya mendahulukan warga di sekitar lokasi.

Sementara itu, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Muslim M Yatim dalam kesempatan itu mengharapkan pelaksanaan program MBG dapat berjalan lancar. Dia berharap, dengan pelaksanaan program MBG yang konsisten dan berkualitas, cita-cita besar menuju Indonesia Emas 2045 dapat diwujudkan. (*)

‎

‎PASAMAN BARAT – Kapolres Pasaman Barat, AKBP Agung Tribawanto, mematahkan rumor miring terkait aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah hukumnya. Secara tegas, ia membantah adanya praktik "uang payung" atau setoran yang dituding mengalir ke oknum kepolisian untuk memuluskan tambang ilegal.

‎

‎“Saya tegaskan: tidak ada pembiaran, tidak ada uang payung, dan tidak ada perlindungan bagi pelaku PETI. Kami komit menindak siapa pun tanpa pandang bulu,” ujar AKBP Agung, Senin.

‎

‎Perang Terhadap Mafia BBM dan Tambang Bukan sekadar retorika, Kapolres menjelaskan bahwa tantangan di lapangan memang berat—mulai dari medan yang ekstrem hingga pelaku yang kerap "kucing-kucingan" dengan petugas. Namun, hal itu tidak menyurutkan langkah Penegakan Hukum (Gakkum).

‎

‎Selain itu, ia memberikan peringatan keras terhadap penyalahgunaan BBM subsidi yang sering digunakan untuk alat berat di lokasi tambang. Ia memastikan tidak ada anggota Polri yang kebal hukum jika terbukti "bermain" di balik layar.

‎

‎“Jika ada bukti valid oknum anggota terlibat, laporkan! Kami tidak akan melindungi pengkhianat institusi,” tambahnya.(*)

‎PADANG – Merayakan hari jadinya yang ke-51 pada 30 Desember 2025, Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda AM) Kota Padang menegaskan posisinya sebagai institusi yang matang dan tahan banting. Mengangkat tema “Mengalirkan Harapan, Membangun Masa Depan”, momentum emas ini menjadi simbol transformasi layanan air bersih yang tidak hanya berorientasi pada bisnis, tetapi juga misi kemanusiaan.

‎

‎Sinergi dan Apresiasi di Hari Jadi

‎Peringatan HUT ke-51 dirayakan dengan khidmat melalui serangkaian aksi sosial, mulai dari donor darah hingga pemberian bantuan bagi pelaku UMKM dan penghargaan bagi pelanggan setia. Walikota Padang, Fadly Amran, hadir langsung sebagai Inspektur Upacara sekaligus mewakili Kuasa Pemilik Modal (KPM).

‎

‎Dalam arahannya, Fadly Amran menekankan vitalitas peran Perumda AM dalam struktur kehidupan masyarakat.

‎

‎“Air adalah kebutuhan mutlak masyarakat. Perumda AM Padang harus mampu menjamin ketersediaannya dalam kondisi apa pun,” tegas Fadly Amran.

‎

‎Ujian Bencana dan Respon Cepat

‎Tahun ke-51 ini menjadi spesial karena dilalui di tengah pemulihan pasca-banjir bandang yang sempat melumpuhkan infrastruktur air kota. Walikota memberikan apresiasi tinggi atas dedikasi tim di lapangan yang bekerja tanpa kenal lelah memulihkan distribusi. Upaya ini pun mendapat dukungan konkret dari pemerintah pusat melalui alokasi dana bantuan sebesar Rp500 miliar untuk penguatan infrastruktur.

‎

‎Direktur Utama Perumda AM Padang, Hendra Pebrizal, menjadi sosok kunci di balik normalisasi layanan yang tergolong cepat. Saat ini, pihaknya telah berhasil memulihkan 98 persen layanan distribusi air kepada pelanggan.

‎

‎“Saat ini fokus utama kami adalah percepatan pemulihan layanan hingga 100 persen. Insya Allah, sesuai arahan Walikota, dalam satu bulan ke depan pelayanan akan pulih sepenuhnya,” ujar Hendra Pebrizal.

‎

‎Beliau menambahkan bahwa tantangan teknis seperti tingkat kekeruhan air dan perbaikan intake darurat terus dikebut. Proyek rehabilitasi dan rekonstruksi permanen dijadwalkan memulai proses tender pada Januari 2026 dengan target rampung di akhir 2027.

‎

‎Visi Masa Depan: Menuju Perseroda

‎Di bawah kepemimpinan Hendra Pebrizal, Perumda AM Padang tidak hanya ingin sekadar pulih, tetapi juga naik kelas. Rencana besar transformasi kelembagaan dari Perumda menjadi Perseroda kini tengah dimatangkan. Langkah strategis ini diambil untuk meningkatkan fleksibilitas perusahaan dalam menarik investasi dan profesionalisme manajemen.

‎

‎“Transformasi ini penting agar Perumda AM Padang lebih fleksibel, profesional, dan siap bersaing, tanpa meninggalkan esensi pelayanan publik,” jelas Hendra.

‎

‎Dukungan Mitra Strategis

‎

‎Kemeriahan HUT ini juga diperkuat oleh dukungan mitra perbankan. Bank Mega memberikan apresiasi berupa tiket umrah gratis bagi pelanggan beruntung, sementara Bank Nagari menyalurkan 10 unit menara dan tangki air bersih untuk membantu wilayah yang masih terdampak gangguan distribusi.

‎

‎Dengan usia yang lebih dari setengah abad, Perumda AM Kota Padang berkomitmen untuk terus menjadi "Role Model" bagi PDAM secara nasional—sebuah institusi yang tidak hanya mengalirkan air, tetapi juga mengalirkan harapan bagi kesejahteraan warga Kota Padang.(SRP)

Maklumatnews, Tanah Datar — Di tengah keterbatasan dan kondisi darurat Pemerintah Kabupaten Tanah Datar segera menetapkan status tanggap darurat bencana 

Sejumlah langkah cepat dilakukan, di antaranya membuka dapur umum, mendirikan posko pengungsian serta menggalang donasi untuk membantu masyarakat terdampak.

Hal itu sebagai bukti Pemkab Tanah Datar bergerak cepat dan sigap dalam menangani bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah tersebut sejak 24 November 2025 dan mencapai puncaknya pada 27 November 2025.

Bencana hidrometeorologi ini berdampak luas mencakup 12 kecamatan dan 36 nagari di kabupaten Tanah Datar dengan jumlah pengungsi sempat mencapai puncaknya sebanyak 7.988 orang dengan tiga kecamatan paling terdampak yakni kecamatan Batipuh, Batipuh Selatan dan X Koto.

Distribusi logistik dilaksanakan secepat mungkin dan menjangkau daerah-daerah sulit akses, termasuk wilayah terisolir yang ditempuh melalui jalur alternatif seperti penyeberangan Danau Singkarak menggunakan perahu boat.

Selain menimbulkan pengungsian, bencana ini juga menyebabkan kerusakan signifikan pada permukiman warga. Tercatat sebanyak 34 rumah hanyut, 95 rumah rusak berat, 101 rumah rusak sedang, serta 217 rumah mengalami rusak ringan.

Kerusakan juga terjadi pada sejumlah fasilitas umum. Sebanyak 16 jembatan dilaporkan putus, tiga jembatan rusak berat, dan satu jembatan rusak ringan. Bahkan, tiga nagari di Kecamatan Batipuh Selatan sempat terisolir akibat terputusnya akses jalan.

Selain infrastruktur, sektor pertanian turut terdampak cukup serius. Tercatat kerusakan irigasi sekunder sebanyak 74 titik, irigasi tersier 17 titik, serta lahan sawah terdampak seluas 480,64 hektare.

Bencana ini juga mengakibatkan korban jiwa. Tercatat tiga orang meninggal dunia saat proses penanganan bencana, serta lima orang mengalami luka-luka.

Memasuki perpanjangan masa tanggap darurat hingga 17 Desember 2025, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar saat ini tengah mempersiapkan Hunian Sementara (Huntara) bagi masyarakat yang masih berada di lokasi pengungsian, sebagai bagian dari upaya pemulihan pascabencana.

Gerak cepat, koordinasi lintas sektor, serta komitmen kuat pimpinan daerah menjadi bukti keseriusan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam melindungi masyarakat dan mempercepat pemulihan di wilayah terdampak bencana. (Pinos/rls)